Rangkuman PKN SMP

NORMA-NORMA MASYARAKAT

1. Manusia merupakan mahluk dwi tunggal (monodualis), yaitu :
a. Mahluk individu (pribadi), artinya manusia berbeda satu sama lain.
b. Mahluk sosial (masyarakat), artinya selalu membutuhkan bantuan dan
kerja sama dengan orang lain.

2. Norma ialah kaidah/ketentuan yan dijadikan peraturan hidup sehingga
mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.

3. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma
memiliki arti penting agar kehidupan masyarakat tertib dan aman.

4. Macam norma terbagi atas :
a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi
dari Tuhan berupa dosa.
b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati
nurani manusia. Sanksi dari diri sendiri berupa penyesalan , malu,
rasa bersalah.
c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan
masyarakat. Sanksi dari masyarakat berupa ejekan, cemooh,
dikucilkan.
d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib
dalam masyarakat, berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum.
Sanksi dari negara berupa pidana.

5. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Norma harus dijunjung tinggi dan ditaati dengan kesadaran. Kesadaran
(keinsafan) adalah suatu kemauan melakukan sesuatu yang timbul dari hati
sanubari, tanpa paksaan.

6. Kesadaran mentaati norma memiliki arti penting bagi terwujudnya suasana
aman, tertib, damai dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kesadaran
dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan
pemerintahan.

8. Tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta rasa
aman dan tertib. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam
masyarakat.

9. Ciri-ciri hukum :
a. Dibuat oleh negara
b. Bersifat mengikat dan memaksa
c. Memiliki sanksi yang tegas dan nyata

10. Macam hukum, terbagi atas :
a. Menurut Sanksi (sifat)
Hukum yang mengatur
Hukum yang memaksa
b. Menurut bentuk :
Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh
lembaga berwewenang. Cohtoh UUD, , UU,Perpu Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden Perda dll.
Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis,
tetapi hidup dan terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai
peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak
tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus.
c. Menurut Wilayah
Hukum Lokal
Hukum Nasional
Hukum Internasional
d. Menurut Waktu Berlaku
Ius Constitutum
Ius Constituendum
Hukum Alam (Antar Waktu)
e. Menurut Pribadi yang diatur
Hukum Satu Golongan
Hukum Antar Golongan
Hukum Semua Golongan
f. Menurut Tugas dan Fungsi :
Hukum Material, memuat peraturan berisi perintah, larangan, sanksi
hukum.
Hukum Formal (acara), mengatur bagaimana cara mengajukan perkara
dan memutuskan perkara

g. Menurut Isi
Hukum Privat (Sipil), yaitu mengatur hubungan antar individu,
menyangkut kepentingan perseorangan. Hukum privat terbagi atas :
Hukum Perdata, yaitu mengatur hubungan antar indiviu secara
umum
Hukum Perniagaan (dagang), yaitu mengatur hubungan antar
individu dalam perdagangan.
Hukum Keluarga
Hukum Kekayaan
Hukum Waris
Hukum Perkawinan
Hukum Publik, yaitu mengatur hubungan antar individu dengan
negara, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas :
Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan,
memuat larangan dan sanksi.
Hukum (tata) Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara
dengan bagian-bagiannya.
Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas
kewajiban pejabat negara.
Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara.
Hukum Acara

11. Perbedaan hukum publik dengan hukum privat, antara lain :
a. Sanksi hukum publik denda pidana penjara pidana mati , sedangkan hukum
privat tidak langsung ganti rugi , sita
b. Hukum publik bukan delik aduan, sedangkan hukum privat merupakan delik
aduan

12. Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat menuntut kesadaran hukum
warganya, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran hukum
berkembang jika kebenaran dan keadilan diutamakan. Sehingga terwujud rasa
aman dan terlindungi hak asasi manusia.

13. Perwujudan kesadaran hukum dalam :
a. Kehidupan Keluarga :
Sopan, bertutur kata baik
Menghormati, taat perintah dari orang tua
Sayang, rukun dengan keluarga
b. Kehidupan Sekolah :
Mentaati tata tertib sekolah
Santun terhadap guru
Sayang teman
Tidak melanggar hukum
c. Kehidupan Masyarakat :
Menciptakan kadarkum
Mengikuti ronda malam
Menyelesaikan persolan secara hukum
Tidak main hakim sendiri
d. Kehidupan Negara :
Membayar pajak
Mentaati peraturan perundangan
Mentaati rambu lalu lintas

14. Usaha meningkatkan kesadaran hukum melalui :
a. Pendidikan hukum
b. Meningkatkan disiplin
c. Penyuluhan hukum

PROKLAMASI DAN KONSTITUSI PERTAMA

1. Ciri perjuangan bangsa sebelum 1908 :
a. Mengutamakan perjuangan fisik (senjata)
b. Bersifat kedaerahan
c. Tergantung pemimpin

2. Ciri perjuangan bangsa setelah 1908 :
a. Menggunakan organisasi
b. Bersifat nasional
c. Tidak tergantung pemimpin

3. Awal tahun 1945 Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Untuk menarik
bantuan dari rakyat Indonesia membantu Jepang maka dijanjikan kemerdekaan
bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diwujudkan dengan membentuk BPUPKI
tanggal 28 April 1945. Ketua K.R.T Radjiman Widyodingrat dan wakil Ketua
R.P Soeroso dan Iche Bangase. Anggota 62 orang. Tugas BPUPKI adalah
menyelidiki keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka.

4. Sidang BPUPKI :
a. Sidang Pertama , tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas Dasar Negara.
Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta.
b. Sidang Kedua, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas Rancangan Undang-
Undang Dasar.
Panitia Perancang UUD diketua oleh Mr Soepomo menghasilkan Rancangan
UUD.

5. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketua Ir Soekarno dan wakil
ketua Mohammad Hatta.

6. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hirosima dibom oleh sekutu.
Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Keadaan ini
mendorong para pemuda menghadap Bung Karno untuk segera mengumumkan
kemerdekaan. Terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan pemuda
mengenai waktu kemerdekaan. Pemuda ingin waktu secepatnya, sedangkan
golongan tua mengharapkan melalui rapat PPKI terlebih dahulu. Keadaan ini
mengakibatkan para pemuda mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke
Rengas Dengklok, pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar
tidak terpengaruh oleh Jepang. Sore harinya tercapai kesepakatan bahwa
proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, maka
Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Pada malam harinya di rumah
Laksamana Maeda, Jl Imam Bonjol No 1 disusun teks Proklamasi Kemerdekaan.
Naskah disusun oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik.

7. Tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat di bulan ramadhan jam 10.00
bertempat di depan rumah Bung Karno Jl Pegangsaan Timur No 56 Jakarta
dilaksanakan proklamasi kemerdekaan.

8. Kemerdekaan suatu negara dapat diperoleh melalui :
a. Pemberian negara penjajah (dekolonialisasi)
b. Revolusi (perjuangan) bangsa
c. Pemisahan suatu negara menjadi beberapa negara

9. Kemerdekaan bangsa Indonesai merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia
karena :
a. Terjadi kekosongan kekuasaan (vacoom of power)
b. Naskah Proklamasi tidak menggunakan Piagam Jakarta yang sudah
disiapkan sebelumnya.

10. Arti / makna penting proklamasi kemerdekaan :
a. Berdirinya Negara Kesatuan RI
b. Berlakunya hukum nasional Indonesia
c. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan
d. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan)

11. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan :
a. UUD 1945
b. Memilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil
Presiden
c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden (KNIP)

12. UUD 1945 merupakan hasil rancangan BPUPKI melalui Panitia Perancang
Hukum Dasar yang di ketuai oleh Mr Soepomo. Pada saat ditetapkan oleh
PPKI terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD 1945 merupakan
naskah Piagam Jakarta, sedangkan pasal-pasal merupakan hasil sidang
BPUPKI yang kedua, dengan beberapa perubahan.

