Petunjuk Teknis BOS SMK 2017

Petunjuk Teknis

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK 2017

Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1

Sistematika 1

Kebijakan Umum BOS SMK

2

Ketentuan Umum BOS SMK

3

Struktur Organisasi

4

Penetapan Alokasi dan Penyaluran dana BOS SMK

5

Penggunaan Dana BOS SMK

6

Mekanisme Belanja

7

Pertanggungjawaban Keuangan

8

Monitoring, Pengawasan dan Sanksi serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2

Pengantar

Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

3

DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2016

TAHUN 2015 TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

I.

I.

TRANSFER KE DAERAH A. Dana perimbangan 1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus B. Dana Otonomi Khusus C. Dana Keistimewaan Yogyakarta D. Dana Transfer Lainnya

TRANSFER KE DAERAH A. Dana perimbangan 1. Dana Transfer Umum

a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a.

Dana Alokasi Khusus Fisik

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Is DIY D. Dana Transfer Lainnya

II. DANA DESA

II. DANA DESA 4

DANA TRANSFER KHUSUS (DAK TA 2017) 1.

2.

DAK Fisik a.

DAK Reguler

b.

DAK Infrastruktur Publik Daerah

c.

DAK Afirmasi

DAK Non Fisik a.

Bantuan Operasional Sekolah

b.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

c.

Tunjangan Profesi Guru PNSD

d.

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

e.

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

f.

Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB)

g.

Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan Ketenagakerjaan 5

ALOKASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2017 (PERPRES NO 79 TAHUN 2016 TENTANG RAPBN TA 2017) dalam ribuan rupiah

NO

NAMA PROPINSI

1

Prop. Aceh

2

Prop. Sumatera Utara

3

ALOKASI ANGGARAN

NO

NAMA PROPINSI

......(1/2)

ALOKASI ANGGARAN

16 Prop. Kalimantan Selatan

602,462,000

3,063,826,600

17 Prop. Kalimantan Timur

697,518,400

Prop. Sumatera Barat

1,078,662,600

18 Prop. Sulawesi Utara

495,983,800

4

Prop. Riau

1,241,619,400

19 Prop. Sulawesi Tengah

584,206,000

5

Prop. Jambi

621,868,000

20 Prop. Sulawesi Selatan

1,717,083,400

6

Prop. Sumatera Selatan

7

Prop. Bengkulu

377,566,200

8

Prop. Lampung

9

Prop. D.K.I. Jakarta

884,427,600

21 Prop. Sulawesi Tenggara

578,318,600

22 Prop. Bali

789,433,600

1,409,040,000

23 Prop. Nusa Tenggara Barat

858,778,000

1,617,317,600

24 Prop. Nusa Tenggara Timur

1,318,748,000

10 Prop. Jawa Barat

7,783,673,600

25 Prop. Maluku

419,305,200

11 Prop. Jawa Tengah

5,279,173,200

26 Prop. Papua

564,124,800

27 Prop. Maluku Utara

268,971,600

12 Prop. D.I. Yogyakarta 13 Prop. Jawa Timur

1,562,052,800

576,956,200 5,451,823,800

28 Prop. Banten

2,017,169,000

14 Prop. Kalimantan Barat

977,519,600

29 Prop. Bangka Belitung

256,094,400

15 Prop. Kalimantan Tengah

471,837,800

30 Prop. Gorontalo

229,646,000

ALOKASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2017 (PERPRES NO 79 TAHUN 2016 TENTANG RAPBN TA 2017) dalam ribuan rupiah

NO

NAMA PROPINSI

ALOKASI ANGGARAN

31 Prop. Kepulauan Riau

352,585,200

32 Prop. Papua Barat

204,836,600

33 Prop. Sulawesi Barat

277,751,600

34 Prop. Kalimantan Utara

133,463,000

......(2/2)

1 Kebijakan Umum BOS SMK


8

Tantangan Pengangguran Tamatan SMK Pengangguran Lulusan SMK Tahun 2016 berdasarkan Pengalaman Kerja Sebelumnya

593.264 , (44%)

755.063 , (56%)

