DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PORVINSI JAWA TIMUR
Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan tiga komponen waktu yaitu masa lalu sebagai refleksi, masa sekarang sebagai kondisi eksisting, dan masa depan sebagai prediksi. Perencanaan menjadi tahapan utama yang kedudukannya penting dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan.
Pembangunan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeadilan sosial dan menekankan pada keseimbangan pembangunan lahir dan batin. Pembangunan di Indonesia membutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menciptakan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misinya. Pembangunan yang dibutuhkan secara umum terbagi menjadi dua yaitu pembangunan keruangan (spasial) dan pembangunan sosial. Pembangunan keruangan merupakan fokus pekerjaan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dengan skala luasan otoritas terbagi menjadi masing-masing provinsi dan diturunkan sampai tingkat kabupaten.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memiliki pokok kerja untuk mengatur keruangan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota, dengan potensi dan permasalahan yang aa pada daerah masing-masing, sehingga menjadi strategis pembangunan demi kesejahteraan Bersama. Beberapa wilayah di dalam Provinsi Jawa Timur termasuk di dalam Kawasan Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu, Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek.
Dengan ruang lingkup itu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berhasil mengangkat dengan baik pada implementasi program kinerjanya. Pada Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memberikan penghargaan penilaian kinerja penataan ruang tingkat nasional berturut-turut selama dua tahun. Hal ini menjadi sebuah teladan yang tepat bagi praktikan untuk mempelajari proses perencanaan dan pengendalian yang baik dan bagaimana aplikasinya, sehingga dampaknya terasa hingga ke masyarakat.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memiliki pokok kerja untuk mengatur keruangan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan ( kota, dengan potensi dan permasalahan yang ada pada daerah masing-masing, sehingga menjadi strategis untuk pembangunan demi kesejahteraan Bersama. Beberapa wilayah di dalam Provinsi Jawa Timur termasuk di dalam Kawasan Strategi Nasional yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu, Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek.
Bidang Tata Ruang merupakan bagian dan unsur pelaksana tugas dan fungsi dai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Bidan Tata Ruang memiliki tugas Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang lingkup Penataan Ruang terbagi menjadi empat yaitu, Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Dari masing-masing ruang lingkup tersebut didasarkan pada pasal perundangan Penataan Ruang.
Pengaturan : Upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. (Pasal 1, angka (9))
Pembinaan : Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Pasal 1, angka (10))
Pelaksanaan : Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1, angka (11))
Pengawasan : Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka (12)).
Untuk mewujudkan perencanaan yang aplikatif an mudah dipahami maka dibuatlah dokumen perencanaan. Dalam prakteknya dokumen perencanaan di Indonesia bersifat hirarkis, disesuaikan dengan otonomi daerah pembuat rencana. Sesuai dengan urutan besar skalanya dokumen Perencanaan Tata Ruang tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Semakin kecil skalanya maka semakin detail perencanaan dan penjabaran dokumen terebut. Masing-masing dokumen rencana ini menjadi acuan bagi pemerintah
Gambar 2. 1 Sruktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
.
Gambar 2. 2 Diagram Hierarki Rencana Tata Ruang
Sumber: http://www.radarplanologi.com
Seperti pada layaknya bentuk organisasi lainnya, maka dibutuhkan sebuah struktur yang menyatakan aturan dalam hubungan per sub-unitnya, sehingga jelas pembagian pekerjaan, pertanggungjawaban, dan kedudukannya. Struktur organisasi pada Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi empat seksi, yaitu Seksi Penataan Ruang Provinsi, Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, Seksi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, dan Seksi Pengendalian dan Evaluasi. Penjelasan organisasi Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut:
Kepala Bidang Tata Ruang : Ir. Agus Heru Widodo, MT
Seksi Penataan Ruang Provinsi : Trimilia W ST, M.Si
Seksi Penatan Ruang Kawasan Perkotaan : Wawan Cahyoko, ST, MT
Seksi Penataan Ruang Peresaan : Ir. Garindiah, MM
Seksi Pengendalian dan Evaluasi : Ir. Kuswono, MM
Tugas pokok dan fungsi dari Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Peraturan Gubernur No 90 tahun 2008. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang. Sementara fungsi kerja Bidang Tata Ruang adalah :
Penyusunan pedoman pelaksanaan Norma Standart Prosedur Ktriteria (NSPK) dan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang lintas kabupaten atau kota dan kawasan strategis dalam rangka penyusunan tata ruang guna menjaga keseimbangan ekosistem sesuai kriteria yang ditentukan peraturan yang ada;
Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang lintas Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi;
Pelaksanaan koordinasi rencana rinci penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan sosialisasi Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK), Standart Pelayanan Minimal (SPM), bimbingan, supervise, pembinaan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penataan ruang;
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi , penyebar luasan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi;
Penyusunan dan penetapan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis
Pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi dengan kerja sama Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;
Perumusan kebijakan strategis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis dan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan rencana rinci/ rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi;
Pemberian izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP;
Pengembalian kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan NSPM yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan fasilitas penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Praktikan ditempatkan pada Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang, yang memiliki rincian:
Menyiapkan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, kawasan strategis Provinsi dan Kawasan lintas Kabupaten/Kota;
Menyiapkan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, kawasan perkotaan dan perdesaan lintas Kabupaten/Kota;
Menyiapkan bahan pengambilalihan kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah tata ruang perkotaan dan perdesaan yang tidak sesuai dengan NSPM yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota;
Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang perkotaan dan perdesaan antar Kabupaten/Kota;
Menyiapkan bahan pengawasan terhadap penataan ruang perkotaan dan perdesaan lintas Kabupaten/Kota;
Menghimpun dan mengevaluasi laporan hasil monitoring pemanfaatan tata ruang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Gusti Putra Pradana intip.in/artikelkpgusti
08211440000002
