PPAKP 2013: Bagan Akun Standar

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………

i

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL …....................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN .....………………………………………..……….……………..

1

BAB II DEFINISI, DASAR PEMIKIRAN DAN TUJUAN ………………………………

5

A.

Definisi …………..…………………………………………………………..……....

5

B.

Dasar Pemikiran …………………………………………………………………....

5

C.

Tujuan ………………………………………………………..………………..….....

6

D..

Peran Bagan Akun Standar …………………………………………..…….…..…

7

BAB III KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI BAGAN AKUN

9

STANDAR …………….... A.

Klasifikasi berdasarkan Organisasi ………………………………………………

9

B.

Klasifikasi berdasarkan Fungsi ……………………………………………………

9

C.

Klasifikasi berdasarkan Sub Fungsi ……………………………………………..

9

D.

Klasifikasi berdasarkan Program …………………………………………………

11

E.

Klasifikasi berdasarkan Kegiatan ..................................................................

12

F.

Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (Ekonomi) …….................................

12

G.

Klasifikasi berdasarkan Pembiayaan ……………………………………………

15

BAB IV KODEFIKASI EKONOMI BAGAN AKUN STANDAR ……………………….

17

A.

Akun Neraca ………………………………………………………………………

17

B.

Akun Operasional ………………………………………………………………..

25

C.

Akun Non Anggaran ...................................................................................

46

D.

Akun APBN ……………………………………………………………………….

48

E.

Akun DIPA …………………………………………………………………………

48

F.

Perubahan Bagan Akun Standar ………………………………………………

49

G.

Tata Kelola Bagan Akun Standar ……………………………………………...

50

H.

Bagan Akun Standar ke Depan …………………………………………………

51

i

BAB V BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA .................................................................................

52

A. Kerangka Tunggal Bagan Akun Standar.........................................................

52

B. Struktur BAS Pada Span …………………………..............................................

54

BAB VI PENUTUP .....................................................................................................

57

REFERENSI …………………………………………………………………………………

58

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I

:

Bagan Akun Standar Dalam Sistem Akuntansi ………………….

6

Gambar II

:

Hubungan antara Unit Perencanaan dan Unit Pelaksanaan …..

8

Gambar III

:

Bagan Arsitektur Program …………………………………………

12

Gambar IV

:

Kalsifikasi Kode Akun ………………………………………………

16

Gambar V

:

Pembedaan Belanja Barang dan Belanja Modal ………………..

44

Gambar VI

:

Kriteria Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya ……………………

45

iii

DAFTAR TABEL

Tabel I

:

Kodefikasi Fungsi dan Sub Fungsi ……………………………….

9

Tabel II

:

Kodefikasi Ekonomi ………………………………………………...

17

Tabel III

:

Tabel IV

:

Mapping Kode BMN Lama dan Kode BMN Baru Terhadap BAS ………………………………………………………………….. 50 Sruktur Bagan Akun Standar 55

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia melalui satu paket undang-undang di bidang keuangan negara. Reformasi ini mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pemeriksaan keuangan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik telah diperkenalkan, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi, dan profesionalitas. Dalam rangka mendorong terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap klasifikasi anggaran. Pasal 11 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 (UU Nomor 17/2003) tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, yang disebut i-account. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 17/2003

mengamanatkan

pemerintah

untuk

memperbaiki

penyelenggaraan

pemerintahan dan melakukan penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Untuk memenuhi ketentuan ini, setiap kementerian negara/lembaga dituntut mempunyai program dan kegiatan yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk anggaran sesuai dengan prestasi yang akan dicapai. Oleh karena itu anggaran yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 pasal 15 ayat (5). Dalam Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 selain mengatur anggaran berbasis kinerja juga mengamanatkan penganggaran terpadu (unified budget). Dengan penyatuan ini pemerintah bermaksud menyatukan anggaran rutin dan pembangunan

1

serta

mengatur

keterkaitan

antara

kebijakan,

perencanaan,

penganggaran,

pertanggungjawaban, serta evaluasi anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja negara yang mengacu pada UU No. 17 tahun 2003 dan menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (best practices). Klasifikasi belanja negara/belanja daerah tersebut dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja. Klasifikasi anggaran berdasarkan amanat UU

dan

PP

dimaksud

dituangkan

di

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Dari pelaksanaan anggaran ini kementerian negara/lembaga dituntut menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Di samping itu Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas. Dengan terbitnya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP No.24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan Pasal 6 PP 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). PUSAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan penjelasan pasal 6

2

ayat (2) PP No.71/2010 tentang SAP, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan PUSAP lebih difokuskan kepada panduan penyusunan Bagan Akun Standar (BAS) bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka transisi dalam rangka implementasi akrual bagi pemerintah pusat, sejak tahun 2012 BAS telah direstrukturisasi sedemikian rupa untuk dapat mengakomodasi implementasi SPAN sekaligus implementasi akuntansi berbasis akrual. Adanya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara dan langkahlangkah pemerintah yang harus diambil dalam penataan kembali terhadap klasifikasi anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca, pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Modul ini mencoba untuk memberikan gambaran dan analisa terhadap Bagan Akun Standar yang merupakan suatu daftar yang terdiri atas informasi keuangan maupun non keuangan yang secara umum terstruktur logis dan mempunyai format yang mempunyai arti tertentu serta terdiri atas nomor dan huruf atau kombinasi dari keduanya (alphanumeric).

B. Deskripsi Singkat Pada BAB I tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang dari pembuatan modul ini. BAB II menjelaskan mengenai definisi, dasar pemikiran dan tujuan dari Bagan Akun Standar (BAS). Diharapkan bagian ini dapat memberikan latar belakang peran pentingnya BAS dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam BAB III diuraikan mengenai klasifikasi dan kodefikasi BAS. Bagian ini menjelaskan secara detil breakdown dari struktur BAS yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya dalam BAB IV menjelaskan lebih lanjut BAS yang dielaborasi ke dalam kodefikasi ekonomi. Pada bagian ini juga dibahas beberapa pengertian pendapatan dan belanja BAB VI merupakan penutup, pada bab terakhir ini dibahas mengenai beberapa tantangan yang harus diatasi dalam pengembangan BAS ke depan.

3

C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Modul Bagan Akun Standar disusun dan disampaikan kepada peserta diklat dengan tujuan agar para peserta dapat lebih memahami dan menguasai konsep dasar penggunaan BAS mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Hal ini agar dalam praktek penerapan BAS terdapat kesamaan pemahaman dan sinergi baik pada unit perencana maupun pada unit pelaksana anggaran. D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan mampu: a. Mampu menjelaskan tujuan dan peranan BAS dalam sistem akuntansi pemerintahan. b. Mampu menjelaskan klasifikasi dan kodefikasi BAS. c. Mampu menggunakan BAS untuk setiap transaksi keuangan. d. Mampu menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

yang

memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan. e. Memecahkan

masalah

dalam

penerapan/penggunaan

BAS

mulai

dari

perencanaan anggaran sampai pada pelaporan anggaran. E. Topik Bahasan Hal-hal yang perlu dibahas meliputi: a. BAS dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah b. Penggunaan BAS dalam unit perencanaan dan unit pelaporan c. Klasifikasi dan kodefikasi d. Permasalahan pembebanan belanja barang dan belanja modal e. Pengembangan BAS ke depan

4

BAB II DEFINISI, DASAR PEMIKIRAN DAN TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR

A. Definisi Bagan Akun Standar adalah Daftar Perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. Pengertian ini menitikberatkan BAS dari sisi klasifikasi ekonomi (jenis belanja). B. Dasar Pemikiran Bagan Akun Standar disusun dengan dasar pemikiran sebagai berikut: 1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan K/L yang memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan. Dengan adanya kodefikasi akun yang telah didesain dan terstruktur sedemikian rupa, penyusunan laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan K/L diharapkan dapat

memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan

dengan struktur kodefikasi yang seragam di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran telah tercatat baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, serta seluruh Aset dan kewajiban pemerintah telah tercatat dalam neraca. 2. Meningkatkan

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban

APBN

dengan

melaksanakan penggunaan BAS dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Bagan Akun Standar dapat menjadi suatu alat yang membuat proses perencanaan dan penganggaran dapat in line dengan apa yang akan dilaksanakan dan yang dilaporkan dalam tataran pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan memberikan kodefikasi yang sama mulai dari level perencanaan dan penganggaran hingga sampai kepada penyusunan laporan keuangan. 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan GFS 2001. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2005, disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang didesain sedemikian rupa berdasarkan norma dan prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Untuk

5

menghasilkan output berupa laporan keuangan yang mempunyai kriteria andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, SAPP memerlukan dukungan dari berbagai unsur yaitu formulasi prosedur transaksi berupa posting rules, Bagan Akun Standar (BAS), pengaturan pemisahan tanggung jawab secara institusional, hardware maupun software, serta SDM yang kompeten untuk menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dijabarkan dalam gambar berikut: Gambar I Bagan Akun Standar Dalam Sistem Akuntansi

C. Tujuan Bagan Akun Standar a. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama. Hal ini selaras dengan butir 2 dasar pemikiran

BAS

yang

diharapkan

dapat

terjadi

koordinasi

antara

unit

perencanaan dan penganggaran, unit pelaksana teknis kegiatan serta unit pertangungjawaban keuangan.

