Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Tani

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT (PLKSDA-BM)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KATA PENGANTAR Disusun dan Ditanda Tangan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

.......................,................ 2013 Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota.......................

(..................................................)

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………….……………………………

2

Daftar Isi …………………………………………………………….…………

3

ISTILAH DAN PENGERTIAN .............................................................

5

I.

II.

III.

PENDAHULUAN ………………………………………………………. 6 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………….. 6 1.2 Landasan Hukum ...……………………………............................. 7 1.3 Maksud dan Tujuan Pedoman............................................. 8 1.4 Ruang Lingkup Pedoman.................................................... 8 1.5 Sasaran Pedoman ............................................................ 8 1.5.1. Petani dan Kelompok Tani........................................ 9 1.5.2. Tenaga Pendamping Masyarakat................................ 9 1.5.3. Pemerintah Daerah.................................................. 9 1.5.4. Kelompok Peduli Lainnya.......................................... 10 PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN KELOMPOK TANI PROGRAM PLKSDA-BM........................................................... 11 2.1 Pengertian Kelompok Tani .................................……………. 11 2.1.1. Kelompok Tani Sebagai Kelembagaan Masyarakat....... 11 2.2.2. Kelompok Tani Sebagai Wadah Artikulasi Kepentingan Petani.................................................................... 12 2.2. Ciri dan Unsur Pengikat Kelompok Tani...........................…. 13 2.2.1. Ciri Kelompok Tani PLKSDA-BM................................ 13 2.2.2. Unsur Pengikat Kelompok Tani................................. 13 2.3. Tujuan dan Sasaran Kelompok Tani ………………………………... 14 2.3.1. Tujuan Jangka Pendek Kelompok Tani PLKSDA-BM..... 14 2.3.2. Tujuan Jangka Panjang Kelompok Tani PLKSDA-BM.... 15 2.3.3. Sasaran Pembentukan Kelompok Tani PLKSDA-BM...... 15 2.3.4. Sasaran Penguatan Kapasitas Kelompok Tani.............. 16 2.4 Visi dan Misi Kelompok Tani PLKSDA-BM ………………………….. 16 2.4.1. Visi Kelompok Tani PLKSDA-BM................................. 16 2.4.2. Misi Kelompok Tani PLKSDA-BM................................. 17 2.5 Peran dan Fungsi Kelompok Tani PLKSDA-BM....................... 18 2.5.1. Peran Kelompok Tani PLKSDA-BM…………………………... 18 2.5.2. Fungsi Kelompok Tani PLKSDA-BM……........................ 19 PEMBENTUKAN DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM ................................................ 27 3.1. Persyaratan Dasar Pembentukan Kelompok Tani.................. 20 3.1.1. Masyarakat Memahami Fungsi Kelompok Tani………..... 20 3.1.2. Masyarakat Membutuhkan Keberadaan Kelompok Tani 20 3.1.3. Masyarakat Menyepakati AD/ART Kelompok Tani........ 20 3.1.4. Pembentukan Kelompok Tani Melibatkan Petani Luas.. 21 3.2. Langkah-Langkah Pembentukan Kelompok Tani................... 21 3.2.1. Sosialisasi Kelompok Tani Sebagai Kelembagaan 21 Masyarakat........................................................................ 3


IV.

3.2.2. Penilaian Kelembagaan KELOMPOK TANI yang ada..... 3.2.3. Penetapan Kebutuhan Pembentukan atau Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani.............................................. 3.2.4. Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani................. 3.2.5. Akuntabilitas dan Legitimasi....................................... 3.2.6. Legalisasi................................................................. 3.3. Struktur Organisasi dan Pengaturan Kelompok Tani.............. 3.3.1. Struktur Organisasi................................................... 3.3.2. Proses Pengaturan Kelembagaan KELOMPOK TANI..... 3.4. Persyaratan Menjadi Pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM.... 3.5. Tugas Pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM........................ 3.6. Substansi Pokok Dalam AD/ART Kelompok Tani.................... PENYUSUNAN RENCANA KERJA KELOMPOK TANI ................. 4.1. Pengertian Rencana Kerja................................................... 4.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja................... 4.3. Prinsip Penyusunan Rencana Kerja...................................... 4.3.1. Belajar Bertindak Bersama......................................... 4.3.2. Kesadaran Otokritik (mawas diri)............................... 4.3.3. Pertukaran Informasi dan Gagasan............................ 4.3.4. Non-diskriminasi....................................................... 4.3.5. Tanggung Jawab...................................................... 4.3.6. Pendampingan (fasilitasi).......................................... 4.4. Metode dan Teknik Penyusunan Rencana Kerja.................... 4.4.1. Pemetaan Sosial (Social Mapping)…………………………… 4.4.2. Diagram Kelembagaan (Diagram Venn)…………………… 4.4.3. Focus Group Discussion (FGD)................................. 4.4.4. matrik Skoring……………………………………………………… 4.4.5. Kalender Musim…………………………………………………….. 4.4.6. Analisa Gawat-Mendesak–Penyebaran (Analisa GMP).. 4.5. Integrasi Rencana Kerja Kelompok Tani Kedalam Musrenbang...................................................................... 4.5.1. Pengertian Pengintegrasian Program......................... 4.5.2. Tujuan Pengintegrasian Program…………………………….. 4.6. Rapat Kelompok Tani PLKSDA-BM…………………………………….. 4.7. Penyusunan laporan secara Berkala………………………………….. 4.7.1. Pelaporan Keuangan………………………………………………. 4.7.2. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan…………………………….. 4.7.3. Pelaporan Barang Inventaris…………………………………..


22 22 23 23 23 25 25 25 27 27 30 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41

4


PENGERTIAN DAN ISTILAH Dalam pedoman pembentukan dan pembinaan kelompok tani yang dimaksud dengan : 1. Sistem penyuluhan pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 2. Penyuluhan pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Pertanian (mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Usaha tani, adalah usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. 5. Petani, adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 6. Perkebun, adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan. 7. Peternak, adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 8. Kelompok tani, adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya) dan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 9. Kontak tani, adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya. 10.Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.


5


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM), petani diposisikan sebagai subjek bukan hanya menjadi penerima manfaat yang pasif atau sebagai objek. Oleh karena itu, konsepsi pemberdayaan masyarakat dalam program ini pada hakekatnya merupakan konsep pembangunan masyarakat yang menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan petani dalam mengatasi persoalan-persoaalan ataupun mengembangkan potensi-potensi unggulannnya, yang didorong oleh faktor, lingkungan dan unsur-unsur dari luar. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan kegiatan PLKSDA-BM, maka perlu dikembangkan berbagai instrumen yang mendukung proses tersebut. Instrumen atau wadah tersebut adalah pemampuan kelompok tani yang ada melalui peningkatan perannya sejauh lembaga tersebut masih berakar dan berfungsi dimasyarakat. Bila kelompok tani yang ada tersebut sudah tidak representatif lagi dan tidak sejalan dengan kondisi yang ada dimasyarakat, maka masyarakat diberikan pilihan, untuk membentuk lembaga yang baru atau memfungsikan kembali lembaga yang ada sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam program sebagai Kelompok Tani PLKSDA-BM. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam PLKSDA-BM, erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, karena didalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangani lahan kritis dan mengelola usaha tani kearah yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan. Perbaikan yang dilakukan tidak saja terhadap diri orang perorang, tetapi mencakup masyarakat luas dan lingkungan hidupnya. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam PLKSDA-BM, juga tidak sekedar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar atau mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan saja, tetapi konsep ini menyentuh aspek-aspek pertumbuhan dan pemerataan dan peningkatan kemampuan masyarakat yang bertumpu

pada

pemberdayaan

manusia,


pemberdayaan

usaha

dan 6


pemberdayaan lingkungan. Oleh sebab itu, keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam seluruh pelaksanaan PLKSDA-BM, perlu diorganisasikan melalui Kelompok Tani, karena organisasi adalah salah satu kekuatan yang penting. Pendekatan kelompok dipandang sangat efektif dalam memadukan berbagai potensi yang ada dipetani. Pengorganisasian masyarakat melalui Kelompok Tani dalam PLKSDA-BM ini diarahkan untuk mengorganisasikan tindakantindakan social mereka. Dalam hal ini akan melibatkan petani dalam membangun struktur, yang tidak hanya terbatas pada penguatan kapasitas, tetapi juga akan membantu meningkatkan kekuatan efektif dalam wilayah yang lebih luas, dengan prinsip bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan ”apa yang mereka mau”, tetapi harus bertindak sesuai dengan rencana tindak (action plan) yang telah menjadi kesepakatan bersama. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa. 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

