PENGENDALIAN INTERN KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) _ Zoel Dosen Stieww Dan Konsultan Keuangan Daerah

PENGENDALIAN PENGENDALIAN INTERN KOPERASI JASA KEUANGAN KEUANGAN (KJK) | z... http://zoel66 http://zoel66.blogs .blogspot.co pot.com/2012 m/2012/10/pe /10/pengenda ngendalian-in lian-intern-ko tern-koperasi perasi-jasa. -jasa.html html

10th October 2012

PENGENDALIAN INTERN KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK)

PENGENDALIAN INTERN KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) ZULKIFLI Untuk mengelola KJK yang sehat, harus didukung oleh seperangkat peraturan dan kebijakan yang reasinable dan implemented yang yang didukung dengan dengan penerapan sistem pengendaliain pengendaliain intern, sehingga sehingga semua transaksi kegiatan jasa keuangan harian, bulanan dan tahunan terkendali secara sistemik, artinya apabila terjadi kesalahan catatan dan atau penyimpangan segera dapat diketahui dan diluruskan secara dini melalui SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI). yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan dalam KJK. Kegiatan pengendalian intern harus dilakukan secara rutin agar tujuan KJK yang telah ditetapkan oleh rapat anggota dapat tercapai dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI 1

Merancang sistem pengendalian intern

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 1.2 1.3

Peraturan Peraturan,, kebijakan kebijakan,, sistem sistem dan prosedur prosedur organisas organisasii diidentifikasi. Sistem pengendalian intern disusun Instrumen pengendalian intern dibuat

2

Menerapkan sistem pengendalian intern

2.1 2.2 2.3 2.4

SDM pelaksana disiapkan dan dilatih Sistem pengendalian intern diterapkan Hasil penerapan Sistem pengendalian intern dievaluasi Kelemahan-kelemahan Kelemahan-kelemahan sistem pengendalian pengendalian intern diperbaiki

3.

Melaporkan hasil penerapan penerapan sistem pengendalian intern

4.1 4.2

Format laporan disiapkan. Hasil penerapan penerapan Sistem Sistem pengenda pengendalian lian intern intern dibuat dibuat dan dilaporkan.

BATASAN BATASAN VARIABEL: a. Pengendalian Pengendalian Intern KJK KSP/USP-Koperasi, KSP/USP-Koperasi, Koperasi Kredit dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (istilah generiknya adalah Koperasi Jasa Keuanga Keuangan) n) yang bergerak di sektor sektor jasa keuangan keuangan mempunyai mempunyai kedudukan kedudukan sangat sentral sentral dalam dalam menunjang menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat di sektor riil dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan para anggota/c anggota/calon alon anggota. anggota. Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Keuangan (KJK) berperan berperan sebagai sebagai penghimpu penghimpun, n, pengelola pengelola dana untuk untuk disalurka disalurkan n guna membiayai membiayai dan mengembangka mengembangkan n usaha usaha ekonomi ekonomi anggota/ca anggota/calon lon anggota di semua sektor dan kebutuhan kebutuhan lainnya. lainnya. Untuk dapat dapat melakukan melakukan ekspansi ekspansi penyalur penyaluran an pinjaman pinjaman/pemb /pembiayaa iayaan n kepada kepada anggota/c anggota/calon alon anggota, di samping memupuk permodalan sendiri dapat melakukan penghimpunan dana dalam bentuk produk tabungan dan simpanan berjangka serta dapat memupuk dana yang berasal dari modal penyertaan. Usaha penghimpunan simpanan anggota hanya dapat berhasil apabila penyimpan dan calon penyimpan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan dananya yang tersimpan pada KJK. Untuk itu pengelolaan KJK harus dikelola secara kompeten dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi dan prudential (kehati – hatian) serta pengelolaan yang sehat, sehingga KJK senantiasa dapat memenuhi layanan terbaiknya sekaligus memberikan keuntungan yang lebih menarik. Dalam Dalam melaksana melaksanakan kan pengendalia pengendalian n intern, intern, seorang manager manager harus memiliki keterampilan keterampilan,, sikap kerja dan pengetahuan yang harus dikuasainya, yaitu meliputi : · Dasar-dasar akuntansi, sistem dan prosedur serta sistem komputerisasi akuntansi yang digunakan KJK dalam menerapkan pembukuan. · Dasar-dasar perkoperasian, dengan pertimbangan bahwa lembaga yang menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan adalah menggunakan entitas ”Koperasi”. ·

Manajemen audit, merupakan modal dasar dan sebagai alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pemeriksaan transaksi – transaksi laporan keuangan.

·

Interpersonal skill sangat menunjang dalam pelaksanaan pelaksanaan pengendalian, karena interpersonal interpersonal skill merupakan suatu keahlian keahlian khusus khusus yang dikuasai seseorang seseorang yang dapat dapat menunjan menunjang g percepata percepatan n peroleha perolehan n data yang dibutuhkan dari dari pihak – pihak pihak terkait.

