Pendahuluan Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang Timor Leste yang terdiri dari : a. Ancama Ancaman n Komunis Komunis di Asia Asia Tengg Tenggara ara pasca pasca peran perang g Vietnam Vietnam b. Integrasi Integrasi Timor – Timur Timur ke wilayah wilayah RI sebagai propinsi propinsi ke-27 ke-27 c. Jajak Jajak penda pendapat pat di Tim Timoror- Timur Timur 1999 1999
Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor . Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro Atauro,, Jaco Jaco,, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat. Barat. Antara Timor Timur dan Timor Leste Timor Timur memili memiliki ki banyak banyak nama nama sejala sejalan n dengan dengan perjal perjalanan anan panjan panjang g sejara sejarah h yang yang memil memilukan ukan hingga hingga sekarang menjadi negara merdeka yang kita kenal dengan Republik Demokrasi Timor Leste.
Masa penjajahan Portugis yang berlangsung lebih dari empat abad, menghadiahi Timor Leste berbagai nama bersejarah yang memiliki arti tersendiri bagi Timor Leste. Dahulunya, nega negara ra yang yang bera berada da di bagi bagian an pali paling ng timu timurr Indo Indone nesi siaa ini ini dinam dinamai ai Timo Timorr Port Portugi ugiss saat saat kependudukan Portugis. Portugis bahkan memberi julukan Provincia Ultramania yang bermakna Propinsi Sebrang Lautan yang merupakan bagian dari Portugal Raya namun tidak menanggalkan perlakuannya terhadap Timor sebagai negara jajahan. Dunia mengenal Timor Leste dengan East Timor yang merupakan rujukan bahasa inggris dari dari Timor Timor Timur Timur (bahas (bahasaa Indones Indonesia ia dan Melayu Melayu)) yang yang memili memiliki ki arti arti sama sama yakni yakni “timu “timur”. r”. Sedangk Sedangkan an rakyat rakyat Timor Timor Leste Leste sendir sendirii menyeb menyebut ut negara negaranya nya dengan dengan Timor Timor Lorosa Lorosaee yang yang disesuaikan dengan bahasa daerah Timor Leste yakni bahasa Tetun yang juga berarti “timur”.
Oleh karena itu, jika dilihat selintas antara Timor Timur dan Timor Leste tak banyak perbedaan antara keduanya. Timor Timur berarti Timor Leste, sebaliknya Timor Leste berarti Timor Timur (Timtim). Namun dalam nuansa politis dan mengingat kondisi Timtim sekarang ini, kedua kata menyiratkan arti yang berbeda.Timor Timur lebih bernuansa keindonesiaan. Sedangkan Timor Leste lebih menyiratkan identitas Timor. Perjalanan sejarah yang panjang selama hampir lima abad untuk mendapatkan status sebagai negara merdeka dan menjadi Republik Demokrasi Timor Leste yang diakui seluruh dunia. Sejarah Timor Leste
Portugis mulai menginjakkan kaki di Timor Leste sekitar tahun 1520-an, pada mulanya misi portugis adalah untuk menyiarkan agama katolik, kemudian merambah ke dunia perdagangan karena banyak berlimpahnya kayu cendana. Pada tahun 1665 Raja Muda Portugis yang berkedudukan di India, Antonio de Melo e Castro menunjuk Simao Luis sebagai penguasa Timor. Kedudukannya berada di Lifao, termasuk daerah Oe Cusse. Kekuasaan penjajahan Portugis itu diperkuat dengan adanya pengangkatan Anthonio Coelho Guerreiro menjadi gubernur Portugis pertama di Timor Leste pada tahun 1701. Pada tahun 1652, Belanda mulai mengimbangi dominasi Portugis di Timor, ditambah dengan adanya perlawanan dari rakyat yang dilancarkan di mana-mana seperti yang terjadi di Dili, Lifao, Batugade dan lain-lain. Hal ini membuat Portugis semakin terdesak.