72

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

7


1.3. Maksud dan Tujuan Pedoman Penyusunan Pedoman Kelembagaan Kelompok Tani PLKSDA-BM ini dimaksudkan sebagai buku pegangan bagi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan stakeholder terkait dalam mengorganisir partisipasi masyarakat pada program PLKSDA-BM. Sedangkan tujuan Pedoman ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani dalam penanganan lahan kritis melalui program PLKSDA-BM. Pedoman ini diharapkan dapat merangkai seluruh pemahaman terhadap upaya penguatan kapasitas kelompok tani, dan elemen proses pelaksanaan PLKSDA-BM yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam satu benang merah yang konkret, serta mengurangi timbulnya kesenjangan pemahaman antara yang diharapkan Pemerintah dengan pihak-pihak terkait lainnya. 1.4. Ruang Lingkup Pedoman Pedoman KPP ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, pengertian Kelompok tani sebagai kelembagaan masyarakat petani dan Kelompok tani sebagai kelompok masyarakat dalam penganan lahan kritis, serta kedudukan Kelompok tani dalam struktur organisasi formal desa. Pedoman ini juga membahas tentang langkah-langkah pemebentukan Kelompok tani, tujuan, visi dan misi Kelompok tsani, serta tugsas pokok dan fungsi anggota maupun pengurus Kelompok tani. Selain itu dalam pedoman ini juga membahas tentang gambaran umum program ketja Kelompok Tani, terkait dengan program penguatan kapasitas kelembagaan dan program penanganan lahan kritis, bagaimana kelompok tani melakukan identifikasi sumber-sumber pendanaan Kerjasama kemitraan untuk meningkatkan kesinambungan penaganan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan pada bagian akhir pedaman ini membahas tentang strategi dan prinsip kerja Kelompopk tani. 1.5. Sasaran Pedoman Secara khusus pedoman ini diperuntukkan bagi masyarakat, Tenaga Pendampingan dan Pemerintah Daerah.

Secara umum pengguna dan

manfaat penggunaan pedoman dapat adalah sebagai berikut: PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

8


1.5.1. Petani dan Kelompok Tani Sasaran pedoman ini adalah para petani dan Kelompok Tani PLKSDABM, dimaksudkan agar petani dan kelompok tani memahami beberapa hal sebagai berikut: 1. Para petani dan kelompok tani memahami arti pentingnya penanganan lahan kritis secara mandiri dan berkelanjutan; 2. Sebagai acuan bagi petani dan kelompok tani dalam merencanakan dan melaksanakan penanganan lahan kritis melalui PLKSDA-BM; 3. Meningkatkan kemampuan petani melalui pelaksanaan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan PLKSDA-BM; 4. Sebagai acuan bagi petani dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi kelompok tani. 1.5.2. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Salah satu yang menjadi sasaran Pedoman ini adalah TPM, agar mereka dapat memahami beberapa hal yang dibutuhkan dalam pendampingan kelompok tani sebagai berikut: 1. TPM memahami kebijakan keberlanjutan program PLKSDA-BM kaitannya

dengan

pendampingan

penguatan

kapasitas

kelembagaan kelompok tani; 2. TPM memahami pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur secara partisipatif 3. Acuan dalam fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan petani melalui penguatan kelembagaan kelompok tani. 1.5.3. Pemerintah Daerah 1. Memahami kebijakan penanganan lahan kritis yang keberlanjutan melalui PLKSDA-BM; 2. Memahami upaya penanganan lahan kritis yang berbasis pada upaya pemberdayaan dan partisipatif masyarakat; 3. Memahami penanganan lahan kritis yang terintegrasi dengan pengelolaan usaha tani lainnya; 4. Acuan dalam fasilitasi pembinaan dan dukungan

penguatan

kelembagaan serta implementasi program PLKSDA-BM; PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

9


5. Dukungan untuk mengintegrasikan perencanaan penanganan lahan kritis kelompok tani keda;lam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang). 1.5.4. Kelompok Peduli Lainnya Kelompok Peduli lainnya di daerah yang dimaksud adalah: Perguruan Tinggi,

LSM,

Pihak

Swasta,

dll,

agar

dapat

memahami dan

melaksanakan hal-hal sebagai bewrikut 1. Mendorong terciptanya kerjasama kemitraan secara sinergis dalam penanganan lahan kritis dan peningkjatan kesejahteraan petani; 2. Memberi dukungan terhadap pelaksanaan penanganan lahan kritis secara

partisipatif

melalui

kegiatan,

seperti:

Penelitian

dan

pengabdian masyarakat, dukungan kegiatan melalui dana CSR, bantuan pendampingan oleh pihak swasta, dll.


10


BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

2.1. Pengertian Kelompok Tani 2.1.1. Kelompok Tani Sebagai Kelembagaan Masyarakat KelomKelompok Tani adalah sekumpulan petani yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupum petani-taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar kebersamaan, keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan yang sama. Sebagai kelembagaan masyarakat, maka kelompok tani merupakan sekumpulan petani yang menyatukan diri dalam kelompok atau organisasi, yang bekerja secara sukarela atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran bersama dan penyadaran untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai social, sebagai wadah artikulasi kepentingan petani dalam meningkatkan kesejahteraanya. Melalui program PLKSDA-BM, upaya penguatan kapasitas Kelompok Tani diarahkan pada upaya pemupukan rasa kepedulian terhadap kepentingan bersama dan tujuan bersama ditingkat petani melalui penyadaran secara terus-menerus. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka kinerja dan keberhasilan Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai organisasi dapat dilihat dari 7 Aspek, yaitu: 1. Aspek Kepengeurusan: Apakah pemilihan pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM telah sesuai dengan visi dan misi lembaga?; 2. Aspek Manajemen: Apakah struktur dan mekanisme kerja Kelompok Tani PLKSDA-BM telah disusun dan dijalankan sebagai mestinya?; 3. Aspek Strategi, kebijakan dan perencanaan Program: Apakah Visi dan misi Kelompok Tani PLKSDA-BM telah terumuskan dan dijabarkan

dengan

baik

kedalam

strategi,

kebijakan

serta

perencanaan program?;