Belum Pernah Bekerja Sudah Pernah Bekerja…

Perkembangan SMK Tahun 2014-2016

Latar Belakang BOS SMK (1) Kohort Angka Partisipasi Kasar (APK) Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Lulusan MTs dan SMP yang belum tertampung di SMA dan SMK

MI SD MTs

SMP

MA SMA/SMK

Sumber data: PDSP Kemdikbud, 2015

TAHUN PELAJARAN

11

Latar Belakang BOS SMK (2)

“Masih adanya disparitas Kompetensi Guru SMK” ≥ Kompetensi Capaian Minimal : 55.00

≥Rerata Nasional SMK 54.49

< Rerata Nasional : 53.02

12

Struktur Pembiayaan Sekolah (PP 48 tahun 2008) Biaya satuan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

Biaya peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan 13

Tujuan BOS SMK TUJUAN KHUSUS

1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia; 2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK; 3. Mengurangi angka putus sekolah peserta didik SMK. 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi peserta didik miskin dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah; 5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 14

Aturan Pelaksanaan BOS PERPRES/PERMENKEU TENTANG ALOKASI BOS YANG DITETAPKAN SETIAP TAHUN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BOS

PERPRES 97 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2017 PMK NOMOR 187/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA ATURAN PERMENDAGRI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 SE 903/1043/SJ TENTANG JUKNIS PENGELOLAAN BOS SATDIKMEN DAN SATDIKSUS NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH PROVINSI PADA APBD

PERMENDIKBUD TENTANG JUKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS

PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2017

15

PERUBAHAN KEWENANGAN Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

kewenangan pengelolaan sekolah adalah:  Kabupaten/Kota  SD Negeri dan Swasta  SMP/SMP Satap Negeri dan Swasta  Provinsi  SMA/SMA Satap Negeri dan Swasta  SMK Negeri dan Swasta  SDLB/SMPLB/SMALB/SLB Negeri dan Swasta (Pendidikan Khusus)

16

Aturan Pelaksanaan BOS dengan Mekanisme Belanja Langsung UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH “Bahwa Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi”

PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 “Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib (dimana pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar wajib pemda) dan urusan pemerintahan pilihan dilaksanakan dalam bentuk penganggaran BELANJA LANGSUNG yang dituangkan dalam bentuk belanja program dan kegiatan”

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD pada PASAL 5 “hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN tau BUMD, dan/atau badan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia”

17

KESIMPULAN DARI PERATURAN TERSEBUT Penyaluran dana BOS tahun 2017 dari APBD Provinsi kepada Kepala

Sekolah

Jenjang

Pendidikan

Menengah

dan

Pendidikan

Khusus

dilaksanakan dalam bentuk Belanja Langsung berupa Belanja Program dan Kegiatan

18

2 Ketentuan Umum BOS SMK


19

Sasaran Program  SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi kriteria sebagai penerima BOS.  SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan.  SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di SMK yang bersangkutan. 20

Satuan Biaya BOS SMK Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah. Data jumlah peserta didik yang digunakan dalam perhitungan besar dana BOS bagi sekolah adalah data dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebesar Rp1.400.000,00/peserta didik/tahun 21

Waktu Penyaluran BOS  Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode 1) Januari-Maret, 2) April-Juni, 3) Juli-September dan 4) Oktober-Desember;  Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit sehingga proses pengambilan dana BOS SMK mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran dana BOS SMK kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu Januari- Juni dan Juli-Desember. 22

Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah  BOS untuk peningkatan layanan pendidikan  Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah  Dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif,

akuntabel dan transparan  Program sekolah direncanakan secara berkesinambungan sesuai dengan analisa kebutuhan pengembangan sekolah

28

Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah Evaluasi Diri Sekolah

Rencana Kerja Jangka Menengah

Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah

Disusun setiap 4 tahun

Disusun setiap tahun

Disusun setiap tahun Mencantumkan semua penerimaan sekolah, termasuk BOS 28

3 Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS


25

Tim BOS Pusat Penanggung Jawab Umum

Penanggung Jawab Program

Tim Pengarah Tingkat Pusat Menko Pembangunan Manusia, Menteri Bappenas, Mendikbud, Menkeu, Mendagri