6

b. Meningkatkan kualitas informasi keuangan. Hal ini bisa didapatkan setelah terjadi pemahaman yang sama antara unit-unit dimaksud di atas dalam penyusunan

laporan

manajerial

maupun

laporan

akuntabilitas

yang

mengungkapkan informasi keuangan pemerintah. c. Memudahkan pengawasan keuangan. Di sisi auditor, hal-hal tersebut di atas akhirnya akan memudahkan bagi pemeriksa dalam proses audit laporan keuangan. D. Peran Bagan Akun Standar (BAS) Bagan Akun Standar memegang peran penting dalam manajemen keuangan pemerintah yang modern, sehingga diperlukan suatu BAS yang efektif sehingga dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut: 1. Sebagai dasar pelaporan manajerial dan Laporan Keuangan. 2. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan interface mengalir. 3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini. 4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan ‘framing’ kepada struktur pelaporan. 5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAS seyogianya disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Untuk itu setidaknya perlu dipertimbangkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1. Memungkinkan adanya analisa “multi dimensional level” dalam penyusunan BAS; 2. Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat; 3. Menyederhanakan proses manual sehingga dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan reviu analitis dan pengembangan/perbaikan proses bisnis;. 4. Kombinasi yang tepat antara orang, proses dan teknologi.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara di Indonesia, BAS mempunyai peran penting dalam menghubungkan unit yang melakukan perencanaan dengan unit yang nantinya melakukan pelaporan. Mulai dari proses penyusunan RAPBN (RKAKL) telah digunakan kodefikasi yang tercantum dalam BAS. Kodefikasi yang sama nantinya juga akan digunakan dalam rangka pelaporan atas pertanggungjawaban anggaran. Selama

7

ini antara unit keuangan dan perlengkapan dalam hal pelaporan telah terhubungkan dengan adanya Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang mempunyai dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) yang digunakan oleh Bagian Keuangan dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang digunakan oleh Bagian Perlengkapan yang mengelola barang. Sementara unit-unit pelaporan tersebut terhubungkan dengan Unit Perencanaan dengan adanya BAS. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar II Hubungan antara Unit Perencanaan dan Unit Pelaksanaan

8

BAB III KLASIFIKASI ANGGARAN

A. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan kementerian negara/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada. Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I dan Satuan Kerja. B. Klasifikasi Berdasarkan Fungsí Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) UU 17 tahun 2003, terdiri dari 11 fungsi utama yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. C. Klasifikasi Berdasarkan Sub Fungsi Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dari 11 (sebelas) fungsi utama dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan subfungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004. Penggunaan Fungsi dan Sub Fungsi disesuaikan dengan tugas masing-masing kementerian negara/lembaga/SKPD. Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi sebagai berikut : Tabel 1 Kodefikasi Fungsi dan Sub Fungsi

Kode 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07

Fungsi dan Subfungsi PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN

9

01.90

PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA

02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.90

PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA DUKUNGAN PERTAHANAN BANTUAN MILITER LUAR NEGERI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN PERTAHANAN LAINNYA

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.90

KETERTIBAN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN PENANGGULANGAN BENCANA PEMBINAAN HUKUM PERADILAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA

04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.90

EKONOMI PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM TENAGA KERJA PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PENGAIRAN BAHAN BAKAR DAN ENERGI PERTAMBANGAN INDUSTRI DAN KONSTRUKSI TRANSPORTASI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI EKONOMI LAINNYA

05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.90

LINGKUNGAN HIDUP MANAJEMEN LIMBAH MANAJEMEN AIR LIMBAH PENANGGULANGAN POLUSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TATA RUANG DAN PERTANAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA

06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.90

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN PENYEDIAAN AIR MINUM PENERANGAN JALAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

07 07.01 07.02 07.03 07.04

KESEHATAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA

10

07.05 07.90

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KESEHATAN LAINNYA

08 08.01 08.03 08.04 08.90

PARIWISATA DAN BUDAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA

09 09.01 09.02 09.03 09.90

AGAMA PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA

10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.90

PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN KEDINASAN PENDIDIKAN TINGGI PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PENDIDIKAN LAINNYA

11 11.01 11.02 11.03

PERLINDUNGAN SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN DAN PEJUANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL BANTUAN PERUMAHAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.90

D. Klasifikasi Berdasarkan Program Berdasarkan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

11

Gambar di bawah ini merupakan Bagan dari Arsitektur Program dan Kegiatan yang dijalankan sejak tahun 2011 dengan diterapkannya Penganggaran berbasis Kinerja. Gambar III Bagan Arsitektur Program

E. Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas

dan

fungsi

unit

eselon

II/satuan

kerja

atau

penugasan

tertentu

Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran/output dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

F. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi) Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU 17 tahun 2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja lain-lain dan Transfer. Secara rinci klasifikasi

12

berdasarkan

jenis

belanja

sebagaimana

dituangkan

lebih

lanjut

dalam

PMK

91/PMK.05./2007 tentang Bagan Akun Standar, PMK No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, dan PMK No.2238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan aedalah sebagai berikut: a. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2. Belanja Barang Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja

barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas,

belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.. 3. Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

4. Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

13

5. Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 6. Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional,

pemerintah

daerah, atau

kepada perusahaan

negara/daerah.

7. Bantuan Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif. 8. Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. b. Transfer Ke Daerah

14

1. Dana Perimbangan Pengeluaran uang dari pemerintah pusat/alokasi anggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengeluaran uang dari pemerintah pusat/alokasi anggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi) selanjutnya dirinci berdasarkan kode akun. G. Klasifikasi berdasarkan Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Pembiayaan terdiri dari : 1. Penerimaan Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri b. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri b. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan pembiayaan dalam negeri antara lain dapat berasal dari hasil divestasi dan penjualan Surat Utang Negara (SUN), dan penerimaan pembiayaan luar negeri antara lain adalah penerimaan pinjaman luar negeri baik pinjaman proyek maupun pinjaman program. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah. Klasifikasi pembiayaan selanjutnya dirinci menurut kode akun. Dari uraian klasifikasi kode akun dimaksud, dapat digambarkan dalam gambar berikut:

15

Gambar IV Klasifikasi Kode Akun

Organisasi (BA, Es, Satker) Fungsi Fungsi Sub Fungsi Sub Fungsi Program Program Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan Keluaran/Output Keluaran/Output Kode Ekonomi/ Jenis belanja

Kode Ekonomi/ Jenis belanja

Kode Ekonomi/ Jenis belanja

16

BAB IV KODEFIKASI EKONOMI BAGAN AKUN STANDAR

Untuk memenuhi amanat pasal 11 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003, perlu dibuat bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS yang terdapat dalam klasifikasi kode ekonomi dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi sebagaimana Tabel di bawah ini: Tabel II Kodefikasi Ekonomi

Kode

Uraian

1

Aset

2

Kewajiban

3

Ekuitas

4

Penerimaan Negara dan Hibah

5

Belanja Negara

6

Transfer ke Daerah

7

Pembiayaan

8

Non Anggaran

Terdapat dalam Jenis Laporan

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas (LAK)

A. AKUN NERACA 1. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam: a. Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau 17

b) berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kodefikasi BAS untuk Aset Lancar adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

11

Aset Lancar

111

Kas dan Setara Kas Digunakan untuk mencatat Kas pemerintah yang ada pada Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah, Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing, Rekening Pemerintah lainnya, Rekening kas di KPPN, Kas dalam Transito, Setara Kas, Kas pada Badan Layanan Umum, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya.

112

Uang Muka Rekening BUN Digunakan untuk mencatat antara lain Uang Muka dari Rekening KUN yang digunakan untuk menalangi belanja yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka Rekening Khusus

113

Investasi Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek pemerintah sesuai dengan SAP. Termasuk dalam akun ini yaitu Investasi dalam deposito, Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara, Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum, Investasi Jangka Pendek Lainnya, dan Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Non Permanen

114

Beban dibayar di muka (Prepaid) dan Uang Muka Belanja (Prepayment)

115

Piutang Digunakan untuk mencatat piutang pemerintah yang timbul berdasarkan pungutan pendapatan negara, piutang yang timbul berdasarkan perikatan, piutang transfer antar pemerintahan, dan piutang yang timbul karena tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya sesuai dengan SAP. Termasuk ke dalam akun ini Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum, Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum, Piutang Transfer ke Daaerah, Piutang karena pinjaman termasuk penerusan pinjaman.