11


4. Aspek sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi: Apakah ada sistem informasi yang memungkinkan adanya kontrol dan evaluasi?; 5. Aspek Sumberdaya Manusia: Apakah jumlah, kapasitas pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM telah cukup dan peran masing-masing dijalankan sesuai dengan yang dirumuskan?; 6. Aspek Orientasi dan persebaran layanan: Apakah program Kelompok Tani PLKSDA-BM yang diselenggarakan disusun atas dasar kebutuhan

kelompok

sasaran

dan

sesuai

dengan

kapasitas

organisasi?; 7. Aspek Keberlanjutan: Apakah keberadaan Kelompok Tani PLKSDABM telah dirasakan manfaatnya oleh petani (anggota) dan menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan?. 2.1.2. Kelompok Tani Sebagai Wadah Artikulasi Kepentingan Petani. Kelompok Tani sebagai wadah artikulasi kepentingan petani merupakan sekumpulan orang yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan kepentingan petani umumnya, terutama dalam penangnan lahan kritis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keberhasilan Kelompok Tani sebagai wadah aspirasi dan artikuklasi kepentingan masyarakat petani dapat diukur, sebagai berikut: 1. Tingkat partisipasi masyarakat petani melaksanakan kegiatan bersama dalam penanganan lahan kritis melalui PLKSDA-BM; 2. Ketentuan kelompok, yaitu adanya aturan main secara tertulis dan menjadi aturan kerja kelompok tani yang saling ditaati; 3. Keanggotaan mantap, semua anggota kelompok tani mengetahui akan hak dan kewajibannya; 4. Rapat anggota, berjalan secara rutin dan dihadiri anggota; 5. Administrasi dan pelaporan, dikerjakan dengan tertib dan mengetahui manfaatnya; 6. Ada usaha kelompok, yang berorientasi kepada keuntungan, efisiensi, dan kebersamaan, yang sebagian dapat disisihkan untuk kepentingan

penanganan

lahan

kritis

secara

mandiri

dan

berkelanjutan;


12


7. Kerjasama dan Interaksi diantara anggota berjalan dengan baik, terarah, saling menunjang, dan saling mengembangkan satu sama lain; 8. Pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM aktif menggerakkan dan memotivasi anggota agar kegiatan penangnan lahan kritis bisa berjalan. Sedangkan pada aspek keuangan, maka kinerja dan prestasi kerja Kelompok Tani sebagai wadah artikulai kepentingan petani dapat diukur dari minimal 4 hal, yaitu: 1. Berapa pendapatan yang dihasilkan; 2. Berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut; 3. Berapa jumlah uang yang diterima, dan 4. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan. 2.2. Ciri dan Unsur Pengikat Kelompok Tani 2.2.1. Ciri Kelompok Tani PLKSDA-BM Sebagai organisasi masyarakat setempat, maka kelompok tani memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota; 2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani; 3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi, dan 4. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. 2.2.2. Unsur Pengikat Kelompok Tani PLKSDA-BM Sedang beberapa unsur pengikat kelompok tani adalah sebagai berikut: 1. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya;


13


2. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya; 3. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya’ 4. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya; 5. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan. 2.3. Tujuan dan Sasaran Kelompok Tani 2.3.1. Tujuan Jangka Pendek Kelompok Tani PLKSDA-BM 1.

Terwujudnya

salah

satu

sarana

bagi

PLKSDA-BM

untuk

membangun pengorganisasian petani, terutama untuk terlibat dalam penanganan lahan kritis di desanya; 2.

Terwujudnya kepedulian petani

dengan membentuk sistem

dukungan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program PLKSDA-BM di desa; 3.

Tergalangnya potensi material dan non-material yang berbasis masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan penangnan lahan kritis di wilayah sasaran;

4.

Terbangunnya

sinergi

KelomKelompok

Tanii

dengan

pelaku

pembangunan lain di desa dalam pelaksanaan penanganan lahan kritis; 5.

Terlembaganya hubungan operasional antara Kelompok Tani dan kelembagaan

lainnya

ditingkat

desa

untuk

meningkatkan

penanganan lahan kritis sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing; 6.

Terciptanya sistem pengawasan keuangan, sistem pelayanan, dan sistem pertanggung-jawab dalam pelaksanaan PLKSDA-BM.


14


2.3.2. Tujuan Jangka Panjang Kelompok Tani PLKSDA-BM 1.

Terwujudnya Kelompok Tani sebagai organisasi masyarakat warga (civil society) yang otonom dan memiliki posisi runding yang setara dengan pelaku pembangunan lainnya di desa;

2.

Terbentuknya organisasi petani yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan petani dalam penangnan lahan kritis secara mandiri dan berkelanjutan;

3.

Terbentuknya sistem pengambilan keputusan bagi petani sesuai dengan

norma

kemasyarakatan

yang

dikembangkan

dalam

penanganan lahan kritis; 4.

Terlembaganya sistem dan kerjasama antara warga petani melalui Kelompok Tani dengan kelompok lain dalam rangka penangan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;

5.

Terciptanya sistem pengelolaan keuangan, sistem pelayanan, dan sistem pertanggung-jawaban dalam penanganan lahan kritis menuju keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat dan program penanganan lahan kritis secara mandiri dan berkelanjutan.

2.3.3. Sasaran Pembentukan Kelompok Tani PLKSDA-BM 1.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

petani

dalam

kegiatan

penganan lahan kritis melalui PLKSDA-BM; 2.

Meningkatnya akses masyarakat kepada berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan dalam kegiatan penanganan lahan kritis;

3.

Meningkatnya pengetahuan, motivasi dan kesadaran warga petani untuk memanfaatkan program PLKSDA-BM;

4.

Berfungsinya Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai mediator antara petani dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli lainnya dalam penanganan lahan kritis;

5.

Adanya peraturan dan kebijakan yang telah disepakati bersama oleh petani untuk mendukung kegiatan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan;

6.

Terbangunnya menangani

inisiatif

petani

permasalahan

untuk

lahan

senantiasa

kritis

secara

bekerjasama mandiri

dan

berkelanjutan. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

15


2.3.4. Sasaran Penguatan Kapasitas Kelompok Tani 1.

Adanya

pertemuan,

rapat

anggota,

rapat

pengurus

yang

diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; 2.

Adanya rencana kerja kelomKelompok Tanii yang disusun secara bersama dengan anggota;

3.

Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;

4.

Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;

5.

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan Hilir;

6.

Dalam jangka panjang diharapkan kelomKelompok Tanii dapat memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;

7.

Berfungsi sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelomKelompok Tanii khususnya;

8.

Adanya jalinan kerja sama antara kelomKelompok Tanii dengan pihak lain;

9.

Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

2.4. Visi dan Misi Kelompok Tani PLKSDA-BM 2.4.1. Visi Kelompok Tani PLKSDA-BM Secarafilosofis, visi Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah “Terwujudnya Petani yang Berdaya dan mampu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Lahan Kritis secara berkelanjutan”. Visi Kelompok Tani PLKSDA-BM tersebut di atas terkait dengan upaya untuk mendorong petani agar memiliki jati-diri dan karakter, seperti berikut: 1. Sebagai kelompok masyarakat independen; 2. Memiliki posisi dan kekuatan runding yang setara; 3. Memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kebijakan; 4. Mampu menjadi sumber dan fasilitator dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi dan lingkungan mereka secara bersama;


16


5. Mampu melembagakan nilai-nilai kemanusiaan, norma dan prinsip kemasyarakatan, demokrasi, keterbukaan, kebersamaan dalam kesetaraan dan keberagaman; 6. Mampu membangun sistem penanganan lahan kritis secara berkelanjutan berbasis pada masyarakat petani itu sendiri; 7. Bertindak pro-aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik, terutama terkait dengan upaya penanganan lahan kritis di desanya. 2.4.2. MISI Kelompok Tani PLKSDA-BM Kelompok Tani PLKSDA-BM mengemban misi untuk “Menumbuhkan kembali ikatan social dan menggalang solidaritas sesama petani, agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama dalam mengembangkan usaha tani yang terintegrasi dengan upaya penanganan lahan kritis di wilayahnya secara berkelanjutan”. Untuk dapat mencapai misi dimaksud, perlu pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan kelembagaan Tani PLKSDA-BM yang meliputi: 1. Kelompok Tani PLKSDA-BM yang dibangun dari, oleh dan untuk petani

dengan

jiwa

keswadayaan

selalu

berupaya

untuk

mengaplikasikan prinsip kemasyarakatan dalam setiap kegiatannya, yang dicirikan melalui nuansa demokrasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan desentralisasi pada setiap proses pengambilan keputusan maupun penetapan strategi kegiatan. 2. Kelompok Tani PLKSDA-BM bertanggungjawab kepada petani di desa setempat, karena dipilih langsung oleh petani serta merupakan cerminan keterwakilan dan representasi nilai yang ada, melalui legitimasi yang diberikan oleh anggotanya. 3. Kelompok Tani PLKSDA-BM dapat mengembangkan/ memiliki usaha-usaha

strategis

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

eksistensinya, baik dari segi hukum maupun sebagai salah satu dukungan terhadap peningkatan kinerja penanganan lahan kritis dan upaya peningkatan kesejahteraan petani. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

