PERIODISASI PEREKONOMIAN INDONESIA
Masa sebelum kemerdekaan Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis.dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka nerap kan peraturan dan strategi agar mereka tetep menguasai perekonomian Indonesia. eraturanperaturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Masa Pendudukan Inggris Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :
a) Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak. b) Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit. c) Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turuntemurun. Masa Pendudukan Jepang Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dari Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik. b.
Masa Orde Lama
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Periodisasi Perekonomian Indonesia Setelah Kemerdekaan
Periodisasi perekonomian Indonesia bisa kita amati setelah masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia segera melakukan pembenahan, termasuk dengan perekonomiannya. Sistem perekonomian yang sebelumnya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Belanda perlahan diubah oleh pemerintah Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan era pemerintahan. Setiap era pemerintahan memiliki periodisasi perekonomian yang berbeda-beda. Perbedaan periodisasi perekonomian ini terjadi karena pengaruh beberapa bentuk sistem perekonomian yang berlaku di dunia. Masa kepemimpinan juga ikut memberikan pengaruh terhadap periodisasi perekonomian di Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia segera melakukan pembenahan pemerintahan termasuk dengan sistem perekonomian. Selama penjajahan, perekonomian negara dan swasta dikuasai oleh penjajah, sehingga banyak rakyat yang hidup dalam garis kemiskinan.
Masa Orde Lama Periodisasi perekonomian di Indonesia yang pertama setelah kemerdekaan terjadi pada masa Orde Lama. Orde Lama ini Indonesia dipimpin oleh Soekarno . Pada masa ini, kondisi Indonesia masih belum stabil, terutama dalam bidang perekonomian. Perekonomian pada masa ini kondisi keuangan Indonesia sangatlah buruk. Kondisi keuangan yang buruk ini terjadi disebabkan terjadinya berbagai masalah berikut. Inflasi yang sangat tinggi terjadi pada masa orde lama yang disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang dengan tidak terkendali.Pada 1946, panglima Belanda dalam AFNEI memberlakukan uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai oleh sekutu. · Pada bulan Oktober tahun 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas yang baru, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti mata uang Jepang. Banyaknya jumlah mata uang di Indonesia ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak
·
stabil.Terjadinya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak Noveber 1945 yang bertujuan untuk menutup pintu perdagangan luar negeri. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang tejadi dalam bidang ekonomi masa itu seperti program pinjaman nasional yang dilakukan oleh menteri keuangan, menembus blokade ekonomi dengan melakukan diplomasi beras ke negara India, melakukan kontak dengan perusahaan swasta di Amerika, sampai menembus blokade Belanda di wilayah Sumatera. Itulah kondisi perekonomian Indonesia untuk periodisasi masa orde lama yang masih mengalami masa-masa sulit.
Masa Demokrasi Liberal Periodisasi kedua setelah masa Orde Lama sesudah kemerdekaan adalam masa demokrasi Liberal. Masa ini, periodisasi perekonomian di Indonesia disebut masa liberal karena dalam praktik politik dan ekonominya menggunakan paham pemikiran liberal. Perekonomian Indonesia pada masa ini diserahkan kepada pasar sebagaimana yang terdapat dalam mahzab klasik liberal yang dinyatakan oleh Laissez Faire Laissez Passer. Pada masa ini, pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha yang nonpribumi, khususnya pengusaha dari Cina atau keturunan Cina. Periodisasi perekonomian pada masa demokrasi liberal ini bukannya memberikan solusi ke arah perbaikan perekonomian di Indonesia setelah kemerdekaan, tetapi malah semakin memburuk. Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan tindak antisipasi untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara sebagai berikut. · Diberlakukannya pemotongan nilai mata uang yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Gunting Syarifudin untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Membuat program Benteng dalam kabinet Natsir, yaitu sebuah langkah yang ditempuh untuk menumbuhkan wiraswastawan dari kalangan pribumi serta mendorong importir nasional untuk bisa bersaing dengan perusahaan impor dari asing. Namun, di tengah perjalanannya, program ini gagal diimplementasikan karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif. · Pada tanggal 15 Desember 1951, mengubah Nasionalisasi De Javasche Bankmenjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang No.24 Tahun 1951 yang berfungsi sebagai bank sentral dan sirkulasi. Terjadinya pembatalan secara sepihak atas hasil yang telah dicapai dalam perjanjian KMB dan salah satunya termasuk dibubarkannya Uni Indonesia Belanda atau negara boneka Belanda. Masa Demokrasi Terpimpin Memasuki masa demokrasi terpimpin, sektor perekonomian di Indonesai diatur oleh pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Dengan sistem demokrasi terpimpin ini, diharapkan mampu membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dalam persamaan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, lagi-lagi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Indonesia pada masa ini belum bisa mengubah kondisi perekonomian Indonesia. Adapun langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki keadaan adalah sebagai berikut.
·
Devaluasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1959, yaitu terjadi penurunan nilai mata uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 5, Rp 1000 menjadi Rp 10. · Dibentuknya deklarasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis melalui cara demokrasi terpimpin. Namun, yang terjadi adalah stagnansi bagi sistem perekonomian di Indonesia. · Pemerintah tidak melakukan penghematan terhadap pengeluaran-pengeluarannya. Ditambah dengan terjadinya devaluasi nilai mata uang lagi pada tanggal 13 Desember 1965, di mana uang Rp1000 menjadi Rp1.
Orde Baru Periodisasi selanjutnya setelah masa demokrasi terpimpin adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi fokus utama pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan berorientasi pada pengendalian inflasi, menyelamatkan keuangan negara, serta melakukan pengamanan terhadap kebutuhan pokok. Pengendalian inflasi ini harus dilakukan mengingat pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650% per tahun. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru ini diarahkan pada pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa. Kebijakan ekonomi yang berlaku tercermin dalam 8 jalur pemerataan yang terdiri atas pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kebutuhan pokok, kesempatan kerja, partisipasi wanita, kesempatan memiliki usaha, serta penyebaran pembangunan dan peradilan. Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dengan pola pembangunan jangka panjang yang disebut dengan Pelita. Masa Orde Baru ini kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya tidaklah berjalan seperti yang harapkan. Masa Orde Baru diwarnai kondisi di mana kerusakan dan pencemaran sumber-sumber kekayaan alam, perbedaan kentara yang terjadi antardaerah, golongan pekerjaan dan kelompok, dan menumpuknya utang luar negeri. Selain itu, juga marak terjadinya praktik KKN, sehingga tidak adanya keseimbangan antara ekonomi dan sosial politik yang kondusif. Masa Reformasi Periodisasi yang terakhir masih berlangsung saat ini adalah masa reformasi. Pada masa ini, terjadi laju inflasi yang stabil, sehingga nilai tukar rupiah juga ikut stabil. Kemudian masa ini juga memperlihatkan kondisi yang positif terhadap perbaikan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan, selama tahun 1999 produksi domestik bruto meningkat antara kisaran -2% sampai 0%. Masa reformasi ini digalakkan program ekonomi rakyat yang diterapkan untuk pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang berkelanjutan. Pemerintah membentuk PT Permodalan Nasional Madani yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang meliputi jasa pembiayaan dan manajemen, pemberian kredit, mendukung kegiatan koperasi baik usaha kecil maupun menengah.
