MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR APARATUR NEGAR A DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAY PENDAYAGUN AGUNAAN AAN APARATUR NEGARA NEGAR A DAN REFORMASI REFORMASI BIROKRASI BIROKRA SI NOMOR 14 TAHUN 2010 DAN ANGKA DENGAN DENGA N RAHMAT TUHAN YANG
ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Sistem
Pendidika Pendidikan n Nasional (Lembaran (Lembaran Negara Republik Repub lik lndon l ndonesia esia 2003
78, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor telah dua kali
sebagaimana
terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Pemerinta h Nomor 4 Tahun Tahu n 1966 Sementara Pegawai Pegawai Negeri Nege ri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tarnbahan Tarnbahan Lembaran Negara Negara Republik Republ ik lndonesia lnd onesia Nomor 2797);
lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik lndonesia lndo nesia Nomor 4332); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 401 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Republik lndonesia lndonesi a Nomor 4192); 4192); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 9 9 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan
pendidikan yang berfungsi
sebagai pengganti, penambah, danlatau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 4.
Pendidikan nonformal
pendidikan kecakapan
pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan mengembangkan kemampuan kema mpuan peserta didik. didik. terdiri 5. Satuan pendidikan nonformal terdiri kelompok
kegiatan
lembaga kursus, lembaga pelatihan, masyarakat, masyarakat, dan majelis majeli s taklim, serta
satuan pendidikan yang sejenis. 6.
Kursus
diselenggarak diselen ggarakan an
pengetahuan,
bagi
keterampilan,
masyarakat masyarakat kecakapan
yang
memerluk me merlukan an
bekal
dan
untuk
diri, mengembangkan profesi, bekerja, danlatau melanjutkan melan jutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
sikap
pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri
PAUD, Penilik
pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta serta Penilik kursus. BAB DAN (1) lnstansi Pembina
fungsional Penilik adalah Kementerian Pendidikan
Nasional. (2) lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
pembinaan antara lain: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan b. menyusun pedoman formasi
fungsional Penilik;
c. menetapkan standar kompetensi d. Menyusun pedoman uji kompetensi e. mengusulkan
fungsional fungsiona l Penilik; Penilik; fungsional Penilik; fungsional Penilik;
fungsional Penilik; Penili k;
a. Pendidikan, meliputi: meliput i: 1.
pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; dan
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Penilik serta memperoleh
Tanda
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
b. Kegiatan Kegiatan pengendalian pengendal ian mutu program PNFI, meliputi: meliput i: 1.
perencanaan perencanaa n program pengendalian mutu PNFI;
2. pelaksanaan pelaksana an pemantauan program PNFI;
3. pelaksanaan pelaksana an penilaian program PNFI; 4. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan kependidi kan pada pada satuan sat uan PNFI; PNFI; dan 5.
penyusunan
hasil pengendalian mutu PNFI.
c. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi: 1.
penyusunan rancanganldesain rancangan ldesain evaluasi dampak dampak program PNFI;
2. penyusunan instrumen instru men evaluasi dampak program PNFI; 3. pelaksanaan dan penyusunan
PNFI; dan
hasil evaluasi dampak program
BAB V JENJANG
(1) (1)
DAN PANGKAT
fungsional Penilik adalah adalah
(2) Jenjang
tingkat tingkat keahlian.
Penilik dari yang paling
sampai dengan yang paling
tinggi, tinggi, yaitu: a. Penilik Penil ik Pertama; Pertam a; b. Penilik Penili k Muda; c. Penilik Penili k Madya; dan d. Penilik Penili k Utama. (3) Jenjang pangkat Penilik Penil ik sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat jabatannya, jabatannya, yaitu: a. Penilik Penil ik Pertama: Pertam a: Penata Muda Tingkat I,
ruang
b. Penilik Peni lik Muda: 1.
Penata,
2.
Penata Tingkat I,
ruang
dan dan ruang
,
sesuai dengan
BAB BAB DAN UNSUR YANG
DALAM
ANGKA kegi atan Penilik sesuai dengan dengan jenjang jenjang (1) Rincian kegiatan
sebagai berikut:
a. Penilik Penili k Pertama, yaitu: yaitu: Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota; 2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI; 3. Membuat instrumen instrum en pemantauan program PNFI; 4.
