BAB 2 Pengantar pemeriksaan keuangan negara ( Dasar hukum, Kerangka institusional dan Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN)
Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara
Pemeriksaan keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengertian tersebut pada intinya menjelaskan empat hal yakni proses pemeriksaan, karakteristik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan objek pemeriksaan.
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Lantas apa yang dimaksud dengan pengelolaan dan tanggung jawab. Menurut undang-undang, pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ini diwujudkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi pengertian pengelolaan keuangan negara lebih ke arah proses manajemen, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara menitikberatkan pada kewajiban melaksanakan sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang ada.
Jenis dan Karakteristik Pemeriksaan Keuangan Negara
Pemeriksaan keuangan
Pengertian pemeriksaan keuangan
Secara sederhana pemeriksaan keuangan diartikan sebagai pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperiksa adalah laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan pemerintah. Opini tersebut dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang intinya menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diperiksa telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan kinerja
Pengertian pemeriksaan kinerja
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas. Selain itu pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga perlu dilaksanakan dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja.
Tujuan pemeriksaan kinerja
Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk menilai apakah entitas atau organisasi menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tujuan lebih lanjut dari pemeriksaan kinerja ini adalah untuk mendorong ke arah perbaikan sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh INTOSAI karena pemeriksaan jenis ini menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pengertian pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Pemeriksaan ini dapat bersifat eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini antara lain meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal.
Pengertian dan Arti Pentingnya Standar Pemeriksaan
Standar audit yang diterbitkan oleh organisasi audit tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian pada dasarnya standar audit yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi audit tersebut memuat tiga hal utama yang sama, yaitu :
Standar Umum, yang mengatur mengenai persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh pemeriksa.
Standar Pekerjaan Lapangan, yang mengatur mengenai bukti audit serta kegiatan audit di lapangan.
Standar Pelaporan, yang mengatur mengenai pelaporan hasil pelaksanaan audit.
Pentingnya Standar Pemeriksaan Sebagai suatu pedoman atau panduan, maka standar audit memiliki arti yang sangat penting, bukan saja bagi pemeriksa tetapi juga pihak-pihak lainnya seperti manajemen entitas yang diaudit, para pengguna laporan audit dan stakeholder lainnya.
Standar audit sebagai pedoman bagi pemeriksa
Standar audit memuat persyaratan kualifikasi pemeriksa serta standar mutu pelaksanaan dan pelaporan audit. Dengan demikian standar audit berfungsi sebagai pedoman bagi pemeriksa mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemeriksa serta memberikan arah bagi pemeriksa untuk dapat melaksanakan dan melaporkan hasil auditnya.
Standar audit sebagai alat ukur kinerja pemeriksa
Pemeriksa yang memenuhi persyaratan dalam standar audit serta audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit, akan memberikan jaminan terhadap kualitas hasil audit itu sendiri. Sebaliknya apabila pemeriksa tidak memenuhi persyaratan dalam standar audit dan audit tidak dilaksanakan berdasarkan standar audit, maka hasil audit tidak dapat dijamin kualitasnya. Lebih dari itu, audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit akan menjadi semakin efisien dan efektif. Dengan demikian standar audit dapat berfungsi sebagai alat ukur kinerja bagi pemeriksa.
Jaminan mutu bagi para pengguna laporan audit
Standar audit mensyaratkan agar pemeriksa dapat mempertahankan kompetensi, integritas, obyektivitas, dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan demikian audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit akan menghasilkan laporan audit yang dapat diandalkan oleh para pengguna laporan audit. Para pengguna laporan audit akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap laporan hasil audit karena audit (dimaksud) dilakukan oleh pemeriksa yang kompeten dan independen serta dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
BAB 3 Standar Perilaku Auditor Keuangan Negara (SPAKN)/ Kode etik. Penerimaan Penugasan dan Perencanaan dalam pemeriksaan keuangan negara
KODE ETIK APIP
Kode etik APIP ini diberlakukan bagi seluruh auditor dan pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Isi dari kode etik APIP ini memuat 2 (dua) komponen, yaitu:
1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor :
a. Integritas
Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.
b. Obyektivitas
Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memroses data/informasi audit. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
c. Kerahasiaan
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
d. Kompetensi
Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.
Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pertanggungjawaban prinsip-prinsip perilaku auditor. Dalam prinsip ini auditor dituntut agar:
Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
Saling mengingatkan, membimbing, mengoreksi perilaku sesama auditor.
