peraturan rektor ttng pengelolaan aset.pdf

Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Aset/Harta Kekayaan

KEPUTUSAN REKTOR Nomor: 288.1/KEP/II.3.AU/C/2013

TENTANG SISTEM PENGELOLAAN ASET/HARTA KEKAYAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahiim. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya setelah, Menimbang

: Bahwa dalam upaya menertibkan pengelolaan dan pengenda lian aset/harta benda kekayaan, perlu dibuat peraturan tentang sistem pengelolaan aset/harta benda kekayaan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang PTM. 5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/ D/2012 tentang PTM. 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya. 7. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Mei 2013.

MEMUTUSKAN : Menet apkan

: PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN ASET/HARTA KEKAYAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Universitas Muhammadiyah Surabaya disingkat UMSurabaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan professional. 2. Badan Pembina Harian UMSurabaya selanjutnya disingkat BPH UMSurabaya adalah badan perwakilan Majelis Dikti atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina langsung tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan UMSurabaya. 3. Rektor adalah penanggung jawab operasional terselenggaranya Catur Darma Perguruan Tinggi (kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan t erhadap Allah SWT, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). 4. Wakil Rektor II adalah wakil rektor di bidang umum sarana prasarana, keuangan dan 1.


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14.

15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

sumber daya manusia. BASDM adalah Biro Administrasi Sumber Daya Manusia. BAK adalah Biro Administrasi Keuangan. BAU adalah Biro Administrasi Umum, Sarana, dan Prasarana. Wewenang dan tanggung jawab adalah hak dan kekuasaan untuk mengelola harta kekayaan, serta berkewajiban mempertanggungjawabkannya. Aset/harta kekayaan adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur dalam satuan uang dapat berupa barang/jasa. Aset/harta kekayaan dikelompokkan menjadi aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan yang berupa barang peralatan dan mesin-mesin maupun aset tetap lainnya untuk menunjang kegiatan universitas umumnya berupa barang-barang inventaris. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki karakteristik segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan, seperti kas, cek, piutang dan persediaan. Persediaan adalah barang-barang berwujud untuk mendukung pelaksanaan kerja seperti alat tulis kantor dan lain sebagainya. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses, serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa, yang dapat berupa renovasi ruangan, dan lain-lain. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistimatis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa, yang dapat berupa pembuatan program aplikasi, dan lain-lain. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang, yang dapat berupa jasa pelatihan, dan lain-lain. Komisi adalah imbalan (uang) atau persentase tertentu karena jasa yang diberikan dalam hal jual beli dan sebagainya. Potongan harga adalah pengurangan harga atau diskon dalam jual beli. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat/media pendukung proses pendidikan, alat perkantoran, dan sarana lainnya. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan yang berupa ruang belajar, ruang administrasi, dan prasarana lainnya. Perencanaan adalah perencanaan sarana prasarana yang meliputi penentuan kebutuhan (requirement ) dan penganggarannya (budgeting ). Pengadaan adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa yang selanjutnya menjadi milik universitas. Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan universitas. Pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi adalah perawatan dan perbaikan pada aset yang menjadi tanggung jawab universitas. Penilaian adalah penilaian aset yang merupakan segala biaya yang ditimbulkan akibat perolehan suatu aset. Mutasi barang adalah merupakan penyerahan barang dari satu unit ke unit lain di lingkungan universitas tanpa menerima sumber daya ekonomi. Evaluasi sarana prasarana adalah tindakan monitoring terhadap keadaan, mutu, dan kinerja sarana prasarana yang ada sehingga akan terlihat kekurangan dan kelebihannya


28. 29. 30.

31.

