Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Bidang Politik
KASUS: KERUSUHAN AKSI 4 NOVEMBER
Oleh: Agnes Olyvia Mariyadi (03) Ana Khalimatussa`diyah (08) Qoria Yudi Pratama (29) Vandhana Prasasti Salsabila (36)
XI MIPA 1 SMA NEGERI 1 KOTA BLITAR 2017
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii KASUS: KERUSUHAN AKSI 4 NOVEMBER .....................................................1 ANALISIS KASUS .................................................................................................3 SOLUSI ....................................................................................................................5
ii
KASUS: KERUSUHAN AKSI 4 NOVEMBER
Aksi 4 November berpusat di kawasan antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia dan Istana Kepresidenan, yang dideskripsikan telah berubah menjadi "lautan putih" oleh demonstran yang berpakaian putih. Polisi memperkirakan sekitar 200.000 warga menghadiri aksi ini, perkiraan lain menyebut angka 50.000. Aksi ini berjalan dengan damai dan tertib hingga Jumat sore, yang merupakan batas penyelenggaraan aksi ini. Tokoh yang menghadiri aksi ini diantaranya Mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, serta penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama. Para demonstran berorasi dan menggunakan yel-yel, mendesak diprosesnya tindakan hukum terhadap Basuki. Namun sekitar pukul 18:30 WIB aksi yang seharusnya sudah bubar mulai menjadi ricuh. Disinyalir, elemen demonstran beratribut HMI memulai dorongdorongan dan menyerang polisi. Elemen lain tidak terlibat upaya kericuhan, dan sebagian massa Front Pembela Islam (FPI) berusaha melindungi barisan polisi dari elemen yang menyerang. Awalnya, polisi mempertahankan barisannya dengan perisai dan tanpa senjata. Namun setelah serangan menjadi lebih parah, anggota FPI yang melindungi polisi menghindar dan polisi melepaskan tembakan gas air mata. Dua kendaraan milik Brimob dibakar saat terjadi kericuhan di depan Istana Merdeka, sekitar pukul 20:10 WIB. Situasi di sekitar Istana mulai terkendali sekitar pukul 21:00 WIB, namun kericuhan terjadi di bagian lain Jakarta, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah mini market dijarah dan sebuah sepeda motor dibakar. Baru sekitar dini hari para pelaku kericuhan membubarkan diri. Dilaporkan 2 warga dan 1 polisi terluka. Pada 5 November 2016 pukul 00:10 WIB, setelah melakukan rapat terbatas secara mendadak dengan sebagian menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jenderal TNI,
1
dan Kepala BIN, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Merdeka. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara aksi yang menjalankan aksi dengan damai hingga petang, namun menyesalkan kerusuhan yang terjadi pada sesudah isya yang seharusnya sudah bubar dan hal tersebut dilihat bahwa telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi sebelumnya. Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki akan dilakukan "secara tegas, cepat dan transparan", dan menghimbau warga untuk pulang. Usai Presiden Joko Widodo memberikan konferensi pers, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan bahwa presiden sudah berniat kembali ke Istana Merdeka setelah melakukan peninjauan proyek di Bandara Soekarno-Hatta. Pramono Anung mengatakan Presiden sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretatis Negara, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, untuk kembali ke Istana, namun tidak memungkinkan untuk kembali karena banyaknya massa yang mengepung istana. Selain itu, Danpaspampres, Bambang Suswantono, tidak menyarankan presiden untuk kembali ke Istana Merdeka untuk alasan keamanan. Presiden baru bisa masuk ke Istana Merdeka setelah suasana kondusif.
(diambil dari berbagai sumber)
2
ANALISIS KASUS
A. Penyebab Awal Kerusuhan Penyebab demo Ahok 4 November berakhir rusuh hingga terjadi pembakaran 2 mobil polisi bermula dari negosiasi antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pemerintaaah yang mengalami jalan buntu. Keinginan perwakilan demonstran untuk bertemu Presiden Jokowi tak bisa dipenuhi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa memastikan kapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
B. Penyelesaian Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan selesai dalam dua minggu ke depan. Hal itu ditegaskan Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan dengan perwakilan peserta unjuk rasa pada pukul 18:15 WIB. Kalla ditemani sejumlah menteri, di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Mensesneg Pratikno. Tidak sampai dua minggu setelah aksi ini, kepolisian menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka setelah mengumpulkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi, dan tersangka tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri. Namun, karena tidak ditahan, aksi lanjutan kembali terjadi pada 2 Desember 2016 untuk menuntut supaya Basuki segera ditahan.
C. Peraturan yang Dilanggar Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus ini adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yaitu, sebagai berkut: 1. Pasal 6
3
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. 3. Pasal 9 ayat (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; b. pada hari besar nasional. 4. Pasal 9 ayat (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
4
SOLUSI
Solusi yang dapat kami sarankan untuk kasus kerusuhan 4 November ini adalah sebagai berikut: 1. Provokator kerusuhan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku sehingga bisa menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 2. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). 3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5