116

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang tidak tertagih sehingga saldo piutang dapat mengggambarkan nilai

18

bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) 117

Persediaan Digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SAP dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN). Termasuk dalam akun ini antara lain Persediaan yang meliputi Persediaan Bahan untuk Operasional, Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Bahan untuk Proses Produksi, Persediaan Bahan Lainnya, dan Persediaan Badan Layanan Umum

b. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Kodefikasi BAS untuk Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

12

Investasi Jangka Panjang

121

Investasi jangka Panjang Non Permanen Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen sesuai dengan SAP antara lain Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan, Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Non Permanen Lainnya.

122

Investasi jangka Panjang Permanen Digunakan untuk mencatat Investasi Permanen sesuai dengan SAP seperti Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya

c. Aset Tetap

19

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Kodefikasi BAS untuk Aset Tetap adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

13

Aset Tetap

131

Tanah Digunakan untuk mencatat Tanah milik pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

132

Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin milik pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

133

Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat Gedung dan bangunan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

134

Jalan, Irigasi dan Jaringan Digunakan untuk mencatat Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Instalasi Listrik dan Telepon sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

135

Aset Tetap Lainnya Digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya sesuai dengan SAP dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN), antara lain Barang Koleksi Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan seperti lukisan, patung, hasil karya seni lainnya atau barang antik, dan koleksi-koleksi seni lainnya

136

Konstruksi Dalam Pengerjaan Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang nantinya akan menjadi salah satu di antara Aset Tetap Definitif (Gedung/bangunan, Perlatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan

20

137

Akumulasi Penyusutan Digunakan untuk mencatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang menurut ketentuan harus disusutkan. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dibagi menurut klasifikasi aset tetapnya

d. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Kodefikasi BAS untuk Dana Cadangan adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

14

Dana Cadangan

141

Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat dana cadangan yang merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

e. Piutang Jangka Panjang Kode

Uraian

15

Piutang Jangka Panjang

151

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Digunakan untuk mencatat Tagihan Piutang Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan termasuk Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum

152

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Digunakan untuk mencatat Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

153

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

154

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

155

Piutang Jangka Panjang Lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun piutang jangka panjang tersebut di atas

21

156

Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tak Tertagih Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang jangka panjang tak tertagih sehingga saldo piutang jangka panjang dapat mengggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

f.

Aset Lainnya Aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Contohnya adalah Dana yang dibatasi penggunaan, Trust Fund dan sebagainya. Kodefikasi BAS untuk Aset Lainnya adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

16

Aset Lainnya

161

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan SAP. Terdiri dari Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerjasama Operasi dll

162

Aset Tidak Berwujud Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud pemerintah sesuai dengan SAP

163

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Digunakan untuk mencatat Saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan spesifik yang telah ditentukan

164

Dana Penjaminan Digunakan untuk mencatat saldo dana yang berasal dari APBN yang dijadikan sebagai jaminan pemerintah

165

Dana Kelolaan BLU Digunakan untuk mencatat saldo dana kelolaan BLU

166

Aset Lain-lain Digunakan untuk mencatat Aset Lain-Lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas

22

2. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. a. Kewajiban Jangka Pendek Merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan ke dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. b. Kewajiban Jangka Panjang Merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kodefikasi BAS untuk Kewajiban adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

2

Kewajiban

21

Kewajiban Jangka Pendek

211

Utang Perhitungan Fihak Ketiga Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes

212

Utang Kepada Fihak Ketiga Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat berasal dari antara lain kontrak/perolehan barang-jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar

213

Utang Bunga Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain

23

berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur 214

Utang Subsidi Digunakan untuk mencatat utang subsidi sesuai ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi

215

Utang Transfer Digunakan daerah

216

dengan

untuk mencatat Utang perhitungan Transfer ke

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

217

Utang Surat Berharga Negara Digunakan untuk mencatat Utang atas Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah

219

Utang jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan. dan utang jangka pendek lainnya

22

Kewajiban Jangka Panjang

221

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Pusat

222

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat

3. EKUITAS DANA Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

24

a. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. c. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kodefikasi BAS untuk Ekuitas Dana adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

3

Ekuitas Dana

31

Ekuitas Dana Lancar

32

Ekuitas Dana Investasi

33

Ekuitas Dana Cadangan

B. AKUN OPERASIONAL 1. PENDAPATAN a. Penerimaan Perpajakan Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan ke dalam penerimaan pajak yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. c. Hibah

25

Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya. Kodefikasi BAS untuk Pendapatan adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

4

Pendapatan Negara dan Hibah

41

Penerimaan Perpajakan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan, kepabeanan dan cukai

411

Pendapatan Pajak Dalam Negeri Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan cukai yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pendapatan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini antara lain adalah PPh Migas, PPh Non-Migas, PPh Non-Migas Lainnya, PPh Fiskal, PPN, PPnBM, Cukai, Pajak Lainnya seperti Bea Meterai

412

42

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan internasional sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan kepabeanan. Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar Penerimaan Negara Bukan Pajak Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan negara bukan pajak (PNBP)

421

422

Penerimaan Sumber Daya Alam Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA). Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Alam, Pendapatan Pertambangan Umum, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan IIUPH (IHPH), Pendapatan Perikanan, Pendapatan Pertambangan Panas Bumi Pendapatan Bagian Laba BUMN Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan

26

pajak yang berasal dari pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMN 423

Pendapatan PNBP Lainnya Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran, Denda dan Pendapatan lain-lain

424

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat, Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu, Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan pendapatan BLU lainnya

43

Penerimaan Hibah Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat

431

Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat. Untuk pendapatan hibah dalam negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga. Untuk pendapatan hibah luar negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Luar Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga, dan pendapatan hibah luar negeri yang langsung diterushibahkan

2. BELANJA a. Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

27

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah: a) Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangantunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Pemerintah Daerah. b) Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai”

diintegrasikan ke dalam kegiatan

induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan. Kodefikasi BAS untuk Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Kode 51 511

Uraian Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat. Akun Belanja Gaji dan Tunjangan (511) digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, baik diberikan kepada Pejabat Negara, PNS maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Termasuk dalam akun ini adalah (1) Belanja Gaji PNS yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Belanja Pembulatan Gaji PNS. (2) Belanja Tunjangan-tunjangan PNS terdiri dari Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Kemahalan PNS, Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS, Belanja Uang Makan PNS. (3) Belanja Tunjangan PNS lainnya terdiri dari Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS, Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi, Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS,

28

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, Belanja Tunjangan SAR PNS, Tunjangan Perumahan, Uang Duka Wafat, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tunjangan Kominikasi Intensif Pejabat Negara, Belanja Penunjang Operasional Pejabat Negara, Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara, Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara, dan Tunjangan lainnya untuk Pejabat Negara termasuk uang duka Pejabat Negara 512

Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Belanja Pegawai Transito

Khusus

&

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. khusus & belanja pegawai transito sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat. Yang termasuk Akun ini antara lain Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito digunakan untuk membayar honorarium, lembur, vakasi, tunj. Khusus dan belanja pegawai transito. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Uang Honor Tetap, Belanja Uang Lembur, Belanja Vakasi 513

Belanja Kontribusi Sosial Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja kontribusi sosial sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat yaitu berupa skema asuransi sosial untuk memperoleh hak atas sosial benefit untuk pegawainya, meliputi pensiun dan manfaat pensiun lainnya. Termasuk dalam akun ini adalah: Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara, Belanja Tunjangan Hari Tua, Iuran Asuransi Kesehatan PNS dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun, serta cadangan perubahan sharing

b. Belanja Barang Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

29

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat

Pembuat/Penguji

SPM

serta

Penyusun

Laporan

Keuangan/UAKPA). c) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya. d) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal: i. Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi; ii. Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat/umur ekonomis, peningkatan kapasitas atau standar kinerja; iii. Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang habis pakai Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).