17


2.5. Peran dan Fungsi Kelompok Tani PLKSDA-BM 2.5.1. Peran Kelompok Tani PLKSDA-BM Secara umum Kelompok Tani PLKSDA-BM diperankan sebagai suatu entitas pengambilan keputusan di tingkat petani untuk membangun komitmen bersama dalam penanganan lahan kritis, dan pengembangan usahatani yang memperhatikan prinsip-prinsip konservasi lahan. Adapun rincian tugas pokok atau peran Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main secara demokratis dan partisipatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanganan lahan kritis di desanya; 2. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan rencana penanganan lahan kritis di desanya secara berkelanjutan; 3. Memantau, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah daerah yang berkaitan dengan

penanganan

lahan

kritis

bagi

upaya

peningkatan

kesejahteraan warga petani di desanya; 4. Menjamin dan mendorong peran-serta kaum perempuan dan masyarakat miskin di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis; 5. Membangun transparansi atau prinsip keterbukaan, khususnya kepada masyarakat atau pihak luar pada umumnya tentang kegiatan maupun keuangan pelaksanaan program PLKSDA-BM; 6. Melaksanakan rapat tahunan Kelompok Tani PLKSDA-BM dengan dihadiri anggota dan memberikan pertanggung-jawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang dijalannya; 7. Membuka

akses

dan

kesempatan

seluas-luasnya

kepada

masyarakat petani untuk melakukan control terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan Kelompok Tani PLKSDA-BM; 8. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa petani dalam perumusan kebutuhan dan usulan program serta kegiatan penanganan lahan kritis di wilayah, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan


18


diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah desa, Kecamatan maupun Kabupaten; 9. Memfasilitasi

jaringan

kerjasama

dengan

berbagai

potensi

sumberdaya yang berada di luar masyarakat tani setempat untuk keberlanjutan penanganan lahan kritis. 2.5.2. Fungsi Kelompok Tani PLKSDA-BM Sebagai organisasi, Kelompok Tani PLKSDA-BM berfungsi sebagai motor penggerak dalam penanganan lahan kritis di desa. Kelompok Tani PLKSDA-BM diharapkan dapat membangun kembali nilai etika, moral, norma dan ikatan-ikatan social dalam kehidupan bermasyarakat dengan mendorong tumbuhnya sikap kepedulian, kebersamaan, kerjasama dan kemandirian petani dalam penanganan lahan kritis di wilayahnya. Secara spesifik, fungsi-fungsi Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah sebagai berikut: 1. Menumbuhkan kembali nilai etika dan moralitas serta norma maupun prinsip kemasyarakatan dan sikap demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat; 2. Mengembangkan aturan (kode etik, kode tata laku dan sebagainya) yang menjadi acuan bersama dalam penanganan lahan kitis dan pola bercocok tanam yang memperhatikan aspek-aspek konservasi di desanya; 3. Dapat menjadi mediasi aspirasi dan partisipasi petani dalam penanganan lahan kritis dan pelaksanaan program PLKSDA-BM; 4. Sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi warga petani desa setempat, khususnya terkait dengan penanganan lahan kritis melalui program PLKSDA-BM; 5. Sebagai pusat

advokasi petani dalam mendorong kebijakan

mengintegrasikan rencana penanganan lahan kritis warga kedalam system perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme Musrenbang.


19


BAB III PEMBENTUKAN DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

3.1. Persyaratan Dasar Pembentukan Kelompok Tani Sebagai kelembagaan masyarakat, Kelompok Tani dibangun serta dibubarkan atas dasar keputusan melalui musyawarah petani. Hal ini berarti Kelompok Tani merupakan milik masyarakat sehingga dalam proses pembentukannya harus dapat memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut: 3.1.1. Masyarakat Memahami Fungsi Kelompok Tani Sebelum membentuk Kelompok Tani, masyarakat terlebih dahulu memahami fungsi Kelompok Tani sebagai wadah aspirasi petani, dan wakil masyarakat petani yang bermitra dengan pemerintahan desa maupun dengan kerlompok peduli lainnya dalam penanganan lahan kritis secara berkelanjutan. Oleh sebab itu sebelum pembentukan Kelompok Tani perlu dilakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi secara luas dimasyarakat, khususnya kepada petani. 3.1.2. Masyarakat Membutuhkan Keberadaan Kelompok Tani Kelompok Tani dibangun atas dasar persamaan kebutuhan dan tujuan dalam pengelolaan usahatani maupun penanganan lahan kritis, sehingga Kelompok Tani yang terbentuk benar-benar menjadi wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat petani serta dapat menumbuhkan partisipasi dan keswadayaan dalam pelaksanaan penanganan lahan kritis. 3.1.3. Masyarakat Menyepakati AD/ART Kelompok Tani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Tani disusun, dibahas dan disepakati brsama oleh petani. Sebaliknya AD/ART Kelompok Tani tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang saja yang mengatas-namakan seluruh petani. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

20


Dengan demikian pada musyawarah pembentukan Kelompok Tani hanya pemilihan pengurus, mengesahkan dan menetapkan AD/ART yang telah disepakati oleh petani tersebut. 3.1.4. Pembentukan Kelompok Tani Melibatkan Petani Luas. Pembentukan Kelompok Tani harus melibatkan petani dalam wilayah tersebut secara luas sejak awal. Keabsahan pembentukan Kelompok Tani sangat tergantung pada keterlibatan yang signifikan dari petani di dalam proses membangunnya. 3.2. Langkah-Langkah Pembentukan Kelompok Tani Keberadaan Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai suatu kelembagaan petani untuk penanganan lahan kritis melalui di tingkat desa, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kelembagaan tersebut dibentuk. Oleh sebab itu proses pembentukan Kelompok Tani PLKSDA-BMmenjadi sangat penting, dengan prinsip bahwa hanya ada satu Kelembagaan Kelompok Tani dalam satu desa. Mengacu pada pengertian dan prinsip dasar pembangunan kelembagaan Kelompok Tani, maka mekanisme dari langkah-langkah pembentukan Kelompok Tani harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 3.2.1. Sosialisasi Kelompok Tani Sebagai Kelembagaan Masyarakat Sebagai langkah awal dalam proses pembentukan Kelompok Tani PLKSDA-BM

adalah

melakukan

sosialisasi

dan

penyadaran

masyarakat petani tentang pentningtnya keberadaan Kelompok Tani dalam penanganan lahan kritis melalui PLKSDA-BM di desanya. Dalam masa pelaksanaan PLKSDA-BM, kegiatan sosialisasi difasilitasi oleh TPM. Hasil kegiatan sosialisasi adalah berupa pemahaman para petani akan makna Kelompok Tani sebagai lembaga masyarakat warga yang berhimpun dalam suatu himpunan atau paguyuban.


