RESUME MATERI AKUNTANSI PAJAK UNTUK UTS

PERSEDIAAN
Kriteria persediaan sesuai PSAK :
a. tersedia utk dijual dlm kegiatan usaha normal.
b. dlm proses prod./dlm perjalanan,
c. dlm bentuk bahan/perlengkapan utk digunakan dlm proses prod./pemberian jasa.
Persediaan dpt pula dikaitkan dg hak kepemilikan brg sesuai dgn penyerahan pada saat transaksi Brg Dlm Perjalanan & Brg Konsinyasi
Jenis persediaan :
1) Bahan Baku & Bahan pembantu
2) Barang Dlm proses
3) Barang Jadi.

sistem pencatatan persediaan yaitu :
Sistem Perpetual
Sistem Periodik
Metode Penilaian Persediaan Akhir :
Berdasarkan Harga Perolehan :
Metode Identifikasi Khusus, FIFO, LIFO, Average.
Berdasarkan Estimasi :
Metode Laba Kotor, Metode Eceran (Ritel)
Metode Lainnya : COMWIL, Harga Jual
PPh 23 untuk ROYALTI DAN SEWA
PT HERIKO sebagai penerbit yang membayar royalti kepada SALMA salah seorang pengarangnya sebesar Rp. 40.000.000,- dan dipotong PPh 23 sebesar 15% maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut :
Keterangan
Debet
Kredit
Beban Royalti
Utang Pajak PPh 23
Kas
Rp. 40.000.000,-

Rp. 6.000.000,-
Rp. 34.000.000,-
PT Abasya adalah perusahaan persewaan mobil. PT Damar menyewa sebanyak 3 unit mobil @5.000.000. Maka jurnal PT Abasya
Keterangan
Debet
Kredit
Beban sewa
PPN M
Utang PPh 23
Kas
15.000.000
1.500.000

300.000
16.200.000
UTANG BUNGA PPH 23
Pada bulan April 2007 PT. HERFAN membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri Rp 70.000.000 dan kepada PT. UQI sebesar Rp 40.000.000.
PPh Pasal 23 yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan atas :
Bunga ke Bank Mandiri Tidak dipotong PPh 23 karena bunga yang diterima Bank bukanlah Objek PPh 23.
Sedangkan bunga ke PT Sinar 15% x Rp 40.000.000 = Rp 6.000.000
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
Apr-07
Kas
UM PPh 23
Penghasilan bunga
Rp.34.000.000,-
Rp. 6.000.000,-

Rp.40.000.000,-
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
Apr-07
Biaya Bunga
Utang PPh 23
Kas
Rp.40.000.000,-

Rp. 6.000.000,-
Rp.34.000.000,-
Jurnal bagi PT. Wisata :
Jurnal bagi PT. Sinar :
UTANG DEVIDEN
PT HERANITA melakukan pembayaran dividen tahun 2013 kepada pemiliknya total 200.000.000
PT. Jaya (20%),
PT. Ancol (30%),
PT. Pembangunan (40%) dan
sisanya kepada masyarakat umum (orang pribadi).

PT JAYA
Kas 34.000.000
UM PPh 23 (15% x 20% x 200 jt) 6.000.000
Penghasilan dividen (20%x200juta) 40.000.000
PT ANCOL
Kas 60.000.000
PT PEMBANGUNAN
Kas 80.000.000
ORANG PRIBADI
Kas 18.000.000
Beban PPh Ps 17 2c (10% x 10% x 200 jt) 2.000.000
UTANG USAHA
Pada tanggal 31 Januari 2014 perusahaan melakukan pembelian barang dagang sebesar Rp.15.000.000,- dan utang tersebut dilunasi pada tanggal 28 Februari 2008.
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
31-Jan-14
Pembelian
Pajak Masukan
Utang Usaha
15.000.000,-
1.500.000,-

16.500.000,-
28-Feb-14
Utang Usaha
Kas
16.500.000,-

16.500.000,-
Biasanya muncul karena ada pembelian brg/jasa yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
Bagi PKP, PPN Masukan yang dibayar atas pembelian tersebut dapat dikreditkan
UTANG PPh 21
Perhitungan PPH 21
Gaji per bulan 8.000.000
Tunjangan jabatan 4.000.000
Tunjangan transport 2.000.000
Tunjangan kesejahteraan 2.000.000
Tunjangan makan 2.000.000
Tunjangan istri 4.000.000
JKM 100.000
JHT 50.000
Total penghasilan perbulan 22.150.000
Pengurangan
Biaya jabatan 5% 500.000
Iuran pensiun 15.000
Iutan THT 20.000
Penghasilan neto sebulan 21.615.000
Penghasilan neto setahun 259.380.000
PTKP (K/0) 17.160.000
242.220.000
PPh Pasal 21 setahun
5% x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 192.220.000 = 28.833.000
Total PPh terutang =31.333.000
PPh Pasal 21 sebulan 2.611.083

Beban gaji 8.000.000
Beban premi JHT 50.000
Beban Tunjangan 14.000.000
Utang PPh 21 2.611.083
Utang premi JKM 100.000
Kas 19.338.917
Jadi bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu sebesar :
= 20% x (Rp 150.000.000,00 - Rp 40.000.000,00)
= Rp 22.000.000,00
Bulan
Pinjaman
Jangka Waktu
Rata-rata Pinjaman
Januari
Februari s/d Mei
Juni s/d Juli
Agustus s/d Desember
0
Rp.125.000.000,-
Rp.150.000.000,-
Rp.200.000.000,-
1 bulan
4 bulan
2 bulan
5 bulan
0
Rp. 500.000.000,-
Rp. 300.000.000,-
Rp.1.000.000.000,-
Rp.1.800.000.000,-
Rata-rata pinjaman per bulan Rp.1.800.000.000 : 12 = Rp.150.000.000,-

