Update: January 2017
NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
TENTANG
NUMBER 77/POJK.01/2016 77/POJK.01/2016
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES Pasal / Article 1 CHAP. I: GENERAL PROVISIONS
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI -Bagian Kesatu: Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
2 – 14 2–4
CHAP. II: INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES PROVIDERS -Part One: Legal Entity Forms, Shareholdings, and Capital
-Bagian Kedua: Kegiatan Usaha
5
-Bagian Ketiga: Batasan Pemberian Pinjaman Dana
6
-Bagian Keempat: Pendaftaran dan Perizinan
7
-Part Four: Registration and Licensing
8 – 10
-Paragraph 1: Registration
-Paragraf 1: Pendaftaran -Paragraf 2: Perizinan
-Part Two: Business Activities -Part Three: Fund Lending Limit
11
-Paragraph 2: Licensing
-Bagian Kelima: Perubahan Kepemilikan
12
-Part Five: Changes in Ownership
-Bagian Keenam: Pencabutan Izin Atas Permohonan Sendiri
13
-Bagian Ketujuh: Kualifikasi Sumber Daya Manusia
14
BAB III: PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI -Bagian Kesatu: Penerima Pinjaman
15 – 17 15
-Bagian Kedua: Pemberi Pinjaman
16 – 17
BAB IV: PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
18 – 20
-Part Six: Revocation of License at Own Request -Part Seven: Human Resources Qualifications CHAP. III: INFORMATION TECHNOLOGYBASED MONEY LENDING SERVICES USERS -Part One: Borrowers -Part Two: Lenders CHAP. IV: INFORMATION TECHNOLOGYBASED MONEY LENDING SERVICES AGREEMENTS
-Bagian Kesatu: Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman
19
-Part One: An Information Technology-Based Money Lending Services Agreement Between a Provider and a Lender
-Bagian Kedua: Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman
20
-Part Two: An Agreement Between a Lender and a Borrower
BAB V: MITIGASI RISIKO BAB VI: TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
21 – 24
CHAP. V: RISK MITIGATION
25 – 28
CHAP. VI: INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM GOVERNANCE WITH RESPECT TO THE PROVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES
-Bagian Kesatu: Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana
25
-Part One: Data Center and Disaster Recovery Center
-Bagian Kedua: Kerahasiaan Data
26
-Part Two: Confidentiality Confidentiality of Data
Translated by: Wishnu Basuki
[email protected]
-Bagian Ketiga: Rekam Jejak Audit
27
-Part Three: Audit Trail
-Bagian Keempat: Sistem Pengamanan
28
-Part Four: Safeguarding Systems
BAB VII: EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
29 – 40
CHAP. VII: EDUCATION AND PROTECTION FOR INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES USERS
BAB VIII: TANDA TANGAN ELEKTRONIK
41
CHAP. VIII: ELECTRONIC SIGNATURES
BAB IX: PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH
42
CHAP. IX: KNOW-YOUR-CUSTOMER PRINCIPLES AND TECHNIQUES
BAB X: LARANGAN
43
CHAP. X: PROHIBITION
BAB XI: LAPORAN BERKALA
44 – 46
CHAP. XI: PERIODIC REPORTS
BAB XII: SANKSI
47
CHAP. XII: SANCTIONS
BAB XIII: KETENTUAN LAIN
48
CHAP. XIII: MISCELLANEOUS PROVISIONS
BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN
49 – 50
CHAP. XIV: TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XV: KETENTUAN PENUTUP
51 – 52
CHAP. XV: CONCLUDING PROVISIONS
2
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
TENTANG
NUMBER 77/POJK.01/2016 77/POJK.01/2016
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,
Menimbang:
Considering:
a.
bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;
a.
b.
bahwa dalam rangka mendukung b. that the growth of information technology pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis based financial services institutions should be teknologi informasi sehingga dapat lebih promoted to enable more contribution to the berkontribusi terhadap perekonomian national economy; nasional;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
Mengingat:
c.
that information technology has been in use to develop financial industry and has drived the growth of alternative financing for the public;
that in consideration of point (a) and point (b), it is necessary to issue Regulation of the OJK concerning Information Technology-Based Money Lending Services;
Bearing in Mind:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Services Authority (State Gazette of the Republic Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, of Indonesia Number 111 of 2011; Supplement to Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia the State Gazette of the Republic of Indonesia Nomor 5253); Number 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.
HAS DECIDED: To issue:
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGYBASED MONEY LENDING SERVICES. 3
PENJELASAN UMUM
GENERAL ELUCIDATION
Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung Direct money lending by a written or unwritten berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak agreement is a practice that has taken place among the tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di public. Direct lending is in i n great demand by parties in tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam need of quick funds, or parties that for some reason secara langsung banyak diminati oleh pihak yang have no access to funds in the conventional financial membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena service industry such as Banking, Capital Markets, or sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh Finance Companies. industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang Any economic benefit, loss as a result of, and ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam legal impacts from direct lending activities are the full meminjam yang dilakukan secara langsung responsibility of the parties as agreed upon in the sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai agreement. Such a practice has serious weakness, such s uch dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik as, inter alia, lending activities are conducted by dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan parties already knowing each other or performing the yang diantaranya seperti pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pinjam face-to-face encounter, there is subjectivity in the meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah default risk assessment, there are some difficulties with saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas the collection of payment, or there is absence of loan terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam repayment recording systematization. penagihan pembayaran, pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan. Dalam era perkembangan perkembangan ekonomi digital, In the digital economic development era, the masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan public keeps developing innovations in lending layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah services, one of which is characterized by the provision satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan of Information Technology-Based Money Lending Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Services that contributes to the national development Informasi yang dinilai turut berkontribusi berkontribusi terhadap and economics. pembangunan pembangunan dan perekonomian perekonomian nasional. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses
Information Technology-Based Technology-Based Money Lending Services largely accommodate the public with further access to online financial services together with various parties without knowing one another. The main advantages of Information Technology-Based Money Lending Services are, inter alia, online availability of electronic agreement documents for the needs of the parties, legal attorneys in place for ease of online transactions, online risk assessment of parties, online billing (collections), information on parties’ loan status provided online, and availability of parties’ banking escrow account and virtual account, with which the whole fund payments can be conducted throughout the banking system. As aforesaid, Information Information Technology-Based Technology-Based Money Lending Services are expected to enable serving the needs for cash funds on an expeditious, easy and efficient basis, and enhancing the competitiveness. In addition, Information Information Technology-Based Technology-Based Money Lending Services are expected to become one of the solutions for assisting micro-, micro-, small-, and medium-scale medium-scale business business operators (UMKM) to have access to the t he funding.
4
pendanaan. pendanaan. Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undang perundang-undangan an yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Oleh karena itu, regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan Pengguna, penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start up company) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan penyalahgunaan dana dan data Pengguna, Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.
Until the present, information technology-based financial services business lacks a legal legal and regulatory framework. It is feared that the condition could pose harm to Users. Regulation concerning Information Technology-Based Money Lending Services business is, therefore, desperately urgent. As aforesaid, it is necessary to regulate Information Technology-Based Money Lending Services business and supervise it in order to protect Users, the provision of Information Technology-Based Money Lending Services, and the national interest, having regard to providing some room for the growth of startup companies to enhance financial inclusion in Indonesia. This regulation of the OJK governs, inter alia, minimization of credit risks, protection for Users against, inter alia, Users’ fund and data frauds, and protection for the national interest against, inter alia, anti-money laundering and counter-terrorism financing activities, as well as disruption to the financial system stability.
