Reinventing Government

REINVENTING GOVERNMENT

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat tentang terwujudnya masyarakat yang Civil Society (masyarakat madani) merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sekarang ini. Tuntutan ini menjadi semakin mendesak setelah pintu tirani kekuasaan terbuka lebar, yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia melihat dengan jelas hakekat kekuasaan. Hakekat kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dan pertanggungungjawaban atas kekuasaan tersebut juga kepada rakyat. Sebagai pihak yang telah diberikan kekuasaan oleh rakyat, tentulah pihak pemerintah harus memberikan out put yang terbaik buat rakyat. Sekarang sudah saatnya pemerintah mengembalikan hak-hak politik masyarakat yang selama ini dikekang oleh pemerintah yang berkuasa dengan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu latar belakang bergulirnya reformasi tahun 1988 adalah masyarakat Indonesia dilanda oleh rasa kecewanya kepada pemerintah. Pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya tidak memuaskan masyarakat dan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Aparat birokrat bekerja tidak untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan politik atau penguasa. Hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak dimiliki lagi oleh rakyat. Akibatnya rakyat semakin terpinggirkan dalam kehidupan bernegara dan semakin kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri (jauhdari masyarakat madani). Birokrasi yang besar dan tidak efektif merupakan salah satu penyebab dari masalah di atas. Prinsip efisiensi dalam penggunaan dana negara tidak terlaksana dengan baik Birokrasi cenderung untuk menghabiskan menghabiskan dana untuk kegiatan-kegiatanya kegiatan-kegiatanyang ng tidak berguna. Hal ini disebabkan oleh sistem anggaran yang tradisional. Suatu institusi pemerintah harus menghabiskan dalam satu tahun anggaran tertentu, jika tidak institusi birikrasi tersebut akan menerima resiko; pada tahun anggaran berikutnya akan menerima anggaranyang lebih sedikit, mereka dinilai tidak mampu membuat perencanaan anggaran yang baik. Dengan anggaran sistem tradisional ini aparat birokrasi tidak diperkenankan untuk mengalihkan anggaran untuk kegiatan yang tidak tertulis dalam perencanaan anggaran, walaupun kegiatan yang tertulis dalam perencanaan anggaran tersebut sudah tidak efektif menurut waktu maupun kebutuhan masyarakat. Pengalihan anggaran merupakan tindakanyang melanggar peraturan dan harus dihukum menurut sistem tradisional ini. Disamping itu sistem pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan lambannya proses penetapan kebijakan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Daerah t idak mau membuat kebijakan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Meskipun turun petunjuk petunjuk dari pemerintah pusat, tetapi hal tersbeut sudah "out of date" sudah tidak cocok dengan kebutuhan. Kondisi ini akan menambah rasa ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Bila dikaitkan dengan situasi krisis moneter yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang mengakibatkan pemerintah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus mengefisienk mengefisienkan an penggunaan dana bagi kegiatan pemerintahan pemerintahan.. Agar pemerintah Indonesia tetap mendapat tempat dihati masyarakat Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki diri. Salah satu caranya adalah dengan mengefisienkan manajeman pemerintahan atau melaksanakan manajemen yang biasanya dilakukan oleh pihak swasta atau yang lebih dikenal dengan "Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government )". )". Reinventing Government adalah adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. KERANGKA TEORI

A.

Pengertian Reinventing Government 

Kata Reinventing Government  (pemerintahan  (pemerintahan wirausaha) berasal dari kata "wirausaha dan pemerintah". Wirausaha (entrepreneur  (entrepreneur ) tidak sekedar mempunyai arti menjalankan bisnis, oleh J.B Say (1800) diartikan sebagai memindahkan berbagai sumber ekonomidari suatu wilayah yang produktivitasnya rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasilnya lebih besar . Dengan kata lain, seorang wirausahawan menggunakan menggunakan sumber daya dengan cara baru

untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas. Dengan demikian pemerintahan wirausaha adalah pemerintahan yang mempunyai kebiasaan bertindak dengan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk meningkatkan/ meningkatkan/ mempertinggi efisiensi dan efektifitasnya. Definisi Say berlaku bagi sektor swasta, pemerintah, dan sukarelawan atau sektor ketiga. Jika dihubungaan dihubung aan dengan kata pemerintah, maka pemerintahan wirausaha berarti usaha-usahayang dilakukan oleh pemerintah mengelola berbagai sumber daya dari cara dengan produktifitas rendah ke cara dengan produktifitas tinggi dengan hasil yang lebih besar. Pemerintahan yang bersifat wirausaha tersebut mempunyai 10 (sepuluh) karakteristik, yang meliputi : 1.

Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh Mengayuh..

Pemerintahan katalis memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Disamping itu menggunakan berbagai metode (kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dan sebagainya) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metodeyang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban dan fleksibilitas. 2.

Pemerintahan Milik Masyarakat : Memberi Wewenang Ketimbang Melayani.

Menunjuk pada pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, aparatur pemerintahan (pejabat eksekutif dan legislatif) akan memiliki komitmen yang lebih baik dan lebih peduli serta lebih kreatif dalam memecahkan masalah. 3.

Pemerintahan Kompetitif : Menyuntikk Menyuntikkan an Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan.

Pemerintahan semacam ini mensyaratkan mensyaratkan persaingan diantara para pe nyampai jasa atau pelayanan (publik-swasta, swasta-swasta, publik-publik) untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah melakukan perbaikan. Keuntungandari kompetisi ini adalah efisiensi, respon terhadap kebutuhan pelanggan lebih besar, menghargai inovasi dan membangkitkan semangat harga diri dan semangat juang. 4. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi : Mengubah Organisasi yang Digerakkan oleh Peraturan. Pemerintahan yang berorentasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Pemerintahan seperti ini mensyaratkan setiap badan pemerintah harus mempunyai misiyang jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada para manajer untuk menemukan cara terbaik misi tersebut, dalam batas-batas legal. Keunggulan pemerintahan pemerintahan semacam ini adalah lebih efisien, efektif, inovatif, fleksible dan mempunyai semangat lebih tinggi. 5.

Pemerintahan Berorentasi pada Hasil : Membiayai Hasil Bukan Masukan.

Menunjuk pada pemerintahan yang result-oriented dengan mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan, kepada badan-badanyang mencapai atau melebihi target, dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. 6.

Pemerintahan Berorentasi Pelanggan : Mematuhi Kebutuhan Pelanggan Bukan Birokrasi.

Pemerintah berorentasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. Oleh karenanya pemerintah melakukan survei pelanggan, menetapkan standart pelayanan, memberi jaminan, dan sebagainya. Dengan masukan itu, pemerintah meredesain organisasinya organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan. Keunggulan Keunggulan dari sistem pemerintahan yang berorentasi pada pelanggan adalah meningkatkan pertanggungjawaban pertanggungjawaban kepada pelanggan, mendepolitisasi keputusan keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan, pemborosan dapat ditekan pemasokan sesuai dengan permintaan, mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan berkomitmen, serta menciptakan lebih besar bagi keadilan. 7.

Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan Membelanjakan..

Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar;

untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas. Dengan demikian pemerintahan wirausaha adalah pemerintahan yang mempunyai kebiasaan bertindak dengan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk meningkatkan/ meningkatkan/ mempertinggi efisiensi dan efektifitasnya. Definisi Say berlaku bagi sektor swasta, pemerintah, dan sukarelawan atau sektor ketiga. Jika dihubungaan dihubung aan dengan kata pemerintah, maka pemerintahan wirausaha berarti usaha-usahayang dilakukan oleh pemerintah mengelola berbagai sumber daya dari cara dengan produktifitas rendah ke cara dengan produktifitas tinggi dengan hasil yang lebih besar. Pemerintahan yang bersifat wirausaha tersebut mempunyai 10 (sepuluh) karakteristik, yang meliputi : 1.

Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh Mengayuh..

Pemerintahan katalis memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Disamping itu menggunakan berbagai metode (kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dan sebagainya) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metodeyang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban dan fleksibilitas. 2.

Pemerintahan Milik Masyarakat : Memberi Wewenang Ketimbang Melayani.

Menunjuk pada pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, aparatur pemerintahan (pejabat eksekutif dan legislatif) akan memiliki komitmen yang lebih baik dan lebih peduli serta lebih kreatif dalam memecahkan masalah. 3.

Pemerintahan Kompetitif : Menyuntikk Menyuntikkan an Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan.

Pemerintahan semacam ini mensyaratkan mensyaratkan persaingan diantara para pe nyampai jasa atau pelayanan (publik-swasta, swasta-swasta, publik-publik) untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah melakukan perbaikan. Keuntungandari kompetisi ini adalah efisiensi, respon terhadap kebutuhan pelanggan lebih besar, menghargai inovasi dan membangkitkan semangat harga diri dan semangat juang. 4. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi : Mengubah Organisasi yang Digerakkan oleh Peraturan. Pemerintahan yang berorentasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Pemerintahan seperti ini mensyaratkan setiap badan pemerintah harus mempunyai misiyang jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada para manajer untuk menemukan cara terbaik misi tersebut, dalam batas-batas legal. Keunggulan pemerintahan pemerintahan semacam ini adalah lebih efisien, efektif, inovatif, fleksible dan mempunyai semangat lebih tinggi. 5.

Pemerintahan Berorentasi pada Hasil : Membiayai Hasil Bukan Masukan.

Menunjuk pada pemerintahan yang result-oriented dengan mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan, kepada badan-badanyang mencapai atau melebihi target, dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. 6.

Pemerintahan Berorentasi Pelanggan : Mematuhi Kebutuhan Pelanggan Bukan Birokrasi.

Pemerintah berorentasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. Oleh karenanya pemerintah melakukan survei pelanggan, menetapkan standart pelayanan, memberi jaminan, dan sebagainya. Dengan masukan itu, pemerintah meredesain organisasinya organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan. Keunggulan Keunggulan dari sistem pemerintahan yang berorentasi pada pelanggan adalah meningkatkan pertanggungjawaban pertanggungjawaban kepada pelanggan, mendepolitisasi keputusan keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan, pemborosan dapat ditekan pemasokan sesuai dengan permintaan, mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan berkomitmen, serta menciptakan lebih besar bagi keadilan. 7.

Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan Membelanjakan..

Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar;

menuntut return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berfikir mendapatkan dana operasional. 8.

Pemerintahan Antisipatif : Mencegah Daripada Mengobati.

Menunjuk pada pemerintahan yang berfikir kedepan, mereka mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Hal itu ditempuh melalui penggunaan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan. 9.

Pemerintahan Desentralisasi : Dari Herarki Menuju Partisipasi dan Tim Kerja.

Adalah pemerintahan yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan, atau pelaksana untuk lebih berani membuat keputusan. Keunggulan dari desentralisasi adalah lebih responsif dan fleksibel, lebih efektif, lebih inovatif, dan menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi sehingga lebih banyak komitmen dan akhirnya lebih produktif. 10. Pemerintahan Berorentasi Pasars : Mendongk Mendongkrak rak Perubahan Melalui Pasar. Pemerintahan berorentasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunak menggunakan an mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Pemerintahan semacam ini menciptakan insentif keuangan keuangan -insentif pajak, dengan cara itu organisasi swasta atau anggota masyarakat akan berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial. Menurut Imawan, (bahan kuliah Sistem Politik Indonesia) prinsip utama Reinventing Government adalah : 1.

