MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN
PENGAWALAN
PERATURAN KABABINKAM POLRI NOMOR 10 TAHUN 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009
2
PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN PEM BINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
10 TAHUN 2009 TENTANG
PENGAWALAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum, merupakan salah satu aparatur negara pengemban kedaulatan dan kekuasaan negara di bidang hukum; b. bahwa kesiapsiagaan Polri dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan Kamtibmas merupakan tuntutan tugas, perlu dipelihara oleh setiap jajaran Polri dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis; c. bahwa dalam rangka memelihara Kamtibmas Polri melakukan kegiatan yang sifatnya pencegahan (preventif) berupa kegiatan pengawalan; d. bahwa berdasarkan berdasark an pertimbangan perti mbangan sebagaimana se bagaimana dimaksud di maksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kababainkam Polri tentang Pengawalan;
Mengingat
: Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA PENGAWALAN.
BADAN PEMBINAAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BAB.....
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.
3.
Pengawalan orang adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain.
4.
Pengawalan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi tahanan agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain atau melarikan diri.
5.
Pengawalan harta benda/barang berharga adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan harta benda / barang berharga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.
6.
Pengawalan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.
7.
Keamanan adalah kondisi dinamis kedamaian dan ketentraman yang merupakan hasil integrasi dan interaksi faktor-faktor dinamis yang memungkinkan semua kegiatan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan tuntutan tugasnya.
8.
Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah kondisi / situasi yang merupakan faktor stimulan / pencetus / embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.
9.
Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG atau Police Hazard adalah adalah kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata. 10. Gangguan .....
4 10.
Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga.
11.
Situasi aman adalah situasi keadaan bebas dari bahaya yang dirasakan oleh seseorang. Pasal 2
(1)
Pengawalan bertujuan untuk memberikan pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan tahanan serta keutuhan harta benda yang menjadi objek pengawalan.
(2)
Pengawalan berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.
(3)
Pengawalan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip prinsip-prinsi p keterpaduan dengan fungsi-fungsi lain, selektif prioritas dan tindakan preventif.
BAB II TUGAS DAN PERAN Pasal 3 Tugas dan peran pengawalan meliputi : a.
mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada orang / tahanan / barang berharga / barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan;
b.
memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawalan;
c.
menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan
d.
peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan.
Pasal 4 .....
5 Pasal 4 Ruang lingkup pengawalan meliputi : a.
pengawalan orang;
b.
pengawalan tahanan;
c.
pengawalan barang berharga; dan
d.
pengawalan barang berbahaya.
Pasal 5 Sarana transportasi yang digunakan dalam pengawalan meliputi : a.
kendaraan sepeda motor;
b.
kendaraan mobil;
c.
kereta api;
d.
kapal laut / alat angkut perairan; dan
e.
pesawat terbang. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 6
(1)
Pengawalan dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan oleh fungsi Samapta atas permintaan dari fungsi lain, instansi lain dan atau masyarakat.
(2)
Permintaan bantuan pengawalan diajukan secara tertulis kepada satuan Samapta setempat minimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
(3)
Permintaan bantuan pengawalan yang bersifat insidentil / dalam keadaan tertentu pada sasaran terbatas dan dapat dilaksanakan sewaktu – waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kepolisian setempat.
Pasal 7 .....
6 Pasal 7 (1)
Pengawalan orang/tahanan dilaksanakan oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan jumlah tahanan yang dikawal.
(2)
Pengawalan barang / barang berharga dan barang berbahaya dilaksanakan oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang. Pasal 8
(1)
Petugas yang melaksanakan tugas pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah anggota Polri yang mendapat perintah dari atasannya.