32.

dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan lebih lanjut. Penghapusan aset adalah transaksi untuk menghapus barang milik universitas dari Daftar Induk Inventaris Universitas berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan. Hibah merupakan perolehan sejumlah barang untuk universitas tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi. Inventarisasi adalah kegiatan dalam melakukan pendataan, pencatatan, dan peloporan barang milik Universitas dengan kenyataan mengenai jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaan seluruh barang milik Universitas yang dimiliki dalam rangka tertib administrasi dan mendukung kehandalan laporan barang milik Universitas dan laporan keuangan. Mitra kerja atau rekanan adalah kerja sama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang jelas, berdasarkan sepekatan bersama dalam perjanjian tertulis. Kontrak kerja adalah transaksi kesepatan tertulis antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa yang dibutuhkan universitas untuk menunjang proses pendidikan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pedoman pengelolaan aset/harta kekayaan dimaksudkan menjadi pedoman dalam pengelolaan aset/harta kekayaan universitas. Pasal 3

Pedoman pengelolaan aset/harta kekayaan ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan. BAB III ASET/HARTA KEKAYAAN Pasal 4

Harta kekayaan yang dimiliki UMSurabaya berupa: a. Tanah; b. Bangunan; c. Instalasi dan mesin-mesin; d. Alat angkutan; e. Inventaris; f. Dan lain-lain. BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan aset/harta kekayaan Universitas Muhammadiyah Surabaya


meliputi: a. Perencanaan; b. Pengadaan ; c. Penggunaan/Pemanfaatan; d. Pengamanan, Pemeliharan, dan Rehabilitasi; e. Penilaian dan Pelaporan ; f. Mutasi/Pemindahan; g. Penghapusan; h. Pengembangan. BAB V PERENCANAAN Pasal 6

(1) Pengadaan aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana Kebutuhan Barang milik universitas. (2) Perencanaan kebutuhan aset selanjutnya dianggarkan dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja. (3) Perencanaan kebutuhan aset harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh universitas. BAB VI PENGADAAN Pasal 7

(1) Pengadaan sarana prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Rektor UMSurabaya. (2) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Rektor UMSurabaya. (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Rektor UMSurabaya . Pasal 8

(1) Pengadaan aset harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. (2) Pengadaan barang didapatkan melalui: a. Pembelian; b. Hasil kerja sama dengan pihak lain; c. Hibah dari dermawan; d. Bantuan pemerintah. (3) Pembelian barang untuk kepentingan universitas yang jumlahnya kurang dari Rp 100.000.000,- melalui penunjukan langsung. Pembelian tersebut dilakukan oleh universitas. (4) Pembelian yang jumlahnya lebih dar i Rp 100.000.000,- diadakan perbandingan harga minimal diantara 3 (tiga) penawaran. Pembelian tersebut dilakukan oleh universitas dengan melalui Tim Pengadaan. Pasal 9


Semua bentuk komisi dan potongan harga dapat langsung dipotongkan dari harga yang tersebut dalam kontrak kerja, sehingga harga yang dibayarkan adalah riil setelah dilakukan pemotongan sesuai dengan kesepakatan. BAB VII PENGGUNAAN/PEMANFAATAN Pasal 10

(1) Pemanfaatan aset bertujuan untuk mendayagunakan aset dan untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. (2) Pada saat digunakan harus dilakukan pencacatan mengenai: a. Maksud dan tujuan penggunaan aset, unit kerja yang menggunakan, lokasi, dan informasi terkait lainnya. b. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. c. Biaya pemeliharaan dan depresiasi juga harus dicatat dengan tertib. (3) Untuk optimalisasi aset yang ada, pemetaan aset yang lebih atau menganggur dengan cara: a. Disewakan; b. Dipinjamkan; c. Kerja sama pemanfaatan. (4) Barang milik universitas yang sebelumnya telah tercantum dalam neraca, maka tidak perlu dilakukan status penggunaannya. (5) Hasil realisasi belanja berupa barang inventaris yang tergolong aktiva tetap dan dipergunakan wajib dicatat dalam daftar aktiva tetap neraca akhir tahun sebagai dasar tambahan aset pada tahun yang bersangkutan. (6) Hasil realisasi dari belanja barang inventaris yang tergolong daftar aset yang ekstra kompatibel tidak perlu dicatat dalam neraca. BAB VIII PENGAMANAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI Pasal 11

