BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Psikologi Pengertian psikologi, mengandung kata “psyche” yang berarti “jiwa” dan “logos” “logos” yang diterjemahkan sebagai “ilmu”. Istilah psikologi dan ilmu jiwa menurut isinya pada dasarnya sama. Kata ilmu jiwa merupakan terjemahan dari psikologi. Perbedaan lingkup cakupannya :
Ilmu jiwa : merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari yang dikenal setiap orang dan digunakan dalam arti yang luas, mencakup segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, juga khalayan mengenai jiwa itu sendiri. Istilah ilmu jiwa menunjukkan cakupan pada ilmu jiwa pada umumnya.
Psikologi : merupakan istilah “ilmu pengetahuan”, dipergunakan untuk menunjuk kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah, meliputi pengetahuan ilmu jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati sarjana-sarjana psikologi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi senantiasa ilmu jiwa tetapi ilmu jiwa belum tentu psikologi.
2. Pengertian Psikologi Hukum Psikologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia (Drever J.A. Dictionary of Psychology Peuguin Bruks 1976). Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari tingkah laku atau sikap hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu. Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “behavior”atau “perilaku” manusia dalam bidang bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum ingin megklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri. Seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya. (Achmad Ali, 2009: 2). Menurut Soerjono Soekanto (1989: 17-18), psikologi hukum di d i satu pihak menelaah tentang faktor-faktor psikologis yang mendorong orang
untuk mematuhi hukum, di lain pihak juga meneliti mengenai faktor-faktor yang mungkin mendorong orang untuk melanggar hukum. Psikologi hukum dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut psikologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1983: 2), psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Hukum dibentuk oleh jiwa manusia seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, menandakan bahwa psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Definisi psikologi hukum secara lebih singkat dan agak berbeda dikemukakan oleh Ali (2009: 4). Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yakni: penelitian psikologi terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancaraan. Meuwissen (1994: 67-68) menjelaskan psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya adalah untuk memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam tiga arti. Pertama dari sudut psikoanalisa (Freud). Dari sudut ini negara dapat mengetahui gejala gejala hukum melalui cara di herinterpretasi. Kedua, dari sudut psikologi humanistik. Dari sudut ini dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara “kesadaran hukum” atau “perasaan hukum”yang berfungsi pada manusia. Ketiga, dari sudut psikologi perilaku. Di dalamnya perilaku yang diamati dapat dilakukan dengan bantuan model penjelasan kasual yang dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat diterapkan pada hukum, misalnya perilaku hakim, advokat maupun pembentuk undang-undang. Pada masa kini, psikologi hukum hanya memainkan peran kecil dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan dengan kesalahan, pertanggungjawaban, dan kebebasan (Arief, 2009: 131)1.
1
Diakses dari Selasa 23 Mei 2017, pukul 20.00, hlm. 53
3. Ruang Lingkup Psikologi Hukum Psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perkelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindakan tersbut (Hendra & Rosley, 2011: 130). Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dewasa ini, hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan, tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian tersebut menyoroti timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau adalah mengenai dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum, dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum serta akibat pola penyelesaian sengketa tertentu2. Menurut Brian L. Cutler Secara sangat terinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum.Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, (Buku Ajar Psikologi Hukum oleh Achmad Ali, 2009: 5-6). yaitu3: a. Criminal Competencies (kompetensi criminal); b. Criminal Responsibility(pertanggungjawaban pidana); c. Death Penalty (pidana mati) d. Divorce and Chalid Custody (perceraian dan pemeliharaan anak); e. Education and Professional Development(pendidikan dan perkembangan professional) f. Eyewitness Memory (memori saksi mata); g. Forensic Assesment in Civil and Criminal Cases (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata); h. Juvenile offenders (pelanggar hukum yang masih anak anak) i.
Mental Health Law (hukum kesehatan mental);
j.
Psychological and Forensic Assessment Instruments (instrument penilaian psikologis dan forensik);
k. Psychology of criminal Behavior (psikologi tentang perilaku kriminal);
2
Ibid, hlm. 54 Diakses dari Selasa 23 Mei 2017, pukul 20.00, hlm. 15-16 3
l.