Bulan
Deposito
Jangka Waktu
Rata-rata Deposito
Januari
Februari s/d Maret
April s/d Agustus
September s/d Desember
0
Rp.25.000.000,-
Rp.46.000.000,-
Rp.50.000.000,-
1 bulan
2 bulan
5 bulan
4 bulan
0
Rp.50.000.000,-
Rp.230.000.000,-
Rp.200.000.000,-
Rp.480.000.000,-
Rata-rata deposito per bulan Rp.480.000.000 : 12 = Rp.40.000.000,-

UTANG BANK - lanjutan
UTANG BANK
Pada 2014, PT HERIKO mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum Rp 200 juta dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tsb telah diambil :
Februari sebesar Rp 125.000.000
Juni sebesar Rp 25.000.000
Agustus sisanya Rp. 50.000.000
Diamping itu WP mempunyai deposito dgn rincian sbb :
Februari s/d Maret sebesar Rp.25.000.000
April s/d Agustus sebesar Rp.46.000.000
September s/d Desember sebesar Rp.50.000.000

Dalam perpajakan utang bank tidak dibedakan jangka panjang dan jangka pendek.
SE-46/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang dalam hal WP Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan lainnya
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Bank
Utang Usaha
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Utang Pajak
PPh 21
PPh 23
PPh 26
PK
Deviden
Bunga
Royalti
Hadiah
Sewa
Imbalan Jasa
Utang Deviden
Utang Wesel
Pendapatan Diterima di Muka
CASE INVESTASI PD SAHAM
Pada tanggal 6 Januari 2012, PT dimjati menjual saham PT Yesaya, yang di beli sebesar 3.000.000 dengan harga 2.000.000 dan biaya penjualan (jasa pialang) sebesar 20.000
Kas/setara kas 2.100.000
Beban broker 20.000
PPh pasal 4 ayat (2) (0,1%) 2.100
Rugi/laba penjualan investasi saham 877.900
Investasi pada entitas asosiasi-PT 3.000.000
Kas/setara kas 2.000.000
PPh pasal 4 ayat (2) (0,1%) 2.000
Rugi/laba penjualan investasi saham 1.002.000
Investasi pada entitas asosiasi-PT 1.000.000
Pada tanggal 22 desember 2011, PT dimjati menjual saham PT Yesaya, yang di beli sebesar 1.000.000 dengan harga 2.000.000
PPh pasal 23 IMBALAN JASA
Pada awal Agustus 2010, PT HERFAN memanfaatkan jasa aktuaris yang disediakan oleh PT HERANISA. Dalam hal ini PT HERANISA tidak dapat menunjukkann NPWP-nya. Dalam kontrak, tertera besarnya nilai penggantian atas jasa aktuaris sebesar Rp. 13.200.000,- termasuk PPN. Dengan demikian penghitungan PPh pasal 23 atas jasa aktuaris adalah sbb:
Jumlah bruto = Rp. 13.200.000 x (100/110)
= Rp 12.000.000,-
PPh pasal 23 = 4% x Rp 12.000.000,-
= Rp. 480.000,-
NOTE:
normal tarif PPh 23 sebesar :2% tdk punya NPWP lebih tinggi 100 % sehingga jadi 4 %

Pajak Penghasilan pasal 26
Pada tanggal 18 Oktober 2006, PT HERANI membayar gaji kepada karyawan asing sebesar Rp 100.000.000 dan PPh 26 dibayar oleh perusahaan.
Besarnya biaya yang dapat dibebankan oleh PT HERANI dapat dihitung sebagai berikut :
Gaji yang diterima karyawan asing sebesar Rp 100.000.000
PPh 26 sebesar 100/80 x Rp 100.000.000 = Rp 125.000.000.
Jurnal yang dicatat PT HERANI atas transaksi tersebut adalah :
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
18-Okt-06
Beban Gaji
Utang Pajak PPh 26
Kas
Rp.125.000.000,-

Rp. 25.000.000,-
Rp 100.000.000,-
10-Nov-06
Utang Pajak PPh 26
Kas
Rp 25.000.000,-

Rp 25.000.000,-
Pajak Keluaran
PT RIFAN melakukan penyerahan barang kena pajak Rp.10.000.000 secara tunai pada tanggal 15 Januari 2006 yang sebelumnya telah melakukan pembelian Barang Kena Pajak sebesar Rp.8.000.000 pada tanggal 12 Januari 2006. Tarif PPN 10%.
Berikut pencatatan yang dilakukan oleh PT Vanno:
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
12-Jan-06
Pembelian
Pajak Masukan
Kas
Rp.8.000.000,-
Rp. 800.000,-

Rp.8.800.000,-
15-Jan-06
Kas
Penjualan
Pajak Keluaran
Rp.11.000.000,-

Rp.10.000.000,-
Rp. 1.000.000,-
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
15-Feb-06
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
PPN ymhd
PPN yang masih harus dibayar
Kas
Rp.1.000.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 800.000,-
Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-
Saat penyetoran PPN :
Nilai Piutang dalam Hubungan Istimewa di Neraca
harus disajikan dalam jumlah neto (dalam satu rek.) di neraca fiskal.
Agar penyajiannya lebih jelas, piutang dlm hub. Istimewa yg timbul dari penyerahan barang/jasa dlm usaha normal harus disajikan dalam akun ini
Hal tsb dimaksudkan agar tiap pengalihan harta secara transfer pricing dpt terlihat dg jelas.

