FILSAFAT HUKUM (PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS MALPRAKTEK DOKTER DEWA AYU SASIARY Sp.OG DAN REKANNYA DALAM PARADIGMA KONSTRUKTIVISME)
IAN MANUEL PURBA 11010111130439 KELAS A
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini mungkin bertanya-tanya, apakah negara Indonesia masih Negara hukum atau Negara ini sudah berubah haluan. Hal ini tidak dapat dihindarkan melihat pemberitaan di media massa mengenai kebobrokan penegak hukum kita, atau banyaknya putusan pengadilan yang tidak lagi pro-keadilan. Padahal eksistensi
Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam
penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) yaitu dalam pasal 1 ayat (3) ; “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Oleh karena itu penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang menjadi prioritas dalam mewujudkan hal tersebut diatas. Penegakan yang dimaksud yaitu baik penegakan hukum di lingkungan peradilan maupun penegakan hukum diluar peradilan seperti mediasi dan sebagainya. Tentunya penegakan hukum tersebut juga harus sejalan dengan tindakan preventif terlebih dahulu sebelum terjadinya tindak kejahatan ataupun pelanggaran yang dimaksud. Tindakan preventif yang dimaksud dapat dimulai dari hal hal yang dasar seperti pembudayaan nilai nilai luhur pancasila, pendidikan moral, sampai pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, maka berbanding lurus pula dengan turunnya tingkat kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Sebenarnya selain yang tertuang didalam tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sila sila yang terdapat dalam Pancasila juga sudah mewakili semuanya, terutama dalam sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh R akyat Indonesia”. Sudah menjadi tanggung jawab Negara untuk menjalankannya, baik dengan kegiatan pemerintahan maupun dengan kinerja nyata dari para pejabat Negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal yang telah disebutkan diatas dalam makalah singkat ini penulis akan lebih membahas mengenai masalah penegakkan hukum di Indonesia yang khususnya menyoroti
prilaku penegak hukum di Indonesia itu sendiri yang secara spesifik dalam hal ini dibahas mengenai profesi Hakim.Sebagai penegak Hukum atau wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan, Hakim seharusnya dapat memberikan suatu rasa kepastiaan dan keadilan bagi masyarakat yang berperkara. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus yang disoroti media karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus tersebut, dan berusaha menganalisanya menurut ajaran filsafat hukum yaitu paradigma. Indonesia kembali diguncang dengan pemberitaan di media massa mengenai kasus malpraktek oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan dan kedua rekannya di Manado pada 10 April 2010 di rumah sakit Kandau Manado. Kejadian bermula ketika korban Julia Fransiska Makatey (25) merupakan wanita yang sedang hamil anak keduanya. Ia masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu itu, ia didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan dua. Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga ketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi caesar darurat. Saat itu terlihat tanda tanda gawat janin, terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah sesar. Tetapi pada waktu sayatan pertama dimulai, pasien mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman. Dokter menyatakan, itu adalah tanda bahwa pasien kurang oksigen. Tetapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia. Keluarga Julia yang tidak terima dengan meninggalnya korban menggugat ke pengadilan negeri Manado, atas kasus ini, tim dokter yang terdiri atas dokter Dewa Ayu Sasiary, dokter Hendi Siagian dan dokter Hendry Simanjuntak, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 10 bulan penjara karena laporan malpraktik keluarga korban. Namun Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni.. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematiannya adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah yang sebelumnya tidak diketahui oleh dokter. Emboli udara atau gelembung udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien. Dengan bukti ini PN Manado memutuskan bebas murni.
Kasus ini kemudian bergulir kembali karena jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian dikabulkan. Mahkamah Agung memutus Dewa ayu Sasiary Prawan dan kedua rekannya bersalah, dan menjatuhkan hukumann 10 bulan penjara kepada Dewa ayu Sasiary Prawan. Kasus ini kemudian semakin menarik perhatian masyarakat dengan banyaknya aksi solidaritas oleh para dokter diberbagai daerah yang menyatakan bahwa putusan terhadap dokter Ayu dan kedua rekannya merupakan tindakan kriminalisasi terhadap profesi dokter. Tindakan solidaritas para dokter ini mulai dari melakukan longmarch, demonstrasi ,sampai mogok kerja. Dengan adanya aksi solidaritas para dokter ini, pekerjaan mereka menjadi terbengkalai dan menyebabkan tidak dilayaninya pasien yang membutuhkan perawatan, hal ini tentunya juga menyebabkan dirugikannya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Perbedaan vonis antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh dengan paradigm konstruktivisme keterkaitan antara pelaku dokter Ayu dengan hukuman yang dirasa adil untuk diterapkan kepada pelaku. Sehingga penulis akan membahas vonis dokter Ayu dan rekannya dilihat dari paradigm konstruktivisme.