Pada tahun 1913, Belanda dan Portugis menyepakati sebuah perjanjian yang bernama “Senteca Arbitral” isi dari perjanjian ini adalah untuk berbagi kekuasaan atas Pulau Timor sisi barat untuk Belanda (menjadi Timor Barat), sisi Timur untuk Portugis (dinamakan Timor Portugis). Pada era Perang Dunia II rakyat Timor Portugis tak bisa mengelak dari keganasan perang. Serangan Jepang ke Timor terjadi pada 19 Februari 1942. Seharusnya Timor Portugis menjadi daerah netral karena Portugis tidak ikut serta dalam perang tersebut. Namun kenyataannya 40 ribu sampai 60 ribu penduduk Timor Portugis tewas. Jatuhnya korban jiwa penduduk sipil disebabkan oleh adanya keberadaan tentara sekutu di Timor Portugis yang bertujuan untuk mengantisipasi penggunaan Pulau Timor oleh Jepang sebagai pangkalan militer untuk menyerang Australia.
Proses Integrasi dengan Indonesia
Hingga pada tahun 1960-an, Portugis mengalami masa-masa kegoncangan politik dan ekonomi karena perang bertahun-tahun menghadapi gerakan kemerdekaan di Angola, GuineaBissau dan Mozambik. Peperangan di tiga negara sekaligus ini menguras keuangan dan militer Portugal. Pada era ini juga, Portugis bergabung dengan negara-negara Eropa yang lain dalam asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association). Perkembangan kerjasama ekonomi di Eropa yang lebih menjanjikan ketimbang investasi di daerah koloni membuat perhatian Portugal ke daerah koloninya berkurang. Hal tersebut mendorong kelompok militer berhaluan kiri MFA (Movimento das Forcas Armadas) mengusung ide dekolonialisasi daerah jajahan secara bertahap. berdasarkan pada peraturan PBB tentang dekolonialisasi daerah jajahan, dapat terlihat dari keterlibatan para aktivis ini dalam gerakan perjuangan kemerdekaan di negara koloni Portugis di Afrika. Pengaruh golongan kiri yang cukup besar mendorong kelompok ini berganti nama menjadi Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur atau Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independence (FRETILIN). Pemimpinnya bernama Fransisco Xavier do Amaral. Asosiasi Rakyat Demokratik Timor/Associacao Democratica Timorense (APODETI) yang didirikan pada tanggal 27 Mei 1974, dengan dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo seorang penduduk asli Timor Portugis. Kelompok politik ini memiliki visi untuk berintegrasi dengan Indonesia namun sebagai daerah yang memiliki otonomi tersendiri. Pada waktu itu, Indonesia belum memiliki perangkat perundangan yang mengatur tentang daerah otonomi. Para kepala desa dan mayoritas penduduk yang berada dekat perbatasan dengan Indonesia cenderung mendukung kelompok ini. Di samping ketiga kelompok politik di atas, muncul pula beberapa kelompok kecil seperti Asosiasi Putera Pejuang Timor/Klibur Oan Timor Aswain (KOTA), Partai Buruh (Trabalhista) dan Asosiasi Demokratik untuk Integrasi Timor Leste dengan Australia (ADITLA).
Persaingan kelompok-kelompok ini dalam memperoleh pengikut, kadang disertai dengan adanya kekerasan yang berakibat jatuhnya korban masyarakat sipil. Pada pertengahan tahun 1975, pertentangan antar kelompok politik semakin tajam. Fretilin dan UDT sempat membangun aliansi untuk memperjuangkan visi kemerdekaan demi melawan program integrasi dengan Indonesia yang diperjuangkan Apodeti dan agen-agen rahasia Indonesia. Namun karena Fretilin terlalu sering melakukan fait accompli terhadap UDT dan pengaruh orang-orang komunis yang