Steering (mengendalik (mengendalikan, an, memfasilitasi aktivitas masyarakat)

2.

Empowering ( memberdayakan anggota masyarakat)

3.

Meeting the need of the costumer, not bureaucracy)

4.

Earning

5.

Prevention.

B.

Beda Pemerintahan dengan Usaha Bisnis

Pemerintahan dengan bisnis merupakan dua lembaga yang berbeda secara mendasar. Pemerintahan bertujuan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dipilih kembali oleh masyarakat pada periode yang akan datang. Sedangkan bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan. keuntungan. Jika suatu organisasi bisnis tidak dapat memperoleh keuntungan keuntungan maka organisassi tersebut akan mengalami Death Line atau kematian. Demikian juga dengan organisasi pemerintahan. pemerintahan. Jika tidak dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat (tidak favorit bagi masyarakat) maka pemerintahan tersebut pada periode yang akan datang tidak akan dipilih oleh masyarakat dan akan berganti dengan pemerintah yang baru. Perbedaan tujuan di atas menciptakan motivasi yang berbeda. Pimpinan usaha swasta akan berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena keuntungan merupakan indikator dari keberhasilan mereka. Sedangkan dalam pemerintahan, indikator keberhasilan seorang manajer pemerintah adalah bukan seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tetapi apakah mereka dapat menyenangkan para politisi yang terpilih atau t idak. Karena itu kinerja manajer pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang menang dalam pemilu dalam periode tertentu. Reinventing Government Government bukan bertujuan untuk menghilangkan peran pemerintah dalam masyarakat dan menjadikan peran tersebut dijadikan peran swasta. Dengan kata lain Reinventing Government Government bukan indentik dengan swastanisasi, karena dengan swastanisasi menyeluruh fungsi pemerintah sebagai publik service akan kabur oleh profit oriented pihak swasta. C.

Sistim Politik

Sistim politik dapat diartikan sebagai struktur dan pola interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut menyangkut pembagian nilai atau hak-hak istimewa kepada masyarakat itu, yang membuat sipenerima dipandang syah (legitimate) dan memiliki kewenangan (authority) untuk terlibat dalam proses politik. (Riswandha Imawan, Hand Out kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan RI). Jadi dalam sistem politik ada beberapa unsur, yaitu :

a. b. c. d.

Struktur dan pola interaksi, yaitu adanya struktur dan pola interaksi tertentu dalam menjalankan kegiatan politik. Pembagian nilai atau hak-hak istimewa masyarakat, yaitu adanya nilai-nilai atau hakhak yang dibagi dari masyarakat kepada pemegang kekuasaan Legitimate, yaitu keabsyahan penerima kewenangan (pemegang kekuasaan) dari masyarakat. Proses politik, yaitu proses terjadinya penyerahan kewenangan dari masyarakat kepada penerima kewenangan untuk menjalankan kekuasaan.

Proses politik itu sendiri berkaitan dengan upaya memahami persoalan yang ada dalam masyarakat, penyusunan agenda persoalan sehingga dapat dibentuk serangkaian alternatif mana yang terbaik yang seharusnya dipilih (Riswandha Imawan, Hand Out kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan RI). D.

Civil Society

Civil Society atau sering disebut Masyarakat Madani merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan Negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep Civil Society sangat erat terkait dengan demokrasi dan demokratisasi. (Riswandha Imawan, Hand Out kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan RI). Dilihat dari pengertian dari pakar di atas, dapat dipahami bahwa Civil Society menghendaki suatu masarakat yang mampu mengurus dirinya sendiri dengan menciptakan aktivitas sendiri tanpa adanya intervensi dari negara. Pengertian ini bukan berarti rakyat tidak menghendaki adanya pemerintah, tetapi pemerintah dengan rakyat berhubungan secara sejajar dan konsultatif. Pengertian ini juga tidak perlu menimbulkan kecurigaan pemerintah bahwa Civil Society akan menghilangkan fungsi negara, tetapi akan membantu negara melaksanakan tugastugas pemerintahan dengan memberdayakan rakyat dan otonomi masyarakat untuk mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya Imawan menjelaskan bahwa bila keberadaan Civil Society dipahami oleh negara, maka tugas mereka untuk memelihara ketertiban seraya melayani kepentingan publik akan lebih ringan. Tidak banyak yang dituntut oleh Civil Society dari negara. Hanya ada tiga hal yang diharapkan : 1.

Negara manjamin hak-hak azasi warga negara.

2.

Negara menghormati aksistensi ruang dan wacana publik.

3. Negara melaksanakan hal-hal yang telah disepakati senbagai batas kewenangan masingmasing. Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep Civil Society adalah menghendaki kemampuan rakyat untuk mengurus dirinya sendiri atau dengan kata lain pemberdayaan rakyat serta memberikan otonomi kepada rakyat untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan berbagai prinsip-prinsip Reinventing Government.

PEMBAHASAN

Setelah memahami berbagai prinsip-prinsip reinventing government yang dikemukakan oleh Oshborn dan Gaebler, maka pada hakekatnya reinventing government di Indonesia yang mencakup 5 (lima) hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Imawan. Berdasarkan analisa penulis penerapan kelima prinsip tersebut di Indonesia adalah sebagai berikut :  A.

Steering

Paradigma tradisional tentang birokrasi pemerintahan menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga negara dan masyarakat dari bencana banjir ekonomi maupun politik. Hal ini menyebabkan pemerintah merupakan aktor tunggal untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan semakin tergantung kepada pemerintahnya. Paradigma tradisional ini menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk meningkatkan mutu kerjanya, karena sudah dililit oleh aktivitas-aktivitas rutin untuk melayani kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan kepada

masyarakat tidak bisa ditingkatkan lagi. Untuk itu perlu perubahan paradigma, agar pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana tunggal pelayanan kepada masyarakat tetapi bermitra dengan pihak swasta. Agar pemerintah tidak lagi terjerat dengan kegiatan rutin sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah perlu memikirkan untuk menyerahkan tugas-tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat (NGO -non government organization- atau pihak swasta) atau melaksanakan pelayanan tersebut dengan bermitra dengan masyarakat (sistem koproduksi). Pemerintah yang banyak melaksanakan tugas pelayanan akan semakin memberikan peluang kepada gagalnya atau lemahnya mutu pekrjaan, maka dalam kondisi ini akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada swasta dan pemerintah hanya menetapkan peraturanperaturan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan memfokuskan diri kepada pengarahan, maka daya pikir para pembuat kebijakan publik akan meningkat dan cermat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih produktif dan lebih cermat. Meskipun banyak mengandung keuntungan dengan menyerahkan urusan kepada pihak swasta atau NGO, namun pemerintah perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat urgen sebagai berikut : a. Penyerahan wewenang memberikan pelayanan dapat diserahkan kepada pihak swasta sepanjang tidak mencakup urusan-urusan yang tidak urgen dan tidak menggangu ketertiban umum. Dengan kata lain pemerintah tetap akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tertentu yang mencakup tugas-tugas yang vital dan tugas-tugas yang akan menggangu stabilitas masyarakat jika diserahkan kepada swasta. b. Penyerahan tugas-tugas pelayanan kepada pihak swasta bukan menyebabkan pemerintah akan lemah, tetapi justru akan meningkatkan kewibawaan pemerintah, karena pemerintah akan dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan pihak swasta dengan objektif dan memberikan pengarahan. Dengan demikian tugas-tugas pelayanan tersebut akan dapat ditingkatkan mutunya. c. Penyerahan urusan pemerintah kepada swasta harus meningkatkan asas efisiensi. Jika penyerahan urusan kepada swasta menyebabkan inefisiensi dan atau biaya pelayanan menjadi mahal bagi masyarakat, maka urusan tersebut tidak dapat diserahkaan kepada swasta. Sekarang banyak ditemui beberapa urusan pemerintah yang diserahkan kepada pihak swasta yang menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat lebih mahal daripada dilaksanakan oleh publik sektor. d. Penyerahan urusan pemerintah kepada swasta harus meningkatkan asas kompetisi. Dengan adanya penyerahan tersebut akan mengurangi monopoli pemerintah terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Jika tidak terjadi kompetisi, maka sama saja dengan memindahkan monopoli sektor publik kepada pihak swasta. Jika hal ini terjadi maka penyerahan urusan sektor publik kepada pihak swasta tidak dapat dilaksanakan. Dalam melaksanakan steering diperlukan kedewasaan politik masyarakat. Ketika pemerintah tidak lagi "rowing" mendayung/melaksanakan langsung beberapa program pemerintahan, maka masyarakat harus mampu melaksanakannya, sedangkan pemerintah hanya memberikan petunjuk-petunjuk macro dalam kegiatan/program tertentu. Sekarang timbul pertanyaan mampukah masyarakat melaksanakan program-program tersebut? Steering akan dapat terlaksana jika telah terwujud Civil Society pada masyarakat. Keberadaan Civil Society akan mampu mendewasakan masyarakat dengan membiasakan masyarakat mengurus dirinya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi pemerintah. Dalam kenyataannya Civil Society di Indonesia belum menunjukkan indikator yang signifikan untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah dewasa, hanya sebahagian kecil saja dari masyarakat Indonesia yang sudah berpendidikan politik yang tinggi. Bagaimana dengan sebagaian besar masyarakat Indonesia yang lain yang belum mempunyai pendidikan politik yang memadai. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Civil Society di Indonesia masih menemui kendala yaitu terbatasnya masyarakat Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan atau pendidikan politik yang baik. Hal ini berakibat juga penerapan Steering akan menemui kendala. B.

Empowering

Pada pemerintahan yang menganut sistem otoriter kekuasaan tertinggi berada ditangan penguasa (negara) dan tidak memberikan hak-hak politik kepada rakyat. Pada sistem ini rakyat hanyalah sebagai objek tanpa mempunyai akses untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Rakyat tidak dapat memberikan saran-saran/koreksi terhadap kinerja pemerintah sehingga pemerintah bekerja tanpa terkontrol. Pada perkembangannya sistem ini tidak populer lagi dimata

masyarakat, apalagi pada sistem ini pemerintah harus melayani seluruh kebutuhan masyarakat tetapi pemerintah tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Karena sistem otoriter tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan melakukan pemberdayaan kepada rakyat (Empowering). Melalui sistem ini rakyat tidak lagi sebagai objek pemerintahan tetapi juga sebagai subjek pemerintahan. Rakyat harus diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan empowering ini ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Dengan keterbatasan ini masyarakat belum mampu menterjemahkan berbagai misi pemerintahan. Disini tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan pengetahuan masyarakat agar mampu melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan. C.

Meeting the Needs of the Costumer, not the Bureaucracy 

Dalam prinsip reinventing government ini pemerintah harus memenuhi kebutuhan consumer (masyarakat) bukan kebutuhan birokrasi. Gejala yang selama ini ada para administrator bekerja untuk mendapatkan prestasi yang akan dinilai baik oleh atasannya. Para bawahan akan berusaha membuat atasan senang agar dia mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari para administrator menjadi faktor sampingan, faktor yang utama adalah seorang administrator harus melayani kebutuhan para pejabat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para administrator harus merubah orientasi pelayananan dari melayani kebutuhan para birokrat menjadi melayani kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa terayomi oleh pemerintah, merasa dekat secara emosional dengan pemerintah. Hal ini akan terjadi jika telah terwujud Civil Society dalam masyarakat. Dengan civil society masyarakat akan mempunyai ekses dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Jika terjadi pelanggaran, misalnya para birokrat tidak melayani masyarakat dengan baik tetapi melayani birokrat atasannya, maka masyarakat akan meniupkan peluit sebagai tanda peringatan kepada administrator. Dengan demikian penyimpangan akan semakin dikurangi. Dengan kata lain administrator akan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan birokrat. D.

