Pengertian Agraria Menurut UUPA

Pengertian Agraria menurut UUPA : Dapat berarti luas

Diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang meliputi bumi, air, dan ruang Angkasa. Angkasa. •

Bumi; Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibaahnya serta yang berada dibaah air.

•

Air; Air; Peng Penger ertia tian n air air menu menuru rutt pasal pasal 1 ayat ayat (!) (!) UUP UUPA adala adalah h air yang yang berad beradaa diperairan pedalaman maupun air yang berada dilaut diilayah "nd#nesia

•

$uang $uang Angkasa; Angkasa; Penertian Penertian ruang angkasa menurut menurut pasal 1 ayat (%) UUPA UUPA adalah ruang ruang diatas diatas bumi bumi ilaya ilayah h "nd#ne "nd#nesia sia dan ruang ruang diatas diatas air ilay ilayah ah "nd#ne "nd#nesia. sia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 4& UUPA ruang diatas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur ' unsur yang dapat digunakan untuk usaha ' usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

•

ekayaan alam yang terkandung di dalamnya; ekayaan alam yang terkandung didalam bumi disebut bahan, yaitu unsur ' unsur kimia, mineralmineral, bi*ihbi*ih dan segala ma+am batuan, termasuk batuanbatuan mulia yang merupakan endapan  ' endapan alam.

adi, hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidahkaidah hukum baik  tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas  batas tertentu *uga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. didalamnya. Dalam arti sempit

diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yaitu - anah - dalam pasal 4 ayat 1 ditentukan,  baha adanya ma+amma+am hak atas permukaan bumi yang disebut disebut tanah tersebut. adi, hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam dalam arti arti luas luas yaitu yaitu huku hukum m tanah tanah atau atau huku hukum m tenta tentang ng tana tanah h yang yang meng mengat atur  ur  mengenai permukan atau kulit bumi sa*a atau pertanian C. Pengertian Hukum Agraria menurut Ahli

/enurut /enurut 0#edikn# 0#edikn# /ert#kusum# /ert#kusum#,, ukum ukum Agraria Agraria adalh keseluruhan keseluruhan kaedah h#kum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agrarian. /enurut Budi ars#n#, ukum agrarian merupakan satu kel#mp#k berbagai  bidang h#kum, yang masingmasing mengatur hakhak penguasaan atau sumber sumber sumber daya daya alam tertent tertentu u yang yang termasu termasuk k pengert pengertian ian agraria agrarian. n. /isal /isal ukum ukum

anah, anah, ukum ukum Air, Air, ukum ukum Pertamb Pertambang angan, an, ukum ukum Perika Perikanan nan,, ukum ukum Atas Atas Penguasaan Atas enaga enaga dan Unsurunsur dalam $uang Angkasa. /enurut . Utre+ht, ukum Agraria dalam arti sempit sama dengan ukum anah. anah.uk ukum um Agrari Agrariaa dan ukum ukum anah anah men*adi men*adi bagian bagian ukum ukum ata ata Usaha Usaha  3egara.

Pembidangan dan Pokok Bahasan Hukum Agraria

0e+ara garis besar ukum Agraria setelah berlakunya UUPA dibagi men*adi dua  bidang yaitu ; Hukum Agraria Perdata

Adal Adalah ah kese keselu luru ruha han n dari dari kete ketent ntua uan n huku hukum m yang yang bers bersum umbe berr pada pada hak  hak   perse#rangan dan badan hukum yang memperb#lehkan, mea*ibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. Hukum Agraria Administrasi

Adalah Adalah keselur keseluruha uhan n dari dari ketent ketentuan uan hukum hukum yang yang member memberii eena eenang ng kepada kepada  pe*abat dalam men*alankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalahmasalah agrarian yang timbul

2.1 Pengertian Hukum Tana Tanah h

Dalam ruang lingkup agrarian tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut  permukaan bumi, dalam pasal 4 ayat (1) UUPA UUPA atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya ma+amma+amhak atas permukaan  bumi yang disebut tanah. anah anah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sedangk sedangkan an hak atas tanah tanah adalah adalah hak atas atas sebgia sebgian n tertent tertentu u permuk permukaan aan bumi bumi yang yang  berbatas, berdimensi dua dengan ukuran pan*ang dan lebar. b*ek hukum tanah adalah hak hak peng pengua uasaa saan n atas atas tanah tanah maksu maksudn dnya ya ak ak yang yang beri berisi si seran serangk gkaia aian n ee eena nang ng,, kea*iban dan atau larangan bagi pemegang haknyauntuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. irarki hakhak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasi#nal adalah 5 1. ak ak bang bangsa sa "nd# "nd#ne nesi siaa atas atas tanah tanah 2. ak mengua menguasai sai dari dari nega negara ra atas atas tanah tanah

6. ak ulayat ulayat masy masyarak arakat at huku hukum m adap adaptt 4. ak ak perse perse#r #ran anga gan n melip meliput utii ; •

akhak atas tanah

•

7akap 7a kap tanah hak milik 

•

ak *aminan atas tanah (hak tanggungan)

•

ak milik atas satuan rumah susun

Asas Accessie atau Asas Perlekatan

Dalam asas ini bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah merupakan satu kesatuan;  bangunan dan tanaman tersebut bagian daari tanah yang yang bersangkutan Asas Horiontale !cheiding atau Asas Pemisahan Horiontal

Dalam asas ini bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupkan bagian dari tanah.ak atas tanah tidak deengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya.