mengkhawatirkan di tubuh Fretilin, perpecahan aliansi dan permusuhan antara Fretilin dan UDT membawa Timor Portugis dalam perang saudara. Fretilin memperoleh kemenangan besar dari perang saudara ini karena mendapat dukungan dari sebagian besar personil militer Portugis yang merupakan orang Timor. Akhirnya pada tanggal 28 November 1975 Fretilin mendeklarasikan secara sepihak kemerdekaan Timor Timur. Deklarasi ini dilakukan karena kekosongan pemerintahan akibat keengganan dan kekhawatiran pemerintah Portugis di Pulau Antaro kembali ke Dili untuk mengambil alih kontrol keadaan setelah perang saudara berakhir dan dimenangkan Fretilin. Disamping itu juga ada ancaman serangan militer besar-besaran dari Indonesia. Praktis tidak ada keuntungan ekonomi berarti yang diberikan propinsi ini pada induknya (Portugis), kecuali tempat buangan dan pelarian bagi orang-orang: politisi, pengusaha gagal dan tahanan. Seolah-olah propinsi ini hanya diberi kesempatan hidup tanpa mampu berkembang. Setelah Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur yang merdeka pada tanggal 28 November 1975. Rakyat menolak proklamasi yang bersifat sepihak itu, Negara-negara lainpun tidak ada yang mengakui. Bahkan Australia yang diharap - harapkan juga tidak mau mengakuinya. Menghadapi tindakan sepihak Fretilin ini, gabungan Apodeti, UDT, KOTA dan Trabalhista mencetuskan proklamasi tandingan. Sehari sesudahnya, pemimpin pemimpin partai tersebut bertemu di Balibo pada 30 November 1975 untuk menandatangani “Proklamasi Balibo”. Isi proklamasi tersebut menyatakan tentang keinginan bersatu atau berintegrasi dengan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat terjadi perang saudara, Pemerintah Indonesialah yang berperan besar dalam membantu rakyat Timor Timur dengan menampung puluhan ribu pengungsi dengan menyediakan makanan, pakaian, obat- obatan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Padahal, seharusnya pemerintah Portugislah yang menolong rakyat Timor timur. Sesudah Proklamasi Balibo, gabugan keempat partai itu meningkatkan perjuangannya untuk menghancurkan Fretilin yang bertindak sewenang-wenang dan kejam. Fretilin selalu menolak maksud damai dan jalan tengah yang diberikan partai gabungan. Oleh karena itu, mulailah pergolakan antara partai gabungan dan Fretilin semakin memanas. Dalam pasukan gabungan ini, terdapat juga sukarelawan - sukarelawan Indonesia yang tergerak hatinya untuk membantu rakyat Timor Timur yang tertindas. Pemerintah Indonesia tidak dapat melarang kehendak dari para relawan tersebut yang bertindak secara sukarela.
Tanggal 5 Desember 1975 adalah saat menjelang jatuhnya kota Dili. Pada waktu itu, komandan pasukan gabungan mengeluarkan seruan yang isinya meminta agar pihak Fretilin menyerah sebelum dihancurkan. Fretilin yang keras kepala dipimpin oleh Regerio Labato tidak pantang menyerah dan memilih bertahan hingga akhir dipusat pertahanan Fretilin di Aileu, sebelah selatan Dili, namun pada akhirnya dapat dijebol oleh pasukan gabungan dan kota Dili dapat dijatuhkan pada tanggal 7 Desember 1975. Masalah merdeka atau integrasi untuk Timor Timur ditimbulkan karena peristiwa peristiwa di Portugal.
Portugal mengalami pergolakan politik sepanjang tahun 1974. Pada
tanggal 25 April 1974 pemerintah Caetano digulingkan revolusi militer- Revolusi Anyelir - yang dipimpin Antonio de Spinola.
Pemerintah Portugal yang baru memulai memodernisasikan
ekonominya dan menarik kembali secara berangsur-angsur dari jajahan di Afrika dan Asia. Ketika penguasaan Timor Portugis dilepaskan pemerintah Portugal, Timor Portugis diberikan kemerdekaannya.