Tim Pelaksana Program Ketua Tim Pelaksana Sekretaris Bendahara

Penananggung Jawab Data dan Tim Dapodikdasmen

Unit Publikasi dan Humas

Unit Monitoring, Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

26

Tim BOS Provinsi Penanggung Jawab

Tim Pengarah (Gubernur)

Tim Pelaksana Program BOS

Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Bendahara

Penananggung Jawab Data dan Tim Dapodik

Unit Publikasi dan Humas

Unit Monitoring, Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

27

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi (1) 1. Mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi dana BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak; 3. Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota; 4. Melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodik; 5. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap sekolah berdasarkan Dapodik; 28

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi (2) 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur; 7. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap sekolah; 8. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas soft copy SP2D, soft copy rincian dana per jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap sekolah; 9. Meminta lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kemendikbud secara online; 10. Memonitor laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kemendikbud; 11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah; 12. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (P3M); 29

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi (3) 13. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota; 14. Mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi; 15. Membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat.

30

Tugas dan Tanggung Jawab Lainnya Tim BOS Provinsi untuk Jenjang Pendidikan Menengah (1) 1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud; 2. Memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online; 3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasinya, kemudian meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik; 4. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah; 5. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS; 31

Tugas dan Tanggung Jawab Lainnya Tim BOS Provinsi untuk Jenjang Pendidikan Menengah (2) 6. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online; 7. Menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan; 8. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat; 9. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi;

32

Tata Tertib Yang Harus Diikuti Tim BOS Provinsi 1. Tidak diperkenankan menggunakan BOS yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD untuk kepentingan selain BOS; 2. Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan BOS ke sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS; 3. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah; 4. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS; 5. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; 6. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang 33

Tim BOS Sekolah Penanggung Jawab Kepala Sekolah Anggota 1. Bendahara; 2. 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; 3. Penanggung jawab pendataan SMK.

34

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah 1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah; 3. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada; 4. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap; 5. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan; 6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; 7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima; 8. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; 9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 35

Tata Tertib Tim BOS Sekolah 1. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan

audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain; 2. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

36

4 Penetapan Alokasi dan Penyaluran dana BOS SMK


37

Mekanisme Penyaluran BOS SMK REKENING KAS UMUM NEGARA (RKUN) Transfer dana BOS ke Provinsi sesuai UU No 18 tahun 2016 dan Perpres No 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017

REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) PROVINSI UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (NEGERI) BENDAHARA PEMBANTU BUD ditetapkan oleh Kepala Daerah

SKPD PENDIDIKAN PROVINSI BENDAHARA SKPD

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SWASTA) BENDAHARA SEKOLAH

Program/Kegiatan

BELANJA LANGSUNG

Permendagri No 31 tahun 2016 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran pada BAB III Kebijakan Penyusunan APBD di bagian Dana Perimbangan

HIBAH 38

Langkah-Langkah Pencairan Dana BOS SMK RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

1. buka alamat http:// bansos.dikmen.kemdikbud.go.id /bos/dinas/login.php; 2. masukan username dan password yang sudah diberikan; 3. klik menu download; 4. unduh file yang dikehendaki yaitu data BOS SMK

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (NEGERI) BELANJA LANGSUNG

SISA DANA DIKEMBALIKAN KE RKUD

RKA disesuaikan dengan DPA Dinas Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri)

Download Data Cut Off dari Aplikasi Dapodikdasmen

PENETAPAN SK PENCAIRAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SWASTA) HIBAH

SISA DANA TETAP MILIK SEKOLAH

39

Aturan Tata Cara Perubahan APBD Tahun 2017 Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran Permendikbud nomor 31/2016 BAB III Kebijakan Penyusunan APBD di bagian Dana Perimbangan Dinyatakan bahwa: “Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017” 40

Proses Pendataan Melalui Dapodik

Sekolah menggandakan formulir data pokok pendidikan

Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai kondisi riil

Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan

Melakukan update perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester

Sekolah membagi formulir untuk diisi secara manual dan mengumpulkan hasilnya

Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data

Sekolah harus mem-backup secara lokal data yang telah dientry

Sekolah memasukkan/mengupdate data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara offline, kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online

