qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Permasalahan Hukum Internasional RI dengan Timor Leste
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KELOMPOK PKN
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Rizal Bagus R – Taufik Aditya – Hafid H – Rio Avicenna – Alqa Tahalli – Ibnu Bari
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj XI IPA 3
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
KASUS TIMOR TIMUR (SEPTEMBER 1999) A.Pendahuluan 1.Latar Belakang Setelah rakyat Timor-Timur (TimTim) melakukan jajak pendapat pada tanggal Agustus 1999 dimana 78,8 % menolak otonomi yang diperluas sebagai opsi pertama yang ditawarkan pemerintah Jakarta, maka serta merta perhatian dunia terfokus kepada masalah tersebut. Kemenangan kelompok pro kemerdekaan yang cukup telak- meskipun terdapat kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET- membuat diskursus yang cukup hangat dan dijadikan headline surat kabar di berbagai penjuru dunia untuk beberapa saat. Hampir semua tajuk surat kabar, berita radio dan TV 1ocal dan internasional melaporkan keadaan tersebut. Ada yang membela kebijakan pemerintah Habibie meskipun masih jauh lebih banyak yang menyalahkannya. Mereka yang menolak pada umumnya berpendapat bahwa kebijakan itu tidak tepat waktu, sedangkan mereka yang setuju menyatakan bahwa Indonesia ingin terhindar dari masalah TimTim yang selama lebih dari dua dasawarsa selalu mengganggu dan menjadi ganjalan dalam hubungan internasional. Terlepas dari perbincangan politik mengenai kemungkinan lepasnya TimTim dari Republik ini, ada satu hal yang perlu dicermati pada pemberitaan mengenai TimTim pasca jajak pendapat. Siaran berita BBC pada pertengahan September 1999 misalnya menyatakan antara lain : ”ada sekitar 100 orang katholik terbunuh di di depan rumah pastur beberapa hari setelah hasil jajak pendapat diumumkan”. Berita tersebut memang tidak menyebut pelaku pembunuhan, namun secara pasti pendengar luar negeri yang tidak mengetahui persis keadaan TimTim akan menyimpulkan bahwa “pembunuhan itu dilakukan oleh orang Islam”. Logika mereka sederhana, yaitu bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim dan militer yang dikirimpun pasti mayoritas muslim. Ketidakseimbangan berita ini nampaknya disengaja untuk memojokkan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dalam tataran nasional, berita-berita politik yang menyangkut isu Aceh dan Ambon juga sarat dengan nuansa SARA. Begitujuga pemberitaan mengenai isu calon presiden. Majalah Tajuk edisis 19 Agustus – 1 September 1999 misalnya memuat cover luar bergambar bergambar Megawati dengan banner “Pasukan Jihad Menghadang Mega”, sedangkan Majalah Media Dakwah edisi September 1999 mengangkat is u utama “KOMPAS (Komando
Pastur) “Mengganyang Habibie”. Dari laporan utama kedua Majalah diatas dan beberapa hasil analisis isi berita politik yang dilakukan Media Watch Society pada kurun waktu tertentu dapat disimpulkan bahwa seringkali isu politik yang digulirkan bernuansa konflik SARA. 2. KASUS-KASUS UTAMA KPP HAM memusatkan perhatian pada kasus-kasus utama sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1999 . Kasus-kasus itu meliputi: pembunuhan di kompleks Gereja Liquica, 6 April; penculikan enam orang warga Kailako, Bobonaro 12 April; pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro; penyerangan rumah Manuel Carrascalao, 17 April ; penyerangan Diosis Dili, 5 September ; penyerangan rumah Uskup Belo, 6 September ; pembakaran rumah penduduk di Maliana, 4 September ; penyerangan kompleks Gereja Suai, 6 September; pembunuhan di Polres Maliana, 8 September; pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, 21 September; pembunuhan rombongan rohaniwan dan wartawan di Lospalos 25 September ; dan kekerasan terhadap perempuan. a.) Penyerangan Diosis Dili. Pada tanggal 5 September 1999 situasi kota Dili semakin memburuk ditandai dengan rentetan tembakan, pembakaran dan penjarahan. Selama kekacauan terjadi, selain warga yang berada di jalan untuk mengungsi, dijumpai pula aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan anggota TNI yang berjaga-jaga. Disamping itu, warga menyaksikan sekelompok milisi dengan pakaian hitam dengan tulisan Aitarak dan atribut merah putih. Warga yang berlindung dan mengungsi di Camra Eclesestica (Diosis Dili) diserang dan kantor Diosis dibakar. Pada peristiwa ini telah jatuh korban sebanyak 25 orang. b.) Penyerangan Rumah Uskup Belo Pada tanggal 6 September, seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel masuk ke kediaman Uskup Belo dan memintanya keluar kemudian dievakuasi ke Mapolda. Setelah Uskup Belo keluar dari kediamannya, kelompok milisi diantaranya berseragam Aitarak mulai melakukan penyerangan terhadap sekitar 5000 pengungsi yang berlindung di kompleks rumah tersebut.