Earning

Sifat pemerintahan yang selama ini ada adalah selalu berusaha untuk menghabiskan dana yang ada, tanpa perlu memikirkan bagaimana mendapatkan dana tersebut. Semakin lama semakin terbatas sumber dana pemerintah, biaya yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pemerintah semakin tinggi. Disatu sisi pemerintah dapat memungut pajak yang tinggi dari masyarakat untuk membiayai berbagai program pemerintah, tetapi hal tersebut akan menambah beban masyarakat dan pada akhirnya akana mengurangi akuntabilitas pemerintah dimata masyarakat. Disini berarti menaikan sektor pajak merupakan cara yang tidak bijaksana. Sehubungan dengan hal di atas pemerintah perlu mempertimbangkan pemikiran bahwa instansi pemerintah harus mampu menghasilkan dana untuk membiayai berbagai programnya. Seorang manajer instansi pemerintah harus mampu melaksanakan tugas sebaagaimanahalnya manajer perusahaan swasta yakni dengan mempertimbangkan in-put dan out-put dari instansinya. Masing-masing instansi pemerintah harus mampu membuat program yang mampu menambah penghasilan instansinya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh sektor swasta. Dengan de mikian instansi pemerintah dan para birokrat didalamnya akan terbiasa untuk menghemat biaya/anggaran. Apabila seluruh instansi pemerintah sudah terbiasa untuk menghasilkaan dana sendiri untuk membiayai berbagaaai kegiatannya bahkan sampai bisa menabung/investasi untuk usaha lain, maka beban pemerintah untuk berbagai kegiatan pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan demikian konsentrasi pemikiran pemerintah (pembuat kebijakan ) akan tertuju pada masalah-masalah yang penting dan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan meningkat. Hal di atas akan dapat dilaksanakan di Indonesia, jika masing-masing pemerintah daerah sudah mampu membiayai pemerintahannya sendiri. Dan didalam pemerintah daerah tersebut, masingmasing instansi pemerintah daerah mampu menghasilkan dana sendiri dengan tidak selalu memberatkan anggaran pemerintah daerah, misalnya Dinas Pertanian mampu menghasilkan dana sendiri dengan melakukan penelitian dan pengembangan bibit unggul dan hasilnya dijual

kemasyarakat atau ke daerah lain melalui mekanisme pasar yang sehat. Demikian juga dengan Dinas Perikanan, mampu mengembangkan sektor penelitian dan pengembangan ikan dan hasilnya dujual kepada pasar. Demikian juga dengan dinas-dinas lainnya. Jika hal di atas dapat diwujudkan, maka nantinya akan kita lihat bahwa daerah-daerah di Indonesia akan merata kemajuannya. Ekonomi masyarakat akan ditunjang dengan perdagangan antar daerah yang berjalan dengan sehat. Hal ini pada akhirnya akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan krisis politik ini. E.

Prevention

Pemerintah selama ini cenderung untuk menyelesaikan suatu masalah setelah masalah tersebut timbul atau menjadi masalah besar. Setelah suatu masalah menjadi masalah besar, maka pemerintah akan mengalami kesulitan besar untuk m engatasinya, baik dari segi kerumitan maupun pembiayaan. Misalnya, Masalah wabah penyakit, Apabila di suatu daerah telah terjadi wabah penyakit mutaber, demam berdarah, maka pemerintah akan bekerja ekstra keras dan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengatasi masalah wabah penyakit tadi. Akan lain halnya jika pemerintah sudah melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap datangnya penyakit tadi. Misalnya, pemerintah sudah membuat saluran-saluran air yang baik, memberikan penyuluhan tentang hidup sehat kepada masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan penyakit yang mewabah tidak akan terjadi. Dengan demikian pemerintah tidak akan mengeluarkan biayan yang tinggi untuk mengatasi masalah wabah penyakit. Begitu juga dengan situasi politik nasional dan international. Pemerintah harus sudah paham dengan situasi politik nasional dan internasional. Apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat harus mampu dibaca oleh pemerintah. keputusan-keputusan yang diambil harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akan terjadi akumulasi ketidakpuasan masyarakat dalam bentuk tindakan anarkhis apabila kebutuhan masyarakat tidak terlayani oleh pemerintah. Jadi dengan memahami kehendak politik rakyata secara dini, maka rakyat akan semakin dekat dengan pemerintahnya, partisipasi politik rakyat akan semakin tinggi dan pemerintah akan melaksanakan pemerintahan dengan tenang.

KESIMPULAN

1. Paradigma tradisional ini menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk meningkatkan mutu kerjanya, karena sudah dililit oleh aktivitas-aktivitas rutin untuk melayani kebutuhan masyarakat. Agar pemerintah tidak lagi terjerat dengan kegiatan rutin sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah perlu memikirkan untuk menyerahkan tugas-tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat. Pemerintah yang ba nyak melaksanakan tugas pelayanan akan semakin memberikan peluang kepada gagalnya atau lemahnya mutu pekerjaan, maka dalam kondisi ini akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada swasta dan pemerintah hanya menetapkan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. 2. Karena sistem otoriter tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat atau pemberdayaan rakyat (Empowering). Melalui sistem ini rakyat tidak lagi sebagai objek pemerintahan tetapi juga sebagai subjek pemerintahan. Rakyat harus diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. 3. Gejala yang selama ini ada para administrator bekerja untuk mendapatkan prestasi yang akan dinilai baik oleh atasannya. Sedangkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari para administrator menjadi faktor sampingan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para administrator harus merubah orientasi pelayananan dari melayani kebutuhan para birokrat menjadi melayani kebutuhan masyarakat. 4. Sifat pemerintahan yang selalu berusaha untuk menghabiskan dana, tanpa perlu memikirkan bagaimana mendapatkan dana tersebut perlu dirobah. Karena sumber dana pemerintah makin berkurang, biaya yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pemerintah semakin tinggi. Untuk itu instansi pemerintah harus mampu menghasilkan dana untuk membiayai berbagai programnya. 5. Pemerintah selama ini cenderung untuk menyelesaikan suatu masalah setelah masalah menjadi masalah besar. Setelah menjadi masalah besar, maka pemerintah akan kesulitan untuk

mengatasi, baik dari segi kerumitan maupun pembiayaan. Untuk itu perlu tindakan pencegahan terhadap timbulnya suatu masalah. 6. Hal-hal di atas akan terlaksana jika di Indonesia telah terwujud Civil society. Civil society menghendaki masyarakat yang sudah dewasa dan mempunyai aktivitas dan kreativitas yang tinggi.

PERSPEKTIF PARADIGMA BARU ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Suatu Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip G o o d G o v e r n a n c e dan R e i n v e n t i n g  dalam Pelayanan Publik pada era Otonomi Daerah) Government 

Pendahuluan Selama ini, Public Administration selalu diterjemahkan dengan Administrasi Negara. Akibat dari terjemahan seperti itu, selama beberapa dekade di Indonesia, orientasi administrasi negara adalah bagaimana pelayanan kepada negara, dan masyarakat harus melayani negara, semuanya serba negara sehingga muncul istilah “abdi negara”. Apabila segala sesuatu diatasnamakan negara, maka hal tersebut sudah harus tuntas, dan direlakan; semua orang harus berkorban demi negaranya. Dengan demikian, pelayanan yang semula dikonsep untuk masyarakat umum, terbalik menjadi

pelayanan

untuk

negara.

Padahal

konsep

awal

dari Public

 Administration sesuai dengan terjemahannya adalah “Administrasi Publik” yaitu berorientasi kepada masyarakat. Perkembangan terbaru paradigma administrasi publik, mengarah kepada masyarakat dan berorientasi kepada masyarakat serta berupaya bagaimana strategi melakukan atau melayani masyarakat (publik). Hal ini sejalan dengan hakekat pelaksanaa era otonomi, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan more regulated atau less regulated, less governed atau more governed karena kepedulian utama mereka terletak pada terselesaikannya beragam masalah yang mereka hadapi. Bagi administrasi publik, kondisi ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sementara sumber daya dan kapasitas birokrasi yang berkembang tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkembang beragam pendekatan dalam menghadapi tuntutan ini. Isu manajemen publik dan  public

governance(kepemerintahan

publik)

terus

meluas

dan

menjadi

perdebatan

hangat (Khairul Muluk, 2004). PARADIGMA GOOD GOVERNANCE   DALAM PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma rule government  (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran(out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan

perundang-undangan

Penggunan

paradigma rule

atau

mendasarkan

government atau

pada pendekatan

pendekatan

legalitas,

legalitas.

dewasa

ini

cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan

pemerintah

daerah),

dan

kurang

memperhatikan

prosesnya.

Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkanstakeholder (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat). Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurutparadigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya

untuk

kepentingan

pemeintahan

daerah.

Paradigma good

governance,

mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelibatan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tehadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan. Penyelenggaraan

kepemerintahan

yang

baik,

pada

dasarnya

menuntut

keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harussesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat,dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Menjadi pertanyaan, apakah fungsi pemerintahan yang lainnya tidak strategis dan tidak prioritas? Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan juga banyak masalah yang mendesak yang harus ditangani? Jawabannya tidak sederhana. Tetapi kalau kita memahami essensi kepemerintahan yang baik dan hubungannya dengan tujuan pemberian otonomi daerah, maka sebenarnya jelas arahnya, yaitu pemerintah daerah diberi tugas dan fungsi, serta tanggungjawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik (khususnya dibidang perizinan dan non perizinan) menjadi strategis, dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan good governance. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya

pelayanan

publik,

mengindikasikan

kinerja

manajemen

pemerintahan yang kurang baik. Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik. Contoh: Banyak Pemerintah Daerah yang gagal dan/atau tidak optimal melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu atap, tetapi banyak yang berhasil menerapkan kebijakan pelayanan terpadu satu atap (seperti; Jembrana, Solok, Sragen dan daerah lainnya) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan kepemerintahan

yang

baik.

Perubahan

signifikan

pelayanan

publik,akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Tidak kalah pentingnya, pelayanan publik yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya KKN dan pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam kontek pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, perbaikan atau peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pada jalur yang

benar,

memiliki

nilai

strategis

dan

bermanfaat

bagi

peningkatan

dan

pengembangan investasi dan mendorong kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat luas (masyarakat dan swasta). Paradigma good governance, dewasa ini merasuk di dalam pikiran sebagian besar stakeholder pemerintahan di pusat dan daerah, dan menumbuhkan semangat pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mamajemen pemerintahan

daerah,

guna

meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik.