41

Penetapan Alokasi BOS SMK 1.Alokasi BOS hanya berdasarkan jumlah peserta didik pada Dapodik hasil cut off Tim Dapodik Pusat yang diambil oleh Tim BOS Provinsi; 1.Cut off data yang digunakan sebagai dasar penetapan alokasi BOS di sekolah: Cut off sebelum triwulan/semester berjalan; Cut off pada triwulan/semester berjalan 42

Dasar Penetapan Alokasi Sementara Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS SMK tiap satuan pendidikan di awal triwulan didasarkan pada data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut: i.

Triwulan ke-1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Desember tahun sebelumnya;

ii. Triwulan ke-2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Januari;

iii. Triwulan ke-3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 April; iv. Triwulan ke-4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodik tanggal 21 September; 43

Dasar Penetapan Alokasi Final Alokasi final dana BOS SMK tiap satuan pendidikan yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan dan penyaluran kekurangan/ kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut: i.

Triwulan ke-1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Januari;

ii.

Triwulan ke-2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 April;

iii. Triwulan ke-3 (Juli-September) dan triwulan ke-4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Oktober.

44

Tahapan Pendataan untuk Pencairan BOS SMK Triwulan 1

Des

Jan

15 Des

D-1

ST-1

Feb

Triwulan 2

Mar

Apr

30 Jan

30 Apr

D-2

D-3 ST-2 + BT-1

Mei

Triwulan 3

Jun

Jul

Ags

Triwulan 4

Sep

Okt

21 Sep

Nop

Des

30 Okt

D-5 ST-3 + BT-2

D-4

ST-4

BT-3 + BT-4

45

Penetapan Alokasi BOS SMK Penetapan Alokasi BOS SMK yang akan diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:

Dana BOS SMK = jumlah peserta didik x Rp1.400.000,00

46

Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut: Tahap 1

Tahap 2

:

Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam peraturan dari Kementerian Keuangan. :

Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah. Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

47

Porsi Penyaluran (1/2) Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD sebagai berikut: 1. Penyaluran triwulanan a. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) Dana BOS yang diterima sekolah 280.000

: 20% dari alokasi satu tahun; = jumlah peserta didik x Rp

b. Triwulan ke-2 (April-Juni) Dana BOS yang diterima sekolah 560.000

: 40% dari alokasi satu tahun; = jumlah peserta didik x Rp

c. Triwulan ke-3 (Juli-September) Dana BOS yang diterima sekolah 280.000

: 20% dari alokasi satu tahun; = jumlah peserta didik x Rp 48

Penyaluran Dari RKUN Ke RKUD (2/2) Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD sebagai berikut: 2. Penyaluran semesteran a. Triwulan ke-1 (Januari-Juni) Dana BOS yang diterima sekolah 840.000 b. Triwulan ke-2 (Juli-Desember) Dana BOS yang diterima sekolah 560.000

: 60% dari alokasi satu tahun; = jumlah peserta didik x Rp : 40% dari alokasi satu tahun. = jumlah peserta didik x Rp

49

Ketentuan Tambahan Penyaluran Dana BOS 1. Mutasi peserta didik perbaikan data baru berpengaruh setelah sekolah meng-update Dapodik; 2. Kelebihan salur di triw I-III dan semester I akan dikurangkan di periode berikutnya; 3. Kelebihan salur di triw IV dan semester II harus disetor ke rekening KUD provinsi; 4. Sisa BOS di sekolah yg belum terpakai:  Penerima hibah tetap milik sekolah;  Penerima BL kembali ke kas provinsi

50

5 Penggunaan Dana BOS SMK


51

Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah

Harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah;

Diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah; Satuan biaya honor dan transportasi mengikuti satuan biaya dari pemda setempat; Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 52

Komponen Pembiayaan BOS SMK

• Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum sekolah:  Pembelian dilakukan di triw II/semester I dengan 20% dana yg sudah dicadangkan;  Bila pembelian >20%, sekolah dapat menambah dari dana yang ada;