13. Perubahan yang paling mendasar yaitu dasar negara dalam sila yang
pertama. Sila pertma dalam Piagam Jakarta yaitu Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah
menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

14. Naskah UUD 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia No 7 tahun II
tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas :
a. Pembukaan, terdiri 4 alinea
b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan,
dan 2 ayat aturan tambahan)
c. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR (Magister de Recht)
Soepomo.

15. Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua
bentuk :
a. Konstitusi Tertulis yaitu UUD
b. Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan
tertulis, disebut konvensi.

16. Syarat suatu konvensi :
a. Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis
b. Pelengkap UUD atau pengisis kekosongan hukum jika tidak terdapat
dalam UUD.

17. Sifat UUD 1945 , yaitu :
a. Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi
dalam penyelenggaraan negara.
b. Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia
yang berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga
tidak ketinggalan zaman.

18. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa semangat para penyelenggara negara
dan pemimpin pemerintahan sangat penting dalam penyelengaraan negara.

19. Sebagai hukum UUD 1945 maka mengikat setiap warga negara dan berisis
norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar maka UUD 1945
merupakan sumber hukum bagi pertaruran perundangan, dan merupakan hukum
tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

20. Mempelajari suatu UUD harus mencakup :
a. Teks UUD
b. Proses penyusunan UUD
c. Keterangan-keterangan UUD
d. Suasana kebatinan saat penyusunan UUD

21. Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah yang fundamental, seperti tujuan
negara, dasar negara, pernyataan kemerdekaan, prinsip negara kesatuan dab
kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia bertekad tidak merubah Pembukaan UUD
1945.

22. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 dalam pasal-pasalnya.

23. Pembukaan UUD 1945 memuata nilai yang universal dan lestari. Universal
berarti dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab, sedangkan lestari
berarti mampu menampung dinamika masyarakat.

24. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 :
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
c. Negara berkedaulatan rakyat
d. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan
yang adil dan beradab.

25. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 :
a. Alinea pertama, memuat dalil obyektif bahwa kemerdekaan adalah hak
segala bangsa. Juga dali subyektif, ayaitu aspirasi bangsa Indonesia
untuk memrdeka.
b. Alinea kedua, memuata :
Perjuangan bangsa telah sampai pada saat yang menentukan
Moemntum tersebut harus dimanfaatkan untuk kemerdekaan
Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan
mewujudkan cita-cita nasional.
c. Alinea ketiga, memuat pernyataan kemerdekaan didorong oleh motivasi
spiritual yaitu atas rahmat Tuhan, dan motivasi riil dan metriial
yaitu keinginan luhur bangsa.
d. Alinea keempat, memuat tujuan negara, prinsip dasar negara republik
dan berkedaulatan rakyat, serta dasar negara.

26. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
pembukaan UUD 1945 merupakan uraian teperinci dari Proklamasi
Kemerdekaan.

27. Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang :
a. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara
b. Materi hubungan negra dengan warga negara dan penduduk

28. Sistem pemerintahan Negara Indonesia :
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)
b. Sistem konstitusional
c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR
d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di
bawah majelis
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
f. Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR
g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Harkat adalah nilai manusia sebagai mahluk Tuhan yang dibekali cipta,
rasa, dan karsa, serta hak dan kewajiban asasi.
2. Martabat adalah tingkatan dan kedudukan manusia yang terhormat, karena
memiliki cipta, rasa, dan karsa. Martabat manusia sama, yang membedakan
dihadapan Tuhan adalah ketaqwaan.

3. Derajat adalah kedudukam manusia yang memiliki hak dan kewajiban asasi.

4. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir
secara kodrat, sebagai anugerah Tuhan.

5. Perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia :
a. Negara Inggris
Magna Charta (1215)
Petition of Rights (1628)
Hobeas Corpus Act (1679)
Bill of Rights (1689)
b. Negara Amerika Serikat
Declaration of Independent (1776)
c. Negara Perancis
Declaration Detroit des L'homme et du citoyen (1789)
d. Negara Indonesia
Pembukaan UUD 1945
e. Universal Declaration of Human Rights (PBB), tanggal 10 Desember 1948,
diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia
6. Macam hak asasi manusia, tebagi atas :
a. Hak Asasi Pribadi (personal right), seperti memeluk agama,
mengeluarkan pendapat, berorganisasi/serikat
b. Hak Asasi Ekonomi (economical right), seperti membuat perjanjian,
membeli, memiliki sesuatu, memilih pekerjaan.
c. Hak Persamaan Hukum dan Pemerintahan (legal equality), seperti
kedudukan sama dalm hukum.
d. Hak Asasi Politik (political right), seperti persamaan derajat warga
negara, mengolah dan menata kemajuan negara.
e. Hak Asasi Sosial Budaya (social and culture right), seperti memperoleh
pengajaran dan mengembangkan kebudayaan.
f. Hak Asasi dalam Tata Cara Peradilan (procedural right), seperti
perlakuan wajar dalam bantuan hukum, penangkapan, razia.

7. Latar belakang/alasan perlunya Instrumen nasional HAM yaitu :
a. HAM merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dihilangkan
b. HAM tidak dapat digunakan tanpa batas
c. Negara Indonesia adalah negara hukum
d. Negara Indonesia menghormati HAM

8. Instrumen nasional HAM terdiri atas :
a. UUD 1945 Bab X A pasal 28 A s/d 28 J tentang HAM
b. Tap No. XVII/MPR/1998, tentang Piagam HAM
c. UU No 39 tahun 1999, tentang HAM
d. UU No 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM
e. UU No 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di muka
Umum
f. Keppres No 5 tahun 1998, tentang Komisi Nasional HAM

9. Jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945, termuat :
a. Pembukaan UUD 1945, alinea :
Pertama , menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Keempat, menegaskan tujuan negara :
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Memajukan kesejahteraan umum
Ikut melaksanakan ketertiban dunia

b. Pasal-Pasal UUD 1945, yaitu pasal :
27 ayat 1, tentang hak dan kewajiban sama dalam hukum dan
pemerintahan.
27 ayat 2, tentang memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak
27 ayat 3, tentang hak dan kewajiban bela negara
28 , tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat
28 A sampai dengan 28 J tentang Hak Asasi Manusia
29 ayat 2, tentang kemerdekaan beragama dan beribadah
30 ayat 1, tentang hak dan kewajiban hankam
31ayat 1, tentang memperoleh pengajaran
32, tentang mengembangkan kebudayaan
33, tentang ekonomi
34, tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.
Pasal 28 A sampai dengan 28 J

10. Perlindungan dan penegakkan HAM sesuai dengan tujuan negara dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia

11. Komisi Nasional (Komnas) HAM :
a. Dasar hukum berdiri Komnas HAM
Keppres No 50 Tahun 1993
UU No 39 Tahun 1999 pasal 75 - 99
b. Tujuan dibentuk Komnas HAM adalah :
menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM
meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM
c. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan diresmikan
oleh Presiden, dengan masa jabatan 5 tahun.
d. Komnas HAM memiliki fungsi :
Pengkajian dan penelitian
Penyuluhan
Pemantauan
Mediasi

12. Pengadilan HAM
a. Dasar hukum pengadilan HAM adalah :
UU No 26 tahun 2000
UU No 39 tahun 1999 pasal 104
b. Kedudukan pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
peradilan umum
c. Kewenangan pengadilan HAM adalah mengadili pelanggaran HAM berat, yang
meliputi :
kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, etnis, agama.
Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil.
d. Hukum acara pengadilan HAM secara ringkas adalah :
penyelidikan oleh Komnas HAM
penyidikan oleh kejaksaan
penututan oleh kejaksaan
memutuskan perkara oleh pengadilan HAM

e. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan ke
Pengadilan HAM :
Kasus Tanjung Priuk
Kasus daerah Operasi Militer di Aceh
Kasus Timor Timur
f. Pengadilan HAM berwewenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat
yang terjadi sebelum berlakunya UU pengadilan HAM dengan usul dari DPR

13. Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat dilakukan melalui
cara :
a. memberikan laporan apabila terjadi pelanggaran HAM
b. mengajukan usul mengenai kebijakan HAM
c. melakukan penelitian, pendidikan, penyuluhan HAM
d. memberikan perlindungan, penegakan HAM sesuai kewenangannya