Para pengungsi dipaksa untuk mengikuti perintah para milisi agar keluar dari halaman kompleks rumah Uskup Belo disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, dan pembakaran. Serangan itu setidaknya berakibat jatuhnya korban 2 orang tewas. Penghancuran massal dan pembunuhan di Maliana Pada tanggal 4 September terjadi penghancuran dan pembakaran rumah penduduk dan bangunan-bangunan di Maliana. Penghancuran itu berakibat 80% bangunan hancur. Kota Maliana sejak tanggal 30 Agustus dibawah pengawasan pihak TNI, Polri dan Milisi DMP dan Halilintar, yang melakukan pembatasan gerak keluar masuknya penduduk, terutama mereka yang dianggap Pro kemerdekaan dan staf Unamet. Dalam proses penghancuran kota, pihak pelaku juga melakukan penculikan, pembunuhan terhadap dua orang staf lokal UNAMET dan aktivis Pro kemerdekaan. Terjadi penyerangan baik dengan senjata api maupun senjata tajam terhadap penduduk yang berupaya mengungsi. Sejak itu di wilayah Bobonaro, khususnya Memo dan Batugade didirikan pos-pos pemeriksaan oleh milisi untuk memeriksa para pengungsi yang akan menuju wilayah NTT. Keterangan beberapa saksi mengindikasikan tejadinya kasus hilang paksa atas pengungsi yang sebelumnya terlihat diperiksa di pos-pos tersebut. Pada tanggal 8 September saat itu juga terjadi tindakan pembunuhan terhadap penduduk yang mengungsi di Polres Meliana, yang dilakukan oleh Milisi Dadarus merah putih dengan dukungan langsung aparat TNI dan Polri, yang berakibat setidaknya 3 orang tewas. c.)Pembunuhan massal di kompleks Gereja Suai. Pada tanggal 4 September terjadi penyerangan oleh Milisi Laksaur dan aparat TNI di Kampung Debos, yang mengakibatkan seorang pelajar SMA tewas. Sementara masyarakat menyelamatkan diri ke kompleks Gereja Nossa Senhora de Fatima atau Gereja Ave Maria Suai, dimana telah terdapat banyak pengungsi yang berlindung sebelumnya. Pada tanggal 5 September malam, rumah-rumah penduduk dan gedung-gedung pemerintah di kota Suai dibakar oleh milisi Laksaur dan anggota TNI. Mulai tanggal 6 September, penduduk dipaksa meninggalkan rumah. Danramil Suai Lettu Sugito turut melakukan penjarahan dan pembakaran. Pada tanggal 6 September sekitar pukul 14.30 terjadi penyerangan terhadap warga yang mengungsi di kompleks Gereja Suai oleh milisi Laksuar Merah Putih, Mahidi, aparat TNI dan Polisi. Penyerangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Covalima Herman Sediono dan Danramil Suai Lettu Sugito. Setelah sebelumnya mereka mengancam akan membunuh semua Pastor, dan para pengungsi laki-laki, maupun perempuan. Pada saat itu lebih kurang 100 orang pengungsi yang berada di dalam gereja sedangkan di luar tidak terhitung jumlahnya. Pastor Hilario ditembak di
bagian dada sebanyak satu kali dan jenasahnya diinjak oleh Igidio Manek salah seorang anggota milisi Laksaur. Sedangkan Pastor Francisco mati ditikam dan dipotong oleh Americo yang juga anggota milisi Laksaur. Saksi lainnya, Domingas dos Santos, menyaksikan Pastor Dewanto dibunuh di gereja lama. Pada saat penyerangan, Polisi, Brimob Kontingen Loro Sae dan aparat TNI berada di luar pagar menembaki pengungsi yang berupaya melarikan diri keluar dari kompleks gereja. Diperkirakan paling sedikit 50 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dua puluh enam jenasah di antara korban tersebut diangkut truk dan dua buah mobil, serta dikuburkan di desa Alas Kec. Wemasa Kab. Belu. Kegiatan penguburan jenasah tersebut dipimpin oleh Lettu TNI Sugito, bersama 3 orang anggota TNI dan satu kompi milisi Laksaur. Jenasah-jenasah tersebut dibawa oleh Lettu Sugito dan kawan-kawan dari Suai sekitar pukul 08.30 melewati pos Polisi Metamauk di wilayah hukum Polsek Wemasa, NTT. Dari hasil Penggalian kuburan massal korban pembantaian di Gereja Suai tersebut teridentifikasi 16 lakilaki, 8perempuan, 2 jenasah tidak dapat diidentifikasi jenis kelaminnya, berusia 5 tahun sampai dengan dewasa berumur 40an tahun. B. Proses Penyelesaian Hukum