AKUNTANSI PERPAJAKAN PIUTANG
Ketentuan agar penghapusan piutang bisa menjadi pengurang penghasilan di laporan laba/rugi fiskal harus memenuhi persyaratan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh 2008.
WP tidak diperkenankan membentuk atau memupuk dana cadangan utk dibebankan sbg biaya kecuali yg diatur dlm ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh 2008

SUKSES UTS-nya
"Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran
Dan kau harus percaya akan berhasil
Dan berhasillah kau
Anggap semua pelajaran mudah
Dan semua akan jadi mudah
Jangan takut pada pelajaran apapun
Karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua"
-(Nyai Ontosoroh)
Jika PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan:

Bonus komisaris non-pegawai Rp. 200.000.000,-
PPh pasal 21 Rp. 60.000.000,-

Jurnal :
Laba ditahan (RE) 200.000.000,-
Biaya PPh psl 21 60.000.000,-
Utang bonus 200.000.000,-
Utang PPh 21 60.000.000,-

Jurnal: gross-up diambil dari laba ditahan:

Komisaris non pegawai tetap Rp. 285.714.286,-
PPh pasal 21 Rp. 85.714.286,-
Jumlah take home pay Rp. 200.000.000,-
Laba ditahan 285.714.286,-
Utang bonus 200.000.000,-
Utang PPh pasal 21 85.714.286,-

CONTOH RE/laba ditahan
Pengenaan pajak atas penghasilan komisaris apabila komisaris menginginkan jumlah diterimanya adalah net.

Dalam hal ini ada 2 pilihan:
Menanggung pajak komisaris
Jika perusahaan memilih menanggung pajaknya, maka biaya tidak dapat dibebankan sebagai biaya
Meng-gross up pajak komisaris
Apabila gross-up penghasilan diambil seluruhnya dari laba tahun lalu, maka perlakuan pajak atas gross-up sebesar PPh pasal 21 terutang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

Tentunya pilihan yang ditetapkan adalah yang dampak pajaknya yang paling minimal
Contoh:
PT SYAUQI mempunyai harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai buku Rp. 1.000.000.000,-. Kemudian PT SYAUQI menempatkan tanah/bangunan tersebut sebagai penyertaannya ke PT HERIKO. Atas penyertaan tersebut PT HERIKO mengakuinya sebagai penyertaan modal dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.200.000.000,- Atas penempatan tanah/bangunan sebagai modal tersebut, PT HERIKO dianggap mempunyai penghasilan:
Rp. 1.200.000.000 - Rp. 1.000.000.000 = 200.000.000,-
Jurnal untuk mengakui transaksi penyertaan modal tersebut adalah sbb:

Modal saham pada PT HERIKO 1.200 .000.000 -
Tanah/ bangunan - 1.000.000.000
Keunt selisih hrg shm - 200.000.000

PT SALMA menjual saham biasa dengan harga Rp.12.000/ lembar dengan nilai nominal Rp. 10.000,- sebanyak 1.000 lembar pada tanggal 10 Januari 2008.
Pencatatan yang dilakukan PT SALMA :
Kas Rp.12.000.000,-
Modal saham Rp. 10.000.000,-
Agio Saham Rp. 2.000.000,-
Pada tgl 1 Juni 2012 PT ARTA setuju untuk mengeluarkan saham 10.000 lbr saham biasa dengan nilai nominal Rp. 100.000 per lembar. Sejumlah 4.000 lbr terjual seharga Rp. 450.000.000,- tunai

Jurnal yang dilakukan PT ARTA :
Kas 450.000.000,- -
Ekuitas/Modal saham - 400.000.000,-
Tambahan ekuitas disetor/Agio - 50.000.000,-
Modal/Ekuitas saham dalam bentuk PT meliputi :
Saham Biasa
Saham Preferen
Tambahan modal/ekuitas disetor ( termasuk modal/ekuitas sumbangan)
Penjualan saham umumnya berdasarkan harga pasar, selisih antara nilai nominal dan harga pasar merupakan agio ataupun disagio atas saham

Sama dengan perlakuan Akuntansi, Menurut ketentuan Fiskal:
Pembayaran yang bersumber dari laba yang ditahan tidak diperkenankan sebagai biaya.
Dalam hal bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan tantiem dibayarkan kepada pengurus yang merangkap sebagai pemegang saham atau kepada pihak yang ada hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan sebagai biaya fiskal. Pembayaran ini merupakan pembagian laba (dividen) yang dikenakan PPh
Apabila akan dibagikan sebagai dividen, maka akan TERUTANG PPh, akan tetapi apabila digunakan untuk perluasan pabrik, maka tidak dapat dianggap sebagai pembagian laba sehingga atas pencadangan tsb TIDAK TERUTANG PPh
MODAL
Modal/ Ekuitas adalah:
sejumlah harta yang menjadi hak pemilik suatu usaha.
Rekening modal/ Ekuitas terdiri dari :
Modal/ Ekuitas disetor :sejumlah harta yang ditanamkan oleh pemilik ke dalam perusahaan
Laba yang ditahan : akumulasi laba yang ditahan termasuk laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan laba yang dibagi (dividen) serta koreksi laba-rugi periode tahun lalu
Selisih penilaian Kembali Aset Tetap
Modal Ekuitas Sumbangan.
Modal Perseroan Terbatas terdiri atas :
saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya.
Modal Perusahaan Perorangan dan Firma, tidak terbagi atas saham dan secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pemiliknya.
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pada obligasi dapat terjadi adanya agio (premium : apabila surat obligasi dijual dgn harga di atas nominal) atau diagio
(discount : apabila surat obligasi dijual dgn harga dibawah nilai nominal).
Agio / disagio terjadi krn perbedaan suku bunga pasar dgn suku bunga yg terdapat dalam obligasi.
Utang Hipotek
Pada umumnya hampir sama dgn obligasi, ttp utang hipotek tidak memiliki agio atau disagio.
Pinjaman hipotek terutama untuk pembelian tanah & bangunan umumnya mrpkan pinjaman dgn beban bunga tetap & ditutup pada waktu yg lama.
Biaya penutupan hipotek umumnya Langsung mrpkan beban pada periode tsb.
CASE INVESTASI PD BOND
Pada tanggal 1-7-2008, Tuan Herfan ber-NPWP : 24.098.765.4-619.000) membeli 50 lembar obligasi PT HERIKO dgn NN Rp 10.000,00 (kurs 110%). Bunga obligasi 12%/thn yg dibayar tiap tgl. 1 April dan 1 Oktober. Komisi pialang sebesar Rp 8.000.000,00. Obligasi akan dilunasi pada 31-12-2012.
Jurnal pembelian
Obligasi 55.000.000
Beban broker 8.000.000
Kas 62.840.000
Utang PPh 23 160.000
Jurnal penerimaan bunga
Kas 2.805.000
Beban PPh Ps 4 (2) 495.000
Penghasilan bunga 3.300.000
Jurnal pelunasan obligasi
Kas 55.000.000
Obligasi 55.000.000
Investasi Jk Panjang dalam Obligasi
Obligasi dpt dibeli sesuai NN atau nilai kurs
Nilai obligasi sbg investasi dicatat sesuai dgn harga perolehannya
Pembayaran utk bunga sehub. Dg obligasi yg diperoleh diantara tgl pembyrn bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya
Perbedaan antara harga perolehan dg NN obligasi atau surat berharga semacam itu hrs ditangguhkan dan diamortisasikan selama jk. Waktu yg ada.
Ketentuan Perpajakan
Penjualan saham :
Di Bursa Efek PPh Ps. 4(2)
Tdk di Bursa Efek PPh Ps. 17