Pada p#litik p#litik agraria agraria k#l#nial k#l#nial dalam Agraris+he Agraris+he 7et tahun 1&89, 1&89, dengan dengan pernyataan pernyataan d#meinnya serta se*arah p#litik hukum perdata dengan dualisme hukum agraria. 0e*arah pembentukan pembentukan UUPA UUPA 1:%9 dan UUPA UUPA sendiri masingmasi masingmasing ng dibahas dibahas dalam  p#k#k bahasan berikut.Pen*elasan umum UUPA UUPA merumuskan baha hukum agraria lama (yang berlaku sebelum tahun 1:%9) itu dalam banyak hal, tidak merupakan alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, bahkan merupakan penghambat  pen+apaiannya. al itu terutama disebabkan karena 5 a. ukum ukum agraria lama itu sebagian tersusun berdasarkan berdasarkan tu*uan dan sendisendi sendisendi dari  pemerintah *a*ahan, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat didalam melaksanakan pembangunan nasi#nal.  b. ukum agraria lama bersiat dualisme, yaitu berlakunya peraturan hukum adat disamping peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat. +. Bagi rakyat asli hukum agraria pen*a*ahan tidak men*amin kepastian kepastian hukum seluruh rakyat "nd#nesia. 0e*arah 0e*arah hukum hukum beland belandaa perlu perlu diinga diingatt baha baha setelah setelah kera*aa kera*aan n beland belandaa men*ad men*adii  3egara m#narki k#nstitusi#nal. Pemerintah di india Belanda dal am men*alankan tugas

tuga tugasny snyaa terk terkuat uat dalam dalam bent bentuk uk Unda Undang ngU Und ndan ang g ( We Wet  t ) yang ang dike dikena nall deng dengan an $$  ( Regeling  Regeling Reglement ) tahun 1&!! (0tb. 1&!!52). P#litik agraria ter+antum dalam pasal %2 $$ yang terdiri dari 6 ayat yang antara lain mengga menggarisk riskan an baha baha gubern gubernur ur *ender *enderal al tidak tidak b#leh b#leh men*ual men*ual tanah tanah dan baha baha gubernur *enderal dapat menyeakan tanah berdsarkan ketentuan #rd#nansi. u*uan u*uan dari Agrarische dari Agrarische We Wet  t ada adalah lah untuk untuk memberi memberi kemung kemungkin kinan an dan *aminan *aminan kepada m#dal besar asing agar dapat berkembang berkembang di "nd#nesia, "nd#nesia, dengan pertama ' tama membuka kemungkinan untuk memper#leh tanah dengan hak erpa+ht yang ber*angka aktu lama.  Agrarische We Wet  t  lahir   lahir atas desakan masyarakat pemilik m#dal besar sasta, yang  pada masa kultur stelsel  kultur stelsel (tanam (tanam paksa) sebelumnya sebelumnya terbatas terbatas sekali kemungkina kemungkinannya nnya untuk berusaha dalam lapangan perkebunan besar. esempatan yang ada sebelumnya hanyalah melalui sea tanah, yang pada masa tanam paksa, kemungkinan itu sesuai dengan p#litik m#n#p#li pemerintah *ustru ditutup.

HU"U# DA$ P%&'T'" A()A)'A "%&%$'A& Hukum Agraria "olonial

Dari segi berlakunya ukum Agraria di "nd#nesia dibagi men*adi 2, yaitu 5 1.

ukum ukum Agra Agraria ria #l#n #l#nial ial,, yang yang berlaku berlaku sebe sebelum lum "nd#n "nd#nesia esia merd merdeka eka bahka bahkan n berlak berlaku u sebelum diundangkannya UUPA, UUPA, yaitu sebelum s ebelum tanggal 24 september 1:%9.

2.

ukum ukum Agra Agraria ria 3asi#n 3asi#nal, al, yang yang berlak berlaku u setelah setelah diunda diundangk ngkanny annyaa UUPA UUPA, yaitu yaitu tanggal tanggal 24 september 1:%9. Baha ukum Agraria yang berlaku sebelum "nd#nesia merdeka disusun berdasarkan

tu*uan dan sendisendi pemerintahan india Belanda, dapat di*elaskan sebagai berikut diantaranya 5 1. Pada Pada masa masa pemerin pemerintaha tahan n dipega dipegang ng #leh andrent atau Pa*ak tanah. Pemilikan tanah di daerah sapra*a di *aa disimpulkan  baha semua tanah milik ra*a, sementara s ementara rakyat hanya han ya sekedar menggarap dan rakyat a*ib membayar pa*ak kepada ra*a inggris.

6. Pada Pada masa masa peme pemeri rint ntah ahan an gube gubern rnur ur #ha #hane ness ?an den den B#s+ B#s+h h tahu tahun n 1&69 1&69 tela telah h menetapkan kebi*akan pertanahan yang dikenal dengan system anam Paksa atau =ultuur 0telsel, yaitu petani dipaksa untuk menanam suatu *enis tanaman tertentu yang se+ara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan #leh pasr internasia#nal  pada aktu itu. asil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintahan +#l#nial tanpa mendapatkan imbalan apa pun 4. Pada Pada masa masa berla berlaku kuny nyaa Agrar graris+ is+he he 7et 0tb 0tb 1&89 1&89 3#. 3#. !! yaitu yaitu berlak berlakun unya ya p#li p#liti tik  k  m#n#p#li m#n#p#li (p#litik (p#litik +#l#nial +#l#nial k#nser@ati) k#nser@ati) dihapuskan dan digantikan digantikan dengan p#litik  p#litik  liberal yaitu pemerintah tidak ikut men+ampuri di bidang usaha pengusaha diberikan kesempatan dan kebebasan mengembangkan usaha dan m#dalnya dibidang pertanian di "nd#nesia. ukum ukum Agraria Agraria k#l#nial k#l#nial mempunyai mempunyai siat dualisme dualisme hukum, hukum, yaitu dengan berlakunya berlakunya hukum agraria yang berdasarkan atas hukum adat,siat dualisme tersebut meliputi  bidangbidang 5 1. uku ukum, m, yaitu yaitu pada pada saat saat yang yang sama sama berla berlaku ku ma+am ma+amm ma+a a+am m huku hukum m agra agraria ria barat, barat, h#kum agrarian adat, hukum agraria sapra*a, hukum, h#kum agrarian administrati@e dan hukum agrarian antar g#l#ngan 2. ak atas atas tanah yaitu yaitu yang tunduk tunduk pada pada hukum agrari agrariaa barat yang diatu diaturr dalam U Perdata, hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria adat, hak atas tanah yang merupk merupkan an +iptaan +iptaan pemerin pemerintah tah sapra sapra*a, *a, hak atas tanah tanah yang yang merupa merupakan kan +iptaan +iptaan  pemerintah hindia belanda 6. ak ak am aminan inan ata atass tana tanah h 4. Penda Pendatara taran n tanah tanah dilakukan dilakukan #leh kant#r kant#r pendatar pendataran an tanah tanah atas tanahtan tanahtanah ah yang tunduk pada hukum barat dan pendataran tanah ini menghasilkan tanda bukti  berupa sertiikat. HU"U# A()A)'A $A!'%$A&

