Prinsip peran pemangku kepentingan dan tanggung jawab korporat
Nama : Tjhang Devina
(1707611010)
Ni Putu Naritha Kusumasari Kusumasari Putri (1707611016)
Pendidikan profesi akuntansi 2017
14.1 Latar Belakang Kesuksesan perusahaan dalam memperoleh laba dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham dipengaruhi oleh peran optimal dari banyak pihak, selain manajemen, yaitu investor, kreditur, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Seluruh hubungan positif antara perusahan dengan pemangku kepentingan memiliki dampak ekonomi yang positif pula untuk kelangsungan usaha dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu untuk mengakui dan menghormati hak para pemangku kepentingannya dan bekerjasama dalam mencapai tujuan jangka panjang bersama.
14.2 Tanggung Jawab Korporat, Akuntabilitas dan Pelaporan Korporat Peran perusahaan antara lain, kepercayan investor dan kreditur terhadap perusahaan akan menekan biaya modal yang hasrus ditanggung perusahaan. Kepuasan pelanggan atas produk yang dihasilkan perusahaan akan meningkatkan penjualan perusahaan. Kerjasama yang baik dengan pemasok dapat menjamin kualitas, kontinuitas, dan harga bahan baku yang optimal. Kepedulian terhadap masyarakat akan meningkatkan respek masyarakat terhadap keberadaan dan produk perusahaan. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah akan menghindarkan perusahaan dari berbagai permasalahan hukum. Tanggung jawab korporat tidak hanya meningkatkan kekayaan pemegang saham, melainkan juga menjamin hak-hak pemangku kepentingan lainnya tidak dilanggar, yaitu diantaranya: 1. Menghasilkan produk yang berkualitas dan aman. 2. Menggunakan sistem produksi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya secara efisien. 3. Memperlakukan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas kemanusiaan. 4. Menggunakan bahan baku yang berkualitas, aman, dan tidak merusak lingkungan. 5. Memenuhi kewajiban kepada kreditur atas dana yang ditanamkan diperusahaan. 6. Menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat. 7. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan. 8. Mentaati seluruh perjanjian dan/atau komitemen dengan berbagai pihak. 9. Mengarahkan pembangunan yang berifat berkelanjutan Utama (2011) menyebutkan bahwa upaya manajemen sangat mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab korporat. Oleh karena itu pemangku kepentingan membutuhkan informasi
tentang pertanggungjawaban peran manajemen dalam memenuhi tanggung jawab korporat tersebut. Utama menyebutkan terdapat beberapa infrastruktur yang perlu dimiliki untuk mendukung terciptanya pelaporan tanggung jawab korporat yang transparan dan akuntabel, yaitu sebagai berikut : 1. Standar pelaporan tanggung jawab korporat yang berterima umum sebagai acuan pelaporan. 2. Struktur dan mekanisme tata kelola yang mendorong pelaporan tanggung jawab korporat yang akuntabel dan transparan 3. Pihak eksternal dan independen yang memberikan asersi atas pelaporan tanggung jawab korporat. 4. Peraturan perundang udangan yang mengatur kewajiban pelaporan tanggung jawab korporat 5. Tekanan public akan praktik dan pelaporan tanggung jawab korporat.
14.3 Pengakuan dan Penghormatan terhadap Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Sebagian kepentingan atau hak pemangku kepentingan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian lainnya hanya diatur dalam keepakatan bersama antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemenuhan atas kepentingan atau hak pemangku kepentingan tersebut akan menghindarkan perusahaan dari permasalahan hukum dan pelanggaran terhadap kesepakatan. Oleh sebab itu perusahaan harus mengakui dan menghormati kepentingan para pemangku kepentingannya tersebut. Hal tersebut ditegaskan dalam OECD diantaranya, menyatakan bahwa hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati, pengakuan dan penghormatan atas hak-hak pemangku kepentingan tersebut harus disertai dengan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan jika haknya dilanggar, wujud penghormatan dan pengakuan peran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan perusahaan mealui pengembangan mekanisme peningkatan kinerja melalui partisipasi karyawan, pengakuan dan penghormatan hak kreditur melalui keberadaan kerangka penyelesaian kabangkrutan yang efektif dan efisien serta pengakuan hukum yang efektif atas hak-hak kreditur.
Pengakuan dan penghormatan hak pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam tata kelola perusahaan juga diatur dalam OECD diantaranya, melalui jaminan akses informasi yang relevan, memadai, andal, tapat waktu, dan reguler. Di sisi lain, bentuk pengakuan dan penghormatan hak pemangku kepentingan juga ditunjukkan oleh kebebasan pemangku kepentingan, khususnya orang dalam perusahaan, untuk mengkomunikasikan dugaan tindakan pelanggaran aturan/ etika kepada pihak berwenang.