BAB I
CHAPTER I
KETENTUAN UMUM
GENERAL PROVISIONS
Pasal 1
Article 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
In this Regulation of the Financial Services Authority:
1.
Otoritas Jasa Keuangan yang yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
1.
The Financial Services Authority, hereinafter abbreviated to OJK, means an independent institution with functions, duties, and powers to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority.
2.
Lembaga Jasa Keuangan Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan pe mbiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan
2.
Other Financial Services Institutions means pawnshops, deposit insurance institutions, the Indonesia credit export agency, secondary mortgage companies, and institutions that provide management of mandatory public funds, including social security, retirement and welfare programs, as referred to in the laws and regulations concerning pawnshops, deposit insurance institutions, the Indonesia credit export agency, secondary mortgage companies and management of mandatory public funds, as well as other financial services institutions as the OJK may declare 5
pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
to be supervised regulations.
under
the
laws
and
3.
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
3.
Information Technology-Based Money Lending Services means the provision of financial services to match a lender with a borrower to enter into a loan agreement in Rupiah currency directly through electronic systems using internet networks.
4.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
4.
Electronic System means a set of electronic devices and procedures that serve to prepare, collect, process, analyze, store, display, publish, transmit, and/or disseminate electronic information in the field of financial services.
5.
Teknologi Informasi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5.
Information Technology means a technique to collect, prepare, store, process, publish, analyze, and/or disseminate information in the field of financial services.
6.
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6.
Information Technology-Based Money Lending Services Provider, hereinafter referred to as Provider, means an Indonesian legal entity that provides, manages, and operates Information Technology-Based Money Lending Services.
7.
Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7.
Borrower means a person and/or legal entity that owes a debt under an Information Technology-Based Money Lending Services agreement.
8.
Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8.
Lender means a person, legal entity, and/or and/or business entity that has receivables under an Information Technology-Based Money Lending Services agreement.
9.
Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9.
Information Technology-Based Money Lending Services User, hereinafter referred to as User, means a Lender and a Borrower that engages Information Technology-Based Money Lending Services.
6
10. Direksi:
10. Board of Directors:
a.
bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
a.
for a Provider that is a legal legal entity entity in the form a limited liability company means the board of directors as referred to in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; or
b.
bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b.
for a Provider P rovider that is a legal entity in the form a cooperative means the management as referred to in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.
11. Komisaris:
11. Commissioners:
a.
bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
a.
for a Provider that is a legal legal entity entity in the form a limited liability company means commissioners as referred to in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; or
b.
bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b.
for a Provider P rovider that is a legal entity in the form a cooperative means a supervisor as referred to in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
12. Electronic Document means any electronic information that is created, forwarded, sent, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical form, or the like, visible, displayable and/or audible via computers or Electronic Systems, including but not limited to writings, sounds, images, road maps, photographs or the like, letters, signs, figures, access codes, symbols or perforations having certain meaning or definition or intelligible to persons who are able to understand them as referred to in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Electronic Certificate means a certificate in electronic nature that bears an electronic signature and identity demonstrating a status of a legal subject of parties to an electronic transaction issued by certification service providers as referred to in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
7
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.
14. Electronic Certification Service Provider means a legal entity that acts as a party that issues and audits Electronic Certificates registered with the OJK.
15. Tanda Tangan Elektronik Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
15. Electronic Signature means a signature that contains electronic information that is attached to, associated or linked with other electronic information that is used for means of verification and authentication as referred to in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
BAB II
CHAPTER II
PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES PROVIDERS
Bagian Kesatu
Part One
Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
Legal Entity Forms, Shareholdings, and Capital
Pasal 2
Article 2
(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
(1) A Provider shall be certified as Financial Services Institution.
(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
(2) The legal entity of a Provider shall be in the form of:
a.
perseroan terbatas; atau
a.
a limited liability company; or
b.
koperasi.
b.
a cooperative.
Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Huruf b: Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.
Other
Elucidation of Article 2 Section (2) (b): A Provider with a legal entity in the form of a cooperative has access to the type of services only.
Pasal 3
Article 3
(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
(1) a Provider that that is a legal entity in the form form a limited liability company as referred to in Article 2 section (2) point (a) may be formed and owned by:
a.
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a:
Badan hukum Indonesia antara lain berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, atau perseroan terbatas.
a.
an Indonesian citizen and/or Indonesian legal entity; and/or
an
Elucidation of Article 3 Section (1) (a): An Indonesian legal entity includes, inter alia, the central government, the regional governments, foundations, foundations, or limited liability companies. companies. 8
b.
warga negara hukum asing.
asing
dan/atau
badan
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b:
b.
a foreign citizen and/or a foreign legal entity. Elucidation of Article 3 Section (1) (b):
Badan hukum asing antara lain naamloze vennootschap (NV), private limited (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn. Bhd).
A foreign legal entity includes, inter alia, public limited liability companies (NV), private limited (Pte. Ltd), or sendirian berhad (Sdn. Bhd).
(2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).
(2) Share ownership in a Provider by a foreign citizen and/or a foreign legal entity as referred to in section (1) point (b), either directly or indirectly, shall not exceed 85% (eighty-five percent).
Pasal 4
Article 4
(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
(1) A Provider that is a legal entity in the form a limited liability company must, at registration, have paid-up capital of at least Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).
(2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
(2) A Provider that is a legal entity in the form a cooperative must, at registration, have networth of at least Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) when registered.
Penjelasan Pasal 4 Ayat (2):
Elucidation of Article 4 Section (2):
Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perkoperasian.
“Networth” means principal savings, mandatory savings, reserve funds, and gift as referred to in Law Number 25 25 of 1992 concerning concerning Cooperatives. Cooperatives.
(3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.
(3) A Provider must, on filing filing the application for a license, have paid-up capital as referred to in section (1) or networth as referred to in section (2) of at least Rp2,500,000,000 (two billion five hundred million rupiah). rupiah).
Bagian Kedua
Part Two
Kegiatan Usaha
Business Activities
Pasal 5
Article 5
(1) Penyelenggara menyediakan, menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
(1) A Provider shall provide, manage, and operate Information Technology-Based Money Lending Services provided by a Lender (lending party) to a Borrower (borrowing party), the fund of which shall be sourced from a Lender (lending party).
(2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis berbasis
(2) A Provider may cooperate cooperate with information technology-based financial services providers 9
teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 Ayat (2): Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi” antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi di bidang sistem pembayaran, pembayaran, perasuransian, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, pembiayaan, modal ventura, pergadaian, atau penjaminan.
under the laws and regulations. Elucidation of Article 5 Section (2): “Information technology-based financial services providers” means, inter alia, information technology-based technology-based financial services providers that are engaged in payment systems, insurance, pension funds, funds, microfinance institutions, financing financing institutions, venture capital, pawnshops, or deposit insurance institutions.
Bagian Ketiga
Part Three
Batasan Pemberian Pinjaman Dana
Fund Lending Limit
Pasal 6
Article 6
(1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
(1) A Provider must fulfill the total maximum legal lending limit for each Borrower.
(2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) The total maximum legal lending limit as referred to in section (1) shall be Rp2,000,000,000 (two billion rupiah).
(3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3) The OJK may may review the total maximum maximum legal lending limit as referred to in section (2).
Penjelasan Pasal 6 Ayat (3):
Elucidation of Article 6 Section (3):
Perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan ekonomi dan/atau kondisi industry Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Changes in the total maximum legal lending limit are made in consideration of, inter alia, the ongoing economics and/or the condition of the industry of the Information Technology-Based Money Lending Lending Services Providers. Providers.