14. Sikap positip yang dapat dikembangkan antara lain :
a. menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
b. mengutamkan kewajiban daripada hak
c. berani membela kebenaran dan keadilan
d. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
e. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

15. Beberapa contoh contoh perbuatan perlindungan dan penegakkan HAM
a. bergaul tanpa membeda-bedakan
b. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
c. melaporkan kepada yang berwajib jika ada pelanggaran
d. menjaga ketertiban proses belajar mengajar
e. memperluas pengetahun HAM dengan mempelajarinya

16. Sebagai bangsa merdeka, Indonesia harus mempertahankan harga diri dan
martabat bangsa, seperti
a. tidak menindas bangsa lain
b. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
c. cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan

17. Piagam hak asasi manusia sedunia termuat dalam Universal Declaration of
Human Rights, disyahkan 10 Desember 1948 (hari HAM sedunia)

18. Peranan bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM di dunia antara lain :
a. Membantu perjuangan bangsa yang terjajah
b. Menjadi anggota organisasi internasional
c. Mengirimkan pasukan perdamaian dunia (pasukan garuda)
d. Meratifikasi piagam HAM

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi pribadi
(personal rights). Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah
hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, ulisan,
dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara
a. Lisan seperti pidato, orasi, dialog, diskusi
b. Tertulis sepert pamflet, petisi, surat, gambar, spanduk.
c. Cara lain seperti mogok makan, tutup mulut

3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki arti penting bagi pelaksanaan
hak asasi manusia yang lain. Hak asasi manusia akan dapat dilaksanakan
apabila ada kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

4. Tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum :
a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
b. Mewujudkan perlindungan hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan
kreatifitas warga negara
d. Menepatkan tanggung jawab sosial , tanpa mengabaikan kepentingan
perseorangan/kelompok

5. Landasan hukum kemerdekaan mengeluarkan pendapat :
a. Pasal 28 dan pasal 28 E UUD Negara RI Tahun 1945
b. UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum
c. UU No 40 tahun 1999 tentang Pers
d. UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
e. UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
f. Pasal 19 Piagam PBB tentang Hak Asasi (UDHR)

6. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :
a. Unjuk rasa (demonstrasi), adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan. Tulisan,
dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
b. Pawai, adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan
umum
c. Rapat Umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan
pendapat dengan tema tertentu
d. Mimbar Bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang
dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.

7. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilarang dilaksanakan
pada :
a. Tempat di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi
militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,
terminal angkutan darat, dan obyek penting nasional.
b. Pada hari besar nasional, seperti hari besar keagamaan, hari
kemerdekaan.

8. Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum :
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
b. Memperoleh perlindungan hukum

9. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat :
a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

10. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah :
a. Melindungi hak asasi manusia
b. Menghargai asas legalitas (hukum)
c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah
d. Menyelenggarakan pengamanan

11. Asas-asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum :
a. keseimbangan hak dan kewajiban
b. musyawarah mufakat
c. kepastian hukum dan keadilan
d. proposionalitas (seimbang)
e. manfaat

12. Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum :
a. Wajib meberitahukan secara tertulis kepada kepolisian
b. Pemberitahuan disampaiakan oleh orang yang bersangkutan, pemimpin atau
penanggung jawab kelompok
c. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan
dilakukan.

13. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara bebas
dan bertanggung jawab. Bebas memiliki arti warga negara memiliki
kebebasan dalam menyampaiakn pendapat, tanpa rasa takut, paksaan, ancaman
dari pihak lain. Bertanggung jawab berarti dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan. Kebebasan yang dimiliki bukan bebas tanpa batas,
tetapi dibatasi tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang lain,
masyarakat, bangsa dan negara.

14. Akibat pembatasan kemerdekaan menyampaikan pendapat, antara lain :
a. Muncul sikap tidak peduli masyarakat
b. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah
c. Terbentuk kekuasaan yang otoriter
d. Terhambat perkembangan demokrasi
e. Mematikan kreatifitas dan aspirasi rakyat
f. Menimbulkan kerawanan dan kerusuhan sosial

15. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, antara lain :
a. Menghormati pendapat orang lain
b. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain
c. Mengutamakan musyawarah mufakat
d. Menaati peraturan perundangan yang berlaku
e. Menyampaiakn kritik bersifat membangun
f. Mnggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyingung perasaan orang lain
g. Menjaga ketertiban dan keamanan
h. Tidak menggangu hak kebebasan orang lain
i. Menjaga persatuan dan kesatuan

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

1. Ideologi berasal dari kata idea (gagasan, cita-cita), dan logos
(pengetahuan). Ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan
sistematis mengenai suatu kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi sering
kali diartikan sama dengan pandangan hidup.Ideologi yang dianut oleh
suatu bangsa dapat menjadi dasar negara yang bersangkutan. Sebagai dasar
negara maka menjadi sumber dan cita-cita hukum dari organisasi negara.

2. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu memberi arah dan pedoman
bagi bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.

3. Perbandingan berbagai ideologi dunia :

"Liberalisme "Sosialisme "Pancasila "
"Berdasarkan paham "Berdasarkan ajaran "Bersumber pada tata "
"individualisme "Karl Marx "nilai budaya Indonesia"
"Mengutamakan hak "Mengutamakan "Keseimbangan hak dan "
"individu "kewajiban "kewajiban "
"Bersifat sekulerisme "Bersifat atheis "Berdasarkan ketuhanan "
" " "YME "
"Kapitalisme "Etatisme "Ekonomi berdasar "
" " "Kekeluargaan "
"Campur tangan negara "Negara mendominasi "Negara mengatur "
"sedikit "kehidupan "kehidupan secar "
" " "seimbang "

4. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara :
a. BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara
b. Panitia Kecil merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
c. PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang memuat Pancasila
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

5. Beberapa usulan rumusan dasar negara :
a. Muhammad Yamin, secara tertulis :
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan persatuan Indonesia
3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permsyawaratan perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Mr Soepomo
1) Persatuan/integralistik
2) Ketuhanan
3) Permusyawaratan/perwakilan
4) Kekeluargaan
5) Semangat kebudayaan

c. Ir Soekarno
1) Kebangsaan
2) Internasionalisme/kemanusiaan
3) Mufakat/demokrasi
4) Kesejahteraan sosial

d. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta :
1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk
- pemeluknya
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

e. Rumusan dasar Negara menurut Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 :
2) Peri-kemanusiaan
3) Kebangsaan
4) Kerakyatan
5) Keadilan sosial

6. Rumusan Pancasila yang sah dan benar yaitu sesuai denga rumusan dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

7. Kedudukan dan Fungsi Pancasila :
a. Dasar Negara, berfungsi sumber dari segala sumber hukum. Segala
peraturan
perundangan harus sesuai dengan Pancasila
b. Pandangan Hidup (way of life), berfungsi sebgai pedoman tingkah laku
manusia
dalam kehidupan sehari-hari.
c. Jiwa dan kepribadian, berfungsi membedakan bangsa Indonesia dengan
bangsa
lain.
d. Perjanjian luhur, yaitu telah disepakati menjelang dan sesudah
proklamasi
kemerdekaann oleh wakil bangsa Indonesia.
e. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan
Pancasila.
8. Sikap tanggung jawab warga negara terhadap Pancasila adalah mengamankan
dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

9. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Panacsila hendaknya dimulai sejak
dini dalam lingkungan keluarga.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

10. Ideologi berasal dari kata idea (gagasan, cita-cita), dan logos
(pengetahuan). Ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan
sistematis mengenai suatu kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi sering
kali diartikan sama dengan pandangan hidup.Ideologi yang dianut oleh
suatu bangsa dapat menjadi dasar negara yang bersangkutan. Sebagai dasar
negara maka menjadi sumber dan cita-cita hukum dari organisasi negara.

11. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu memberi arah dan pedoman
bagi bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.