Banyak

pemerintah daerah yang telah mengambil langkah-langkah positif didalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip good governance . Paradigma good governance menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Desentralisasi dan Reformasi Pelayanan Publik Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah dipindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain pelayanan publik, formasi jabatan, pengawasan keuangan daerah dan pengawasan independen. Yang perlu dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standar Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat. Pelayanan publik merupakan bagian dari pemerintahan yang baik (good governance) yang salah satu parameternya adalah cara aparatur pemerintah

memberikan pelayanan kepada rakyat. Prinsip good governance bisa terwujud jika pemerintahan diselenggarakan secara transparan, responsif, partisipatif, taat hukum (rule of law), sesuai konsensus, nondiskriminasi, akuntabel, serta memiliki visi yang strategis. Bila kita mengamati lebih dalam praktik negara atau pemerintah kita terkait dengan pelayanan publik, maka tampak jelas bahwa arah dan kebijakan layanannya tidak pasti. Masyarakat atau rakyat pada dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya atau paling tidak terjamin pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam realitasnya, banyak arah dan kebijakan layanan publik tidak ditujukan guna peningkatan kesejahteraan publik. Namun sebaliknya, layanan publik mendorong masyarakat atau rakyat untuk “melayani” elit penguasa. Pemerintah melahirkan berbagai kebijakan dalam bentuk hukum, perundangundangan, peraturan-peraturan dan lainnya bertalian dengan layanan publik. Berbagai kebijakan itu katanya bermaksud hendak melindungi hak-hak warga negara, meskipun dalam praktiknya banyak yang melanggar kepentingan warga negara, misalnya penggusuran lahan rakyat untuk bangunan super market. Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri adalah kebijakan layanan publik yang melanggar hak-hak warga, khususnya kaum tani. Pelayanan publik yang buruk merupakan salah satu bentuk penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan maladministrasi. Maladministrasi adalah tindakan atau perilaku penyelenggara administrasi negara dalam pemberian pelayanan publik yang bertentangan dengan kaidah serta hukum yang berlaku. Atau, menyalahgunakan wewenang ( detournement de pouvoir ) yang menimbulkan kerugian serta ketidakadilan. Prinsip "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah" salah satunya juga dimotivasi perilaku mencari keuntungan sesaat kalangan

aparatur

pemerintah

yang

bertugas

memberikan

pelayanan

publik.

Masyarakat yang tidak tahan diperlakukan demikian oleh pemberi pelayanan publik akhirnya terjebak ikut berbuat tercela dengan memberikan suap kepada aparat selaku pemberi layanan. Reformasi pelayanan publik ternyata masih tertinggal dibanding reformasi di berbagai bidang lainnya. Sistem dan filsafat yang mendasari pelayanan publik di Indonesia tidak hanya ketinggalan jaman, tetapi juga menghasilkan kinerja dibawah standar dalam masyarakat yang berubah secara cepat. Kita masih jauh tertinggal dibanding Filipina, Malaysia dan Thailand dalam indikator-indikator gabungan kualitas birokrasi, korupsi, dan kondisi sosial ekonomi. Pendidikan, Kesehatan dan Hukum (administrasi) adalah tiga komponen dasar pelayanan publik yang harus diberikan oleh penyelenggaran negara (pemerintah) kepada rakyat. Hingga saat ini, pelayanan tersebut tampak belum maksimal. Kondisi

iklim investasi, kesehatan, dan pendidikan saat ini sangat tidak memuaskan, sebagai akibat tidak jelasnya dan rendahnya kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh institusiinstitusi pemerintahan. Bahkan muncul berbagai permasalahan; masih terjadinya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, birokrasi yang terkesan berbelit-belit serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini antara lain: a.

Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elit politik

dan sama sekali tidak pro rakyat. b.

Kelembagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis-mekanis

saja dan bukan pedekatan pe-martabat-an kemanusiaan. c.

Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap nrima (pasrah)

apa adanya yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada sikap kritis masyarakat yang tumpul. d.

Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan

informality

birokrasi

dan

mengalahkan

proses

formalnya

dengan

asas

mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu faktor penyebab utama dari keterpurukan sektor perekonomian adalah masih kuatnya prilaku koruptif di dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor birokrasi dengan salah satu fokus utamanya di sektor pelayanan publik. Konsekuensinya, timbullah biaya ekonomi tinggi yang berdampak kepada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya dalam menarik investasi dan dalam memasarkan komoditinya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, yang kemudian bermuara pada stagnannya proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Masih kuatnya perilaku koruptif ini salah satunya dibuktikan dengan dari masih rendahnya Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) , yaitu 2,4  – naik 0,2 point dari CPI tahun 2005. Sensus pegawai negeri yang baru-baru ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara

(BKN)

menunjukkan

bahwa

ada

Penyelanggaraan

Pemerintahan

kita

melibatkan 3,6 juta pegawai negeri, tetapi anggaran negara menunjukan bahwa  jumlahnya hanya sedikit kurang dari 4 juta. Dengan kata lain, hampir 400 ribu pegawai negeri yang ada dalam daftar gaji tidak bekerja untuk negara. Kenyataan ini memberikan dasar yang kuat untuk menelaah kembali anggaran kepegawaian, berbagai posisi dan fungsi kepegawaian, serta untuk membangun rencana strategis menghadapi berbagai ketidakwajaran yang ada, yang memperburuk kondisi anggaran dan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap institusi di daerah yang

bertugas

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat.

Deregulasi

dan

Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Ada lima cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan: Mempercepat terbentuknya UU Pelayanan Publik, Pembentukan pelayanan publik satu atap (one stop services), Transparansi biaya pengurusan pelayanan publik, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik. Pelaksanaan Otonomi Daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat Integrasi bangsa. Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers m aupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang Good dan Clean Government. Pemerintah memang tidak memiliki paradigma yang jelas dalam soal layanan publik dan mempertahankan birokrasi yang feodal. Transformasi paradigmatik, disain ulang sistem dan organisasi layanan publik harus dilakukan agar pemerintah menjadi handal melakukan kewajiban publiknya. Sejatinya, Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di pemerintah daerah. Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan profesional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia. Dunia saat ini telah berada dalam era yang disebut globalisasi, kondisi dimana terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan suatu masyarakat yang tidak lagi dapat dibatasi oleh sekedar batas administrasi kewilayahan, karena pesatnya penemuanpenemuan teknologi. Globalisasi dipengaruhi oleh inovasi teknologi di satu sisi dan persaingan dalam era perdagangan bebas di sisi lain”. Sem entara W.W. Rostow (1960) dengan teorinya tentang 5 tahapan pertumbuhan menunjukkan bahwa suatu komunitas bangsa tingkatan pertumbuhannya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dalam lima kategori: "It is possible to identify all societies, in their economic dimensions, as lying within one of five categories: the traditional society, the preconditions for take-off, the take-off, the drive to maturity, and the age of high mass-consumption". Sejalan dengan pendapat Rostow, era globalisasi saat ini mengindikasikan bahwa masyarakat dunia pada umumnya telah memasuki tahapan the age of high

mass-consumption atau tingkatan kelima. Kondisi dimana terjadi pergeseran pada sektor-sektor

dominan

terhadap

kebutuhan

barang

dan jasa

sejalan

dengan

peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan dan papan serta berubahnya struktur angkatan kerja yang meningkat tidak hanya proporsi jumlah penduduk perkotaan melainkan juga jumlah angkatan kerja yang terampil. Menghadapi

kondisi

masyarakat

tersebut

di

atas,

maka

diperlukan

peranadministrasi negara dan pemerintahan dalam memberikan pelayanan secara efiktif, efisien dan secara profesional. Tantangan perubahan masyarakat dan tantangan terhadap kinerja pemerintahan selain menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya/variatif serta memenuhi standar kualitatif sangatlah terbatas, pada akhir kekuasaan Orde Baru pun, birokrasi pernah dikritik habis-habisan oleh kalangan gerakan pro- reformasi. “Birokrasi dianggap sebagai salah satu ”penyakit” yang menghambat akselerasi kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat“ (Edi  Siswadi, 2005). Ungkapan klasik dan kritis seperti “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”, misalnya, berkembang seiring dengan penampakan kinerja aparatur yang kurang baik di mata masyarakat. Ungkapan itu menggambarkan betapa buruknya perilaku pelayanan birokrasi kita yang berpotensi menyuburkan praktik percaloan dan pungutan liar (rent seeking). Kondisi inilah yang sebetulnya memunculkan iklim investasi di daerah kurang kompetitif. Kondisi pelayanan seperti ini perlu segera direformasi guna mewujudkan kinerja birokrasi dan kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Menghadapi kondisi ini maka pemerintah sebagai pelayan public perlu mengupayakan untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesenjangan antara tuntutan pelayanan masyarakat dengan kemampuan aparatur pemerintah untuk memenuhinya, sebab keterbatasan sarana dan prasarana yang telah ada tidak dapat dijadikan sebagai alasan

pembenar

tentang

rendahnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat.

Kemandirian dan kemampuan yang handal dari pemerintah merupakan syarat tetap terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan umumnya. Dalam kaitan inilah maka pemerintah perlu memiliki semangat kewirausahaan (entrepreneurship). Ide penataan ulang pemerintahan ini sejalan dengan pemikiran dan perkembangan administrasi negara yang berusaha melakukan reinventing government pada awal tahun 1990-an. Salah satu ide pokok dari perubahan administrasi negara tersebut adalah pentingnya public service sebagai orientasi dari birokrasi pemerintahan. Perubahan mendasar dalam struktur birokrasi berlangsung sangat cepat. Semenjak

reformasi,

pemerintah

pusat

telah

merekonstruksi

struktur

birokrasi

pemerintah daerah dua kali. Masing-masing melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU

Nomor 32 Tahun 2004. Penataan birokrasi pemerintah daerah, secara normatif merupakan bagian dari rekayasa sosial guna mengatasi krisis multidimensi yang melanda. Dalam skala kecil atau mikro, hal ini dilakukan untuk kepentingan memulihkan krisis

kepercayaan

masyarakat terhadap

birokrasi.

Dalam

skala

makro

untuk

menciptakan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang sehat dan kondusif, sehingga tingkat kepuasaan masyarakat (customer satisfaction) meningkat dan iklim investasi menyehat (Edi Siswadi, dalam Pikiran Rakyat, 2005). Untuk

mewujudkan

tujuan

itu,

perlu

ada

penataan administrasi

negara

danbirokrasi pemerintahan dalam rangka membangun kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Setidaknya, “stempel” yang diberikan masyarakat mengenai buruk dan berbelit-belitnya birokrasi pada pemerintah baik pusat ataupun di daerah dapat dikurangi. Peran administrasi negara dan pemerintahan di

masa

mendatang dengan melihat beberapa tuntutan masyarakat diatas dengan kondisi pemerintah sebagai pelayan masyarakat saat ini yaitu : (1) Pemerintahan dengan system Birokrasi yang lamban dan terpusat; (2) Pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan (bukannya berorientasi misi);(3) Rantai hierarki/komando yang rigid; maka pemerintah saat ini harus berupaya merubah perannya untuk masa yang akan datang yaitu melalui penerapan konsep Reinventing Government . Sebelum membahas lebih dalam topik reinventing government, terlebih dahulu kita meninjau pengertian dari reinventing. Menurut David Osborne dan Peter Plastrik(1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban,

struktur

kekuasaan

dan

budaya

system

dan

organisasi

pemerintahan”. Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan konsep reinventing government, tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk mengetahui bagaimana proses perubahan yang terjadi pada negara-negara maju seperti: Australia, Selandia baru, Amerika serikat, Kanada, Inggris dsb yang berhasil melakukan reformasi birokrasi. Di Inggris pembaharuan mulai dilakukan pada awal tahun 1980 pada saat Margareth Thatcher menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Pada masa awal pemerintahannya, ia mengumumkan penyetopan rekrutmen pegawai dan pemotongan tiga persen dalam tubuh pamong praja, dan beberapa bulan kemudian menetapkan pemotongan lagi sebesar lima persen.