Masa Integrasi Timor-Timur di wilayah Indonesia
Pada 3 Mei 1976,DPR Timor- Timur yang beranggotakan 30 orang bersidang dengan acara tunggal mengenai integrasi Timor- Timur dengan Republik Indonesia, Yang disusul dengan pengajuan petisi integrasi yang disampaikan kepada pemerintah RI pada 7 juni 1976’ sebagai realisasi petisi tersebut, pemerintah RI mengeluarkan UU No. 7/1976 yang mengesahkan penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1976.setelah Timor-Timur menjadi bagian wilayah RI pemerintah mencurahkan perhatiannya untuk membangun provinsi ini dari pelbagai macam ketinggalan dengan provinsi lain. Untuk menyukseskan pembangunan dilancarkan operasi territorial. Hasil pembanguna disamping positif juga berdampak negative.urbanisasi meningkat pesat, penduduk mota Dili yang pada tahun 1976 berjumlah 25.000 orang meningkat menjadi 124.248 orang pada tahun 1991. Akibat pesatnya kemajuan pendidikan,dan kurangnya lapangan pekerjaan, jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung semakin meningkat setiap tahunnya. Mereka menuntut pemerintah agar disediakan lapangan kerja yang memadai. Pada 8 Oktober 1996 kelompok anti-integrasi menngunakan sekolah sebagai tempat melancarkan aksi-aksinya. Pada tanggal 15 Oktober 1950 terjadi insiden antar siswa sekolah dengan aparat keamanan menurunkan spanduk yang menolak Pancasila. Aparat keamanan
dipukul dan senjatanya di rampas, bendera Merah putih yang berkibar didepan sekolah diturunkan. Pemuda pro integrasi membalas dan terjadi perkelahian di kkompleks gereja Montea. Sekalipun
operasi
keamanan
yang
dilakukan
ABRI
secara
berangsur-angsur
berhasil,keamanan di Timor- Timur secara umum telah kondusif,masyarakat Timor- Timur masih terpecah antar kelompok pro integrasi dan anti integrasi.pada tanggal 28 Oktober 1991.yaitu terjadinya Insiden Santa Cruz (juga dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz) adalah penembakan pemrotes Timor Timur di kuburan Santa Cruz di ibu kota Dili pada 12 November 1991. Para pemrotes, kebanyakan mahasiswa, mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan mereka, Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Para mahasiswa telah mengantisipasi kedatangan delegasi parlemen dari Portugal, yang masih diakui oleh PBB secara legal sebagai penguasa administrasi Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah Jakarta keberatan karena hadirnya Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin. Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia. Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat; Amy Goodman dan Allan Nairn; dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belanda untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor , ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992. Pada saat itu terjadi kerusuhan yang sangat luar biasa di kota Dili.selama
Timor- Timur masuk wilayah Indonesia,rakyat Timor- Timur mengalami banyak kesengsaraan dikarenakan terjadi perang saudara yang sangat panjang,salah satunya yang di sebutkan diatas d. Komunisme dan Timor Timur
Di kawasan Asia Tenggara sendiri pengaruh komunis meluas setelah Vietnam Selatan jatuh ke tangan kaum komunis. Hal ini merupakan ancaman ideologis terbesar setelah penumpasan PKI 10 tahun sebelumnya. Selain itu Indonesia sangat tergantung dengan sekutu Baratnya dalam bidang politik dan ekonomi, sehingga Indonesia harus memperlihatkan keseriusannya dalam membendung perluasan pengaruh lawan-lawan ideologis sekutu Baratnya di kawasan Asia Tenggara. Kekhawatiran terhadap kemungkinan dominasi komunis di Asia Tenggara ini hanya bisa diatasi dengan menyingkirkan Soekarno dari kekuasaan, karena Soekarno cenderung dekat dengan Blok Komunis Soviet-Cina. Sedangkan kekuasaan selanjutnya jatuh pada Soeharto yang membuka hubungan mesra dengan Blok Liberal AS. Setelah pergantian Soekarno ke Soeharto, kebijakan anti- komunisme dan pelarangan segala sesuatu yang berasal dari China mulai dilancarkan. Berpegang pada ideologi Pancasila yang indoktrinatif, dalam 10 tahun kemudian,Orde Baru menghadapi ancaman nyata komunisme pasca jatuhnya Vietnam Utara di tangan kaum komunis. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Laos, Birma, dan Kamboja telah terkena dampak meluasnya pengaruh komunis di kawasan semenanjung Indocina. Karena kegagalan Amerika Serikat dalam mengatasi komunis di Vietnam dan efek domino yang telah muncul dari peristwa tersebut, Amerika Serikat menjadikan Indonesia benteng dari pengaruh komunis di Asia Tenggara. Perang Dingin telah membawa dampak besar pada perebutan pengaruh di berbagai kawasan di dunia dan munculnya sentimen kemerdekaan di daerah-daerah jajahan. Portugal yang memiliki koloni di Timor Portugis selalu mencurigai Indonesa memiliki ambisi teritorial untuk menggabungkan Timor Portugis dalam wilayah Indonesia karena ada pemikiran bahwa Timor Portugis adalah milik Indonesia baik secara kultural, historis dan geografis. Pemikiran inilah yang akhirnya mengemuka sebagai pertimbangan dalam keputusan invasi Indonesia terhadap Timor Portugis. Sedangkan, pengaruh kelompok kiri dalam pemerintahan Portugal yang dikendalikan oleh MFA (Movimento das Forces Armadas) menjadi kekhawatiran Indonesia, kecenderungan serupa nampaknya terlihat dalam dukungan politis MFA kepada kelompok Fretilin dan bergabungnya tiga aktivis kiri yang pernah terlibat di gerakan kiri di Afrika semakin
memperkuat ideologi yang dipegang Fretilin. Adanya gerakan kiri yang selalu diidentikkan dengan komunis adalah halyang selalu menjadi ancaman ideologis bagi Indonesia.