12. Perbandingan berbagai ideologi dunia :

"Liberalisme "Sosialisme "Pancasila "
"Berdasarkan paham "Berdasarkan ajaran "Bersumber pada tata "
"individualisme "Karl Marx "nilai budaya Indonesia"
"Mengutamakan hak "Mengutamakan "Keseimbangan hak dan "
"individu "kewajiban "kewajiban "
"Bersifat sekulerisme "Bersifat atheis "Berdasarkan ketuhanan "
" " "YME "
"Kapitalisme "Etatisme "Ekonomi berdasar "
" " "Kekeluargaan "
"Campur tangan negara "Negara mendominasi "Negara mengatur "
"sedikit "kehidupan "kehidupan secar "
" " "seimbang "

13. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara :
a. BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara
b. Panitia Kecil merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
c. PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang memuat Pancasila
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

14. Beberapa usulan rumusan dasar negara :
a. Muhammad Yamin, secara tertulis :
7) Kebangsaan persatuan Indonesia
8) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
permsyawaratan perwakilan
10) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Mr Soepomo
6) Persatuan/integralistik
7) Ketuhanan
8) Permusyawaratan/perwakilan
9) Kekeluargaan
10) Semangat kebudayaan

c. Ir Soekarno
6) Kebangsaan
7) Internasionalisme/kemanusiaan
8) Mufakat/demokrasi
9) Kesejahteraan sosial

d. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta :
6) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk
- pemeluknya
7) Kemanusiaan yang adil dan beradab
8) Persatuan Indonesia
permusyawaratan/perwakilan
10) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

e. Rumusan dasar Negara menurut Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 :
7) Peri-kemanusiaan
8) Kebangsaan
9) Kerakyatan
10) Keadilan sosial

15. Rumusan Pancasila yang sah dan benar yaitu sesuai denga rumusan dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

16. Kedudukan dan Fungsi Pancasila :
a. Dasar Negara, berfungsi sumber dari segala sumber hukum. Segala
peraturan
perundangan harus sesuai dengan Pancasila
b. Pandangan Hidup (way of life), berfungsi sebgai pedoman tingkah laku
manusia
dalam kehidupan sehari-hari.
c. Jiwa dan kepribadian, berfungsi membedakan bangsa Indonesia dengan
bangsa
lain.
d. Perjanjian luhur, yaitu telah disepakati menjelang dan sesudah
proklamasi
kemerdekaann oleh wakil bangsa Indonesia.
e. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan
Pancasila.

17. Sikap tanggung jawab warga negara terhadap Pancasila adalah mengamankan
dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

18. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Panacsila hendaknya dimulai sejak
dini dalam lingkungan keluarga.

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

5. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan norma lain (agama,
susila, kesopanan) tidak dapat dipaksakan. Hukum bertujuan menciptakan
keamanan dan keadilan. Hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi.

6. Hukum dapat dibagi atas ;
a. Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga
berwewenang. Cohtoh UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll.
b. Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis,
tetapi hidup dan terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai
peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan
tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus.

7. Negara hukum (rechtstaats) yaitu negara dimana pemerintahannya
berdasarkan hukum. Prinsip/Azas negara hukum :
a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
c. Tidak ada diskriminasi hukum (kepastian hukum)

8. Prinsip-Prinsip Hukum Umum :
a. Peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar hukum bagi peraturan yang
lebih rendah
b. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
c. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tidak berlaku
(batal demi hukum)
d. Peraturan yang bersifat khusus mengabaikan peraturan yang bersifat
umum

9. Landasan pembinaan negara hukum adalah :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
b. Pasal 27 ayat 1, persamaan dan kewajiban menjunjung hukum dan
pemerintahan
c. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum

10. Perkembangan perubahan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia :

"TAP No XX/MPRS/1966"TAP No III/MPR/2000 "UU No 10 Tahun 2004 "
"UUD 1945 "UUD 1945 "UUD 1945 "
"Tap MPR "Tap MPR "UU/Perpu "
"UU/Perpu "UU "PP "
"PP "Perpu "Perpres "
"Keppres "PP "Perda "
"Peraturan Lainnya "Keppres " "
" "Perda " "

11. Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia ditegaskan dalam UU No 10
tahun 2004 :
a. UUD 1945
5. Ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI
6. MPR berwewenang mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1 UUD
1945)
7. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena memuat kaedah
fundamental seperti tujuan, dasar, cita-cita negara.
8. Bentuk negara kesatuan republik (pasal 1 ayat 1) tidak dapat diubah
(pasal 37 ayat 5)
9. Sistematika terdiri atas :
Pembukaan
Pasal-Pasal ( 21 Bab, 73 Pasal, 140 ayat, 3 Pasal Aturan
Peralihan, 2 Pasal aturan Tambahan)

b. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
5. DPR memegang kekuasaan membentuk UU (pasal 20 ayat 1)
6. Setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden
(pasal 20 ayat 2)
7. Dalam hal ihkwal kegentingan memaksa Presiden mengeluarkan perpu
(pasal 22 ayat 1)
8. Perpu harus disetujui DPR dalam sidang berikutnya, jika disetujui
menjadi UU sedangkan jika tidak disetujui harus dicabut (pasal 22
ayat 2 dan 3)
c. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Presiden menetapkan PP untuk melaksanakan UU (pasal 5 ayat 2)

d. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Perpres ditetapkan oleh Presiden untuk melakanakan UUD 1945, UU,
atau Perpu untuk keperluan tertentu.

e. Peraturan Daerah
5. Perda ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah dan
DPRD (pasal 18 ayat 6)

12. Proses pembuatan Undang-Undang :
a. DPR, DPD, atau Presiden berhak mengajukan RUU
b. Pembahasan RUU oleh DPR bersama Presiden yang terdiri atas 2 tingkat
:
Tingkat I : dilaksnakan dalan Rapat Komisi, Rapat Badan
Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus
Tingkat II : Pengambilan keputusan dalan rapat paripurna DPR
c. RUU disetujui bersama Presiden dan DPR
d. Pengesahan RUU oleh Presiden
e. Pengundangan UU dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara

13. Manfaat mematuhi hukum di sekolah yaitu menciptakan suasana belajar
mengajar yang aman dan tertib.

BUDAYA DEMOKRASI

1. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos
(pemerintahan). Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk
rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti
demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi :
a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
c. Supremasi hukum

3. Ciri-ciri negara demokrasi, meliputi :
a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat
b. Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)

4. Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas :
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung

5. Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara (sistem
pemerintahan)terbagi atas :
a. Demokrasi Parlementer, bercirikan :
Tanggung jawab pemerintahan di tangan kabinet (menteri)
Kabinet dipimpin perdanan menteri dan bertanggung jawab kepada
parlemen (DPR)
Kedudukan kabinat dibawah dan tergantung parlemen
Berlaku dalam negara republik atau monarkhi konstitusional
b. Demokrasi Presidensial, bercirikan :
Tanggung jawab pemerintahan ditangan Presiden
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan

6. Perkembangan demokrasi di Indonesia :
a. Tahun 1945 – 1949
Berlaku UUD 1945
Sistem demokrasi Parlementer dengan Maklumat Pemerintah tanggal
14 November 1945
b. Tahun 1949 – 1959
Berlaku Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950) dan
UUD Sementara 1950 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Sistem demokrasi parlementer (liberal)
Akibat yang ditimbulkan :
o Partai politik mengutamakan kepentingan golongan
o Pemerintahan (kabinet) silih berganti dalam waktu singkat
o Kehidupan politik tidak stabil
o Pembangunan terhambat
c. Tahun 1959 – 1965 (orde lama)
Berlaku UUD 1945
Sistem demokrasi terpimpin
Penyimpangan yang terjadi :
o Pengangkatan Presiden seumur hidup
o Rangkap jabatan, menteri sekaligus anggota MPRS dan DPR
o Pembubaran partai politik
d. Tahun 1965 – 1998
Berlaku UUD 1945
Sistem demokrasi Pancasila
Penyimpangan yang terjadi :
o Kekuasaan Presiden sangat besar
o Terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme.
e. Tahun 1998 – sekarang
Berlaku UUD 1945
Sistem demokrasi Pancasila

7. Landasan hukum demokrasi Pancasila :
a. Pancasila sila keempat
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : negara berkedaulatan rakyat
c. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan
sesuai UUD.

8. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui
musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan
pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang
telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi
musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan
kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat.

9. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut :
a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui
hikmat kebijaksanaan.
c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat
dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kepentingan rakyat.
d. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

10. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila memperhatikan hal
berikut :
a. Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat
b. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara
terbayak (voting).

11. Mufakat tidak tercapai apabila :
a. Terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat didekatkan lagi
b. Musyawarah dibatasi oleh waktu

12. Proses dan mekanisme permusyawaratan harus memiliki unsur-unsur :
a. Kejelasan masalah
b. Berkembang pendapat dengan alasan yang baik
c. Cenderung bersepakat
d. Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab
e. Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan.

13. Nilai lebih (keunggulan) demokrasi Pancasila adalah Adanya penghargaan
terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Karena tidak mengenal
dominasi mayoritas (kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan
mengabaikan kelompok kecil) ataupun tirani minoritas (kelompok kecil
menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar)
14. Nilai lebih musyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan
rasa saling menghormati, sehingga pelaksanaan keputusan mudah dan
didukung seluruh anggota.

15. Demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak
langsung (perwakilan). Sesuai sila ke-4 Pancasila maka Indonesia menganut
demokrasi perwakilan artinya rakyat dalam menjalankan kekuasaannya
dilakukan melalui sistem perwakilan.

16. Lembaga perwakilan rakyat, terdiri atas :
a. MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibukota negara.
b. DPR berkedudukan di ibukota negara
c. DPRD Tingkat I, berkedudukan di propinsi
d. DPRD tingkat II, berkedudukan di kabupaten/kotamadya.

17. Contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain :
a. Pemilihan Presiden secara langsung atau oleh MPR
b. Pemilihan Gubernur oleh DPRD Tk I, kemudian diangkat oleh Presiden
melalui Mendagri
c. Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan
d. Pemilihan kepala desa secara langsung
e. Pemilihan ketua OSIS secara langsung atau perwakilan

18. Sikap yang diharapkan dalam musyawarah :
a. Mengutamakan kepentingan rakyat dan persatuan kesatuan
b. Diliputi semangat kekeluargaan
c. Menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat
d. Tidak memaksakan kehendak
e. Menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur
f. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan

19. Perwujudan demokrasi Pancasila dalam berbagai kehidupan
a. Keluarga
Masalah keluarga dibahas secara musyawarah mufakat
Menghormati pendapat anggota keluarga
Mengakui perbedaan yang ada
b. Sekolah
Menghormati pendapat teman
Berani menyampaikan gagasan datau pendapat
Pemilihan ketua kelas atau OSIS
c. Masyarakat
Pemilihan kepala desa atau ketua RW/RT
Rembug desa (musyarawah desa) menyangku pembangunan desa
d. Bangsa dan negara
Pemilihan presiden
Sidang umum MPR/DPR
Pemilu lima tahun sekali

KEDAULATAN RAKYAT

1. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan
terbagi atas :
a. Kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah (negara) berhak mengatur segala
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya,
tanpa campur tangan negara lain.
b. Kedaulatan keluar yaitu negara berhak mengdakan hubungan kerjasama
dengan negara lain, guna kepentingan bangsa dan negara.

2. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Negara merupakan
organisasi suatu bangsa. Syarat berdiri suatu negara meliputi :
a. Memiliki rakyat
b. Memiliki wilayah
c. Ada pemerintahan yang berdaulat
d. Adanya pengakuan dari negara lain
Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak), sedangkan syarat
keempat syarat de jure (hukum internasional).

3. Sifat kedaulatan, yaitu :
a. Permanen, berarti kedaulatan akan tetap ada selama negara berdiri
b. Asli, berarti tidak bersumber pada kekuasaan yang lebih tinggi
c. Bulat, berarti tidak terbagi-bagi
d. Tak terbatas (mutlak), berarti memiliki kekuasaan tak terbatas.

4. Teoti kedaulatan terbagi atas :
a. Kedaulatan Tuhan, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ditangan
Tuhan.
b. Kedaulatan Negara, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan negara.
c. Kedaulatan Raja, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan raja.
d. Kedaulatan Rakyat, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.
e. Kedaulatan Hukum, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan hukum.

5. Pemerintahan dalam kedaulatan Tuhan, negara, dan raja memiliki sifat
sewenang-wenang (absolut). Sedangkan pemerintahan dalam kedaulatan rakyat
dan hukum kekuasaannya dibatasi undang-undang.

6. Negara penganut kedaulatan rakyat memiliki sistem pemerintahan
demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratein
(pemerintahan), sehingga demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan
untuk rakyat.

7. Azas/prinsip negara demokrasi meliputi :
a. Partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan
b. Perlindungan hak asasi manusia

8. Ciri-ciri negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat, meliputi :
a. Adanya lembaga perwakilan rakyat
b. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Adanya lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (UUD)

9. Negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi
yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia
menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945 :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (IV)
b. Pasal 1 ayat 2, berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD".
c. UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD
d. UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
e. UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
f. UU No 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
g. UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

10. Kekuasan pemerintahan dalam negara, digolongkan atas :
a. Legislatif, yaitu pembuat undang-undang, dipegang oleh DPR (pasal 20
ayat1)
b. Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, dipegang oleh Presiden
(pasal 4 ayat 1)
c. Yudikatif (kehakiman), yaitu pengawas undang-undang, dipegang oleh MA
(pasal 24 ayat 2) dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24 C ayat 1)

11. Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR)
a. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara
b. Tugas dan wewenang (Pasal 3 UUD 1945) yaitu :
Merubah dan menetapkan UUD
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD
c. Keanggotaan MPR :
Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
masa jabatan anggota 5 tahun
Alat kelengkapan terdiri atas :
Pimpinan MPR ayitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua
Badan Pekerja MPR
Komisi
d. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun (pasal 2 ayat 2), dan
di ibukota negara (pasal 2 ayat 3). Jenis sidang MPR terdiri atas :
Sidang Umum, yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa
jabatan MPR
Sidang Istimewa, yaitu rapat peripurna yang dilaksanakan diluar
kedua sidang di atas dan dilaksanakan kapan saja.
e. Putusan MPR terbagi atas :
Keputusan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum
mengikat ke dalam majelis.
Ketetapan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum
mengikat ke dalam dan keluar majelis.
Perubahan dan Penetapan UUD, yang memiliki kekuatan hukum sebagai
UUD
f. Jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam siding (quorum) :
Sidang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden paling
sedikit ¾ dari jumlah anngota , dan disetujui paling sedikit 2/3
jumlah anggota yang hadir (pasal 7 B ayat 7)
Sidang merubah dan menetapkan UUD paling sedikit 2/3 dari jumlah
anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir (pasal 37)

12. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Kedudukan sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang (legislatif)
b. Keanggotaan DPR :
Jumlah anggota 550 orang
Diipilih melalui pemilu
Masa jabatan 5 tahun
c. Fungsi DPR
Legislasi, yaitu menetapkan UU bersama Presiden
Anggaran, yaitu menetapkan APBN
Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh
Presiden
d. Tugas dan wewenang DPR :
Membentuk UU bersama Presiden
Membahas dan memberikan persetujuan atas perpu
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pengangkatan duta dan
konsul, pemberian amnesti dan abolisi,
Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
Memilih anggota BPK
Memilih 3 anggota Mahkamah Konstitusi
Memilih anggota Mahkamah Agung dari usulan Komisi Yudisial
e. Hak DPR
Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan tertentu
Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah
yang diduga bertentangan dengan hukum
Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan
usul mengenai kebijakan pemerintah

f. Alat Kelengkapan DPR yaitu Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi
, Badan Legislas, Panitia Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan
Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus
g. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun

13. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
a. Kedudukan sebagai lembaga negara perwakilan daerah
b. Keanggotaan DPD :
Jumlah anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR
Anggota dari setiap provinsi sebanyak 4 orang
Dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Masa jabatan anggota 5 tahun
Anggota bertempat tinggal di daerah pemilihan
c. Tugas dan wewenang (pasal 22 D) :
Mengajukan RUU berkaitan otonomi daerah
Ikut membahas RUU berkaiatan otonomi daerah
Mengawasi pelaksanaan UU berkaitan otonomi daerah
d. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

14. Presiden
a. Kedudukan Presiden yaitu :
Kepala Negara (pasal 10 sd 15 UUD 1945)
Kepala Pemerintahan (pasal 4 sd 9 UUD 1945
b. Tugas dan Wewenang sebagai Kepala Negara :
Pemegang keuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10)
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain, dengan persetujuan DPR (pasal 11)
Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
Mengangkat duta dan konsul (pasal 13)
Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA (pasal
14 ayat 1)
Memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14
ayat 2)
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain sesuai UU
(pasal 15)
c. Tugas dan wewenang sebagai Kepala Pemerintahan
Pemegang kekuasan pemerintahan (eksekutif/pasal 4 ayat 1)
Mengajukan RUU (pasal 5 ayat 1)
Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
Mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17)
Mengajukan RAPBN (pasal 23)
d. Presiden dan wakil Presiden secara berpasangan dipilih oleh rakyat
melalui pemilu
e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan lagi.
f. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6)
WNI sejak kelahirannya
Tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain
Tidak pernah mengkhianati negara
Mampu secara rohani dan jasmani
Pendidikan serendah-rendahnya SLTA
g. Presiden dan Wakil Presiden berakhir masa jabatan karena :
Berakhir masa jabatan
Mangkat
Tidak mampu menjalankan kewajiban
Diberhentikan oleh MPR

15. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
a. Kedudukan sebagai lembaga Negara pemeriksa keuangan negara
b. Tugas adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
Anggota dipilih DPR dengan pertimbangan DPD, dan diresmikan
Presiden

16. Mahkamah Agung (MA)
a. Kedudukan sebagai salah lembaga negara pemegang kekuasaan
kehakiman.(yudikatif)
b. Tugas dan wewenang :
Mengadili perkara tingkat kasasi
Menguji peraturan perundangan di bawah UU
Memberi pertimbangan atas grasi dan rehabilitasi kepada Presiden
c. Angota MA (hakim Agung) dipilih oleh DPR atas usul Komisi Yudisial

17. Mahkamah Konstitusi (MK)
a. Kedudukan sebagai salah satu lembaga megara pelaksana kekuasaan
kehakiman
Menguji UU terhadap UUD
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai UUD
Memutus pembubaran partai politik
Memutus sengketa hasil pemilu
Memutus pendapat DPR tentang Presiden dan atau Wakil Preiden
melanggar UUD
c. Anggota berjumlah 9 orang hakim konstitusi,yang diajukan Presiden
sebanyak 3 orang, MA sebanyak 3 orang, dan DPR sebanyak 3 orang.

18. Komisi Yudisial
a. Kedudukan sebagai lembaga Negara
Usul pengangkatan hakim agung (angggota MA) kepada DPR
Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim
c. Anggota diusulkan DPR dang diangkat oleh Presiden

KEDAULATAN RAKYAT

19. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan
terbagi atas :
a. Kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah (negara) berhak mengatur segala
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya,
tanpa campur tangan negara lain.
b. Kedaulatan keluar yaitu negara berhak mengdakan hubungan kerjasama
dengan negara lain, guna kepentingan bangsa dan negara.

20. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Negara merupakan
organisasi suatu bangsa. Syarat berdiri suatu negara meliputi :
a. Memiliki rakyat
b. Memiliki wilayah
Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak), sedangkan syarat
keempat syarat de jure (hukum internasional).

21. Sifat kedaulatan, yaitu :
a. Permanen, berarti kedaulatan akan tetap ada selama negara berdiri
b. Asli, berarti tidak bersumber pada kekuasaan yang lebih tinggi
c. Bulat, berarti tidak terbagi-bagi
d. Tak terbatas (mutlak), berarti memiliki kekuasaan tak terbatas.

22. Teoti kedaulatan terbagi atas :
a. Kedaulatan Tuhan, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ditangan
Tuhan.
b. Kedaulatan Negara, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan negara.
c. Kedaulatan Raja, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan raja.
d. Kedaulatan Rakyat, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.
e. Kedaulatan Hukum, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan hukum.

23. Pemerintahan dalam kedaulatan Tuhan, negara, dan raja memiliki sifat
sewenang-wenang (absolut). Sedangkan pemerintahan dalam kedaulatan rakyat
dan hukum kekuasaannya dibatasi undang-undang.

24. Negara penganut kedaulatan rakyat memiliki sistem pemerintahan
demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratein
(pemerintahan), sehingga demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan
untuk rakyat.

25. Azas/prinsip negara demokrasi meliputi :
a. Partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan
b. Perlindungan hak asasi manusia

26. Ciri-ciri negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat, meliputi :
a. Adanya lembaga perwakilan rakyat
b. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Adanya lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (UUD)

27. Negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi
yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia
menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945 :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (IV)
b. Pasal 1 ayat 2, berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD".
c. UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD
d. UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
e. UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
f. UU No 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
g. UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

28. Kekuasan pemerintahan dalam negara, digolongkan atas :
a. Legislatif, yaitu pembuat undang-undang, dipegang oleh DPR (pasal 20
ayat1)
b. Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, dipegang oleh Presiden
(pasal 4 ayat 1)
c. Yudikatif (kehakiman), yaitu pengawas undang-undang, dipegang oleh MA
(pasal 24 ayat 2) dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24 C ayat 1)

29. Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR)
a. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara
b. Tugas dan wewenang (Pasal 3 UUD 1945) yaitu :
Merubah dan menetapkan UUD
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD
c. Keanggotaan MPR :
Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
masa jabatan anggota 5 tahun
Alat kelengkapan terdiri atas :
Pimpinan MPR ayitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua
Badan Pekerja MPR
Komisi
d. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun (pasal 2 ayat 2), dan
di ibukota negara (pasal 2 ayat 3). Jenis sidang MPR terdiri atas :
Sidang Umum, yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa
jabatan MPR
Sidang Istimewa, yaitu rapat peripurna yang dilaksanakan diluar
kedua sidang di atas dan dilaksanakan kapan saja.
e. Putusan MPR terbagi atas :
Keputusan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum
mengikat ke dalam majelis.
Ketetapan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum
mengikat ke dalam dan keluar majelis.
Perubahan dan Penetapan UUD, yang memiliki kekuatan hukum sebagai
UUD
f. Jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam siding (quorum) :
Sidang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden paling
sedikit ¾ dari jumlah anngota , dan disetujui paling sedikit 2/3
jumlah anggota yang hadir (pasal 7 B ayat 7)
Sidang merubah dan menetapkan UUD paling sedikit 2/3 dari jumlah
anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir (pasal 37)

30. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Kedudukan sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang (legislatif)
b. Keanggotaan DPR :
Jumlah anggota 550 orang
Diipilih melalui pemilu
Masa jabatan 5 tahun
c. Fungsi DPR
Legislasi, yaitu menetapkan UU bersama Presiden
Anggaran, yaitu menetapkan APBN
Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh
Presiden
d. Tugas dan wewenang DPR :
Membentuk UU bersama Presiden
Membahas dan memberikan persetujuan atas perpu
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pengangkatan duta dan
konsul, pemberian amnesti dan abolisi,
Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
Memilih anggota BPK
Memilih anggota Mahkamah Agung dari usulan Komisi Yudisial
e. Hak DPR
Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan tertentu
Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah
yang diduga bertentangan dengan hukum
Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan
usul mengenai kebijakan pemerintah

f. Alat Kelengkapan DPR yaitu Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi
, Badan Legislas, Panitia Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan
Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus
g. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun

31. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
a. Kedudukan sebagai lembaga negara perwakilan daerah
b. Keanggotaan DPD :
Jumlah anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR
Anggota dari setiap provinsi sebanyak 4 orang
Dipilih oleh rakyat melalui pemilu
Masa jabatan anggota 5 tahun
Anggota bertempat tinggal di daerah pemilihan
c. Tugas dan wewenang (pasal 22 D) :
Mengajukan RUU berkaitan otonomi daerah
Ikut membahas RUU berkaiatan otonomi daerah
Mengawasi pelaksanaan UU berkaitan otonomi daerah
d. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

32. Presiden
a. Kedudukan Presiden yaitu :
Kepala Negara (pasal 10 sd 15 UUD 1945)
Kepala Pemerintahan (pasal 4 sd 9 UUD 1945
b. Tugas dan Wewenang sebagai Kepala Negara :
Pemegang keuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10)
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain, dengan persetujuan DPR (pasal 11)
Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
Mengangkat duta dan konsul (pasal 13)
Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA (pasal
14 ayat 1)
Memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14
ayat 2)
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain sesuai UU
(pasal 15)
c. Tugas dan wewenang sebagai Kepala Pemerintahan
Pemegang kekuasan pemerintahan (eksekutif/pasal 4 ayat 1)
Mengajukan RUU (pasal 5 ayat 1)
Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
Mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17)
Mengajukan RAPBN (pasal 23)
d. Presiden dan wakil Presiden secara berpasangan dipilih oleh rakyat
melalui pemilu
e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan lagi.
f. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6)
WNI sejak kelahirannya
Tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain
Tidak pernah mengkhianati negara
Mampu secara rohani dan jasmani
Pendidikan serendah-rendahnya SLTA
g. Presiden dan Wakil Presiden berakhir masa jabatan karena :
Berakhir masa jabatan
Mangkat
Tidak mampu menjalankan kewajiban
Diberhentikan oleh MPR

33. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
a. Kedudukan sebagai lembaga Negara pemeriksa keuangan negara
b. Tugas adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
Anggota dipilih DPR dengan pertimbangan DPD, dan diresmikan
Presiden

34. Mahkamah Agung (MA)
a. Kedudukan sebagai salah lembaga negara pemegang kekuasaan
kehakiman.(yudikatif)
Mengadili perkara tingkat kasasi
Menguji peraturan perundangan di bawah UU
Memberi pertimbangan atas grasi dan rehabilitasi kepada Presiden
c. Angota MA (hakim Agung) dipilih oleh DPR atas usul Komisi Yudisial

35. Mahkamah Konstitusi (MK)
a. Kedudukan sebagai salah satu lembaga megara pelaksana kekuasaan
kehakiman
Menguji UU terhadap UUD
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai UUD
Memutus pembubaran partai politik
Memutus sengketa hasil pemilu
Memutus pendapat DPR tentang Presiden dan atau Wakil Preiden
melanggar UUD
c. Anggota berjumlah 9 orang hakim konstitusi,yang diajukan Presiden
sebanyak 3 orang, MA sebanyak 3 orang, dan DPR sebanyak 3 orang.

36. Komisi Yudisial
a. Kedudukan sebagai lembaga Negara
Usul pengangkatan hakim agung (angggota MA) kepada DPR
Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim
c. Anggota diusulkan DPR dang diangkat oleh Presiden

PEMBELAAN NEGARA

1. Istilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state
(Inggris), etat (Perancis). Negara merupakan organisasi suatu bangsa.

2. Unsur berdiri suatu negara meliputi empat unsur :
a. Memiliki rakyat
b. Memiliki wilayah
Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak) disebut juga unsur
konstitutif, sedangkan syarat keempat syarat de jure (hukum
internasional) atau unsur deklaratif.

3. Tujuan Negara menunjukkan cita-cita, sedangkan fungsi Negara adalah
pelaksanaan dari tujuan Negara.

4. Fungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi :
a. Melaksanakan penertiban
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
c. Fungsi pertahanan
d. Menegakan keadilan

5. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV,
yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Melaksanakan ketertiban dunia

6. Penduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia
untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari WNI dan WNA.

7. Warga negara Indonesia yaitu orang Indonesia asli dan bangsa lain yang
disahkan oleh undang-undang (pasal 26 ayat 1).

8. Azas kewarganegaraan, terdiri atas :
a. Isu Soli, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat
kelahiran.
b. Isu Sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
Apatride yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Bipatride yaitu seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

9. Bela negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga
negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan RI yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara.

10. Pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.

11. Landasan hukum pembelaan negara :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1
c. Tap No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
d. Tap No VII tentang Peran TNI dan Polri
e. UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

12. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta
(Sishanrata) artinya melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya
nasional, sarana dan prasarana, dan seluruh wilayah sebagai satu
kesatuan.

13. Komponen Pertahanan Negara
a. Komponen Utama , yaitu TNI
b. Komponen Cadangan, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan
untuk digunakan, seperti pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll.
c. Komponen Pendukung, yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain.

14. Ancaman terhadap bangsa dan Negara :
a. Ancaman militer dalam bentuk :
Agresi, berupa penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan
negara, seperti kegiatan invasi, bombardemen, blokade, dll.
Pelanggaran wilayah
Spionase
Sabotase
Aksi teror
Pemberontakan bersenjata
Perang saudara
b. Ancaman nonmiliter, seperti :
Ancaman terhadap ideologi Pnacasila
Ancaman terhadap budaya
Ancaman terhadap ekonomi
Dampak globalisasi

15. Bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara, melalui :
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
d. Pengabdian sesuai profesi

16. TNI merupakan alat pertahanan negara, bertugas :
a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
c. Melaksanakan operasi militer selain perang
d. Ikutaktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia

17. Polri merupakan alat keamanan negara bertugas :
a. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OTONOMI DAERAH

1. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan.

2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan RI.

3. Daerah otonom meliputi Provinsi, Kabupaten/kota, dan Desa
4. Landasan hukum Otonomi daerah diatur dalam :
a. UUD 1945 pasal 18
b. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Prinsip/azas pemerintahan daerah :
a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengartur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam kerangka NKRI
b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di
bawahnya.
c. Tugas pembantuan adalah penugasan kepada daerah untuk membantu tugas
tertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskan

6. Tujuan pemberian otonomi daerah :
a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan
c. memelihara hubungan yang serasi antar pusat dan daerah

7. Kewenangan Pemerintah Pusat, mencakup bidang :
a. Politik Luar Negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Peradilan (Yustisi)
e. Moneter dan Fiskal Nasional (pajak)
f. Agama

8. Kewenangan daerah mencakup bidang antara lain bidang :
a. Pendidikan dan Kebudayaan
b. Kesehatan
c. Perhubungan
d. Pertanian dan Perikanan
e. Pekerjaan Umum
f. Perdagangan
g. Kesejahteraan Sosial
h. Dan sebagainya.

9. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan di tingkat Kabupaten/kota.
10. Beberapa pengertian pemerintahan :
a. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan para menteri
b. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD
c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur (provinsi),atau Bupati (kabupaten)
atau Walikota (kota) dan perangkat daerah
d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangakat Desa
11. Kedudukan Gubernur/Bupati/Walikota :
a. Kepala Daerah (dipilih rakyat, kepala pemerintah daerah)
b. Kepala Wilayah (dilantik Presiden, bawahan Presiden)

12. Beberapa hal mengenai kepala daerah :
a. Kepala Daerah dibantu 1 (satu) wakil kepala daerah.
b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh rakyat melalui
Pemilu secara berpasangan
c. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD

13. DPRD meliputi :
a. DPRD Provinsi di tingkat Provinsi
b. DPRD Kabupaten di tingkat Kabupoaten
c. DPRD Kota di tingkat Kota

14. Fungsi dan Tugas DPRD antara lain :
a. Fungsi Anggaran yaitu menetapkan APBD bersama kepala daerah
b. Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda) bersama kepala
daerah
c. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pemerintah daerah oleh kepala daerah

15. Hak DPRD meliputi :
a. Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai
kebijakan daerah
b. Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan daerah yang
diduga bertentangan dengan hukum
c. Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan usul
mengenai kebijakan daerah.