Deviden :
WP OP objek PPh Ps 17 2c
WP Badan dg pemilikan < 25% PPh 23
WP Badan dg pemilikan > 25% Non objek PPh

Biaya-biaya penjualan saham :
Biaya penjualan saham di Bursa Efek Non Deductible
Biaya penjualan saham tdk di bursa efek Deductible
JURNAL PT QUEEN

JURNAL LAWAN TRANSAKSI

Persediaan barang impor
PPN Masukan
UM PPh 22 (2,5%)
Kas
95.370.000
9.537.000
2.622.675
107.529.675
Kas
Penjualan
PPN Keluaran
Utang PPh 22
107.529.675
95.370.000
9.537.000
2.622.675
PT Queen melakukan impor suku cadang dari Jerman dengan menggunakan API dengan CIF 11.000, kurs KMK 8.670
PT Queen membayar tagihan kepada PT Siaga atas servis peralatan kantor dengan perincian penggantian suku cadang 300.000 dan jasa servis 75.000
Utang usaha
Beban jasa
Kas
Utang PPh 23
300.000
75.000
373.500
1.500
Kas
UM PPH 23 (2%)
Piutang usaha
Penghasilan jasa
373.500
1.500
300.000
75.000
PT Queen membayar tagihan catering dengan perincian bahan makanan 500.000 dan jasa catering 200.000
Utang usaha
Beban jasa katering
Kas
Utang PPh 23
500.000
200.000
670.000
30.000
Kas
UM PPH 23 (2%)
Piutang usaha
Penghasilan jasa
670.000
30.000
500.000
200.000
Pembukuan Pajak Dibayar Dimuka
Untuk PPh Pasal 23 :
Pembukuan Pemotong Pajak :
Kas xx --
UM PPh 23 xx --
PPN Keluaran -- xx
Pendapatan Jasa/Royalti -- xx

Pembukuan WP :
Beban Jasa xx --
PPN Masukan xx --
Utang PPh 23 -- xx
Kas -- xx

Untuk PPh pasal 24 :
Pembukuan WP :
UM PPh 24 xx --
Kas -- xx

Apabila Pajak yang dibayarkan lebih tinggi, maka selisihnya

Beban PPh 24 xx --
UM PPh 24 -- xx
Untuk PPh Pasal 25 :
Pembukuan WP :
UM PPh 25 xx --
Kas -- xx
Pembukuan Pajak Dibayar Dimuka
Untuk PPh Pasal 22 Bendaharawan :
Pembukuan Rekanan Pemerintah :
Kas xx --
PPh 22 Dibayar Dimuka xx --
PPN Pemungut*) xx --
Penjualan -- xx
PPN Keluaran*) -- xx

Untuk PPh Pasal 22 Impor :
Pembukuan Importir :
Persediaan Brg Dagangan xx --
PPN Masukan xx --
PPh 22 Impor xx --
Kas/Utang Dagang -- xx

Untuk PPh Pasal 22 penjualan hasil produksi kertas :

Pembukuan pembeli kertas :
Pembelian Kertas xx --
PPN Masukan xx --
PPh pasal 22 xx --
Kas -- xx

Pembukuan Pabrikan kertas :
Kas xx --
PPN Keluaran -- xx
Utang PPh 22 -- xx
Penjualan kertas -- xx
Pajak Dibayar Dimuka
pembayaran pajak yg dilakukan melalui pemotongan / pemungutan oleh pihak lain serta pembayaran pajak yg dilakukan sendiri oleh WP, yg dpt diperhitungkan dgn pajak terutang (PPh Badan/OP atau PPN Keluaran)
Pembyrn pajak dibayar dimuka diakui sbg asset bagi WP.
Pajak Dibayar Dimuka bisa berupa :
a. PPh Pasal 22,
b. PPh Pasal 23,
c. PPh Pasal 24,
d. PPh Pasal 25,
e. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan,
f. PPN Masukan
Pembukuan transaksi sewa PPh Ps 23
Saat menerima uang sewa jika pemilik tanah/gedung (penerima uang sewa) sudah PKP :
Kas xxxx
UM PPh Ps 23 (2%) xxxx
PPN Keluaran xxxx
Pendapatan Sewa xxxx
Saat menerima uang sewa jika pemilik tanah/gedung (penerima uang sewa) belum PKP:
Kas xxxx
UM PPh Ps 23 (2%) xxxx
Pendapatan sewa xxxx
Saat membayar uang sewa jika penyewa telah PKP :
Sewa Dibayar Dimuka xxxx
PPN Masukan xxxx
Utang PPh Ps 23 (2%) xxxx
Kas xxxx
Saat membayar uang sewa jika penyewa belum PKP :
Utang PPh Ps 23 (2%) xxxx
Kas xxxx