hubungan Indonesia dan Australia
Keterlibatan Australia dalam masalah Timor Timur sudah ada sejak wilayah ini dinyatakan jadi bagian Republik Indonesia. Perang Dingin telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menyatukan wilayah yang rusuh dan dinyatakan Fretilin sebagai daerah yang merdeka. Saat itu kecenderungan Fretilin jelas condong ke kubu sosialis sehingga mencemaskan negaranegara Barat terutama Amerika Serikat dan Australia. Masuknya Indonesia ke Timor Timur memang telah menimbulkan masalah sejak tahun 1975. Restu negara besar karena iklim Perang Dingin mengharuskan soal Timor timur segera diselesaikan agar tidak membawa instabilitas kawasan Asia Tenggara. Tidak terpikirkan bahwa berakhirnya Perang Dingin telah membuat Indonesia berada dalam posisi rawan. Australia jelas berkepentingan agar Timor timur ini juga tidak jadi sumber instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara. Sejak awal Australia memahami alngkah ayng diambil Indonesia untuk menggabungkan kawasan berpenduduk sekitar satu juta itu kedalam negara kesatuan RI. Bahkan secara eksplisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor timur. Namun demikian sikap Australia itu tidak konsisten. Sejak PM John Howard berkuasa dan terjadinya gejolak reformasi di Indonesia sehingga berada pada posisi lemah dalam tawar menawar diplomatik, Howard mendorong agar Indonesia melepaskan Timtim. Presiden BJ Habibie tak sadar terpengaruh gagasan Howard yang dilontarkan bulan Desember 1998. Habibie pada bulan Januari 1999 menyatakan Timtim akan diberi dua pilihan otonomi luas atau menolaknya
sehingga
bisa
memilih
melepaskan
diri
dari
Indonesia.
Makalah ini akan menganalisa kepentingan politik dan ekonomi Australia dengan Timor timur sehingga jajak pendapat rakyat Timor timur akhirnya memilih lepas dari Indonesia. Kekacauan terjadi setelah jajak pendapat membuat Australia terlibat lebih jauh dengan menekan PBB agar mengijinkan tentaranya masuk Timor timur yang saat itu masih sah wilayah Indonesia.
Kepentingan Politik
Isu Timor timur sejak lama telah menjadi bagian dari politik dalam negeri Australia. Suara pro dan kontra tentang kebijakan Australia terhadap Indonesia datang silih berganti. Puncaknya, pada masa PM Paul Keating kebijakan Australia terhadap Indonesia sangat dekat. Bahkan hampir-hampir dikatakan bahwa Keating itu adalah salah seorang sahabat Indonesia ditengah
masyarakat
Australia
yang
kritis terhadap
kekuasaan
Presiden
Soeharto.
Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timor timur, pertama-tama adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim pada masa tahun 1970-an itu menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru tersebut, menghendaki Timor timur stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu. Oleh karena itu pada masa awal Australia seperti “memihak” Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timor timur. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timor timur . Namun dengan hadirnya PM John Howard sikap Australia berubah total. Mereka mulai menyatakan bahwa Timor timur untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya atas Timor timur dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timor timur sebelum merdeka penuh. Sikap ini dilandasi oleh kepentingan jangka panjang Australia terhadap Timtim dan Indonesia. Terhadap Timor timur, Australia seolah-olah ingin membalas kesalahan masa lalu dengan mengakui eksistensi Indonesia di Timor timur yang sampai tahun 1998 tidak diakui PBB. Australia juga menilai dengan pendekatan ke Timor timur
diharapkan bisa menanamkan
pengaruhnya di wilayah berpenduduk 800.000 jiwa ini. Pengaruh Australia di Timor timur ini seperti halnya pengaruh Australia di Papua Niugini melebarkan lingkungan pengaruh politiknya yang dianggapnya sudah layak diperbesar. Di tengah krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, posisi Australia sangat menguntungkan. Krisis ekonomi tidak menyebar ke Australia sehingga ketika posisi negara Asia lemah, negeri ini berada dalam kondisi sehat baik militer, politik maupun ekonomi.