B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana penyelesaian kasus malpraktek dokter Ayu apabila diselesaikan dalam Filsafat Hukum?
Hal hal apa saja yang dapat kita pelajari dari kasus malpraktek dokter Ayu yang dapat berguna bagi pengembangan hukum kedepannya?
C. TUJUAN Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Filsafat Hukum dan juga menerapkan pengetahuan tentang Paradigma yang telah diterangkan di kelas Filsafat Hukum untuk kemudian dipraktekan dalam penyelesaian kasus dalam makalah ini. Lebih dari itu penulis juga berharap pembuatan makalah ini dapat bermanfaat luas dikemudian hari untuk didiskusikan dalam forum diskusi yang lebih luas dan dapat memberikan penyelesaian kasus ini lebih baik lagi, dan menambah pemahaman tentang paradigma itu sendiri.
D. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan makalah ini sistematika yang penulis implikasikan berupa pembagian 4(empat) bab dalam makalah ini dimana bab pertama merupakan Pendahuluan yan terdiri dari Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan juga Sistematika Penulisan yang dilanjutkan dengan bab kedua yaitu Permasalahan dan pembahasan permasalahan , bab ketiga yaitu kesimpulan, bab keempat yaitu saran, yang diikuti oleh daftar pustaka.
BAB II PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN A. PERMASALAHAN Dari putusan kasus malpraktek dokter Ayu, menarik untuk disimak sekaligus dikaji oleh kalangan praktisi hukm maupun akademisi. Putusan Mahkamah Agung yang bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Manado dengan menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan kepada ketiga dokter tersebut. Putusan tersebut pada satu sisi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, namun disisi lain dapat memicu rasa ketakutan pada dokter untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam dunia medis. Ketika dalam suatu situasi darurat, maka dokter diperbolehkan mengambil suatu tindakan yang diperlukan tanpa terlebih dahulu meminta izin keluarga, namun jika tindakan tersebut tidak berhasil dan/atau tidak seperti yang diinginkan, maka seperti dokter Ayu dan rekannya akan didakwa melakukan malpraktek. Kasus yang menimpa dokter ayu dan dua orang rekannya tersebut berawal dari tuduhan pihak keluarga korban Julia Fransiska Makatey (25) yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan operasi kelahiran anak pada tahun 2010 yang lalu. Keluarga korban menuduh ketiga dokter tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan mengulur penanganan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 10 bulan penjara, namun Pengadilan Negeri Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematiannya adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah yang sebelumnya tidak diketahui oleh dokter. Emboli udara atau gelembung
udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien, jadi penyebab kematian korban bukan karena kesalahan operasi. Pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Manado juga sudah dihadirkansaksi ahli kedokteran yang menyatakan dokter Ayu dan rekannya tidak melakukan kesalahan prosedural. Para saksi itu antara lain Reggy Lefran dokter kepala bagian jantung Rumah Sakit Profesor Kandou Malalayang, Murhady Saleh dokter spesialis obygin Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta, dan dokter forensik Johanis. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat menyatakan tidak ada pelanggaran etik dan disiplin dalam tindakan yang dilakukan oleh dokter Ayu bersama dengan dua orang rekannya, dokter Hendy Siagian dan dokter Hendry Simanjuntak di Sulawesi Utara. Putusan Majelis Kehormatan Etik Sulawesi Utara, sebelumnya juga sudah memutuskan tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para dokter. Dengan bukti ini Pengadilan Negeri Manado memutus bebas murni bagi dokter Ayu dan kedua rekannya. Jaksa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut kemudian mengajukan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung kemudian membalikkan putusan Pengadilan Negeri Manado dengan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap dokter Ayu, dokter Hendry, dan dokter Hendy. Dalam putusan kasasi nomor 365 K/Pid/2012, majelis kasasi yang terdiri dari Dr Artidjo Alkostar, Dr Dudu Duswara, dan Dr Sofyan Sitompul dalam pertimbangannya