(1) (2)

(3)

Pengamanan aset yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik. Pengamanan administrasi dan catatan dilakukan dengan cara melengkapi aset dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan meliputi: a. Kartu Inventaris Barang; b. Daftar Inventaris Barang; c. Catatan Akuntasi Aset; d. Laporan Mutasi Barang; e. Laporan Tahunan. Pengamanan hukum atas aset dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain: a. Bukti Kepemilikan Barang; b. Sertifikat Tanah; c. BKPB atau STNK;


(4)

(5)

(6) (7) (8)

(9)

d. Kuitansi atau Faktur Pembelian; e. Berita acara serah terima barang; f. Surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan atau donasi. Pengamanan dan pemeliharaan fisik aset dilakukan dengan cara memberi perlindungan fisik agar keberadaan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara. Pengamanan aset dilakukan dengan cara: a. Penyimpanan di gudang barang; b. Pemagaran; c. Pintu berlapis; d. Pemberian kunci; e. Pemasangan alarm; f. Pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat vital dan rawan; g. Penjagaan oleh satpam. Untuk menghindari penurunan kemampuan produktivitas barang agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala BAU mengalokasikan biaya pemeliharan terhadap barang-barang inventaris yang sudah tercatat dalam daftar barang pengguna berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksana pemeliharaan barang. Biaya pemeliharan barang inventaris yang menjadi obyek pinjam pakai ditanggung pemakai sesuai kontrak perjanjian. Ketentuan dan pelaksanaan pemeliharaan inventaris kendaraan dibuatkan tata tertib penggunaan kendaraan. Ketentuan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan dibuatkan ketentuan tata tertib penggunaan ruang dan bangunan, perbaikan, dan penggantian suku cadang barang inventaris. Hasil pemeliharaan dapat dikapitalisasi menambah nilai barang yang dipelihara apabila setelah dilakukan pemeliharaan memenuhi kriteria: a. Memperpanjang masa manfaat b. Meningkatkan kapasitas. c. Meningkatkan mutu produksi. d. Meningkatkan standar kinerja.

BAB IX PENILAIN DAN PELAPORAN Pasal 12

(1) Tiap-tiap unit pemakai barang inventaris wajib mengadakan penatausahaan barang dan kekayaan milik universitas yang ada dalam wewenangnya. (2) Setiap ruangan mempunyai daftar inventaris barang yang berada di dalam ruangan yang bersangkutan meliputi jenis barang, jumlah, dan keterangan. (3) Untuk barang laboratorium dibuatkan daftar administrasi tersendiri. Pasal 13

(1) Setiap 6 (enam) bulan sekali dibuatkan laporan daftar inventaris yang ada yang memuat keadaan barang dan perubahannya. (2) Setiap akhir tahun akademik diadakan opname barang dan dibuat berita acara keadaan barang yang sebenar-benarnya. Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Aset/Harta Kekayaan

(3) Setiap tahun BAU membuat daftar kekayaan persyarikatan yang ada di UMSurabaya dan disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya disampaikan ke Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB X SISTIM INFORMASI MANAJEMEN ASET Pasal 14

(1) Tujuan utama dari SIM Aset adalah membantu lembaga dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. (2) Fungsi SIM Aset adalah mempermudah tertib administrasi aset pengelolaan dan pendataan aset secara terintegrasi yang meliputi inventarisasi tanah, inventarisasi gedung, inventarisasi alat angkutan, inventarisasi jaringan, inventarisasi pera latan seperti alat tulis kantor dan alat laboratorium, inventarisasi ruang/gudang dan barang-yang terdapat di dalamnya, inventarisasi lokasi lainnya, dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. (3) Bentuk laporan inventarisasi meliputi: a. Laporan daftar barang pada periode tertentu per kelompok secara keseluruhan. b. Laporan status dan kondisi barang pada periode tertentu. c. Laporan mutasi/penghapusan barang. d. Laporan jumlah aset total per kelompok barang. e. Laporan jumlah nilai/harga per kelompok barang. f. Laporan perawatan/pemeliharaan barang. g. Laporan peringatan pada barang yang mengharuskan perawatan rutin secara berkala. BAB XI MUTASI DAN PEMINDAHAN Pasal 15 (1) Harta benda kekayaan UMSurabaya hanya dapat dijual atau dialihkan jika

