PROPOSAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Aparatur Sipil Negara dalam hal ini disingkat disingkat ASN sebagai unsur Sumber Daya
Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menetukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok Aparatur Sipil Negara yang mampu memainkan peran tersebut adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional sadar akan tanggung jawab sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok Aparatur Sipil Negara tersebut diatas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Diklat (Diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan : 1.
Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
2.
Kompetensi teknis manajerial dan kepemimpinan.
3.
Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan Jenis-Jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil. Salah satu jenis diklat dimaksud adalah Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah. Diklat Manajemen Kepala Sekolah Sekolah dilaksanakan agar Kepala Sekolah yang sudah menduduki jabatan dapat melaksanakan fungsi manajeman dengan baik sesuai dengan jenjang Fungsional. 1.2. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
1.3. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bertujuan Untuk :
Meningkatkan
pengetahuan,
keahlian,
keterampilan
dan
sikap
untuk
dapat
melaksanakan tugas jabatannya secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatan. Memantapkan sikap dengan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemerdayaan masyarakat.
1.4. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT FUNGSIONAL
1.
Setiap Instansi Pemerintah menyusun rencana penyelenggaraan diklat fungsional berdasarkan
analisis
kebutuhan
diklat
dengan
mempertimbangkan
rencana
pengembangan karir pegawai atau pejabat fungsional sesuai dengan sasaran bidang tugas masin masing; 2.
Rencana kebutuhan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
disampaikan dan koordinasikan dengan instansi pembina; 3.
Instansi Pembina Diklat PNS Melakukan evaluasi program dan penyelenggaraan diklat fungsional,
serta
memberikan
bantuan
perkonsultasian
dalam
hal
pemenuhan
persyaratan peyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.
BAB II PESERTA
2.1. PERSYARATAN
Sebelum mengikuti Diklat Manajeman Kepala Sekolah, Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.
Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
2.
Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan Fungsional yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
3.
Diutamakan telah menduduki jabatan sebagai kepala sekolah
4.
Pendididikan Minimal Strata satu (S1) dan Mampu Mengoperasikan Komputer.
3.
Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) atau yang disetarakan;
2.2. PENCALONAN DAN PENETAPAN
Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Diklat Manajeman Kepala Sekolah diatur sebagai berikut : 1.
Calon Peserta Diklat Manajeman Kepala Sekolah yang telah memenuhi persyaratan, diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
2.
Tim Seleksi Peserta Diklat adalah unsur Baperjakat dan unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta Diklat Manajeman Kepala Sekolah tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas memberi masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti Diklat;
3.
Peserta dari provinsi/kabupaten/kota yang mengikuti Diklat di luar provinsi asal, agar melampirkan Surat Keterangan/Rekomendasi mengikuti Diklat dari Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal;
4.
Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Calon Peserta Diklat Manajeman Kepala Sekolah kepada Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi; dan
5.
Kepala
Lembaga
Diklat
Pemerintah
Terakreditasi
menetapkan
Peserta
Diklat
Manajeman Kepala Sekolah dalam Surat Keputusan.
2.2. PENUGASAN
Penugasan Peserta Diklat Manajeman Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1.
Peserta
dari
instansi
pusat
ditugaskan
oleh
Sekretaris
Jenderal/Sekretaris
Menteri/Sekretaris Utama; 2.
Peserta dari Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan
3.
Peserta dari kabupaten dan kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
2.3. JUMLAH DAN ASAL PESERTA
Jumlah peserta yang akan mengikuti Diklat Manajeman Kepala Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang dalam satu kelas per angkatan. Para peserta berasal dari Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.4. STATUS PESERTA
Status Peserta selama pelaksanaan Diklat
Manajeman Kepala Sekolah
adalah
sebagai berikut : 1.
Peserta yang mengikuti Diklat Manajeman Kepala Sekolah pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas, maka semua tugas dan kewenangannya yang selama ini dijabatnya untuk sementara digantikan dengan menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) yang setingkat atau satu tingkat dibawahnya;
2.
Pada saat mengikuti proses pembelajaran Membangun Komitmen Bersama dan Laboratorium Kepemimpinan, peserta melakukan tugasnya kembali sesuai dengan jabatan yang diembannya;
3.