Kepentingan Australia terhadap Indonesia adalah melakukan unjuk kekuatan politik atas Timor timur. Dengan intervensi militer ke Timor timur, Australia mengirim pesan kepada Jakarta tentang kemampuan diplomatiknya yang berskala global. Dengan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa, Australia dapat menggolkan rencananya untuk memaksa masuk ke Timor timur di bawah payung PBB.Sikap Australia paling akhir ini dapat dilihat dari “Doktrin Howard” yang kemudian direvisi sendiri. Menurut Ismet Fanany dalam tulisannya Doktrin Howard dalam Konteks Sejarah, doktrin itu merupakan pedoman politik luar negeri Australia. Howard menjelaskan doktrinnya dalam wawancara dengan Fred Brenchley dalam majalah The Bulletin edisi 28 September 1999.Doktrin ini adalah politik regional yang bersandar pada pandangan politik internasional Australia yang ingin menjadi wakil atau ‘deputy’ penjaga keamanan dan perdamaian di kawasan ini. Yang dinobatkan sebagai ‘ketua’-nya adalah Amerika Serikat. Dengan demikian, sasarannya adalah negara-negara Asia, termasuk Indonesia tentunya. Inti dan dasar pemikiran Doktrin Howard ini telah mengundang, berbagai reaksi dari kawasan Asia dan di Australia sendiri. Di antara inti dan dasar pemikiran tersebut; a) Australia adalah bangsa Eropa yang karenanya punya special characteristics dan occupies a special place di kawasan Asia; ciri istimewa dan memiliki tempat istimewa ini dihubungkan Howard dengan ‘nilai’ yang dimiliki Australia yang harus dipertahankan dan dipromosikan di kawasan ini; b) untuk menjamin kehidupan nilai yang menjadi pedoman benar/salah dalam kebijakan dan perilaku kebijakan luar negerinya di kawasan ini, Howard menunjuk Australia sebagai wakil Amerika Serikat dalam peranannya sebagai ‘polisi’ internasional di kawasan ini. Terjemahannya, seperti dikatakan Greg Sheridan dalam The Australian 24 September lalu, Australia akan memasuki setiap daerah di kawasan ini, memaksakan wawasan demokrasi dan hak asasi manusia yang dianutnya, kalau perlu dengan menggunakan senjata. Di dalam wawancara dengan Brenchley dari The Bulletin itu, Howard menyebutkan peranan Australia di Timor timur sebagai contoh kebijakannya. Kepentingan Ekonomi
Dibalik sikap Australia itu terdapat keinginan menguasai sumber minyak di perbatasan. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur
tangan dalam menangani gejolak di Timor timur pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Kangguru. Mudrajad Kuncoro, kandidat PhD University of Melbourne, dalam diskusi 22 Oktober 1999 menjelaskan, keterlibatan Australia tak lepas dari isu klasik money and power. Ia menilai, Australia mau membantu Timor timur bukan untuk membalas jasa rakyat Timor timur yang pernah membantu mencegah invasi ke Australia saat Perang Dunia II, melainkan punya kepentingan bisnis yang dikemas dengan wadah humanis. Mudrajat menulis, “Kalau Australia memang pejuang hak-hak asasi manusia dan humanis tulen, hal pertama yang dilakukan sebelum terjun ke Timor timur adalah meminta maaf dan memberi referendum kepada suku Aborigin yang nasibnya mirip dengan suku Indian di Amerika Serikat. Menurut Mudrajad, kesepakatan Celah Timor (Timor Gap) yang ditandatangani Indonesia - Australia tahun 1989 menyetujui