Bagian Keempat
Part Four
Pendaftaran dan Perizinan
Registration and Licensing
Pasal 7
Article 7
Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.
A Provider must file an application for registration and licensing with the OJK.
Paragraf 1
Paragraph 1
Pendaftaran
Registration
Pasal 8
Article 8
(1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
(1) A Provider to engage in Information Technology-Based Money Lending Services 10
Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepada OJK.
activities shall file an registration with the OJK.
application
for
(2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
(2) A Provider engages in Information Technology-Based Money Lending Services activities prior to this regulation of the OJK being promulgated must file an application for for registration with the OJK within 6 (six) months of this regulation of the OJK coming into effect.
(3) Permohonan pendaftaran pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
(3) An application for registration by a Provider Provider as referred to in section (1) and section (2) shall be filed by the Board of Directors to the Chief Supervisory Executive of Insurance, Pension Fund, Finance Institutions, and Other Financial Services Institutions, using Form 1 provided in the Attachment, made an inseparable part of this regulation of the OJK, enclosing documents containing at least:
a.
akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan;
a.
a deed of establishment of a legal entity, incorporating the articles of association along with the amendment thereof (if any), that has been validated/approved by the competent agency, or notified to the competent agency under the laws and regulations;
b.
bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
b.
a certificate of personal identity and a curriculum vitae bearing a most recent 4x6 cm passport color photograph of:
1.
pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
1.
a shareholder shareholder holding shares of of at least 20% (twenty percent);
2.
anggota Direksi; dan
2.
a member of the Board of Directors; and
3.
anggota Komisaris;
3.
a member of Commissioners;
the
Board
of
c.
foto fotoko kopi pi nomo nomorr poko pokok k wajib wajib paja pajak k bada badan; n;
c.
a phot photoc ocop opy y of the the corp corpor orat atee taxp taxpay ayer er ID number;
d.
surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
d.
a certificate of domicile of the Provider from the competent agency;
e.
bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan
e.
proof of operating readiness in the form of documents in connection with Electronic Systems used by the Provider, 11
Penyelenggara operasional;
dan
data
kegiatan
Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Huruf e:
and operating data; Elucidation of Article 8 Section (3) Point (e):
Contoh dokumen terkait Sistem Elektronik antara lain bukti pengujian Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara.
An example of documents documents in connection with Electronic Systems would be, inter alia, proof of test of Electronic Systems used by a Provider.
f.
bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
f.
proof of capital compliance as referred to in Article 4 section (1) or Article 4 section (2);
g.
surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
g.
a statement on the plan for settlement of the rights and obligations of Users in case the licensing of a Provider is not approved by the OJK.
(4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
(4) An application for registration shall be approved within 10 (ten) working days of the receipt of the registration application documents as required by this regulation of the OJK.
(5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.
(5) The OJK shall approve the registration of a Provider by issuing a certificate of registration.
Pasal 9
Article 9
(1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
(1) A registered Provider must submit a periodic periodic report once every 3 (three) months for the period ending March 31, June 30, September 30, and December 31 to the OJK, containing information on at least:
a.
jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
a.
the number of Lenders and Borrowers;
b.
kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
b.
the loan quality received by the Borrowers along with the assessment of the loan quality; and
c.
kegiatan yang telah dilakukan dilakukan setelah terdaftar di OJK.
c.
the activities carried out upon registration with the OJK.
(2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.
(2) A 3 (three)-monthly report as referred to in section (1) shall be submitted to the OJK within 10 (ten) working days of the reporting due date.
Penjelasan Pasal 9 Ayat (2):
Elucidation of Article 9 Section (2):
Penyampaian laporan berkala dilakukan melalui Sistem Elektronik antara lain melalui surat
A periodic report shall be submitted via Electronic Systems such as, inter alia, electronic 12
elektronik (email), atau portal pelaporan yang disediakan oleh OJK.
mail (email), or a reporting portal provided by the OJK.
Pasal 10
Article 10
(1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
(1) A Provider that has been registered with the OJK must, within 1 (one) year of the date of registration with the OJK, file an application for a license as a Provider.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
(2) If the period as referred to in section (1) expires without the Provider with a certificate of registration filing an application for a license or meeting the licensing requirements, the certificate of registration of the Provider as referred to in Article 8 section (5) shall be declared null and void.
(3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
(3) A Provider whose certificate of registration is declared null and void as referred to in section (2) shall no longer file an application for registration with the OJK.
(4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
(4) A Provider whose certificate of registration is declared null and void as referred to in section (2) must settle the rights and obligations of Users according to the statement on the plan for settlement.
(5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
(5) A Provider still registered but claiming inability to continue its operation must file an application with the OJK, accompanied by the reasons for inability and the plan for settlement of the rights and obligations of Users.
Penjelasan Pasal 10 Ayat (5):
Elucidation of Article 10 Section (5):
Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah kondisi yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat melaksanakan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, seperti sistem yang digunakan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi atau adanya rencana pembubaran pembubaran perusahaan. perusahaan.
(1) Permohonan
“Inability” means a condition that results in a Provider becoming unable to perform Information Technology-Based Money Lending Services activities, e.g., the systems in use are damaged and irreparable, or there is a plan to dissolve the company.
Paragraf 2
Paragraph 2
Perizinan
Licensing
Pasal 11
Article 11
perizinan
Penyelenggara
(1) An application for licensing by a Provider as 13
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
referred to in Article 10 section (1) shall be filed by the Board of Directors of the Provider with the Chief Supervisory Executive of Insurance, Pension Fund, Finance Institutions, and Other Financial Services Institutions using Form 2 provided in the Attachment, made an inseparable part of this regulation of the OJK, enclosing at least:
a.
a.
b.
c.
akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit sedikit memuat:
a deed of establishment of a legal entity, incorporating the articles of association along with the amendment thereof (if any), that has been validated/approved by the competent agency, or notified to the competent agency, containing at least:
1.
nama dan tempat kedudukan;
1.
the name and domicile;
2.
kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2.
the business line as an Information Technology-Based Money Lending Services Company;
3.
permodalan;
3.
the capital;
4.
kepemilikan;
4.
the shareholdings;
5.
wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
5.
the powers, responsibility, term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
6.
perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
6.
the most recent amendment of the articles of association (if any) along with the proof of their validation, approval and/or letter of notification from the competent agency;
daftar kepemilikan, berupa:
b.
a list of the shareholdings, including: including:
1.
daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
1.
for a legal entity entity in the form form of a limited liability company, the register of shareholders along with the breakdowns of the amount of the respective shareholdings; or
2.
daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
2.
for a legal entity entity in the form of a cooperative, a list of the members along with the principal savings and mandatory savings.
data pemegang saham: 1.
bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
c.
data on the shareholders, enclosing: 1.
for an individual, enclosing:
14
a)
fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
a)
a photocopy of ID: valid resident ID card, or passport (for a foreign citizen);
b)
fotokopi nomor pokok wajib pajak;
b)
a photocopy of the taxpayer ID number;
c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
c)
a curriculum curriculum vitae bearing a most recent 4x6 cm passport color photograph; and
d)
d)
a stamped statement that:
surat pernyataan yang menyatakan:
bermeterai
1)
setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
1)
no capital paid up by the Provider has originated from loans;
2)
setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;
2)
no capital paid up by the Provider has originated from money laundering and financial criminal offenses;
3)
tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
3)
he/she is absent from the bad debts list;
4)
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4)
he/she has no criminal conviction in the field of financial services and/or economics by a court’s final and binding decision within the last 5 (five) years;
5)
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5)
he/she has no conviction for a felony by a court’s final and binding decision within the last 5 (five) years;
6)
tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
6)
he/she has never been adjudicated bankrupt or found guilty causing the company to be adjudicated bankrupt by a court’s final and binding decision within 15
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7)
2.