Mengumpulkan Mengumpul kan data data pemantauan pemantauan pelaksanaan program PNFI; PN FI;
Menganali sis hasil pemantauan pelaksanaan pelaksanaan program PNFI; 5. Menganalisis 6.
Melaksanakan Melaksanak an diskusi terfokus hasil pemantauan pemantau an sebagai anggota; a nggota;
7. Menyusun 8.
hasil pemantauan;
Membuat instrumen instru men penilaian penilaian program program pada satuan PNFI berdasarkan be rdasarkan standar pendidikan;
9. Melaksanakan, Melaksan akan, menganalisis, dan melaporkan melapork an hasil penilaian program
10.
Melaksanakan, Melaksana kan, menganalisis, da dan n melaporkan
program
pada satuan PNFI; 11.
Melakukan pembimbingan dan tenaga
c.
kepada pendidik dan
berdasarkan standar standar pendidikan pendidik an dengan sasaran sa saran
12. Menyusun
triwulan; dan
13. Menyusun
tahunan sebagai anggota;
Penilik Penili k Madya, Madya, yaitu: 1. Menyusun rencana tahunan tahunan pengendalian mutu sebagai ketua ketu a atau anggota; 2. Menyusun rencana triwulan pengendali pengendalian an mutu program PNFI; 3. Membuat instrumen instru men pemantauan program program PNFI; 4. Mengumpulkan Mengumpul kan data program program PNFI; PNFI; 5. Menganalisis hasil 6.
pelaksanaan program PNFI;
Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai ketua atau anggota;
7.
Menyusun
hasil pemantauan;
d. Penilik Utama, yaitu: 1. Menyusun rencana rencana tahunan pengendalian mutu PNFI sebagai ketua atau anggota; 2. Menyusun rencana
triwulan pengendalian mutu satua s atuan n PNFI;
3. Melaksanakan diskusi terfokus terfokus hasil pemantauan pemantauan sebagai anggota;
program pada satuan PNFI berdasarkan ber dasarkan 4. Membuat instrumen penilaian program standar pendidikan; menganalisis, dan dan melaporkan hasil penilaian penil aian program pr ogram 5. Melaksanakan, menganalisis, pada satuan PNFI; 6. Melakukan pembimbingan dan pembinaan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasar berdasarkan kan standar pendidikan dengan sasaran kelompok;
7. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan
PNF
dalam
melakukan
pengembangan, pembelajaran, pelatihan, dengan sasaran kelompok;
penelitian
atau
pembimbingan
Pasal 10 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penilik yang sesuai dengan jenjang jabata jabatanny nnya a untuk melaksanaka melaksanakan n kegiata kegiatan n sebaga sebagaima imana na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Penilik lain yang berada satu tingkat di
atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan penugasan penugasan secara tertulis dari
berdasarkan
unit kerja yang bersangkutan. bersangku tan. Pasal 11
Penilaian angka kredit pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan sebagai berikut: a. Penilik yang melaksanakan melaksa nakan
satu tingkat di
jenjang jabatannya,
angka kredit yang diperoleh ditetapkan ditetapkan sebesar sebesar 80 % (delapan puluh dari angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana I
dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Birokra si ini. ini. b. Penilik yang melaksanakan
satu tingkat di bawah jenjang jabatannya,
angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus angka kredit dari d ari setiap butir kegiatan, sebagaim sebagaimana ana
dalam
dari
puluh
angka kredit dari
angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pokok. Pasal 15 (1) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
ruang
yang
akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Muda, pangkat Penata, ruang
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatanlpan jabatanlpangkat gkat paling paling kurang kurang 4
angka kredit berasal dari sub unsur
bangan bangan profesi. (2) Penilik Penilik Muda, pangkat pangk at Penat Penata, a, menjadi Penata Tingkat I,
ruang ruang
untuk kenaikan pangkat paling kurang kurang 6
yang akan naik pangkat
angka kredit yang disyaratkan angka kredit berasal dari sub
unsur pengembangan profesi. profesi. (3) Penilik Muda, pangkat Penata Tingkat I,
ruang
yang akan naik
jenjan jenjang g jabatanlpangkat menjad menjadii Penilik Penilik Madya, pangkat Pembina, Pembina, ruang
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat
paling kurang 8 (delapan) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan
kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan
pokok dan
pengembangan profesi. Pasal 16 (1) Penilik yang secara bersama-sama membuat karya tulis pengendalian mutu dan
di bidang
dampak program PNFI, pembagian pembagi an angka
kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. apabila apabila terdiri terdir i dari 2 (dua) orang orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% puluh
puluh
untuk penulis utama dan 40%
untuk penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang orang penulis maka pembagian angka kreditnya kreditn ya adalah 50% (lima puluh 25% (dua puluh lima
untuk penulis utama dan masing-masing untuk untuk penulis pembantu; dan
c. apabila terdiri dari 4 kreditnya adalah 40%
orang penulis maka pembagian angka puluh
masing-masing 20% (dua puluh puluh
untuk penulis utama dan untuk penulis pembantu.