pembagian 62.000 km persegi zona kerja sama menjadi tiga wilayah. Wilayah joint development merupakan wilayah yang berada di tengah dan terbesar dimana kedua negara berhak mengontrol eksplorasi dan produksi migas. Dua zona lainnya dibagi secara tidak merata yang masing-masing negara secara terpisah diberi hak mengatur dan menguasainya. Sampai sekarang dari 41 sumur yang telah dibor di zona kerja sama, sekitar 10 ditemukan cadangan migas. Secara ekonomis, kelayakannya relatif kecil. Namun kandungan gas dan hidrokarbon tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, tulis Mudrajad, di ladang Bayu-Undan, ditaksir punya cadangan minyak 400 juta barel, tiga trilyun kubik gas alam dan 370 juta barel cairan (kondensat dan LPG). Menurut Oil & Gas Joournal edisi 1999, cadangan hidrokarbon ini dinilai paling kaya di luar Timur Tengah dan merupakan ladang minyak terbesar Australia di luar selat Bass. Menurut Mudrajad, sejumlah perusahaan Amerika, Australia, Belanda sudah aktif di wilayah Celah Timor ini. Di Ladang Bayu-Undan, kerja sama perusahaan AS Phillips Petroleum Co. dan perusahaan tambang Australia, Broken Hill Propietary (BHP Ltd., mencanangkan akan beroperasi penuh mulai tahun 2002. Kabar terakhir, BHP telah menjual sahamnya di BayuUndan dan Elang kepada Phillips sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan Australia ini.
Saat ini Phillips baru mencari pelanggan atas rencananya membangun jaring pipa gas bawah laut dari Bayu-Undan ke Darwin, wilayah utara Australia. Nick Beams dalam World Socialist Web Site (1999) menyebutkan pula kepentingan Australia akan minyak. Ia menyebutkan awal 1990 kepentingan Portugal bangkit kembali ke Timtim setelah ditemukan cadangan minyak yang nilainya diperkirakan antara 11 sampai 19 milyar dollar AS. Tahun 1991, Portugal mengadukan Australia ke Pengadilan Internasional karena menandatangani perjanjian Celah Timor bulan Desember 1989. Beams mengutip pernyataan Portugal yang menyebutkan, “Perjanjian itu dirancang untuk mendapatkan minyak Tim tim yang melebihi kepentingan lainnya. Hanya kerakusan (Australia) seperti itu dapat menjelaskan pengakuan secara de jure aneksasi oleh kekuatan yang memakan korban 100.000 tewas. Namun Beams juga melihat, perilaku Portugal itu juga dimotivasi oleh ketamakan serupa yang dilakukan Australia terhadap sumber minyak.Portugal lalu berusaha merebut kembali wilayah Timor timur yang dikuasai Indonesia dengan mendorong penentuan nasib sendiri rakyat Timor timur. Baik kepentingan politik maupun ekonomi menjadi dasar bagi langkah baru Australia terhadap Timor timur. Australia menjadikan isu Timor timur menjadi perhatian publik Australia. Dari reaksi rakyat Australia terhadap gejolak di Timor timur itu dibenarkan Australia melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mendorong tentaranya masuk Timor timur. Sedangkan kepentingan Australia yang berdimensi ekonomi didorong oleh kebutuhan menemukan sumber energi baru. Celah Timor yang sudah dieksplorasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak yang kaya menjadi andalan Australia di masa datang. Oleh karena itu Australia berusaha menyelamatkan kekayaan alam itu dengan memberikan jasa keamanan di Timor timur di bawah payung PBB.