Pembukuan transaksi sewa PPh Ps 4 (2)
Saat menerima uang sewa jika pemilik tanah/gedung (penerima uang sewa) sudah PKP :
Kas xxxx
PPh Pasal 4 ayat (2) xxxx
PPN Keluaran xxxx
Pendapatan Sewa xxxx
Saat menerima uang sewa jika pemilik tanah/gedung (penerima uang sewa) belum PKP:
Kas xxxx
PPh Pasal 4 (2) xxxx
Pendapatan sewa xxxx
Saat membayar uang sewa jika penyewa telah PKP :
PPN Masukan xxxx
Kas xxxx
Saat membayar uang sewa jika penyewa belum PKP :
Kas xxxx

UANG MUKA
Merupakan pos/akun yg pada awalnya dicatat sbg harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan.
Uang Muka termasuk ke keleompok CURRENT ASSETS.
Terdiri dari :
Asuransi Dibayar Dimuka : tidak dikenakan PPN/PPh
Asuransi dibayar dimuka xxx
Kas xxx
Beban Asuransi dibayar dimuka xxx
Asuransi dibayar dimuka xxx
Sewa Dibayar Dimuka
PPh Pasal 4 (2) sewa atas tanah/bangunan : tariff 10% dicatat sebagai beban Pajak karena tidak bisa menjadi kredit pajak
PPh Pasal 23 sewa atas kendaraan/mesin : tariff 2% dapat menjadi kredit pajak dianggap sebagai UM Pajak
Pajak Dibayar Dimuka (PPh Pasal 22,23,25)
SISTEM PERIODIK
Setiap pembelian di catat dalam akun pembelian dan penjualan di catat dalam akun penjualan
Perusahaan tidak mencatat secara detail HPP dari persediaan barang dagang yang dimiliki, sehingga HPP hanya ditentukan pada saat akhir periode akuntansi
Sistem periodik sangat mahal , karena melakukan penghitungan Persediaan secara fisik pada setiap akhir periode, namun perhitungan persediaan di lakukan lebih akurat dan lebih cocok dilakukan pada perusahaan dengan jumlah persediaannya tidak banyak
SISTEM PERPETUAL
Sistem pencatatan dilakukan secara terus menerus dimana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan
Perusahaan mencatat secara detail HPP dari setiap persediaan abrang dagang yang dijual dan dibeli, sehingga HPP dapat di tentukan setiap terjadi transaksi dan dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus menerus tanpa perhitungan fisik
Sistem ini memudahkan pengawasan internal karena seringkali terjadi koreksi dan antisipasi adanya perbedaan antara pencatatan dengan perhitungan fisik
AKUNTANSI PAJAK UNTUK PERSEDIAAN
Metode Penilaian Persediaan yang diperkenankan adalah FIFO dan AVERAGE.
Pelaporan persediaan di neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau harga perolehan (at cost)
Sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten, dan taat aasa maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Namun, apabila contoh penilaian pemakaian persediaan yang diuraikan pada penjelasan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat (6) di perhatikan, maka sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetua
Sistem perpetual tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung nilai persediaan, bahkan pemeriksaan masih digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, sistem ini tidak bertentantan dengan ketentuann perpajakan

PT Queen membayar bunga pinjaman ke Bank Noni 5.000.000
Beban bunga
Utang PPH 23
Kas/bank
5.000.000
750.000
4.250.000
Kas/bank
UM PPh 22
Penghasilan bunga
4.250.000
750.000
5.000.000
PT Queen membayar dividen ke pemegang saham 200.000.000 dimana semua pemegang saham adalah OP dan punya NPWP
Dividen
Utang PPh ps 17 2c
Kas/bank
200.000.000
20.000.000
180.000.000
Kas/Bank
PPh ps 17 (2c) (10%)
Penghasilan Bunga
180.000.000
20.000.000
200.000.000
PT Queen menerima dividen dari PT A sebesar 25.000.000 dimana PT Queen punya kepemilikan 20%
Kas/bank
PPH 23 dibayar dimuka
Pendapatan lain-lain
24.250.000
750.000
25.000.000
Beban dividen
Utang PPh 23
Kas
25.000.000
750.000
24.250.000
PT Queen membayar sewa gedung 180.000.000
Sewa dibayar dimuka
PPN Masukan
PPh pasal 4 ayat 2
Kas
180.000.000
18.000.000
18.000.000
180.000.000
Kas
Beban PPh ps 4 (2)
Penghasilan sewa
PPN Keluaran
180.000.000
18.000.000
180.000.000
18.000.000
Pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memlihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.
Saat Mulainya Penyusutan Fiskal
Saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan dan dilakukan sebulan penuh, kecuali:
a. Harta/aktiva yang masih dalam proses pengerjaan
b. Harta/aktiva dalam usaha leasing
c. WP yang mengajukan permohonan kepada DJP
PENGERTIAN PENYUSUTAN FISKAL
PENYUSUTAN
PASAL 11 HARTA BERWUJUD SELAIN TANAH
BANGUNAN
SELAIN BANGUNAN
USAHA TERTENTU
GARIS LURUS
SALDO MENURUN
DITETAPKAN MENKEU
Bukan Bangunan
Masa manfaat
Garis lurus
Saldo menurun
Kelompok 1
4
25%
50%
Kelompok 2
8
12,5%
25%
Kelompok 3
16
6,25%
12,5%
Kelompok 4
20
5%
10%
Bangunan