Disamping itu Thatcher juga meminta Darek Rayner yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan perusahaan ritel terkenal, Marks & Spencer untuk memimpin perang melawan pemborosan dan inefisiensi. Thatcher juga m elakukan perubahan pada serikat pegawai sektor pemerintah, mendorong reformasi dengan melarang kerja piket tambahan. Tapi senjata besar Thatcher adalah privatisasi, yang mana dalam 11 tahun masa kepemimpinannya, pemerintah menjual lebih dari 40 BUMN utama dan banyak perusahaan kecil yang pada akhir tahun 1987 penjualan ini menghasilkan 5 milyar Poundsterling pertahunnya (Osborne dan Plastrik, 1997). Prinsip-prinsip Reinventing Government 1. Mengarahkan Ketimbang Mengayuh (Steering Rather Than Rowing) Berfokus pada pengarahan,  bukan pada produksi pelayanan public. •Memisahkan fungsi ”mengarahkan” (kebijaksanaan dan regulasi) dari fungsi ”mengayuh” (pemberian layanan dan compliance). •Peranan pemerintah lebih sebagai fasilitator dari pada langsung melakukan semua kegiatan operasional; •Metodemetode yang digunakan antara lain : privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional, kontrak, voucher, insentif pajak, dll. Pemerintah harus menyediakan (providing) beragam pelayanan  publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Pemerintah memfokuskan pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan kepada swasta atau pihak ketiga. Produksi pelayanan publik oleh Pemerintah harus dijadikan sebagai perkecualian, bukan suatu keharusan. Pemerintah hanya memproduksi  pelayanan publik yang belum dapat dilakukan pihak non publik. 2. Pemerintah adalah Milik Masyarakat : Memberdayakan Ketimbang Melayani ( Empowering raher than Serving ). •Mendorong mekanisme control atas pelayanan lepas dari birokrasi dan diserahkan kepada masyarakat; •Masyarakat dapat membangkitkan komitmen mereka yang lebih kuat, perhatian lebih baik dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah; •Mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya prinsip ini, Pemerintah sebaiknya memberi wewenang kepada masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri (community self-help). 3. Pemerintah yang kompetitif : Menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayanan (Injecting Competition into service Delivery) •Pemberian jasa/layanan harus bersaing dalam usaha  berdasarkan kinerja dan harga •Persaingan adalah kekuatan yang fundamental yang tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi public; •Pelayanan public yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak bersifat monopoli tetapi harus bersaing •Masyarakat dapat memilih pelayanan yang disukainya.Oleh sebab itu pelayanan sebaiknya mempunyai alternative. Kompetisi merupakan satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas  pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. 4. Pemerintah

Digerakkan

oleh

Misi

:

Mengubah

organisasi

yang

digerakkan

oleh

 peraturan(Transforming Rule-Driven Organizations) menjadi digerakkan oleh misi (mission-

driven).•Secara internal, dapat dimulai dengan mengeliminasi peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan system administrasi. •Perlu ditinjau kembali visi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah •Misi pemerintah harus jelas dan peraturan perundangan tidak  boleh bertentangan dengan misi tersebut. Apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah diatur dalam mandatnya. Tujuan Pemerintah bukan mandatnya, tetapi misinya. Contoh: Cara penyusunan APBD. APBD memang harus disusun berdasarkan suatu prosedur yang benar dan baku, tetapi pemenuhan prosedur bukanlah tujuan. Tujuan APBD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 5. Pemerintah yang berorientasi hasil: Membiayai hasil bukan masukan (Funding outcomes, Not input). a.Berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif: membiayai hasil dan bukan masukan. b.Mengembangkan standar kerja, yang mengukur seberapa baik mampu memecahkan masalah. c.Semakin baik kinerja, semakin banyak dana yang dialokasikan untuk mengganti dana yang dikeluarkan unit kerja. 6. Pemerintah

berorientasi

pada

pelanggan:

Memenuhi

kebutuhan

pelanggan,

bukan

 birokrasi (Meeting the Needs of Customer, not be Bureaucracy) •Mengidentifikasi pelanggan yang sesungguhnya. •Pelayanan masyarakat harus berdasarkan pada kebutuhan riil, dalam arti apa yang diminta masyarakat •Instansi pemerintah harus responsif terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen; •Perlu dilakukan penelitian untuk mendengarkan pelanggan mereka, •Perlu  penetapan standar pelayanan kepada pelanggan •Pemerintah perlu meredesain organisasi mereka untuk memberikan nilai maksimum kepada para pelanggannya. •Menciptakan dual accountability (masyarakat dan bisnis, serta DPRD dan pejabat). 7. Pemerintah

wirausaha:

Menghasilkan

ketimbang

membelanjakan (Earning

Rather

than

Spending)•Pemerintah wirausaha memfokuskan energinya bukan hanya membelanjakan uang (melakukan pengeluaran uang) melainkan memperolehnya. •Dapat diperoleh dari biaya yang dibayarkan pengguna dan biaya dampaknya (impact fees); pendapatan atas investasinya dan dapat menggunakan insentif seperti dana usaha (swadana) •Partisipasi pihak swasta perlu ditingkatkan sehingga dapat meringankan beban pemerintah. Contoh pelaksanaan : a.Dapat mengembangkan  beberapa pusat pendapatan, misal : BPS dan Bappeda dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian. b.BUMD menjual barang maupun jasa c.Memberi hak guna usaha, menyertakan modal dan lain-lain. 8. Pemerintah antisipatif (anticipatory government): Mencegah ketimbang Mengobati (Preventon  Rather than Cure) •Bersikap proaktif •Menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi daerah. •Visi membantu meraih peluang tidak terduga, menghadapi krisis tidak terduga, tanpa menunggu perintah. 9. Pemerintah desentralisasi (decentralized government ): Dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja (From Hierarchy to Participation and Teamwork) Dengan melihat beberapa tantangan dari masyarakat, diantaranya : (a) Perkembangan teknologi sudah sangat maju. (b) Kebutuhan masyarakat dan bisnis semakin kompleks. (c) Staf banyak yang berpendidikan tinggi Maka

 pemerintah perlu untuk : •Menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong mereka yang berurusan langsung dengan pelanggan untuk lebih banyak membuat keputusan (Pengambilan keputusan bergeser kepada masyarakat, asosiasi, pelanggan, LSM.) •Tujuan : Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, serta terciptanya suasana kerja Tim. •Pejabat yang langsung berhubungan dengan masyarakat (from-line workers)  harus diberi kewenangan yang sesuai. Karena dengan kewenangan yang diberikan akan memeungkikan terjadinya koordinasi “cross functional” antar semua instansi yang terkait. 10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (market oriented government) : Mendongkrak  perubahan melalui pasar (Leveraging change throught the Market) Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar ( sistem insentif ) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem  prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Mekanisme pasar terbukti yang terbaik di dalam mengalokasi sumberdaya. (a) Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar, tidak memerintah dan mengawasi, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar tidak merugikan masyarakat. (b) Lebih baik merekstrukturisasi pasar guna memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administrasi seperti pemberian layanan atau regulasi, komando dan control; (c) Tidak

semua

pelayanan

public

harus

dilakukan

oleh

pemerintah

sendiri. (d)Kebijaksanaan public harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (e) Partisipasi pihak swasta perlu ditingkatkan.

Relevansi Reinventing Government dengan Administrasi Publik di Indonesia. Birokrasi memainkan peranan utama dalam pembangunan dan semakin kuat menunjukkan kecenderungan yang kurang baik: Sulit ditembus; Sentralistis; Top down; dan Hierarki sangat panjang. Birokrasi justru menyebabkan kelambanan, terlalu berteletele dan mematikan kreativitas. Birokrasi dianggap mengganggu mekanisme pasar, karena menciptakan distorsi ekonomi dan pada akhirnya menyebabkan inefisiensi organisasi.

Era turbulance

and

uncertainty ,

teknologi

informasi

yang

canggih,

demanding community, dan persaingan ketat, menjadikan birokrasi tidak dapat bekerja dengan baik. Era globalisasi dan knowledge based economy, birokrasi perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan menekankan efisiensi. Di Indonesia upaya deregulasi dan debirokratisasi sudah mulai dilakukan sejak tahun 1983, namun baru menyentuh sektor riil dan moneter, sementara debirokratisasi belum

menyentuh

1997 telah menyebabkan:

sisi Jumah

kelembagaan. Krisis orang

miskin

sejak

pertengahan

meningkat; Pengangguran

meningkat; Kriminalitas meningkat; danKualitas kesehatan menurun. Praktik Manajemen dan Administrasi Publik di Indonesiaditandai oleh Public service yang buruk; Ekonomi sangat birokratis; Kebocoran anggaran; dan Budaya KKN. Rethinking the government merupakan upaya untuk menjadikan pemerintah lebih bertorientasi pada strategic thinking, strategic vision, and strategic management. Salah

satu bentuk New Public Management adalah model pemerintahan Osborne and Gaebler (1992) yang tertuang di dalam konsep “Reinventing Government”. Tantangan yang timbul dari prinsip reinventing antara lain: 1. Bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut tanpa menimbulkan friksi yang justru akan menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi. Sebab prinsip reinventing government sesungguhnya baru mengena pada dimensi normatif, tetapi belum teruji secara empiris. 2. Bagaimana menemukan strategi praktis untuk mengadopsi prinsip reinventing government ke dalam system dan mekanisme pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Penataan Kelembagaan pemerintah melalui reinventing (Sunarno, 2008) antara lain : 1. REORIENTASI. Meredefenisikan visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi kelembagaan pemerintah. 2. RESTRUKTURISASI. Menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan publik. 3. ALIANSI. Mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim yang solid.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan good government yang didukung oleh penyelenggara Negara yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima (Sunarno, 2008). Sasaran reformasi birokrasi menurut Sunarno adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, netral dan sejahtera yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik; terwujudnya kelembagaan pemerintah yang profesional, fleksibel, efisien dan efektif baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah; terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dari beberapa penjelasan diatas, maka bentuk dan peranan pemerintahan di masa mendatang adalah: Pemerintahan yang mendorong kompetisi antar pemberi jasa; Memberi

wewenang

kepada

warga;

Mengukur

kinerja

perwakilannya

dengan

memusatkan pada hasil, bukan masukan; Digerakkan oleh tujuan/missi, bukan oleh peraturan; Menempatkan klien sebagai pelanggan dan menawarkan kepada mereka banyak pilihan; Lebih baik mencegah masalah ketimbang hanya memberi servis sesudah masalah muncul; Mencurahkan energinya untuk memperoleh uang, tidak hanya

membelanjakan;

Mendesentralisasikan

wewenang

dengan

menjalankan

manajemen partisipasi; Lebih menyukai mekanisme pasar ketimbang mekanisme

birokratis; Memfokuskan pada mengkatalisasi semua sector  – pemerintah, swasta, dan lembaga sukarela  –  kedalam tindakan untuk memecahkan masalah. Seluruh bentuk peranan pemerintahan yang diharapkan dimasa yang akan datang ini sesuai dengan Prinsip-prinsip dari Reinventing Government. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan

dan

menyelenggarakan

pemerintahan

untuk

mengatur

dan

mengurusmasyarakatnya, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh karena itu dalam pembahasan dan menerapkan strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik. Pendekatannya harus terintegrasi melingkupi aspek

lainnya,

seperti

aspek

sosial

budaya,

kondisi

geografis

dan

aspek

hukum/peraturan perundang-undangan. Pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pada satu aspek, hanya akan menghasilkan solusi parsial bagi pembenahan dan peningkatan pelayanan publik.