21


3.2.2. Penilaian Kelembagaan KELOMPOK TANI yang ada Berawal dari prinsip, bahwa ”Hanya ada satu Kelompok Tani Kelembagaan dalam satu hamparan lokasi Program PLKSDA-BM tertentu”. Oleh sebab itu, maka langkah selanjutnya dalam proses pembentukan Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah melakukan penilaian terhadap kelompok tani dalam wilayah tersebut. Hasil dari penilaian kelompok tani ini adalah: 1. Petani mengetahui apakah didalam wilayah tersebut terdapat kelompok tani yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama dengan Kelompok Tani PLKSDA-BM; 2. Masyarakat mengetahui apakah dalam desa tersebut telah terbentuk kelembagaan Kerlompok Tani melalui program lain selain PLKSDABM; 3.2.3. Penetapan Kebutuhan Pembentukan atau Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Proses dan tahapan pembentukan kelompok Tani PLKSDA-BM selanjutnya adalah musyawarah petani untuk menetapkan kebutuhan pembentukan kelompok Tani atau hanya melakukan revitalisasi kelembagaan kelompok Tani yang ada sebagai kelompok Tani PLKSDA-BM. Apabila dalam wilayah tersebut sudah ada kelompok Tani yang representatif atau terdapat kelembagaan masyarakat yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama dengan kelompok Tani PLKSDA-BM, maka langkah selanjutnya adalah cukup dengan melakukan revitalisasi untuk memampukan kelembagaan yang ada sebagaimana aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meninjau ulang, merestrukturisasi dan

menyesuaikan

Anggaran

Dasar/Anggaran

Rumah

Tangga

(AD/ART) lembaga tersebut agar memenuhi ciri dan sifat sebagai kelompok Tani seperti yang diharapkan oleh PLKSDA-BM. Sedangkan apabila masyarakat memutuskan untuk membangun kelembagaan baru sebagai kelompok Tani, maka proses pembangunan diawali dengan


22


pembahasan AD/ART untuk mendapat kesamaan pemahaman dan kesepakatan. 3.2.4. Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Apabila pilihan masyarakat jatuh pada pembentukan kelembagaan kelompok Tani baru, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah musyawarah pembentukan kelompok Tani dengan menyepakati aturan dasar (AD/ART), serta melakukan pemilihan pengurus secara langsung. Rapat Pembentukan kelompok Tani diharapkan dihadiri oleh mereka yang terlibat proses pembangunan sejak tahap awal, dengan catatan mendorong keterlibatan perempuan serta kelompok masyarakat rentan yang ada. Hasilnya adalah terbentuknya kelembagaan kelompok Tani yang sesuai dengan prinsip program PLKSDA-BM, dengan susunan personil pengurus dan kesepakatan terhadap aturan dasar dan aturan rumah tangganya (AD/ART). 3.2.5. Akuntabilitas dan Legitimasi Hasil musyawarah pembentukan kelompok Tani adalah menetapkan AD/ART, daftar pengurus maupun pola pengorganisasian. Hal ini harus disosialisasikan

kepada

masyarakat/petani.

Hasilnya

adalah

tersusunnya pengurus kelompok Tani, dan disepaktinya AD/ART kelompok Tani secara lengkap. 3.2.6. Legalisasi Untuk legalisasi kelembagaan kelompok Tani diperkuat dengan Surat Keputusan kepala desa atau Bupati, sehingga diperoleh kesaksian yang legal, dan dapat diteruskan kepada badan hukum yang sah, seperti Akte Notaris.


23


Bagan 3.1 Proses Pembangunan Kelembagaan KELOMPOK TANI Langkah -1 : Sosialisasi Kelembagaan Sosialisasi tentang pentingnya Kelompok Tani sebagai organisasi Pemanfaat dan Pemeliharan Infrastruktur

Langkah - 2 : Penilaian Kelembagaan Melakukan penilian terhadap kelembagaan yang ada dalam desa yang sesuai dgn visi, misi dan tujuan Kelompok Tani

Langkah - 3 : Penetapan Kebutuhan Kelembagaan KELOMPOK TANI

a. Memutuskan untuk memampukan lembaga yang ada ataukah membentuk kelembagaan baru sebagai Kelompok Tani b. Membahas aturan dasar kelembagaan (AD/ ART)

Langkah - 4 : Musyawarah Pembentuksan KELOMPOK TANI

a. Penetapan Pengurus Kelompok Tani; b. Mengesahkan Aturan Dasar (AD/RT) Kelompok Tani;

Langkah - 5 : Legitimasi a. Menyebarluaskan daftar Pengurus Kelompok Tani untuk memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat b. Menyebarluaskan AD/ART berdasar masukan dan saran masyarakat

Langkah - 6 : Legalisasi

Kelompok Tani dilegalisasi melalui SK. Kepala Desa atau Bupati, dan tahap selanjutnya melalui pencatatan ke notaris


24


3.3. Struktur Organisasi dan Pengaturan Kelompok Tani 3.3.1. Struktur Organisasi Sturktur Organisasi Kelompok Tani terdiri dari pengurus dan anggota, Kelembagaan Kelompok Tani dan pengurusnya dibentuk dan dipilih dalam Musyawarah Petani dan disahkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan diketuhui Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati. Pengurus Kelompok Tani ditetapkan untuk menjalankan tugas dan fungsi secara berkelanjutan. Bagan 3.2. Struktur Organisasi KELOMPOK TANI Ketua

Sekretaris

Bendahara

Unit Pengelola

Unit Pengelola

Unit Pengelola

Anggota Anggota Anggota



3.3.2. Proses Pengaturan Kelembagaan KELOMPOK TANI Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam kelembagaan Kelompok Tani, yang mempengaruhi penyusunan aturan-aturan main kelembagaan Kelompok Tani, terdiri dari:


25


Bagan 3.3 Pengaturan Kelembagaan Kelompok Tani PLKSDA-BM Kelembagaan Kelompok Tani PLKSDA-BM

Aturan Main Dalam Pelaksanaan Program PLKSDA-BM

AD/ART Kelompok Tani PLKSDA-BM

UP

UP

UP

Aturan Main Pengembangan Usaha Kelompok Tani

PETANI 1. Petani yang direpresentasikan sebagai pengurus Kelompok Tani; 2. Unit pelaksana teknis yang harus dibentuk sesuai dengan jenis kebutuhan dilapangan; 3. Anggota Kelompok Tani yang direpresentasikan sebagai petani (selain pengurus) yang terlibat dalam lokasi program PLKSDA-BM. Sebagai visualisasi dari korelasi kedudukan aturan kelembagaan terkait dengan 3 (tiga) unsur yang ada, dapat diilustrasikan dalam bagan 4.3 diatas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kelompok Tani didudukan sebagai entitas pengambilan keputusan di tingkat petani. Sehingga penyelenggaraan hubungan antara Kelompok Tani dan petani dikembangkan melalui Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Tani yang substansi pokoknya hanya memuat materi-materi yang bersifat kebijakankebijakan hasil perumusan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi petani. 2. Hubungan antara Kelompok Tani dan unit-unit pelaksana teknis ditekankan

pada

kedudukan

sebagai

pelaksana

keputusan-

keputusan dan kebijakan Kelompok Tani dalam penanganan lahan PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

26


kritis melalui PLKSDA-BM, yang diatur melalui Aturan main pengelolaan program, dimana substansi pokoknya memuat materimateri yang bersifat manajerial untuk menegaskan yang secara manajemen berada di bawah pengendalian dan pengawasan Kelompok Tani. 3. Hubungan antara Unit Pelaksana Teknis dan petani ditekankan pada

kedudukan

UP-UP

sebagai

pelaksana

teknis

dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompokkelompok masyarakat yang diatur melalui aturan main dengan substansi pokok memuat materi-materi bersifat operasional untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat teknis sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan-kesepakatan masyarakat. 3.4. Persyaratan Menjadi Pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM Pengurus Kelompok Tani yang dipilih dari dan oleh masyarakat, sebaiknya memiliki kualifikasi seperti berikut : 1)

Memiliki kepedulian dan keyakinan yang tinggi dalam memperjuangkan upaya penanganan lahan kritis secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat;

2)

Memiliki semangat kerelawanan yang tinggi karena menjadi pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM merupakan bagian dari perjuangan moral;

3)

Memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat desanya, khususnya petani;

4)

Dipercaya oleh masyarakat setempat untuk memperjuangkan aspirasinya;

5)

Mempunyai nilai etika yang baik, bermoral, menghargai norma positif yang berlaku di masyarakat seperti: kesetaraan, kebersamaan dan persatuan;

6)

Memiliki semangat berkorban untuk kepentingan petani;

7)

Bersedia dan ikhlas menjadi Pengurus Kelompok Tani.

