BAB I PENDAHULUAN Perbandingan administrasi negara tergolong suatu ilmu pengetahuan yang berusia muda apabila diperbandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu perbandingan administrasi negara, tidak luput dari landasan-landasan yang telah disepakati bersama oleh dunia pengetahuan dimana pun adanya. Sebelum sampai pada landasan ilmu tersebut, terlebih dahulu dipandang perlu memberi ulasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah disiplin ilmu yang biasa dipergunakan oleh para ilmuan pada umumnya. Disiplin ilmu ialah suatu pengetahuan yang yang dapat berkembang dan tidak statis, memiliki aturan-aturan penuh tanggung jawab akan kebenarannya,dan disertai dengan tindak pelaksanaan. Adapun landasan yang penulis maksudkan itu pertama, bertitik tolak dari penilaian landasan ontologis, dimana perbandingan adminstrasi negara dikatakan sebagai ilmu karena telah memiliki objek penelaahan tersendiri serta jelas. Kedua landasan yang dipenuhi oleh perandingan administrasi negara seperti yang diisaratkan, proses dan prosedurnya baik daerah atau tempat, waktu dan sistem serta analisis maupunn metode bahkan penelitian sekalipun, ternyata dapat dibuktikan. Dengan demikian, landasan kedua yang dikenal epistomologis telah terpenuhi, dan yang ketiga sebagai ilmu tersediri, dikatakan bahwa perbandinagn administrasi negara mempunyai sasaran yaitu, kesejahteraan umat manusia yang mempunyai citra hidup sejajar diantara sesama umat manusia yang ada didunia.
1
Satu sama lain saling bergantungan dan saling membutuhkan sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat bernegara. Dengan terpenuhinya ketiga landasan tersebut maka perbandingan administrasi negara dikatakan suatu ilmu. Rupa-rupanya banyak diantara cendekiawan dan para ilmuan sependapat bahwa ilmu perbandingan administrasi negara sudah sepantasnya hidup berdampingan dengan disiplin publik administration atau administrasi negara.
2
BAB II TINJAUAN
2.1 Perbandingan pengertian ilmu administrasi negara Didalam studi perbandingan administrasi negara ini terkadung beberapa aspek yang sangat boleh jadi relevan. Lebih menonjol adalah aspek administrasi negara itu sendiri yang mengandung suatu pengertian kolektif tentang bagaimana lembaga-lembaga negara yang tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Mengulas administasu negara, otomatis tidak dapat kita melepaskan diri dari pengertian adminitrasi karena pada hakekatnya administrasi negara adalah salah
satu
aspek
pembahasan
administrasi
yang
menitikberatkan
pembahasannya dalam bidang kenegaraan. Untuk meluruskan polemik yang berkepanjangan tentang pengertian maupun bahasan administrasi merupakan disiplin ilmu pengetahuan dan demikian pula halnya administrasi negara, maka kenyataannya pengertian atau batasan administrasi tidak akan menyimpang terlalu jauh dari unsur-unsur berikut adalah: 1. Unsur proses penyelenggaraan 2. Unsur kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang 3. Unsur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
3
Demikian pula halnya dengan pengertian administrasi negara tentunya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari unsur-unsur berikut ini: 1. Proses penyelengaraan didalam bidang tertentu yaitu negara, 2. Kerjasama antar berbagai organ/ lembaga-lembaga negara yang terdapat didalam suatu negara sebagai suatu institusi, 3. Pencapaian tujuan negara tersebut yang sekaligus merupakan citacita dari seluruh warga negara-negara yang bersangkutan Dengan demikian dapatlah diberikan pengertian ataupun batasan bahwa administrasi negara mengandung suatu pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelengaraan negara sebagai suatu organisasi yang meliputi organ atau lembaga-lembaga berikut fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam suatu negara, dan semuanya itu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara yang bersangkuta. Dalam usaha pencapaian tujuan negara, setiap negara tidak menggunakan cara yang sama. Adanya perbedaan atau ketidaksamaan itulah kiranya yang akan mengundang ruang linngkup yang sangat menonjol disiplin ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama ilmu Perbandingan Adminitrasi-Negara Ilmu Perbandingan Administrasi-Negara mempunyai ruang lingkup pembahasan yang tidak terlepas dari administrasi negara itu sendiri berikut berbagai hal yang berkenaan dengan segala pemikiran dan masalah administrasi negara serta segala institusi yang terdapat didalamnya. Segala pemikiran dan permasalahn yang dimaksud timnbul sebagai akibat dari adanya kebutuhan yang mendesak serta penyediaan sebagai sarana
4