UUD 1:4! meletakkan dasar p#litik agraria nasi#nal yang dimuat dalam pasal 66 ayat (6) nya yaituBumi, air, dan kekeyaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai #leh negara, dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.etentuan ini  bersiat imperati@e yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air dan keka yaan alam alam yang yang terka terkand ndun ung g dida didalam lamny nyaa yang yang dilet diletak akka kan n dalam dalam peng pengua uasaa saan n nega negara ra itu itu dipergunakan untuk meu*udkan kemakmuran bagi seluruh rakyat "nd#nesia. Upaya yang dilakukan #leh pemerintah "nd#nesia untuk menyesuaikan ukum Agraria +#l#nial dengan keadaan dan kebutuhan setelah "nd#nesia merdeka, yaitu

1. /enggunakan kebi*aksanaan kebi*aksanaan dan tasir baru 2. Penghapusan hakhak k#n@ersi 6. Penghapusn tanah partikelir  4. Perubahaan peraturan perseaan tanah rakyat !. Peraturan tambahan untuk mengaasi pemindahan hak atas tanah %. Peraturan dan tindakan mengenai mengenai tanahtanah perkebunan 8. enaikan enaikan +an#n dan +i*n &. >arangan dan penyelesaian s#al pemakaian pemakaian tanah tanpa i*in :. Peraturan per*an*ian bagi bagi hasil(tanah pertanian) pertanian) 19. Pengalihan Pengalihan tugas tugas dan eenang agraria agraria

!*+A)AH P*)A$CA$(A$ UUPA

Upaya Pemerintah "nd#nesia untuk membentuk ukum Agraria nasi#nal yang akan mengga mengganti ntikn kn ukum ukum Agrari Agrariaa k#l#ni k#l#nial, al, yang yang sesuai sesuai dengan dengan pan+asi pan+asila la dan UUD 1:4! 1:4! suda sudah h dimu dimula laii pada pada tahu tahun n 1:4& 1:4& deng dengan an memben membentu tuk k kepa kepanit nitia ian n yang yang dibe diberi ri tuga tugass menyusun Undangundang Agraria. 0etelah melalui rangkaian yang +ukup pan*ang maka  baru pada tanggal 24 september 1:%9 pemerintah berhasil membentuk ukum Agraria nasi#nal, yang dituangkan dalam Undangundang 3#.! ahun 1:%9 tentang peraturan Dasar P#k#kp#k#k Agraria yang lebih dikenal dengan Undangundang P#k#k Agraria (UUPA). ahapa ahapant ntaha ahapan pan dalam dalam penyu penyusun sunan an Undang Undangun undan dang g P#k#k P#k#k Agrari Agrariaa (UUP (UUPA) dapat dapat di*elaskan sebgai berikut 5 1. PA$'T'A A()A)'A ,%(,A"A)TA

Pada tahun 1:4& sudah dimulai usaha k#ngkret untuk menyusun dasar ' dasar  hukum agraria yang baru, yang akan menggantikan hukum agraria arisan pemerintah  *a*ahan, dengan pembentukan Panitia Agraria yang berkedudukan di "buk#ta $epublik  "nd#nesia, C#gyakarta. Panitia dibentuk dengan penetapan Presiden $epublik "nd#nesia tanggal 21 /ei 1:4& 3#m#r 1%, diketuai #leh 0arimin $eks#dihard*# (epala Bagian Agraria ementerian Dalam 3egeri) dan berangg#takn pe*abatpe*abat dari berbagai kemen kemente teria rian n dan dan *aa *aata tan, n, angg angg#t #taa aang ngg# g#ta ta bada badan n peke peker*a r*a 3"P 3"P yang yang meak meakili ili #rganisasi#rganisasi tani dan daerah, ahliahli hukum adat dan akil dari serikat buruh  perkebunan. Panitia ini dikenal dengan panitia Agraria C#gy C#gyakarta. akarta. Panitia bertugas memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang s#als#al yang mengenai hukum tanah seumumnya, meran+ang dasardasar hukum tanah yang memuat

 p#litik agraria negara $epublik "nd#nesia, meran+ang perubahan, penggantian,  pen+abutan peraturan ' peraturan lama, baik dari sudut legislati maupun dari sudut  praktek dan menyelidiki s#als#al lain yang berhubungan berhubungan dengan hukum tanah. Panitia mengusulkan asasasas yang akan merupakan dasar dari hukum agraria  baru5 a.

Dilepaskannya asas d#mein dan pengakuan hak ulayat.

 b.

Diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perse#rangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat dibebabi hak tanggungan.

+.