Kodefikasi BAS untuk Belanja Barang adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

52

Belanja Barang

521

Belanja Barang Akun Belanja Barang (521) digunakan untuk alokasi belanja barang untuk kebutuhan operasional kantor seperti bahan habis pakai, ATK, honor pengelola keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi. Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Barang Transito dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

30

522

Belanja Jasa Akun Belanja Jasa (522) digunakan untuk alokasi belanja jasa yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi seperti langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya. Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor, Belanja Jasa Profesi, Biaya Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Lainnya

523

Belanja Pemeliharaaan Akun Belanja Pemeliharaan (523) digunakan untuk alokasi belanja pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, pemeliharaan Aset lainnya sehingga Aset tersebut dapat berada dalam kondisi normalnya. Secara umum Belanja pemeliharaan diperuntukan bagi pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditure) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap dan Aset lainnya. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor, Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan, dan Biaya Pemeliharaan Lainnya

524

Belanja Perjalanan Dinas Akun Belanja Perjalanan Dinas (524) digunakan untuk alokasi belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tusi utama suatu instansi. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

525

Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU) Akun Belanja Barang BLU digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Belanja Barang BLU, Belanja Jasa BLU, Belanja Pemeliharaan BLU, Belanja Perjalanan BLU, Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

31

526

Belanja Barang masyarakat/Pemda

untuk

diserahkan

kepada

Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526) digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya adalah untuk pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dijual kepada masyarakat/pemda c. Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Untuk mengetahui apakah suatu jenis belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal atau tidak maka perlu diketahui definisi Aset Tetap/Aset Lainnya dan kriteria pengakuannya sebagai berikut: a. Dimiliki dan Berwujud (untuk Aset Lainnya bisa tidak berwujud); b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; c. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; d. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi (untuk jenis AT yang ada pembatasan nilai minimum kapitalisasinya). Sementara kriteria pengakuannya adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: a) Belanja

Modal

meliputi

keseluruhan

pembelian/konstruksi/perolehan

dan

pengeluaran/biaya

biaya-biaya

lainnya

untuk yang

dikeluarkan sampai dengan aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta modal fisik lainnya) siap digunakan. 32

b) Pengadaan aset tetap yang dilaksanakan dengan metode swakelola, keseluruhan biaya yang dikeluarkan dituangkan dalam akun belanja modal; c) Belanja perawatan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang mengakibatkan bertambahnya umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas dan nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dituangkan dalam belanja modal. d) Sementara itu, untuk pengadaan aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta Aset Tetap Lainnya) yang akan diberikan kepada pihak ketiga (entitas di luar pemerintah pusat) atau diserahkan kepada masyarakat maka tidak dituangkan dalam akun belanja modal, melainkan menggunakan akun belanja barang. e) Selanjutnya secara prinsip akuntansi, belanja modal yang dialokasikan dalam dokumen anggaran pada laporan keuangan akan menambah nilai Aset Tetap atau Aset Lainnya K/L yang bersangkutan.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Modal adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

53

Belanja Modal

531

Belanja Modal Tanah

Akun Belanja Modal Tanah (531) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah, Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 532

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (532) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan

33

digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat, Air, Udara baik Bermotor maupun tidak Bermotor, Belanja Modal Alatalat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lainnya, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai peralatan dan mesin) 533

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akun Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan (533) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah) atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeliaan Rumah Jabatan, dan 34

pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Gedung dan Bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Gedung dan Bangunan) 534

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan (534) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Irigasi, Belanja Modal Bahan Baku Irigasi, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi, Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi, Belanja Modal Perijinan Irigasi, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi, Belanja Modal Perjalanan Irigasi, Belanja Modal Jaringan, Belanja Modal Bahan Baku Jaringan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan, Belanja Modal Perijinan Jaringan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan, Belanja Modal Perjalanan Jaringan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, dan Pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan) 536

Belanja Modal Lainnya

35

Akun Belanja Modal Lainnya (535) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya pemerintah) selain dari belanja modal tersebut di atas), termasuk Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi (menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) 537

Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

d. Belanja Pembayaran Bunga Utang Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Kodefikasi BAS untuk Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

54

Belanja Bunga

541

Belanja Pembayaran Bunga Utang

542

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara DN

543

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara LN

544

Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption

545

Belanja Pembayaran Discount SBSN DN

546

Belanja Pembayaran Discount SBSN LN

547

Belanja Denda

e. Belanja Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau 36

masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Kodefikasi BAS untuk Belanja Subsidi adalah sebagai berikut: Kode

f.

Uraian

55

Belanja Subsidi

551

Belanja Subsidi Perusahaan Negara

552

Belanja Subsidi Perusahaan Swasta

Belanja Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta organisasi internasional.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Hibah adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

56

Belanja Hibah

561

Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri

562

Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional

563

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah

g. Belanja Bantuan Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung

diberikan

kemasyarakatan

kepada

termasuk

anggota

didalamnya

masyarakat bantuan

dan/atau

untuk

lembaga

lembaga

non

pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

37

Menurut Buletin Teknis No.10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini: a.

Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

b.

Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.

c.

Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

d.

Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

e.

Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:        

Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri, Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.

38

Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.



dan

Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini: 1. Tujuan Penggunaan Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk: a.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2. Pemberi Bantuan Sosial Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan

bantuan

sosial

adalah

institusi

yang

melaksanakan

perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

penanggulangan

kemiskinan

dan

pelayanan

dasar

serta

penanggulangan bencana.

39

Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini. 3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial". Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial

40

tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi. Contoh yang bersifat sementara:

Pemerintah memberikan bantuan

terhadap orang cacat, namun setelah orang tersebut dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dihentikan. Contoh yang bersifat berkelanjutan: Pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat yang tidak pernah dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan.

41

Kodefikasi BAS untuk Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

57

Belanja Bantuan Sosial

571

Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

572

Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah

573

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

574

Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

575

Belanja Bantuan Kemiskinan

Sosial

Untuk

Penanggulangan

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan 576

Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

42

pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi

h. Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Kodefikasi BAS untuk Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

58

Belanja Lain-Lain

581

Belanja Lain-Lain

Sampai saat ini, salah satu hal yang menjadi temuan berulang BPK baik pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) adalah klasifikasi perencanaan anggaran yang berbeda dengan realisasinya. Pada tahun 2009 jumlah kesalahan tersebut mencapai Rp 27,51 triliun dan menjadi salah satu hal yang menjadi kualifikasi BPK dalam pemberian Opini LKPP. Kemudian pada tahun 2010 BPK juga menyampaikna hasil temuannya atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bahwa terdapat Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) terutama terkait dengan pengelompokkan/perbedaan antara belanja barang dan belanja modal serta pengalokasian Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan nature account-nya. Untuk membedakan apakah pengadaan awal suatu barang dikelompokkan ke dalam belanja barang atau belanja modal dapat dilihat pada gambar berikut:

43

Gambar v Pembedaan Belanja Barang dan Belanja Modal

Sementara itu untuk melakukan analisa beberapa pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) yang dikapitalisasi dan akan menambah nilai asetnya digunakan kodefikasi dan uraian Belanja Penambahan Nilai Aset. Untuk lebih jelasnya gambar di bawah ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi apakah suatu pengeluaran yang terkait aset dapat dikapitalisasi atau tidak, dengan kata lain apakah seharusnya dialokasikan dari belanja barang (pemeliharaan) atau belanja modal

44

Gambar VI Kriteria Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

3. TRANSFER KE DAERAH a. Dana Perimbangan Pengeluaran uang dari pemerintah pusat / alokasi anggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengeluaran uang dari pemerintah pusat / alokasi anggaran berupa transfer untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membantu membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

45

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang antara lain terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah berupa Tunjangan Profesi Guru dan BOS, dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

Kodefikasi BAS untuk Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut: Kode

Uraian

6

Transfer ke Daerah

61

Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)

62

Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)

63

Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK)

64

Transfer Dana Otonomi Khusus

65

Transfer Dana Penyesuaian

4. PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi atas: a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan adalah Penerimaan Negara berasal dari penarikan pinjaman, penjualan surat perbendaharaan negara / obligasi negara / surat berharga syariah negara, hasil privatisasi, penjualan aset hasil restrukturisasi dan penerimaan perbankan lainnya. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan adalah Pengeluaran Negara untuk pembayaran cicilan utang, penarikan surat utang negara, penanaman modal negara dan investasi pemerintah lainnya serta dukungan infrastuktur. C. AKUN NON ANGGARAN a. Penerimaan Non Anggaran

46

Penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara yang tidak dianggarkan dalam APBN. Yang termasuk dalam penerimaan Non Anggaran adalah transfer antar rekening pemerintah, penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Penerimaan Pengembalian Uang persediaan. b. Pengeluaran Non Anggaran Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang tidak dianggarkan dalam APBN. Yang termasuk dalam Pengeluaran Non Anggaran adalah transfer antar rekening pemerintah, Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pembayaran Uang persediaan

D. AKUN APBN **) 1. ESTIMASI PENDAPATAN a. Estimasi Penerimaan Perpajakan b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Estimasi Hibah 2. APPROPRIASI BELANJA a. Appropriasi Belanja Pegawai b. Appropriasi Belanja Barang c. Appropriasi Belanja Modal d. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang e. Appropriasi Belanja Subsidi f.

Appropriasi Belanja Hibah

g. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial h. Appropriasi Belanja Lain-lain 3. APPROPRIASI TRANSFER KE DAERAH a. Appropriasi Dana Perimbangan b. Appropriasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4. ESTIMASI

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

DAN

APPROPRIASI

PENGELUARAN PEMBIAYAAN a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan b. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan

47

** ) Kode akun untuk akun APBN sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi, yang dibedakan menjadi kode apropriasi, kode allotment, dan realisasi.