16. Anggota DPRD :
a. Anggota dipilih oleh rakyat melalui pemilu
b. Jumlah anggota DPRD Provinsi adalah 35 - 100 orang
c. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 25 - 45 orang.
d. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun.

17. Alat kelengakapn DPRD :
a. Pimpinan
b. Komisi
c. Panitia Musyawarah
d. Panitia Anggaran
e. Badan Kehormatan

18. Kebijakan publik adalah kebijakan pembangunan dalam bentuk peraturan
perundangan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani
berbagai kepentingan masyarakat umum (publik)

19. Akibat negatif masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik :
a. tidak sesuai aspirasi masyarakat
b. kurang mencerminkan rasa keadilan
c. kebijakan kurang menyeluruh
d. masyarakat apatis (masa bodoh) dan tidak mentaati
e. dukungan masyarakat kecil

20. Akibat positif partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik :
a. sesuai aspirasi masyarakat
b. lebih mencerminkan rasa keadilan
c. kebijakan lebih menyeluruh
d. masyarakat lebih optimis dan mentaati
e. masyarakat mendukung

21. Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik :
a. menyampaikan usul dan saran
b. mendukung pelaksanaannya
c. mendiskusikan rancangan kebijakan public
d. memberikan dorongan moril

GLOBALISASI

1. Beberapa pengertian globalisasi :
a. Suatu proses yang dimana batas-batas negara tidak ada dan tidak
penting lagi dalam kehidupan social (Michael Haralambas dan Martin
Holborn)
b. Terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di
seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama.

2. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan iptek dan komunikasi
yang cepat.

3. Arti penting globalisasi bagi Indonesia :
a. Sebagai negara berkembang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan
negara lain.
b. Globalisasi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat
c. Meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia.

4. Indonesia dalam pergaulan internasioan bersikap terbuka terhadap
pergaulan internasional. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif.
Bebas artinya bebas menentukan nasib sendiri, tidak memihak. Aktif
berarti ikut serta mewujudkan perdamaian dunia.

5. Landasan politik luar negeri Indonesia termuat dalam :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV.
b. Pasal 11, 12, dan 13 UUD 1945
c. UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

6. Tujuan politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan
nasional Indonesia.

7. Klasifikasi kerjasama antar bangsa dikelompokkan berdasarkan :
a. Jumlah Negara, yaitu :
Bilateral, yaitu kerjasama dua negara
Multilateral, yaitu kerjasama lebih dari dua negara
b. Wilayah Negara, yaitu :
Regional, yaitu kerjasama beberapa Negara dalam satu wilayah
tertentu seperti ASEAN, Uni Eropa
Internasional, yaitu kerjasama beberapa Negara tanpa dibatasi
wilayah tertentu
c. Bidang kerjasama, yaitu :
Ekonomi, seperti APEC, Bank Dunia
Social budaya, seperti WHO, UNESCO
Pertahanan keamanan, seperti NATO

8. Dampak positif glibalisasi dalam berbagai bidang seperti :
a. Bidang Politik antara lain:
Berkembang paham demokrasi, hak asasi manusia, persamaan derajat
Penerapan prinsip-prinsip negara hukum
b. Bidang Ekonomi antara lain :
Peningkatan eksport dan import barang
Penanaman modal bagi investasi di Indonesia
c. Bidang Sosial Budaya antara lain :
Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
Sikap disiplin, etos kerja, profesional, dan sebagainya
d. Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain :
Penggunaan teknologi pertahanan
Radar pertahanan dan keamanan

9. Dampak negatif globalisasi dalam berbagai bidang seperti :
a. Bidang Politik, antara lain :
Berkembang paham liberalisme, komunisme
Campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri
b. Bidang Ekonomi, antara lain :
Kekuatan ekonomi kapitalisme mendesak ekonomi nasional
Meningkatnya kesenjangan ekonomi
Produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produksi negara
lain
c. Bidang Sosial Budaya antara lain :
Muncul budaya pergaulan bebas
Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang
Budaya minuman keras
Sikap hedonisme, konsumtif
Nilai kepribadian dan budaya bangsa hilang
d. Bidang Pertahanan dan Keamanan, antara lain :
Kejahatan internasional
Tindakan terorisme
Pencurian kekayaan laut oleh nelayan asing

10. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi antara lain :
a. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha
budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli (daerah)
yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di
seluruh Indonesia merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan asing yang
dapat memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat
kemanusiaan kita terima apabila tidak bertentangan dengan kepribadian
bangsa dan Pancasila.
b. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia
c. Bangga terhadap produksi dalam negari
d. Cinta tanah air dan bangsa
e. Rela berkorban demi bangsa dan negara
f. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
g. Melestarikan budaya nasional, waspada terhadap pengaruh budaya luar

PRESTASI DIRI

1. Prestasi diri berarti hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau
diusahakan. Prestasi diri menggambarkan hasil yang diperoleh seseorang
dari satu waktu tertentu yang menunjukkan perubahan kemajuan.

2. Prestasi diri merupakan perwujudan dari potensi diri seseorang. Potensi
diri diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang baik sudah
atau belum nyata yang dapat digunakan dalam pembangunan dirinya.

3. Potensi diri dapat dikelompokkan atas :
a. Potensi fisik, seperti kekuatan dan bentuk tubuh, kesehatan
b. Potensi non fisik, seperti kecerdasan, kepribadian, sikap.

4. Faktor yang mempengaruhi prestasi diri :
a. Faktor dari dalam (internal), seperti :
Keterbatasan kecerdasan
Kondisi fisik yang kurang (cacad)
Ketidakmampuan mengendalikan emosi
Malas, tidak disiplin
b. Faktor dari luar (eksternal), seperti :
Lingkungan Keluarga, seperti keharmonisan , kekeluargaan
Lingkungan Masyarakat, seperti ketertiban, norma, disiplin
Lingkungan Alam, seperti cuaca, makanan

5. Keunggulan suatu bangsa dipengaruhi oleh prestasi diri yang diperoleh
warga negaranya. Semakin tinggi prestasi diri warga negara, maka semakin
tinggi pula kemajuan dan keunggulan bangsa. Bangsa yang unggul ditentukan
oleh kualitas sumber daya manusianya.

6. Pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus, menuju pada kemajuan
dan perbaikan ke arah tujuan bersama.

7. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkelanjutan meliputi seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosbud,
hankam)

8. Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia yang berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional.

9. Keseluruhan semangat, arah, gerak pembangunan merupakan pengamalan
Pancasila.

10. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
11. Hakekat pembangunan nasional adalah :
a. Pembangunan manusia seutuhnya, meliputi material dan spiritual.
b. Pembangunan seluruh masyarakat, berarti merata di seluruh wilayah dan
lapisan masyarakat.

12. Modal dasar pembangunan nasional :
a. Kemerdekaan dan kedaulatan negara
b. Wilayah yang luas
c. Kekayaan alam yang melimpah
d. Jumlah penduduk yang besar
e. Potensi dan kekuatan efektif bangsa
f. Persatuan dan kesatuan
g. Rohaniah dan Mental
h. Budaya bangsa

13. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap pembangunan :
a. Kependudukan dan sosial budaya
b. Wilayah kepulauan dan kelautan
c. Sumber daya alam
d. Sumber daya manusia
e. Disiplin nasional
f. Manajemen nasional
g. Perkembangan regional, globalisasi, tatanan internasional
h. Kemungkinan pengembangan

14. Pembangunan nasional adalah dari, oleh, untuk rakyat. Pembangunan
dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah
pelaku utama (subyek) pembangunan. Pemerintah bertugas mengarahkan,
membimbing, menciptakan suasan penunjang

15. Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan
sikap mental, tekad, disiplin penyelenggara negara.

16. Peran siswa dalam pembangunan adalah belajar dengan giat.

Rangkuman PKN SMP

Recommend Documents