-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Keuangan
Nomor
Negara
Indonesia
Tahun
17
Tahun
(Lembaran 2003
2003
tentang
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang Pemeriksaan, Keuangan
Nomor
Pengelolaan,
Negara
Indonesia
15
Tahun
Tahun dan
tentang
Tanggung
(Lembaran 2004
2004
Negara
Nomor
66,
Jawab
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Undang-Undang Sistem
Nomor
25
Perencanaan
Tahun
2004
tentang
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
Negara 126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang-Undang Sistem
Nomor
Penyuluhan
Kehutanan
16
Tahun
Pertanian,
(Lembaran
Negara
2006
tentang
Perikanan,
Republik
dan
Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 7.
Undang-Undang
Nomor
18
Tahun
2012
tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor
227,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5360); 8.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
-3-
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 9.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2017
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2005
Negara
Nomor
137,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan
Keuangan
Indonesia Lembaran
Daerah Tahun
(Lembaran 2005
Negara
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Indonesia
Daerah Tahun
(Lembaran 2016
Nomor
Negara 114,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
-4-
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
364)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
-5-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada
daerah
tertentu
membantu
mendanai
merupakan
urusan
dengan
kegiatan daerah
tujuan
khusus
dan
untuk
fisik
sesuai
yang
dengan
prioritas nasional. 2.
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.
Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.
Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian Dewan
adalah
Perwakilan
unsur
pembantu
Rakyat
Daerah
menyelenggarakan kegiatan yang Fisik Bidang Pertanian.
gubernur
dan
provinsi
yang
dibiayai dari DAK
-6-
5.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik
Bidang
Pertanian
adalah
unsur
pembantu
bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
yang
menyelenggarakan
kegiatan
yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Bidang Pertanian. Pertanian. 6.
Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian Provinsi
adalah
unit
melaksanakan meningkatkan
kerja
proses
daerah
provinsi
belajar-mengajar
kompetensi
kerja
dan
yang untuk
kompetensi
teknis bagi sumber daya manusia pertanian baik aparatur maupun nonaparatur. 7.
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang
selanjutnya selanjutnya
disingkat disingkat
SMK-PP
adalah
unit
pelaksana teknis daerah provinsi yang menangani pendidikan
menengah
kejuruan
pertanian
untuk
menghasilkan calon wirausaha muda pertanian atau nonaparatur. 8.
Aparatur Pertanian adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab serta digaji sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. 9.
Non-Aparatur Pertanian adalah orang perseorangan yang bukan pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak memiliki perjanjian kerja, serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.
10. Unit
Pelaksana
Teknis
Daerah
(UPTD)
Balai
Mekanisasi Pertanian atau Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian provinsi adalah unit kerja daerah provinsi
yang
melaksanakan
pertanian
melalui
pertanian
untuk
proses
pemanfaatan meningkatkan
kualitas hasil pertanian.
alat
modernisasi dan
mesin
produktivitas
dan
-7-
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan,
dan
peternakan. 12. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan. 13. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman. 14. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi
oleh
batas
hidrogeologis,
tempat
semua
kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. 15. Irigasi
Air
Tanah
Dangkal
adalah
Irigasi
dengan
sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter. 16. Irigasi Air Tanah Sedang adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 60 (enam puluh) meter. 17. Air
Tanah
Dalam
adalah
sumber
Irigasi
dengan
sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter. 18. Embung berfungsi
adalah
bangunan
untuk
menampung
konservasi air
air
yang
limpasan
yang
sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run hujan/ run off , sungai dan sumber air lainnya. 19. Dam Parit adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi Irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
-8-
20. Long
Storage
adalah
bangunan
konservasi
air
berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run (run off ) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. 21. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat d apat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. 22. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin
pertanian,
pengangkutan
sarana
produksi
menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan. 23. Jalan Produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin
pertanian,
pengangkutan
sarana
produksi
menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Produksi paling lebar 3 m dan dapat
dilalui
kendaraan
roda-4
(empat)
serta
Kecamatan
yang
dibuatkan tempat untuk berpapasan. 24. Balai
Penyuluhan
selanjutnya
disebut
Pertanian BPP
Kecamatan
adalah
kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh dinas/badan yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dalam rangka diseminasi atau penyebaran teknologi pertanian dan kompetensi teknis bagi sumber daya manusia pertanian baik aparatur maupun nonaparatur.
-9-
25. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang
Pertanian
atau
Perangkat
Daerah
Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian. 26. Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa yang pekerjaanya
direncanakan,
dikerjakan,
dan/atau
diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat. 27. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat
memberikan
penghasilan
baik
sementara
ataupun tetap dan/atau terus menerus. 28. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. 29. Pemantauan
adalah
kegiatan
perkembangan
pelaksanaan
mengidentifikasi
dan
untuk
mengetahui
rencana
mengantisipasi
kegiatan,
permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 30. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input (input ), ), keluaran (output (output ) dan hasil (outcome ) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. 31. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. direncanakan. Pasal 2 Peraturan
Menteri
ini
dimaksudkan
sebagai
pedoman
untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah
daerah
kabupaten/kota
dalam
penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian.
- 10 -
Pasal 3 Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian bertujuan untuk: a.
mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
b.
meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
c.
mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian; dan
d.
meningkatkan
kinerja
pembangunan
pertanian
di
daerah.
Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: a.
penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
b.
tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
c.
mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
d.
Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
e.
pelaporan.
BAB II PENGGUNAAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5 (1)
DAK Fisik Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)
Selain
untuk
kegiatan
pembangunan
pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAK Fisik Bidang Pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan
penunjang
yang
berhubungan
dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian.
langsung
- 11 -
(3)
Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari DAK Fisik Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.
(4)
Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a.
desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual;
b.
penunjukkan
konsultan
pengawas
kegiatan
Kontraktual; c.
honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian yang dilakukan secara Swakelola;
d.
biaya tender;
e.
penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
f.
perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk
perencanaan,
pengendalian,
dan
pengawasan. (5)
Fasilitator
kegiatan
DAK
Fisik
Bidang
Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditunjuk oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sebagai pendamping Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A
(GP3A)
dalam
pelaksanaan
Swakelola
untuk
kegiatan pembangunan atau perbaikan sumber air dan jalan pertanian. (6)
Fasilitator
sebagaimana
bertugas
membantu
dimaksud dan
pada
ayat
memfasilitasi
(5)
serta
mendampingi Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A dalam: a.
penyusunan
rencana
pelaksanaan
kegiatan
meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan
persyaratan,
jadwal
pelaksanaan
sesuai
standar teknis. b.
pelaksanaan kegiatan Swakelola;
c.
pengawasan
pelaksanaan
kegiatan
Swakelola;
dan d.
penyusunan
Laporan
kegiatan Swakelola.
teknis
pelaksanaan
- 12 -
(7)
Pagu anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN setiap tahunnya.
Bagian Kedua Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Daerah Provinsi
Pasal 6 (1)
Penggunaan kegiatan
DAK
Fisik
pembangunan
Bidang
Pertanian
pertanian
daerah
untuk provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a.
pembangunan
atau
perbaikan
Balai
Diklat
Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian Provinsi dan penyediaan sarana pendukung; b.
pembangunan
atau
perbaikan
SMK-PP
dan
penyediaan sarana pendukung; dan c.
pembangunan
atau
perbaikan
UPTD
Balai
Mekanisasi Pertanian, Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian Provinsi atau sebutan lain yang menyelenggarakan sub urusan alat dan mesin pertanian dan penyediaan sarana pendukung. (2)
Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.