 Bila pembelian <20%, sekolah dapat menggunakan sisanya untuk belanja BOS lainnya

53

1. Pengembangan Perpustakaan ......(1/3)

 Buku teks K-13  Setiap mapel pada kelas 11 dan 12, sementara kelas 10 untuk memenuhi kekurangan (bagi sekolah yg sudah melaksanakan K13);  Setiap mapel pada kelas 10 (bagi sekolah yg baru melaksanakan K-13 di TA 2017/2018);  Buku kejuruan, baik untuk peserta didik dan maupun untuk panduan guru;  Buku KTSP  Semua maple untuk semua kelas untuk memenuhi kekurangan. 54


 Ketentuan:  Buku yang dibeli harus memenuhi rasio 1 peserta didik 1 buku di tiap mapel;  Buku yang dibeli adalah yang sudah dinilai dan ditetapkan HETnya oleh Kemdikbud;  Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. 55


 Membeli buku non teks untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah;  Pemeliharaan/pembelian buku/koleksi perpustakaan;  Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;  Pengembangan database perpustakaan;  Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan;  Pemeliharaan/pembelian AC perpustakaan. 56

2. Kegiatan Peserta Didik Baru (PPDB) Biaya dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), antara lain: a. Penggandaan formulir pendaftaran; b. Administrasi pendaftaran; c. Penentuan peminatan/psikotest; d. Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya); e. Biaya kegiatan pengenalan sekolah; dan/atau f. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

57

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler a. b. c. d. e.

Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran; Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran; Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran/Intrakurikuler; Kegiatan Pembinaan Peserta Didik (Ekstrakurikuler); Pengembangan Pendidikan Karakter dan/atau Penumbuhan Budi Pekerti; f. Pendidikan dan Pengembangan Sekolah Sehat, Aman, Ramah Anak Dan Menyenangkan; g. Kegiatan Program Pelibatan Keluarga di Sekolah.

58

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran ......(1/2)

a. kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah dan Ujian Nasional; b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas meliputi: i. Fotocopy/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban; ii. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan ke orang tua; iii. Biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan serta pengolahan hasil ujian di sekolah; iv. Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke Dinas Pendidikan Provinsi; 59

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran ......(2/2)

b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas meliputi: v. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan pendidikan tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; vi. Biaya simulasi persiapan pelaksanaan UBK; vii. Biaya pembelian alat/bahan jaringan komputer UBK seperti kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan lainnya; viii. Biaya jasa instalasi jaringan, server dan client untuk pelaksanaan UBK; ix. Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko ijazah SMK.

60

5. Pengelolaan Sekolah ......(1/6)

a. Pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam mendukung (i) kegiatan pembelajaran, (ii) administrasi kantor (iii) administrasi bursa kerja khusus, (iv) penyiapan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1) antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku raport, buku induk guru, dan alat bahan sejenisnya; b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah, antara lain sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya; c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan alat sejesnisnya. Jika peralatan yang dibeli menimbulkan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah; 61


d. Pembiayaan Pengelolaan BOS SMK, terdiri dari: 1) Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan program BOS serta kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS. 2) Biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank/Kantor Pos; 3) Biaya transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi; 4) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada Dinas Pendidikan Provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan penjilidan, konsumsi dan/atau transportasi penyusunan laporan;

62


e. Pembiayaan surat-menyurat untuk keperluan sekolah; f. Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang website; g. Biaya untuk pembelian server lokal/server Ujian Berbasis Komputer (UBK). h. Pendataan SMK melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan pendataan Dapodik, meliputi: pemasukan data; validasi; updating; dan sinkronisasi data individual SMK ke dalam aplikasi Dapodikdasmen. Data individual SMK yang dimaksud meliputi data profil sekolah; data peserta didik; data sarana dan prasarana, serta data pendidik dan tenaga kependidikan; 63


h. Pendataan SMK melalui aplikasi Dapodikdasmen, dengan ketentuan sebagai berikut: ii. Pembiayaan kegiatan pada butir 1) di atas meliputi: 1) Penggandaan formulir Dapodik; 2) Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan; 3) Konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, updating, dan sinkronisasi; 4) Sewa internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat dilakukan di sekolah karena masalah jaringan internet; 5) Honor petugas pendataan Dapodikdasmen. Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut: 64


5) Honor petugas pendataan Dapodikdasmen. Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut: a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan; b)Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan) 65


i.

Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat menyewa/membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, tergantung mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. Jika peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah;

j.

Khusus untuk sekolah yang berada di daerah yang terjadi bencana alam, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker, dan sebagainya.

66

6. Pengembangan GTK dan Manajemen Sekolah a. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS; b. Pembelian bahan praktek perakitan dan/atau pengembangan e-book; c. Pembelajaran kejuruan berbasis TIK; d. Biaya mendatangkan guru/pengajar tamu produktif yang profesional; e. Menambah dan meningkatkan praktek kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktek); f. Mengikuti diklat menjadi assesor kompetensi kejuruan bagi guru. 67

7. Langganan Daya dan Jasa a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik offline maupun online, dan iuran kebersihan/sampah; b. Biaya pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik; c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah; 68

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah ......(1/2)

Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana sekolah agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi: a. Pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, mebeler, lantai, plafond, lampu/bohlam dan lainnya; b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan; c. Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC); d. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik sekolah; e. Perawatan dan perbaikan saluran pembuangan air hujan; f. Perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, dan lainnya; 69

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah ......(2/2)

g. Perawatan dan perbaikan peralatan praktek utama kejuruan sehingga dapat berfungsi; h. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya; Seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang, transportasi dan konsumsi.

70

9. Pembayaran Honor  Honor guru, dengan ketentuan:

 Negeri maksimal 15%;  Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;  Bukan guru yang baru direkrut setelah pengalihan kewenangan; dan  Guru honor pada sekolah negeri wajib dapat penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal;  Honor tenaga ahli/teknis pada mapel produktif. 71

10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran ......(1/2)

a. Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 (lima) unit/tahun; b. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun; c. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun dan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); d. Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 (lima) unit/tahun dengan harga maksimum Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

72

10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran ......(2/2)

e. keterangan: i. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi; ii. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan yang berlaku; iii. Peralatan di atas harus dicatat sebagai aset/inventaris sekolah

73

11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi peserta didik SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pendaftaran uji kompetensi; pembelian bahan ujian kompetensi; fotocopy, konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi dan jasa profesi bagi nara sumber/assesor dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya wajar di daerah.

74

12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan a. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, diantaranya penggandaan bahan, konsumsi, belanja bahan habis pakai (ATK), dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK SMK untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri atapun evaluasi; b. Penyelenggaraan praktek kerja industri/lapangan bagi peserta didik SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan peserta didik praktek; c. Pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud; d. Magang guru di industri sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku 75

Ketentuan Tambahan Pembiayaan BOS SMK 1. BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah 2. 3.

4. 5. 6.

dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah/ partisipasi masyarakat; Penggunaan konsumsi, transportasi, dan honor mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan; Jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, unsur keagamaan, dan lainnya berdasar atas surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya; Pembiayaan perjalanan dinas yaitu biaya transportasi, akomodasi dan uang harian sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan; Standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan upah tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan; Standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodik dan guru pembimbing sesuai dengan standar biaya, atau ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja. 76

Larangan Penggunaan Dana BOS SMK ......(1/3)

1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis; 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/ tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut; 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membiayai akomodasi kegiatan; 77


8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); 9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat; 11. Membeli Lembar Kerja peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 12. Menanamkan saham; 13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan; 78


15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

79

6 Mekanisme Belanja


80

A. Mekanisme Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa ......(1/3)

1. Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli adalah kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah; 2. Pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya; 3. Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan; 5. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan mekanisme lelang/pengadaan: 81


Tanpa mekanisme lelang/

pengadaan

Harus melalui lelang/ pengadaan

Apabila barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online; Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi

Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-procurement dan e-purchasing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang efisiensi pembelanjaan. Dalam pelaksanaan e-procurement, sekolah menggunakan e-catalogue yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