E. AKUN DIPA ***) 1. ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN a. Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan c. Estimasi Hibah yang dialokasikan 2. ALLOTMENT BELANJA a. Allotment Belanja Pegawai b. Allotment Belanja Barang c. Allotment Belanja Modal d. Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang e. Allotment Belanja Subsidi f.

Allotment Belanja Hibah

g. Allotment Bantuan Sosial h. Allotment Belanja Lain-lain 3. ALLOTMENT TRANSFER KE DAERAH a. Allotment Dana Perimbangan b. Allotment Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 4. ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

YANG DIALOKASIKAN DAN

ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan b. Allotment Pengeluaran Pembiayaan ***) Kode akun untuk akun DIPA sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi.

Akun yang digunakan untuk penyusunan Neraca adalah : 1. Kelompok Aset ( Kode 1XXXXX) 2. Kelompok Utang ( Kode 2XXXXX) 3. Kelompok Ekuitas Dana (Kode 3XXXXX) Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran

48

1. Kelompok Pendapatan/Estimasi Pendapatan/Estimasi Pendapatan yang dialokasikan (4XXXXX). 2. Kelompok Belanja/Apropriasi Belanja/Allotment Belanja ( 5XXXXX). 3. Kelompok Belanja Daerah/Apropriasi Belanja Daerah /Allotment Belanja daerah ( 6XXXXX). 4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan/Estimasi Penerimaan Pembiayaan/Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan ( 71XXXX). 5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan/Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan/Allotment Pengeluaran Pembiayaan ( 72XXXX). Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Arus Kas. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kelompok Pendapatan (4XXXXX). Kelompok Belanja ( 5XXXXX). Kelompok Belanja Daerah ( 6XXXXX). Kelompok Penerimaan Pembiayaan ( 71XXXX). Kelompok Pengeluaran Pembiayaan ( 72XXXX). Kelompok Non Anggaran (8XXXXX)

F. PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR Pada tahun 2012 terdapat penyempurnaan Bagan Akun Standar antara lain: 1.

Pada kelompok pendapatan terkait dengan pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan)

serta

pendapatan

dari

penjualan

direstrukturisasi

sedemikian rupa sehingga lebih sesuai dengan maksud pengelolaan dan pemindahtanganan BMN; 2.

Pada kelompok belanja dimunculkannya kodefikasi baru untuk Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (kelompok 526),

3.

Restrukturisasi akun belanja bantuan sosial yang dibagi menjadi per jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP,

4.

Restrukturisasi akun belanja lain-lain,

5.

Perubahan/penajaman uraian dan penjelasan akun seperti Belanja Modal Fisik Lainnya diubah menjadi Belanja Modal Lainnya, 521115, 521213

6.

Penetapan akun yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2012 seperti 411231, 411232, 411239, 423919, 511186, 521311, 521411, 551322 dkk.

7.

Penambahan akun baru pada kelompok neraca seperti penyisihan piutang tidak tertagih, serta reklasifikasi beberapa akun neraca untuk menyesuaikan dengan proses bisnis yang ada dan mengantisipasi implementasi SPAN.

49

Di masa mendatang, dengan diterapkannya Penganggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negaran (SPAN) maka kodefikasi BAS juga akan berubah/bertambah dengan adanya indikator kinerja yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran, serta dengan adanya rencana pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selain dari klasifikasi dan kodefikasi akun dalam BAS tersebut di atas, terdapat juga kodefikasi lain yang juga penting namun bukan merupakan kodefikasi di dalam BAS yaitu kodefikasi Barang Milik Negara (BMN). Sesuai dengan Peraturan menteri keuangan Nomor 29/PMK.05/2010 tentang Kodefikasi BMN yang telah merubah kodefikasi BMN lama menjadi disesuaikan dengan BAS. Kaitan kodefikasi BMN dengan BAS dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel III Mapping Kode BMN Lama dan Kode BMN Baru terhadap BAS

BAS

Uraian Golongan Barang Lama

Kode Barang

Barang Tidak Bergerak

1

Persediaan

Persediaan

Barang Bergerak

2

Tanah

Tanah

3

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

4

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

5

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

6

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

7

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Pengerjaan

8

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Hewan, Ikan, Tanaman

dan

Persediaan Konstruksi Pengerjaan

Dalam

Aset Tak Berwujud

Uraian Golongan Barang Baru

Dalam

G. TATA KELOLA BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar mempunyai beberapa klasifikasi. Dalam pengelolaannya, setiap klasifikasi dapat di-update

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

pengelolaan keuangan negara. Perkembangan dan Perubahan BAS dilakukan oleh unit-unit sebagai berikut:

50

Klasifikasi BAS

Unit Pengelola

Fungsi, Sub Fungsi

Bappenas

Program

Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas

Kegiatan

Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Keluaran/Output

Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Kode Ekonomi

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Ditjen

H. BAGAN AKUN STANDAR KE DEPAN Sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh paket UU di bidang keuangan Negara, kodefikasi Bagan Akun Standar juga akan berubah untuk menyesuaikan dengan kodefikasi, format dan kebutuhan pelaporan keuangan berbasis akrual. Demikian juga dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework-MTEF) yang tentunya akan membutuhkan kodefikasi indicator Output, Outcome, Indikator Kinerja Utama serta mengkaitkan penganggaran tahun berjalan dengan beberapa tahun ke depan (forward estimate) serta rencana pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

51

BAB V BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

A. KERANGKA TUNGGAL BAGAN AKUN STANDAR terdapat 2 (dua) kelompok elemen yang menyusun sebuah Kerangka Tunggal Bagan Akun Standar, yaitu klasifikasi anggaran dan klasifikasi akun.

1.

Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran

Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran terdiri dari kodefikasi yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi ini bertujuan untuk menampung beberapa kebijakan dan penganggaran. Selain itu, klasifikasi perencanaan dan penganggaran dapat menampung informasi-informasi yang terkait dengan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Annual Budget System dan Performance Base Budget (PBB) atau Penganggaran berbasis Kenerja (PBK).

Informasi yang dapat dihasilkan dari klasifikasi perencanaan dan penganggaran antara lain: a. Klasifikasi Prioritas, Fokus Prioritas dan Kegiatan Prioritas b. Klasifikasi Organisasi, fungsi/subfungsi, Program, Kegiatan/Subkegiatan dan Jenis Belanja, sebagai karakteristik dari model anggaran I-Account c. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar sesuai dengan PMK 91 tahun 2007 adalah suatu daftar perkiraan buku besar yang disusun sistematis yang digunakan dalam kodefikasi transaksi pengelolaan keuangan negara dari perencanaan dan penganggaran sampai pada pelaporan keuangan. Kebutuhan kodefikasi Bagan Akun Standar ini tergantung bentuk Laporan Keuangan, yang didasarkan pada informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

52

Selain itu, adanya bentuk pengelolaan Satker Badan Layanan Umum (BLU) yang menjadi bagian dari pelaksanaan APBN harus dikonsolidasi dengan satker induknya karena asetnya merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Pengelolaan BLU yang berbeda dengan pengelolaan keuangan satker ini memerlukan Bagan Akun Standar Khusus tersendiri.

Kerangka tunggal Bagan Akun Standar ini dirancang untuk mengintegrasikan kebutuhan informasi dari klasifikasi anggaran dan bagan akun standar menjadi Bagan Akun Standar. Kodefikasi Bagan Akun Standar ini dibutuhkan dalam menyediakan informasi yang menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan Negara. Dengan menggunakan pendekatan sistem, kodefikasi perencanaan/ penganggaran dan Bagan Akun Standar akan menjadi elemen utama yang akan terkait pada seluruh komponen sistem pengelolaan keuangan Negara. Terdapat beberapa manfaat yang diambil dalam penerapan Kerangka Tunggal Bagan Akun Standar untuk mendukung integrasi sistem pengelolaan keuangan Negara. Manfaat dari kerangka tunggal Bagan Akun Standar antara lain:

a.

Menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengelolaan aset. Aset merupakan kelompok neraca dengan nilai yang cukup besar. Ketersediaan infomasi yang akurat mengenai nilai aset sangat penting karena nilai yang cukup besar inilah yang dapat misleading dalam pemberian opini laporan keuangan Negara. Selain itu, informasi mengenai pengelolaan aset belum maksimal dalam arti informasi yang disediakan ini masih terkait dengan mandatory report belum memberikan masukan terhadap analisa dan manajemen aset yang baik.

b.

Meningkatkan akuntabilitas untuk pengelolaan kinerja Informasi kinerja yang dikaitkan dengan pelaksanaan APBN saat ini masih dalam proses restrukturisasi yang dilakukan Bappenas dan Ditjen Anggaran. Pelaksanaan anggaran hendaknya memiliki akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat UndangUndang. Informasi pelaporan kinerja dari pelaksanaan anggarannya akan lebih baik dapat dihimpun dalam Kerangka Bagan Akun Standar karena akan mencerminkan akuntabilitas kinerja anggarannya.