(3)
Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 13 -
Bagian Ketiga Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pasal 7 (1)
Penggunaan
DAK
Fisik
Bidang
Pertanian
untuk
kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a.
pembangunan
atau
perbaikan
sumber
air
meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal atau Air Tanah Dalam, Embung, Dam Parit, Long Storage, dan Pintu Air; b.
pembangunan atau perbaikan jalan pertanian meliputi Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
c.
pembangunan atau perbaikan BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung; dan
d.
pembangunan perbibitan
dan
atau
perbaikan
hijauan
pakan
balai/instalasi ternak,
Pusat
Kesehatan Hewan (Puskeswan), Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Reguler, RPH Unggas, RPH Babi dan penyediaan sarana pendukung. (2)
Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.
(3)
Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8 Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan
pertanian
daerah
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah.
- 14 -
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 9 (1)
Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian
bertugas
dan
bertanggungjawab
mengelola
Kegiatan
DAK
Fisik
Bidang
dalam
Pertanian
daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2)
Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub
urusan
perkebunan,
tanaman
pangan
peternakan
dan
dan
hortikultura,
kesehatan
hewan,
penyuluhan pertanian, dan mekanisasi pertanian.
Pasal 10 (1)
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik
Bidang
Pertanian
bertanggungjawab Fisik
Bidang
dalam
bertugas
mengelola
Pertanian
daerah
Kegiatan
dan DAK
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2)
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan pertanian.
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN
Pasal 11 (1)
Dana transfer DAK Fisik Bidang Pertanian wajib dicantumkan
dan
dialokasikan
kedalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota. kabupaten/kota.
- 15 -
(2)
Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat
dilaksanakan
secara
pemilihan
barang/jasa
(Kontraktual) atau Swakelola. (3)
Kegiatan yang
pembangunan
dibiayai
dari
pertanian
DAK
sebagaimana
dimaksud
dilaksanakan
melalui
Fisik
dalam
daerah
Bidang Pasal
pemilihan
provinsi Pertanian
6
ayat
barang/jasa
(1) atau
Kontraktual. (4)
Kegiatan
pembangunan
pertanian
daerah
kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
7
ayat (1): a. huruf
a
dan
huruf
b
dilaksanakan
melalui
Swakelola Padat Karya (Cash (Cash for Work ); ); dan b. huruf
c
dan
huruf
d
dilaksanakan
melalui
pemilihan barang/jasa atau Kontraktual. (5)
Swakelola Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A di wilayah atau lokasi pembangunan atau perbaikan sumber air dan jalan pertanian.
Pasal 12 (1)
Pekerjaan
Swakelola
Padat
Karya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan melalui perencanaan di Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. (2)
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian melakukan: a.
pembentukan pembentukan fasilitator;
b.
rencana seleksi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL);
c.
penyaluran;
d.
Pembinaan; dan
e.
pelaporan.
- 16 -
(3)
Berdasarkan
daftar
pendek
(short-list ) (short-list
Calon
Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota, fasilitator melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian mengusulkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan mengenai CP/CL prioritas kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian. (4)
Keputusan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
paling sedikit memuat: a. identitas penerima dan pelaksana Swakelola; b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat Karya; c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan d. lokasi kegiatan. (5)
Keputusan mengenai CP/CL sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan kelompok pelaksana dan lokasi prioritas.
Pasal 13 (1)
Pencairan dana DAK Fisik Bidang Pertanian kepada pelaksana
Swakelola
sesuai
peraturan
perundangan
penyaluran
dilakukan
dengan dengan
melalui
LS
ketentuan mekanisme
ke
rekening
pelaksana Swakelola. (2)
Mekanisme Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a.
termin I sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari pagu fisik setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak;
b.
termin II pencairan 30 % (tiga puluh persen) jika kemajuan progress ( progress ) fisik mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
c.
termin III pencairan sebanyak 30 % (tiga puluh persen) sisanya, jika pekerjaan fisik mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- 17 -
(3)
Mekanisme
pelaksanaan
dan
penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan mengacu pada mekanisme
pengelolaan
keuangan
daerah
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1)
Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian baik melalui pemilihan barang/jasa (Kontraktual) dan atau Swakelola Padat Karya wajib melakukan pemasangan papan
nama/prasasti
yang
permanen
dengan
mencantumkan: a.
kelompok penerima;
b.
desa, kecamatan, kabupaten;
c.
titik koordinat;
d.
sumber dana; dan
e.
tahun dibuat. BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Pasal 15
(1)
Sekretariat
Jenderal
c.q.
Biro
Perencanaan
Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I terkait melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian. (2)
Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan Pembinaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian.
(3)
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK
Fisik
Bidang
Pertanian
sesuai
dengan
kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dalam menyusun RKA-DAK Fisik Bidang Pertanian untuk disinergikan
dengan
program
dan
pembangunan pertanian di kabupaten/kota.
kegiatan
- 18 -
Pasal 16 (1)
RKA
dan
Dokumen
Pengguna
Anggaran
(DPA)
Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian Pengelola
dan
Perangkat
DAK
Fisik
Daerah Bidang
Kabupaten/Kota Pertanian
wajib
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro
Perencanaan
Kementerian
Pertanian
dengan
tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota. (2)
Salinan lunak (soft ( soft copy ) RKA dan DPA DAK Fisik Bidang Pertanian oleh Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian
sebagaimana
disampaikan
melalui
dimaksud surat
ayat
elektronik
(1) (email)
ke:
[email protected].
Pasal 17 Selain kegiatan penunjang yang dialokasikan dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah dapat menyiapkan alokasi kegiatan penunjang yang bersumber dari APBD untuk DAK Fisik Bidang Pertanian.
BAB VI PELAPORAN
Pasal 18 (1)
Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang
Pertanian
dan
Kepala
Perangkat
Daerah
Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian wajib menyampaikan Laporan triwulan dan tahunan mengenai
realisasi
kinerja
fisik
dan
keuangan
pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui aplikasi e-monevdakpertanian. (2)
Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam aplikasi e-monevdakpertanian.
- 19 -
(3) Tata cara pengisian Laporan triwulanan dan tahunan, serta panduan sistem Evaluasi dapat diunduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
Pasal 19 (1)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan tingkat hasil ( outcome) harus
dilaporkan dalam bentuk salinan lunak (soft
copy ) dan salinan keras (hard (hard copy ). ). (2)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada
Kementerian
Kepala
Pertanian
Biro
Perencanaan
melalui
aplikasi
emonevdakpertanian dan jasa pengiriman (via pos) paling lambat akhir januari tahun berikutnya.