(2)
Selaku pembina fungsi tugas pengawalan untuk di tingkat Mabes Polri adalah Direktorat Samapta Polri, sedangkan untuk tingkat daerah / kewilayahan adalah Direktorat Samapta Polda. Pasal 9
Larangan bagi petugas pengawal meliputi: a.
melepaskan pegangan stang/stir kendaraan bermotor;
b.
mengadakan gerakan yang kurang menghardik kepada pengendara lain;
c.
melakukan pengawalan pada malam hari, jika terpaksa bermalam dalam hal pengawalan tahanan maka dititipkan di kantor Polisi terdekat;
d.
meninggalkan objek pengawalan tanpa adanya pengawasan dari petugas pengawal; dan
e.
memberikan makan / minum dan berkomunikasi kepada tahanan selama dalam perjalanan.
etis
seperti:
berdiri,
menendang,
Pasal 10 Kewajiban bagi petugas pengawal meliputi: a.
berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang;
b.
bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
c.
penguasaan daerah, route, dan daerah yang dilalui;
d.
senantiasa menjaga pengawalan;
keamanan
diri
pada
saat
melaksanakan
tugas
e. melakukan ..
7 e.
melakukan pengecekan kembali segala sarana dan perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas; dan
prasarana
baik
f.
mematuhi rambu-rambu lalulintas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 11
Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas pengawalan meliputi: a.
kemampuan melakukan TPTKP;
b.
kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Baket);
c.
kemampuan membuat laporan tertulis (verbal);
d.
kemampuan melakukan tindak represif tahap awal;
e.
menguasai tehnik dan taktik pengawalan; dan
f.
kemampuan bela diri Polri. BAB IV TAHAP PERSIAPAN Pasal 12
(1)
Memeriksa kelengkapan berupa surat perintah tugas, identitas diri berupa KTA dan KTP, serta administrasi lainnya.
(2)
Memeriksa kelengkapan kendaraan yang berupa SIM, STNK, keamanan, kelengkapan dan kondisi kendaraan.
(3)
Pemeriksaan obyek pengawalan yang meliputi : a. b. c.
(4)
keadaan, jumlah, kesehatan, dan kondisi umum orang yang akan di kawal; keadaan barang berharga, jumlah, jenis, pembungkusan/penyegelan, lak, ukuran, ciri-ciri dan keadaan umum;dan dokumen, pembungkusan, segel, lak, jumlah, bentuk ciri-ciri ciri-ci ri keadaan umum, petugas pembawa dokumen (nama, jabatan).
Melakukan AAP yang meliputi : a.
pengaturan dan pembagian tugas sesuai kebutuhan yaitu harus jelas, siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada siapa; dan
b.
pemberian petunjuk-petunjuk/konsignes, petunjuk-petunj uk/konsignes, penjelasan waktu, keadaan cuaca, jarak yang ditempuh, route yang dilalui dan route cadangan, pengawasan khusus terhadap tahanan yang berbahaya, tindakan darurat dan penggunaan senpi. BAB ..
8
BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pengawalan Orang Pasal 15 Cara bertindak bagi petugas yang akan melaksanakan pengawalan orang meliputi: a.
pengecekan terhadap objek yang akan dikawal meliputi jumlah orang dan barang yang dibawa;
b.
pembagian tugas dan mengatur posisi samping, serta di belakang;
c.
mengatur kecepatan kendaraan selama dalam perjalanan;
d.
melakukan pergantian/aplus bagi petugas pengawal dan menentukan waktu serta tempat istirahat;
e.
melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui Alkom yang ada ; dan
f.
sesampainya di tempat tujuan pengawalan, melakukan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara Penyerahan.
siapa yang berada di depan, di
Bagian Kedua Pengawalan Barang Berharga Pasal 16
Tata cara pengawalan barang berharga dengan jalan kaki meliputi: a.
periksa barang-barang yang akan dikawal antara lain: jumlah barang, pembungkus, label / lak apakah masih utuh, sedangkan penanggung jawab tetap dari instansi pengguna / pemilik;
b.
melakukan pembagian tugas dengan jelas siapa yang berada di depan, di samping, di belakang dan menentukan siapa pembawa barang-barang dari instansi pengguna;
c.
mengatur kecepatan langkah selama dalam perjalanan; d. melakukan ..