Aspek

hukum/peraturan

perundang-undangan

dan/atau

kebijakan

yang

mengatur pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting sebagai landasan pijak penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks good governance , untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik,

selain

didasarkan

pada

kriteria

atau

unsur-unsur

kepemerintahan

yang

baik, diperlukan kebijakan pemerintahan dalam bentuk berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan operasionalnya. Oleh karena itu, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar pendekatan utama di dalam membahas pelayanan publik. Dengan demikian dalam membahas pelayanan publik, seharusnya kita terlebih dahulu mengetahui dan memahami landasan hukum dan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk memberikan tambahan pengetahuan, ada beberapa teori yang menjelaskan peran pemerintah daerah

sebagai

penyedia

pelayanan

publik

dan

sebagai

lembaga

politik.

Penyediaan pelayanan publik olehpemerintah daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diantaranya dikemukakan pendapat seorang pakar, yaitu; Steve Leach dkk, dalam

bukunya The

Changing

Organization

And

Management

Of

Local

Government , hal 4,menyatakan “ The most fundamental of these key differences is that the local authority is not merely a provider of goods services, it is also both a governmental and a political institution, constituted by local election” 

“Local authorities are not only providers of services; they are also political institutions for local choice and local voice.The key issue for management of local government is how to achieve an organization that not merely carries out one role but carries out both roles , not separately but in interaction”. As a services provider the organization of local authority aims to meet the demands, needs or aspirations of those for whom the service is provided. But the service has to be provided in accordance with  public policy as determined by the local authority or defined by national legislation. Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau Pemerintah. Dalam kontek di Indonesia, pengaturan pelayanan publik diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Sektoral, diantaranya dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan perubahannya. Pemerintahan Daerah menurut Undang Undang nomor 32 tahun 2004, adalah Pemerintah Daerah dan DPRD atau dikenal dengan eksekutif dan legislative, kedua lembaga ini yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan publik dan fungsi sebagai lembaga politik. Pada hakekatnya, Kepala Daerah adalah lembaga politik yang harus dipahami bahwa keberadaannya sebagai Top Pimpinan Daerah, adalah karena dipilih oleh masyarakat (konstituen) melalui proses politik. Dengan pengertian lain, dalam prosesnya diajukan oleh kereta Partai Politik untuk dipilih oleh masyarakat, melalui proses pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADAL). Oleh karenanya, kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, dalam prakteknya dipengaruhi oleh komitmen politik dari Kepala Daerah terhadap partai politik pengusungnya dan konstituennya. a. Kebijakan pelayanan publik, saat ini diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan antara lain; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Undang-Undang Nomor

28

Tahun

1999

tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan peraturan perundang- undangan sektoral dan kebijakan lai nnya; 4) Beberapa

peraturan

perundang-undangan

dan

pedoman

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah (kurun waktu 1993-1998) dan berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik antara lain; a) Instruksi

Presiden

danPeningkatan

Nomor

1

Tahun

Mutu

Pelayanan

1995

tentang

Aparatur

Perbaikan Pemerintah

kepadaMasyarakat; b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri; c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin UndangUndang Gangguan Bagi Perusahaan Industri; d) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penyusunan Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan Terpadu; e) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah; f) Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Apartur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum; g) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/2931/PUOD perihal PetunjukTeknis Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penyusunan Bukuk Petunjuk Pelayanan Perizinan Terpadu; h) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, dan Peraturan perundang-undangan dan pedonan/ petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Departemen, Kementerian, Badan dan Lembaga yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik). Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah tersebut, menunjukan arah kebijakan pelayanan publik adalah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Diharapkan dengan kinerja manajemen pelayanan yang

baik, dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kualitas layanan. Disamping itu, dapat memperbaiki citra pelayanan publik yang buruk, memperkuat daya saing daerah, mendorong peningkatan investasi dan pengembangan perekonomian daerah, serta menciptakan efisiensi dan efektfitas pelayanan umum. Sehingga pada gilirannya mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik dan dpercaya oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut, mendapat respon positif dari Daerah, dan lebih 100 daerah s

Kabupaten dan Kota ( /d tahun 2003), telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) atau Unit Pelayanan Tepadu Satu Atap (UPTSA) atau Unit Pelayanan Satu Pintu. Dalam perkembangannya, sebagian besar UPT/UPTSA/Unit Pelayanan Satu Pintu di daerah, mati suri dan bahkan tidak berfungsi, atau berubah kembali ke kegiatan pelayanan tradisional yang secara fungsional dilaksanakan oleh masing Dinas/Instansi yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan. Kondisi tersebut disebabkan antara lain: memudarnya komitmen top pimpinan dan jajarannya, kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dan kuatnya ego atau kepentingan unit organisasi tertentu untuk mempertahankan kewenangan pemberian izin. Disisi lain, masalah legalitas organisasi, regulasi dan sumber daya manusia serta dukungan biaya operasional dan sarana pendukung yang tidak memadai, menjadi faktor penyebab lembaga pelayanan terpadu dibeberapa daerah tidak berfungsi optimal. Memperhatikan kondisi tersebut diatas, dengan semangat reformasi dan upaya melaksanakan kepemerintahan yang baik ( good governance), serta untuk mengerakkan kembali semangat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan umum, khususnya pelayanan perizinan, pemerintah memperbaharui kebijakan di bidang pelayanan umum, dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan dan pedoman antara lain: 1) Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi. 2) Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3) Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Unit InstansiPelayanan Pemerintah; 4) Keputusan MENPAN Nomor KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis

Transparansi

dan

Akuntabilitas

dalam

Penyelenggaran

Pelayanan Publik; 5) Peraturan MENPAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

6) Peraturan MENDAGRI Nomor 24 Tahu 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah Konsepsi Kebijakan Otonomi Daerah Kebijakan desentralisasi pada hakekatnya memiliki tujuan utama, yaitu tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik, diarahkan untuk memberi ruang gerak masyarakat dalam tataran pemgembangan partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan demokrasi. Disisi lain dari pendekatan aspek pemdemokrasian daerah, memposisikan Pemerintahan Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal. Diharapkan pada saatnya, secara agregat daerah memberikan kontribusi signifikan

tehadap

perkembangan

pendidikan

politik

secara

nasional,

dan

terwujudnya civil society .Sedangkan tujuan administratif, memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pelayanan yang dekat dengan masyarakat yang diharapkan dapat berfungsi maksimal dalam menyediakan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdasarkan tujuan politik dan administratif tersebut diatas, menjadi jelas bahwa misi utama dari keberadaan Pemerintahan Daerah, adalah bagaimana mensejahterakan warga dan masyarakatnya melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis, dengan cara-cara yang demokratis. Konsep kebijakan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan peran serta masyarakat, daerah

diharapkan

mampu

mengembangkan

kreativitas, inovasi,

dan

dengan

komitmennya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada pada saatnya, daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi unggulannya dan mendorong peningkatan daya saing daerah, dan pada gilirannya mampu meningkatkan perkonomian daerah. Prinsip otonomi yang nyata, adalah memberikan diskresi atau keleluasaan kepada

daerah

untuk

menyelenggarakan

urusan

atau

kewenangan

bidang

pemerintahan tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan urusan yang secara nyata hidup dan berkembang, di masyarakat daerah yang bersangkutan.Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, berkaitan dengan tugas,

fungsi,

tanggungjawab

dan

kewajiban

daerah

di

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan

otonomi

daerah.

Artinya

Pemerintahan

Daerah

harus

mempertanggung-jawabkan hak dan kewajibannya kepada masyarakat atas pencapaian tujuan otonomi daerah. Wujud tanggung jawab tersebut harus tercermin dan dibuktikan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan bagi masyarakat daerahnya. Otonomi daerah yang luas, tidak bermakna bahwa daerah semena-mena atau sebebas-bebasnya melakukan tindakan dan perbuatan hukum berdasarkan selera, keinginan yang mengedepankan ego daerah. Penyelenggaraan otonomi yang luas, harus sejalan, selaras dan dilaksanakan bersama-sama dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah nasional. Konsep otonomi daerah yang luas inilah yang pada umumnya belum dipahami secara utuh di daerah. KONSEPSI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diatur melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan, hakekatnya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Konsep pemberian otonomi kepada daerah dan konsep desentralisasi yang telah diuraikan diatas, mengandung pemahaman bahwa kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah, adalah dalam kerangka terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Perwujudannya, adalah tanggung jawab dan kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat…”. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Definisi tersebut dapat diartikan, bahwa otonomi daerah sebenarnya diberikan kepada

kesatuan

masyarakat

hukum

untuk

mengatur

dan

mengurus

urusan

pemerintahan guna kepentingan mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Pengertian kesatuan masyarakat hukum dapat diartikan, sekelompok masyarakat yang m elembaga yang memiliki tatanan hubungan, aturan, adat istiadat, kebiasaan dan tata cara untuk mengatur dan mengurus kehidupannya dalam batas wilayah tertentu. Dalam kontek Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi hak,wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah dan selanjutnya disebut Daerah.

Dengan

demikian,

penyelenggara

otonomi

daerah

sebenarnya

adalah

perwujudan dari kesatuan masyarakat hukum, dan selanjutnya dalam Undang-undang Nomor

32/2004

disebut

Pemerintahan

Daerah.

Pemerintahan

Daerah.