3.5. Tugas Pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM Pengurus Kelompok Tani adalah pelaksana tugas operasional dan program dengan masa jabatan yang ditentukan dan disepakati selama 3 tahun oleh PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

27


petani. Pengurus Kelompok Tani terdiri dari unsur perwakilan petani yang memiliki kesamaan kepentingan dan lokasi yang berdekatan dalam hamparan lokasi PLKSDA-BM. Pengurus Kelompok Tani terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Unit Pengelola yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sejalan dengan tugas pokok Kelompok Tani, maka tugas-tugas dari setiap pengurus dalam kesehariannya adalah sebagai berikut :

1)

Tugas Ketua Kelompok Tani PLKSDA-BM Ketua Kelompok Tani PLKSDA-BM bertugas untuk memimpin dan sebagai penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas : 1. Mengkoordinir Tim Pelaksanaa PLKSDA-BM ditingkjat petani di wilayahnya; 2. Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah kelompok tani PLKSDA-BM; 3. Melakukan

kerjasama

kemitraan

dengan

pemerintah

desa/kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan efektivitas upaya penangananh lahan kritis; 4. Mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi petani untuk melakukan penanganan lahan kritis; 5. Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala

maupun

Pertanggungjawaban

Kegiatan

Pengurus

PLKSDA-BM; 6. Bersama seluruh Tim Pengurus, Ketua mensosialisasikan kegiatankegiatan penanganan lahan kritis, khususnya kepada warga masyarakat setempat dan petani sebagai anggota kelompok tani PLKSDDA-BM; 7. Bersama seluruh Tim Pengurus menyusun draft peraturan dasar, program kerja penaganan lahan kritis dan rencana pendanaan


28


kegiatan kelompok tani untuk ditetapkan dalam Musyawarah Kelompok Tani PLKSDA-BM (bila belum ditetapkan sebelumnya). 2)

Tugas Sekretaris Kelompok Tani PLKSDA-BM Sekretaris Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah merupakan bagian administrasi lembaga, yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi

umum

lembaga

dan

ketatausahaan,

antara

lain

mencakup: 1. Menyiapkan surat menyurat kelompok tani PLKSDA-BM; 2. Mengarsip surat masuk dan surat keluar Kelompok Tani PLKSDABM; 3. Menyimpan

dan

memelihara

dokumen/dokumentasi

kegiatan

Kelompok Tani PLKSDA-BM; 4. Membuat notulen rapat/ musyawarah Kelompok Tani PLKSDA-BM; 5. Menginvebtarisasi anggota atau petani penanganan lahan kritis. 3)

Tugas Bendahara Kelompok Tani PLKSDA-BM Bendahara Kelompok Tani PLKSDA-BM juga merupakan bagian keuangan lembaga, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Menerima dan menyimpan uang/dana organisasi PLKSDA-BM; 2. Mengeluaran uang dengan persetujuan ketua Kelompok Tani PLKSDA-BM; 3. Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran Kelompok Tani PLKSDA-BM; 4. Mencatat pembukuan keuangan Kelompok Tani PLKSDA-BM; 5. Membuat

laporan

keuangan

secara

periodik

dan

laporan

pertanggungan jawab keuangan Kelompok Tani PLKSDA-BM; 4)

Tugas Unit Pelaksana Kelompok Tani PLKSDA-BM; Unit Pengelola atau pelaksana Kelompok Tani PLKSDA-BM, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas-tuigas khusus sesuai dengan bidang yang disepakati Kelompok Tani PLKSDA-BM;


29


2. Monitoring dan inventarisasi kondisi lahan kritis, 3. Menyusun rencana kebutuhan penaganan lahan kritis, biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 4. Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan penanganan lahan kritis sesuai bidang tugasnya melalui PLKSDA-BM; 5)

Tugas Anggota Kelompok Tani PLKSDA-BM Anggota Kelompok Tani PLKSDA-BM yang dimaksud adalah unsure petani yang terlibat dalam program PLKSDA-BM. Anggoita Kelompok Tani berhak untuk mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan. Adapun tugas anggota adalah sebagai berikut: 1. Mengikuti rapat-pertemuan yang dilakukan Pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM; 2. Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan penanganan lahan kritis melalui program PLKSDA-BM; 3. Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan dalam kelompok Tani PLKSDA-BM; 4. Memikirkan dan mengusahakan pengembangan Kelompok Tani; 5. Memberikan kontribusi lainnya untuk penanganan lahan kritis sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Untuk

mendukung

PLKSDA-BM,

maka

tugas-tugas Ketua

Tim

Pengurus

Kelompok

Tani

Kelompok

dapat

Tani

melakukan

penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan penanganan lahan kritis, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. 3.6. Substansi Pokok Dalam AD/ART Kelompok Tani Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai organisasi atau lembaga harus memiliki peraturan organisasi. Sebab organisasi tanpa aturan tidak akan dapat melaksasnakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengaturan/peraturan yang diperlukan antara lain adalah peraturan tentang hal-hal yang mendasar atau


30


yang pokok-pokok bagi organisasi, termasuk hubungannya dengan pihak lain diluar organisasi dan peraturan yang bersifat kebijakan operasional. Beberapa peraturan dasar yang diperlukan Kelompok Tani PLKSDA-BM, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja, maupun kebijakan-kebijakan penting terkait lainnya, misalnya adanya Iuran/Retribusi dalam penaganan lahan kritis, harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh petani melalui forum musyawarah petani atau forum pengambilan keputusan organisasi yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Kelompok Tani PLKSDA-BM. Dalam penyusunan ketentuan organisasi sangat dipengaruhi juga oleh petani, khususnya petani. Setiap Kelompok Tani dapat mengembangkan peraturan sesuai dengan kondisi sosial-budaya, adat-istiadat yang berlaku diwilayahnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi acuan dan substansi pokok menyusun AD/ART Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah sebagai berikut: 1)

Substansi Pokok Anggaran Dasar KELOMPOK TANI 1. Landasan-landasan Pokok Kelembagaan Dalam bagian/pasal ini memberikan penjelasan tentang materimateri pokok sebagai berikut: a.

Pengertian

singkat

tentang

Kelompok

pemanfaat

dan

pemelihara sarana, disingkat Kelompok Tani PLKSDA-BM; b.

Uraian visi, misi, prinsip dan nilai yang dibangun dan dikembangkan

oleh

Kelompok

Tani

PLKSDA-BM

dalam

penanganan lahan kritis; c.

Pengertian terminologi dan perumusan tentang Kelompok Tani PLKSDA-BM;

d.

Uraian tentang visi, misi dan tujuan Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai suatu kelembagaan masyarakat;

e.

Tujuan sebagai

Kelompok berikut:

memperjuangkan

Tani

PLKSDA-BM;dapat

Dalam aspirasi

jangka dan

diterjemahkan

pendek,

kebutuhan

petani

mampu dalam

penanganan lahan kritis. Dalam jangka menengah, mampu PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

31


membukakan akses petani ke berbagai sumberdaya kunci. Sedangkan Dalam jangka panjang sebagai wadah perjuangan aspirasi petani dalam penanganan lahan kritis. 2. Identitas dan Keberadaan Kelembagaan Kelompok Tani Bagian/pasal

ini

untuk

menjelaskan

hal-hal

penting

yang

digunakan

oleh

menyangkut pengakuan dan penegasan terhadap: a.

Nama,

istilah

maupun

singkatan

yang

masyarakat untuk kelembagaan Kelompok Tani PLKSDA-BM, dalam mengembangkan visi, misi dan tujuannya. b.