menyatakan ketiga terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kematian pasien. Hal utama yang ditimbulkan dalam masalah ini adalah penilaian tindakan medis selalu berbeda antara kaca mata masyarakat awam dan kaca mata dokter karena latar belakang pengalaman dan pemahaman pengetahuan berbeda. Dasar kasasi oleh jaksa ke Mahkamah Agung adalah karena kelalaian tim dokter dalam menangani korban. Dasar dakwaan Mahkamah Agung dalam memvonis tersebut adalah menilai salah dan benarnya dokter Ayu dalam melakukan tindakan medis dan prosedur medis. Sementara menurut visum yang dilakukan dan berdasarkan keterangan para saksi ahli, justru yang menyebabkan kematian korban adalah karena emboli. Kalau problema penyebab kematian emboli maka apapun yang dianggap bentuk kesalahan sebenarnya bukan penyebab kelalaian dan penyebab kematian. Karena emboli sebagai penyebab kematian adalah bukan kesalahan dokter dan bukan kesalahan prosedur medis, justru hal inilah yang menggugurkan semua alasan adanya tuduhaan dan gugatan adanya kelalaian yang dilakukan dokter secara pidana karena dokter tidak
terbukti melanggar SOP dan melakukan malpraktek. Kalaupun ada kesalahan adminstrisi adalah bukan kelalaian serhingga menyebabkan kematian. Masih terdapat beberapa kejanggalan dalam kasasi perkara malpraktek dokter Ayu. Menurut pakar hukum pidana Profesor Andi Hamzah, kasus dokter Ayu bukan ranah kasus pidana tetapi kasus perdata. Dasar Hukum Gugatan tidak Fokus dan tidak logis sebagai kelalaian dan mempunyai kontribusi sebagai penyebab kematian, dalam gugatan jaksa dan hakim selalu berubah-ubah seakan dipaksakan sebagai penyebab. Alasan hakim berikutnya menjatuhkan pidana yaitu dokter tidak menerangkan kemungkinan kematian dan tidak adanya pemeriksaan penunjang. Apalagi orangtua penderita telah mengungkapkan telah menandatangani persetujuan operasi yang didalam tertulis bahwa yang bertanda tangan dibawah ini telah mendapat penjelasan tentang segala resiko yang didapai saat tindakan medis. Secara hukum apapun alasan orangtua yang mengatakan bahwa telah menandatangani tanpa pejelasan dan dalam keadaan ruangan yang gelap dan tidak bisa membaca surat persetujuan operasi tampaknya tidak bisa dijadikan alasan hukum. Karena sebagai manusia dewasa yang sehat maka tanda tangan adalah mempunyai kekuatan hukum yang kuat bahwa orangtua telah mengetahui dan memahami tindakan yang akan dilakukan seperti yang tertulis lengkap diinformed concern.
Ketika yang dicurigai sebagai
kelalaian tersebut tidak terbukti secara medis di pengadilan dan tidak benar secara medis maka pengalihan penyebab kelalaian dialihkan pada masalah administrasi dan masalah tanda tangan palsu. Hal ini dengan jelas merupakan ranah kasus perdata. Selain itu, putusan bebas murni tidak dapat dikasasi. Sebenarnya sebelumnya saat di pengadilan negeri kasus dokter Ayu diputus bebas murni yang tidak harus dilakukan kasasi. Setiap putusan bebas murni pada perkara pidana di Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, meski dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum sering mengajukan kasasi demi hukum kepada Mahkamah Agung. Menurut ahli hukum pidana Profesor Andi Hamzah di Indonesia dan di negara Belanda seharusnya putusan bebas tidak bisa di kasasi. Ketentuan limitatif tentang permintaan kasasi diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 244 KUHAP menegaskan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”
B. PEMBAHASAN
Seperti kita ketahui dalam menyelesaikan suatu permasalah terlebih permasalahan hukum dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan benar-benar agar dicapai suatu hasil pemikiran yang baik guna diwujudkan dalam suatu putusan bagi hakim yang adil bagi masyarakat. Fisik serta jasmani yang baik juga turut mempengaruhi pemikiran yang dilakukan sebagaimana dimaksud diatas. Sulit untuk mengukur suatu keadilan bila tanpa disertai sebuah keyakinan paradigma. Mengingat paradigma menurut Guba dan Lincoln merupakan suatu sistem filosofis 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian 'belief dasar' atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengen "belief dasar" atau worldview dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undangundang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Setiap keadilan yang