Pasal 20 Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian yang menyampaikan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Laporan melalui
aplikasi
emonevdakpertanian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 menjadi salah satu indikator penilaian dalam penetapan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian tahun berikutnya.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-2Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kelembagaan Pelatihan. Standar minimal yang diutamakan adalah sebagai berikut: 1) Prasarana Perkantoran: a) Ruang Pimpinan dengan ukuran 21 m2; b) Ruang Administrasi dengan ukuran 120 m2; c)
Ruang Widyaiswara dengan ukuran 48 m2;
d) Asrama 60 kamar x 16 m2; e)
Ruang Kelas untuk 4 Unit @ 30 orang dengan ukuran @ 90 m2;
f)
Ruang Pertemuan/Aula untuk Kapasitas 200 orang dengan ukuran 800 m2;
g) Ruang sekretariat dengan ukuran 24 m2; h) Ruang Perpustakaan dengan ukuran 180 m2; i)
Guest House dengan dengan ukuran @ 120 m2;
j)
Ruang Makan dengan ukuran @ 200 m2
k) Ruang dapur dengan ukuran 36 m2; l)
Lahan olah raga dengan ukuran @ 200 m2;
m) Ruang ibadah/musholla dengan ukuran 40 m2; n) Kamar Mandi dengan ukuran 24 m2; o) Rumah dinas tipe B/C/D/E dengan ukuran antara 36 m2 s.d 350 m2; p) Ruang jemur pakaian (atap fiber) dengan ukuran yang disesuaikan; q) Gudang dengan ukuran yang disesuaikan; r)
Kebun Praktek dengan ukuran yang disesuaikan;
s)
Garasi dengan ukuran yang disesuaikan;
t)
Ruang hiburan dengan ukuran yang disesuaikan;
u) Lahan parkir dengan ukuran yang disesuaikan; v)
Pos jaga dengan ukuran 12 m2;
w) Jalan lingkungan dengan ukuran yang disesuaikan; x) Taman dengan ukuran yang disesuaikan; y) Ruang genset. 2) Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: a) Alat bantu diklat (teori) terdiri dari LCD projector, LCD projector, overhead projector , PC ( Komputer, Komputer, printer dan power supply) , Laptop, Whiteboard/
panelboard ,
sound
system ,
pendingin ruangan (AC (AC )/kipas )/kipas angin;
TV,
VCD/DVD,
-3b) Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, penyusunan laporan, perangkat e-SIPP; c)
Kendaraan operasional roda dua untuk fungsional fu ngsional (PNS);
d) Kendaraan roda tiga yang dilengkapi dengan bak angkut; e)
Peralatan
praktek
sesuai
dengan
kekhasan
balai,
yang
dimanfaatkan untuk membantu kegiatan praktek, seperti: (1) traktor roda 4; (2) perlengkapan laboratorium komputer; (3) perlengkapan bengkel latih/tool latih/tool kit ; (4) alat pengaduk/pengayak kompos; (5) mesin pemipil jagung/corn jagung/corn sheller ; (6) mesin pemotong rumput; (7) mesin penanam padi/transplanter padi/transplanter ; (8) mesin pengering jagung/ flat bed dryer ; (9) mesin penghancur jagung/hammer jagung/hammer mill ; (10) perlengkapan klinik; f)
Sarana Meubeulair yang yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelatihan seperti: (1) meja dan kursi kerja; (2) Meja dan kursi rapat; (3) Meja dan kursi perpustakaan; (4) Meja dan kursi pelatihan; (5) Meja dan kursi makan; (6) Rak buku perpustakaan; (7) Lemari buku dan arsip; dan (8) Tempat tidur (spring (spring bed dan kasur) dan (9) lemari pakaian;
g) Sarana penunjang lainnya, seperti; (1) sarana multimedia; (2) sarana ruang dapur; (3) sarana ruang ibadah; (4) sarana olah raga; (5) perlengkapan/interior perlengkapan/interior ruangan. 3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Balai Diklat
Pertanian
atau
Balai
Pelatihan
Pertanian,
prioritas
pemanfaatan DAK Fisik Bidang Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:
-4a) Pembangunan/ Perbaikan Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian (1) Pembangunan Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian di Provinsi yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan
termasuk
sarana
penunjangnya
seperti
listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan balai tersebut sudah termasuk pagar yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan balai; (2) Perbaikan
Balai
Diklat
Pertanian
atau
Balai
Pelatihan
Pertanian di Provinsi. Perbaikan bangunan Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan
Pertanian
digunakan
memperbaiki/mengubah
untuk
/menambah/memperluas
bangunan yang sudah ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang, termasuk sarana penunjangnya seperti instalasi air bersih, instalasi telepon, rain shelter , drainase serta bak penampung air, plat deker, serta instalasi pengolah air limbah. b) Penyediaan Sarana Diklat Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian digunakan untuk melengkapi kebutuhan standar minimal sarana diklat pertanian sesuai dengan kekhasan masing-masing balai.
Ada 22 (dua puluh dua) Balai Diklat Pertanian atau Balai Pelatihan Pertanian di 21 Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, sehingga dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018.
b. Pembangunan/
Perbaikan
SMK-PP
dan
Penyediaan
Sarana
Pendukungnya Dalam
era
teknologi
globalisasi
termasuk
sumberdaya
yang
teknologi
manusia
yang
menuntut pertanian kompeten.
tingginya
transformasi
diperlukan Demikian
dukungan
pula
untuk
mendukung peningkatan produktivitas pertanian diperlukan tenaga teknis pertanian yang mempunyai keterampilan dan kecakapan sesuai dengan peluang kerja (dunia usaha dunia industri). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pertanian tersebut, rata-rata
-5berusia muda (18 – 22 tahun), salah satunya dipenuhi dari pendidikan SMK-PP. Pendidikan pertanian ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SMK-PP yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 84 Sekolah yang terdiri atas 3 sekolah dikelola Kementerian Pertanian, 71 sekolah dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan 10 yayasan. Dari 71 sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, 14 sekolah dikelola oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Sekolah-sekolah tersebut
merupakan
sekolah
Kementerian Pertanian
pertanian
yang
dibangun
oleh
dengan menggunakan dana Bank Dunia
(IBRD 2341-IND) pada tahun 1984-1987, dengan tujuan untuk mendidik generasi muda menjadi tenaga teknis pertanian yang mampu melakukan kewirausahaan. Kondisi sekolah tersebut sangat beragam, baik sarana dan prasarananya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun pendanaannya. Sehubungan dengan itu, upaya untuk meningkatkan minat generasi muda memasuki dunia pertanian, antara lain melalui peningkatan kapasitas sekolah dengan modernisasi standardisasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka mendukung terwujudnya program tersebut diperlukan adanya perbaikan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan dan pengadaan sarana belajar siswa agar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 53/Per/SM.100/J/6/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan SMK-SPP Bertaraf Internasional. Berdasarkan peraturan tersebut setiap sekolah harus memiliki Prasarana
Umum
Pendidikan,
Sarana
Umum
Pendidikan
per
ruangan, sarana umum pendidikan per siswa, serta prasarana dan sarana per program studi. Standar minimal prasarana dan sarana SMK-PP adalah sebagai berikut: 1) Prasarana perkantoran Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di SMK-PP terdiri atas: a) Ruang Kepala Sekolah berukuran 60 m2; b) Ruang Wakil Kepala Sekolah berukuran 80 m 2; c) Ruang Guru untuk 20 orang berukuran 120 m2;