14.4 Peran Aktif Korporat dalam Memberantas Korupsi Tindakan kejahatan korupsi pada umumnya tidak hanya melibatkan pejabat publik, melainkan juga dunia usaha. Korporat seringkali menjadi pendorong tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Oleh sebab itu upaya pemberantasan korupsi juga harus mengikutsertakan korporat. Upaya korporat dalam menghindari penyuapan akan menekan peluang pejabat publik melakukan korupsi. Korporasi juga dapat berperan aktif melaporkan tindakan korupsi yang dilakuakn oleh pejabat publik. Dalam beberapa sub prinsip OECD mengandung semangat anti korupsi yang harus dilaksanakan perusahaan. Upaya korporat dalam menghindari tindakan korupsi merupakan penghormatan korporat terhadap hak pemangku kepentingan, yaitu negara dan masyarakat ( society ). Peran aktif korporat menjadi whistleblower atas tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk implementasi OECD. Peran korporat dalam memberantas korupsi juga dinyatakan dalam Pedoman Umum GCG Indonesia. Pada Bab 1 t entang Penciptaan Situasi Kondusif untuk Melaksanakan Good Corporate Governance , bagian Pedoman Pokok Pelaksanaan untuk Peranan Dunia Usaha , disebutkan bahwa dunia usaha berperan dalam mencegah terjadinya KKN. Uraian diatas menunjukkan korporat dapat melakukan berbagai tindakan korupsi atau mendukung tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat public. Oleh sebab itu korporasi memegang peranan penting dalam mencegah dan/ atau melaporkan tindakan korupsi akan berdampak signifikan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi.
14.5 Peran Aktif Korporasi dalam Melestarikan Lingkungan Tidak sedikit aktivitas korporasi menimbulkan kerusakan terhadap alam. Kerusakan alam tersebut pada akhir akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup
didalamnya, termasuk kepada manusia. Tindakan korporasi seperti ini pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup alam, manusia, dan pada akhirnya perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan prinsip dan upaya yang mendorong peran korporasi dalam mence gah hal tersebut. Peran korporasi dalam melestarikan lingkungan secara tersirat terkandung dalam beberapa prinsip OECD yaitu, lingkungan dan komunitas masyarakat dimana korporasi berada merupakan salah satu pemangku kepentingan, seluruh hak pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau melalui kesepakatan bersama harus dipenuhi. Oleh sebab itu korporasi harus berperan aktif dalam melestarikan lingkungan dan memberdayakan komunikasi masyarakat disekitarnya. Peran aktif korporasi dalam melestarikan lingkungan juga tertuang dalam Pedoman Umum GCG Indonesia. Pedoman Pokok Pelaksanaan asas Responsibilitas menyatakan bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Dalam UU PT juga terdapat beberapa pengaturan terkait peran aktif perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan melaskanakan tanggung jawab sosial, yaitu: 1. Pasal 66 Ayat 2 menegaskan bahwa laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan informasi minimum yang harus disajikan perusahaan dalam laporan tahunannya. 2. BAB V secara khusus membahas tentang kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selain mematuhi UU PT, peran aktif perusahaan dalam melestarikan lingkungan juga dilakukan dengan memenuhi UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan juga harus mentaati peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan lingkungan.
14.6 Penyaluran Pengaduan oleh Pemangku Kepentingan terhadap Kemungkinan Pelanggaran Aturan/Etika oleh Orang Dalan Korporasi Berbagai skandal keuangan terbesar pada umumnya melibatkan pimpinan perusahaan dan banyak pihak yang berkolusi. Keterlibatan manajemen tingkat atas menyebabkan sistem pengendalian internal perusahaan tidak dapat berjalan optimal. Kejahatan kerah putih tersebut pada umumnya diketahui oleh orang dalam peusahaan. Namun orang dalam yang mengetahui kejahatan tersebut akan menghadapi risiko tinggi terhadap keselamatan diri jika berupaya melaporkannya. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk membangun mekanisme penyaluran pengaduan oleh pemangku kepentingan terhadap kemungkinan kejahatan dan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh orang dalam korporat. Menurut OECD, di beberapa Negara, peraturan perundang undangan mendorong Dewan Komisaris untuk memberikan perlindungan kepada pelapor atau whistleblower, dan memberikan akses langsung yang bersifat rahasia kepada anggota komisaris independen, anggota komite audit, atau komite etika. Beberapa perusahaan juga dapat mengembangkan unit yang berperan sebagai ombudsman atas keluhan-keluhan yang disampaikan. Beberapa regulator juga membuat jalur telepon dan email pengaduan yang bersifat rahasia. OECD menegaskan perlindungan yang sama harus diberikan baik kepada whistleblower yang merupakan institusi maupun individu. Pedoman umum GCG Indonesia mendorong keberadaan mekanisme whistleblowing dan perlindungan terhadap whistleblower secara sukarela dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkannya. Namun demikian, dalam peraturan Bapepam-LK X.K.6 disebutkan bahwa jika emiten atau perusahaan public memiliki system whistleblowing, maka perusahaan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan sebagai komponen dari informasi tentang tata kelola perusahaan.