BAB 4 Hubungan antara struktur pengendalian internal, resiko pengendalian dan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Pengendalian Internal
Pengendalian internal adalah sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur yang sering disebut sebagai pengendalian dan secara kolektif akan membentuk suatu pengendalian internal entitas.
Manajemen biasanya memiliki 3 (tiga) tujuan umum terkait dalam merancang sistem pengendalian:
Keandalan laporan keuangan.
Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditur dan pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informassi disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti misalnya GAAP. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuaangan ini.
Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.
Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
Perusahaan publik, perusahaan nonpublik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil, sedang yang terkait erat dengan akuntansi misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.
Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor dalam Pengendalian Internal
Tanggung jawab terhadap pengendalian internal berbeda bagi manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitas. Tanggung jawab auditor termasuk memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan.
Tanggung jawab Manajemen untuk Menegakkan Pengendalian Internal Manajemen yang harus menegakkan dan memeilihara pengendalian internal entitasnya. Konsep ini konsisten bahwa manajemen, bukan auditor yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU.
konsep penting yang mendasari manajemen dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal: keyakinan yang memadai dan keterbatasan-keterbatasan bawaan.
Komponen Pengendalian Internal COSO
Kerangka Terintegrasi-Pengendalian Internal COSO, kerangka pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuantujuan pengendalian dapat terpenuhi. Komponen pengendalian internal COSO terdiri dari hal-hal berikut ini:
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko
Aktivitas Pengendalian
Informasi dan Komunikasi
Pengawasan
BAB 5 Penilaian Resiko Pengendalian dan Pengujian Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
Menilai Resiko Pengendalian
Auditor mendapatkan bahwa pemahaman atas rancangan dan implementasi pengendalian internal untuk membuat penilaian awal resiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor terhadap resiko salah saji yang material. Dalam beberapa kondisi, auditor mungkin mempelajari bahwa kelemahan dalam pengendalian adalah signifikan sehingga laporan keuangan klien tidak dapat diudit. Sehingga, sebelum membuat penilain awal atas resiko pengendalian untuk setiap kelompok transaksi yang material, auditor pertama kali harus menentukan apakah entitas tersebut dapat diaudit.
Tujuan dari menilai resiko pengendalian adalah menukur resiko pengendalian dengan menghubungkan pengndalian kekurangan-kekurangan yng signifikan dan kelemahan-kelemahan material terhadap tujuan audit terkait dengan transaksi.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( SPIP )
Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
BAB 6 Audit atas transaksi Pendapatan
Mendapatkan Pemahaman dan Menilai Risiko Pengendalian
Menilai risiko pengendalian.
Empat penilaian yang spesifik harus dibuat untuk tiba dipenilaian awal :
Menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit
Menentukan resiko kendali yang telah dinilai didukung oleh pemahaman yang diperoleh
Menilai apakah mungkin bahwa resiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung
Menentukan resiko pengendalian yang sesuai yang telah dinilai
Mengidentifikasi sasaran audit yang terkait dengan transaksi
auditor biasanya menilai resiko pengendalian untuk sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi untuk masing-masing jenis transaksi dalam setiap siklus transaksi
Mengidentifikasi pengendalian spesifik
auditor mengidentifikasi kendali dengan melanjutkan informasi yang deskriptif tentang sistem klien.
Pengujian Pengendalian (test of control)
Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditujukan untuk mendapatkan informsi mengenai:
1) frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan.
2) mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut dan.
3) karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian di bahas lebih lanjut dalam bab 8 penaksiran resiko dan desain pengendalian.
Prosedur Analitis
Seperti telah dijelaskan di atas, pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses audinya dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitij dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis, klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, ia harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit. Untuk itu, analisis ratio, analisis laba bruto, analisis terhadap laporan keuangan perbandingan (comparative financial statements) merupkaan cara yang umumnya ditempuh oleh auditor untuk mendapatan gambaran menyeluruh dan secara garis besar mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha klien.