0uapaya dia diadakan pen penyelidikan dah dahulu da dalam pe peraturanperaturan neg negara negara lain, terutama negaranegara tetangga, sebelum menetukan apakah apakah #rang #rang asing dapat pula mempunyai hak milik atas tanah.

d.

Perlunya diadakan penepan luas minimum tanah untuk menghindarkan  pauparisme diantara petani ke+il dan memberi tanah yang +ukup untuk hidup yang patut sekalipun sederhana.

e.

Perlunya ada penetapan luas maksimum.

.

/engan*urkan untuk menerima sk skema hakhak tanah.

g.

Perlunya diadakan registrasi tanah milik dan hakhak menumpang yang  penting (anne kadaster).

2. PA$'T'A PA$'T'A A()A)'A +A"A)TA +A" A)TA

0esudah terbentuknya kembali 3egara esatuan maka dengan keputusan Presiden $epublik "nd#nesia tanggal 1: /aret 1:!1 3#m#r 6%E1:!1 panitia terdahulu dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria Baru, yaitu berkedudukan di akarta. ugas ugas panitia panitia hampir hampir sama sama dengan dengan panitia panitia terdahu terdahulu lu diC# diC#gyaka gyakarta. rta. Beberap Beberapaa kesimpulan panitia mengenai s#al tanah untuk pertanian ke+il (rakyat), yaitu5 a. /engadakan /engadakan batas minimum minimum sebagai sebagai ide. >uas >uas minimum minimum ditentukan ditentukan 2 hektar. hektar.  b. Ditentukan pembatasan maksimum 1! hektar untuk untuk satu keluarga. +. Cang dapat dapat memilik memilikii tanah tanah untuk untuk pertanian pertanian ke+il hanya hanya pendud penduduk uk arga arga negara negara "nd#nesia. idak diadakan perbedaan antara arga negara asli dan bukan asli. d. Untuk pertania pertanian n ke+il diterima diterima bangunan bangunanbang bangunan unan hukum hukum55 hak milik,hak milik,hak usaha, usaha, hak sea dan hak pakai.

e. ak ak ulay ulayat at diset disetu* u*ui ui untu untuk k diat diatur ur #leh #leh atau atau atas atas kuasa kuasa undan undang gun unda dang ng sesu sesuai ai dengan p#k#kp#k#k dasar negara.

-. PA$'T'A !%*AH+%

Dalam Dalam masa masa *abatan *abatan /enteri /enteri Agraria, graria, <#ena <#enaan an,, dengan dengan eputu eputusan san Presid Presiden en $epublik "nd#nesia 3#m#r 1E1:!% tanggal 14 anuari 1:!%, panitian lama dibubarkan dan dibentuk suatu panitia baru Panitia 3egara Urusan Agraria, berkedudukan di akarta. Panitia Panitia yang yang baru baru diketu diketuai ai #leh #leh 0#eah 0#eah*# *# 0#em#d 0#em#dil# il#g#, g#, 0ekreta 0ekretaris ris enderal enderal ement ementeria erian n Agrari Agrariaa dan berang berangg#t g#taka akan n pe*abat pe*abatpe pe*aba *abatt pelbag pelbagai ai ement ementeria erian n dan  *aatan, ahliahli hukum adat dan akilakil beberapa #rganisasi tani. Adapun p#k#kp#k#k yang penting daripada $an+angan UndangUndang P#k#k  Agraria hasil karya panitia tersebut ialah 5 a. Dihapuskan Dihapuskannya nya asas d#mein d#mein dan diakui diakuinya nya hak ulayat, ulayat, yang yang harus harus ditundukk ditundukkan an pada kepentinan umum (negara).  b. Asas d#mein diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan pasal 6& ayat a yat (6) UndangUndang Dasar sementara. +.

Dual Dualis ism me huku hukum m agra agrari riaa dihap ihapu uskan skanny nya. a.

d.

ak akha hak k atas atas tan tanah ah,, hak hak milik milik sebag sebagai ai hak hak terk terkua uat, t, yan yang g beru berung ngsi si s#s s#sia ial. l.

e.

ak ak mil milik ik b#le b#leh h dip dipun unya yaii #le #leh h #ra #rang ng# #ra rang ng arg argaa neg negara ara "nd# "nd#ne nesi sia. a. .

Perl Perlu u diad diadak akan an pene peneta tapan pan batas batas maks maksim imum um dan minim minimum um luas tanah tanah yang yang b#leh b#leh men*adi milik sese#rang atau badan hukum.

g. anah nah pert pertan ania ian n pada pada asan asany ya haru haruss dike diker* r*ak akan an dan dan dius diusah ahak akan an send sendir irii #leh #leh  pemiliknya. h.

Perl Perlu u diad diadak akan an pen penda dat tara aran n tana tanah h dan dan pere peren+a n+ana naan an pen pengg ggun unaa aan n tana tanah. h.

/. )A$CA$(A$ !%*$A)+%

Dengan adanya perubahan sistematik dan perumusan beberapa pasalnya, maka ran+angan ran+angan Panitia Panitia 0#eah*# 0#eah*# tersebut dia*ukan dia*ukan #leh /enteri /enteri Agraria Agraria 0#enar*# 0#enar*# kepada Dean /enteri pada tanggal 14 /aret 1:!&. $an+angan undangundang ini dikenal

kemud kemudia iab b sebag sebagai ai $an $an+a +ang ngan an 0#en 0#enar* ar*# #,, dise disetu tu*u *uii #leh #leh Dea Dean n /ent /enter erii dalam dalam sidangnya ke :4 pada tanggal 1 April 1:!& dan kemudian dia*ukan kepada Dean Perakilan $akyat dengan amanat Presiden tanggal 24 April 1:!& 3#m#r 1698E. $an+angan 0#enar*# menggunakan lembagalembaga dan unsurunsur yang baik  untuk hukum agraria yang baru, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Barat, yang disesuaikan dengan kesadaran hukum rakyat dan kebutuhan dalam hubungan  perek#n#mian. 0iat ketentuan dari hakhak tertentu, dalam ran+angan 0#enar*#, dian diangg ggap ap tela telah h meru merupak pakan an suat suatu u peng pengert ertian ian yang yang erat erat hubu hubung ngan anny nyaa deng dengan an s#al s#al kepastian hukum, karenanya sangat diperhatikan. Disebu Disebutka tkan n dalam dalam pen*ela pen*elasan san umum umum baha baha rumusa rumusan n mengen mengenai ai hak milikny miliknyaa mempersatukan ketentuan hak eigend#m atas tanah (menurut hukum Barat) dan hak  milik menurut hukum adat.