(2) (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 3 (tiga) orang.
Pasal 20 (1) Apabila Tim Penilai KabupatenIKota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Penilik dapat
kepada Tim Penilai KabupatenIKota lain
terdekat terdekat atau Tim Penilai Penil ai (2) Pembentuka Pembentukan n dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan diteta pkan oleh: a. Menteri Pendidikan Pendidi kan Nasional untuk Tim Penilai b. Kepala
yang membidangi pendidikan di KabupatenIKota untuk
Penilai Penilai KabupatenIKota. Pasal 21 (1) Masa
Anggota Tim Penilai adalah
kembali untuk masa
3
(tiga) tahun dan dapat diangkat
berikutnya.
(2) Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pe nilai dalam dal am 2 (dua) masa
dapat diangkat kembali
melampaui
tenggang waktu 1 (satu) tahun tahu n masa (3) Dalam
terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatanlpan jabatanlpangkat gkat Penilik Penilik sesuai sesuai dengan peraturan peraturan perundang perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penilik yang y ang bersangkutan. bersangkutan. BAB PENGANGKATAN DALAM Pejabat Pejabat yang berwenang be rwenang mengangkat dalam
Penilik adalah pejabat yang
berwenang berwenang sesuai dengan denga n peraturan peratu ran perundang-undangan. (1). (1). Persyaratan untuk dapat d apat diangkat dalam
Penilik sebagai berikut:
a. Berstatus Berstatus sebagai pamong belajarlpamong atau
sejenis di
lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, b. Berijazah paling
pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal; formal; sesuai dengan
bidang kependidikan kependid ikan yang ditentukan; ditentukan;
pendidikan
diangkat dalam
fungsional Penilik menggunakan angka kredit
yang yang dimiliki dimili ki sebagai dasar da sar penetapan jenjang jenjang
fungsional Penilik.
(7). Diklat fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh lnstansi Pembina. (1) Di
samping
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuai formasi
Pasal
26,
dilaksanakan
Penilik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawa jawab b di bidan bidang g Pendaya Pendayaguna gunaan an Apar Aparatu aturr Negar Negara a berdasar berdasarkan kan pertimban pertimbangan gan Kepala (2) Formasi
Kepegawaian Negara. fungsional Penilik sebagaimana dimaksud ayat
satu kecamatan kecamatan paling palin g
6
ditetapkan
orang. BAB BAB
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
(1) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
ruang
sampai
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan persalina n ke dan seterusnya; atau e.
lebih dari 6
bulan
(I) Penilik yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam
fungsional
Penilik. (2) Penilik yang telah selesai menjalani pernbebasan sementara sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal Pas al 27 ayat aya t (3) huruf a, a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam
fungsional Penilik.
(3) Penilik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam
fungsional Penilik
apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan. (4) Penilik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) huruf
c,
dapat diangkat kembali ke dalam
fungsional Penilik,
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan BAB BAB X KETENTUAN (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Penilik yang telah
syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 jenjan jenjang g jabatannya jabatannya disesuaikan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pera turan Menteri Men teri Negara Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan da n Reformasi Birokrasi ini. (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Penilik sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini
berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Pendaya gunaan Aparatur Apar atur Negara Negara Nomor: Nomor: (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, dengan pangkat Pengatur Penga tur Muda Tingkat I,
yang yang belum me miliki ijazah ruang
sampai dengan
Pasal 38 Usul penetapan angka kredit Penilik
diajukan oleh
yang membidangi Kepegawaian di
struktural
yang membidangi pendidikan
kepada Kepala
yang
membidangi
pendidikan
di
BAB XI KETENTUANPENUTUP Pasal 39 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih Nasional dan Kepala Kepa la
oleh Menteri Pendidikan
Kepegawaian Kepegawai an Negara. Negara.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, ketentuan yang mengatur
fungsional Penilik
yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Fungsional Penilik dan Angka
I:
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN NOMOR 14 TAHUN 2010 :6
DAN ANGKA
PROGRAM
Juli 2010
lainnya
tugasnya a. Doktor
15 10
Magister
5
c.