53

c.

Mengurangi kualifikasi dari Laporan Keuangan dari inkonsistensi data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mendapat penilaian disclamer (tidak memberikan opini) karena menurut BPK belum adanya sistem yang terintegrasi sehingga informasi yang dihasilkan masih belum akurat dan transparan.

d.

Adanya keterkaitan antara Laporan keuangan menjadi input proses anggaran. Hal ini merupakan hal sangat penting dimana Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mempu memberikan feedback atau hasil analisa untuk input anggaran berikutnya. Informasi dari Laporan Keuangan hendaknya dapat membantu proses penganggaran jika proses evaluasi kinerja anggaran sudah berjalan dengan baik.

2.

Klasifikasi Akun

Kerangka tunggal Bagan Akun Standar juga memiliki fungsi antara lain: a.

Fungsi Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran

b.

Membantu dalam pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien

c.

Sebuah framework formulasi kebijakan

d.

Sebagai alat monitoring kinerja operasional dari pencapaian indikator kinerja

e.

Fungsi Bagan Akun Standar

f.

Untuk mengklasifikasikan dan mengkodekan transaksi financial secara sistematis

g.

Sebagai sebuah filling data financial

Sebuah mekanisme untuk menghasilkan informasi financial (dari mana dikumpulkan, diproses dan dilaporkan).

B. STRUKTUR BAS PADA SPAN Dengan mendasarkan pada kebutuhan anggaran dan laporan keuangan, maka SPAN akan menggunakan struktur BAS sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

54

Tabel IV. Struktur Bagan Akun Standar KLASIFIKASI SEMULA

USULAN KLASIFIKASI

DIGIT

Organisasi

Satker

6

KPPN

3

Jenis kewenangan

1

Program

Program

7

Kegiatan

Output

7

Dana

11

Lokasi

4

Anggaran

1

Akun

6

Bank

7

Antar Entitas

6

Cadangan

4

Fungsi Subfungsi

Sub kegiatan Ekonomi

Struktur BAS ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dana, akan terdiri dari sumber dana, no register, dan cara penarikan 2. Program, terdiri dari Bagian Anggaran, Eselon I, dan program 3. Output, meliputi kegiatan dan output 4. Bank, mencakup jenis rekening dan nomor rekening 5. Cadangan, merupakan cadangan kode yang mungkin digunakan di masa mendatang

55

Struktur Bagan Akun Standar beserta digitnya disajikan dalam table di bawah ini: No

KLASIFIKASI

Digit

TUJUAN

ATRIBUT PELAPORAN

1

SATKER

6

LK PER KL

BA, Eselon1, Konsolidasi Satker

2

KPPN

3

LK PER KPPN

3

AKUN

6

KLASIFIKASI EKONOMI

4

PROGRAM

3+2+2

KLASIFIKASI PROGRAM

5

OUTPUT

4+3

LAPORAN KINERJA

Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan

6

DANA

2+1+8

KLASIFIKASI DANA

No Register Utang dan Hibah

7

Bank

1+4

Bank, Arus Kas

8

Kewenangan

1

Jenis Kewenangan

9

Lokasi

2+2

Tempat kegiatan

10

Anggaran

1

11

Antar entitas

6

12

Cadangan

6

KPPN

Due-To and Due-From

56

PENUTUP

Bagan Akun Standar dalam manajemen keuangan pemerintah yang semakin akuntabel memegang peran penting yaitu sebagai dasar pelaporan manajerial dan Laporan Keuangan. BAS merupakan jantung dari sistem akuntansi keuangan di mana seluruh modul terkait proses bisnis dan interface mengalir. BAS menyediakan landasan yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan yang efektif. Bagan Akun Standar didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. BAS yang digunakan saat ini dirancang berdasarkan amanat paket UU di bidang keuangan negara sebagai salah satu bagian penting dalam reformasi pengelolaan keuangan negara yang dimulai sejak tahun 2003-2004. Langkah ke depan dalam pengembangan BAS adalah untuk mengantisipasi penganggaran

berbasis kinerja,

Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah dan persiapan implementasi SPAN dan akuntansi berbasis akrual.

57

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7. Government Finance Statistic Manual, 2001 8. Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar 9. Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara 10. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran 11. Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 12. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat. 13. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. 14. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. 15. Modul Bagan Akun Standar Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

58

3/6/2013

BAGAN AKUN STANDAR 2013 2013 HARMONISASI antara: 1. Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi) 2. PMK NO. NO.238/PMK 238/PMK. /PMK.05/ 05/2011 tentang PUSAP 3. Persiapan Implementasi SPAN 4. Persiapan Implementasi Akrual DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1

Dasar Hukum Penerapan BAS : • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; • PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; • PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan nerja Instansi Pemerintah;

Ki

• PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. • PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran • PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP

1

3/6/2013

AGENDA


Latar Belakang; Belakang;
Akibat;
Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi); aplikasi);
PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP
Kerangka Penyusunan BAS pada SPAN

LATAR BELAKANG

• Amanat Pasal 6 PP 71/2010 tentang SAP dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah • Implementasi SPAN membutuhkan konversi data tahun 2010 dan 2011; • Implementasi akrual membutuhkan penyesuaian dan penambahan beberapa akun baru terutama untuk menghasilkan Neraca dan Laporan Operasional

2

3/6/2013

AKIBAT

• Penyesuaian beberapa akun terutama Neraca (untuk akun2 LRA tetap menggunakan akun pada Per-80/PB/2011); • Perubahan signifikan pada akun Aset, Kewajib an dan Ekuitas (untuk tahun 2012, hanya akun Aset dan Kewajiban, sedangkan Akun Ekuitas untuk penerapan akrual dan SPAN) • Perubahan Posting Rules • Perubahan Aplikasi dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi) • Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran menggunakan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-80/PB/2011. (Akun LRA) • Mapping akun ; • Penyesuaian di MPN. • Update/Penggantian Aplikasi terkait.

3

3/6/2013

PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PMK NO.238/PMK.05/2011

TUJUAN Ketentuan PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka :  penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yg mengacu pada SAP berbasis Akrual; dan  penerapan statistik keuangan Pemerintah utk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

4

3/6/2013

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN  Menteri Keuangan menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat berdasarkan pada PUSAP  Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan PMK  Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada PUSAP  Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemda disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah  Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemda diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota  Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH  Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional.  Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemda harus memperhatikan kebutuhan informasi yg diperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah diatur dengan PMK.

5

3/6/2013

ISI PUSAP

PENDAHULUAN (2/2)

 GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemda. Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur dengan PMK sedangkan sistem akuntansi di lingkungan pemda diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu ke pada PerMendagri  KETENTUAN LAIN-LAIN PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

6

3/6/2013

LAPORAN KEUANGAN  LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM  TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  Tujuan: 1. Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintah pusat maupun pemda. 2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah.  Ruang Lingkup: PUSAP berlaku utk penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan Bagan Akun Standar (BAS)

 ACUAN PENYUSUNAN  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP dan IPSAP  Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pela poran keuangan.  Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.  Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah

BAGAN AKUN STANDAR PADA PUSAP

 Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual  Memfasilitasi konsolidasi akuntansi dan konsolidasi GFS antara Pemerintah Pusat dan Pemda  Memberikan panduan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pengembangan detil akun pada BAS

7

3/6/2013

Pendekatan Konsolidasi 1. Konsolidasi akuntansi Pemerintah Pusat

2. Konsolidasi GFS

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

• Mapping to GFS

Konsolidasi Akuntansi

Konsolidasi GFS

Pemerintah Daerah

• Mapping to GFS

Mapping to GFS Pendekatan 2 lebih direkomendasikan karena: 1.

Dapat diketahui data GFS untuk pemerintah pusat dan daerah

2.

Tujuan konsolidasi memang untuk tujuan konsolidasi statistik keuangan

3.

Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mapping ke GFS

4.