untuk mencapainya. Demikian pula segenap institusi yang terdapat didalam suatu negara, merupakan pula hasil pemikiran atau falsafah bangsa yang bersangkutan dalam memperjuangkan cita-cita atau tujuan hidupnya. Dalam hubungan ini, Ilmu Administrasi Negara dapat dikatakan sebagai suatu ilmu penegtahuan, meskipun dalam kenyataannya belumlah melepaskan diri dari Ilmu Administrasi Negara sebagai induknya. Hal ini telah terbukti yaitu dengan demikian kepesatan dalam perkembangan maupun kegunaan ilmu tersebut dalam usaha memahami karakteristik suatu negara dalam hubungannya dengan kerjasama antar negara. Pada suatu saat kelak Perbandingan Administrasi Negara ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan. Semuanya itu memberikan suatu bukti bahwa Ilmu Perbandingan Administrasi Negara ternyata merupakan suatu ilmu pengetahuan yang baru dan tidak kecil arti maupun peranannya dalam rangka menjawab zama superteknologi mutakhir, komputerisasi, gejolak lomba senjata nuklir atau peranannya dalam tata kehidupan bernegara serta bermasyarakat secara mondial 2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Perbandingan Administrasi Perkembangan yang sangat menonjol dari Ilmu Perbandingan Administrasi Negara ini nampak jelas setelah masa berakhirnya perang dunia II Titik tolak perkembangan Ilmu Administrasi Negara adalah tumbuhnya kesadaran dunia yang memandang penting atau perlu adanya suatu cabang studi baru IlmuAdministrasi Negara. Hal ini sangat relevan dengan banyaknya negara
5
yang baru tumbuh yang ternyata menimbulkan masalah internasional dan mau tidak mau merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian serius dari organisasi dunia yang ada. Masuknya negara-negara baru bergabung kedalam organisasi dunia ternyata menumbuhkan masalah baru tertentu diantara sesama negara, terlebih bagi negara berkembang yang merasa bertanggung jawab atas kehadiran negaa-negara baru dan sedang berkembang itu. Lebih lanjut, Ilmu Perbandingan Adminitrasi Negara ini dijadikan “sarana” utama didalam rangka pemberian suatu bantuan terhadap negara-negara yang baru tumbuh maupun negara-negara yang sedang berkembang. Disamping itu, ia dijadikan sarana utama bagi suatu negara dalam rangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik didalam rangka kerja sama bilateral maupun multilateral. Dalam suatu jalinan kerja sama yang bilateral maupun yang multilateral, terkandung suatu maksud untuk mecapai suatu keuntungan sepihak yang diperoleh dari jalinan kerjasama termaksud. Selain motif hendak mencapai keuntungan sepihak, sebagaimana dijelaskan didalam uraian sebelumnya, juga jalinan kerjsama antar negara ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bersama dalam arti masing-masing pihak dapat memetik hasil dari adanya jalinan kerjasama antara sesamanya. Usaha untuk memperoleh keuntungan bersama ini akan lebih mudah disepakati dan lebih jelas pula arah maupun sasarannya, jika masing-masing pihak salaing mengenal diri masing-masing dalam mengadakan jalinan kerja sama.
6
Dalam hubungan ini dapatlah dikemukakan yang klasik dan spesifik yaitu jalinan kerja sama antara negara-negara bekas jajahan Inggris yang demikian intimnya dan dengan kebanggaannya tersendiri menyandang predikat sebagai negara anggota persemakmuran Inggris. Kerjasama antar negara-negara persemakmuran Inggris sangatlah erat dan nampak nyata serta terwujud. Sebagaimana diketahui, negara-negara yang tergabung di dalam Persemakmuran ini belumlah semuanya dapat dikatakan sebagai negara-negara yang telah maju. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik negara-negara yang bersangkutan, kebutuhan yang dirasakannya semakin mendesak, sarana atau modal yang dimiliki bahkan perbedaan dalam kelahirannya dari negara-negara Persemakmuran Inggris tersebut sebagai negara merdeka. Dalam perwujudannya yang lain lagi, jalinan kerja sama antar negara ini dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam usaha mengejar ketertinggalannya jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memahami kemajuan. Dalam hubungan ini, dapatlah dikemukakan disini bahwa negara-negara yang tergabung dalam regional coorperation ASEAN adalah suatu perwujudan dari kerja sama antara negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara.Pendek kata, semua jalinan kerja sama antar negara ini, baik bersifat bilateral, multilateral atau regional coorperation, dimasudkan untuk memperoleh manfaat kerja sama itu sehingga masing-masing pihak dapat memetik hasil dari jalinan kerja sama tersebut. Perkembangan ilmu perbandingan administrasi merupakan hasil dari adanya perkembangan progresif Ilmu Administrasi Negara, disamping dimulainya
7