Tempat kedudukan dan wilayah pengaruh dari Kelompok Tani PLKSDA-BM dalam mengembangkan visi, misi dan tujuannya; dengan batasan kewilayahan administrastif pertanian atau Desa/kelurahan setempat;

c.

Keberadaan dan eksistensi Kelompok Tani PLKSDA-BM di wilayah

administratif

usahatani/Desa/kelurahan,

melalui

pernyataan singkat masyarakat tentang kepentingan dan kebutuhan akan kelembagaan Kelompok Tani di wilayahnya untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sesuai dengan tingkat jangkauan terhadap visi yang ditetapkan. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Tani Bagian/Pasal ini menjelaskan tentang Tugas Pokok/Peran dan Fungsi dari Kelompok Tani PLKSDA-BM dalam mendukung keberadaannya di lingkungan petani. Secara umum, Kelompok Tani PLKSDA-BM diperankan sebagai suatu Entitas Pengambilan Keputusan dan kelembagaan di tingkat petani untuk membangun kembali tatanan kehidupan masyarakat petani yang mandiri agar mampu melakukan upaya penanganan lahan kritis di wilayahnya dengan rincian tugas pokok dan fungsi seperti diuraikan pada Pedoman Kelompok Tani PLKSDA-BM.


32


4. Pola Kepengurusan Bagian

atau

pasal

tentang

pola

kepengurusan

ini,

harus

menjelaskan dan mengatur hal-hal sebagai berikut: a.

Proses dan tata cara pengambilan keputusan untuk penetapan suatu

kebijakan

bagi

masyarakat

dan

komunitas,

yang

menyangkut hak maupun cara pengambilan suara dalam setiap pertemuan, rapat Kelompok Tani PLKSDA-BM. b.

Penerjemahan prinsip/etika kolektivitas dan kebersamaan yang memberikan persyaratan-persyaratan dalam bentuk kriteria suatu kelembagaan Kelompok Tani PLKSDA-BM;

5. Kebijakan Pengorganisasian masyarakat Bagian atau pasal ini memberikan penjelasan tentang Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai wadah/forum perjuangan petani, yang menyangkut pengaturan terhadap substansi-substansi berikut: a.

Pola penanganan lahan kritis ditingkat desa/kelurahan;

b.

Pola pengembangan partisipasi masyarakat serta tata cara menampung dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat petani;

c.

Pola pengelolaan konflik dan penanganan sengketa yang terjadi di

masyarakat

dengan

tetap

berpegang

pada

prinsip

keberpihakan terhadap komunitas miskin dan membangun konsensus masyarakat. 6. Hubungan Kelembagaan di Tingkat Desa. Bagian atau pasal ini memuat tentang kejelasan hubungan antara kelembagaan KELOMPOK TANI dengan lembaga-lembaga lain yang ada di tingkat Desa, dengan arahan pengaturan sebagai berikut: a.

Hubungan Kelompok Tani PLKSDA-BM dengan perangkat Desa dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat Desa, tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat


33


koordinatif,

fungsional

dan

komplementer

atau

saling

melengkapi serta mendukung satu sama lain. b.

Kelompok Tani PLKSDA-BM sebagai wadah perjuangan dan wadah aspirasi petani, khususnya dalam kaitan dengan penanganan lahan kritis dan pengembangan usahatani bagi peningkatan kesejahteraan petani.

c.

Perangkat Desa sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal diharapkan dapat menempatkan perannya sebagai enabler (penyedia)

dan

fasilitator

untuk

mendukung

prakarsa

masyarakat. d.

Organisasi masyarakat formal tingkat Desa, yaitu organisasi yang dibentuk atas dasar peraturan pemerintah dan/atau perundangan (misalnya: LPM, BPD dan lainnya), yang berperan sebagai pengawas dan regulator atau pembuat kebijakan publik di tingkat lokal, diharapkan mampu membuat dan mengawasi kebijakan lokal yang dapat merespon serta mendukung prakarsa

Kelompok

Tani

PLKSDA-BM

dalam

upaya

penanganan lahan kritis. 2)

Substansi Pokok Aturan Rumah Tangga Kelompok Tani 1. Penyelenggaraan dan Pengorganisasian Kelembagaan Bagian atau pasal ini memberikan penjelasan yang memuat pengaturan

terhadap

materi-materi

pokok,

sebagai

berikut:

Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus; Tugas tanggung jawab dan masa bakti pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM; Pelaksanaan rapat Kelompok Tani PLKSDA-BM, rembug warga dan pertemuan-pertemuan masyarakat; dan Pengaturan sumberdaya kelembagaan, yang meliputi dukungan keuangan, kepemilikan aset dan inventaris, serta potensi swadaya masyarakat.


34


2. Landasan Kegiatan Kelompok Tani PLKSDA-BM Bagian serta pasal ini memberikan penjelasan dan pengaturan terkait dengan substansi-substansi berikut ini: a. Mekanisme Penyusunan kerja kelompok tani sebagai landasan dan rencana strategis penanganan lahan kritis di desa. b. Tata cara penetapan rencana kerja Kelompok Tani PLKSDA-BM; c. Penetapan

unit

pelaksana

kegiatan

sesuai

kebutuhan

penanganan lahan kritis serta keterkaitannya dengan kebijakan dan keputusan kelompok tani. 3. Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan Bagian dan pasal ini menjelaskan tentang kemungkinan adanya tambahan pasal-pasal yang belum tercantum pada aturan dasar dan aturan rumah tangga Kelompok Tani serta untuk mengakomodasi adanya perubahan pasal-pasal yang sudah tercantum dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga Kelompok Tani.


35


BAB IV PENYUSUNAN RENCANA KERJA KELOMPOK TANI

4.1. Pengertian Rencana Kerja Rencana kerja adalah merupakan acuan atau pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan Organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana Kerja merupakan penunjuk arah pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama anggota organisasi. Rencana Kerja dijadikan alat kontrol, tolok ukur kinerja organisasi dan atau pengawasan pelaksanaan kegiatankegiatan organisasi/lembagaselama periode tertentu. Jadi Rencana Kerla Kelompok Tani PLKSDA-BM adalah upaya untuk memberikan landasan dan arah kebijakan dan program kerja Kelompok Tani PLKSDA-BM yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode kepengurusan tertentu. Rencana kerja ini disusun berdasarkan analisa capaian yang dilakukan. Proses pembahasan rencana kerja dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh anggota kelompok tani. Rencana kerja ini menjadi dokumen yang harapannya menjadi pegangan, dan sekaligus referensi dalam melakukan berbagai kegiatan Kelompok Tani PLKSDA-BM, baik secara internal maupu untuk membangun ketrjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta. Penyusunan rencana kerja Kelompoktani PLKSDA-BM dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat petani yang dilakukan secara partisipatif. Rangkaian dari kegiatan penyusunan rencana kerja kelompok tani ini mulai dari identifikasi masalah, pemetaan potensi sumber daya desa (sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki), rembug petani untuk menentukan perioritas, sampai dengan penentuan perioritas dan rencana program kerja kelompok tani.