0. )A$CA$(A$ !AD+A)%

0etelah disesuaikan dengan UUD 1:4! dan Pidat# Presiden 0#ekarn# pada tanggal 18 Agustus 1:!:, dalam bentuk lebih sempurna dan lengkap dia*ukanlah $an+angan undang undangUn Undan dang g P#k#k P#k#k Agrari Agrariaa yang yang baru baru #leh #leh /enteri /enteri Agrar Agraria ia 0ad*ar 0ad*ar# # sehing sehingga ga dikenal sebagai $an+angan 0ad*ar#. $an+ $an+an anga gan n 0#e*a 0#e*ar r# # berb berbed edaa prin prinsip sipii iill dari dari ran+an ran+anga gan n 0#en 0#enar ar*# *#.. "a hany hanyaa menggunakan hukum adat sebagai dasar hukum agraria baru dan ia tidak meng#per   pengertianpengertian hak kebendaan dan hak per#rangan yang tidak dikenal daam hukum adat, $umusan baha hak milik, hak usaha dan hak bangunan dapat dipertahankan terha terhada dap p siapa siapapu pun n *uga *uga dar darii ran+an ran+anga gan n 0#en 0#enar ar*# *#,, diub diubah ah deng dengan an senga senga*a *a dalam dalam ran+angan ran+angan 0ad*ar# men*adi hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, bangunan, dapat  beralih

dan

dialihkan

kepada

pihak

lain,

karena

tidak

berkehendak

untuk 

memasukkannya pengertianpengertian hak kebendaan dan hak per#rangan ke dalam hukum agraria yang baru.

dikeluarkannya pelbagai peraturan yang dimaksudkan untuk meniadakan beberapa lembaga e#dal dan k#l#nial, misalnya 5 a.

Dengan Dengan UUP UUPA A 3#. 16E1:4 16E1:4E& E& *# UU UU 3#. 3#. !E1:! !E1:!9 9 meniada meniadakan kan lemb lembaga aga apana apanage ge suatu lembaga yang mea*ibkan para penggarap tanah ra*a untuk menyerahkan

seperdua atau sepertiga dari hasil tanah pertanian atau untuk ker*a paksa bagi  para penggarap tanah pekarangan didaerah 0urakarta dan C#gyakarta. #gyakarta.  b.

Dengan UU n#. 1E1:!& menghapuskan tanah partikelir yaitu tanahtanah eigend#m yang diberi siat dan +#rak istimea (kepada pemiliknya diberi hak '  hak pertua pertuanan nanElan Elandhe dheerli erli*k *k re+hten re+hten), ), yang yang bersia bersiatt ketatan ketatanega egaraan raan,, seperti seperti mengesahkan hasil pemilihan E menghentikan kepala ' kepala desaEkampung, hak untuk untuk menuntut ker*a paksa atau memungut memungut uang pengganti pengganti ker*a paksa, dan lain ' lain.

+.

Deng Dengan an UU n#. n#. % tahun tahun 1:!1, 1:!1, meng mengub ubah ah perat peratur uran an perse persea aan an tanha tanha raky rakyat. at. Pembatasan masa sea dan besarnya sea, dan kemudian UU 3#. 6& Prp 1:%9.

d.

/ela /elaku kuka kan n penga pengaa asan san atas atas pemi pemind ndah ahan an hak hak atas atas tanah tanah deng dengan an UU. UU. 3#. 1 (dar) 1:!2.

e.

/ela /elara rang ng dan meny menyel eles esai aika kan n s#al s#al pemak pemakai aian an tanah tanah tanpa tanpa iFin iFin deng dengan an UU  3#.& (dar) tahun 1:!4 *# UU n#. 1 (dar) 1:!%.

.

Deng Dengan an UU 3#. 3#. 2 tahun tahun 1:%9, 1:%9, melak melakuk ukan an pemb pembar arua uan n penga pengatu turan ran per* per*an an*ia *ian n  bagi hasil.

aktor3aktor Penting dalam Pembangunan Hukum Agraria $asional

/enurut 3#t#nag#r#, Gakt#rakt#r yang harus diperhatikan dalam pembangunan ukum Agraria Agraria nasi#nal, adalah adal ah 5 1.

 Faktor Formal, yaitu Formal, yaitu eadaan hukum agraria di "nd#nesia sebelum diundangkannya UUPA UUPA merup merupaka akan n keadaa keadaan n peralih peralihan, an, keadaa keadaan n sementa sementara ra aktu, aktu, berdasa berdasarka rkan n pada pada  peraturanperaturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturanperaturan  peralihan yang terdapat dalam pasal 142 Undangundang Dasar 0ementara (UUD0) 1:!9, 1:!9, pasal pasal 1:2 #nstit #nstitusi usi $epubl $epublik ik "nd#ne "nd#nesia sia 0erika 0erikatt ($"0) ($"0) dan pasal pasal 2 Aturan Aturan  peralihan UUD 1:4!.