14.7 Peran Akuntan Profesional Akuntan professional dapat berperan aktif dalam mewujudkan prinsip peran pemangku kepentingan, diantaranya, namun tidak terbatas pada : a. Mendorong pengungkapan tentang pemenuhan tanggung jawab korporat.
b. Membangun system pengendalian internal perusahaan yang menjamin ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan, kontrak perjanjian, serta norma-norma yang berlaku. c. Membangun system yang menghubungkan remunerasi karyawan dengan kinerja jangka panjang perusahaan. d. Membangun system informasi yang menjamin pengungkapan informasi yang tepat waktu dan andal kepada seluruh pemangku kepentingan. e. Membangun system whistleblowing yang andal dan aman bagi para pihak yang menjalankan peran sebagai whistleblower dan infromatif bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh. f. Mendorong pengungkapan informasi yang relevan dan andal dalam kerangka penyelesaian
kebangkrutan
perusahan,
kepentingan, khususnya kreditur.
untuk
melindungi
para
pemangku
Pelaksaan Prinsip Peran Pemangku Kepentingan pada Bank Danamon
Danamon merupakan perusahaan terbuka, yang harus mematuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas, regulasi Bank Indonesia, Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), International Finance Standard (IFRS), Standar Akunting Keuangan Indonesia, Standar Internasional untuk Praktik Profesional Internal Audit, Kerangka Kerja COSO dan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Kami terus mengadopsi pentingnya struktur tata kelola yang transparan dan dengan bangga dapat menyatakan bahwa Danamon telah menerapkan prinsip prinsip yang berlaku dan praktik terbaik. Danamon meninjau praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan dan berusaha untuk memenuhi persyaratan yang relevan dari praktik terbaik tata kelola perusahaan internasional dan nasional dari waktu ke waktu. Pihak Bank melakukan penilaian internal dan eksternal untuk memantau pelaksanaan GCG dari lima prinsip GCG kami. Selain itu, kami melaporkan dan menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang komprehensif. Danamon senantiasa berusaha untuk patuh pada dan memenuhi standar tata kelola nasional, regional dan internasional melalui laporan yang diterbitkan secara transparan. Pencegahan Penipuan dan Korupsi
Mengingat peran sosial dan ekonomi yang signifikan, kepatuhan pada peraturan merupakan hal yang wajib bagi sektor keuangan mana pun di seluruh dunia. Semenjak awal kami beroperasi, Danamon sebagai lembaga keuangan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Standar Kepatuhan ini menjadi dasar dalam produk dan layanan yang kami berikan kepada nasabah. Danamon percaya budaya kepatuhan yang kuat akan memberikan kekuatan untuk mencapai keberhasillan usaha. Dan kami menyadari bahwa kepatuhan adalah tanggung jawab setiap individu di Danamon. Isu penting dari budaya kepatuhan di bank adalah penipuan dan korupsi. Danamon telah mengembangkan program “zero tolerance for fraud.” Strategi Anti- Fraud Danamon mencakup proses-proses yang saling berkaitan, yaitu tahap Pencegahan Penipuan, Deteksi, Investigasi dan Pencegahan. Program ini telah sepenuhnya disosialisasikan kepada seluruh karyawan di semua unit bisnis dan daerah operasional. Setiap tuduhan dan laporan kasus diselidiki secara menyeluruh dan personil yang terkait akan di disiplinkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem
pemantauan penipuan dan implementasi GCG, Danamon telah membentuk sistem pelaporan pelanggaran yang mendorong pengungkapan dan pelaporan fraud .
Whistleblowing Channels Fax: +62 21 25505950 Email:
[email protected] Email:
[email protected] Sistem whistleblowing ini sebagai bentuk komitmen Danamon untuk memperkuat integritas, memerangi korupsi dan pelanggaran terkait lainnya. Kebijakan ini mengatur kondisi dan prosedur untuk investigasi dugaan korupsi, penipuan dan setiap pelanggaran lainnya termasuk tindakan seperti yang melibatkan Personil Bank dan/atau Proyek Bank serta tindakan yang mencederai operasional dan misi Bank. Melalui mekanisme ini setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara rahasia melalui media elektronik seperti email, surat atau secara langsung melalui diskusi tertutup. Danamon juga telah memiliki sebuah sistem Live-Chat yang memungkinkan karyawan untuk bertanya, mengirimkan kritik, pengaduan atau m elaporkan langsung kepada Direksi.