Selama mengikuti Membangun Komitmen Bersama dan Laboratorium Kepemimpinan, hak dan kewajiban peserta dipulihkan kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.5. KODE SIKAP PERILAKU
Kode Sikap Perilaku adalah pedoman berprilaku peserta selama mengikuti Diklat Manajeman Kepala Sekolah. Kode sikap perilaku meliputi sikap perilaku yang harus ditunjukkan dan kode sikap perilaku yang dilarang selama penyelenggaraan Diklat oleh peserta Diklat Manajeman Kepala Sekolah. Kode sikap perilaku yang wajib ditunjukkan selama penyelenggaraan Diklat Manajeman Kepala Sekolah adalah sebagai berikut : 1.
Menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;
2.
Mengikuti kegiatan pembelajaran secara tepat waktu;
3.
Menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh fasilitator dan penyelenggara Diklat;
4.
Berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Diklat; dan
5.
Berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Diklat.
Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku yang wajib ditunjukkan diberikan sanksi sebagai berikut : Jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau seluruh kode sikap perilaku yang harus ditunjukkan selama Diklat Manajeman Kepala Sekolah untuk pelanggaran pertama diberikan peringatan lisan, pelanggaran kedua diberi surat teguran, dan pelanggaran ketiga peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
Kode sikap perilaku yang dilarang selama penyelenggaraan Diklat Manajemen Kepala Sekolah adalah sebagai berikut : 1.
Melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti Diklat;
2.
Melakukan pelanggaran norma, hukum, moral, dan susila selama mengikuti Diklat;
3.
Memberi gratifikasi kepada Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Diklat;
4.
Membawa senjata ke dalam Lembaga Diklat;
5.
Merokok selama pembelajaran berlangsung; dan
6.
Membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya di dalam Lembaga Diklat. Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku yang dilarang ditunjukkan diberikan
sanksi sebagai berikut : 1.
Untuk sanksi yang diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran nomor 1 dan 2, peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi;
2.
Jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku yang dilarang selama Diklat Manajeman Kepala Sekolah pada nomor 3,4, dan 5, untuk pelanggaran pertama diberikan peringatan lisan, pelanggaran kedua diberi surat teguran, dan pelanggaran ketiga peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi. Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap Lembaga Diklat Pemerintah
Terakreditasi dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masingmasing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Diklat Manajemen Kepala Sekolah. Setiap pelanggaran terhadap kode sikap perilaku dan tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Diklat/Tim Penegakan Kode Sikap Perilaku, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PENYELENGGARAAN
3.1. WAKTU DAN TEMPAT
Waktu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajeman Kepala Sekolah direncanakan pada
13
Maret 2017 s/d
3 April
2017. Tempat penyelenggaraan
direncanakan di Kota Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3.2. PEMBIAYAAN
Pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajeman Kepala Sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017. Untuk besaran biaya pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan pada : 1.
Kemampuan dan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah.
3.
Standar Biaya Umum (SBU) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017.
3.3. STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA
Adapun Struktur Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajeman Kepala Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu : 1.
Pembina
:
Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
2.
Pengarah
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3.
Penanggung jawab kegiatan :
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
4.
Ketua Kegiatan/PPTK
:
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber
daya
manusiaKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5.
Asisten Bidang Akademis
:
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusiaKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
6.
Asisten Bidang Pengajaran
:
Kepala
Sub
Bidang
Penjenjangan
pada
Pendidikan
dan
Pelatihan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7.
Asisten Bidang Administrasi :
Kepala Sub Bidang Peningkatan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
8.
Anggota
:
Berasal Pelatihan
dari
para
pada
staf
Bidang
Badan
Pendidikan
Kepegawaian
dan dan
Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN
Waktu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajeman kepala Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 18 (Delapan Belas) Hari Kalender Pembelajaran, dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 162 Jam Pelajaran ( seratus enam Puluh dua )
BAB V PENUTUP
Demikianlah Proposal penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajeman Kepala Sekolah tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini disusun dalam rangka memperoleh persetujuan dan izin dari pihak yang berkompeten.
MUARADUA, 20 FEBRUARI 2017
a.n. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN SEKRETARIS DAERAH,
H. ISKANDAR, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 196206261983031020