2.

 Faktor Material, yaitu yaitu ukum ukum Agrar Agraria ia mempun mempunyai yai siat siat dualism dualismee hukum hukum yang yang meliput meliputii hukum hukum sub*ek sub*ek maupun maupun #b*ekn #b*eknya ya menuru menurutt hukumn hukumnya ya disatu disatu pihak pihak berrla berrlaku ku ukum Agraria Barat yang diatur dalam U Perdata, dipihak lain berlaku ukum Agraria adat yang diatur dalam hukum adat. leh karena itu setelah "nd#nesia merdeka, maka siat dualisme h#kum agraria +#l#nial ini harus diganti dengan siat uniikasi (kesatuan) hukum yang berlaku se+ara nasi#nal.

6.

 Faktor Ideal. Dari a+t#r ideal (tu*uan negara) sudah tentu tu*uan ukum Agraria k#l#nial tidak +#+#k dengan tu*uan 3egara "nd#nesia yang ter+antum dalam alinea "? Pembuk Pembukaan aan UUD 1:4! 1:4! dan tu*uan tu*uan pengua penguasaan saan bumi, bumi, air, air, dan kekaya kekayaan an alam yang terkandung didalamnya. ukum Agraria k#l#nial dibuat untuk kepentingan pemerintah india Belanda, r#pa, imur asing, sedangkan ukum Agraria nasi#nal dibuat dengan tu*uan untuk meu*udkan kese*ahteraan dan kemakmuran rakyat "nd#nesia. Untuk itu ukum Agraria k#l#nial harus diganti dengan ukum Agraria 3asi#nal yang diarahkan kepada teru*udnya ungsi bumi, air, dan kekayaan alamyang terkandung didalamnya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat "nd#nesia.

4.

 Faktor Agraria Modern. Gakt#r Gakt#ra akt# kt#rr agraria agraria m#dern m#dern terletak terletak dalam dalam lapang lapangan an lapangan 5 >apangan 0#sial, ek#n#mi, etika,idiil undamental a+t#rakt#r inilah yang mend#r#ng agar dibuat ukum Agraria Agraria 3asi#nal

!.

 Faktor Ideologi Politik. "nd#nesia sebagai bangsa dan negara mempunyai keterkaitan hidup dengan negaranegara lain. Dalam menyusun men yusun ukum Agraria Agraria nasi#nal mengad#psi ukum Agraria negara lain sepan*ang tidak bertentangan dengan Pan+asila dan UUD 1:4!.

!umber Hukum Agraria

1. 0umber ukum ertulis. a. UndangUndang Dasar 1:4!, khususnya dalam Pasal 66 ayat (6). Di mana dalam Pasal 66 ayat (6) ditentukan 5 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamn dalamnya ya dikua dikuasai sai

#leh #leh negarad negaradan an diperg diperguna unakan kan sebesa sebesarb rbesar esar kemak kemakmur muran an

rakyat.  b.Undangundang P#k#k Agraria. Undangundang ini dimuat dalam

Undangundang

 3#m#r 5 ! ahun ahun 1:%9 tentang te ntang 5 Peraturan Dasar P#k#kp#k#k Agraria, Agraria, tertanggal ter tanggal 24 0eptember 0eptember 1:%9 1:%9 diundangk diundangkan an dan dimuat dalam >embaran >embaran 3egara tahun 1:%9149, 1:%9149, dan pen*elasannya dimuat dalam ambahan >embaran 3egara n#m#r 2946. +. Peraturan perundangundangan di bidang agraria 5 1). Peraturan pelaksanaan UUPA 2).Peraturan yang mengatur s#als#al yang tidak dia*ibkan tetapidiperlukan dalam  praktik. d. Peraturan Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan berdasarkan peraturanEPasalPe peraturanEPasalPeralihan ralihan,, masih berlaku.

Asasasas hukum agraria •

Asas nasi#nalisme Caitu suatu suatu asas yang yang menyatak menyatakan an baha baha hanya hanya arga arga 3egara 3egara "nd#ne "nd#nesia sia sa*a yang yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang b#leh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara lakilaki dengan anita serta sesama arga 3egara baik asli maupun keturunan.

•

Asas dikuasai #leh 3egara Caitu baha baha bumi, bumi, air dan ruang ruang angkas angkasaa termasu termasuk k kekaya kekayaan an alam yang yang terkand terkandun ung g didalamnya didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai #leh 3egara sebagai sebagai #rganisasi #rganisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA) UUPA)

•

Asas hukum adat Caitu baha hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agrarian adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segisegi negatinya

•

Asas ungsi s#+ial Caitu suatu asas yang menyatakan baha penggunaan tanah tidak b#leh bertentangan dengan hakhak #rang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan(pasal % UUPA)

•

Asas kebangsaan atau (dem#krasi) Caitu Caitu suatu asas yang menyatakan baha stiap 73" baik asli maupun keturunan berhak  memilik hak atas tanah

•

Asas n#n diskriminasi (tanpa pembedaan) Caitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesame 73" 73" baik baik asli asli maup maupun un ketu keturu runa nana nasin sing g *adi *adi asas asas ini ini tidak tidak memb membed edak akan anb bed edak akan an keturunanketurunan anak artinya baha setiap 73" berhak memilik hak atas tanah.

•

Asas g#t#ng r#y#ng

Baha Baha segala segala usaha usaha bersam bersamaa dalam dalam lapang lapangan an agraria agrarian n didasar didasarkan kan atas kepent kepenting ingan an  bersama dalam rangka kepentingan nasi#nal, dalam bentuk k#perasi atau dalam bentuk  bentuk g#t#ng r#y#ng lainnya, 3egara dapat bersamasama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam dala m lapangan agraria (pasal (pasa l 12 UUPA) UUPA) •

Asas uniikasi ukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh 73", ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh 73" yaitu UUPA.