Disini,

mengandung dua pengertian; yaitu dalam arti institusi adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, dan dalam arti proses adalah kegiatan penyelenggaran pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penanggung jawab peyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsinya seharusnya berorientasi dan/atau didasarkan pendekatan kesejahteraan, untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Konsep otonomi daerah telah membuka sekat komunikasi, transparansi, akuntabilitas dan persamaan hak masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya otonomi daerah, memberikan dan membuka kesempatan luas

kepada

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalam

proses

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dan semakin memahami hak-haknya mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Otonomi daerah juga, membuka kesempatan kepada kaum perempuan (pengarusutamaan gender) untuk berperan di dalam birokrasi pemerintahan dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Harus diakui,

pelaksanaan

otonomi

daerah,

dengan

kekurangan

dan

kelebihannya

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam proses memberdayakan masyarakat (empowering ) dan memberikan pendidikan politik (demokrasi). Dilihat dari tujuan pemberian otonomi, kondisi dan perkembangan masyarakat yang dinamis tersebut, memberikan sinyal peringatan bagi pemerintah daerah, dan merupakan

tantangan

pemimpin/pengambil

tersendiri

kebijakan

dan

yang

harus

jajaran

disikapi

aparat

positif

penyelenggara

oleh

para

pelayanan

publik. Konsep kebijakan pelayanan publik yang dikemas melalui produk hukum dan/atau kebijakan daerah, umumnya masih didasarkan pada pendekatan kekuasaan atau kewenangan (rule

government ) yang lebih mengedepankan kepentingan

pemerintah daerah dan/atau birokrasi, dan kurang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Konsep kebijakan pelayanan publik apakah berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat (pelanggan) atau berorientasi pada kepentingan pemerintah daerah dan/atau aparat birokrasi (PAD = pendapatan asli daerah atau pendapatan diri sendiri) sangat dipengaruhi dan tergantung dari konsep manajemen

pemerintahan

pemerintahan by kekuasaan

yang atau

digunakan. kewenangan

Penggunaan dan

manajemen

pendekatan  pangreh

 praja (kebiasaan

dilayani,

memerintah

dan

menyalahkan)

seharusnya

sudah ditinggalkan. Konsep kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pelayanan, pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan) dan memberdayakan ( empowerment ) staf penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Oleh karena itu, bobot orientasi pelayanan publik, seharusnya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau miskin, Apapun alasannya, tidak seharusnya pelayanan mengutamakan hak-hak atau kepentingan

kalangan

yang

berkemampuan

atau

pengusaha.

Diperlukan

keseimbangan pola pikir dari para penyelenggara pelayanan di dalam menyikapi kondisi nyata di daerah. Konsep Pembagian Urusan dan Kewenangan Pelayanan Dasar  Esensi dasar   dari keberadaan pemerintah, adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban (maintain law and order ) serta sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Dalam kaitan dengan Pemerintah Daerah (Pemda), mengindikasikan bahwa adanya Pemda adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya yang secara universal diukur dengan kemampuan untuk meningkatkan pencapaian indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI). Indikator HDI, diantaranya dapat diketahui dari keadaan dan kondisi kesehatan, pendidikan, pendapatan masyarakat, kondisi lingkungan dan lainnya. Untuk mencapai indeks HDI yang lebih tinggi ; Kata kuncinya adalah “pelayanan publik” ( public services), yaitu sejauhmana kemampuan Pemda untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakatnya. Pelayanan publik seyogyanya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. KONSEKUENSI PEMBERIAN URUSAN DAN KEWENANGAN

Keberadaan Pemda adalah untuk menciptakan keterntraman dan ketertiban (maintain

law

and

order )

serta

sebagai

instrumen

untuk

mensejahterakan

rakyat. Dengan demikian, konsekuensi keberadaan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberagaman daerah. Konsekuensi dari keberagaman daerah, adalah bahwa urusan yang dilimpahkan berbeda atau tidak sama persis antara satu daerah dengan daerah yang lain. Seharusnya urusan yang dilimpahkan disesuaikan dengan perbedaan karakter geografis, potensi, keunikan sosial budaya dan mata pencaharian utama penduduknya. Dengan demikian, jenis dan jumlah urusan dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah seharusnya beragam atau tidak sama. Namun demikian, ada urusan

yang sama dan mutlak harus diselenggarakan oleh semua daerah Kabupaten/Kota, yaitu urusan atau kewenangan wajib di bidang pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasarmasyarakat (basic need), dengan gradasi yang berbeda. Sedangkan yang membedakan jumlah dan jenis urusan dan kewenangan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah urusan dan kewenangan pilihan yang menjadi unggulan daerah (core competence). Pemberian

otonomi

daerah,

selain

menimbulkan

konsekuensi

adanya

perbedaaan jumlah dan jenis urusan pilihan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, juga menimbulkan konsekuensi bagi daerah untuk berusaha bagaimana dapat menghidupi kegiatan pemerintahannya. Ironisnya, konsekuensi tersebut dibebankan kepada masyarakat, dengan berbagai kebijakan pajak, retribusi dan pungutan lainnya, seperti biaya pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan biaya perizinan dan non perizinan yang hakekatnya tidak berkait dengan prinsip pengenaan retribusi. Seharusnya, daerah dituntut mengembangkan kreativitas, inovasi untuk menciptakan peluang untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan daerahnya, dengan membuat kebijakan-kebijakan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk berperan sebagai subjek pembangunan, mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya, serta meningkatkankualitas pendidikan dan kesehatan. Contoh; Kabupaten Jembrana dan Sragen, dengan keterbatasan potensi sumber daya alam dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relative rendah, mengembangkan kreativitas dan inovasi, melalui berbagai kebijakannya mampu meningkatkan kinerja manajemen pemerintahannya yang efesien dan efektif.Kebijakan dan inovasi tersebut, memberikan peluang kepada masyarakat kurang mampu/miskin untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya, melalui kebijakan pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha. PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT

Pada dasarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dapat dikelompokkan kedalam dua hal: (a) Kebutuhan dasar ( basic needs) seperti kesehatan, pendidikan, air, lingkungan, keamanan, sarana dan prasarana perhubungan dan sebagainya; (b) Kebutuhan pengembangan sektor unggulan ( core competence) masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya, sesuai dengan potensi dan karakter daerahnya masing-masing. Dalam konteks otonomi, daerah harus mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kebutuhan dasar (basic needs) adalah hampir sama di seluruh daerah otonom di Indonesia, hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan sektor unggulan dan penduduk, sangat erat kaitannya dengan potensi, karakter, pola pemanfaatan dan mata pencaharian penduduknya. Dengan demikian, yang membedakan jumlah, jenis urusan dan kewenangan antara daerah adalah, urusan pilihan yang berkaitan kewenangan pengembangan sektor unggulan.

ESENSI PEMBERIAN URUSAN DAN KEWENANGAN

Dari uraian diatas, terlihat bahwa esensi dari pemberian urusan dan kewenangan pemerintahan kepada daerah, berapapun luasnya, harus diterjemahkan menjadi kewenangan untuk “melayani” sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kebutuhan

masyarakat

adalah

pemenuhan

kebutuhan

dasar (basic

needs) dan

kebutuhan pengembanan sector unggulan ( core competence). Kewenangan dibutuhkan daerah

untuk

menjalankan

urusannya,

guna

memungkinkan

daerah

mampu

menyediakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan. Dengan demikian, esensi otonomi riil yang diberikan kepada daerah adalah, kewenangan untuk memberikan pelayanan yang riil dibutuhkan masyarakat. Kata kunci otonomi

daerah

adalah

adanya Kewenangan Daerah

untuk “melayani”  masyarakatnya agar sejahtera. DISTRIBUSI URUSAN DAN KEWENANGAN

Menjadi

persoalan

krusial

bagaimana

mendistribusikan

Urusan

dan

Kewenangan.Urusan dan Kewenangan ibarat mata uang logam yang memiliki dua sisi berbeda dan tidak dapat dipisahkan di dalam pelaksanannya, artinya ada urusan tapi tidak punya kewenangan dan atau sebaliknya, sama dengan tidak memiliki urusan dan kewenangan. Distribusi urusan dan kewenangan kepada masing-masing pemerintahan yang ada yaitu: Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada hakekatnya untuk menjamin keberlangsungan pemberian pelayanan publik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam kontek pemberian otonomi dan desentralisasi, esesensi distribusi urusan dan kewenangan adalah membagi tanggung jawab pelayanan kepada m asyarakat di daerah sesuai dengan susunan pemerintahan. Artinya ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau kewenangan bersama ( concurrent ), dan ada yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah. Kabupaten dan Kota, pada dasarnya hanya memiliki kewenangan yang terbatas

dan

berskala

tanggungjawabnya,

lokalitas

seperti;

sesuai

penyediaan

air

batasan dampak minum,

eksternalitas

kebersihan,

dan

pertamanan,

pemakaman, saluran limbah ( sewage) dan pemadam kebakaran. Urusan-urusan yang menjadi kewenangan bersama ( concurrent function) adalah urusan yang memiliki keterkaitan langsung antar susunan pemerintahan dan/atau urusan yang menjadi kewenangan bersama antar susunan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya dilakukan bersama. Pengaturan dan pengurusan urusan

tersebut,

sesuai

dengan

pembagiannya,

seperti

dibidang;

pendidikan,

kesehatan, perhubungan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, penanaman modal dan seterusnya.

Untuk mengatur distribusi kewenangan tersebut, diperlukan ukuran atau kriteria yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pembagian kewenangan, terutama kriteria untuk mengatur kewenangan yang bersifat concurrent , yaitu: (1) Externalitas. Siapa yang terkena dampak (externalitas) langsung, dialah yang berwenang mengurus, contohnya seperti; air minum, sampah, pertamanan, dampaknya lokalitas dan menjadi urusan, kewenangan dan tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota; (2) Akuntabilitas. Unit pemerintahan yang menangani urusan yang paling dekat dampaknya dengan masyarakat, akaan lebih akuntabel daripada urusan tersebut ditangani oleh unit pemerintahan

yang

lebih

tinggi atau

jauh

dari masyarakat; (3) Efisiensi,

prinsip

pemberian urusan dan kewenangan adalah untuk menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pelayanan. Diperlukan kesesuaian antara skala ekonomis dengan cakupa area layanan (catchment area), kalau cakupan layanannya lokalitas menjadi urusan daerah kalau cakupan layanannya lebih luas (regional) menjadi urusan

Provinsi seperti;

pengelolaan

aliran

sungai;

kehutanan

dan

lainnya. (4) Keserasian hubungan pemerintahan antar susunan pemerintahan. Terdapat hubungan antar kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang bersifat interelasi, interkoneksi serta interdependensi, namun tidak ada hierarkhi. Kewenangan dari masing-masing susunan pemerintahan berhubungan dan saling

tergantung,

namun

tidak

membawahi

satu

dengan

yang

lain. Dalam

melaksanakan kewenangannya, masing-masing memiliki diskresi  dan independensi . Intervensi dari Pemerintah Pusat lebih bersifat fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas (capacity building ) manakala daerah tidak mampu melaksanakan kewenangannya sesuai norma dan standar yang ditetapkan. Setiap

bidang

kewenangan concurrent yang

menjadi

domain

dari

suatu

susunanpemerintahan tidak bisa berdiri sendiri atau terlepas satu dengan lainnya, oleh karenanya dalam pelaksanaannya harus saling mengisi dan menunjang agar dicapai keserasianhubungan NKRI. Undang-undang

antar Nomor

susuna

pemerintahan,

32

2004

Tahun

dalam

tentang

kerangka

ikatan

Pemerintahan

Daerah

menetapkan distribusi urusan kewenangan berdasarkan keempat kriteria tersebut diatas, dan diatur dalam pasal 13 dan 14 yang dikenal dengan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh daerahProvinsi dan Kabupaten/Kota. agasan-gagasan Osborne dan Gaebler tentang Reinventing Government mencakup 10 prinsip untuk mewirausahakan birokrasi. Adapun 10 prinsip tersebut adalah: Pertama, pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh. Pemerintahan diibaratkan sebagai perahu, maka peran pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu, bukannya sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu bergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis (mengarahkan) daripada disibukkan oleh hal-hal yang  bersifat teknis pelayanan (mengayuh).