9 d.
melakukan pergantian/aplus bagi pembawa barang dan menentukan waktu serta tempat istirahat;
e.
bila jarak yang ditempuh cukup jauh dengan medan yang berat, maka tambahkan kekuatan personel/pengawal, hindari medan yang sulit, cari jalan yang terdekat;
f.
melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui Alkom;
g.
sesampainya di tempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan pembawa barang-barang pada satu tempat bersama-sama barang yang dikawal;
h.
memeriksa keadaan barang yang dikawal jika terjadi kerusakan, sobek, pecah atau jumlahnya berkurang / mengalami penyusutan agar dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan barang; dan
i.
melaksanakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara Penyerahan barang. Pasal 17
Tata cara pengawalan barang berharga dengan kendaraan sepeda motor meliputi: a.
formasi pada saat berjalan satu sepeda motor sebagai pembuka jalan sedangkan posisi barang berada di tengah, dan pengawal lainnya berada di belakang;
b.
mengatur kecepatan sesuai situasi lalulintas;
c.
menggunakan sirine/lampu rotator;
d.
melaporkan posisi setiap saat melalui Alkom;
e.
mengendarai sepeda motor dengan cara yang benar; dan
f.
melaporkan kepada induk kesatuan apabila ada perubahan rute. Pasal 18
Tata cara pengawalan barang berharga dengan kendaraan mobil meliputi: a.
formasi pengawalan sama dengan pengawalan menggunakan sepeda motor;
b.
bagi kendaraan penutup cegah jangan ada kendaraan yang mendahului;
c.
menjaga jarak kendaraan;
d.
sesampainya di tempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan pembawa barang pada satu tempat bersama-sama barang yang dikawal;
e.
memeriksa keadaan barang jika terjadi kerusakan, sobek, pecah atau jumlahnya jumlahnya berkurang / mengalami penyusutan penyusutan agar dituangkan dituangkan dalam Berita Acara Penyeraha Penyerahan; n; dan f. adakan ..
10 f.
adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara Penyeraha Penyerahan. n. Bagian Ketiga Pengawalan Barang Berbahaya Pasal 19
(1)
(2)
Pengawalan barang berbahaya prosedurnya sama dengan pengawalan barang berharga namun demi keamanan dan keselamatan perlu diperhatikan hal-hal meliputi : a.
pengepakan barang berbahaya harus mengikuti prosedur pengepakan, jenis barang barang dimaksud dimaksud agar tidak tidak tejadi tejadi kerusakan kerusakan dan kecelakaan kecelakaan;;
b.
penempatan barang selama perjalanan harus mengikuti prosedur keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c.
penempatan barang selama pengawalan harus membutuhkan kendaraan khusus maka penempatan rangkaian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawalan barang berbahaya diharapkan dari pihak pengguna barang mengikutkan orang yang ahli dalam penanganan barang dimaksud.
Bagian Keempat Pengawalan Tahanan Pasal 20 Tata cara pengawalan tahanan dengan jalan kaki meliputi : a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
memeriksa keadaan borgol dan memborgol kedua tangan tahanan ke belakang;
c.
posisi petugas berada di belakang tahanan, jaga jarak sedemikian sedemiki an rupa, bila tahanan tampak berbahaya rapatkan jarak dengan tongkat/senjata siap siaga;
d.
bila tahanan yang dikawal lebih dari satu orang sebelum berangkat diikat secara berantai lebih dahulu, hubungkan dengan tali yang kuat setiap tahanan berturut-turut dengan bentuk berbanjar dari mulai yang paling depan sampai terakhir, sedangkan posisi para pengawal berada di depan, samping kiri/kanan dan belakang, dengan siap siaga;
e.
menghindari komunikasi dengan tahanan pada saat pengawalan berlangsung; f. serah ..