36


4.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan rencana kerja kelompok tani PLKSDA-BM ini dimaksudkan untuk menghasilkan pemecahan masalah yang dapat dijangkau dan dikerjakan oleh petani itu sendiri dengan sumber daya yang ada dan sedikit mungkin bantuan dari pihak luar. Perencanaan program yang disusun oleh kelompok tani dirumuskan dalam daftar keinginan yang layak diimplementasikan dalam jangka waktu selama lima tahun atau sesuai dengan jangka waktu program PLKSDA-BM. Programnya diuji kembali atau direvisi setiap tahun lewat musyawarah petani difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Penyusunan rencana kerja kelompok tani PLKSDA-BM harus dilandasi dan dijiwai oleh semangat “gotong-royong”. Adapun secara rinci tujuan penyusunan rencana kerja kelompok tani PLKSDA-BM ini adalah: 1. Meningkatkan kemampuan kelompok tani PLKSDA-BM dalam menyusun rencana penanganan lahan kritis secara partisipatif, tansparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan partisipasi aktif petani setempat dalam menyusun rencana penangana lahan kritis secara mandiri dan berkelanjutan. 3. Menghasilkan program penanganan lahan kritis yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi, usulan dan sumberdaya petani setempat. 4. Memberikan informasi dan masukan perencanaan penanganan lahan kritis di daerah, yakni daftar potensi dan kebutuhan petani dalam penanganan lahan kritis (mencakup sarana dan prasarana) yang dibutuhkan. 5. Memperkuat rasa mampu, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan keswadayaan petani setempat dalam penanganan lahan kritis (sarana dan prasarana). 4.3. Prinsip Penyusunan Rencana Kerja 4.3.1. Belajar Bertindak Bersama Anggota

dan

pengurus

Kelompok

Tani

PLKSDA-BM

saling

membelajarkan dalam proses penyusunan dan penyepakatan rencana kerja bersama dalam upaya penanganan lahan kritis. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI PLKSDA-BM

37


4.3.2. Kesadaran Otokritik (mawas diri) Anggota dan pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM saling membuka diri dan memberi kesempatan untuk menyampaikan dan menerima kritik yang membangun, khususnya terkait denganm penanganan lahan kritis di desanya. 4.3.3. Pertukaran Informasi dan Gagasan Anggota dan pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM saling tukar informasi, data, pengalaman, pemikiran dan pendapat melalui dialog dan musyawarah

petani

untuk

mencari

jalan

keluar

terbaik

atas

permasalahan dan tantangan bersama dalam penanganan lahan kritis. 4.3.4. Non-diskriminasi Anggota

dan

pengurus

Kelompok

Tani

PLKSDA-BM

saling

mengingatkan dan bekerjasama dalam upaya membebaskan diri dan lingkungan dari praktek pembeda-bedaan suku, agama, ras, jenis kelamin (gender), kelompok dan golongan, status sosial-ekonomi, dll. 4.3.5. Tanggung Jawab Anggota

dan

pengurus

Kelompok

Tani

PLKSDA-BM

memikul

tanggungjawab yang sama atas keputusan dan tindak lanjut program kerja yang telah disepakati bersama. 4.3.6. Pendampingan (fasilitasi) Anggota dan pengurus Kelompok Tani PLKSDA-BM maupun pelaku dari luar (misalnya pemerintah, konsultan, atau LSM ) berperan sebagai jembatan komunikasi antar petani, memberikan dorongan (motivasi) dan semangat, mencairkan suasana, dan memberikan pencerahan sehingga tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis. 4.4. Metode dan Teknik Penyusunan Rencana Kerja Metode dan teknik yang paling banyak digunakan dalam penyusunan rencana kerja kelompok tani adalah PRA (Participatory Rural Appraisal), yaitu serangkaian metode dan teknik fasilitasi perencanaan pembangunan skala lingkungan yang mengikut-sertakan petani setempat, sebabagi berikut:


38


4.4.1. Pemetaan sosial (social mapping) Kelompok Tani PLKSDA-BM melakukan pendataan, pengelompokan, pemetaan kondisi lahan pertanian dan pemetaan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungannya. 4.4.2. Diagram Kelembagaan (Diagram Venn) Kelompok

Tani

PLKSDA-BM

memetakan

potensi

kelembagaan

kelompok tani, termasuk peranan dan saling hubungan satu sama lain dalam penyelesaian masalah maupun dalam pelaksanaan program PLKSDA-BM. 4.4.3. Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Tani PLKSDA-BM melakukan diskusi yang terfokus pada isu, masalah, kebutuhan, dan potensi sumberdaya petani setempat dalam rangka menyusun daftar panjang usulan program. 4.4.4. Matrik Skoring Kelompok Tani PLKSDA-BM membahas kriteria dan menentukan urutan prioritas usulan program berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Teknik lain yang serupa dengan matrik skoring adalah matrik ranking. Bedanya penentuan prioritas dalam matrik ranking didasarkan pada banyaknya kemunculan usulan. 4.4.5. Kalender Musim Kelompok Tani PLKSDA-BM mendata bentuk-bentuk kegiatan yang menonjol pada musim tertentu (penghujan, kemarau, tanam, panen, tanam, dll) atau pada kurun waktu tertentu (bulan puasa, idul fitri, natal dan tahun baru, pendaftaran sekolah, dll). 4.4.6. Analisa Gawat-Mendesak–Penyebaran (Analisa GMP) Kelompok Tani PLKSDA-BM menyusun skala prioritas berdasarkan kriteria “gawat” (menimbulkan korban), “mendesak” (segera), dan “penyebaran” (akibat yang luas dan berantai).


39


4.5. Integrasi Rencana Kerja Kelompok Tani Kedalam Musrenbang 4.5.1. Pengertian Pengintegrasian Program Pengintegrasian rencana kerja kelompok tani PLKSDA-BM kedalam Musyawarah

Pembangunan

Daerah

(Musrenbang)

adalah

penyatupadukan perencanaan partisipatif warga dengan perencanaan pembangunan yang bersifat reguler melalui Musrenbang. Pengintegrasian

program

ini

akan

membawa

good

practices

perencanaan yang dihasilkan secara partisipatif petani dalam PLKSDABM, dapat menjadi masukan dan diintegrasikan dengan perencanaan yang dikembangkan dalam Musrenbang Desa. Hal ini sesuai dengan UU. No 25/2004 tentang SPPN, menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis, maupun kepentingan teknokratis. 4.5.2. Tujuan Pengintegrasian Program Pengintegrasian program bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dan menjamin keberlanjutan penanganan lahan kritis di desa. Sedangkan tujuan khusus pengintegrasian program Kelompok Tani PLKSDA-BM kedalam Musrenbang adalah: 1. Meningkkan upaya keberlanjutan penanganan lahan kritis di desa; 2. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa melaui good practices perencanaan partisipatif yang dihasilkan Kelompok Tani PLKSDA-BM kedalam Musrenbang; 3. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif, yang didukung oleh hasdil perencanaan Kelompok Tani PLKSDA-BM; 4. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.\ 4.6. Rapat Kelompok Tani PLKSDA-BM Rapat rutin Kelompok Tani PLKSDA-BM dilakukan tiap bulan atau peride waktu tertentu yang disepakati, dilakukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan


40


(memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas bersama. Pertemuan Kelompok Tani PLKSDA-BM dipimpin oleh Ketua, jika memang diperlukan peserta rapat rutin tidak hanya pengurus, namun juga dapat diikuti anggota yang berkepentingan dalam kegiatan penanganan lahan kritis di wilayah yang bersangkutan. Pada setiap rapat harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan diarsipkan oleh sekretaris. 4.7. Penyusunan laporan Secara Berkala Pelaporan seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsur-unsur: 4.7.1. Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi pengelola maupun yang berkaitan dengan kegiatan penanganan lahan. Laporan ini mencakup minimal: keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendanaan (seperti iuran, retribusi, donatur, dll), laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan penanganan lahan kritis, dll. 4.7.2. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan kegiatan mencakup laporan hasil pelaksanaan penagnanan lahan kritis secara umum, kegiatan budidaya dan pemeliharaan tanaman, baik secara berkala maupun insidentil, termasuk hasil Inventarisasi kondisi lahan kritis serta hasil-hasil pertemuan yang dilaksanakan. 4.7.3. Pelaporan Barang Inventaris Data dan penggunaan barang inventaris Kelompok Tani PLKSDA-BM juga perlu dilaporkan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi barang yang

ada.

Hal

ini

dilakukan

untuk

memperkirakan

kebutuhan

penambahan ataupun perbaikan barang untuk masa yang akan datang.


41

Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Tani

Recommend Documents