NEGARA PENDAYAGUNAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NE GARA DAN
E
MANG DAAN
jenjang jenjang jenjang
PERATURAN NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2010 : 6 Juli 2010 JUMLAH ANGKA
MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN DENGAN
SARJANA
JENJANG UNSUR
NO.
PERSENTASE
RUANG DAN ANGKA MUDA
PERTAMA
MADYA
UTAMA
I 1
UNSURUTAMA A
Pendidikan: 1. Pendidikan Sekolah
. 2.
100
100
100
100
100
100
100
40
76
114
232
350
468
586
4
6
8
12
14
10
20
80
60
90
120
150
150
200
300
400
550
700
850
Diklat 80%
Pengendalian
C. Evaluasi dampak Program PNFl D. 2
Pengembangan
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang Penilik
pelaksanaan
JUMLAH
20% 20%
NEGARA APARATUR NEGARA DAN
:
JUMLAH ANGKA UNTUK PENGANGKATAN DAN DENGAN
NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2010 2010 : 6 Juli 2010
MINIMAL SARJANA JENJANG
UNSUR
NO. NO.
1
PERSENTASE
RUANG DAN ANGKA MADYA
MUDA
UTAMA
UNSURUTAMA A. Pendidikan : 1.
Sekolah
150
150
150
150
150
150
150
36
114
192
310
428
546
4
6
8
30
50
80
300
400
550
2. B. C.
Mutu
80%
dampak Program PNFl
D. Pengembangan 2
12
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang yang mendukung pelaksanaan Penilik JUMLAH
150
200
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN DAN
140
700
850
IV:
JUMLAH ANGKA UNTUK PENGANGKATAN DAN DENGAN
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR $4 TAHUN 2010 2010 :6 Juli 2010 2010 MINIMAL
DOKTOR (S3) RUANG DAN DAN ANGKA
JENJANG NO
UNSUR
PERSENTASE
MUDA
MADYA
UTAMA
UNSURUTAMA A. Pendidikan 1.
Pendidikan Sekolah
200
200
200
200
200
200
74
152
270
388 388
506
6
8
10
12
14
20
40
70
100
130
300
400
550
700
850
2. Diklat
B. Pengendalian Mutu C. Evaluasi
D. 2
Program PNFl Profesi
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Penilik JUMLAH
20%
200
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
V: PERATURAN
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN NOMOR 14 TAHUN 2010 : 6 Juli 2010
BELUM
kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran
SARJANA
MUTU PROGRAM PNF
.
.
,.. ;
. .
.
.
. :
c u r
0 0
0 0
0
0
0
8
I
0
0
I
0
-
0
.
:
PERATURAN NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2010 : 6 Juli 2010
JUMLAH MINIMAL UNTUK DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA
UNSUR
NO.
DAN
PERSENTASE
I
I
I
UNSURUTAMA A. Pendidikan I.Pendidikan
40
sekolah
40
40
40
16
32
48
40
40
40
86
124
202 202
2
4
6
2.
PengendalianMutuPNFl C.
80%
Evaluasi dampak Program PNFl
D. Pengembangan Profesi 2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan
JUMLAH
20%
40
4
8
22
32
52
60
80
150 150
200
300
NEGARA APARATUR NEGARA DAN
PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2010 :6 2010 JUMIAH ANGKA ANGKA UNTUK DENGAN
UNSUR
NO
1
MINIMAL DIPLOMA JENJANG PANGKAT, DAN ANGKA KREDIT
PERSENTASE I
I
60
60
RUANG
UNSURUTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan Sekolah
60
60
60
70
108
2
4
6
60
2.
Pengendalian C.
80%
32
Evaluasi dampak Program PNFl
D. Pengembangan Profesi 2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang
pelaksanaan 60
4
8
18
28
48
80
100
150
200
300
NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN DAN