Jajak Pendapat di Timor- Timur
Jajak pendapat Timor timur berakar dari kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh
militer Indonesia, yakni sebagai tempat latihan militer. Tidak hanya warga sipil meninggal, namun korban meninggal banyak dari pihak Fretilin. Adanya reformasi mengakibatkan presiden Soeharto jatuh, ada krisis dimensional sosial ekonomi. Melihat situasi domestik Indonesia yang melemah, akhirnya beberapa pemuda sering mengadakan demo di banyak tempat menuntut keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan Timor timur dari agresivitas. Dalam salah satu demo tersebut, dicatat seorang mahasiswa meninggal dan dimakamkan di Santa Cruz. Sekaligus mahasiswa melakukan demo, militer Indonesia serta merta menembaki para demonstran, mengakibatkan beberapa jurnalis asing tewas, dan sayangnya aksi brutal Indonesia ini kemudian terekam dalam kamera salah satu jurnalis dan tersebar secara internasional. Jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Jajak pendapat ini dikeluarkan karena, terjadi pertentangan dari pihak Timor Timur (sekarang Timor Leste) untuk mendesak pemerintahan Republik Indonesia (RI) agar segera melepaskan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam jajak pendapat ini, diketahui terdapat 3 anggota yang ikut serta, antara lain Portugal, Indonesia, dan PBB yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini, ditujukan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di Timor-Timur. Dari tanggal 5 Mei 99 tersebut, merupakan sebuah titik awalan untuk mengetahui apakah Timor-Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Ketika memahami jajak-pendapat di tahun 1999 ini, diketahui bahwa kondisi awal yang terjadi adalah keadaan yang dialami di daerah Timor-Timur mengalami suatu kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga memicu peran internasional untuk menanggapi hal ini sebagai suatu permasalah internasional yang perlu diselesaikan di bawah naungan PBB. Kemudian, pada tanggal 11 Juni 1999, muncul badan organisasi di bawah naungan PBB yang bertugas mengkoordinir serta menyelenggarakan jajak pendapat ini. Badan Organisasi ini kemudian dikenal dengan United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Untuk dapat memastikan sistematika jajak pendapat ini dilakukan, yang memungkinkan keadaan timor-timur berada dalam kondisi yang aman. Dan ketika jajak pendapat ini akan dilangsungkan, semua warga Timor-timur mengikutinya. Baik warga yang sedang berada di Timor-Timur maupun yang berada di belahan dunia lainnya, semua ikut serta dalam mengikuti jajak pendapat ini. Dalam jajak pendapat ini, jumlah pemilihnya adalah 451,792 jiwa. Dan ketika jajak pendapat dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1999, beberapa hasil yang diperoleh dengan kondisi
apakah masyarakat Timtim menyetujui status otonomi, namun tetap menjadi NKRI atau menolak status otonomi, yang berarti Timtim merdeka dari Indonesia, dan hasil dari jajak pendapat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Terdapat 94,388 jiwa atau 21.5% warga Timor-Timur menyetujui dan mendukung status otonomi dan tetap berada dalam bagian NKRI, 2. Terdapat 344,580 jiwa atau sekitar 78,5 % warga Timor-Timur menolak otonomi dan menginginkan kemerdekaan. Ketika pasca jajak pendapat itu usai dan diketahui hasilnya, kondisi yang ada ketika itu justru mengalami perkembangan berbagai macam antara lain, banyaknya ribuan pengungsi, digelarnya pasukan Interfet, reaksi masyarakat terhadap Interfet khususnya dari Australia, dan pembentukan Tim Penyelidik Internasional oleh Komisi Tinggi HAM PBB. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR ketika itu. Hal ini menyebabkan MPR ragu-ragu untuk mencabut Ketetapan MPR No. VI Tahun 1978 tentang Pengukuhan Pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian didesak oleh Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR), yang beranggapan bahwa status Timor-Timur memang mengalami kontroversi yang perlu dipertanyakan berdasarkan asal-usul sejarahnya apakah memang telah diakui oleh Internasional sebagai suatu kesatuan dari Republik Indonesia atau tidak, dan beberapa pendapat mereka yang menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Timor-Timur, terkait jajak pendapat tersebut yang menyetujui untuk merdeka, mendapati bahwa hasil ini menjadi suatu yang harus segera dilakukan karena rakyat Timor-Timur menginginkan kemerdekaan negara Timor-Timur.
Daftar Pustaka
http://www.scribd.com/doc/24378282/BAB-I di unduh pada tanggal 11 Mei 2011 http://frenndw.wordpress.com/2010/01/12/pln-ri-indonesia-dan-timor-timur-easttimor/ di unduh pada tanggal 11 Mei 2o11 http://timorlestemerdeka.wordpress.com/fretilin-dan-timor-leste/ di unduh pada
tanggal Djoened,Marwati dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI 2001.Jakarta : Balai Pustaka
HUBUNGAN INDONESIA-AU0STRALIA TERHADAP TIMOR LESTE
KELOMPOK 2
Disusun oleh
Geri taofiq N
(4415077197)
Indri Mudianti
(4415077163)
Prince Niru
(4415077
Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 2011