industrialisasi oleh negara-negara Eropa dan penemuan-penemuan persenjataan baru sebagai akibat kemajuan teknologi. Sangat terasa kemanfaatannya bagi Ilmu Perbandingan Administrasi sebab disamping kehadirannya tersebut sungguh mendapat tempat terutama pada negara-negara yang kalah setelah kapitulasi Perang Dunia II, maka didorong oleh kebutuhan praktis negara-negara yang terkena musibah akibat Perang Dunia tersebut, tercetuslah suatu gagasan baru untuk menolong negara-negara di prakarsai oleh USA. Bantuan yang dikenal dengan nama MARSHAL PLAN itu, ditujukan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat yang kalah perang dan kepada negara-negara Eropa Barat yang kalah perang dan kepada negara-negara lain yang membutuhkan bantuan Amerika Serikat. Adapun perlunya atau apa sebenarnya hubungan antara bantuan itu dengan Ilmu Perbandingan Administrasi dalam kaitannya dengan luar negeri, ialah untuk suatu studi perbandingan administrasi yang akan dapat mengungkapkan bantuan apa yang paling tepat dberikan kepada negara-negara yang kalah perang yang memerlukan bantuan agar dapat negara-negara itu membangun kembali perekonomian yang hancur akibat peperangan. Perlunya ilmu perbandingan administrasi sebagai alat penunjang data dapat memberikan suatu gambaran komparatif atas antara lain hal-hal seperti berikut: 1. Penganalisisan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam studi perbandingan
8
2. Faktor-faktor (secara selektif) yang harus diperbandingkan agar dapat mendorong kemajuan studi perbandingan 3. Masalah pokok yang harus dihadapi didalam mengadakan studi perbandingan 4. Unsur manfaat, asas dan cara mempelajari studi perbandingan, sehingga dapat memberikan andil dalam merealisasikan bantuan. Dengan manfaat studi perbandingan terebut, bantuan negara si pemberibantuan tidak akan sia-sia sebab sebelumnya segala sesuatu telah diteliti secara masak dan hasilnyapun diharapkan akan tepat mengenain sasaran yang dituju dan benar-benar dibutuhkan untuk rehabilitasi pembangunan kembali perekonomian, perdagangan, industri, dan lain-lain yang bertalian dengan kepentingan kehidupan suatu bangsa yang menderita akibat kalah perang. Merumuskan suatu program bantuan tidak semudah seperti perkiraan. Akan tetapi benar-benar diperlukan pengetahuan yang cukup luas terutama sekali administrasi negara dari negara negara yang dberi bantuan sehingga sudah dapat diterka bantuan apa saja kiranya yang dapat diberikan kepada negara-negara tersebut. Untuk itu perlu diketahui pula sejumlah data administratif secara tepat dan jalan pintas satu-satunya adalah lewat jalur studi perbandingan. Oleh karena itulah, didalam mempelajari administrasi negara secara perbandingan, banyak sekali hal-hal yang ditemukan sangat menarik dan bahkan tidak jarang pula yang dipandang perlu untuk diseminarkan, “ Committe Walter Shap” di Boston adalah salah satu dari sekian banyak komite yang pernah mengadakan seminar:
9
1. Menilai tingkat pengetahuan tentang bidang-bidang administrasi negara dan tentang negara-negara lain 2. Mengadakan identifikasi tentang kebutuhan penilaian yang pokok 3. Menyarankan cara-cara dan sarana-sarana untuk menstimulir cara-cara studi baru yang menekankan aspek-aspek perbandingan dari suatu sistem administrasi Di dalam mengelola perbandingan administrasi, disamping adanya hal-hal yang sama dan berbeda, sudah barang tentu akan dijumpai pula hal-hal baru bagi penelaahan lebih jauh. Studi perbandinga bermaksud untuk mengetahui segala aspek yang dibutuhkan untuk suatu negara. Oleh karena itu bagi negara Indonesia studi Ilmu Perbandingan Administrasi Negara ini dirasakan semakin perlu mengingat bahwa negara ini terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh nusantara. Mengapa Perbandingan Administrasi Negara diperkenalkan pada tingkat sarjana didukung oleh banyak faktor dan perkembangan. Dengan adanya studi perbandingan daerah, diharapkan daerah-daerah tingkat 1/Provinsi, daerah tingkat II/Kabupaten di seluruh Nusantara akan memberikan masukan (input) atas perbedaan, persamaan, kekurangan tiap daerah itu karena hal itu penting untuk bidang penelitian perbandingan, dalam rangka pembangunan Indonesia menuju suatu masyarakat adil makmur, dengan kata lain untuk membangun manusi Indonesia seutuh baik lahir maupun batin. 2.3 Fungsi Ilmu Perbandingan Administrasi-Negara
10
Fungsi
terpenting
Ilmu
Perbandingan
Administrasi-Negara
dapat