Cara ini membiarkan pemerintah beroperasi sebagai seorang pembeli yang terampil, mendongkrak berbagai produsen dengan cara yang dapat mencapai sasaran kebijakannya.  Wakil-wakil pemerintah tetap sebagai produsen jasa dalam banyak hal, meskipun mereka sering harus bersaing dengan produsen swasta untuk memperoleh hak istimewa. Tetapi para produsen  jasa publik ini terpisah dari organisasi manajemen yang menentukan kebijakan. Upaya “mengarahkan”, membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara- sungguh-sungguh memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik. Kedua, pemerintahan milik rakyat: memberi wewenang ketimbang melayani. Artinya,  birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Hal ini bertentangan dengan kemerdekaan sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus diganti dengan menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka sendiri. Pemberdayaan semacam ini nantinya akan menciptakan iklim partisipasi aktif rakyat untuk mengontrol pemerintah dan menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah sebenarnya adalah milik rakyat. Ketika pemerintah mendorong kepemilikan dan kontrol ke dalam masyarakat, tanggung  jawabnya belum berakhir. Pemerintah mungkin tidak lagi memproduksi jasa, tetapi masih  bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi. Ketiga, pemerintahan yang kompetitif : menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Artinya, memberikan pelayanan tidak hanya menghabiskan resources pemerintah, tetapi harus menyebabkan pelayanan yang disediakan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah (organisasi publik). Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan kompetisi (persaingan) di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan publik. Hasilnya diharapkan efisiensi yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dan terbentuknya lingkungan yang lebih inovatif. Di antara keuntungan paling nyata dari kompetisi adalah efisiensi yang lebih besar sehingga mendatangkan lebih banyak uang, kompetisi memaksa pemerintah (atau swasta) untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya, kompetisi menghargai inovasi, dan kompetisi membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri. Keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan . Pemerintahan yang dijalankan atas dasar peraturan akan tidak efektif dan kurang efisien, karena bekerjanya lamban dan bertele-tele. Oleh karena itu, pemerintahan harus digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena dengan mendudukkan misi organisasi sebagai tujuan, birokrat pemerintahan dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut. Di antara keunggulan pemerintah yang digerakkan oleh misi adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, lebih fleksibel, dan lebih mempuyai semangat yang tinggi ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh aturan.

Kelima, pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan. Lembaga-lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masukan (income), maka sedikit sekali alasan bagi mereka untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi jika mereka dibiayai berdasarkan hasil (outcome), mereka menjadi obsesif pada prestasi. Sistem penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan atas kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat otoritas. Karena tidak mengukur hasil, pemerintahan-pemerintahan yang birokratis jarang sekali mencapai keberhasilan. Mereka lebih banyak mengeluarkan biaya untuk pendidikan, namun nilai tes dan angka putus sekolah nyaris tidak berubah. Mereka mengeluarkan lebih banyak untuk polisi dan penjara, namun angka kejahatan terus meningkat. Keenam, pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan,  bukan boirokrasi. Pemerintah harus belajar dari sektor bisnis di mana jika tidak fokus dan perhatian pada pelanggan (customer), maka warga negara tidak akan puas dengan pelayanan  yang ada atau tidak bahagia. Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pelanggan yang harus diperhatikan kebutuhannya. Pemerintah harus mulai mendengarkan secara cermat para pelanggannya, melaui survei pelanggan, kelompok fokus dan berbagai metode yang lain. Tradisi pejabat birokrasi selama ini seringkali berlaku kasar dan angkuh ketika melayani warga masyarakat yang datang keistansinya. Tradisi ini harus diubah dengan menghargai mereka sebagai warga negara yang berdaulat dan harus diperlakukan dengan baik dan wajar. Di antara keunggulan sistem berorientasi pada pelanggan adalah memaksa pemberi jasa untuk  bertanggung jawab kepada pelanggannya, mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi  jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi kesempatan kepada warga untuk memilih di antara berbagai macam pelayanan, tidak boros karena pasokan disesuaikan dengan permintaan, mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen, dan menciptakan peluang lebih besar  bagi keadilan. Ketujuh, pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. Sebenarnya pemerintah mengalami masalah yang sama dengan sektor bisnis, yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon yang diberikan. Daripada menaikkan pajak atau memotong program publik, pemerintah wirausaha harus berinovasi bagaimana menjalankan program publik dengan sumber daya keuangan yang sedikit tersebut. Dengan melembagakan konsep profit dalam dunia publik, sebagai contoh menetapkan biaya untuk public service dan dana yang terkumpul digunakan untuk investasi membiayai inovasiinovasi di bidang pelayanan publik yang lain. Dengan cara i ni, pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil, meski dalam situasi keuangan yang sulit. Kedelapan, pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati. Pemerintahan tradisional yang birokratis memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Misalnya, untuk menghadapi sakit, mereka mendanai perawatan kesehatan. Untuk menghadapi kejahatan, mereka mendanai lebih banyak polisi. Untuk memerangi kebakaran, mereka membeli lebih banyak truk pemadam kebakaran. Pola pemerintahan semacam ini harus diubah dengan lebih memusatkan atau berkonsentrasi pada pencegahan. Misalnya, membangun sistem air dan

pembuangan air kotor, untuk mencegah penyakit; dan membuat peraturan bangunan, untuk mencegah kebakaran. Pola pencegahan (preventif) harus dikedepankan dari pada pengobatan mengingat persoalanpersoalan publik saat ini semakin kompleks, jika tidak diubah (masih berorientasi pada pengobatan) maka pemerintah akan kehilangan kapasitasnya untuk memberikan respon atas masalah-masalah publik yang muncul. Kesembilan, pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Pada saat teknologi masih primitif, komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, dan pekerja publik relatif belum terdidik, maka sistem sentralisasi sangat diperlukan.  Akan tetapi, sekarang abad informasi dan teknologi sudah mengalami perkembangan pesat, komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan. Tak ada waktu lagi untuk menunggu informasi naik ke rantai komando dan keputusan untuk turun. Beban keputusan harus dibagi kepada lebih banyak orang, yang memungkinkan keputusan dibuat “ke bawah” atau pada “pinggiran” ketimbang mengkonsentrasikannya pada pusat atau level atas. Kerjasama antara sektor pemerintah, sektor  bisnis dan sektor civil society perlu digalakkan untuk membentuk tim kerja dalam pelayanan publik. Dan prinsip yang kesepuluh adalah pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar. Artinya, daripada beroperasi sebagai pemasok masal barang atau ja sa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyemai pemodal pada pasar yang telah ada atau yang baru tumbuh. Pemerintahan entrepreneur merespon perubahan lingkungan bukan dengan pendekatan tradisional lagi, seperti berusaha mengontrol lingkungan, tetapi lebih kepada strategi yang inovatif untuk membentuk lingkungan yang memungkinkan kekuatan pasar berlaku. Pasar di luar kontrol dari hanya institusi politik, sehingga strategi yang digunakan adalah membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama. Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, 10 prinsip di atas seharusnya dijalankan oleh pemerintah sekaligus, dikumpulkan semua menjadi satu dalam sistem pemerintahan, sehingga pelayanan publik yang dilakukan bisa berjalan lebih optimal dan maksimal. 10 prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yan g smaller (kecil, efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Dengan demikian, pelayanan publik oleh birokrasi kita bisa menjadi lebih optimal dan akuntabel.

Reinventing Goverment Model Pemerintahan Masa Depan Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (bureaucracy reengineering). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, t enaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah akan mengahadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya. Pada era ini, ketika globalisasi sudah semakin meluas, pemerintah (termasuk pemerintah daerah) akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan , seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di masa depan, negara menjadi terlalu b esar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Perspektif baru pemerintah menurut pakar manajemen dan administrasi publik mengenai modell pe merintahan daerah masa depan sebagai berikut : 1. Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah wirausaha memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya). Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah. Pemerintahan katalis memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana fungsi penyampaian jasa dan penegakan). Selain itu, kemudian mereka menggunakan berbagai metode (kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dsb) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban dan fleksibilitas. Pemerintahan harus lebih bersifat mengarahkan daripada mengayuh. Secara etimologis bahwa kata pemerintahan (government) berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengarahkan. Tugas pemerintah adalah mengarahkan, bukan mengayuh perahu, sementara memberikan pelayanan adalah mengayuh, dan pemerintah tidaklah pandai dalam mengayuh. 2. Pemerintahan Milik Masyarakat : Memberi Wewenang Ketimbang Melayani Pemerintah memberikan wewenang kepada (memberdayakan) masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). Sebagai misal, untuk dapat lebih mengembangkan usaha kecil, pemerintah memberikan wewenang yang optimal pada asosiasi pengusaha kecil untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sudah saatnya bahwa pemerintah harus memberi wewenang kepada masyarakat daripada melayani, atau mengalihkan kepemilikan dari birokrasi ke masyarakat. Hal ini akan menimbulkan rasa handarbeni (memiliki) pada masyarakat akan sebuah program pemerintah, dan mereka j uga merasa sebagai pelaku dalam pembangunan. Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pel ayanan yang diberikan oleh b irokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai negeri (dan juga pejabat terpilih, politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Sehingga akan tercipta pelayanan profesional versus pemeliharaan masyarakat. Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapi, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. 3. Pemerintahan yang Kompetitif : Menyuntikkan Persaingan kedalam Pemberian Pelayanan Publik. Pemerintah wirausaha berusaha menciptakan kompetisi karena ompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. Pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan di antara penyampai jasa atau pelayanan untuk b ersaing

berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk melakukan perbaikan. Namun persoalannya bukanlah negeri versus swasta, melainkan kompetisi versus monopoli. Dengan model kompetisi ini akan banyak keuntungannya, keuntungan yang nyata adalah (1) efisiensi yang lebih besar, (2) memaksa monopoli pemerintah (atau swasta) untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya, (3) kompetisi menghargai inovasi; sementara monopoli melumpuhkannya, (4) kompetisi membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri. Disamping itu juga merupakan upaya penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, serta upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya. Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayan publik dan pembangunan diberbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke d epan. Tidak adanya visi dan misi yang jelas akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas. Hal ini tidak lain adalah mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi. Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif, seperti anggaran, kepegawaian, dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberi kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut, d alam batas-batas legal. Keunggulan dari pemeritahan yang digerakkan oleh misi adalah lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan mempunyai semangat lebih tinggi. 5. Pemerintah yang berorientasi Hasil : Membiayai Hasil, Bukan Masukan Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif dengan cara membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggungjawabnya. Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akan lebih menekankan pada capaian (output) dan juga pada dampak (impact). Tidak lagi berbicara berapa penduduk miskin yang telah disantuni, tetapi berapa turunnya angka kemiskinan. Pemerintah yang result-oriented mengubah fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target, dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. 6. Pemerintah berorientasi Pelanggan : Memenuhi Kebutuhan Pelanggan, Bukan Birokrasi Pemerintah berorientasi pelanggan adalah memenuhi kebutuhan pel anggan, bukan kebutuhan birokrasi; memperlakukan masyarakat yang dilayani yakni siswa, orangtua siswa, pembayar pajak, orang mengurus KTP, pelanggan telpon dan sebagainya. Dengan masukan dan insentif ini, mereka meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan. Pemerintah wirausaha akan berusaha mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertangungjawaban ganda (dual accountability): kepada legislatif dan masyarakat. 7. Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusatpusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dan lain-lain. Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar; menuntut return on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional.