-2-
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PERATURAN Indonesia MENTERI TahunKESEHATAN 2014 Nomor REPUBLIK 244, Tambahan INDONESIA Lembaran Negara Republik IndonesiaNOMOR Nomor285587) TAHUN 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir TENTANG dengan Undang-Undang IZIN DAN PENYELENGGARAAN Nomor 9 Tahun PRAKTIK 2015 tentang BIDAN Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang DENGAN RAHMAT Pemerintahan TUHAN YANG Daerah MAHA (Lembaran ESA Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan MENTERI LembaranKESEHATAN Negara Republik REPUBLIKIndonesia INDONESIA, Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Menimbang :
a. Tenaga bahwa Kesehatan dalam rangka (Lembaran melindungi Negara masyarakat Republik penerima Indonesia pelayanan Tahun kesehatan, 2014 Nomor setiap298, tenaga Tambahan kesehatan yang akan Lembaran menjalankan Negara praktik Republik keprofesiannya Indonesia Nomor harus 5607); 4. Peraturan memiliki Menteri izin sesuai Kesehatan denganNomor ketentuan 001 Tahun peraturan 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan perundang-undangan; Kesehatan
8. c. d. Keputusan 7. b. 5. 6. bahwa bahwa Peraturan bahwa Peraturan kesehatan 369/Menkes/SK/III/2007 perlu Penyelenggaraan tentang Undang tentang Nomor Perorangan; Kerja dimaksud Negara menyelenggarakan 1464/Menkes/Per/X/2010 melaksanakan Peraturan berdasarkan Menteri Bidan menetapkan 64 Kementerian tentang Nomor Menteri Pendayagunaan Asing Registrasi dengan Menteri yang Tahun dalam merupakan sesuai Republik Kesehatan Menteri (Berita 36 memiliki (Berita ketentuan pertimbangan Izin perkembangan 2015 Kesehatan Praktik huruf Tahun Peraturan Kesehatan pelayanan dengan Kesehatan Tenaga Indonesia Indonesia dan Kesehatan tentang salah Negara Tenaga a, Negara Nomor tentang 2009 kewenangan Bidan tentang Penyelenggaraan Pasal huruf bidang Republik Kesehatan satu Menteri Nomor tentang Republik sebagaimana asuhan dan Organisasi (Berita Kesehatan Republik perlu Tahun Tahun Standar Nomor 23 b, dari 2012 2013 Bidan; keahlian Izin kebutuhan 46ayat 67 untuk huruf Kesehatan Indonesia kebidanan Kesehatan Tahun disesuaikan 2015 2013 (Berita jenis Nomor Indonesia Negara dan Indonesia Profesi (5) Warga dan c, Praktik Nomor yang Nomor 2013 hukum; tenaga Undang122); 1320); dan Tata Republik Negara dimiliki; Tahun 1508); untuk 977); Tahun Bidan;
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan; 1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. 3. Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat 5. Instansi 6. Praktik kabupaten/kota rangkaian kerja SIPB pemerintah sebagai dengan adalah yang Mandiri Pemberi pemberian kegiatan ditunjuk daerah ketentuan bukti untuk Bidan dilakukan Izin tertulis kabupaten/kota pelayanan kewenangan oleh menerbitkan adalah peraturan pemerintah oleh yang tempat instansi kebidanan untuk Bidan perundang-undangan. praktik izin diberikan kepada pelaksanaan daerah menjalankan secara atau sesuai yang kebidanan. Bidan satuan oleh perorangan.
-4-
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 8. Organisasi Profesi adalah wadah berhimpunnya tenaga kesehatan bidan di Indonesia. 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
memiliki Dalam menjalankan kualifikasiPraktik jenjangKebidanan, pendidikan kebidanan. Bidan diploma paling tiga Kualifikasi rendah Bagian PERIZINAN Kesatu Pasal BAB Bidan II2
-5-
Bagian Kedua STRB
Pasal 3 (1) Setiap Bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. (2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) Contoh surat STRB sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 STRB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga (1) (3) (1) (2)Bidan (4) selama SIPB Bidan SIPB sebagaimana hanya sebagaimana yang STR Bidan untuk diperpanjang dapat menjalankan kepada masih 1dimaksud memiliki dimaksud (satu) Bidan berlaku, praktik selama Fasilitas pada paling pada yang memenuhi ayat keprofesiannya dan ayat memiliki SIPB. telah banyak dapat Pelayanan (1) (1)memiliki persyaratan. berlaku 2berlaku diberikan SIPB. (dua) Kesehatan. wajib STRB. Pasal SIPB65
-6-
(2) Permohonan SIPB kedua, harus dilakukan dengan menunjukan SIPB pertama.