dikemukakan sebagai berikut: Pertama:memberikan penjelasan-penjelasan mengenai macam hasil anlisis perbandingan secara sistematis hingga dapat mengembangkannya sebagai ilmu kebenarannya dapat dibuktikan dan berguna bagi kepentingan perbandingan Kedua:memberikan tolok ukur serta penilaian dalam arti yang luas atas kebijaksanaan pemerintah dan mengetahui dengan pasti ruang lingkup sebagai masalah dan kesulitan serta kebutuhan yang dihadapi oleh pemerinntah yang bersangkutan Ketiga: mengingat bahwa adminitrasi dimaksudkan untuk mengetahui proses institusional hingga pada tingkat tertentu didalam menentukan tendensi arah yang telah dicapainya, maka ilmu perbandingan administrasi negara harus mampu pula memberikan jawaban atau menanggapi detail-detail serta rumusrumus disiplin ilmu pengetahuan di luar ilmu perbandingan administrasi itu sendiri. Peran fungsi perbandingan administrasi akan banyak mendorong ke arah perbaikan berdasarkan hasul-hasil analisis serta perbedaan / persamaan dari hasil studi perbandingan. Dengan demikan, suatu sisten kombinasi akan lebih besar manfaatnya di dalam menerapkan penemuan hasil luar negeri dengan penemuan setempat. Kecocokan itu biasanya dimulai dari bawah ke atas sehingga menghasilkan efisiensi dan pemborosan baik modal maupun tenaga kerja tidak
11
terlampau kentara dibanding dengan asal impor saja apa yang ditemukan di luar negeri tanpa disertai penelitian seksama dan sedini mungkin. 2.4 Tujuan Ilmu administrasi Negara Tujuan ilmu administrasi negara menurut Nimrod Raphaeli (yang dikutip dan diterjemahkan oleh Drs. Sakamoen Soehardjo MPA) dikemukakan sebagai berikut : 1. Mempelajari ciri-ciri yang menonjol dari pada suatu sistem administrasi tertentu atau sekelompok sistem tertentu. 2. Untuk mengetahui sebab-sebab mengapa suatu sistem tertentu berhasil baik pada suatu negara atau zaman, sedangkan pada suatu negara atau zaman lain gagal. 3. Untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan sikap dan tingkah laku para birokrat dan birokrasi di negara atau kebudayaan yang berlainan. 4. Mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. 5. Meneliti dan memastikan perubahan apa kalau ada harus diintroduksi untuk memperbaiki hasil atau cara kerja suatu birokrasi. 6. Di atas semuanya itu, untuk mencapai suatu pengetahuan yang konsepsional, bukan pebgetahuan tentang hal-hal yang detail.
Dari pendapat tersebut, dapatlah kiranya ditarik kesimpulan secara menyeluruh bahwa ilmu perbandingan administrasi negara itu merupakan salah satu bagian atau cabang disiplin Public Administration. Hal lain yang menarik ialah
adanya
suatu
perbandingan
dalam
12
batas-batas
kenegaraan,
yaitu
kemungkinan adanya sistem yang sama pada suatu daerah atau negara, dan berkaitan pula dengan ruang waktu atau zaman tertentu.
BAB III RUANG LINGKUP PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA
3.1 Ruang Lingkup Daerah
13
Ruang lingkup perbandingan administrasi negara mencakup ruang lingkup daerah. Dengan daerah dalam pengertian luas dimaksudkan meliputi daerah nasional dan internasional. Obyek yang dijadikan studi perbandingan adalah kehidupan nasional suatu negara dan atau dengan negara-negara lainnya. Yang dimaksudkan dengan suatu negara yaitu studi perbandingan dilakukan dalam batas wilayah negara itu sendiri, tanpa melihat persamaan maupun perbedaannya dengan negara lain. Studi perbandingan yang demikan menekankan orientasi daerah atau negara-negara bagian yang mempunyai identitas tradisional, kultur, karakteristik daerah, diketahui pula persamaan dan perbedaannya dan dari padanya bisa diperoleh bahan-bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil sikap kebijaksanaan serta pentapan langkah-langkah selanjutnya. Tatanan pemerintah daerah merupakan cermin yang harus selalu dijaga identitas kelestariannya oleh pemerintah pusat, sebab hal ini merupakan kebudayaan yang mencakup sendi kehidupan kebesaran bangsa. Pertimbangan lain ialah bahwa faktor alam dan aspek masyarakat daerah kadang-kadang berlainan dan oleh karenanya pandangan sistem administrasi negara harus selaran dengan situasi serta kondisi masing-masing daerah atau negara bagian/federal.
3.2 Ruang Lingkup Waktu Ruang lingkup waktu maupun tempat membandingkan dua negara dalam kurun waktu yang berbeda dalam suatu dekade periode. Kurun waktu dari satu masa ke masa yang akan adatang tidaklah akan dijumpai dalam kurun waktu
14
tertentu karena sudah terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memberikan gambaran perbedaan. Perubahan itu bagaikan hilangnya masa lampau selamalamanya dan takkan pernah kembali. Memperhatikan faktor tempat guna mengadakan studi perbandingan obyek intitiusi negara-negara yang berbeda dalam pandangan falsafah hidupnya maupun pengaruh perbedaan-perbedaannya tapi masih dalam kurun waktu yang sama, akan dijumpai dasar persamaan maupun perbedaan masing-masing yang diperbandingkan itu. Disamping kedua faktor yang dijumpai tersebut diatas, ada faktor studi perbandingan yang mempergunakan tolok ukur ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda sehingga akan diperoleh suatu gambaran lengkap dan persamaan masing-masing negara.