dinyatakan: a. Berlebih. b. Tidak digunakan. c. Alasan lain. (2) Pemindahantangan dapat dilakukan dengan cara: a. Penjualan. b. Tukar menutar. c. Hibah. d. Penyertaan modal. BAB XII PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 16

(1) Penyusutan barang diperhitungkan dari nilai pembelian atau perolehan yang besarnya untuk tiap tahun sebagai berikut: a. 5 % untuk bangunan.


(2) (3) (4)

(5)

(6) (7) (8)

b. 75 % untuk instalasi/mesin-mesin. c. 20 % untuk alat angkutan. d. 10% untuk inventaris/perabotan. Khusus untuk tanah tidak ada penyusutan, melainkan selalu diadakan penilaian harga kembali. Penambahan nilai bangunan dimungkinkan sehubungan dengan rehabilitasi/perbaikan besar dan vital. Penghapusan barang dilakukan untuk barang yang rusak, hilang, mati, susut, berlebih, membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan dan tidak efisien lagi. Atas dasar laporan dari pengguna barang dengan menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor, kode barang, harga perolehan, dan lain-lain yang diperlukan. Penghapusan barang berupa aktiva tetap tidak bergerak seperti tanah harus dilakukan dengan SK BPH/SK PP Muhammadiyah, sedangkan untuk barang-barang inventaris dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Panitia Penghapusan. Penghapusan kendaraan dilampirkan kartu inventaris Penghapusan barang milik universitas karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dilaksanakan langsung oleh pengguna barang. Tata cara penghapusan barang milik universitas dengan tindak lanjut meliputi: a. Pemusnahan. b. Pemindahtanganan. BAB XIII PENGEMBANGAN Pasal 17

(1) Tim pengembangan diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BPH UMSurabaya yang terdiri dari unsur: a. Unsur BPH. b. Unsur Universitas. c. Unsur Dewan Penyantun. (2) Tim pengembangan bertugas menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak ketiga (investor). (3) Realisasi pengembangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tim pengembangan. (4) Tim pengembangan menyusun rencana pengembangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang: a. Rencana pengembangan jangka pendek direncanakan dalam waktu 1 semester sampai dengan 1 tahun. b. Rencana pengembangan jangka menengah direncanakan dalam waktu 5 tahun ke depan. c. Rencana pengembangan jangka panjang direncanakan dalam waktu 10 tahun ke depan. (5) Tim pengembangan bertugas dalam menyusun pengembangan fisik struktur dan infrastruktur pengembangan kampus yang tersusun dalam master plan UMSurabaya.


