Perbedaan PRONA dan PTSL PRONA Melalui program Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. alam program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan hingga !" desa. Program Prona, tidak seluruh bidang tanah #ang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. PTSL Pendeka Pendekatan tan #ang #ang dilaku dilakukan kan dalam dalam PTSL PTSL ini adalah melalu melaluii desa desa per desa, desa, kabupat kabupaten en per kabupaten, serta kota per kota. ana Program PTSL terpusat di satu desa. Sedangkan PTSL, seluruh tanah dalam daerah tersebut #ang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan
Salah satu program strategis nasional pemerintahan $oko%i&$' di bidang reformasi agrarian adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini se*enis prona #ang lebih dikenal oleh ma#oritas mas#arakat. +edan#a, pembuatan sertifikat Prona disosialisasikan gratis, meskipun pada realisasin#a mas#arakat terpaksa mengeluarkan se*umlah bia#a. Tetapi untuk penerbitan sertifikat lahan melalui PTSL ini dikenakan se*umlah bia#a dengan nominal bia#a #ang telah dilegalkan.
Program PTSL ini dibia#ai oleh AP+N 'ementerian ATR-+PN, akan tetapi ada kegiatan #ang tidak dibia#ai oleh AP+N #akni 'egiatan pen#iapan dokumen, pengadaan patok tapal batas, materai dan operasional petugas kelurahan-desa. ntuk Pro/insi +engkulu masuk dalam %ila#ah 0ona 12 #ang tidak dibia#ai AP+N sebesar Rp 3"" ribu. +ia#a tersebut dapat dianggarkan dari AP+ 'abupaten-'ota atau dari mas#arakat melalui Peraturan bupati. Sa#a sudah konsultasikan ini ini ke Pak Pak +upa +upati ti,, belia beliau u bila bilang ng akan akan sege segera ra mener menerbi bitk tkan an Perb Perbup up,4 ,4 u*ar u*ar 'epa 'epala la 'anto 'antor r Pedoman Bengkulu Bengkulu, Sela Pertan Pertanahan ahan 'abupat 'abupaten en +engku +engkulu lu Selata Selatan, n, Surahm Surahman an kepada kepada Pedoman Selasa sa (5-!3-!6). itegas itegaskann kann#a, #a, uang se*uml se*umlah ah Rp 3"" ribu ribu terseb tersebut ut diperu diperuntu ntukka kkan n bagi operasi operasional onal dan kebutuhan panitia di tingkat desa, bukan untuk petugas dari 'antor Pertanahan (+PN). Sebab, seluruh kebutuhan petugas +PN sudah dibia#ai melalui AP+N.
engan adan#a pemberlakukan tarif ini diharapkan tidak ada praktik Pungli di penerbitan sertifikat. Sebagaimana kita dengar selama ini kan sudah ada perangkat desa atau 'ades #ang kena OTT pungli sertifikat prona. 'alau misalkan ada petugas +PN #ang memungut se*umlah uang, silahkan lapor,4 tegas Surahman.
7asil %a%ancara