1.Tentang Upaya Peradilan Internasional Bagi Kasus Timor-Timur Mencermati perkembangan muktahir keadaan hak asasi manusia di Timor-Timur KONTRAS mencatat beberapa hal pokok yang patut menjadi agenda dan perhatian kita bersama : Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa selama masa-masa suram kepemimpinan Orde Baru telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara mendasar dan sistematis terhadap masyarakat Timor. Pelanggaran-pelanggaran berat ini secara nyata ternyata terus dilanjutkan oleh penguasa sekarang melalui aktivitas militer Indonesia yang menyokong milisi-milisi bersenjata. Kedua, dalam pandangan dunia internasional, hasil jajak pendapat sudah merupakan fakta politik dan fakta hukum yang memperkuat kemerdekaan Timor-Timur sekaligus menegaskan seluruh kesalahan dan prilaku aparat politik Indonesia. sehingga seluruh kekerasan yang terjadi pasca jajak pendapat pendapat seperti : pembunuhan, pembunuhan, perusakan, perusakan, teror, penganiayaan, penganiayaan, pengusiran pengusiran massal tidak dapat tidak secara politik dan secara hukum menjadi beban di pundak bangsa Indonesia. Ketiga, dalam konteks-konteks pelanggaran ini, kini Indonesia harus bersiap-siap menghadapi tuntutan masyarakat internasiaonal terutama semenjak disahkannya International Commission of Inqury oleh PBB, yang kemungkinan besar akan menjadi mekanisme pengantar untuk
dilakukannya sebuah Interntional Tribunal terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dan kejahatan terhadap perdamaian Timor-Timur. Meninjau fakta-fakta tersebut maka kontras mengajukan beberapa seruan sebagai berikut: Pertama, pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan-tindakan cepat, tegas dan sistematis untuk menghentikan segala jenis aktivitas yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh milisi-milisi bentukan Jakarta maupun yang dilakukan oleh aparat militer sendiri. Pemerintah harus sadar bahwa, setiap pelanggaran kecil di Timor-Timur berimplikasi kepada makin jatuhnya nama baik seluruh bangsa Indonesia. Kedua,
keputusan
PBB
untuk
melakukan
penyelidikan
menyeluruh
terhadap
kemungkinan-kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan dan perdamaian Timor-Timur merupakan hal yang tidak dapatditolak oleh pemerintah Indonesia, karenanya tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan harga diri bangsa selain secara terbuka dan – mengutip istilah istilah Jendral Jendral Wiranto secara secara elegant╠mempersiapkan mempersiapkan bantuan bantuan semestinya semestinya kepada tim penyelidik tersebut. Ketiga, KONTRAS juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa citra buruk dan
desakan internasional yang demikian dan tak terbendung, terjadi karena kegagalan Indonesia untuk secara cepat mengatasi krisis ekonomi dan politik, serta kegagalan untuk membangun sikap respek terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia di Indonesia. Karenanya dalam pandangan KONTRAS, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konkret dengan (a) membenahi pelaksanaan dan perlindungan HAM melalui : minimalisirperan dan fungsi lembaga “political-gangster― gangster― , (c) meng koersi seperti militer, (b) menghapus kan “politicalmengha hapu puska skan n lembagalembaga militer ekstra judicial yang selama ini beroperasi mirip badan-badan intelejen milik Stalin dan Hitler, (d) mengadili dan menuntaskan seluruh kasus dan pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh Indonesia.
2. Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur. Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares dalam kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidak ada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Timtim. Pututsan tersebut menimbulkan kekaburan dalam membangun justice dalam kasus pelanggaran kejahatan internasional yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional serta berakibat pada preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional. Selain itu, putusan tersebut telah menimbulkan kontradiksi dengan faktafakta hukum dalam putusan yang telah dibuat oleh pengadilan tingkat rendahan (judex jurist). Fakta hukum berupa putusan pengadilan yang telah mebebaskan seluruh para perwira TNI/Polri karena tidak terbukti ditemukannya relasi antara pemegang komando dengan otoritas sipil dengan militer sehingga para perwira tersebut tidak bertanggung jawab atas pelamnggaran HAM yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi fakta hukum yang disampaikan dalam putusan PK MA yang membebaskan Abilio justru menyatakan adalah TNI/Polri yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiaban selama jajak pendapat berlangsung. Posisi gubernur adalah sebatas pada kewenangan administratif. Kontradiksi fakta hukum tersebut dapat mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya peradilan kasus pelanggaran HAM di Timtim karena Indonesia dinilai mengingkari kepercayaan yang diberikan masyarakat internasional untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan internasional. Kami memandang putusan tersebut belum menghentikan upaya hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timtim. Justru terdapat hal-hal penting yang patut dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung untuk membuka serta mengajukan kembali ke pengadilan seluruh kasus pelanggaran HAM berat Timtim. Dalam upayanya itu, Kejaksaan Agung juga harus melakukan re-eksaminasi dengan memperhatikan serta mengacu pada fakta-fakta, temuan-temuan serta rekomendasi dari Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM Timtim.
KKP tidak bermaksud menindaklanjuti penemuannya secara hukum karena seluruh kasus pelanggaran HAM menjelang dan sesudah jajak pendapat 1999 di Timor Timur telah ingkrah secara hukum sehingga tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan. C. Kesimpulan Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur paska jajak pendapat, militer dan Polisi serta milisi Pro Indonesia melakukan pembunuhan, pembakaran,dan pemaksaan terhadap penduduk untuk pindah. Pelanggaran HAM yang terjadi termasuk dalam pelanggaran kejahatan kemanusiaan karena akibat dari serangan itu yang meluas dan sistemik yang ditunjukkan kepada rakyat sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan serta pembunuhan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang terjadi pada bulan September 1999 yang ditujukan kepada rakyat sipil terutama mereka terutama mereka yang dianggap Pro kemerdekaan dan staf Unamet. Dalam proses penghancuran kota, pihak pelaku juga melakukan penculikan, pembunuhan terhadap dua orang staf lokal UNAMET dan aktivis Pro kemerdekaan. Terjadi penyerangan baik dengan senjata api maupun senjata tajam terhadap penduduk yang berupaya mengungsi. Proses penyelesaian hukum Kasus pelanggaran hak asasi manusia menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 di Timor Timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste kepada dua kepala negara terkait. KKP tidak bermaksud menindaklanjuti penemuannya secara hukum karena seluruh kasus pelanggaran HAM menjelang dan sesudah jajak pendapat 1999 di Timor Timur telah ingkrah secara hukum sehingga tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan.
