BAB I KETENTUAN UMUM Dalam pasal 1 dijelaskan mengenai tahapan pembentukan peraturan pembuatan perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk DPR denga persetujuan presiden, peraturan per aturan Pemerintah merupakan peraturan perundan-undangan yand ditetapkan oleh presiden. Ada 4 jenis peraturan yaitu peraturan Pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota . ada dua macam program legislasi yaitu program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Pengundangan adlah penempatan perturan perundangundangan dalam Negara republik Indonesia .UD 45 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, ditempatkan dalam lembaran negara republik indonesia serta penempatan UUD 45 dalam lembaran negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan d. Dapat dilaksanakan e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan f. Kejelasan rumusan dan g. Keterbukaan 2. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman b. Kemanusiaan c. Kebangsaan d. Kekeluargaan e. Kenusantaraan f. Bhinneka tunggal ika g. Keadilan h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan i. Ketertiban dan kepastian hukum dan pemerintahan j. Ketertiban dan kepastian hukum k. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a. b. c. d. e. f. g.
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-undang/ peraturan Pemerintahan Pengganti Undang0Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten
Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang b. Peraturan Daerah Provinsi c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perencanaan Undang-Undangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perencanaan Peraturan Pemerintah Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Perencanaan Peraturan Presiden Program Penyusunan Peraturan Presiden Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kab/Kota Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Disesuaikan Kebutuhan Lembaga, Komisi atau Instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun.
BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden, rancangan Undangundang yang berasal dari DPR dapt berasal dari DPD, RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik, penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik Penyusunan naskah akademik. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan: a. Otonomi daerah b. Hubungan pusat dan daerah c. Pembentukan dan pemekaran serta penngabungan daerah d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, rancangan undang-undang dari DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik.
BAB VI TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan , ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atur dengan peraturan presiden
BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi , pembahasan RUU yang berkaitan dengan : a. Otonomi daerah b. Hubungan pusat dan daerah c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya dan
e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan : a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi , rapat gabungan komisi,rapat badan legislasi, rapat badan anggarn, atau rapat panitia khusus b. Pembicaraan tingkat ii dalam rapat paripurna c. Penyampaian pendapat mini Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden Ketentuan lebih mengenai tata cara penarikan kembali RUU diatur peraturan DPR, rancangan undang-undang tidak ditanda tangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan Dalam setiap undang – undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penlenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu undang-undang.
BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi beserta gubernur dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi di atur dengan peraturan DPRD Provinsi
BAB IX PENGUNDANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : a. Lembaran Negara Republik Indonesia b. Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia c. Berita Negara Republik Indonesia d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
e. Lembaran Daerah f. Tambahan Lembaran Daerah g. Berita Daerah Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia, meliputi: a. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang b. Peraturan pemerintah c. Peraturan presiden d. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harusdiundngkan dalam lembaran negara republik indonesia
BAB X PENYEBARLUASAN Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga pengundang undang-undangan, penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan Peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya urusan pemerintahn di bidang hukum, terjemahan sebagaimana yang dimaksudnmerupakan terjemahan yang resmi.
BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundan-undangan dapat dilakukan melalui : a. Rapat dengar pendapat umum b. Kunjungan kerja c. Sosialisai d. Seminar, lokakarya, dan diskusi
Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setipa rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk keputusan presiden, keputusan pimpinan majelis pemusyarawatan rakyat, keputusan pimpinan DPR, keputusan pimpinan DPD, keputusan ketua MA, Keputusan ketua MK, keputusan ketua komisi yudisial, keputusan gubernur BI, keputusan menteri, keputusan kepala badan, keputusan kepala lembaga, atau keputusan ketua komisi yang setingkat, keputusan pimpinan DPRD provinsi, keputusan gubernur, keputusan pimpinanan DPRD provinsi, keputusan gubernur,keputusan pimpinan DPRD kabupaten/Kota, keputusan Bupati/Walikota, keputusan kepala desa atau yang setingkat.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan Bupati atau walikota, atau keputusan pejabat lainnya .peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang- undang ini dengan penempatan nya dalam lembaran negara republik indonesia