BAB XIV KONTRAK Pasal 18

(1) Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa. (2) Surat Perjanjian Kontrak terdiri dari: a. Pembukaan meliputi: judul kontrak, nomor kontrak, tanggal, kalimat pembuka, para pihak yang terlibat, dan latar belakang. b. Isi kontrak meliputi: pernyataan obyek, pernyataan kesepakatan harga dan sumber pembiayaan, pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti dan makna yang sama, pernyataan jumlah dokumen, pernyataan bila terjadi pertentangan, pernyataan mengenai persetujuan, pernyataan mengenai jangka waktu, dan pernyataan mengenai kapan mulai efektif. c. Penutup berisi: pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui sesuai dengan peraturan perundangan, tanda tangan para pihak dibubuhi materai, kontrak ditandatangani setelah ada penunjukkan penyedia oleh karena itu tanggal penandatangan kontrak tidak boleh mendahului tanggal Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). (3) Syarat-syarat kontrak, antara lain: a. Definisi harus jelas; b. Penerapan kontrak sesuai ketentuan; c. Standar/spesifikasi barang; d. Asal barang/jasa harus jelas; e. Pengepakan; f. Pengiriman; g. Transportasi; h. Pemeriksaan dan pengujian; i. Layanan tambahan; j. Personil; k. Penilaian pekerjaan sementara; l. Kompensasi; m. Hari kerja; n. Pedoman pengoperasian dan perawatan; o. Penangguhan; p. Penggunaan dokumen-dokumen kontrak; q. Jaminan; r. Asuransi; s. Pembayaran; t. Harga; u. Perubahan kontrak; v. Penyesuaian harga; w. Hak dan kewajiban para pihak; x. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; y. Pengawasan dan pemeriksaan; z. Keterlambahan pelaksanaan pekerjaan. (4) Dokumen lainnya yang menjadi bagian dari kontrak, yaitu: a. SPPBJ; b. Dokumen Penawaran; c. Dokumen Pengadaan/Addendum Dokumen Pengadaan;


d. Jaminan Pelaksana. (5) Penyusunan Surat Perintah Kerja a. SPK paling sedikit berisi: 1. Judul SPK 2. Nomor dan tanggal SPK 3. Nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran 4. Nomor dan tanggal berita acara negoisasi 5. Sumber dana 6. Waktu pelaksanaan 7. Uraian pekerjaan 8. Nilai pekerjaan 9. Tata pembayaran 10. Sanksi 11. Tanda tangan kedua belah pihak 12. Standar ketentuan dan syarat lain yang diperlukan b. Sumber dana c. Waktu pelaksanaan d. Uraian BAB XV STANDAR BIAYA/HARGA Pasal 19

(1) Standar biaya langsung merupakan standar biaya yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa. (2) Standar biaya langsung meliputi: a. Daftar biaya barang alat tulis kantor, barang elektronik, barang konsumsi, dan lainlain; b. Daftar pemeliharaan/perawatan, pengembangan, dan lain-lain; c. Daftar biaya panitia pengadaan. BAB XVI TATA TERTIB Pasal 20

(1) Tata tertib ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap penggunaan barang-barang milik Universitas. (2) Tata tertib penggunaan meliputi: a. Tata tertib penggunaan ruang/kelas b. Tata tertib penggunaan ruang pertemuan Gedung G Lantai 6 c. Tata tertib penggunaan halaman/lapangan kampus d. Tata tertib penggunaan laboratorium komputer/multimedia e. Tata tertib penggunaan laboratorium bahasa f. Tata tertib penggunaan laboratorium praktikum g. Tata tertib penggunaan laboratorium mikro teaching (3) Masing-masing tata tertib terlampir.


BAB XVII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 21

(1) Standar Operasinal Prosedur yang disingkat SOP ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan aset/harta kekayaan milik universitas. (2) SOP dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola Organisasi BAU.

BAB XVIII F LOW CHAR T /ALUR KERJA Pasal 22

(1) Flow chart /alur kerja ditetapkan untuk menggambarkan prosedur atau langkah-langkah konkrit dalam bentuk gambar sebagai pedoman kerja masing-masing unit. (2) Flow chart dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola Organisasi BAU. BAB XIX FORMULIR DAN BERITA ACARA Pasal 23

(1) Formulir dan berita acara dibuat untuk melengkapi prosedur dan tertib administrasi yang sah secara hukum. (2) Formulir dan berita acara dilihat pada Pedoman Tata Kelola Organisasi BAU. BAB XX PENUTUP Pasal 24

(1) Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di Pada tanggal


: Surabaya : 16 Mei 2013

peraturan rektor ttng pengelolaan aset.pdf

Recommend Documents