“PERSPEKTIF HUKUM INTERNATIONAL MENGENAI SUKSESI NEGARA DALAM
MENGINTERPRETASI KASUS TIMOR-TIMUR”
Suksesi negara adalah salah satu obyek pengkajian klasik dalam hukum internasional publik. Oscar Schachter mengungkapkan bahwa "State succession is one of the oldest subjects of international law." Meskipun sudah menjadi obyek kajian yang telah lama, namun hukum internasional masih belum jelas mengatur masalah ini. Czaplinski menyatakan bahwa hukum suksesi Negara “... is one of the underdeveloped areas of international law.” Dewasa ini kajian terhadap bidang ini kembali menarik perhatian cukup besar dari para sarjana hukum internasional. Sebab utamanya adalah cukup banyaknya negara baru yang lahir.Tercerai-berainya Uni Sovyet (Rusia) dan pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara baru pada tahun 1991 adalah keadaan di mana perhatian terhadap suksesi negara menjadi signifikan. Indonesia sendiri juga menghadapi masalah ini. Pertama adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan kemudian menyatakan kemerdekaannya (dengan bantuan masyarakat internasional yang tergabung dalam PBB). Kedua, adalah masalah suksesi negara yang terkait dengan perjanjian internasional ketika Mahkamah Internasional memeriksa sengketa pulau Sipadan- Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia (1997-2002).
Hukum Internasional mengenai Suksesi Negara
Hukum internasional positif yang mengatur bidang ini masih belum ada. Belum ada aturan baku yang menjadi acuan atau mengikat bagi negara-negara. Praktek telah pula menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang dapat diterima umum sebagai hukum internasional. Hal ini agak mengherankan, mengingat hukum internasional telah lama berupaya mengatur bidang ini. Hukum yang ada dari sejak awal perkembangan di bidang hukum ini adalah berbagai perjanjian bilateral antara negara baru dan lama. Contoh klasik mengenai perjanjian bilateral ini adalah Perjanjian tahun 1919 yakni the Treaty of Paris yang mengatur utang-utang publik (negara lama) yang beralih kepada negara baru, yaitu Hungaria. Upaya pembentukan hukum atau perjanjian internasional mengenai hal ini bukannya tidak ada. Kekosongan hukum mengenai bidang hukum ini telah mendorong Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission atau ILC) untuk mengkodifikasi hukum
internasional di bidang hukum ini. Tahun 1978, ILC mengesahkan Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam kaitannya dengan perjanjian. Lalu pada tahun 1983, ILC juga mengesahkan Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara dalam kaitannya dengan Harta Benda, Arsip-arsip dan Utang-utang Negara. Khususnya untuk Konvensi Wina 1983, Konvensi ini mensyaratkan ratifikasi agar Konvensi dapat berlaku efektif. Namun hingga ini baru diketahui hanya 5 negara saja yang meratifikasi Hal ini begitu sulit untuk mendapat pengaturan hukum internasional karena Masalahnya adalah, di dalam suksesi negara terkait di dalamnya berbagai faktor hukum dan factor - faktor non-hukum lainnya yang melekat. Faktor-faktor ini tampak cukup banyak mengingat kasus-kasus yang menyangkut lahirnya suksesi negara ini satu sama lainnya tidak sama.
Suksesi Negara dan Timor Timur
Terlepasnya Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia dan kemudian membentuk negara baru (Timor Leste), melahirkan berbagai masalah baru. Masalah utamanya adalah adanya dua pendapat yang saling bertentangan antara Indonesia dan negara-negara luar. Indonesia menganggap Timur Timur adalah wilayah yang sebelumnya telah resmi menjadi bagian wilayah Indonesia pada tahun 1976. Karena itu, ketika Timor Timur kemudian memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999, maka telah terjadi suksesi negara pada waktu itu.
Pandangan kedua dari negara-negara lain, termasuk PBB, yang menganggap peristiwa tahun 1976 tersebut adalah tindakan pendudukan dengan kekerasan terhadap wilayah Timor Timur. Karena itu, ketika Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia, yang terjadi bukanlah suksesi negara, tetapi “pengembalian kedaulatan”. Terlepas apakah telah terjadi suksesi negara atau tidak, masalah mengenai status aset harta kekayaan pemerintah Indonesia yang berada di wilayah Timor Timur (Timor Leste) ternyata kemudian menjadi masalah kedua negara. Dari fakta ini, menurut penulis, suksesi negara telah terjadi. Wilayah Timor Timur sebelumnya adalah wilayah pendudukan (Portugis sebelum diambil alih Indonesia), bukan wilayah merdeka. Karena itu dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, telah terjadi pemisahan wilayah dan kemudian telah lahirnya suatu negara baru. Artinya, telah terjadi suatu proses suksesi negara.