Pengujian Substantif
Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam:
a. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
b. Tidak diterapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
c. Ketidakkonsistensia dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
d. Ketidaktepatan pisah batas (cutoff) pencatatan transaksi
e. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengalian dan pembagian)
f. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi
g. Pencantuman pengungkapan (disclosure) unsur tertentu dalam laporan keuangan
Sebagai contoh, dalam pengujian substantif terhadap pendapatan penjualan (sale revenues), auditor melakukan prosedur audit untuk menemukan:
BAB 7 Audit atas transaksi belanja
SIFAT SIKLUS BELANJA DAERAH
Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah.siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui pengajuan daftar isian anggaran dari masing – masing dinas. Transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan secara tunai maupun kredit (menimbulkan uang), baik untuk belanja aparat maupun belanja pelayanan publik. Audit siklus belanja ini berkaitan dengan belanja pegawai; belanja operasional seperti pengadaan barang inventaris kantor dan ATK; belanja pemeliharaan dan lain-lain. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas.
Kedua kelompok ini mempengaruhi rekening-rekening sebagai berikut :
Kas
Persediaan barang habis pakai
Aktiva tetap
Aktiva lain lain
Utang
Transaksi-transaksi dalam siklus belanja daerah ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan dalam membedakan antara pengeluaran / belanja untuk belanja aparat dengan pengeluaran/belanja untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan yang salah saji. Berbagai pos rekening seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan dapat bersifat material secara individual. Dengan demikian, auditor berusaha untuk mencapai tingkat resiko yang lebih rendah dengan memastikan bahwa transaksi dalam pos belanja daerah bukan merupakan sumber salah saji material dalam laporan keuangan.
RESIKO BAWAAN
Resiko bawaan pada pos belanja daerah pada banyak entitas adalah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan siklus belanja, yaitu :
1) Volume transaksi yang selalu tinggi
2) Kemungkinan adanya pembelanjaan dan pengeluaran tanpa rotasi
3) Pembelian aktifa yang tidak perlu
4) Masalah akuntansi yang berkembang.
Tingginya volume transaksi akan meningkatkan kemungkan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi tersebut. Disamping it, terdapat juga kemungkinan
bahwa entitas melakukan pembelian aktiva yang tidak perlu. Namun, sering terjadi kasus dimana dimana entitas masih tetap mencatumkan aktiva yang tidak berguna dalam neracanya sebesar nilai dari aktiva tersebut. Masalah akuntansi mengenai penetuan apakah harga perolehan aktiva dikapitalisasi atau dibebankan mengakibatkan tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengeluaran kas.
BAB 8 Audit atas transaksi Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan
AUDIT TERHADAP TRANSAKSI KAS
( PENERIMAAN )
Permasalahan Audit Terhadap Saldo Kas
Tujuan menyeluruh dalam audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
Auditor dalam rangka pelaksanaan audit terhadap saldo rekening kas menghadapi kemungkinan adanya risiko deteksi yang pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat risiko melekat dan risiko pengendalian. Mengingat transaksi yang terbentuk dalam siklus ini demikian besarnya (berpengaruh terhadap ke lima siklus yang lain) dengan sendirinya risiko melekat yang ada dalam siklus ini juga sangat tinggi. Oleh karenanya tujuan audit untuk memperoleh keyakinan terhadap eksistensi dan peristiwa yang melatar belakangi pembentukan transaksi, serta kesempurnaan penyajian elemen kas harus mendapat perhatian yang seksama.sangat berbeda dengan permasalahan dalam pencapaian tujuan memperoleh keyakinan terhadap hak dan kewajiban, maka dalam hal ini tingkat risiko salah saji menjadi sangat rendah. Demikian halnya terhadap tujuan penyajian dan pengungkapannya cenderung beresiko rendah. Namun demikian harus diingat, bahwasanya efektivitas pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat tergantung pada kelima siklus yang terkait dengan rekening kas.
Memperhatikan hal-hal yang relevan dengan pengujian ini, maka langkah yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah:
1. auditor menentukan perencanaan pendahuluan auditor terhadap risiko deteksi sebagai dasar penentuan strategi audit terhadap setiap asresi kas,
2. menentukan revisi risiko
AUDIT TERHADAP SIKLUS PENGELUARAN
( PEMBIAYAAN )
Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi pemerolehan barang atau jasa. Barang yang diperoleh perusahaan dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau sediaan dan surat berharga yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Jasa yang diperoleh perusahaan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu jasa yang hanya menghasilkan manfaat satu tahun atau kurang (jasa personel, bunga, asuransi, iklan) dan jasa yang menghasilkan manfaat lebih dari satu tahun (aktiva tidak berwujud).