•

Asas pemisahan h#riF#ntal (horizontale ( horizontale scheidings beginsel ) Caitu aitu suatu asas yang memisahkan memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan dengan bendabend bendabendaa atau bangunanbangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas @erti+ @erti+al al (verticale verticale scheidings scheidings beginsel  beginsel )) atau atau asas asas perle perleka kata tan n yaitu yaitu suat suatu u asas asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap men*adi satu dengan benda iu artnya dala sas ini tidak ada  pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan bendabenda atau bangunanbangunan yang ada diatasnya.

a. Dasar "enasionalan

0e+ara #rmal UUPA memang telah dibuat #leh badan pembentuk undangundang (yaitu, Presiden dengan persetu*uan DP$) di "nd#nesia, dalam bahasa "nd#nesia dan dinyatakan  berlaku untuk seluruh negara $epublik "nd#nesia. 0e+ara materil yaitu tu*uan dan asas dari isi UUPA *uga men+erminkan dasal kenasi#nalan tersebut. a. ayat 1,2,dan 1,2,dan 6 dari dari pasal 1 UUP UUPA A merupakan merupakan peru*ud peru*udan an dari dasar dasar alsaah Pan+asila Pan+asila terutama sila etuhanan Cang Cang /aha sa dan sila Persatuan "nd#nesia.  b. 3egara merupakan badan penguasa. Ditegaskan #leh pasal 2 ayat a yat 1 baha bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai #leh negara sebagai #rganisasi kekuasaan dari rakyat "nd#nesia. +. anya anya arga negara negara "nd#nesia "nd#nesia yang yang mempunyai mempunyai hubun hubungan gan sepenuhny sepenuhnya. a. Pasal : ayat 1 UUPA menegaskan kedudukan arga negara "nd#nesia dalam hubungandengan  penguasaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang yang terkandung didalamnya. d. Pengut Pengutamaa amaan n kepent kepenting ingan an nasi#nal nasi#nal.. Perny Pernyataa ataan n pasal pasal !, baha baha hukum hukum agraria agraria yang yang  baru berlaku ialah hukum adat sebagai s ebagai hukum asli, disatu pihak menun*ukkan baha

UUPA telah memilih hukum yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa daripada hukum agraria berdasarkan hukum perdata Barat (B7) dan p#litik agraria k#l#nial.

b. Dasar "esatuan dan "esederhaan

Dihapuskannya dualisme hukum, dengan pen+abutan hukum agraria k#l#nial dan .B. tentan tentang g Beslui Besluit, t, pen+abu pen+abutan tan B7 (UPe (UPerdat rdata) a) sepan*a sepan*ang ng mengen mengenai ai tanah tanah (Diktu (Diktum m  pertama UUPA) UUPA) serta penetapan hukum adat sebagai dasar hukum agraria (Pasal ! UUPA), UUPA), men+erminkan dsar kesatuan termaksud. Dalam hal ini, hukum adat sebagai hukum asli bangsa "nd#nesia sesuai dengan siat dan tingkat pengetahunan bangsa "nd#nesia yang masih sederhana.

c. Dasar "epastian Hukum

1. Dikembangk Dikembangkanny annyaa peraturan peraturan 'peraturan 'peraturan hukum tertulis sebagai sebagai pelaksanaan pelaksanaan UUPA, UUPA, akan memungkinkan pihakpihak yang berkepentinan untuk dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan eenang serta kea*iban apa yang ada padanya atas tanah yang dipunyainya. 2. Diselenggarakannya pendataran tanah yang yang eekti, akan memungkinkan memungkinkan pihak ' pihak  pihak  yang berkepentingan dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dipunyainya dan mengetahui sesuatu atas tanah kepunyaan pihak lain.

Hak #ilik 

Pengertian ak /ilik menurut pasal 29 ayat (1) UUPA adalah ak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai #rang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal %. urun temurun artinya ak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia maka hak miliknya dapat dilan*utkan #leh ahli arisnya sepan*ang memenuhi syarat sebagai sub*ek hak  milik. erkuat artinya ak /ilik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah tanah yang yang lain tidak tidak mempun mempunyai yai batas batas aktu aktu tertent tertentu, u, mudah mudah dipert dipertaha ahanka nkan n dari dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. erpenuh artinya ak /ilik atas tanah memberi eenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan hak atas tanah yang lain. 0ub*ek ak /ilik. Cang dapat mempunyai (sub*ek hak) tanah ak /ilik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaanya adalah 5

1. Perse#rangan Perse#rangan,, yaitu anya anya arga arga negara negara "nd#nesia "nd#nesia yang yang dapat mempuny mempunyai ai hak milik  milik  ( pasal pasal 21 ayat ayat (1) UUPA UUPA). etent etentuan uan ini menent menentuka ukan n perse# perse#ran rangan gan yang yang hanya hanya  berkearganegaraan "nd#nesia yang dapat mempunyai mempunyai tanah hak milik  2. Bada Badanb nbad adan an uku ukum. m. Peme Pemerin rinta tah h menet menetap apka kan n bada badanb nbad adan an h#ku h#kum m yang yang dapa dapatt mempunyai hak milik dan syaratsyaratnya s yaratsyaratnya (pasal 21 ayat (2) UUPA) yaitu Bankbank  yang didirikan #leh negara (bank negara), #perasi pertanian, badan keagamaan dan  badan s#sial

