Point penting dalam UU NO 26 TAHUN 2007

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perizinan diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing) Izin Pemanfaatan Ruang apabila tidak sesuai RTRW

dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar  diperoleh melalui prosedur  yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Ps. 37 ayat (6)

akibat adanya perubahan RTRWN

batal demi hukum Ps. 37 ayat (3)

dapat dibatalkan Ps. 37 ayat (4)

penggantian / ganti kerugian yg layak

Pemberian Insentif dan Disinsentif  agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Ps. 38 ayat (1)

Pemberian Disinsentif 

Pemberian Insentif  perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd perangkat/upaya pelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR 

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,  /mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR 

Ps. 38 ayat (2)

Ps. 38 ayat (3)

keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham

pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan dengan besarnya biaya yg yg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang

pembangunan serta pengadaan infrastruktur  kemudahan prosedur perizinan

pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah

diberikan oleh: Pemerintah (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 1 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Ps. 38 ayat (5)

Subsidi Dukungan Perwujudan RTR kompensasi Dukungan Perwujudan RTR Dispensasi

Pemerintah & Pemerintah Daerah

kepada: Pemerintah Daerah (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 2 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Swasta / Masyarakat

Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi

Sanksi Administratif 

Sanksi Pidana

Ps. 63

        

peringatan tertulis penghentian sementara kegiatan penghentian sementara pelayanan umum penutupan lokasi pencabutan izin pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif 

Sanksi Perdata

Ps. 69





Pidana Pokok:  Penjara  Denda Pidana Tambahan  Pemberhentian secara tidak hormat dari  jabatannya  Pencabutan izin usaha  Pencabutan status badan hukum

Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata

Ps. 73 ayat (2)

Ps. 74 ayat (2)

PASAL 69 ayat (1)

69 ayat (2)

UNSUR TINDAK PIDANA

SANKSI PIDANA



Tidak mentaati rencana tata ruang; dan



penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta



mengakibatkan perubahan fungsi ruang.



Tidak mentaati rencana tata ruang;



penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar 



mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan



mengakibatkan kerugian benda/rusaknya barang.



Tidak mentaati rencana tata ruang;



penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar 



mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan



Mengakibatkan Kematian orang



Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.



Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta



Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan



Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar 



mengakibatkan perubahan fungsi ruang;

69 ayat (3)

70 ayat (1)

70 ayat (2)

terhadap

harta

PASAL

UNSUR TINDAK PIDANA 

Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan



Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar 



Men Mengakiba ibatkan tkan kerug rugian ian benda/kerusakan barang.



Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan



Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling paling banyak banyak Rp. 5 M miliar 



Mengakibatkan kematian orang



Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.



Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta



Tidak memberikan akses terhadap kawasan yg oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum



Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta



Pejabat pemerintah penerbit izin; dan





Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pidana penjara paling lama 5 tahun & denda paling banyak Rp. 500 jt



Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

70 ayat (3)

70 ayat (4)

71

72

73

SANKSI PIDANA

thd thd

harta rta