the last 5 (five) years; and
tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
bagi badan hukum, dilampiri dengan:
7)
2.
he/she is not an ultimate shareholder, a member of the board of directors or a member of the board of commissioners of a financial services company whose business license is revoked for violation within the last 5 (five) years;
for a legal entity, enclosing:
a)
akta pendirian badan badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
a)
a deed of establishment of a legal entity, incorporating the articles of association along with the most recent amendment thereof (if any), and the proof of validation, approval, or listing from the competent agency;
b)
surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
b)
a statement of the board of directors or equivalent that:
1)
setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
1)
no capital paid up by the Provider has originated from loans;
2)
setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; dan
2)
no capital paid up by the Provider has originated from money laundering and financial criminal offenses; and
3)
tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
3)
it is absent from the bad debts list;
3.
bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;
3.
for the central government, enclosing the regulation of the government concerning the capital participation of the State for formation of a company;
4.
bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
4.
for the regional government, enclosing the regulation of the region concerning the capital participation of that regional government for formation of a company; 16
Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Huruf c Angka 4:
Elucidation of Article 11 Section (1) Point (c) (4):
Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.
“The regional government” means the Provincial Government Government or the District/City Government.
d.
d.
data Direksi dan Komisaris:
data data on the Board of Directors and the Board of Commissioners:
1.
fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
1.
a photocopy of ID: valid resident ID card, or passport (for a foreign citizen);
2.
daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
2.
a curriculum vitae bearing a most recent 4x6 cm passport color photograph;
3.
fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
3.
a photocopy of the taxpayer ID number; and
4.
surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
4.
a stamped statement of the respective members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that:
a)
tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
a)
he/she is absent from the bad debt list;
b)
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
b)
he/she has no criminal conviction in the field of financial services and/or economics by a court’s final and binding decision within the last 5 (five) years;
c)
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
c)
he/she has no no conviction for a felony by a court’s final and binding decision within the last 5 (five) years;
d)
tidak pernah pernah dinyatakan dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
d)
he/she has never been adjudicated bankrupt or found guilty causing a business entity to be adjudicated bankrupt by a court’s final and binding decision within the last 5 (five) years; and
e)
tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada
e)
he/she is not a shareholder, a member of the board of directors 17
perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
e.
fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
or a member of the board of commissioners of a financial services company whose business license is revoked for violation within the last 5 (five) years; e.
a certified certified photocopy photocopy of the the proof of capital payment that is still valid when filing an application for licensing in the name of the company, deposited into any of the Indonesian incorporated conventional and/or sharia commercial banks;
f.
struktur struktur organisasi Penyelenggara;
f.
the the structure of organization of the Provider;
g.
pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
g.
the standard operating policy and procedure for the anti-money laundering and counter-terrorism financing program;
h.
rencana kerja untuk untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
h.
the business plan for the first 1 (one) year containing at least:
1.
i.
gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
1.
a description of the activities to be carried out;
2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
2.
the targets and steps aimed for/taken to reach the intended targets; and
3.
3.
a projected financial statement for the next 1 (one) year;
proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
bukti kesiapan operasional berupa:
i.
business
proof of operating readiness including:
1.
bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
1.
proof of ownership or possession of premises and office spaces or outlets in the form of photocopies of the certificates of freehold estate, right to build, or right of use in the name of the Provider, or building/space lease agreements; and
2.
daftar inventaris kantor;
2.
the inventory and office equipment;
dan
peralatan
Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Huruf i Angka 2:
Elucidation of Article 11 Section (1) Point (i) (2):
Yang dimaksud dengan “inventaris” antara lain:
The “inventory” means, inter alia:
a.
komputer; dan
a.
computers; and
b.
perangkat sistem informasi.
b.
information system equipment. 18
j.
fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
j.
a photocopy of the taxpayer ID number number in the name of the Provider;
k.
surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
k.
a statement on the plan for settlement of the rights and obligations of Users in case the Provider is unable to continue the operating activities of the electronic systems for the Information TechnologyBased Money Lending Services; and
Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Huruf k:
Elucidation of Article 11 Section (1) Point (k):
Yang dimaksud dengan “surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna”, yaitu bentuk komitmen yang perlu disusun secara formal dan sah oleh Penyelenggara terkait rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional.
“Statement on the plan for settlement of the rights and obligations of Users” means a commitment a Provider needs to make formally and legitimately with respect to the plan for settlement of the rights and obligations of Users in case a Provider is unable to continue the operating activities.
l.
l.
bukti pelunasan biaya perizinan. Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Huruf l:
proof of full payment of licensing.
Elucidation of Article 11 Section (1) Point (l):
Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan biaya perizinan”, yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada OJK.
“Proof of full payment of licensing” means valid proof of payment of Provider’s licensing fees to the OJK.
(2) OJK melakukan penelaahan atas atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
(2) The OJK shall conduct study study following the application for licensing submitted by a Provider.
(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
(3) The OJK shall issue approval or rejection of the application for licensing within 20 (twenty) working days of the receipt of the licensing application documents as required by this regulation of the OJK.
(4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
(4) An application for licensing shall be automatically valid if the period as referred to in section (3) expires.
Bagian Kelima
Part Five
Perubahan Kepemilikan
Changes in Ownership
Pasal 12
Article 12
Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
Changes in ownership of the Provider must first receive approval from the OJK.
Penjelasan Pasal 12:
Elucidation of Article 12:
Persetujuan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara Penyelenggara dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik dengan
Approval for changes in ownership of the Provider is made to assess the fitness and propriety of a prospective owner with due regard 19
memperhatikan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan OJK ini.
to the qualifications that have been specified by this regulation of the OJK.
Bagian Keenam
Part Six
Pencabutan Izin Atas Permohonan Sendiri
Revocation of License at Own Request
Pasal 13
Article 13
(1) Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
(1) A Provider holding a license but claiming inability to continue its operation must file an application with the OJK, accompanied by the reasons for inability and the plan for settlement of the rights and obligations of Users.
(2) OJK mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1).
(2) The OJK shall revoke the license of the Provider within 20 (twenty) working days of the date of filing as referred to in section (1).
Bagian Ketujuh
Part Seven
Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Human Resources Qualifications
Pasal 14
Article 14
(1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.
(1) A Provider must must have human resources resources with expertise and/or background in the field of information technology.
Penjelasan Pasal 14 Ayat (1):
Elucidation of Article 14 Section (1):
Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang teknologi informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan database.
“Expertise in the field of information technology” includes development and maintenance of applications and safeguards for database.
Keahlian dibuktikan dengan adanya sertifikasi keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang teknologi informasi.
The expertise shall be documented with a certificate of expertise or certificate of job experience in the field of information technology for at least 1 (one) (one) year.
(2) Penyelenggara wajib memiliki memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.
(2) A Provider must must have at least 1 (one) (one) member of the Board of Directors and 1 (one) member of the Board of Commissioners with a minimum 1 (one)-year experience in financial services industry.
(3) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
(3) A Provider must improve improve the quality of the human resources through education and training activities in support of the development of the Information TechnologyBased Money Lending Services.