BAB IV HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI
15
4.1 Studi Administrasi Negara Menurut D. Waldo, sesungguhnya tidak ada definisi yang tepat tentang adminitrasi negara. Mungkin ada definisi yang ringkas, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Perumusan administrsi publik yang hanya terdiri dari satu kalimat atau satu paragraf saja, tidak akan membuka tabir persoalan. Maka diajukan dua definisi tentang adminitrasi negara yaitu : 1. Administrasi negara adalah oraganisasi dan manajemen dari manusia dan benda, guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 2. Adminitrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tetang manajemenyang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Dari definisi pertama dijumpai kata-kata organisasi dan manajemen, manusia, benda, serta pemrintah. Pada definisi kedua dikatan ilmu dan seni di samping manajemen dan negara. Masih sekitar upaya mengumpulkan definisi tentang administrasi negara, bertikut ini penulis kemukakan pendapat Sondang P. Siaguan tetang definisi administrasi negara: “Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Lebih lanjut Sondang mengemukakan bahwa “Administrasi negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat karena terlepas dari sistem politik dan perekonomian yang dianut oleh sesuata negara, semua negara modern mengatakan bahwa negara itu adalah “Walfare State”. 4.2 Studi Perbandingan Administrasi
16
Dalam studi perbandingan adminitrasi, ada beberapa faktor yang akan diperbandingkan, biasanya dijumpai didalam sistem birokrasi yang merupakan badan administrasi sebab dalam kenyataannya, administrasi negara itu di negaranegara mana pun tidak sama. Hal itu disebebakan oleh banyak faktor yang berlainan dari negara-negara bersangkutan. Adanya perbedaan dan persamaan itu bergantung pada kondisi administrasi negara yang diterapkan setelah mendapat persesuaian dengan keadaan situasi sekliling negara yang bersangkutan. Peran serta faktor politik negara sangat dominan disamping dapat menciptakan pola dasar kehidupan/tujuan negara, sehingga kebijksanaan dalam melaksanakan pemerintahan tidak bisa lepas dari padanya. Oleh sebab itu, maka birokrasi akan turut berperan di dalam melaksanakan alat oraganisasi dalam pencapaian tujuan yang sangat diidamkan. Proses administrasi pada suatu negara, di mana birokrasi turut berperan, sudah dapat diduga disebabkan oleh luasanya peran berperan, sudah dapat diduga disebabkan oleh luasnya peran birokrasi. Seandainya yang menjadi faktor penentu keberhasilan
kebijaksanaan
yang
dilakukan
birokrasi
yaitu
pengwasan
dihilangkan, maka akan timbul kekacauan dan ketidak beresan dalam tubuh pemerintah atau negara, sebab sarana-sarana yang dipergunakan dalam mengadakan pengawasan terhadap birokrasi memerlukan perangkat yang cukup memadai sesuai dengan besar atau kecilnya ruang lingkup pengawasan yang diperlukan. 4.3 Hubungan Adminitrasi Negara dan Perbandingan Hubungan yang terjalin antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi, berasal dari kelompok ilmu sosial dan ilmu politik sehingga walau nampak seolah-olah timbul perbedaan yang semakin besar karena masing-masing
17
yaitu administrasi negara dan perbandingan administrasi mengalami pertumbuhan serta perkembangan sendiri-sendiri, pada hakekatnya tidak akan melepaskan diri dari kehidupan adminsitrasi yang merupakan sistem dari sekian banyak sistem yang dikenal. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu prose dinamik yang berkelanjutan dan bersifat srikuler dimana masukan dikonversi menjadi keluaran, yang selanjutnya keluaran akan menjadi umpan balik sebagi masukan baru bagi konversi baru untuk menghasilkan keluaran baru dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan pemerintah/negara. Agar terjadi umpan balik yang erat, administrasi negara banyak menganduk aspek dan segi yang mempunyai tali rantai dengan kegiatan studi perbandingan administrasi negara sehningga sistem administrasi negara yang memuat peninjauan ekolois dan proses, kedua-duanya memerlukan bahan penting bagi studi perbandingan administrasi. Sudah tentu hal itu harus disertai atau dibarengu dengan peninjauan sisi lainnya yang bertautan dengan aspirasi atau cita-cita suatu bangsa yang dapat mencerminkan adanya kelembagaankelambagaan negara serta birokrasi pada negara bersangkutan untuku pengkajian perbandingan dengan negara atau daerah lain yang tidak sama dan beralainan. Hubungan antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara, akan selalu jalin-menjalin tidak hanya karena berasal dari sumber yang sama, melainkan karena memanglah demikan adanya.