Pasal 7 (1) SIPB diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin
merupakan dinas
kesehatan kabupaten/kota, Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.
Pasal 8 (1) Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan: a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki (2) f. Persyaratan sebagaimana d. e.rekomendasi Pelayanan surat pas Pelayanan c. foto keterangan surat Kesehatan surat dimaksud terbaru dikecualikan Kesehatan dari g. pernyataan keterangan rekomendasi kepala pada dari dan tempat 4X6 tempat berwarna ayat pimpinan untuk dinas kabupaten/kota cmmemiliki Bidan dari sebanyak dari (1) Bidan Praktik kesehatan pimpinan dengan akan huruf Fasilitas Organisasi surat berpraktik; tempat akan 3berpraktik Mandiri (tiga) dukuran setempat; izin Fasilitas praktik; Profesi. praktik; lembar; Bidan. dan
-7-
(3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin
merupakan dinas
kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (4) Untuk Praktik Mandiri Bidan dan Bidan desa, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setelah dilakukan visitasi penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik Bidan. (5) Contoh surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana tercantum dalam formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam formulir IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9 (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima dan b.c. (2) masa dicabut mengeluarkan Pernyataan (1) dinyatakan berlaku dibuktikan a.oleh tempat STRB lengkap pejabat lengkap, SIPB SIPB dengan telah praktik sesuai sebagaimana yang dinyatakan Instansi habis surat tidak peraturan dengan berwenang d. dan tanda sesuai Bidan Pemberi dimaksud tidak ketentuan tidak kelengkapan diperpanjang; atau perundang-undangan. penerimaan memberikan meninggal lagi berlaku Izin pada dengan harus berkas. ayat dalam izin; dunia. SIPB; Pasal hal: 10
-8-
Pasal 11 (1) Bidan warga negara asing yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi, STR sementara, dan SIPB. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi. (3) Evaluasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara. (4) Untuk memperoleh SIPB, Bidan warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12 STR sementara dan SIPB bagi Bidan warga negara asing (satu) sebagaimana (3) (1) Untuk (2) Bidan akan STRB ayat setelah negeri Pemberi tahun dengan melakukan sebagaimana (1), memperoleh warga harus dimaksud dan melakukan Izin Bidan ketentuan negara dapat melakukan dan Praktik warga dalam SIPB dimaksud memenuhi diperpanjang proses Indonesia peraturan sebagaimana negara Pasal Kebidanan permohonan dimaksud harus evaluasi pada tahun persyaratan 11 lulusan Indonesia ayat memiliki perundang-undangan. hanya berlaku dalam berikutnya. di dimaksud kompetensi kepada Indonesia (1) luar untuk Pasal sebagaimana lulusan selama diperoleh STRB Instansi negeri pada 1 8dan (satu) sesuai ayat 1luar yang SIPB. Pasal (1). 13
-9-
Pasal 14 (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Bidan yang tidak memiliki SIPB. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan Bidan yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
BAB III PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 15 (1) Bidan dapat menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Praktik Kebidanan secara mandiri sebagaimana (1) (3)Bidan Fasilitas a. Kesehatan dimaksud Bidan yang yang berpraktik Pelayanan pada berupa d. melakukan Fasilitas ayat dalam puskesmas Kesehatan (1) di Pasal Fasilitas berupa praktik Pelayanan 15 sebagaimana pada sebagaimana c. ayat Praktik a. b. kebidanannya rumah Pelayanan ayat klinik; puskesmas; Kesehatan Bidan (3) puskesmas; sakit; Mandiri huruf (1) dimaksud desa. dimaksud dapat lainnya. bdi dan/atau Bidan. meliputi dan berupa: Pasal 16
-10-
(2) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bidan yang memiliki SIPB di puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Praktik Kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan. (3) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat praktik bidan desa sebagai jaringan Puskesmas. (4) Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan praktik Bidan desa sebagai jaringan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas kesehatan kabupaten/kota setempat harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan tempat yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan praktik Bidan desa dengan menggunakan Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, sebelum SIPB untuk berupa persyaratan b. Bidan a. c. memiliki lokasi waktu tidak pada Praktik bersamaan desaPraktik satu Praktik bergabung dapat sebagaimana tempat tinggal Mandiri desa/kelurahan dengan mengajukan Mandiri Mandiri Praktik dan dengan Bidan, waktu dimaksud penugasan Bidan Bidan Mandiri tempat selama Permohonan pelayanan sesuai dan yang yang dalam dari praktik mengikuti memenuhi Bidan Bidan dan desa. diajukan, dengan diajukan, praktik Pasal SIPB Pemerintah tersendiri desa Bidan tempat kedua 8ketentuan: tidak Bidan ayat diterbitkan. berada desa; Daerah; (1) yang Pasal 17