6. Dalam setiap pembelian/pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; 7. Setiap pembelian/pengadaan barang/jasa harus ketahui oleh Komite Sekolah; 8. Sekolah harus membuat laporan tertulis singkat tentang proses pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; 9. Khusus untuk pekerjaan rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim BOS Sekolah harus: a. Membuat rencana kerja; b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di daerah setempat. 83

B. Mekanisme Pembayaran ......(1/2)

TUNAI

• Semua sekolah • Berlaku untuk semua jenis belanja BOS di sekolah

Mekanisme Pembayaran BOS di sekolah

Syarat Mutlak Pelaksanaan Non Tunai: NON TUNAI

• Tidak diberlakukan di seluruh sekolah; • Tidak diberlakukan pada seluruh belanja BOS di sekolah.

1. infrastruktur/sistem perbankan 2. infrastruktur pada penyedia barang/jasa 3. SDM di sekolah 84

Prinsip Pelaksanaan Belanja BOS ......(1/2)

Prinsip Kebijakan adalah asas atau kaidah umum yang menjadi dasar dalam pemgembangan kebijakan transaksi pembayaran non tunai BOS, yaitu:

1. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai merupakan kebijakan terkait dengan model atau cara pembayaran, bukan kebijakan terkait ketentuan pengadaan barang dan jasa pendidikan ataupun ketentuan terkait bentuk pertangungjawaban; 2. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai masih tetap membuka adanya sebagian transaksi pembayaran tunai sehingga tidak mempersulit satuan pendidikan; 3. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai ditujukan untuk mendorong akses dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan, melalui kebijakan inklusi keuangan. 85

Prinsip Pelaksanaan Belanja BOS ......(2/2)

Prinsip implementasi adalah asas atau kaidah umum dalam implementasi kebijakan pembayaran non tunai BOS, sehingga dapat memastikan keberhasilan dan kelancaran implementasi pembayaran non tunai, yaitu: 1. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, baik infrastruktur perbankan maupun infrastruktur sosial.

2. Pengembangan sistem pembayaran dibuka untuk semua model pembayaran non tunai sehingga membuka kesempatan yang sama bagi lembaga keuangan perbankan. 3. Pencatatan dan pelaporan atas transaksi pembayaran non tunai BOS dilakukan secara otomatis, melaui sistem perbankan, dan dapat diakses secara penuh oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. 4. Implementasi transaksi pembayaran non tunai melibatkan pihak-pihak utama pemangku kepentingan, termasuk dan tidak terbatas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, lembaga keuangan penyalur 86 dana BOS, Asosiasi Perbankan Daerah, dan satuan pendidikan.

C. Pencatatan Inventaris dan Aset  Setiap hasil pembelian barang yang menjadi inventaris, sekolah wajib melakukan pencatatan, yang kemudian dilaporkan untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah.  Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan belanja

barang yang akan dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

87

7 Pertanggungjawaban Keuangan


88

Pengelolaan Keuangan di Sekolah Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Program BOS Sekolah

Tim BOS dan OPD Pendidikan Kab/Kota

Tim BOS dan OPD Pendidikan Provinsi Pemda Kab/Kota

Pemda Provinsi

Aturan Kemdagri

Kemdikbud

Kemenkeu

Aturan Kemdikbud & Kemenkeu

Pembukuan, Laporan dan Transparansi di Sekolah

Pembukuan

a. b. c. d. e. f. g.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Buku Kas Umum Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Pajak Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bukti Pengeluaran

Pelaporan

a. b. c. d. e. f.

Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (transparansi) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (transparansi) Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Laporan Aset Laporan ke Dinas Pendidikan Laporan Online ke Laman BOS 90

Dokumen Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

Perencanaan

Penatausahaan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Buku Kas Umum Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Pajak

Bukti-bukti Pengeluaran/Pajak

Terkait Pembelian Barang/Jasa

Terkait Pelaksanaan kegiatan Terkait Perbaikan ringan Terkait Daya dan Jasa Lain-lain

Opname Kas Rekapitulasi 91

8

Pelaporan

Laporan Tingkat Provinsi ......(1/2)

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibuat tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil. 2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Rekapitulasi terhadap kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS tiap triwulan yang disampaikan oleh Tim BOS SMK. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan. 93

Laporan Tingkat Provinsi ......(2/2)

3. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M).