Penjelasan Pasal 14 Ayat (3):
Elucidation of Article 14 Section (3):
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan pinjam
Education and training in support of the development of the information technology-based 20
meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada OJK Incubator Center.
money lending services may be conducted through, inter alia, a private education center or the OJK’s Incubator Center.
BAB III
CHAPTER III
PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES USERS
Bagian Kesatu
Part One
Penerima Pinjaman
Borrowers
Pasal 15
Article 15
(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(1) A Borrower must originate from and be domiciled in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
(2) A Borrower as referred to in section (1) shall include:
a.
orang perseorangan Indonesia; atau
b.
badan hukum Indonesia.
warga
negara
a.
an individual who is an Indonesia citizen; or
b.
an Indonesian legal entity.
Bagian Kedua
Part Two
Pemberi Pinjaman
Lenders
Pasal 16
Article 16
(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
(1) A Lender may originate from Indonesia and/or abroad.
(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
(2) A Lender as referred to in section (1) shall include:
a.
orang perseorangan Indonesia;
b.
warga
negara
a.
an individual who is an Indonesian citizen;
orang perseorangan warga negara asing;
b.
an individual who is a foreign foreign citizen;
c.
badan hukum Indonesia/asing;
c.
an Indonesian/foreign legal entity;
d.
badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
d.
an Indonesian/foreign business entity; and/or
e.
lembaga internasional.
e.
an international institution.
Pasal 17
Article 17
(1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan
(1) A Provider shall provide an input on the interest rates offered by a Lender and a Borrower in consideration of the fair value 21
mempertimbangkan kewajaran perkembangan perekonomian perekonomian nasional.
dan
and the ongoing national economics.
Penjelasan Pasal 17 Ayat (1):
Elucidation of Article 17 Section (1):
Nilai kewajaran dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi, atau kepentingan nasional. nasional.
The fair value can be measured in terms of, inter alia, inflation rates or the national concern.
(2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
(2) If a Borrower Borrower receives loans from abroad, abroad, the provision of Information Technology-Based Money Lending Services shall be subject to the laws and regulations.
Penjelasan Pasal 17 Ayat (2):
Elucidation of Article 17 Section (2):
Ketentuan peraturan perundang-perundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain ketentuan mengenai utang luar negeri.
The laws and regulations in this article are, inter alia, those concerning foreign debts.
BAB IV
CHAPTER IV
PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES AGREEMENTS
Pasal 18
Article 18
Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:
An agreement on Information Technology-Based Money Lending Services shall include:
a.
perjanjian antara Penyelenggara Pemberi Pinjaman; dan
a.
an agreement agreement between a Provider and a Lender; and
b.
perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan b. Penerima Pinjaman.
an agreement between a Lender and a Borrower.
dengan
Bagian Kesatu
Part One
Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman
An Information Technology-Based Money Lending Services Agreement Between a Provider and a Lender
Pasal 19
Article 19
(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
(1) An Information Technology-Based Money Lending Services Agreement between a Provider and a Lender shall be set forth in an Electronic Document.
(2) Dokumen Elektronik Elektronik sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
(2) An Electronic Document as referred to in section (1) must contain at least:
a.
nomor perjanjian;
a.
the agreement number;
22
b.
tanggal perjanjian;
b.
the date of agreement;
c.
identitas para pihak;
c.
the identity of the parties;
d.
ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
d.
the rights and obligations of the parties;
e.
jumlah pinjaman;
e.
the amount of loan;
f.
suku bunga pinjaman;
f.
the loan interest rate;
g.
besarnya komisi;
g.
the amount of commission;
h.
jangka waktu;
h.
the term;
i.
rincian biaya terkait;
i.
the breakdown of the relevant costs;
j.
ketentuan mengenai denda (jika (jika ada);
j.
the penalty terms (if any);
k.
mekanisme penyelesaian sengketa; dan
k.
the mechanism for dispute resolution; and
l.
mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
l.
the mechanism for dispute resolution if a Provider is unable to continue its operation.
(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
(3) A Provider must provide a Lender with access to information about its use of fund.
(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
(4) Access to information information as referred referred to in section (3) shall not include information relating to the identity of the Borrower.
(5) Informasi dimaksud memuat:
(5) Information about about the use of fund fund as referred to in section (3) shall contain at least:
penggunaan dana sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit
a.
jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
a.
the amount of fund lent to the Borrower;
b.
tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
b.
the purpose for which the fund is utilized by the Borrower;
c.
besaran bunga pinjaman; dan
c.
the loan interest rate; and
Penjelasan Pasal 19 Ayat (5) Huruf c:
Elucidation of Article 19 Section (5) Point (c):
Yang dimaksud dengan “besaran bunga pinjaman”, pinjaman”, yaitu tingkat suku bunga yang disepakati antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman.
“Loan interest rate” means an interest rate as agreed upon by a Provider and a Lender.
d.
d.
jangka waktu pinjaman. Penjelasan Pasal 19 Ayat (5) Huruf d:
Yang dimaksud dengan “jangka waktu pinjaman”, pinjaman”, yaitu lama pengembalian pengembalian pinjaman yang disepakati. disepakati.
the loan term.
Elucidation ion of Articl icle 19 Section (5) Point (d): “Loan term” means an agreed-upon period within which a loan is repaid.
23
Bagian Kedua
Part Two
Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman
An Agreement Between a Lender and a Borrower
Pasal 20
Article 20
(1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
(1) An Agreement between a Lender and a Borrower shall be set forth in an Electronic Document.
(2) Dokumen Elektronik Elektronik sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: memuat:
(2) An Electronic Document as referred to in section (1) must contain at least:
a.
nomor perjanjian;
a.
the agreement number;
b.
tanggal perjanjian;
b.
the date of agreement;
c.
identitas para pihak;
c.
the identity of the parties;
d.
ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
d.
the rights and obligations of the parties;
e.
jumlah pinjaman;
e.
the amount of loan;
f.
suku bunga pinjaman;
f.
the loan interest rate;
g.
nilai angsuran;
g.
the amount of installment;
h.
jangka waktu;
h.
the term;
i.
objek jaminan (jika ada);
i.
the security objects (if any);
j.
rincian biaya terkait;
j.
the breakdown of the relevant costs; costs;
k.
ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
k.
the penalty terms; and
l.
mekanisme penyelesaian sengketa.
l.
the mechanism for dispute resolution.
(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
(3) A Provider must provide a Borrower with access to information about the position of the loan received.
(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.
(4) Access to information information as referred referred to in section (3) shall not include information relating to the identity of the Lender.
BAB V
CHAPTER V
MITIGASI RISIKO
RISK MITIGATION
Pasal 21
Article 21
Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.
A Provider and a User must take risk mitigation measures.
Penjelasan Pasal 21:
Elucidation of Article 21: 24
Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, antara lain risiko operasional operasional dan risiko kredit.
“Risk mitigation” includes all risks lie in the Information Technology-Based Technology-Based Money Lending Services such as, inter alia, operating risk and credit risk.
Pasal 22
Article 22
Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
A Provider may, if eligible under the laws and regulations, serve as a member of the OJK’s financial information services system or other financial information services system registered with the OJK.
Pasal 23
Article 23
Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan To improve the quality of the Information pertukaran data dengan penyelenggara layanan Technology-Based Money Lending Services, a pendukung berbasis teknologi informasi dalam Provider may cooperate and exchange data with rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam other information technology-based supporting Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. providers. Penjelasan Pasal 23:
Elucidation of Article 23:
Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung pendukung berbasis teknologi informasi” adalah pihak yang mendukung mendukung penyelenggaraan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
“Information technology-based supporting providers” means parties that support the Information Technology-Based Technology-Based Money Lending Services.
Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain.
An example of information technology-based technology-based supporting providers providers would be, inter alia, big data analytic, aggregator, robo advisor, or blockchain.
Big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, streaming/batch, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungankeuntungankeuntungan lainnya.
Big data analytics means the use of information technology-based technology-based analytic techniques against very large, diverse data sets that include different types such as structured/unstructured and streaming/batch, and different sizes of data to uncover hidden patterns, unknown correlations, market trends, customer preferences and other useful business information that can lead to more effective marketing, new revenue opportunities, better customer service, improved operational efficiency, competitive advantages over rival organizations organizations and other business benefits.
Aggregator adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.
Aggregator Aggregator means an information technologybased service that connects systems from various online sources to gather and provide value-added information for consumers so that the customers can choose products or services that suit their preferences.
Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang
Robo advisor means an information technologybased investment management service that 25
menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.
provides automated, algorithm-based algorithm-based portfolio management advice to help investors manage their finance and investment without the use of human investment managers.
Blockchain adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun public.
Blockchain means an information technologybased financial transaction records service that records and stores transaction data or ledger distributed through computer networks either privately or publicly. publicly.
Pasal 24
Article 24
(1) Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
(1) A Provider must must have an escrow escrow account and and virtual account for the purpose of Information Technology-Based Money Lending Services.
Penjelasan Pasal 24 Ayat (1):
Elucidation of Article 24 Section (1):
Tujuan kewajiban penggunaan virtual account dan escrow account dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.
It is obligatory to have an escrow account and virtual account for the purpose of Information Technology-Based Money Lending Services as public fundraising by a Provider through the Provider’s own account is prohibited.
(2) Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman.
(2) A Provider must establish a virtual account for every Lender.
(3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.
(3) To pay off the loan, a Borrower shall make make payments through an escrow account of the Provider to be linked to the virtual account of the Lender.
BAB VI
CHAPTER VI
TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM GOVERNANCE WITH RESPECT TO THE PROVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES
Bagian Kesatu
Part One
Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana
Data Center and Disaster Recovery Center
Pasal 25
Article 25
(1) Penyelenggara wajib menggunakan menggunakan pusat pusat data dan pusat pemulihan bencana.
(1) A Provider must must use data center and disaster recovery center.
(2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
(2) Data center and disaster recovery center as referred to in section (1) must be based in Indonesia. 26
(3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
(3) A Provider must fulfill the minimum standards in information technology systems, information technology risk management, information technology safeguards, resistance to system faults and failure, and information technology system management transfer.
Bagian Kedua
Part Two
Kerahasiaan Data
Confidentiality of Data
Pasal 26
Article 26
Penyelenggara wajib:
A Provider must:
a.
menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
a.
maintain the confidentiality, integrity and and availability of personal data, transaction data, and financial data it manages from when the data is obtained until it is destroyed.
b.
memastikan tersedianya proses autentikasi, b. verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
ensure the process of authentication, verification, and validation to support nonrepudiation of access to, process, and execution of personal data, transaction data, and financial data it manages.
c.
menjamin bahwa perolehan, penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
guarantee that the obtaining, use, and manipulation of personal data, transaction data, and financial data obtained by the Provider are subject to consent of the data subjects, owners of transaction data, and owners of financial data, unless provided otherwise by the laws and regulations.
d.
menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
d.
provide communication media other than the Electronic Systems for Information Technology-Based Money Lending Services to ensure the viability of customer services in such forms as electronic mail, call center, or other communication media; and
e.
memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
e.
notify in writing the data subjects, owners of transaction data, and owners of financial data in case of failure to protect the confidentiality of personal data, transaction data, and financial data it manages.
27
Bagian Ketiga
Part Three
Rekam Jejak Audit
Audit Trail
Pasal 27
Article 27
(1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam reka m jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
(1) A Provider must provide audit trail of the whole of its activities of the Electronic Systems for Information Technology-Based Money Lending Services it manages.
(2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
(2) A Provider must must ensure that the Information Technology system equipment it uses supports the provision of audit trail.
(3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
(3) Audit trail as referred to in section (1) shall be used for the purpose of control, law enforcement, dispute resolution, verification, testing, and other examinations.
Bagian Keempat
Part Four
Sistem Pengamanan
Safeguarding Systems
Pasal 28
Article 28
(1) Penyelenggara wajib melakukan melakukan pengamanan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(1) A Provider must safeguard the components of the information technology system by maintaining and using the procedures for and means of safeguards for Information Technology-Based Money Lending Services in order to prevent faults, failure, and loss.
(2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(2) A Provider must have the safeguarding systems including the procedures and systems for prevention and mitigation against threats and attacks that result in faults, failure, and loss.
(3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
(3) A Provider must participate in the supervision over information technology vulnerability in support of the security of information in the information technology-based financial services industry.
(4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) A Provider must redisplay Electronic Documents in their entirety in accordance with the format and retention period as provided for by the laws and regulations. regulations.
28
BAB VII
CHAPTER VII
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
EDUCATION AND PROTECTION FOR INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES USERS
Pasal 29
Article 29
Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar A Provider must apply the following basic dari perlindungan Pengguna yaitu: principles of protection for Users: a.
transparansi;
a.
transparency;
b.
perlakuan yang adil;
b.
fair treatment;
c.
keandalan;
c.
reliability;
d.
kerahasiaan dan keamanan data; dan
d.
confidentiality and security; and
e.
penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
e.
simple, expeditious, and affordable dispute resolution with Users.
Pasal 30
Article 30
(1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
(1) A Provider must provide provide and/or deliver the most recent information about the accurate, honest, clear, and non-misleading Information Technology-Based Money Lending Services.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
(2) Information as referred to in section (1) shall be set forth in documents or other means to be accessible as means of proof/evidence.
Pasal 31
Article 31
(1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
(1) A Provider must notify Users of the acceptance, postponement, or rejection of the request for Information Technology-Based Money Lending Services.
(2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) A Provider must, in notifying the postponement or rejection of the request for financial services as referred to in section (1), give reasons for such postponement or rejection, unless provided otherwise by the laws and regulations.
Pasal 32
Article 32
(1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan
(1) A Provider must must in any Electronic Document use plain terms, phrases, and/or sentences in the Indonesian language that are readily 29
dimengerti oleh Pengguna Dokumen Elektronik.
dalam
setiap
legible and intelligible to Users.
Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):
Elucidation of Article 32 Section (1):
Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.
“Readily legible and intelligible” includes the use of characters, wording, symbols, diagrams, marks, terms, phrases, sentences and/or symbols, diagrams that can give easiness, clarity, and understanding understanding to Users.
Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:
Plain terms, phrases, and/or sentences in the Indonesian Indonesian language language that are readily legible and intelligible must be used in a document that:
a.
memuat hak dan kewajiban kewaji ban Pengguna;
a.
contains the rights and obligations of the Users;
b.
dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan
b.
can be used by Users to make a decision; and
c.
memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.
c.
contains the requirements requirements that may be binding on the Users legally.
(2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
(2) The Indonesian language of the document as referred to in section (1) may, where necessary, be placed side by side with other language(s).
Penjelasan Pasal 32 Ayat (2):
Elucidation of Article 32 Section (2):
Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen.