Hak (una Usaha

Pengertian ak
Pengertian ak Pakai. /enurut pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan P adalah ak untuk untuk mengguanak mengguanakan an dan atau memungut memungut hasil dari tanah yang yang dikuasai dikuasai langs langsun ung g #leh #leh nega negara ra atau atau tana tanah h mili milik k #ran #rang g lain lain,, yang yang memb memberi eri ee eena nang ng dan dan kea*iban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya #leh pe*abat yang berenang memberikannya atau dalam per*an*ian dengan pemilik tanahnya yang bukan per*an*ian sea menyea atau per*an*ian peng#lahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentengan dengan ketentuan UUPA. angka 7aktu ak Pakai. Pasal 41 ayat (2) UUPA tidak menentukan se+ara tegas  berapa lama *angka aktu hak pakai. Dalam PP 3#. 49 ahun ahun 1::% *angka aktu hak   pakai diatur pada pasal 4!sampai dengan 4: yaitu 5 1. ak Pakai Pakai Atas Atas an anah ah 3egara. ak ak pakai ini ini ber*angka ber*angka aktu untuk untuk pertama pertama kali  paling lama 2! tahun, dapat diperpan*ang untuk *angka aktu paling lama 29 tahun, dan dapat diperbaharui untuk paling lama la ma 2! tahun

2.

ak Pakai Pakai Atas Atas anah anah ak Pengel# Pengel#laan laan.. ak pakai pakai ini ber*angka ber*angka aktu aktu untuk  untuk   pertama kali paling lama 2! tahun, dapat diperpan*ang untuk paling lama la ma 29 tahun, dan dapat diperbaharui untuk *angka aktu paling lama 2! tahun.

6.

ak Pakai Atas ana anah h ak /ilik. ak Pakai Pakai ini diberikan diberikan untuk paling paling lama 2! tahun dan tidak dapat diperpan*ang. 3amun atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat #leh PPA dan a*ib didatarkan ke kant#r pertanahan kabupaten.

Hak !e4a Untuk Bangunan

Pengertian ak 0ea Untuk Bangunan menurut pasal 44 ayat (1) UUPA adalah ak  yang dimiliki sese#rang atau badan h#kum untuk mendirikan dan mempunyai bangungan diatas tanah ak /ilik #rang lain dengan membayar se*umlah uang sea tertentu dan dalam *angka aktu tertentu tertentu yang disepakati disepakati #leh pemilik tanah dengan dengan pemegang pemegang hak  sea untuk bangunan. Hak (adai

Baha Pengertian ak
Peme Pemega gaii gada gadaii sel selal alu u berh berhak ak untu untuk k meng mengul ulan angg ggad adai aika kan n tana tanahn hny ya

6.

Peme Pemega gang ng gada gadaii tid tidak ak b#le b#leh h men menun untu tutt sup supay ayaa tan tanah ahny nyaa sege segera ra di tebu tebus. s.

0iat pemerasan dalam ak ama >amany nyaa gada gadaii tak tak terb terbata atass 2. anah nah baru baru dapa dapatt kemb kembal alii ke pemi pemili lik k tana tanah h apab apabil ilaa suda sudah h dapa dapatt diteb ditebus us #leh #leh  pemiliknya

Hak Usaha Bagi Hasil

/enurut B#edi ars#n# yang dimaksud Bagi asil adalah ak sese#rang atau badan hukum (yang di sebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan per*an*ian baha hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disetu*ui sebelumnya. 0iatsiat dan =iri+iri ak Usaha Bagi asil menurut B#edi ars#n# adalah 5 1. Per*an*ian Per*an*ian bagi bagi hasil aktunya aktunya terbatas terbatas 2.

Per*an Per*an*ian *ian bagi bagi hasil hasil tidak dapat dapat dialihka dialihkan n kepada kepada pihak pihak lain tanpa tanpa iFin pemilik  pemilik  tanahnya

6.

Per*an*ian Per*an*ian bagi hasil hasil tidak hapus hapus dengan dengan berpindahny berpindahnyaa hak milik atas tanah tanah yang  bersangkutan kepada pihak lain

4. Per*an*ian bagi hasil hasil *uga tidak hapus *ika penggarap penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus *ika pemilik tanahnya meninggal dunia !. Per*an*ian bagi hasil didatar didatar menurut peraturan khusus khusus %. 0ebagai lembaga, per*an*ian bagi hasil ini pada aktunya aktunya akan dihapus

Hak #enumpang

Penger Pengertia tian n ak /enump /enumpang ang menuru menurutt B#edi B#edi ars#n ars#n# # yaitu yaitu ak yang yang memberi memberi eena eenang ng kepada kepada sese#ra sese#rang ng untuk untuk mendir mendirika ikan n dan menemp menempati ati rumah rumah diatas diatas tanah tanah  pekarangan milik #rang lain 0iatsiat dan +irri+iri ak /enumpang adalah sebagai berikut 5 1. idak idak mempuny mempunyai ai *angka aktu aktu yang yang pasti karena karena seaktuakt seaktuaktu u dapat dihentik dihentikan an 2. ubun ubungan gan hukumny hukumnyaa lemah, lemah, yaitu seaktu seaktuak aktu tu dapat dapat diputu diputuskan skan #leh pemilik  pemilik  tanah *ika ia memerluka tanah tersebut 6. Peme Pemega gang ng ak ak /enu /enump mpan ang g tida tidak k a*i a*ib b memb membay ayar ar sesua sesuatu tu uang uang sea sea kepa kepada da  pemilik tanah

4. anya anya ter*adi ter*adi pada pada tanah tanah pekara pekaranga ngan n !. idak idak a*ib a*ib dida didatark tarkan an ke kant#r kant#r pertan pertanaha ahan n %. Bersiat Bersiat turuntemu turuntemurun, run, artinya artinya dapat dapat dilan*ut dilan*utkan kan #leh #leh ahli arisnya arisnya 8. idak idak dapat dapat dialihkan dialihkan kepada kepada pihak pihak lain yang yang bukan bukan ahli arisny arisnyaa