Permanen
20
5%

Tidak permanen
10
10%

Jurnal Akuntansi Fiskal
Metode COST
Pembelian investasi :
Investasi saham xx --
Kas -- xx
Pengumuman deviden :
Tidak ada jurnal
Pembagian deviden :
Kas xx
Uang Muka PPh 23 xx --
Penghasilan deviden -- xx
Pembelian investasi :
Investasi saham PT A xx --
Kas -- xx

Pengumuman deviden :
Investasi saham PT A xx --
Peng. investasi -- xx

Pembagian deviden :
Kas xx --
UM PPh 23 xx --
Investasi Saham -- xx

Jurnal Akuntansi Fiskal
Metode EQUITY (pemilikan saham <25%)
Kalau kepemilikan >25%, maka bukan merupakan objek PPh Pasal 23
Investasi Jk Panjang dlm Laporan Laba Rugi
L/R dari penjualan investasi jk panjang biasanya dilaporkan di Lap. L/R
Penghasilan dari penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yg diterima dari kegiatan usaha
Penerimaan deviden saham dan bunga dari obligasi mrp.penghasilan lain-lain dan dicatat dgn jumlah neto
Deviden dan bunga dari obligasi objek PPh

Investasi Jk. Panjang dalam Saham
Pedoman komersial = PSAK 15
Nilai yg dibukukan = nilai perolehannya
Bila terjadi pengurangan nilai saham yg cukup material dan bersifat permanen selisihnya dpt diperhitungkan sbg kerugian yg dibebankan ke L/R dan rek. Cadangan penurunan investasi, namun ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tsb. Sbg BIAYA.
Pencatatan investasi saham pada suatu perusahaan METODE COST atau METODE EQUITY.

INVESTASI JANGKA PANJANG
Karakteristik :
dimaksudkan utk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain
dimaksudkan utk menguasai perusahaan lain
Macamnya :
Penyertaan dlm bentuk saham, obligasi dan surat berharga lainnya.
Dana utk pelunasan utang jk panjang atau dana khusus lainnya
Aktiva lain-lain, sperti pembelian tanah dg rencana penggunaan di masa mendatang
Nilai Perolehannya meliputi :
Harga pembelian
Biaya broker/makelar
Pajak-pajak yg terkait
Biaya-biaya lain sehubungan dgn perolehan investasi jk panjang
Apabila WP mengalihkan aktiva tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun, maka atas selisih penilaian aktiva tetap tersebut tetap dikenakan PPh yang terutang sebesar 10% dan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen).
Dikecualikan dari jangka waktu 5 (lima) ahun jika aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.
Aktiva tetap yang dilakukan penilaian kembali dan setelah dikenakan PPh tidak dapat dialihkan sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun.
Bagi WP yang melakukan penggabungan usaha, PPh yang terutang sebesar 10% (sepuluh persen) di atas dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
PPh yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, kecuali pelunasan untuk tahun terakhir.
Nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aktiva mulai tahun pajak dilakukannnya penilaian kembali aktiva tetap tersebut.
REVALUASI AKTIVA TETAP:
Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar.
Meningkatkan struktur modal sendiri.
Pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final.
AKUNTANSI

TIDAK MENGHENDAKI ADANYA REVALUASI, karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini memungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah
AKTIVA TETAP YANG DIREVALUASI ADALAH:
Aktiva tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual
Revaluasi total atau revaluasi parsial
Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar
Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka DJP akan menetapkan kembali nilai pasar nilai wajar yang bersangkutan

HAK PENAMBANGAN MINYAK PASAL 11A ayat 4
Harga perolehan : 1.200.000.000
Taksiran kandungan minyak 400.000.000 barel
Tahun 1995 : 200.000.000 barel
Tahun 1996 : 300.000.000 barel
Hitung Biaya amortisasi tahun 1995 dan 1996 !!

Amortisasi 1995 200.000 400.000 100%=50%
50% x 1.200.000.000 = 600.000.000

Amortisasi 1996 300.000 400.000 100%=75%
75% x 1.200.000.000 = 900.000.000

CASE AMORTISASI
PT Damar mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan dengan potensi kayu Rp 1 juta m3. biaya izin dan pembuatan saran produksi Rp 30 M. jangka penebangan hutan diperkirakan 4 tahun yaitu masing-masing 250.000 m3 pertahun. Realisasi penebangan hutan selama 4 thn adalah sbb tahun 1 : 150.000 m3, tahun 2 : 250.000 m3, tahun 3 : 300.000 m3, tahun 4 : 300.000 m3
Tahun
Unit produksi
Tarif penyusutan
penyusutan
1
150.000
30.000
4.500.000.000
2
250.000
30.000
7.500.000.000
3
300.000
30.000
9.000.000.000
4
300.000
30.000
9.000.000.000
Total
1.000.000

30.000.000.000
Pasal 11 ayat 5 UU PPh
HPH dengan masa manfaat >1 tahun diamotisasi dengan metode satuan produksi paling tinggi 20%
=h h h =30.000.000.0001.000.000=30.000

CASE PENYUSUTAN
Biaya perolehan mesin lama 200.000.000
Akumulasi penyusutan mesin lama 60.000.000
Nilai buku 140.000.000
Harga pasar mesin lama 130.000.000
Rugi pertukaran asset 10.000.000

Mesin baru 250.000.000
PPN Masukan 25.000.000
Akumulasi penyusutan mesin lama 60.000.000
Rugi pertukaran asset 10.000.000
Mesin lama 200.000.000
PPN Pasal 16D (10% x 130 jt) 13.000.000
Kas 132.000.000
AMORTISASI
PASAL 11A termasuk biaya perpanjangan HGB,HGU
GARI LURUS
SALDO MENURUN
Harta tak berwujud
Masa manfaat
Garis lurus
Saldo menurun
Kelompok 1
4
25%
50%
Kelompok 2
8
12,5%
25%
Kelompok 3
16
6,25%
12,5%
Kelompok 4
20
5%
10%
Biaya pendirian dan biaya perluasan modal