-11-
Bagian Kedua Kewenangan
Pasal 18 Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan: a. pelayanan kesehatan ibu; b. pelayanan kesehatan anak; dan c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Pasal 19 (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan. (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan: a. konseling pada masa sebelum hamil; b. antenatal pada kehamilan normal; c. persalinan normal; (3) Dalam d.g. sebagaimana penanganan f. e. fasilitasi/bimbingan memberikan pemberian f.c.konseling penjahitan kegawat-daruratan, dimaksud pelayanan vitamin tablet pada b.pada luka tambah pertolongan Ainisiasi masa kesehatan dosis promosi ayat jalan antara darah d. e. berwenang a. tinggi dilanjutkan (2), menyusu lahir air ibu episiotomi; ibu persalinan pada dua dengan Bidan susu nifas menyusui; pada tingkat kehamilan. ibu dini melakukan: ibu perujukan; ibu normal; hamil; dan normal; eksklusif; Inifas; dan dan II;
-12-
h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum; i. penyuluhan dan konseling; j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan k. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.
Pasal 20 (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah. (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan: a. pelayanan neonatal esensial; b. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan d. konseling dan penyuluhan. (3) Pelayanan noenatal esensial sebagaimana dimaksud (4) suntikan Penanganan pada pemotongan a. kasus perujukan dan bahaya, pemeriksaan penanganan tepat ayat pembersihan yang Vit pemberian (2) kegawatdaruratan, sebagaimana waktu dan K1, tidak fisik huruf awal perawatan pemberian ke dapat jalan tanda bayi asfiksia Fasilitas a meliputi dimaksud ditangani nafas, baru identitas tali imunisasi bayi dilanjutkan dan/atau lahir, Pelayanan pusat, ventilasi inisiasi pada byang baru dalam meliputi: diri, B0, pemantauan ayat lebih pemberian kompresi lahir kondisi Kesehatan menyusui dengan tekanan dan (2) mampu. melalui merujuk huruf jantung; tanda stabil positif, dini,
-13-
b. penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan BBLR melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru; c. penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering; dan d. membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO). (5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini peyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) (6) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada ibu dan keluarga Dalam perempuan a.dimaksud penyuluhan b.tentang tanda kesehatan, memberikan pelayanan dan dalam bahaya perawatan keluarga danpasal imunisasi, pelayanan kontrasepsi konseling padaperempuan berencana 18 bayi bayi huruf kesehatan gizi kesehatan baru baru oral, c, dan memberikan: seimbang, sebagaimana lahir, lahir, Bidan kondom, keluarga reproduksi tumbuh reproduksi ASI pelayanan berwenang PHBS, dan eksklusif, kembang. berencana; suntikan. dan dan Pasal 21
-14-
Bagian Ketiga Pelimpahan kewenangan
Pasal 22 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.
Pasal 23 (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan b. kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan (3) (2) (4) (5)berdasarkan Pelatihan Kewenangan diselenggarakan Bidan Bidan terstandarisasi dimaksud pada Pemerintah yang ayat yang diperoleh sebagaimana pada sebagaimana modul telah (1) diberi Daerah ayat harus oleh kepala dan mengikuti sesuai Bidan kewenangan bersama (2) dimaksud kurikulum Pemerintah mendapatkan dimaksud dinas dengan berhak setelah pelatihan organisasi kesehatan sebagaimana pada yang ketentuan memperoleh pada Pusat mendapatkan perundang-undangan. pelatihan. penetapan ayat ayat sebagaimana bertugas. atau profesi kabupaten/kota. (2) peraturan (1) dimaksud sertifikat dari pelatihan. terkait
-15-
Pasal 24 (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan. (2) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang diperoleh Bidan selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan evaluasi pascapelatihan di tempat kerja Bidan. (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan.