-6d) Ruang Administrasi berukuran 60 m2; e) Ruang Penggandaan berukuran 15 m2; f) Ruang/Gudang Alat Kantor berukuran 30 m2; g) Ruang Rapat berukuran 80 m2; h) Ruang Bimbingan Konseling berukuran 15 m2; i) Ruang Kegiatan Kesiswaan/OSIS berukuran 30 m2; j) Ruang Serbaguna berukuran 200 m2; k) Ruang Koperasi Siswa berukuran 10 m2; l) Ruang Peragaan/Pameran berukuran 40 m2; m) Ruang Klinik berukuran 36 m 2; n) Pos Keamanan berukuran 12 m2; o) Lahan Praktek dengan ukuran disesuaikan; p) Laboratorium berukuran 80 m2; q) Asrama berukuran 20 m2/2 siswa; r) Guest House berukuran berukuran 120 m2; s) Rumah Kaca/Screen Kaca/Screen House/Green House dengan dengan ukuran yang disesuaikan; t) Ruang Bengkel Latih berukuran 8 x 10 m2; u) Kandang Ternak berukuran 200 m2; v) Jalan Kampus ukuran disesuaikan; w) Kebun Praktek ukuran disesuaikan; x) Pagar Kampus ukuran disesuaikan; y) Ruang Kelas berukuran 90 m2; z) Perpustakaan berukuran 140 m2; aa) Rumah Setengah Bayang berukuran 80 m2; bb) Ruang Dapur dan ruang makan siswa berukuran 200 m2; cc) Gudang dengan ukuran yang disesuaikan; dd) Perumahan
Kepala
Sekolah/Guru
dan
Karyawan
dengan
ukuran yang disesuaikan; ee) Kamar mandi siswa dan guru berukuran 12 m2; ff)
Lahan parkir ukuran disesuaikan;
gg) Kolam berukuran 12 m2; hh) Rumah Joglo/Saung Meeting berukuran berukuran 60 m2; 2) Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: a) Alat bantu pendidikan pertanian (teori), dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, seperti: laptop, projector /infocus , sound
-7system (wireless, megaphone, microphone ), ), TV, VCD/DVD, white board / panel board , PC (Komputer, printer dan power supply ), ), sarana perpustakaan, mesin absensi, server SMK-PP, peralatan
komunikasi
serta
alat
bantu
dan
alat
peraga
pembelajaran; b) Alat
bantu
pendidikan
pertanian
(praktek),
dimanfaatkan
untuk membantu pelaksanaan kegiatan praktek, baik di lapangan maupun di laboratorium, seperti : (1) Traktor besar (4 wheel ), ), hand tractor , mesin penanam dan mesin pemanen; (2) Peralatan
rumah
kaca/rumah
setengah
bayang;
(c)
Peralatan Laboratorium Kimia; (3) Peralatan Laboratorium Fisika; (4) Peralatan Laboratorium Biologi; (5) Peralatan
Pembinaan
Kesiswaan
dan
Pembinaan
Kerohanian; (6) Peralatan klinik; (7) Peralatan Laboratorium Komputer; (8) Peralatan Laboratorium Kedokteran; (9) Peralatan Laboratorium Bahasa; (10) Peralatan Ternak Unggas; c)
Kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas Teknis Lapangan (PNS) SMK-PP;
d) Kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut; e)
Sarana Meubelair , dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti : (1) Meja dan kursi kerja; (2) Meja dan kursi rapat, (3) Meja dan kursi perpustakaan, (4) Meja dan kursi pendidikan, (5) Meja dan kursi makan, (6) Rak buku perpustakaan, (7) Lemari buku dan arsip, (8) Peralatan dapur; (9) Tempat tidur (spring (spring bed /kasur) /kasur) dan lemari pakaian;
f)
Sarana penunjang lainnya, digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan seperti peralatan dapur, Peralatan
Rumah
Kaca/Screen Kaca/Screen
House ,
Peralatan
Rumah
-8Bayang; kulkas, perlengkapan interior ruangan, UPS, papan nama, serta lampu penerangan jalan. 3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana SMK-PP, prioritas pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2018 adalah sebagai berikut: a) Pembangunan/Perbaikan SMK-PP (1) Pembangunan SMK-PP di Propinsi yaitu pengadaan bangunan baru pada lahan kosong, termasuk sarana penunjangnya seperti instalasi listrik/genset dan sumur bor/pompa air. Pembangunan gedung/kantor
tersebut yang
dapat menjadi
termasuk satu
pagar
kesatuan
untuk dengan
lahan/bangunan gedung/kantor; (2) Perbaikan
SMK-PP
di
Provinsi
memperbaiki/merubah/menambah/memperluas
yaitu bangunan
yang sudah ada, termasuk sarana penunjangnya seperti instalasi jaringan air bersih, instalasi telepon, drainase serta bak penampung air, plat deker, instalasi pengolah air limbah, paving block , talud, rain shelter , serta sumur bor/pompa air.
b) Penyediaan Sarana SMK-PP Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2018 digunakan untuk melengkapi kebutuhan standar minimal sarana SMK-PP sesuai dengan program studi khusus masing-masing SMK-PP.
2.
Pembangunan/Perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya Modernisasi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan alsintan dan efektifitas pelaksanaan brigade alsintan untuk percepatan tanam dan tanam serempak. Dalam rangka mendukung percepatan tanam, pelayanan jasa alat mesin dan pertanian menjadi kebutuhan penting bagi petani dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
-9Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam menangani palayanan jasa alat dan mesin pertanian lingkup Provinsi terus didorong dalam mendukung program
peningkatan
produksi
pertanian.
Kondisi
ini
sangat
dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang secara tugas dan fungsinya lebih dituntut agar lebih sigap dalam percepatan pembangunan pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian modern. Standar
minimal
prasarana
dan
sarana
Balai
Mekanisasi
Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: 1) Kantor terdiri dari Ruangan Pimpinan, Administrasi; 2) Ruang Workshop/bengkel; 3) Ruang Mekanik; 4) Gudang/Hanggar penyimpanan Alat dan Mesin Pertanian; 5) Ruang Audiovisual; 6) Ruang Fungsional Perekayasa; 7) Ruang Pertemuan/Aula; 8) Toilet dan Kamar Mandi; 9) Asrama; b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: 1) Alat bantu perlengkapan bengkel, mekanik dan operator; 2) Kendaraan operasional operasional roda dua untuk fungsional mekanik dan operator (PNS); 3) Peralatan
praktek
sesuai
dengan
kebutuhan
jasa
service/perawatan mesin pertanian. c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian, prioritas pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan/Perbaikan
Kantor
/Balai
Mekanisasi
Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian a) Pembangunan Bengkel
Alat
kantor dan
Balai
Mesin
Mekanisasi
Pertanian
Di
Pertanian/Unit Propinsi
yaitu
pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk
- 10 sarana
penunjangnya
seperti
listrik/genset
dan
sumur/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk kantor yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor. Kelengkapan bangunan yang ada di Balai Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/Bengkel, Ruang Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan. Bangunan yang dipilih sebagai prioritas pertama
untuk
dibangun
dapat
disesuaikan
dengan
anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan. b) Perbaikan Gedung/Kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian di Propinsi. Perbaikan Bengkel
bangunan Alat
dan
Balai Mesin
merubah/menambah/
Mekanisasi
Pertanian
memperluas
Pertanian/Unit
digunakan
bangunan
untuk
yang
ada
didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang. Kelengkapan bangunan yang diperbaikan meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/Bengkel, Ruang Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan. Bangunan yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk diperbaikan
dapat
disesuaikan
dengan
anggaran
yang
tersedia dan kebutuhan di lapangan.
2) Penyediaan Sarana Balai Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut: a) Peralatan mesin dan perlengkapan bengkel alsintan meliputi: Mesin bubut (ringan, sedang, panjang); Mesin las listrik (kecil, sedang, besar 500 P AC/DC); Mesin Potong (kecil (cut off), sedang, besar mesin potong plat/footshare); Mesin penekuk plat; Mesin potong ass/handshaw ; Mesin bor (Bor tangan, Bor besar/dudukan); Las argon; Compressor; toolkit; Generator set; Fortclift (manual, bermotor (1-3 ton));
Plate
- 11 Bending Machine (tanpa motor); Plate Bending Machine (dengan
motor); Dongkrak buaya (3 ton, 10 ton); Chain
Block /Alat /Alat penarik (5 ton); dan mobil angkutan alsintan. b) Peralatan Uji Alsintan meliputi: Peralatan pengujian hands sprayer (Partenator, hygrometer, microskop dll); Peralatan pengujian thresher , corn sheler , appo, slicer (tachometer, stopwatch , torsi meter dll); dan Peralatan/instrumentasi/ instalasi uji pompa, traktor roda 2, traktor roda 4. c) Layanan Bengkel Keliling meliputi: Mobil dan perlengkapan bengkel; Motor dan perlengkapan bengkel.
Sarana (peralatan dan mesin) Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk diadakan
dapat
dipilih
dari
daftar
kebutuhan
seperti
tersebut
diatas/disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.
B. DAK FISIK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 1.
Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan
Irigasi
Air
Tanah
(dangkal/dalam)/pembangunan
Embung/Dam Parit/Long Parit/Long Storage /Pintu /Pintu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi. Pembangunan irigasi air tanah, embung, dam parit dan long storage diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (existing ), ), kecuali termasuk dalam
satu
paket
kegiatan
pembangunan
Irigasi
(dangkal/dalam), embung, dam parit dan long storage .
Air
Tanah
- 12 Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan dokumen SID (Survey , Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
a. IRIGASI AIR TANAH (DANGKAL/DALAM) Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, menengah
dan
dalam.
Irigasi
air
tanah
dangkal
mempunyai
kedalaman air sampai dengan 30 meter, irigasi air tanah menengah sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun di 33 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali; pompa air dan perlengkapannya; rumah pompa dan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut: 1) Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/ sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya; 2) Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa sentrifugal ataupun
submersible submersible ,
yang
digerakkan
dengan
penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain; 3) Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar); 4) Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi.
- 13 5) Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada : a) Kawasan Tanaman Pangan minimal 10 ha; b) Kawasan Hortikultura minimal 5 ha; c) Kawasan Perkebunan minimal 10 ha; d) Kawasan Peternakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 5 ha. 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a) Perencanaan/persiapan (1) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial. (2) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan
survey
geolistrik/pumping
test
untuk
mengetahui ketersediaan sumber air, debit air dan jenis pompa. (3) Laporan hasil SID memuat : letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; Gambar/sketsa/peta situasi lokasi; Potensi air tanah dan Rencana Luas layanan oncoran (command area) yang akan
diairi;
serta
Rencana
Anggaran
Biaya
(RAB)
pelaksanaan fisik konstruksi.
b) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi Pelaksanaan
konstruksi
irigasi
air
tanah
dilaksanakan
secara swakelola dengan pola padat karya yang melibatkan semaksimal mungkin seluruh anggota kelompok penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah
dilaksanakan
kegiatan
Survey,
Investigasi
dan
Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah.
Dalam penentuan jenis kegiatan
harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Konstruksi irigasi air tanah antara lain:
- 14 (1) Sumur gali : (a) Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur; (b) Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air ; (c) Distribusi
langsung
ke
lokasi
tanaman/dengan
pipa/ jaringan irigasi yang ada. (2) Sumur Bor: (a) Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air ; (b) Pengeboran dan Pemasangan pompa air (apabila pompa
yang
digunakan
berukuran
besar
perlu
dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman). (c) Pembuatan bak penampung:
diletakan pada posisi
topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi. (d) Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara
proporsional
agar
pembagian
air
dapat
merata ke seluruh lahan. (e) Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan: kelompok penerima, desa, kecamatan,
kabupaten,
titik
koordinat,
sumber
dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.
b. EMBUNG Embung yaitu bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya. Dari bangunan embung tersebut, selanjutnya air dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian. Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Lahan
yang
digunakan
untuk
pembangunan
embung
merupakan lahan bebas atas sengketa yang dibuktikan dengan
- 15 penetapan status tanah oleh pemerintah daerah setempat dan tidak ada ganti rugi; 2) Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung “tidak porous” dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung ”porous” maka dasar da sar embung harus dilapis (batu/semen/plastik/ geomembran/tanah liat); 3) Kapasitas embung yang akan dibangun harus memiliki dimensi minimal 500 m3. 4) Bangunan embung terdiri dari bangunan embung (storage) sesuai
kapasitas
tersebut
diatas,
pintu
irigasi/saluran
pemasukan (inlet) dan pintu irigasi/saluran pengeluaran (outlet); 5) Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus dilengkapi dengan saluran pembawa (conveyance) untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.
c. DAM PARIT Dam parit merupakan bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air
dengan membendung aliran air permukaan atau
sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air). Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Dam
parit
dibangun
dengan
membendung
aliran
untuk
meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani; 2) Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung; 3) Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan
bendung/pelimpas,
pengendali/pintu
air,
pintu
penguras, saluran irigasi, dan kolam olak. 4) Kontruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.
- 16 5) Lokasi calon dam parit harus memiliki debit air minimal 5 liter/detik.
d.
LONG STORAGE Long Storage merupakan merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. Dalam pembangunan long storage yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Lokasi Long Storage diupayakan pada saluran drainase/aluralur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju sungai atau ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah. 2) Long
Storage
dibuat
dekat
lahan
usaha
tani
yang
pemanfaatannya dapat menggunakan sodetan dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana TP). 3) Lokasi
tempat
pembangunan
Long
Storage
status
kepemilikannya jelas jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. 4) Kapasitas Long Storage sebagai sebagai suplesi air irigasi harus memiliki kapasitas penampungan air minimal 500 m3. 5) Konstruksi
Long
Storage dilengkapi
antara
lain
saluran
penyimpanan air, saluran pendistribusian untuk mengalirkan air ke lahan sawah dan bangunan/pintu-pintu air
e. PINTU AIR Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan Dalam Pembangunan/Perbaikan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya;
- 17 2) Perbaikan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada; 3) Lokasi pembangunan/perbaikan pintu air diutamakan pada jaringan irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan/perbaikan pintu air; 4) Konstruksi
pembangunan/perbaikan
pintu
air
disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan setempat; 5) Konstruksi rehabilitasi atau pembangunan pintu air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Pintu air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran
tersier
tersier/kuarter
ke
sub
ke
tersier/kuarter,
petakan
dan
sawah.
dari
Jumlah
sub dan
spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi. b) Bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi. c) Pintu air tersebut diletakkan pada dudukan yang permanen dan kuat (dicor/disemen). 6) Pembangunan pengembangan
pintu
air
usaha
diarahkan tanaman
untuk
pangan,
mendukung hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
2.
Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian : Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Pembangunan
Jalan
Pertanian
diintegrasikan
dengan
kegiatan
pembangunan pertanian antara lain perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan). a. Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil
produk
pertanian
dari
lahan
pertanian
menuju
tempat
pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar. Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa :
- 18 1) Pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu, saluran drainase kanan dan kiri; 2) Perbaikan Jalan Usaha Tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak; 3) Setiap pembangunan atau perbaikan jalan usaha tani harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran. Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dengan lebar badan jalan maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
b. Pembangunan/Perbaikan Jalan Produksi Jalan produksi dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar. Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa: 1) Pembangunan jalan produksi yaitu yaitu membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu, saluran drainase kanan dan kiri; 2) Perbaikan jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak; 3) Setiap
pembangunan
atau
perbaikan
jalan
produksi
harus
dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran
Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian
perlu memperhatikan beberapa hal yaitu lebar
badan jalan produksi maksimal 3 meter dan dapat dilalui kendaraan
- 19 roda 4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya
disesuaikan
dengan
jenis
komoditas
yang
akan
diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.
3.
Pembangunan/Perbaikan
Balai
Penyuluhan
Pertanian
(BPP)
di
Kecamatan dan Penyediaan sarana Pendukungnya Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
26/Permentan.OT/140 /4/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan, dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan (BPP) sebagai pos simpul
koordinasi
semua
kegiatan
pertanian,
maka
kelembagaan
penyuluhan ini perlu dilengkapi prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan
baik.
Dalam
rangka
mengoptimalkan
peran
kelembagaan
penyuluhan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan (BPPSDMP)
dan
Pengembangan
menetapkan
Sumber
pemanfaatan
Daya DAK
Manusia untuk
Pertanian
memperkuat
kapasitas kelembagaan penyuluhan, khususnya di Kecamatan. DAK tersebut dikelola oleh
Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan
pertanian di Kabupaten/Kota untuk menyediakan prasarana dan sarana BPP. Pengelolaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfataan DAK tersebut diperuntukan bagi BPP yang mempunyai lahan sendiri atau bersertifikat. Prioritas pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2018 untuk BPP yaitu: Pembangunan/Perbaikan/penambahan prasarana BPP, dan Penyediaan Sarana Penyuluhan. Standar minimal prasarana dan sarana penyuluhan di BPP adalah sebagai berikut: a. Pembangunan/Perbaikan prasarana BPP Prasarana minimal yang harus tersedia di BPP meliputi prasarana perkantoran, prasarana lingkungan dan prasarana penunjang. 1) Prasarana perkantoran Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di BPP terdiri atas: a) Ruangan pimpinan berukuran 9 m2; b) Ruangan administrasi/tata usaha berukuran 12 m2; c)
Ruangan kelompok jabatan fungsional berukuran 12 m2;
- 20 d) Ruang pertemuan/aula berukuran 24 m2; e) f)
Ruang perpustakaan berukuran 9 m2; Ruang data dan sistem informasi berukuran 7,5 m2;
g) Ruang pameran, peraga dan promosi berukuran 9 m2; h) Toilet dan kamar mandi berukuran 4 m2; i)
Dapur dan Gudang berukuran 4 m2;
2) Prasarana Lingkungan dan Prasarana Penunjang a) Rumah dinas setara dengan tipe 36; b) Air baku yang memenuhi standar kesehatan; c)
Air Conditioner (AC), pompa air, tempat penampungan air dan jaringan instalasi air;
d) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset, termasuk jaringan instalasi listrik; e) Jalan lingkungan minimal menggunakan pasir dan batu (sirtu); f)
Pagar halaman dan teralis dibangun untuk menjaga keamanan kantor dan lahan BPP. Standardisasi pagar adalah dengan ukuran tinggi pagar 1,5 m, digunakan keamanan lahan BPP dan demplot pada satu lokasi;
g) Lahan balai sebagai unit percontohan BPP. h) Ukuran panjang dan lebar (luas) prasarana dapat disesuaikan dengan standar kondisi wilayah setempat. b.
Penyediaan sarana penyuluhan Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2018 untuk sarana penyuluhan adalah sebagai berikut: 1) Sarana keinformasian dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan
dengan
hasil
penelitian,
penyediaan
data
base
penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, seperti: a) Perangkat keras komputer berupa Computer Program Unit (CPU), (CPU), layar monitor, keyboard , printer, modem dan Local Areal Network (LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan; b) Display sebagai tempat informasi penyuluhan dan transfer teknologi pertanian, baik berupa papan display (statis dan teks berjalan) maupun display produk pertanian. Jenis informasi yang ditampilkan antara lain: (1) Jumlah penduduk;
- 21 (2) Topografi, agroklimat dan jenis tanah, curah hujan, dan DPI; (3) Luas dan klasifikasi jenis lahan pertanian non sawah; (4) Potensi pengembangan pertanian, potensi alih fungsi, lahan produktif dan potensi lahan kritis; (5) Perusahaan yang bermitra dengan petani/kelembagaan petani; (6) Jadual tanam, jadual panen, dan pola tanam; (7) Komoditas unggulan; (8) Kebutuhan benih, pupuk, pestisida dan alsintan; (9) Permodalan usahatani/skim kredit; (10) Sasaran
dan
realisasi
tanam,
panen,
dan
produksi
komoditas pertanian; (11) Tingkat penerapan teknologi, budidaya, panen dan pasca panen; (12) Tingkat serangan OPT; (13) Kelembagaan petani dan usaha tani; (14) Ketenagaan penyuluh; dan (15) Teknis budidaya komoditas pertanian; c) Kamera
analog
atau
digital
untuk
mendokumentasikan
kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyuluhan di lapangan; d) Handycam
untuk
mendokumentasikan
kegiatan-kegiatan
penyuluhan dalam bentuk rekaman yang dapat dipublikasikan untuk menjadi bahan penyuluhan; e) Telepon e) Telepon dan mesin faksimile untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluhan.; f) Global Positioning System (GPS) untuk menunjukkan informasi lokasi kejadian, gambar dan waktu yang membantu dalam perencanaan,
pengambilan
keputusan,
pengendalian,
pengawasan atau pemantauan bagi penyuluh pertanian. 2) Alat bantu penyuluhan pertanian dimanfaatkan untuk melakukan proses
pembelajaran
penyuluhan,
dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan
seperti:
a) Overhead projector /LCD /LCD untuk membantu para penyuluh dalam menyampaikan materi pada proses belajar di BPP dan di tempat pelaksanaan penyuluhan lainnya;
- 22 b) Perangkat
pengeras
suara
(wireless /megaphone /microphone ) (wireless
untuk membantu penyuluh dalam memperjelas penyampaian materi kepada pelaku utama dan pelaku usaha baik di BPP maupun di tempat lain; c) Perangkat monitor televisi, dan VCD/DVD untuk membantu para penyuluh dalam menyajikan materi secara visual/nyata dalam kelompok belajar skala kecil; d) Tape recorder / perekam digital untuk merekam hasil-hasil wawancara sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalam kegiatan penyuluhan; e) White board / panel board untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluh dalam penyampaian materi dan diskusi/rapat-rapat baik di dalam maupun di luar BPP. Sarana ini sangat membantu terutama bagi balai-balai yang belum mempunyai fasilitas listrik; f) Laptop.
c. Alat bantu percontohan dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan demplot pada lahan BPP, seperti: hand traktor , soil tester , alat pemipil jagung, power thresher , cangkul, arit, hand sprayer , terpal, caplak, dan kendaraan roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan bak angkut, cultivator, tractor rotary , alat pengukur PH tanah; d. Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan
penyuluhan,
seperti:
PC
(komputer, printer dan power supply ), ), mesin tik, brankas, dan rak buku; e. Alat transportansi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian berupa kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS; f.