Tarif kelompok harta
Hak Penambangan Migas (Pasal 11A ayat 4)

Satuan produksi
Hak Penambangan
Hak Pengusahaan Hutan
Hak Pengusahaan Sumber Dan Hasil Alam Lainnya
(Pasal 11A Ayat 5)

Metode Satuan Produksi
Setinggi-tingginya
20 % Setahun
Pengeluaran Sebelum Operasi Komersil Yang Masa Manfaat > 1 Thn (Pasal 11A ayat 6)

Tarif kelompok harta

Mengapa dalam akuntansi diperbolehkan dibentuknya penyisihan/cadangan piutang tdk tertagih?
Dalam praktik akuntansi komersial, pembentukan penyisihan (cadangan) berguna untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih merupakan hal yanglazim. Menurut weygent. Kimmel dan kieso (2011: 353-355) pembentukan estimasi penyisihan piutang tak tertagih di dasarkan pada:
persentase penjualan -> incomestatement approach; atau
presentase piutang usaha -> balance sheet approach.
Selain itu perusahaan dapat membuat analisa umur piutang (againg schedule of account receivable) yang menerapkan persentase yang berbeda untuk berbagai kategori umurpiutang
Nilai piutang dalam neraca
Mengapa perusahaan harus menyajikan terpisah antara piutang usaha kepada pihak yang memunyai hub istimewa dengan piutang usaha ke pihak ke-3 di dalam laporan keuangan?
Adanya hubungan istimewa dikhawatirkan terjadinya praktek transfer pricing, sehingga apabila terjadi utang-piutang antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang harus di sajikan dalam akun rekening tersendiri dan transaksi di perhitungkan berdasarkan harga wajar
Untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui WP melakukan penghindaran pembayaran perpajakan melalui penetapan harga transfer
Sebesar nilai piutang neto
Saldo Piutang neto di neraca fiskal = saldo piutang dikurangi dgn piutang yg benar-2 tidak dpt ditagih lagi (metode penghapusan langsung), sedangkan Saldo piutang neto di neraca komersial = saldo piutang yg ditaksir tidak dapat tertagih (piutang ragu-2) (metode pencadangan piutang).

KASUS
Pada 1 maret 2012, PT A membeli 325 lembar obligasi dari PT B dengan nilai nominal 2.400/lembar+biaya broker 2.600. obligasi tsb berjangka waktu 4 thn dgn tingkat bunga 9%, bunga dibyarakan semiannually tiap1 maret dan 1 sept
1 maret
Investasi
Biaya broker
Utang PPh 23
Kas/bank
780.000
2.600

52
782.548
1 sept
Kas
Beban PPh 4(2)
Penghasilan bunga
26.325
5.625

35.100
Dec 31
Piutang bunga
Kas
Beban PPh 4(2)
Penghasilan bunga
11.700
17.775
5.625

35.100
Jatuh tempo
Kas
Invetasi
780.000

780.000
KETERBATASAN LAP KEU FISKAL
Lap. Keu. Bersifat historis
Proses penyusunan lap. Keu. tdk luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan
Lebih mengutamakan hal yg material (tanpa mengurangi kelengkapan materi)
Lap. Keu. Terutama menekankan makna ekonomis
Terdapat alternatif metode akuntansi yg digunakan variasi pengukuran sbr ekonomis dan tk. Kesuksesan antar WP
Informasi kualitatif
PERAN PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
untuk menghitung dan mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak,
Sebagai bukti kepatuhan WP dalam mengimplementasikan Ketentuan Perpajakan.
Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan
Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang
Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyajikan didalam laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial.
Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik serta dijadikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. (Pasal 28 ayat (9) UU No. 28/2007)
Pembukuan (Pasal 29 UU 28/2007) adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut
PEMBUKUAN
Dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya
Menggunakan huruf latin angka arab dalam satuan mata uang Rp atau dollar (seizin Menkeu)
Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yg menjadi dasar pembukuan/pencatatan diimpan selama 10 thn
ADA WP YANG TIDAK WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

WP yang melakukan pekerjaan Bebas
PENCATATAN

PERBEDAAN AKUNTANSI FISKAL DAN KOMERSIAL
akuntansi komersial adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Akuntansi komersial menghasilkan Laporan keuangan komersial.
Akuntansi pajak adalah pelaksanaan proses akuntansi dengan menerapkan prinsip-prinsip perpajakan sesuai dengan aturan formal dan materil perpajakan. Akuntansi Pajak menghasilkan Laporan Keuangan fiskal.
INGAT
Dalam pajak TIDAK ADA ISTILAH AKUNTANSI, tetapi PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
MENGAPA????????

Akuntansi sangat kompleks dan luas, sedangkan pencatatan dan pembukuan dalam istilah pajak merupakan bagian dari Akuntansi. Dalam prakteknya, ketentuan pembukuan tidak harus mengikuti prinsip akuntansi karena dirasa banyak wajib pajak yang tidak mampu melaksanakannya
AKUNTANSI PERPAJAKAN
MATERI UNTUK UTS
DAMAR SASI ELSZA PUSPITA
S1 AKUNTANSI '14
PEMBUKUAN
Pembukuan terdiri dari catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
WP (OP/Badan) dengan peredaran bruto >4,8 M wajib melakukan pembukuan