4. Laporan Kegiatan  Laporan ini adalah laporan kegiatan pendukung Program BOS yang telah dilaksanakan di provinsi yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan lainnya.  Kegiatan pendukung Program BOS yang dilaksanakan di provinsi tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan dari pusat atau dari APBD Provinsi, dan atau sumber dana lain yang tersedia. 5. Laporan Tim BOS Pusat 94

Ketentuan Pajak Ketentuan pajak terkait penggunaan dana BOS di sekolah harus mengikuti peraturan dan ketentuan pajak nasional dan peraturan dan ketentuan pajak daerah.

95

8

Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana

8 Monitoring


98

A. Monitoring oleh Tim BOS Pusat ......(1/2)

1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Pusat dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau kinerja Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota, atau pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari Tim BOS Provinsi, atau pengelola keuangan daerah, atau lembaga penyalur, atau Tim BOS Kabupaten/Kota, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah; 3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon, faksimil, email, dll), atau melalui mekanisme monitoring terhadap laporan online; 99

A. Monitoring oleh Tim BOS Pusat ......(2/2)

4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; 5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Pusat menggunakan anggaran pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBN, dan atau sumber dana lain yang tersedia; 6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOS juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya; 100

B. Monitoring oleh Tim BOS Provinsi ......(1/2)

1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Provinsi dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau kinerja Tim BOS Kabupaten/Kota, atau pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari pengelola keuangan daerah, atau lembaga penyalur, atau Tim BOS Kabupaten/Kota, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah; 3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon, faksimil, email, dll), atau melalui mekanisme monitoring terhadap laporan online; 101

B. Monitoring oleh Tim BOS Provinsi ......(2/2)

4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; 5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Provinsi menggunakan anggaran pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi yang bersumber dari APBN atau APBD, dan/atau sumber dana lain yang tersedia; 6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOS juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya; 102

Pengawasan dan Sanksi


103

A. Pengawasan ......(1/2)

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah. 2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta inpektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 104

A. Pengawasan ......(2/2)

4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. 5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

105

B. Sanksi ......(1/2)

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja); 2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah; 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS; 4. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id). 106

B. Sanksi ......(1/2)

Lanjutan …. Tim BOS Provinsi dapat meminta secara tertulis kapada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan dana BOS dari rekening sekolah; 5. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan; 6. Bentuk sanksi undangan.

lainnya

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

107

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat


108

A. Tujuan 1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat

diterima oleh pihak yang tepat; 2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk; 3. Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas;

4. Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

109

B. Media Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan. 1. Online Dikdasmen : bos.kemdikbud.go.id SMK : http://psmk.kemdikbud.go.id 2. Telepon

PIH : SMK :

177 021-5725467

3. Faksimil

SMK :

021-5725049

4. Email 5. SMS

Dikdasmen : SMK : PIH

:

[email protected] [email protected] 1771

110

C. Tugas dan Fungsi Layanan ......(1/2)

1. Tim BOS Pusat a. Menetapkan petugas unit P3M; b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan audit BPK/BPKP/Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS di laman www.bos.kemdikbud.go.id/pengaduan; c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan; d. Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota; e. Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan manajemen BOS; f. Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan tindak lanjut;

111


g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan rekapitulasi status provinsi; h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait; i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS secara berkala kepada provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti; j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan publikasi informasi. 112


2. Tim BOS Provinsi a. Menetapkan petugas unit P3M; b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan BOS di laman www.bos.kemdikbud.go.id/ pengaduan; c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms di laman BOS; d. Monitoring kabupaten/kota untuk memastikan tugas dan fungsi layanan masyarakat dan pengaduan BOS dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada; 113


e. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota jika diperlukan untuk melakukan penanganan secara langsung dalam kasus-kasus yang dianggap mendesak dan penting; f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan rekapitulasi status kabupaten/kota; g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan kabupaten/kota guna mendorong penyelesaian yang diperlukan; h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi. 114

Terima Kasih


115

Petunjuk Teknis BOS SMK 2017

Recommend Documents