18
BAB V TAHAPAN STUDI DAN ANALISIS PERBANDINGAN 5.1 Pendekatan dan Metode Studi Perbandingan Pendekatan dipergunakan oleh kalangan ilmuan sebagai terjemahan kata approach. Dimaksudkan bahwa dengan adanya pendekatan, maka diharapkan aan mudah membuka suatu tabir masalah/problema di dalam mencari penyelesaian. Pada dasarnya jauh sebelum diadakan pendekatan telah tersedia bahan-bahan yang sangkut pautnya atau mempunyai kaitan dengan masalah yang dihadapi sehingga data-data tersebut bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuan berdasarkan perbedaan maupun persamaan yang ada. Harus pula dilihat kasus demi kasus yang akan diperbandingkan ke dalam modul pendekatan yang mana agar diperoleh kemantapan dan kesusaian profesi yang diterapkan di dalam kejadian tersebut. Untuk itu pulalah, dalam memilih modul, diusahakan agar jangan sampai terjadi kekeliruan, sebab suatu kesalahan kecil saja, dapat menimbulkan kefatalan yang bukan main besarnya di dalam menyelsaikan masalah lewat pendekatan itu. Hanya dengan modul yang cukup besar serta memperhatikan tujuan, maka suatu pendekatan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan pendeketan ekologis maupun sistematika tinggal memilih satu alternatif saja. Bilamana terjadi penyimpangan dari pendekatan aspek ekologis ataupun aspek lain di luar pendekatan sistematis, maka hal itu mungkin dapat saja terjadi. Sebab, apabila
19
diperhatikan dengan seksama, bahwa administrasi merupakan salah satu gejala sosial di masyarakat atau di negara yang dinamis, maka bukan mustahil akan timbul penemuan balik dari pendekatan. Sebagai umpan balik dari pendekatan yang diterapkan, ada kemungkinan sasaran yang dituju tidak kena. Umpanya, karena pendekatan yang diterapkan dianggap klasik atau telah ketinggalan zaman. 5.2 Faktor Penyebab Timbulnya Perbedaan Perbandingan administrasi negara sebagai salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang terpandang berusia muda namun diakui mengalami kemajuan pesat diperlukan terutama oleh banyak negara baru yang berstatus negara merdeka. Hal lain yang menarik perhatian adalah timbulnya negara-negara besar superpower yang mendominasi negara-negara dunia ketiga di mana amerika serikat di satu pihak dan unie soviet di pihak lain masing-masing bersaing untuk memperoleh pengaruh lewat berbagai cara yang mereka tempuh sehingga nampaknya dunia ini terpecah menjadi dua bagian yang berlainan sistem administrasinya. Sebagai akibat logis, maka tumbuh perbedaan pandangan hidup secara ideologis yang kian hari semakin meruncing. Perlombaan teknologi pada hampir segenap bidang pun menampakan gejala saling adu fakta dan tidak mustahil pada satu ketika akan timbul perang terbuka yang sudah tentu akan melibatkan banyak negara di dunia, sedangkan negara-negara yang menanamkan dirinya negara netral sudah kehilangan sifat netralitasnya yang disebabkan oleh dampak politis dua negara superpower tersebut. Hal ini akan membawa pengaruh besar terhadap sendi-sendi kehidupan administrasi negara dari negara yang tergolong netral. 5.3 Beberapa Aspek yang Diperbandingkan dalam Studi Perbandingan
20
Untuk mempelajari perbandingan administrasi , diperlukan sangat sarana penunjang yang merupakan alat bagi pencapaian maksud serta tujuan. Bukan hanya sarana semata yang diperlukan itu, melainkan juga seperangkat ilmu pengetahuan lainnya yang terutama terlibat di dalamnya studi perbandingan. Sudah dimaklumi bahwa administrasi itu adalah salah satu dari sekian banyak gejala-gejala sosial yang hidup dinamis dari masa ke masa maupun dari zaman ke zaman. Perkembangan administrasi tidak boleh ketinggalan oleh perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada negara-negara di dunia ini. Bahkan menurut penulis banyak terjadi kekeliruan di kalangan para ahli atau ilmuan yang menggap enteng dan ringan akan peranan administrasi pada zaman teknologi tinggi. Justru administrasi itulah yang merupakan kunci kesinambungan yang tak henti-hentinya berperan serta hampir di setiap lapangan dan bidang apapun tanpa kecuali di ruang angkasa. Tadi diatas dikatakan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang cara yang sangat menonjol dalam mempelajari perbandingan administrasi adalah research
atau
penelitian
mempelajari
perbandingan
administrasi
tanpa
mengikutsertakan penelitian dan survai, boleh dikatakan tidak akan membawa hasil yang baik. 5.3.1 Bentuk Negara 1. Negara Kesatuan Pada hakekatnya bentuk negara kesatuan ini adalah suatu negara di mana kekuasaan dalam mengurus pemerintahan berada pada tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan ke luar. Dengan demikian, hubungan dengan negar-negara lain semuanya ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun melakukan
21