Pasal 25 (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit; b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi g. c. d. melaksanakan e. f. penanganan pemberian melakukan pemantauan memberikan Menular bidang sekolah kesehatan Seksual imunisasi pembinaan bayi tumbuh penyuluhan dan deteksi remaja, dan anak (IMS) kembang ibu dengan anak rutin peran dini, terhadap pra kondom, dan dan termasuk balita dan serta bayi, pedoman merujuk, sekolah anak, penyehatan khusus tambahan dan Infeksi sakit masyarakat anak pemberian anak program yang dan penyakit penyakit dan balita, sesuai usia lingkungan; anak sesuai ditetapkan; pemerintah; di sekolah; lainnya; tertentu;
-16-
h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26 (1) Kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal telah tersedia tenaga kesehatan lain dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (2) Keadaan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. (3)(2) (1) Pelimpahan tertulis Tindakan sebagaimana Pelimpahan melebihi keadaan kesehatan dimaksud dimaksud Kesehatan tindakan oleh di pelayanan ketersediaan dalam pada secara wewenang mana dimaksud dokter ayat Pasal tingkat terdapat pelayanan mandat kesehatan Kesehatan melakukan pada (1) pada 22 dokter pertama hanya dari huruf Fasilitas kebutuhan ayat kesehatan sebagaimana di dokter tingkat tindakan dapat (1) bdengan tempat Fasilitas diberikan dilakukan Pelayanan pelayanan diberikan sebagaimana pertama ketentuan: pelayanan Bidan Pelayanan secara bekerja. yang tersebut. dalam Pasal 27
-17-
a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kompetensi yang telah dimiliki oleh Bidan penerima pelimpahan; b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan dokter pemberi pelimpahan; c. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan d. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus. (4) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter pemberi mandat, sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan.
Bagian Keempat Kewajiban dan Hak
Pasal 28 Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan berkewajiban untuk: h. melakukan b. e. c. f.d. g. memberikan menyimpan merujuk melakukan mematuhi meminta penyelenggaraan pelayanan pencatatan kasus standar persetujuan rahasia pencatatan informasi yang lainnya dan pasien profesi, pasien Praktik bukan tentang pelaporan dapat asuhan tindakan pelaporan peraturan yang dan sesuai kewenangannya Kebidanan standar ditangani standar a. diberikan pelayanan kebidanan masalah yang menghormati dengan kelahiran perundangan-undangan; pelayanan, prosedur akan termasuk kesehatan dengan secara yang dan ketentuan atau dilakukan; dan hak dibutuhkan; tepat tidak operasional; sistematis; dan kematian; pasien; waktu;
-18-
i. pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran; dan j. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29 Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; dan d. menerima imbalan jasa profesi.
BAB IV (2) ayat Persyaratan (1)Persyaratan lokasi meliputi Bidan (2) persyaratan harus yang berupa yang memenuhi lokasi mudah persyaratan memperhatikan sebagaimana peralatan, menyelenggarakan Praktik memperoleh untuk sebagaimana persyaratan, Mandiri akses lokasi, serta dimaksud aspek SIPB rujukan dimaksud Bidan obat Praktik bangunan, sebagaimana selain kesehatan pada dalam PRAKTIK dan harus dan dalam ketentuan Mandiri ayat bahan Pasal prasarana, berada MANDIRI lingkungan. dimaksud (1) Pasal habis 8Bidan ayat pada BIDAN 30pakai. Pasal (1). 31 30
-19-
Pasal 32 Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan Praktik Mandiri Bidan yang terdiri atas: a. ruang tunggu; b. ruang periksa; c. ruang bersalin; d. ruang nifas; e. WC/kamar mandi; dan f. ruang lain sesuai kebutuhan.