Psychology of policing and Investigations (psikologi polisi dan investigasi); Sentencing and Incarceration (pemidanaan dan penahanan/pemenjaraan);
m. Symptoms and Disorders Relevant to forensic Assesment (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan) n. Trial Processes (proses persidangan pengadilan) o. Victim Reactions to crime (reaksi korban terhadap kejahatan) p. Violence Risk Assessment (penilaian risiko kekerasan).
4. Kajian Psikologi Hukum Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Misalnya, bagaimana sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta bagaimana perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap seorang tersangka, serta bagaimana perilaku atau sikap hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sebuah keputusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aktor-aktor penegak hukum lainnya (Hendra dan Rosleny, 2011: 139). Demikian pula, para aktor yang terlibat di dalam proses persidangan di pengadilan, baik hakim, jaksa, pengacara maupun para klien (pencari keadilan), semua mempunyai karakter yang berbeda-beda tergantung pada proses sosialisasi yang mereka lalui. Perilaku yang berbedadari para aktor yang terlibat di dalam proses peradilan, tidak memungkinkan lahirnya atau terciptanya suatu putusan yang netral. Untuk memahami perilaku dari setiap aktor hukum, diperlukan penerapan psikologi hukum4.
5. Jenis-jenis Pendekatan Psikologi Hukum Jadi menurut Blackburn(1995:1996) yang dikutip oleh Andreas Kapardis (Buku Ajar Psikologi Hukum oleh Achmad Ali, 2009:7) ada beberapa jenis-jenis pendekatan psikologi hukum itu sendiri diantaranya: a. Psikologi Di Dalam Hukum (psychology in law) Menurut Blackburn psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan penerapan spesifik psikologi di dalam hukum.Seperti persoalan kehandalan kesaksian 4
Ibid, hlm. 55
mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah untuk diterapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Kehandalan saksi mata menjadi salah satu pertanyaan yang penting agar hakim dapat menentukan dapat meyakini keterangan saksi tersebut atau tidak. Demikian juga kondisi mental terdakwa di persidangan, merupakan salah satu objek kajian dari psikologi di dalam hukum. Kita sering menyaksikan si Terdakwa menjawab tidak ingat dan tidak jarang Majelis Hakim atau Penuntut Umum seolah tidak menerima mengapa si Terdakwa tidak ingat lagi, padahal dengan menggunakan pendekatan psikologi di dalam hukum bukan hal aneh bahwa terdakwa yang karena kondisi mentalnya menjadi gugup di hadapkan di suatu persidangan yang terbuka. Sehingga menjadi tidak ingat lagi suatu peristiwa yang dalam kondisi mental yang normal, seyogyanya diingatnya.
b. Psikologi dan Hukum (psychology and law) Psikologi dan hukum mencakup contohnya riset psikologi hukum tentang para pelanggar hukum juga riset-riset psikologi hukum terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).
c. Psikologi Tentang Hukum (psychology of law) Psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum, riset tentang perlembagaan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana. Kaitan dengan mengapa orang menaati hukum, maka teori yang terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C.Kelman yaitu; - Ketaatan yang bersifat “compliance” yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut akan sanksi. - Ketaatan yang bersifat “identification” yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. - Ketaatan yang bersifat “internalization” yaitu seseorang yang menaati hukum benar-benar karena aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang
dianutnya,sesuai dengan rasa keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya.
d. Psikologi Forensik (forensic psychology) Adapun psikologi forensic menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan- pengadilan”, sehingga dinamakan juga “p sychology in the courts”. Salah satu contohya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat di pertanggungjawabkan suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan tindak pidana adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens). Jadi alasan ketidakwarasan ini, dari perspektif hukum pidana merupakan alasan yang berasal dari dalam diri si pelaku dan khusus kondisi psikologinya5.
6. Kasus Jessica Wongso Dalam Telaah Psikologi Hukum Adapun kronologis kasus tersebut yakni Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui, zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslabfor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
5
Diakses dari Selasa 23 Mei 2017, pukul 20.00, hlm. 18