pengurusan dalam negeri guna melayani segenap kepentingan seluruh warga negara dalam kawasan maupun wilayah hukum negara tersebut. 2. Negara Serikat Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak mempunyai kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke luar ini hanya dimiliki oleh gabungan/serikat/federasi dari negara-negara bagian tersebut yang lazimnya dinamakan pemerintahan federal. Negaranegara bagian masih tetap mempunyai hak dan kewajiban mengurus pemerintahan lokalnya masing-masing baik dalam pembuatan undangundang lokal maupun tindakan lain sepanjang tak bertentangan dengan garis-garis kebijaksanaan federal. 3. Perserikatan Negara Pada dsarnya bentuk negara seperti ini sudah tidak akan dijumpai lagi. Akan tetapi suatu catatan sejarah patutlah diketahui bahwasannya di dunia ini pernah ada bentuk negara semacam ini. Untuk sekdar diketahui negara yang pernah ada dan menganut bentuk perserikatan negara adalah : Perserikatan Amerika Utara (1776-1787) Negara Belanda pada masa Republik Der Zeven Verenigde Nederkanden (1579-1798) 4. Reel Unie dan Personele Unie Baik Reel Unie maupun Peronele Unie adalah gabungan negara yang dikepalai oleh seorang raja/ratu. Negara reel unie ini mirip dengan negara serikat. Adapun perbedaannya, dalam reel unie ini segenap kelengkapan negaranya belumlah sesempurna negara serikat dan masingmasing negara yang tergabung ke dalam reel unie ini merupakan negaranegara merdeka, berdaulat, hanya kedaulatan yang dimilikinya dibatasi oleh beberapa hal yang urusannya diserahkan kepada masing-masing alat
22
perlengkapan reel unie, sebab terwujudnya negara-negara dalam bentuk reel unie ini didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Beberapa negara reel unie yang perlu dicatat adalah : Austria dengan Hongaria (1867-1918) Swedia dengan Norwegia (1815-1905) Personele Unie ini tebentuk manakala seorang raja meninggal dunia
sedangkan
menurut
ketentuan
yang
berlaku
menyebutkan
bahawasannya pengganti raja yang meninggal hanya tinggal seorang lagi dan itupun telah menjadi raja di negara lain. Dengan demikan terbentuklah personele unie, di mana dua negara diperintah oleh seorang raja. Masingmasing negara tetap menjalankan fungsinya tanpa dibatasi oleh suatu ikatan tertentu, baik urusan ke dalam maupun urusan ke luar, juga tentang kedaulatan negara-negara tersebut. Beberapa negara personele unie yang perlu dicatat adalah : Belanda dengan Luxemburg (1839-1890) Inggris dengan Scontlandia (1815-1707) Indonesia dengan Belanda (pada masa KMB), Unie indonesia belanda ini adalah akibat adanya persetujuan KMB
(kompresi meja
bundar) pada tanggal 27 desember 1949 5. Negara Dominion Negara dominion adalah bentuk negara hanya terdapat dalam ketatanegaraan inggris. Negara-negara dominion ini semula merupakan jajahan inggris ketika inggris masih jaya. Sekarang ini masing-masing negara dominion ini telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta tergabung dalam suatu persekutuan yang dinamakan “The British
23
Commonwealth of Nations” atau “Negara-negara Persemkamuran Inggris”. 6. Daerah Jajahan (Koloni) Daerah jajahan atau koloni ini adalah daerah yang tidak diperintah oleh suatu pemerintahan bangsa sendiri, melainkan diperintah oleh suatu pemerintahan bangsa lain. Dengan perkataan lain, segala sesuatunya diatur negara kolonial yaitu negara penjajah itu. Kalaupun ada kuasa yang dilimpahkan, maka pejabat itupun bertindak untuk dan atas nama negara penjajah itu. 7. Negara Protektorat Yang disebut dengan negara-negara protektorat adalah negaranegara yang berada dibawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Segenap urusan luar negeri pemerintahan dan keamanan diserahkan keapada negara yang menjadi pelindung. Beberapa negara protektorat yang masih ada hingga kini adalah Monaco, New Calledone , dan beberapa negara yang berada di Lautan Pasifik, sedangkan beberapa negara yang dulunya sebagai negara protektorat antara lain adalah Tunisia dan Maroko. 8. Daerah Mandat Daerah mandat pada dasarnya merupakan bekas jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia 1 (bekas jajahan Jerman, Turki), sesuai dengan perjanjian Versailles. Dengan perkataan lain, daerahdaerah mandat ini merupakan jajahan dalam bentuk dan manifestasi yang baru (corak baru ). Beberapa negara bekas daerah mandat (diantaranya telah menjadi negara) adalah : Siria, Libanon, Palestina (Mandat A) Togo, Kamerun (Mandat B)
24
Afrika Barat Daya, beberapa pulau di Lautan Pasifik, Papua Nuguni (Mandat C) 9. Daerah Trustee Sebagaimana hanya perjanjian Versailles setelag Perang Dunia I melahirkan bentuk mandat, maka dengan adanya perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II lahirlah bentuk Trustee adapun daerah-daerah bentuk trustee ini adalah : Bekas daerah mandat yang dihasilkan Perang Dunia I Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II Daerah dari suatu negara yang dengan sukarela menyerahkan urusan pemerintahannya kepada sistem Trustee 5.3.2 Bentuk Pemerintahan 1. Monarki Suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki dikepalai oleh seorang raj/ratu, yang memegang tampuk pemerintahannya secara turun-temurun. 2. Republik Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja/ratu, melainkan seorang presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Lebih lanjut baik bentuk pemerintahan monarki maupun republik dapat dibedakan:
Absolut artinya memegang kekuasaan mutlak tanpa dibatasi oleh batas apapun juga.