PENCATATAN
Dasar pencatatan adalah peredaran atau penerimaan bruto
Penghitungan Pajak terutang dilakukan dengan mengalikan norma perhitungan penghasilan (Pasal 14 UU PPh)
Pencatatan wajib dilakukan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran tidak lebih dari 4,8 M setahun (PMK 197 tahun 2013)
PIUTANG
Hak perusahaan kpd pihak lain yg akan diterima dlm bentuk kas.
Berdasarkan sumber terjadinya, piutang ada 2 macam :
1. PIUTANG USAHA
2. PIUTANG LAIN-LAIN
Utk kep. Pajak, sebaiknya bisa disajikan saldo piutang kpd pihak-2 yg ada hub. Istimewa. Mengapa ? Utk penghindaran praktek transfer pricing.
Utk kep. Pajak, pembukuan piutang harus memiliki daftar piutang dan utang

Mrp. Saldo tagihan dari transaksi yg dilakukan dg pihak-2 yg memiliki hubungan istimewa dg perusahaan.
Sesuai ketentuan pasal 18 UU PPh ada 2 macam hubungan istimewa :
(1) perorangan ;
(2) badan.
Penyajian piutang dalam hubungan istimewa tidak diharuskan dalam akuntansi komersial dan tidak lazim.
Utk kep.tk kep. Perpajakan transaksi yg dilakukan oleh WP dg pihak yg memiliki hub. Istimewa harus diperhitungkan dgn harga wajar.

HUBUNGAN ISTIMEWA

BUNGA DEPOSITO
Berdasarkan PP No 131 Tahun 2000 dan KMK No 51/KMK.04/2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Undang-undangPPh. Pengenaan pajak atas penghasilan tersebut adalah:
20 persen dari jumlah bruto dan bersifat final apabila penerima penghasilan adalah WPDN dan BUT
20 persen dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan P3B dan bersifat final apabila penerima penghasilan adalah WPLN
Pada tanggal 11 september 2011 perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5.000.000 untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan deposito tersebut?
Bank 120.000
PPh Pasal 4 (2) 30.000
Pendapatan bunga 150.000

Penyajian Investasi Jangka Pendek dalam neraca
Trading : menurut IAI dalam SAK ETAP (2009: 46-47) investasi utang yang dikelompokkan dalam kelompok trading diukur sebesar nilai wajarnya dalm neraca
HTM : apabila entitas memiliki investasi utang HTM dan berniat memiliki hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus di klasifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Premi/diskonto diamortisasi dengan effective-interest method, kecuali straight line method menunjukkan hasil yang sama
AFS : menurut Kieso, Weygand dan Warfield (2007: 842-845, 848-850) inestasi dalam bentuk utang maupun ekuitas yang termasuk dalam kategori AFS dilaporkan sebesar fair value dalam neraca

KAS/SETARA KAS
KAS
Uang tunai yg paling likuid sehingga akun ini ditempatkan pada urutan yg teratas pada akiva lancar.
contoh= uang kertas/logam ; giro di bank.
Setara Kas adalah Investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendekdan yang dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang sangat signifikan
BANK : saldo perusahaan di bank yg dpt dipakai untuk kepentingan perusahaan.
KAS KECIL digunakan utk membayar pengeluaran2 yg jumlahnya relatif kecil.
Terdapat 2 metode pengelolaan kas kecil, yaitu :
1. Metode Imprest
2. Metode Fluktuasi.
Perlakuan akuntansi perpajakan atas kas/bank tidak diatur tersendiri di UU Perpajakan yg berlaku.
Penyajian akun "KAS DAN BANK" di neraca komersial atau fiskal dicantumkan sebesar nilai nominal.
Tidak termasuk dlm Kas & Bank adalah persediaan perangko & materai, giro di bank LN, cek mundur, cek kosong, kas bon/uang muka, deposito
Jul 1
Kas kecil
3.500.000

Kas

3.500.000
3-16 Jul
No entry

18 Jul
Tinta printer dan alat tulis
Bensin,tol,parkir
Materai
Biaya pengiriman barang
Perlengkapan toko
Upah pekerja
475.000
625.000
300.000
240.000
560.000
1.200.000

Kas

3.400.000
18 jul
Kas
Kas kecil
50.000

50.000
27 Jul
Kas kecil
Kas (4.800.000-50.000)
4.750.000

4.750.000
31 jul

Pengiriman barang
Bensin dan parkir
Upah pekerja
Kas
1.500.000
400.000
2.100.000

4.000.000

Kas kecil
Kas (875.000-800.000)
75.000

75.000
PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem imprest untuk membiayai kebutuhan sehari2nya.
Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 juli 2012.
Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil adlah sbb
INVESTASI JANGKA PENDEK
Kriterianya ada 3 syarat :
Memiliki pasaran dan dpt diperjual belikan dengan segera,
Dimaksudkan utk dijual dlm jangka waktu dekat bila dibutuhkan dan utk kegiatan operasional perush,
Tdk dimaksudkan utk menguasai perush. lain
Dlm Perpajakan tidak diatur secara khusus kriteria tersebut.
Penilaian investasi jk. Pendek dlm perpajakan didasarkan pada nilai perolehannya dan bukan berdasarkan harga pasar.
Bila tdp Surat Berharga dlm mata uang asing dijabarkan dlm mata uang Rupiah dan kurs yg dipakai = nilai kurs tetap (historis) atau kurs pada tgl neraca yg dilakukan WP secara taat azas
Atas keuntungan transaksi penjualan saham = OBJEK PPh.
Macam-macam Investasi Jangka Pendek
Dimiliki hingga jatuh tempo (Hekd to maturity)
Diperdagangkan (trading)
Tersedia untuk dijual (available for sale)

Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
Click to edit Master subtitle style
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#

1

3
27

33

34

43

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
4/21/2017
#
4/21/2017
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/21/2017
#
Click icon to add picture
4/21/2017
#
44

42

47

54

55
46

57

58

59
53

56

49

50
48

51

52

4/21/2017

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#

RESUME MATERI AKUNTANSI PAJAK UNTUK UTS

Recommend Documents