11 f.
serah terimakan tahanan dengan baik setelah sampai tujuan buat berita acara serah terima; dan
g.
apabila dalam rangkaian kegiatan yang diduga tidak selesai atau dalam masa sidang di pengadilan, maka adakan pengamanan di sekitar lokasi dan tunggu sampai selesai;
Pasal 21 Tata cara pengawalan tahanan dengan kendaraan mobil meliputi: a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
tahanan diborgol, perintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu diperintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan;
c.
posisi petugas pengawal duduk di depan dengan tetap waspada, Kepala/Komandan pengawalan duduk pada bagian depan di samping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan;
d.
kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi lalulintas dan gunakan sirine / lampu rotator;
e.
bila jarak cukup jauh, tentukan rute yang akan ditempuh dan waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari; dan
f.
setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara penyerahan tahanan. Pasal 22
Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan kereta api meliputi: a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
setelah tiba di stasiun pemberangkatan, pengawal harus mengadakan pengamanan di tempat tahanan menunggu, jauhkan dari kerumunan orang;
c.
untuk naik ke gerbong kereta api, didahului oleh petugas pengawal, kemudian disusul oleh para tahanan satu persatu sampai habis dan disusul oleh pengawal lainnya;
d.
di dalam gerbong kereta api, tahanan tetap dalam keadaan diborgol dan satu sama lainnya diikat dengan tali;
e.
jika tahanan kekamar kecil (WC) harus dikawal, pintu WC tidak boleh ditutup, hal ini untuk mencegah tahanan melarikan diri atau bunuh diri;
f.
setibanya di stasiun tujuan, pengawal pertama turun terlebih dahulu kemudian diikuti oleh para tahanan dalam keadaan diborgol dan diikuti pengawal lainnya; dan g. setibanya ..
12 g.
setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan. Pasal 23
Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan tansportasi air berupa kapal bermesin meliputi: a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
melakukan koordinasi dengan kapten kapal;
c.
menempatkan tahanan di ruang khusus (sel) kapal apabila ada;
d.
jika tahanan yang dikawal jumlahnya banyak dan ruangan sel dalam kapal sempit, maka atas ijin dari kapten kapal dapat ditempatkan pada tempat lain yang memenuhi syarat keamanan dan mudah diawasi;
e.
semua tahanan yang dikawal tetap diborgol, kecuali jika mereka sudah di dalam sel yang dikunci;
f.
mematuhi peraturan yang berlaku di atas kapal; dan
g.
setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan.
Pasal 24 Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan tansportasi air berupa perahu tidak bermesin meliputi: a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
tahanan diborgol dan diperintahkan duduk dengan kaki dibuka lebar-lebar serta ditempatkan di di bagian depan perahu, pengawal berada di belakang dalam keadaan siap siaga;
c.
tahanan dilarang membantu mendayung; dan
d.
setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan. Pasal 25
Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan pesawat terbang meliputi: a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
mengusahakan kendaraan yang membawa tahanan langsung menuju pesawat sehingga tahanan tidak menunggu di ruang transit; c. jika ..
13 c.
jika memungkinkan atas ijin kapten pilot minta tempat tersendiri agar tahanan mudah diawasi dan tidak berhubungan dengan penumpang lain;
d.
posisi pengawal dengan tahanan duduk berdampingan dan tahanan dalam keadaan diborgol;
e.
mengupayakan kendaraan penjemput tahanan langsung menuju ke pesawat; dan
f.
setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan. Pasal 26
Tata cara pengawalan tahanan wanita meliputi: a.
memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
b.
pengawalan tahanan wanita harus didampingi oleh anggota Polwan;
c.
petugas pengawal tetap waspada, dan tahanan tetap diborgol; dan
d.
prosedur lainnya sesuai dengan pengawalan tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25.
BAB VI PENGAKHIRAN Pasal 27 Setelah melaksanakan kegiatan pengawalan, petugas pengawalan melakukan kegiatan meliputi: a.
apel konsolidasi dan melakukan pengecekan peralatan / perlengkapan serta mengecek kesehatan, keselamatan tahanan / orang;
b.
mengecek keamanan, keutuhan barang-barang yang dikawal; dan
c.
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan. BAB VII ANALISA DAN EVALUASI Pasal 28
Setiap mengakhiri kegiatan pengawalan, pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur. BAB ..
14
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 (1)
Susunan mengenai kekuatan pengawalan, perlengkapan/ peralatan satuan pengawalan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)
Untuk mendapatkan nilai aplikatif yang optimal tidak menutup kemungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk “Urut-urutan Tindakan” sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.
BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Pasal 30 (1)
Pimpinan kesatuan/pimpinan kesatuan/pim pinan lapangan dalam pelaksanaan tugas pengawalan dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.
(2)
Dalam pelaksanaan pengawalan, masing-masing koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.
pimpinan
melakukan
Pasal 31 (1)
Dalam tugas pengawalan, kendali taktis dan kendali teknis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan.
(2)
Setiap perkembangan eskalasi selama kegiatan pengawalan, wajib dilaporkan secara lisan dari petugas pengawalan kepada atasannya.
(3)
Pimpinan tertinggi dari para petugas pengawalan membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas pengawalan
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 32 Pembiayaan dalam kegiatan pengawalan dibebankan pada anggaran Polri. BAB ..
15
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 34 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember
2009
KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI
Drs. H. IMAN HARYATNA KOMISARIS JENDERAL POLISI
16
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWALAN
18
DAFTAR LAMPIRAN
1.
KONFIGURASI PERALATAN PENGAWALAN
2.
CONTOH SURAT PERINTAH PENGAWALAN
3.
CONTOH LAPORAN PENGAWALAN
1. KONFIGURASI .....
19 1.
KONFIGURASI PERALATAN PENGAWALAN
A.
Perlengkapan Perlengkapan Satuan Satuan
B.
C.
D.
1)
Ranmor R2
:
1 unit
2)
Ranmor R4 angkut personel
:
1 unit
3)
Ranmor R4 angkut tahanan
:
1 unit
4)
Handy Talky
:
1 unit
5)
Hand Phone
:
1 Unit
6)
Kamera digital
:
1 unit
Perlengkapan Perorangan 1)
Pakaian PDL Samapta
2)
Sabuk besar Samapta
3)
Selempang Samapta
4)
Baret
5)
Jas Hujan
6)
Tongkat ”T”
7)
Borgor
8)
Senter
Persenjataan 1.
Revolver (untuk Ketua tim)
2)
Senjata laras panjang V2 Sabhara
Personel 1)
Ketua tim
: 1 orang
2)
Anggota tim : 2 orang
2. CONTOH ..
20 2.
CONTOH SURAT PERINTAH PENGAWALAN
KOP
SURAT – PERINTAH No. Pol. : Sprin / / XII / 2009
Pertimbangan
:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawalan di wilayah .., dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
Dasar
:
1. 2.
..... .....
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1.
PANGKAT, NAMA, NRP ....... JABATAN
2.
PANGKAT, NAMA, NRP ....... JABATAN
1.
Melaksanakan tugas pengawalan ........ ....... . (apabila berkendaraan sebutkan No. Pol. : ......... ) ke wilayah ........ objek pengawalan ..........., ....... ...., dengan rute ........., .........., ...........
2.
Pengawalan dilaksanakan pada tanggal ...... pukul .......WIB s/d .......
3.
Membawa perlengkapan dan persenjataan (sesuai dengan objek pengawalan yang dilaksanakan dan situasi wilayah yang dilalui)
4.
Melaporkan hasil Kapolres/Kapolsek.
kegiatan
pengaturan
kepada
5. Melaksanakan .....
21 5.
Melaksanakan tugas pengaturan dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai. Dikeluarkan di : ................ pada tanggal :
Desember
2009
KEPALA KEPOLISIAN ..............................................
NAMA PANGKAT, NRP
3. CONTOH .....
22 3.
CONTOH LAPORAN PENGAWALAN KOP
LAPORAN PENGAWALAN ................... Dasar
: ....................
Petugas
: .................... ....................
Waktu
: ....................
Kendaraan dan No. Pol. kendaraan yang digunakan
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
Objek yang dikawal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Rute yang yang dilalui dilalui : . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Laporan singkat pengawalan : . ............................. ............................. , .............. PETUGAS PENGAWALAN
NAMA PANGKAT / NRP Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember
2009
KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI
Drs. H. IMAN HARYATNA KOMISARIS JENDERAL POLISI