diciptakan dari seseorang penegak hukum akan sangat berbeda satu sama lainnya karena masing-masing atau secara bersama-sama melandaskan pada suatu paradigma yang mereka yakini. Hal ini dikaitkan dengan paradigma yang dipakai sebagai pemandu si penegak hukum dalam melihat kasus tersebut kemudian menganalisia sesuai paradigma yang berfungsi sebagai kaca mata untuk menafsirkannya. Dengan demikian, jelas bahwa ukuran keadilan itu relatif antara setiap individu. Keadilan berdasarkan konstruktivisme berati adalah realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna ataupun pemahaman perilaku dikalangan mereka sendiri. Kajian pokok dalam paradigma konstruktivisme menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorangan yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya tetapi dengan
beberapa catatan, dimana tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut harus berhubungan dengan rasionalitas dan tindakan sosial harus dipelajari melalui penafsiran serta pemahaman Paradigma konstruktivisme merupakan respon terhadap paradigma positivis dan memiliki sifat yang sama dengan positivis, dimana yang membedakan keduanya adalah objek kajiannya sebagai start-awal dalam memandang realitas sosial. Positivis berangkat dari sistem dan struktur sosial, sedangkan konstruktivisme berangkat dari subjek yang bermakna dan memberikan makna dalam realitas tersebut. Paradigma konstruktivisme adalah dapat ditelusuri dari pemikiran Weber yang menjadi ciri khas bahwa prilaku manusia secara fundamental berbeda dengan prilaku alam. Manusia bertindak sebagai agen dalam bertindak mengkunstuksi realias sosial. Cara konstruksi yang dilakukan kepada cara memahami atau memberikan makna terhadap prilaku mereka sendiri. Weber melihat bahwa individu yang memberikan pengaruh pada masyarakat tetapi dengan beberapa catatan, bahwa tindakan sosial individu berhubungan dengan rasionalitas. Tindakan sosial yang dimaksudkan oleh Weber berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin”, atau bersifat subjektif yang mengklaim terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Implikasi dalam paradigma konstruktivisme menerangkan bahwa pengetahuan itu tidak lepas dari subjek yang sedang mencoba belajar untuk mengerti. Hakim yang menggunakan paradigma konstruktivisme yang mendasarkan pada realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual, lokal dan spesifik , merupakan kontruksi mental / intelektualitas manusia bentuk dan isi berpulang pada pemegang, dapat berubah menjadi lebih informed dan atau sophisticated humanis. Dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri di Manado, hakim bertindak objetivitas yang sangat tinggi terhadap kasus tersebut. Hakim menghadirkan beberapa saksi ahli dibidang tersebut, dan mengungkit informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pengetahuan saksi ahli tersebut. Majelis hakim juga memperhatikan dengan seksama rekam medis korban dan hasil visum yang dilakukan. Hasil visum yang menunjukkan bahwa pasien meninggal bukan karena kesalahan dalam penanganan pasien ketika persalinan maupun kealpaan tim dokter. Majelis hakim mencoba cara konstruksi dengan menyusun tahap demi tahap dan dalam memahami letak posisi perkara, dan menilai berdasarkan hal tersebut. Dengan bukti bukti yang didapat dan keterangan yang diperoleh dari saksi saksi dan para ahli, maka didapat kesimpulan
bahwa korban meninggal bukan karena kesalahan dokter. Pasien pada kenyataannya meninggal karena terjadi emboli atau terdapatnya udara dibilik kanan jantung korban. Adanya emboli ini merupakan suatu kejadian medis yang langka, dan bahkan menurut para ahli sangat sulit untuk diantisipasi. Selain dari pada itu, selalu terdapat resiko d alam suatu penanganan medis, karena itu rasanya tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa majelis hakim bertindak berpihak kepada dokter Ayu dan kedua rekannya. Majelis hakim tidak mengambil keputusan dengan hanya memperhatikan salah satu pihak, hakim memperhatikan kedua sisi yang berperkara dan membuat suatu putusan yang dianggap paling tepat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 22 September 2011 memutuskan ketiga dokter tersebut tidak terbukti bersalah dan memutus bebas murni. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung kemudian membuka kembali kasus ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 22 September 2011 tersebut. Pada tingkat ini majelis hakim kemudian membalikkan putusan Pengadilan Negeri Manado dan mengabulkan tuntutan jaksa dengan memutuskan ketiga dokter tersebut dihukum 10 bulan penjara. Walaupun begitu terdapat beberapa kejanggalan atau bahkan dapat dikatakan kesalahan dalam kasasi tersebut. Pertama, yaitu putusan Pengadiilan Negeri Manado tersebut sudah inkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jangka waktu untuk melakukan kasasi sudah lewat. Dan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dikatakan bahwa ketiga terdakwa diputus bebas murni. Suatu putusan bebas murni hanya dapat dibatalkan dengan Peninjauan Kembali (PK). Kedua, yaitu alas an hakim dalam menjatuhkan putusan berubah ubah dan seakan dopaksakan. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan akan objetivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketiga, majelis hakim seakan akan tidak memperhatikan bukti butki yang ada dan keterangan dari para saksi ahli. Hakim hanya mengatakan bahwa terdakwa melakukan kesalahan procedural dalam penanganan korban yang mengakibatan matinya korban. Keempat, yaitu jika alasan yang dipergunakan hakim memutus perkara tersebut adalah demikian, maka perkara malpraktek ini bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata. Hal ini kemudian dikuatkan oleh pakar hukum pidana Profesor Andi Hamzah. Profesor
Andi Hamzah juga
berpendapat bahwa hakim tidak berkompeten untuk menangani kasus tersebut.
BAB III KESIMPULAN Terdapat beberapa perbedaan dalam putusan antara putusan Pengadilan Negeri Manado dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus malpraktek yang menjadikan dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan dokter Hendi Siagian dan dokter Hendry Simanjuntak sebagai terdakwa dan Julia Fransiska Makatey sebagai korban. Pengadilan Negeri memutus bebas murni bagi ketiga terdakwa. Sementara pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus ketiga terdakwa bersalah dan dihukum 10 bulan penjara. Dalam dunia kedokteran selalu terdapat resiko yang tidak selalu dapat dihindarkan. Jika dokter memang melakukan kealpaan atau karena keinginannya mengakibatkan kerugian atau kematian pada pasien, maka pantaslah dokter tersebut untuk dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Akan tetapi, jika pasien mengalami kerugian atau kematian karena resiko medis yang tak dapat dihindari, maka memidana dokter tersebut adalah tindakan yang salah. Jika hal sepeti itu terjadi, maka dokter juga akan takut untuk mengambil tindakan dalam penanganan medis mengingat resiko yang dimilikinya. Jika hal tersebut terjadi, maka dokter bias saja berpikiran lebih baik membiarkan pasien daripada dituduh melakukan tindak pidana. Dokter juga manusia yang tidak sempurna, begitu juga dengan hakim yang bias saja salah dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna.
BAB IV SARAN Dalam menangani suatu kasus yang berhubungan dengan dunia medis dan kedokteran, hendaknya hakim banyak memperhatikan pendapat dan keterangan dari orang orang yang ahli dibidang tersebut. Karena dunia medis merupakan sesuatu yang kompleks yang tidak dapat dipahami dalam semalam. Karena itu, kurang tepat rasanya jika dalam memutus perkara han ya memperhatikan kerugian korban atau pendapat masyarakat yang belum tentu memahami letak duduk permasalahan yang sebenarnya. Dengan begitu, suatu putusan hakim akan menjadi adil dan mengenai tujuan dari profesi hakim itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA Rahardjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Shiddig Muhammad, 2003, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
Tanya Bernard L dkk, 2010, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
Lili Rasyidi,H, 2001, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Prof. Dr.H.Zainuddin Ali, MA, 2008, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
SUMBER DARI INTERNET http://www.tempo.co/read/news/2013/11/27/078532777/Inilah-Alasan-Hakim-MA-Menghukum-dr-Ayu http://news.detik.com/read/2013/11/27/161158/2425360/486/ahli-hukum-kesehatan-hakim-agungabaikan-faktor-risiko http://www.tempo.co/read/news/2013/11/27/173532785/Malpraktek-atau-Tidak-dr-Ayu-Lihat-EmpatPoin-Ini http://www.klinikhukum.com