Perlengkapan ruangan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, seperti: meja dan kursi kerja, meja dan kursi rapat, meja dan kursi perpustakaan, meja dan kursi pelatihan, meja dan kursi makan, rak buku perpustakaan, lemari buku dan arsip, peralatan makan/minum, dan peralatan dapur;
g. Perlengkapan
Dinas
Lapangan
digunakan
untuk
melaksanakan
kegiatan penyuluhan di lapangan, seperti: mantel/jas hujan, sepatu boot, topi, sarung tangan.
- 23 -
4. Pembangunan
/ Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan
Ternak, Puskeswan, RPH Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi serta Penyediaan Sarana Pendukungnya
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi balai dan Instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Rumah Potong Hewan (RPH) terdiri dari RPH Ruminansia, Unggas dan Babi. Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/memperbaiki UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disamping hal di atas, pemenuhan standar pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK. Pembangunan kantor dan sarana prasarana lain bidang peternakan dan kesehatan
hewan
harus
didahului
dengan
pembuatan
desain
perencanaan dan pengawasan. Bangunan fisik dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dokumen resmi peruntukan lahan/tanahnya dalam bentuk legal formal yaitu peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau keputusan Bupati/Walikota. a. Pembangunan/Perbaikan
UPTD/Balai/Instalasi
Perbibitan
dan
Hijauan Pakan Ternak Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/ memperbaiki UPTD/Balai/ Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran
DAK
Fisik
Bidang
Pertanian
diprioritaskan
untuk
pembangunan/ perbaikan kantor, kandang ternak, dan sarana prasarana pendukung antara lain listrik/genset, sumur/pompa air dan
peralatan
lain
untuk
berfungsinya
perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak.
UPTD/Balai/
Instalasi
- 24 1) Pembangunan
UPTD/Balai/
Instalasi
perbibitan
ternak
dan
hijauan pakan ternak meliputi: a) Bangunan kantor dengan luas maksimal 500 m2 yang
terdiri
atas: (1) Ruang kepala (2) Ruang fungsional (3) Ruang laboratorium sederhana (4) Ruang
penyimpanan
straw /semen /semen
beku
(khusus
Balai
Inseminasi Buatan Daerah). (5) Ruang administrasi (Tata Usaha) (6) Ruang pertemuan (7) Kamar mandi/WC (8) Parkir. b) Bangunan
pengolahan
pakan
dan
peralatannya
ukuran
maksimal 80 m2. c) Gudang peralatan dan gudang pakan ukuran maksimal 80 m2. d) Bangunan
penetasan
dan
peralatannya
(khusus
unggas)
ukuran maksimal 100 m2. e) Bangunan kandang dan peralatannya ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak. f) Sarana padang penggembalaan (pagar luar/dalam, paddock, embung, dan bak air minum) ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak. g) Bangunan pengolahan limbah ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak. 2) Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan antara lain bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, bangunan paddock , tempat pengolahan limbah, dan pagar kantor, khusus perbibitan unggas dapat ditambahkan bangunan penyimpan telur dan penetasan. 3) Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan antara lain: peralatan recording (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, computer dan printer dan printer ), ), chopper , handtractor , mesin tetas, kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas teknis
balai
(PNS),
kendaraan
roda-3
(tiga)
pengangkut rumput, genset, dan instalasi air.
untuk
sarana
- 25 Sarana
pendukung
khusus
untuk
BIBD
dapat
ditambahkan
peralatan berupa peralatan penampung semen (dummy (dummy , artificial vagina set ), ), peralatan prossesing semen (mikroskop, timbangan digital, heating , layar monitor, cool top, incubator, haemocytometer , fiilling-sealing , pH meter, spektronik, alat/mesin printer straw, rak straw , container freezing , container storage , dan peralatan sterilisasi).
b. Pembangunan/ Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Puskeswan adalah unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan tingkat lapang sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan. Tugas pokok Puskeswan yaitu melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan. Pada prinsipnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan ternak agar terhindar dari penyakit idealnya Puskeswan ada disetiap kecamatan. Keberadaan Puskeswan dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, guna mewujudkan peningkatan populasi hewan dengan produktivitas dan reproduktivitas yang tinggi, status kesehatan hewan yang optimal, lingkungan dan ekosistem yang aman serta produk yang aman, sehat, utuh dan halal. Prioritas pembangunan Puskeswan secara bertahap diutamakan pada wilayah padat hewan/ternak, status wilayah tertular penyakit hewan menular, lalu-lintas hewan/ternak, lalu-lintas produk hewan dan media pembawa yang berisiko menularkan penyakit hewan. Untuk acuan tata ruang Pembangunan/ Perbaikan Puskeswan dan sarana pendukungnya mengikuti Permentan No. 64/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan), yang mensyaratkan antara lain: 1) Pembangunan Puskeswan yang berlokasi di kota luas lahan minimal 250 m2 dan yang berlokasi di kabupaten minimal 500 m2. Status lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat, sedangkan luas bangunan Puskeswan maksimal 150 m2 meliputi: (1)
Ruang registrasi dan ruang tunggu;
(2)
Ruang administrasi (Tata Usaha);
(3)
Ruang Kepala Puskeswan;
(4)
Ruang fungsional;
yang
- 26 (5)
Ruang laboratorium
(6)
Ruang pemeriksaan/ tindakan medis
(7)
Ruang bedah
(8)
Gudang bahan dan peralatan
(9)
Kamar mandi.
(10) Rumah Dinas type 36 untuk Kepala Puskeswan.
2) Perbaikan bangunan kantor Puskeswan. 3) Penyediaan peralatan minimal Puskeswan meliputi : a) Peralatan klinik (stetoscop, (stetoscop, thermometer, infusion set, disposible syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable, catheter ukuran 26, tuberculin injection set, trocar 12,7 cm, dan lemari es); b) Peralatan bedah (meja bedah, pinset, tissue forceps bergigi 14,5 cm, scalpe l, l, gunting bedah berbagai model, arteri klem , cut gut , pinset , glove , bone cutting , needle holder , dan detacable blade ); ); c)
Peralatan
dan
bahan
laboratorium
(mikroskop
binokuler
beserta monitor, mikrotiter, rapid test , meja laboratorium, botol spesimen, cawan petri, pipet, gelas objek, sentrifuge , tabung sentrifug e, e, dan microhaematocrite ); ); d) Peralatan reproduksi dan kebidanan ( forceps forceps untuk caesarian section , finger knife , eye hooks , obstetric chain handle , alat pemeriksa kebuntingan, gun inseminasi , kontainer semen beku, straw dan dan tas peralatan) 4) Kendaraan operasional Pengadaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS. 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Sarana
dan
prasarana
pendukung
Puskeswan
terdiri
atas:
penyediaan sumber listrik/genset listrik/genset , sumber air, kandang observasi, peralatan restrain untuk untuk mengendalikan hewan, kandang portable (kandang bergerak), kandang jepit, peralatan komunikasi (GPS dan telepon),
peralatan
pengolah
data
dan
pelaporan,
sarana
pembuangan/pemrosesan limbah, peralatan perlengkapan kantor (meja, kursi, filling cabinet, rak buku, papan tulis, lemari obat, peralatan cool chain dan meja operasi).
- 27 -
c. Pembangunan/ Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) 1) Pembangunan RPH-R Pembangunan RPH-R adalah membangun bangunan RPH-R baru dari
semula
Pembangunan
belum RPH-R
ada
menjadi
yang
ada
dimaksud
di
lokasi
adalah
tersebut.