“Other language(s)” means the working language(s), e.g. an ethnic languages(s) or foreign language(s) language(s) that is intelligible to consumers.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
In case of any differing interpretation i nterpretation between the Indonesian Indonesian language and the other language(s) language(s) in any document, the interpretation of the Indonesian language prevails.
Pasal 33
Article 33
Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
A Provider shall support the activities to promote literacy and financial inclusion.
Penjelasan Pasal 33:
Elucidation of Article 33:
Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.
“Support the activities to promote literacy and financial inclusion” means to participate in the activities of promoting literacy and financial inclusion directly or indirectly.
Pasal 34
Article 34
Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna
A Provider must consider the fit between the needs and capabilities of Users for services offered 30
dengan layanan Pengguna.
yang
ditawarkan
kepada
to Users.
Pasal 35
Article 35
Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:
A Provider must include and/or mention in any offer or promotion of services the following:
a.
nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
a.
b.
pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar b. dan diawasi oleh OJK.
the name and/or logo of the Provider; and a statement that the Provider is registered with and under the supervision of the OJK.
Penjelasan Pasal 35 Huruf b: Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pengesahan, atau pernyataan pernyataan efektif dari OJK.
Elucidation of Article 35 Point (b): “Registered” means to have obtained a business license, approval, registration, validation, or effective dating confirmation from the OJK.
Pasal 36
Article 36
(1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
(1) If a Provider uses an adhesion agreement, such an adhesion agreement must be prepared under the laws and regulations.
Penjelasan Pasal 36 Ayat (1):
Elucidation of Article 36 Section (1):
Yang dimaksud dengan “perjanjian baku”, yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.
An “adhesion agreement” means a written agreement made unilaterally by a Provider, and containing adhesion nature nature of the agreement, such as the substance, form, or drafting of the agreement, under which the services are offered to a mass of Users.
(2) Perjanjian baku sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
(2) An adhesion agreement as referred to in section (1) used by the Provider is prohibited from:
a.
menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
a.
Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) (a): Penyelenggara yang mengeluarkan layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.
b.
menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan. Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) (b):
stating the assignment of the responsibilities or obligations of the Provider to a User; Elucidation of Article 36 Section (2) (a):
A Provider by which services are issued is prohibited from providing adhesion clauses stating that the services used by Users, in case of problems, are not the responsibility of the Provider.
b.
during the term of service, stating that the User shall be subject to new regulations, their addenda, supplements and/or amendments unilaterally made by the Provider. Elucidation of Article 36 Section (2) (b): 31
Contoh klausula yang dilarang pada huruf ini adalah “Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”
An example of an adhesion clause prohibited by this point would be: “Subject to the prevailing terms and conditions made by the Provider along with the amendments thereto, made an integral and inseparable part of this application form.”
Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.
Under the principles of propriety, the parties are bound by the terms of the agreement they should be aware of in advance. advance. It is impossible impossible for the parties to be aware of and understand terms t erms that t hat are non-existent.
Pasal 37
Article 37
Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.
A Provider must be liable for the loss of the User arising out of the faults and/or failure of the Board of Directors and/or employees of the Provider.
Penjelasan Pasal 37:
Elucidation of Article 37:
Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.
Pasal 38
“Faults and/or failure” in this article means faults and/or failure in the performance of business activities of the Provider, as performed by the officers, employees of the Provider and/or third parties that are engaged in the business of the Provider.
Article 38
Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur A Provider must maintain the standard operating operasional dalam melayani Pengguna yang procedures in its dealings with Users, that are dimuat dalam Dokumen Elektronik. incorporated in the Electronic Document. Penjelasan Pasal 38:
Elucidation of Article 38:
Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan pengaduan..
“Standard operating procedures” means, inter alia, complaints and redress procedures.
Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna. Pengguna. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan pengaduan dari Pengguna diterima.
The standard operating procedures for complaints and redress shall contain the mechanism for complaints and redress of which Users are notified. The mechanism for complaints and redress includes resolution of a dispute that arises between a User and a Provider in connection with the exercise of the rights and obligations of the parties after User’s complaint is received. received.
Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan pengaduan dilakukan dengan mengutamakan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna Pengguna secara aktif dan informatif.
The mechanism for complaints and redress is provided by giving preference to the “interactive” principle under which Users’ complaints and redress are settled on an active and informative basis.
Pasal 39
Article 39
(1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, apapun,
(1) A Provider is prohibited from in any manner 32
memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
whatsoever disclosing data and/or information on its Users to third parties.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
(2) Prohibition as referred to in section (1) shall be exempted if:
a.
Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
a.
the User gives consent electronically; and/or
b.
diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.
b.
obligated by the laws and regulations.
peraturan
(3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.
(3) Cancellation or partial amendment of the consent on the disclosure of data and/or information as referred to in section (2) point (a) shall be made electronically by the User in the form of an Electronic Document.
Pasal 40
Article 40
Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.
A Provider must submit to the OJK a monthly report on Users’ complaints electronically, along with the responses to redress them.
Penjelasan Pasal 40:
Elucidation of Article 40:
Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh OJK.
A report shall be made in writing and/or through the integrated mechanism systems provided by the OJK.
BAB VIII
CHAPTER VIII
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
ELECTRONIC SIGNATURES
Pasal 41
Article 41
(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
(1) An agreement as referred to in Article 18 shall be concluded using electronic signatures.
(2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
(2) An agreement as referred to in section (1) that is prepared for the provision of Information Technology-Based Money Lending Services may use electronic signatures.
(3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.
(3) Electronic signatures as referred to in section (1) and section (2) must be used according to the laws and regulations concerning electronic signatures.
33
BAB IX
CHAPTER IX
PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH
KNOW-YOUR-CUSTOMER PRINCIPLES AND TECHNIQUES
Pasal 42
Article 42
Penyelenggara wajib menerapkan program anti A Provider must implement the anti-money pencucian uang dan pencegahan pendanaan laundering and counter-terrorism financing terorisme di sektor jasa keuangan terhadap program in the financial sector towards Users Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan under the laws and regulations concerning perundang-undangan mengenai penerapan implementation of the anti-money laundering and program anti pencucian uang dan pencegahan counter-terrorism financing program. pendanaan terorisme. Penjelasan Pasal 42:
Elucidation of Article 42:
Pengguna dalam peraturan OJK ini adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang perundang-undangan an mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pencegahan pendanaan pendanaan terorisme di sektor sektor jasa keuangan. keuangan.
Users in this regulation of the OJK are customers as referred to in the laws and regulations concerning implementation of the anti-money laundering and counter-terrorism financing program in the financial sector. sector.
BAB X
CHAPTER X
LARANGAN
PROHIBITION
Pasal 43
Article 43
Dalam menjalankan Penyelenggara dilarang:
kegiatan
usaha,
In the performance of business activities, a Provider is prohibited from:
a.
melakukan kegiatan usaha selain kegiatan kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
a.
b.
bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau b. Penerima Pinjaman;
acting as a Lender or a Borrower; Borrower;
c.
memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
c.
creating a lien of whatsoever nature on behalf of another party;
d.
menerbitkan surat utang;
d.
issuing bonds;
Penjelasan Pasal 43 Huruf d:
performing business activities other than the business activities of the Provider as governed by this regulation of the OJK;
Elucidation of Article 43 Point (d):
Yang dimaksud dengan “surat utang” adalah surat berharga yang diterbitkan Penyelenggara kepada pihak lain antara lain berupa surat sanggup bayar (promissory note), atau medium term notes (MTN).