Pasal 33 (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya. (2) Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang (4) (3) Persyaratan dimaksud Bangunan Dalam dan dimaksud keamanan, pemberian perorangan, b.penyandang kesehatan sistem hal dalam praktik prasarana praktik harus pada kenyamanan pelayanan kelistrikan Pasal akses bagi cacat, ayat terpisah mandiri mandiri Praktik semua 30 pintu (1) anak-anak serta dan ayat atau Bidan harus dari orang berada keluar kemudahan Mandiri a. (2) perlindungan pencahayaan tempat sebagaimana memperhatikan sistem termasuk dan paling sejenis. di masuk Bidan orang rumah dalam tinggal air sedikit tempat keselamatan sebagaimana yang usia bersih; tinggal fungsi, perorangan. praktik cukup; lanjut. memiliki: Pasal 34
-20-
c. ventilasi/sirkulasi udara yang baik; dan d. prasarana lain sesuai kebutuhan.
Pasal 35 Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa peralatan Praktik Mandiri Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan pelayanan.
Pasal 36 (1) Persyaratan obat dan bahan habis pakai Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir. (2) Obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperoleh dari apotek melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai. (4) (3) Contoh Bidan obat formulir kebutuhan melakukan dimaksud sebagaimana yang yang suratVpada baik melakukan obat pendokumentasian pesanan yang dimaksud ayat sesuai dan merupakan obat bahan (2) praktik dengan pada serta dan habis bagian ayat surat mandiri bahan ketentuan melakukan dari perundang-undangan. pakai (2) tidak pesanan habis Peraturan tercantum harus sebagaimana peraturan terpisahkan pengelolaan pakaiMenteri dalam ini.
-21-
Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 38 (1) Praktik Mandiri Bidan harus melaksanakan pengelolaan limbah medis. (2) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah.
Pasal 39 (1) Praktik Mandiri Bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60x90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. (2) (2) (1) Papan Hasil paling Dinas sampai pada rekomendasi Formulir instrumen penilaian Mandiri nama penilaian huruf Kesehatan sedikit dengan Bidan sebagaimana I penilaian terhadap (1), yang sebagaimana Pasal memuat kelayakan sebagaimana Kabupaten/Kota menjadi merupakan 36, pemenuhan sebagaimana nomor nama dimaksud dengan dasar dimaksud sebagaimana Bidan, bagian dimaksud SIPB, persyaratan dalam dari harus pada menggunakan ayat tercantum dan dalam nomor tidak Peraturan ayat dalam pembuatan melakukan (1) dimaksud waktu Pasal STRB, terpisahkan huruf (1) Praktik Pasal dalam pelayanan. 8Menteri f.30 Pasal ini. 40
-22-
Pasal 41 (1) Praktik Mandiri Bidan tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada SIPB yang bersangkutan.
Pasal 42 (1) Bidan dalam menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan. (2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43 (1) Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk Bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepala (2) Dalam sederhana Mandiri Bidan harus rangka Bidan pengganti antenatal memiliki melaksanakan dapatSIPB sebagaimana sesuai melakukan dan praktik dengan tidak pemeriksaan perundang-undangan. dimaksud kebidanan, ketentuan harus puskesmas tersebut. SIPB pada laboratorium peraturan Praktik di ayat setempat. tempat (1) Pasal 44
-23-
BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 45 (1) Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktik. (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bidan yang melaksanakan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Praktik Mandiri Bidan.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46 (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau (3) (2)pelayanan, Pembinaan pada Dalam masyarakat Dinas Kepala pada pembinaan praktik ayat ayat melakukan Kesehatan Dinas dan bidan (1), keselamatan (1) dan terhadap pengawasan Kesehatan Menteri, diarahkan pengawasan sesuai pembinaan Kabupaten/Kota menimbulkan mengikutsertakan segala pasien, dengan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana untuk sebagaimana terhadap kemungkinan kewenangan Kesehatan dan bahaya meningkatkan dapat masing. melindungi pelaksanaan dimaksud organisasi bagi dimaksud melakukan yang Provinsi, masingkesehatan. mutu dapat profesi.
-24-
(4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik. (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. pencabutan SIPB selamanya.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47 (1) Praktik Mandiri Bidan yang telah terselenggara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan (2) Praktik Penyelenggaraan 1464/Menkes/Per/X/2010 berdasarkan menyelenggarakan dengan Penyelenggaraan Mandiri tahun Peraturan Peraturan sejak Bidan Praktik Praktik pelayanan Menteri Peraturan yang tentang Menteri Bidan Bidan, ini diselenggarakan sampai tetap Menteri paling Izin Kesehatan berlakunya harus habis dapat dan lambat ini menyesuaikan Nomor masa diundangkan. izin. 2 (dua)