25
Konstitusional artinya kekuasaan yang ada dibatasi oleh konstitusi yang sah Parelementer artinya suatu kekuasaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) lebih menonjol. Dengan demikan maka bentuk-bentuk pemerintahan dari suatu negara dapat dibedakan :
Monarki Absolut Monarki Konstitusional Monarki Parlementer Republik Absolut Republik Konstitusional Republik Parlementer
5.3.3 Sistem Pemerintahan Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah hubungan anatara organ pemerintah dengan alat pelengkapan negara-negara lainnya yang ada/menjalankan fungsinya di dalam suatu negara. Secara umum alat-alat perlengkapan negara yang ada dalam suatu negara dapat dibedakan atas :
Badan legilatif sebagai badan pembuat undang-undang Badan/lembaga eksekutif yaitu sebagai aparat pelaksana undang-undang Badan/lembaga yudisial yaitu sebagai lembaga yang ebrtugas dalam bidang kehakiman atau kekuasaan untuk memriksa dan memberi putusan
terhadap pelaku pelanggaran undang-undang Badan/lemabaga lainnya yang ada dan berfungsi sebagai alat perlengkapan nega (untuk indonesia seperti DPA, Bapeka).
26
Berdasarakan ketrang tersebut di atas maka dimaksud dengan sistem pemerintah adalah hubungan antara organ pemerintah dengan oragan-oragan lainnya yang terdapat dalam suatu negara, baik dalam kedudukan, peranan maupun dalam rangka pelaksanaan fungsinya. Lebih lanjut berbagai sistem pemerintahan negara dalam hal ini dikenal dengan adanya sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. 5.3.4 Sistem Politik Dalam hubungan ini sistem politik diartikan sebagai tata kehidupan hubungan antara manusia yang dilembagakan di dalam macam-macam lembaga politik, baik lembaga politik yang suprastruktural maupun lembaga politik yang infrastruktur atau dikenal degan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur Politik Suprastruktur
politik
dalam
hal
ini
meliputi
lembaga-
lembaga/organ-organ alat pelengkap negara yang ada dan berfungsi serta menjalankan perannya di dalam suatu negara. 2. Infrastruktur Politik Infrastruktur Politik dalam hal ini meliputi kekuasaan sosial politik yang tidak secara nyata tampak di permukaan, akan tetapi sangat berpengaruh di dalam kehidupan politik suatu negara.
5.4 Tahapan Perbandingan
27
Bidang studi yang akan dipelajari harus jelas obyeknya, kategori daerah, waktu, tempat, serta bentuk yang akan dijadikan perbandingan berdasarkan rumus atau dalil-dalil yang dapat diterapkan manakala pedoman sudah lengkap untuk dilaksanakan. Adapun pedoman ini dimaksudkan untuk pengambilan langkah tindakan-tindakan bagi tahapan perbandingan berikutnya (secara sistematis) persiapan-persiapan yang sistematis ini merupakan perumusan tujuan studi perbandingan. Di dalam membuat persiapan studi perbandingan segala aspek, sarana yang dibutuhkan, dan pelbagi kemungkinan masalah yang akan dihadapi secara deskriptif harus telah diperhitungkan dengan seksama. 5.5 Ringkasan Sistematika di dalam mempelajari studi perbandingan administrasi negara merupakan hal yang sangat penting. Dimulai dari teori sampai pada praktek, pengikutsertaan metode, pendekatan, dan analisi untuk menjajagi berbagai masalah ketidaksamaan atau perbedaan dalam menerapkan sistem ketidakasamaan atau perbedaan dalam menerapakan sistem administrasi negara adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh studi perbandingan administrasi negara. Suatu peneltian yang bertujuan menyikapi problema pemerintahan dan problema negara suatu negara berperan sangat dominan oleh karena luasnya permasalahan, dimana obyek studi perbandingan memerlukan banyak tinjuan, maka pemilihan tipik didasarkan pada landasan hasil tinjuan/penelitian secara bertingkat dan berkesinambungan hingga mendaoat informasi data yang relevan.
28
Pendekatan terhadapo faktor yang mengungkapkan perbedaan aspek kemasyarakatan adalah salah satu dari sekian banyak problema yang dapat dijadikan bahan pertimbangan studi perbandingan di samping faktor-faktor.
29