Lebih mudah dalam membuat analisis statistik keuangan per sektor

15

Pendekatan Konsolidasi

3. Konsolidasi GFS dengan mempertahankan pilihan konsolidasi akuntansi melalui BAS Nasional

Pemerintah Pusat

Konsolidasi Akuntansi

BAS Nasional

• Mapping to GFS

Konsolidasi GFS Pemerintah Daerah

• Mapping to GFS

16

8

3/6/2013

Kerangka Penyusunan BAS pada SPAN PP 71/2010

Kebijakan Akuntansi

Penyempurnaan

Proses Bisnis

Kesesuaian dg Aplikasi

Bagan Akun Standar Penyusunan Struktur BAS

Aplikasi SPAN

Aplikasi SAKTI

17

2. RESTRUKTURISASI BAS BAS • Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas • Menggunakan satu BAS untuk BUN dan Satker • Mengakomodir PBB • Penyesuaian dengan aplikasi SPAN • Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan • Penyempurnaan akun menjadi akun berbasis akrual

9

3/6/2013

STRUKTUR Bagan Akun Standar No

KLASIFIKASI

Digit

TUJUAN

ATRIBUT PELAPORAN

1

SATKER

6

LK PER KL

BA, Eselon1, Konsolidasi Satker

2

KPPN

3

LK PER KPPN

3

AKUN

6

KLASIFIKASI EKONOMI

4

PROGRAM

3+2+2

BA+Eselon1+program

5

OUTPUT

4+3

Kegiatan+output

Kegiatan,

Fungsi,

Subfungsi,

Satuan 6

DANA

1+1+8

Sumber dana+cara tarik+no No Register Utang dan Hibah register

7

Bank

1+4

Bank, Arus Kas

8

Kewenangan

1

Jenis Kewenangan

9

Lokasi

2+2

Tempat kegiatan

10

Anggaran

1

11

Antar entitas

6

12

Cadangan

6

Total

62

KPPN

Due-To and Due-From

BAS pada JURNAL

Sat ker

KPPN

Akun

Program

Output

Dana

Kewen angan

Lokasi

Bank

Anggar an

Antar entitas

Cad

D. Belanja Barang K. Kas di KUN

10

3/6/2013

Poin Penyempurnaan BAS 1. 2.

3.

4.

BAS terdiri atas atas struktur dan nilai BAS digunakan oleh setiap modul SPAN dan SAKTI Penyusunan Struktur BAS didasarkan atas pertimbangan pengendalian anggaran dan pelaporan Struktur BAS mengikuti setiap pencatatan /jurnal transaksi

21

Penggunaan BAS dalam Modul SPAN

ilustrasi pada KPPN Tahapan Penjurnalan

Kewenangan di KPPN

Modul terkait

Komitmen

Seksi Pencairan Dana

Manajemen Komitmen

Resume tagihan/SPP

Seksi Pencairan Dana

Manajemen Pembayaran

SP2D

Seksi Bank Giro Pos

Manajemen Pembayaran

Transfer dana atas SP2D

Seksi Bank Giro Pos

Manajemen Kas

Pendapatan

Seksi Bank Giro Pos

Manajemen Penerimaan

Verifikasi atas jurnal

Seksi Verifikasi & Akuntansi

General Ledger

Pelaporan

Seksi Verifikasi & Akuntansi

General Ledger

11

3/6/2013

Penyempurnaan Akun (1/2) • Pendapatan LO dan Pendapatan LRA • Beban dan Belanja • Belanja Lain-lain hanya untuk belanja yang kegiatan yang memenuhi kriteria “nature account”Belanja Lain-Lain.

Penyempurnaan Akun (2/2) • Satker yang selama ini menggunakan Belanja Lainnya seperti RRI, TVRI, KONI, Otorita Batam akan menggunakan akun 51xxxx s.d. 57xxxx • Beban akrual pada 59xxxx, seperti: beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban selisih kurs, beban amortisasi • Pendapatan akrual pada 49xxxx, seperti Keuntungan selisih kurs

12

3/6/2013

TERIMA KASIH

25

13

3/6/2013

DETIL BAS 2012 DALAM PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-80/PB/2011 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA DAN TRANSFER PADA BAS

Perdirjen Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan BAS Perdirjen Perbendaharaan tentang BAS: 1. Batang Tubuh: Tubuh: PasalPasal-pasal yang memberikan penjelasan bahwa penambahan dan perubahan hanya mencakup akun pendapatan, pendapatan, belanja dan transfer yang berlaku mulai tahun 2012 2. Lampiran yang terdiri dari: dari: a) Lampiran I: Seluruh kodefikasi akun pendapatan, pendapatan, belanja dan transfer; b) Lampiran II: Penjelasan penggunaan kode akun; akun; c) Lampiran III: Mapping perubahan kodefikasi dan uraian akun; akun; d) Lampiran IV: Restrukturisasi akun pendapatan dari pengelolaan BMN; e) Lampiran V: Restrukturisasi akun Belanja Bansos; Bansos; f) Lampiran VI: Penambahan dan perubahan uraian/ uraian/ penjelasan akun; akun; g) Lampiran VII: Akun yang tidak digunakan lagimulai tahun anggaran 2012.

1

3/6/2013

Latar Belakang • Terdapat akunakun-akun pada PMK 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dan PerPer-08/PB/2009 tentang Perubahan BAS, yang tidak digunakan lagi /tidak sesuai/ sesuai/berubah. berubah. • Adanya restrukturisasi akun belanja, belanja, pendapatan, pendapatan, dan transfer. • Adanya penambahan dan perubahan uraian/ uraian/ penjelasan akun. akun. • Penajaman uraian pada beberapa akun belanja. belanja.

3

POKOK-POKOK PERUBAHAN (1/9) Kodefikasi akun baru (526): Pemisahan akun untuk Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dari akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Lainnya. Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi: menjadi:

52 521 Belanja barang

522 Belanja Jasa

523

524

Belanja Belanja Pemeliharaan Perjalanan

525 Belanja BLU

526 Belanja Barang untuk diserahdiserahkan kpd masy. masy./ Pemda

2

3/6/2013

BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH 526BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA 5261Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 52611Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 526111Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 526112Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 526113Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 526114Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 526115Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 5262Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah 52621Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah 526211Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah 526212Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah 5263Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 52631Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 526311Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

5

POKOK-POKOK PERUBAHAN (2/9) Restrukturisasi kodefikasi belanja langganan daya dan jasa (52211 (52211): 2211): Belanja langganan daya dan jasa dipecah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, sehingga Belanja Langganan Daya dan Jasa menjadi: menjadi:

52211 522111 522112 522113 522119 Belanja Langganan Listrik

Belanja Langganan Telepon

Belanja Langganan Air

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

3

3/6/2013

POKOK-POKOK PERUBAHAN (3/9) Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57): Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Sosial. Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi: menjadi:

57 571 Belanja Bansos utk Rehabilitasi Sosial

Uang

Barang

572 Belanja Bansos utk Jaminan Sosial

Uang

Barang

573

574

Belanja Bansos utk Pemberdayaan Sosial

Uang

Belanja Bansos utk Perlindungan Sosial

Barang

Uang

Barang

575 Belanja Bansos utk Penanggulangan kemiskinan

Uang

576 Belanja Bansos utk Penanggulangan Bencana

Barang

Barang

Uang

RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL 57

TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA BANTUAN SOSIAL

57

571

BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL

571

5711

Belanja Bantuan Kompensasi Sosial

5711

57111

Belanja Bantuan Kompensasi Sosial

571111 Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM

572

BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL Belanja Rehabilitasi Sosial

57111

Belanja Rehabilitasi Sosial

571111

Belanja Rehabilitasi Sosial

5721

BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA 572 PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 5721

57211

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 57211

572111 Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru 572112 Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga 572113 Belanja Bantuan Beasiswa

TAHUN ANGGARAN 2012 BELANJA BANTUAN SOSIAL

572111

BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL Belanja Jaminan Sosial Belanja Jaminan Sosial Belanja Jaminan Sosial

8

4

3/6/2013

RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2011

TAHUN ANGGARAN 2012

5722

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 57221 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 572211 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 573

BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA

573

BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL

5731

Belanja Lembaga Sosial Lainnya

5731

Belanja Pemberdayaan Sosial

57311 Belanja Lembaga Sosial Lainnya

57311

Belanja Pemberdayaan Sosial

573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya

573111 Belanja Pemberdayaan Sosial

9

RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2011

5741

TAHUN ANGGARAN 2012 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL Belanja Perlindungan Sosial

57411

Belanja Perlindungan Sosial

574111

Belanja Perlindungan Sosial

575 5751

BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Belanja Penanggulangan Kemiskinan

57511

Belanja Penanggulangan Kemiskinan

575111

Belanja Penanggulangan Kemiskinan

576 5761

BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA Belanja Penanggulangan Bencana

57611

Belanja Penanggulangan Bencana

576111

Belanja Penanggulangan Bencana

574

10

5

3/6/2013

POKOK-POKOK PERUBAHAN (4/9) Restrukturisasi kodefikasi belanja lainlain-lain (58) sehingga Jenis Belanja LainLain-lain menjadi: menjadi: 58. Belanja LainLain-lain







Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

lainlain-Lain Dana Cadangan Lain-Lain Lembaga Non Kementerian Lain lainlain-Lain Jasa Pelayanan BUN LainLain-Lain BUN LainLain-Lain Tanggap Darurat LainLain-Lain lainya

