Pengisian SKP Dan Penggajian ASN

DASAR PEMBUATAN PEMBUATAN SKP Dengan banyaknya ditemukan kelemahan pada pelaksanaan DP3 PNS maka diperlukan beberapa  perbaikan dan penyempurnaan Penyempurnaan DP3 PNS se!ara umum diarahkan sesuai dengan  perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan kualitas SDM PNS Penilaian prestasi ker"a merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas p#k#k $tup#ksi% #leh setiap PNS selaras dengan tu"uan yang telah diterapkan dalam Restra dan Ren"a #rganisasi Penilaian prestasi ker"a PNS se!ara se!ara sistematik sistematik menggabungkan menggabungkan antara unsur penilaian penilaian Sasaran Sasaran Ker"a Ker"a Pega&ai Pega&ai dengan unsur penilaian Perilaku Ker"a Berikut di"elaskan tata !ara penyusunan sasaran ker"a  pega&ai $SKP% $SKP% SKP memuat kegiatan tugas "abatan dan target yg harus di!apai Setiap kegiatan tugas "abatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan 'ungsi( &e&enang( tanggung "a&ab( dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur )rganisasi dan Tata Ker"a $S)TK% Penyusunan Sasaran Ker"a Pega&ai $SKP% SKP atau Sasaran Sasaran Ker"a Pega&ai Pega&ai yang merupakan salah satu satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Prestasi Ker"a PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah N#m#r *+ Tahun ,-.. SKP &a"ib disusun #leh seluruh PNS/ASN baik 0abatan 1ungsi#nal Umum $01U%( 0abatan 1ungsi#nal Tertentu $01T% dan pe"abat Struktural $Esel#n 2

–

 Esel#n % sesuai dengan ren!ana ker"a instansi/#rganisasi yang

kemudian dinilai #leh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP

Untuk 0abatan 1ungsi#nal Umum $01U% penyusunan SKP disesuaikan dengan nama "abatan yang  bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama . $satu% tahun dengan menga!u  pada SKP atasan langsungnya Sedangkan bagi 01T penyusunan SKP menga!u pada lampiran kegiat kegiatan an yang yang ada pada pada Perat Peratura uran n Mente Menteri ri Penda Pendaya yagun gunaa aan n Aparatu paraturr Negara Negara dan RB yang yang mengatur mengatur tentang tentang "abatan "abatan tersebut tersebut dan Angka Angka Kreditnya Kreditnya $AK% sesuai sesuai dengan dengan "en"ang "en"ang "abatan "abatan masing4masing Unsur4Unsur SKP Unsur4 Unsur4uns unsur ur SKP merupa merupakan kan bagian bagian dari dari '#rmul '#rmulir ir SKP SKP yang yang akan akan merupa merupakan kan bagian bagian dari dari  penyusunan SKP SKP Unsur4Unsur SKP terdiri dari kegiatan tugas "abatan( angka kredit dan target Ba!a "uga 5 Penilaian Prestasi Ker"a PNS Kegiatan tugas "abatan harus menga!u kepada penetapan kiner"a/RKT instansi masing4masing dan di"abarkan sesuai dengan tugas( 'ungsi( &e&enang dan tanggung "a&abnya beserta uraian tugas yang dimiliki #leh masing4masing tingkatan "abatan dari yang tertinggi hingga tingkatan tertendah $Esel#n 24( 01U dan 01T% Ba!a "uga 5 Pengisian SKP 5 K#l#m Kegiatan Tugas 0abatan Angka kredit merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir4butir  kegiatan yang harus di!apai #leh se#rang pe"abat 'ungsi#nal dalam rangka pembinaan karier yang  bersangkutan ditetapkan ditetapkan dengan "umlah angka angka kredit yang akan akan di!apai Target merupakan ren!ana !apaian kegiatan dari tugas "abatan yang akan di&u"udkan se!ara "elas

