Proposal power point

Rumusan masalah

Jenis Data

Data Primer

penelitian secara langsung ke lapangan
melalui wawancara

Data Sekunder

Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Tersier

Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen

Wawancara

Pendekatan Masalah

Dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan khususnya.

Secara praktis

secara teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya, masyarakat serta pemerintah daerah dalam mengelola parkir sebagai sumber pendapatan daerah agar terciptanya tata ruang kota yang baik.

Agar penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengelolaan parkir sebagai sumber pendapatan daerah

Pengertian Parkir

Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempatparkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor.(pasal 1 butir 31, UU No. 28 Tahun 2009)

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraanyang tidak bersifat sementara (pasal 1 butir 32, UU No. 28 Tahun 2009)

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.(pasal 1 butir 64, UU No. 28 Tahun 2009)

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007

Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah.

Sekian
Terima kasih
Tinjauan umum tentang Tata Ruang
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataang Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah " wujud struktural ruang dan pola ruang".

Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hierarkis berhubungan satu dengan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, indusrti, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tataruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain.
Metode Penelitian
yuridis sosiologis
Sifat Penelitian
deskriptif-analitis
Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat
Menggambarkan dan melukiskan objek penelitian kemudian dianalisis
Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pengertian PAD
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tinjauan Pustaka
Tinjauan Umum Parkir
Manfaat penelitian

BISMILLAH HIRRAHMA NIRRAHIIM..
PENGELOLAAN PARKIR DAN PENGARUHNYA DALAM TATA RUANG DI KOTA BUKITTINGGI
Oleh
Harry Intan Purnama PW

Kualitatif : dengan mengelompokkan data menurut aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berwujud kata-kata
Analisis Data
Latar Belakang

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Amanat Pasal 27 A
UUD 1945


??
????
Bagaimana pengelolaan parkir di Kota Bukittinggi sebagai sumber pendapatan daerah?
Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir dan upaya mengatasinya?
Bagaimana prosedural perizinan parkir di Kota Bukittinggi?

Untuk mengetahui prosedural perizinan parkir di Kota Bukittinggi

Untuk mengetahui pengelolaan parkir di Kota Bukittinggi sebagai sumber pendapatan daerah

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir dan upaya mengatasinya

tujuan
Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraaan dengan lahan parkir menyebabkan kapasitas ruas jalan berkurang dan ketidakteraturan yang mengakibatkan kemacetan di Kota Bukittinggi.
Berdasarkan persoalan-persoalan yang diutarakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul "Pengelolaan Parkir Sebagai Pendapatan Daerah dan Pengarunya Dalam Tata Ruang Kota Bukittinggi"
"BUKITTINGGI KOTA WISATA"...SL

28/04/2013

#

Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#

28/04/2013

#

28/04/2013

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#
Click to edit Master subtitle style
28/04/2013

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#
28/04/2013

#

Click icon to add picture

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
28/04/2013

#

6

28/04/2013

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#
Jenis Data
Data Primer

penelitian secara langsung ke lapangan
melalui wawancara
Data Sekunder

Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Tersier

Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen

Wawancara
Rumusan masalah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraanyang tidak bersifat sementara (pasal 1 butir 32, UU No. 28 Tahun 2009)

Pengertian Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempatparkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor.(pasal 1 butir 31, UU No. 28 Tahun 2009)
Pajak Parkir
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.(pasal 1 butir 64, UU No. 28 Tahun 2009)
Retribusi Daerah


Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007
secara teoritis
Dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan khususnya.
Dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya, masyarakat serta pemerintah daerah dalam mengelola parkir sebagai sumber pendapatan daerah agar terciptanya tata ruang kota yang baik.
Secara praktis
Agar penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengelolaan parkir sebagai sumber pendapatan daerah

Pendekatan Masalah

Proposal power point

Recommend Documents