Mapping Akun Belanja Lain-lain TAHUN ANGGARAN 2011

TAHUN ANGGARAN 2012

58

BELANJA LAIN-LAIN

58

BELANJA LAIN-LAIN

581

BELANJA LAIN-LAIN

581

BELANJA LAIN-LAIN

5811

Belanja Lain-lain

5811

Belanja Lain-lain Dana Cadangan

58111 Belanja Rekonstruksi

58111

Belanja Lain-lain Dana Cadangan

581111 Belanja untuk Rekonstruksi Aceh

581511 Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

58112 Belanja Lain-lain I 581121 Belanja Kerjasama Teknis Internasional 581411 Belanja Kerjasama Teknis Internasional 581122 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka

581412 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka

581123 Belanja Cadangan Umum

581111 Belanja Cadangan Umum

581124 Belanja Pemilu tahunan

581911 Belanja Pemilu

581125 Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri 581126 Belanja Cadangan dana reboisasi

581114 Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri 581113 Belanja Cadangan dana reboisasi

581127 Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga 581128 Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)

581413 Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga 581112 Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat 12 (Dana Kontijensi)

6

3/6/2013

Mapping Akun Belanja Lain-lain TAHUN ANGGARAN 2011

58113 Belanja Lain-lain II 581131 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP 581132 Belanja KONI 581133 Belanja Dana Penunjang (PHLN) 581135 Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN 581136 Jasa Surveyor

TAHUN ANGGARAN 2012

581311 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP 581211 Belanja KONI 581414 Belanja Dana Penunjang (PHLN) 581415 Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN

581312 Jasa Surveyor

581137 Jasa Perbendaharaan 581313 581138 Jasa Pelayanan Bank Operasional 581314 58114 Belanja Lain-lain III 581141 Belanja TVRI 581213 581142 Belanja RRI 581214 581143 Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah 581416

Jasa Perbendaharaan Jasa Pelayanan Bank Operasional

Belanja TVRI Belanja RRI Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah Karena Pengeluaran Ineligible Karena Pengeluaran Ineligible 581144 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM 581417 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM 581145 Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga 581115 Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah Tanah 13 581149 Belanja lain-lain 581919 Belanja lain-lain

POKOKPOKOK-POKOK PERUBAHAN (5 (5/9-1) RESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLA AN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALAN TA 2011 4231

Pendapatan Penjualan dan Sewa

42312 Pendapatan Penjualan Aset

TA 2012 4231

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan

42312 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

423121 Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 423122 Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli 423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli 423124 Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing 423125 423126 423127 423129 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

423124 Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina 423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin 423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 14 Lainnya

7

3/6/2013

POKOKPOKOK-POKOK PERUBAHAN (5 (5/9-2) RESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLA AN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALAN TA 2011

TA 2012

42314 Pendapatan Sewa

42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

423141 Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 423142 Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

423143 Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak

423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan

423144 423145

423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin

423146

423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan

423147

423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)

423148

423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)

423149 Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

15

Penajaman/Perubahan uraian dan Penjelasan Akun (6/9) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional: Operasional: 5211 (Belanja Barang Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat internal

5212 (Belanja Barang Non Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal

8

3/6/2013

PERUBAHAN URAIAN/PENJELASAN AKUN BELANJA (Contoh) (7/9) TA 2011

TA 2012

536111 Belanja Modal Fisik Lainnya

536111 Belanja Modal Lainnya

PenjelasanPengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang Penjelasan Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap irigasi dan jaringan. pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang Lainnya sampai dengan siap digunakan. kesenian , barang-barang purbakala dan barang-barang Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara ilmiah swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya

536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset tetap lainnya yang Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi

17

POKOK-POKOK PERUBAHAN (8/9) Restrukturisasi kodefikasi Transfer ke Daerah (6), sehingga Akun Transfer ke Daerah menjadi: menjadi:

6 61

62

Transfer Dana Bagi Hasil

Transfer Dana Alokasi Umum

63

64

Transfer Dana Transfer Dana Alokasi Khusus Otonomi Khusus

65 Transfer Dana Penyesuaian

9

3/6/2013

POKOK-POKOK PERUBAHAN (9/9) AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI MULAI TAHUN ANGGARAN 2012 (Contoh) 423919

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

521311

Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi

521321

Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

521411

Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (TP)

522211

Belanja Jasa Untuk Transaksi Non Kas

581141

Belanja TVRI

581142

Belanja RRI

19

ILUSTRASI PENGGUNAAN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

20

10

3/6/2013

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS

Akuntansi: Akuntansi: Kesalahan penganggaran antar jenis belanja (level 2 digit kode akun)

Pelaksanaan Anggaran: Anggaran: Pengeluaran/belanja yang tidak/belum sesuai dengan uraian kode akun

21

(1) Honorarium Panitia Pengadaan • Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya. • Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111 • Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja Honorarium Terkait Output Kegiatan (521213) • Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan pada akun 521213

11

3/6/2013

(2) Pengadaan Sistem/ Sistem/Aplikasi yang dikemb angkan sendiri atau kontraktual • Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program • Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111). • Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. • Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai : Belanja Pemeliharaan Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya (522191)

(3) Pengadaan Software • Menghasilkan Aset Tak Berwujud? • Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lain nya (536111). • Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.

12

3/6/2013

(4) Pengadaan buku: buku: menjadi koleksi perpusperpustakaan atau dibagikan/ dibagikan/disebarluaskan kekepada masyarakat? masyarakat Untuk Dibagikan

Koleksi Perpustakaan

Tidak menjadi Aset Pemerintah Pusat

Menjadi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Pusat

Dikelompokkan ke dalam akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan) Diserahkan)

Dikelompokkan ke dalam akun 536111 (Belanja Modal Lainnya) Lainnya)

(5) Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan • Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111). Honor Panitia Pengadaan Buku untuk dibagikan/ dibagikan/ disebarluaskan (per paket pekerjaan) pekerjaan) • Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor yang terkait dengan Output Kegiatan (521213)

13

3/6/2013

(6) Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap • Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) • Di bawah nilai minimum kapitalisasi: Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan seharihari perkantoran)

(7) Perjalanan dinas (PMK No.45/PMK.05/2007): • Pengertian: perjalanan ke luar tempat keduduk an baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang • Komponen Perjalanan dinas - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal (transpor lokal dalam rangka perjalanan dinas); - biaya transpor pegawai (tiket PP); - biaya penginapan • komponen di luar biaya perjalanan dinas : tidak dapat dibebankan pada akun 524XXX

14

3/6/2013

(8) a) Paket Meeting/Sosialisasi Meeting/Sosialisasi • Dalam Kota: Semua pengeluaran termasuk ATK, Penggandaan dan laporan, seminar kit, spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar), uang harian, transpor dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional lainnya) Transpor dalam kota bukan dalam rangka perjadin sebagaimana PMK 45/2007 tidak dapat dibebankan pada 5241XX, melainkan 521219.

(9) b) Paket Meeting/Sosialisasi Meeting/Sosialisasi • Luar Kota: Akun Belanja Non Operasional Lainnya (521219) untuk: - ATK; - Penggandaan dan laporan; - Seminar kit; dan Spanduk; - Uang lelah; - Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biaya penyelenggaraan); dan - transpor peserta lokal Akun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119) untuk: Untuk komponen perjalanan dinas panitia dan/atau peserta yang berasal dari luar kota tempat lokasi penyelenggaraan

15

3/6/2013

(10) Belanja Jasa Profesi (522151) •Untuk PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi , pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain atau instansi lain •Untuk Non PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan kontraktual

(11) Belanja Jasa Konsultan Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual, Kontraktual, tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya.

16

3/6/2013

(12) Belanja Transpor lokal: lokal: • Dibebankan pada akun Belanja Operasional lainnya (521119): atau • Dibebankan pada akun Belanja Non Operasional lainnya (521219):

(13) Biaya Lelang • Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya: Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1) • Pengadaan Barang Habis Pakai: Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya (521119) atau belanja barang non operasional lainnya

17

3/6/2013

(14) Beasiswa untuk Pegawai • 521219

(15-1) Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan Miliknya • G/B tersebut milik Satker di lingkungan pemerintah pusat (Satker PU ataupun Satker lain): 536111, dicatat sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi, setelah selesai agar diserah kan kepada si pemilik G/B. Proses SIMAK-BMN: Tranfer Out dari Satker pembangun dan transfer in oleh Satker pemilik/penerima

18

3/6/2013

(15-2) Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan Miliknya • G/B tersebut milik Masyarakat atau pemerin tah daerah : 526XXX (Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda),

(17)

Saldo UP/Kas di Bendahara Pengeluaran-minus

UP

100 jt

GU

90 jt

sisa

10 jt

setor

25 jt

Analisa BAS sdh sesuai

• • • •

setoran pajak (41XXXX) Setoran PNBP (42XXXX) setoran Pengembalian Belanja (5XXXX) setoran sisa UP (815XXX)

19

3/6/2013

TERIMA KASIH

39

20