RPH-R
yang
disesuaikan dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant). Pembangunan RPH-R meliputi: a) Bangunan kandang penampungan ternak maksimal 500 m2 b) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari: (1) Ruang kotor, meliputi Area Kerja (AK) dengan luas maksimal 90 m2 dan area penyembelihan maksimal 30 m2. (2) Ruang bersih maksimal 80 m2. (3) Ruang
pemeriksaan
jeroan
merah,
jeroan
hijau
dan
limbah
cair
laboratorium sederhana maksimal 90 m2. (4) Ruang
penampungan
limbah
padat
dan
sementara, maksimal 20 m2. (5) Ruang masuk utama, meliputi ruang ganti pakaian (loker), toilet, foot deep, ruang istirahat, ruang timbangan, ruang retribusi maksimal 40 m2. (6) Ruang Penampungan Limbah. (7) Koridor, teras dan ruang tunggu pengunjung maksimal 150 m2. (8) Lantai Gang Way . (9) Sarana unloading untuk kendaraan pickup dan/atau truk roda 6 (enam). c)
Spesifikasi bangunan meliputi: 1) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi pengeras (hardener (hardener ), ), kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat epoxy . 2) Permukaan dinding tingginya minimal 2 (dua) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang cukup terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan basah. dengan epoxy .
Selain itu dapat juga dilapisi
- 28 d) Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (unloading) untuk mobil pick up dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (gang (gang w ay) ay) dan fasilitas pengendalian hewan (restraining (restraining box ). ). Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan di bangun/perbaiki harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di unduh di http://www.kesmavet.ditjennak.deptan. go.id e) Bangunan tandon air f) Peralatan meliputi : (1) Sarana alas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai (Cradle (Cradle ) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU). (2) Alat penggantung karkas (hoist) (3) Katrol manual dan/atau elektrik (4) Meja-Tangga sebagai alat bantu pembelah karkas dan pengulitan saat penggantungan karkas (5) Tempat penampung jeroan (container jeroan) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU). (6) Tempat Penampungan daging (container daging) (7) Alat pengeluaran isi rumen (evisceration) (8) Gerobak kotoran (10)Golok (10) Golok pembelah karkas (11)Pisau (11) Pisau penyembelihan (12)Pisau (12) Pisau pengkulitan (skinning (skinning ) (13)Pisau (13) Pisau pemotong daging (14)Gergaji (14) Gergaji pembelah/pemotong karkas (15)Mesin (15) Mesin pompa air (16)Alat (16) Alat pembersih jeroan
Pemilihan persyaratan teknis peralatan-peralatan RPH-R yang menggunakan energy listrik harus mempertimbangkan dengan tingkat ketersediaan listrik di RPH-R dan ketersediaan biaya operasional RPH-R, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-R seharihari.
- 29 g) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah h) Rumah Kompos maksimal 30 m2. i) Railing system . j) Kendaraan roda tiga pengangkut daging. k) Pagar keliling RPH-R. l) Jalan di dalam area RPH-R. m) Peralatan: Sumber listrik (genset (genset , genset bio gas, solar cell ) beserta instalasinya
Pengadaan Kendaraan operasional roda-3 (tiga) sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging
yang
dapat
diunduh
di
http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/
2) Perbaikan RPH-R Perbaikan RPH-R adalah memperbaiki bangunan RPH-R yang ada di lokasi tersebut. Perbaikan RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant). Perbaikan RPH-R meliputi: bangunan kandang penampungan ternak, bangunan utama RPH, Bangunan tandon air, Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah, Rumah Kompos, Pagar keliling RPH-R, Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (unloading) untuk mobil pick up dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (gang way) dan fasilitas pengendalian hewan (restraining box), dan jalan di dalam area RPH-R. Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan diperbaikan harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di unduh di http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id
- 30 d. Pembangunan/ Perbaikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) RPH-U adalah kompleks bangunan tempat pemotongan unggas dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis untuk menjamin keamanan dan kualitas produk unggas yang konsumsi masyarakat. sentra
produksi
Pemerintah
unggas
atau
RPH-U dibangun di daerah
sentra
Kabupaten/Kota
konsumen
maupun
yang
dikelola
kelompok-kelompok
masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan aset daerah. Pembangunan RPH-U harus dibangun di atas lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bersertifikat. Pembangunan/Perbaikan RPH-U
meliputi
bangunan,
peralatan
utama
dan
peralatan
pendukung yang terdiri dari: 1) Pembangunan rumah potong hewan unggas dengan luas maksimal 500 m2, yang meliputi: a) Ruang Kantor; b) Kandang penampungan unggas; c) Bangunan RPH-U yang terdiri dari: (1) Ruang Area Kotor (tempat pengantungan unggas, tempat perendaman air panas, tempat pencabutan bulu, dan tempat pengeluaran jeroan); (2) Ruang Area Bersih (tempat pencucian karkas, tempat perendaman/pendinginan karkas, tempat penanganan dan penimbangan karkas); d) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL); e) Tandon e) Tandon air. f) Pagar keliling RPH-U. 2) Penyediaan peralatan utama Rumah Potong Hewan Unggas antara lain: a) Alat penggantung unggas hidup (sackle holder); b) Bak penampungan darah; c) Bak perebus air panas (scalder) yang dilengkapi dengan kompor dan tabung gas; d) Alat pencabut bulu ( plucker plucker ); ); e) Meja eviscerasi/pengeluaran jeroan; f) Bak pencucian karkas;
- 31 g) Bak perendaman/pendinginan karkas; h) Meja penanganan karkas; i) Timbangan; j) Dipping kaki ( foot foot deep ). ).
Pemilihan
persyaratan
menggunakan
energi
teknis listrik
peralatan harus
RPH-U
yang
mempertimbangkan
ketersediaan listrik di RPH-U dan ketersediaan biaya operasional RPH-U,
karena
peralatan
tersebut
secara
langsung
akan
menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-U sehari-hari. 3) Penyediaan peralatan dan Mesin Pendukung Rumah Potong Hewan Unggas, meliputi: a) Pisau; b) Talenan; c) Box/crate ; d) Peralatan sanitasi; e) Water sprayer ; f)
Genset ;
g) Kendaraan roda-3 (tiga) sarana angkut unggas dengan desain dan
spesifikasi
teknis
karkas/daging
kendaraan
roda
dapat
tiga
pengangkut
diunduh
di
http://www.kesmavet.ditjennak.deptan. go.id/ 4) Perbaikan rumah potong hewan unggas meliputi Ruang Kantor, Kandang Penampungan Unggas, Bangunan RPH-U, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), Tandon Air, Jalan Lingkungan dan Pagar Keliling RPH-U. e. Pembangunan/Perbaikan Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) Pembangunan RPH-B adalah membangun bangunan RPH-B baru dari semula belum ada menjadi ada di lokasi yang telah ditentukan. Perbaikan
RPH-B
adalah
pembaharuan,
peremajaan
atau
penyempurnaan RPH-B dari yang sudah ada di suatu lokasi RPH-B. Pembangunan/Perbaikan RPH-B meliputi: 1) Bangunan kandang penampungan babi. 2) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari: Ruang kotor, Ruang bersih, Ruang laboratorium, Ruang ganti pakaian (loker), Ruang