sebagai ukuran prestasi ker"a Target harus harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas( kualitas( 6aktu dan biaya Kuantitas $Target )utput% dapat berupa d#kumen( k#nsep( naskah( surat keputusan( paket( lap#ran( dan lain4lain Kualitas $Target Kualitas% merupakan mutu hasil ker"a yang terbaik( target kualitas diberikan nilai paling tinggi .-- $seratus% 6aktu $Target 6aktu% merupakan "umlah &aktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu  peker"aan( misalnya bulanan( tri&ulan( k&artal( semester( dan tahunan Biaya $Target Biaya% biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu peker"aan dalam . $satu% tahun( misalnya "utaan( ratusan "uta( miliaran( dan lain4lain Dalam hal biaya hanya diisi #leh PNS yang se!ara langsung mempertanggung"a&abkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK $Pe"abat Pembuat K#mitmen% PEN77A02AN ASN 7a"i terendah ASN sebesar 3 0uta rupiah 2tulah ketentuan yang sedang dilakukan pembahasan mengenai Ran!angan Peraturan Pemerintah $RPP% tentang Sistem Pengga"ian RPP tersebut diharapkan akan mend#r#ng tingkat kese"ahteraan aparatur sipil negara( atau lebih dikenal dengan ASN Pasalnya( menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re'#rmasi Bir#krasi $MenPAN4 RB% 8uddy 9hrisnandi( seluruh k#mp#nen ga"i akan mengalami peningkatan

“

Kalau ga"i p#k#k g#l#ngan satu sama semua instansi tetap Rp .(: "uta Setelah ditambah dengan

tun"angan kiner"a dan tun"angan kemahalan( ga"inya men"adi di atas Rp 3 "uta( ” tuturnya  Nantinya( dengan PP tentang Sistem 7a"i( se#rang ASN akan memper#leh ga"i terendahnya $plus tun"angan% sekitar Rp 3 "utaan $g#l#ngan 2A% dan tertinggi sekitar Rp ;- "uta “

Sistem ga"i PNS akan kita atur sehingga lebih pr#'esi#nal dan sesuai kiner"a 8ang berkiner"a

 bagus( akan mendapatkan in!#me lebih besar(” kata 8uddy 9hrisnandi di kant#rnya( Senin $,/,% Dia menyebutkan( struktur ga"i ASN hanya terdiri dari tiga k#mp#nen 8aitu ga"i p#k#k( tun"angan kiner"a( dan tun"angan kemahalan Ba!a "uga 5 2nilah K#mp#nen 7a"i PNS Terbaru 7a"i p#k#k ASN semuanya sama dan tidak ada bedanya antar intansi pusat maupun daerah 8ang men"adi pembeda adalah tun"angan kemahalan dan tun"angan kiner"a “

2ntinya

pemerintah memberikan tun"angan

kiner"a

dan

tun"angan

kemahalan

menye"ahterakan ASN 2tu sebabnya ASN harus meningkatkan kiner"anya( ” tandasnya

untuk 

K#mp#nen 7a"i PNS Setia&an men"elaskan( yang benar adalah pemerintah menata ulang k#mp#nen ga"i PNS Sebab dalam UU ;/,-.* tentang Aparatur Sipil Negara $ASN% diatur penghasilan PNS hanya ada tiga k#mp#nen sa"a 8akni ga"i( tun"angan kiner"a( dan biaya kemahalan “

 Nanti tun"angan anak4istri dan se"enisnya yang n#minalnya ke!il tetap diterima PNS Tetapi

digabung dalam satu k#mp#nen pembayaran yakni ga"i $single salary( red%(” "elas dia Sedangkan k#mp#nen tun"angan pr#'esi tetap menga"u pada !apaian kiner"a setiap tahunnya Sementara k#mp#nen biaya kemahalan( ditetapkan berdasarkan regi#n Terkait dengan pemberlakuannya( Setia&an menuturkan masih menunggu peraturan pemerintah $PP% Pada prinsipnya paling !epat pr#gram ini akan di"alankan tahun depan Sedangkan  perkirakaan lainnya( aturan ga"i tunggal ini akan diterapkan ,-.< nanti Setia&an men"elaskan bagi para PNS yang mendekati usia pensiun( mungkin tidak akan terkena kebi"akan ga"i tunggal itu Sebab penerapan ga"i tunggal akan berpengaruh pada besaran uang  pensiun yang akan diterima Sebab dengan disatukannya semua tun"angan4tun"angan( maka n#minal ga"i yang diterima PNS setiap bulannya bertambah besar Aturan s#al ga"i dan tun"angan PNS dalam UU ASN diatur mulai pasal <= Dalam pasal itu( sudah tidak dikenal lagi sebutan ga"i p#k#k Sebagai gantinya !ukup dengan sebutan ga"i Seperti padal pasal <= ayat . yang berbunyi( Pemerintah &a"ib membayar ga"i yang adil dan layak  kepada PNS serta men"amin kese"ahteraan PNS >alu di pasal :- disebutkan( selain menerima ga"i para PNS "uga mendapatkan tun"angan yang terdiri dari tun"angan kiner"a serta tun"angan kemahalan Sumber 5 &&&kemendagrig#id