“Bonds” means negotiable instruments that are issued by the Provider to other parties such as, inter alia, promissory notes or medium term notes (MTN).
e.
memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
e.
giving a recommendation to a User;
f.
mempublikasikan informasi dan/atau menyesatkan;
fiktif
f.
publishing fictitious information;
g.
melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana
g.
offering services to Users and/or the public through personal means of communication
yang
and/or
misleading
34
komunikasi pribadi Pengguna; dan
tanpa
persetujuan
without consent of the Users; and
Penjelasan Pasal 43 Huruf g:
Elucidation of Article 43 Point (g):
Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi”, yaitu alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara. Penyelenggara.
h.
mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.
“Personal means of communication” means a personal device of communication communication not in the name of the Provider for the benefit of the Provider.
h.
charging Users any fee for complaints.
BAB XI
CHAPTER XI
LAPORAN BERKALA
PERIODIC REPORTS
Pasal 44
Article 44
Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:
A Provider that has been licensed must submit the following periodic report to the OJK electronically:
a.
laporan bulanan; dan
a.
a monthly report; and
b.
laporan tahunan.
b.
an annual report.
Pasal 45
Article 45
(1) Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
(1) A monthly report of the Provider must contain at least:
a.
laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
a.
a financial performance performance report of the Information Technology-Based Money Lending Services Provider, submitted in a physical document and an Electronic Document;
b.
laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
b.
a performance report of the provision of Information Technology-Based Money Lending Services in a physical document and an Electronic Document;
c.
Dokumen Elektronik dalam format database dengan struktur elemen database Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
c.
An Electronic Document in the database format with a database element structure of the Information Technology-Based Money Lending Services; and
d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
d.
Users’ complaints along with the responses to redress the complaints as referred to in Article 40;
sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.
using Form 3 provided in the Attachment, made an inseparable part of this regulation of the OJK.
(2) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada
(2) Where necessary, the OJK may request additional information and/or data from the 35
Penyelenggara.
Provider.
(3) Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
(3) A monthly report shall be submitted in a physical document and an electronic document;
(4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
(4) A monthly report report as referred to in section (3) shall be submitted to the Chief Supervisory Executive of Insurance, Pension Fund, Finance Institutions, and Other Financial Services Institutions within 10 (ten) working days of the following month;
(5) Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan pada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
(5) Information of a report as referred to in section (1) point (d) shall be copied to a member the Board of Commissioners. Attn. The Education and Consumer Protection Division.
Pasal 46
Article 46
(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
(1) A Provider must submit submit an annual report to the OJK for a reporting period of January 1 through December 31.
(2) Laporan tahunan terdiri dari:
(2) An annual report shall include:
a.
laporan keuangan; dan
a.
Penjelasan Pasal 46 Ayat (2) Huruf a: Laporan keuangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
b.
a financial statement; and
Elucidation of Article 46 Section (2) Point (a): disusun standar
laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.
A financial statement statement shall be made with reference to the financial accounting standard principles.
b.
a report on the provision of Information Technology-Based Money Lending Services, using Form 4 provided in the Attachment, made an inseparable part of this regulation of the OJK.
(3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
(3) Where necessary, the OJK may request additional information and/or data from the Provider.
(4) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
(4) An annual report shall be submitted in a physical document and an electronic document.
(5) Laporan tahunan sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan
(5) An annual report report as referred to in section (4) shall be submitted to the Chief Supervisory Executive of Insurance, Pension Fund, Finance Institutions, and Other Financial Services Institutions within 20 (twenty) working days of the expiration of the 36
berakhir.
reporting period. BAB XII
CHAPTER XII
SANKSI
SANCTIONS
Pasal 47
Article 47
(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
(1) The OJK O JK has the t he powers to impose administrative sanctions on a Provider for a violation of obligations and prohibition in the form of:
a.
peringatan tertulis;
a.
a written warning;
b.
denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
b.
a penalty, i.e. an obligation to pay a certain amount of money;
c.
pembatasan kegiatan usaha; dan
c.
limited access to business activities; and
d.
pencabutan izin.
d.
revocation of a license.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(2) Administrative sanctions as referred to in section (1) point (b) to point (d) may be imposed regardless of whether or not preceded by an administrative sanction of a written warning as referred to in section (1) point (a).
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
(3) An administrative sanction of a penalty as referred to in section (1) point (b) may be imposed individually or concurrently with the imposition of administrative sanctions as referred to in section (1) point (c) and point (d).
BAB XIII
CHAPTER XIII
KETENTUAN LAIN
MISCELLANEOUS PROVISIONS
Pasal 48
Article 48
Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.
A Provider must be registered as a member of the association that is appointed by the OJK.
BAB XIV
CHAPTER XIV
KETENTUAN PERALIHAN
TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal 49
Article 49
Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara Cooperation between a Provider and other dengan penyelenggara layanan pendukung providers that are information technology-based berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK supporters registered with the OJK as referred to sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mulai in Article 23 shall be implemented 2 (two) years berlaku 2 (dua) tahun sejak peraturan OJK ini of the promulgation of this regulation of the OJK. 37
diundangkan. Pasal 50
Article 50
Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana melebihi batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud.
Upon this regulation of the OJK coming into effect, the existing Information Technology-Based Money Lending Services agreements with the loan value exceeding the total maximum legal lending limit as referred to in Article 6 shall remain effective until the expiration of the relevant agreements.
BAB XV
CHAPTER XV
KETENTUAN PENUTUP
CONCLUDING PROVISIONS
Pasal 51
Article 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pinjam Ancillary provisions for Information TechnologyMeminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Based Money Lending Services with respect to, antara lain terkait perubahan batas maksimum inter alia, changes in total maximum legal lending total pemberian pinjaman dana, tata cara limit, procedures for lending funds, cooperation pemberian pinjaman, kerja sama antara between Providers and other information Penyelenggara dengan penyelenggara layanan technology-based supporting providers, data pendukung lainnya berbasis teknologi informasi, center base and minimum standards in information penempatan pusat data dan standar minimum technology systems, information technology risk sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko management, information technology safeguards, teknologi informasi, pengamanan teknologi resistance to system faults and failure and informasi, ketahanan terhadap gangguan dan information technology system management kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi transfer, security systems, confidentiality of data, informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, Providers’ transaction system failure, information kegagalan sistem transaksi Penyelenggara, technology system safeguards, supervision over pengamanan sistem teknologi informasi, information technology vulnerability, information pengelolaan celah keamanan teknologi informasi, and/or Electronic Document retention, and retensi informasi dan/atau Dokumen Elektronik, procedures for use of Electronic Signatures in the dan tata cara penggunaan Tanda Tangan provisions of Information Technology-Based Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Money Lending Services shall be governed by Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi circular of the OJK. Informasi, diatur dalam surat edaran OJK. Pasal 52
Article 52
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
This regulation of the OJK shall come into effect on the date it is promulgated.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan In order that every person may know of it, the pengundangan peraturan OJK ini dengan promulgation of this regulation of the OJK is penempatannya dalam Lembaran Negara Republik ordered by placement in the State Gazette of the Indonesia. Republic of Indonesia.
38
Ditetapkan di Jakarta
Issued in Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016 2016
on December 28, 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
CHAIRMAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,
ttd
sgd
MULIAMAN D. HADAD
MULIAMAN D. HADAD
Diundangan di Jakarta
Promulgated in Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
on December 29, 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
ttd
sgd
YASONNA H. LAOLY
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324
STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 324 OF 2016
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6005
SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6005
Translated by: Wishnu Basuki
[email protected]
39