PENGENDALIAN INTERN KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) | z...

http://zoel66.blogspot.com/2012/10/pengendalian-intern-koperasi-jasa.html

Keterkaitan dasar-dasar manajemen KJK terhadap pengendalian intern pada KJK, sebagai berikut : a. Perencanaan pengelolaan organisasi dan manajemen KJK b. Pengorganisasian struktur organisasi KJK c. Pengarahan sumber daya organisasi KJK d. Pengawasan penyelenggaraan organisasi KJK Keterkaitan unit kompetensi ”melaksanakan prinsip-prinsip manajemen SDM” dengan unit kompetensi ”melaksanakan pengendalian intern” pada Koperasi Jasa Keuangan ini adalah terletak pada pekerjaan yang saling mendukung (terkait) dan bersifat langsung, yaitu : elemen ”pengawasan penyelenggaraan organisasi KJK”. Pada pekerjaan / elemen di atas mengandung maksud bahwa pengelolaan operasional KJK harus didukung dengan suatu sistem dan prosedur yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan pada KJK. Keterkaitan mengerjakan buku besar dan buku pembantu terhadap pengendalian intern pada KJK, sebagai berikut : a. Menyiapkan pekerjaan buku besar dan buku pembantu b. Menyusun buku besar dan buku pembantu c. Melaporkan hasil pengerjaan buku besar dan buku pembantu Keterkaitan unit kompetensi ”mengerjakan buku besar dan buku pembantu” dengan unit kompetensi ”melaksanakan pengendalian intern” pada koperasi jasa keuangan ini adalah terletak pada pekerjaan yang saling mendukung (terkait) dan bersifat langsung, yaitu : elemen ”menyusun buku besar dan buku pembantu” Pada pekerjaan / elemen tersebut mengandung maksud bahwa semua transaksi keuangan yang dicatat melalui kas dan non kas, secara prosedural ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam buku besar dan buku pembantu. Kebenaran data terjadinya pemindahan kas dan non kas ke dalam.buku besar dan buku pembantu hanya dapat dibuktikan oleh unit kompetensi melaksanakan pengendalian intern pada KJK.

Setelah mempelajari modul melaksanakan pengendalian intern peserta mampu : Menyusun perencanaan Pengendalian Intern Melaksanakan Pengendalian Intern Menangani Tindakan Penyimpangan

·

b. Beberapa Pengertian dalam Pengendalian Intern

·

·

Koperasi Jasa Keuangan disingkat KJK adalah koperasi yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu Pengendalian intern dapat mempunyai arti sempit dan luas : a)

Dalam arti sempit pengendalian intern merupakan pengecekkan, penjumlahan baik jumlah mendaftar (cross footing ) maupun penjumlahan menurun (footing ). b) Dalam arti luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi pengecekkan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. ·

Sistim Pengendalian Intern disingkat SPI , merupakan rencana organisasi serta semua metode dan ketentuan – ketentuan yang terkoordinir yang diatur dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efesiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan

·

Program Pemeriksaan adalah rangkaian yang sistimatik dari langkah-langkah pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Program pemeriksaan hendaknya disusun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan keadaan obyek pemeriksaan, luas sempitnya suatu program pemeriksaan tergantung dari tujuan tersebut dan kondisi-kondisi yang ada.

·

Tanggung jawab adalah tanggungjawab untuk menyusun suatu sistem pengendalian intern itu terletak pada manajemen, begitu juga halnya dengan kegiatan mengawasi sistem pengendalian intern itu sendiri BAB I MERANCANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Peraturan, Kebijakan, Sistem dan Prosedur Organisasi Diidentifikasi Sistem pengendalian intern itu meliputi : struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi harta milik KJK, pemeliharaan, ketelitian dan kecermatan data akuntansi, informasi keuangan serta laporan-laporan, menanamkan dan meningkatkan efisiensi di dalam operasional dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan oleh pengurus KJK.



Tujuan "Pengendalian intern" adalah untuk memastikan bahwa KJK menerima seluruh pendapatannya tanpa ada yang hilang akibat pemborosan, penipuan, karyawan yang tidak jujur, atau hanya karena kesembronoan. Bahkan sebuah KJK yang sehat dalam segala aspek dapat sangat rentan terhadap kegagalan dari dalam karena kurangnya pengendalian intern. Mengapa di KJK perlu SPI ? Sistem Pengendalian Intern merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan manajemen dari penyalahgunaan wewenang dan prosedur sehingga tingkat resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir seefisien mungkin, hal ini bisa terjadi karena dinamika personil dalam menjalankan proses manajemen dan media akuntansi sewaktu-waktu dapat disalahgunakan oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan dimaksud, oleh karenanya penerapan kebijakan manajemen KJK harus didukung dengan sistem akuntansi yang accountable dan responsible. Sistem pengendalian intern yang baik mempunyai manfaat untuk : 1. Melindungi harta kekayaan perusahaan. 2. Pemeliharaan kecermatan dan ketelitian data akuntasi, informasi keuangan serta laporan-laporan. 3. Menanamkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasi. 4. Mendorong dipatuhinya peraturan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk memenuhi tujuan di atas terdapat beberapa elemen yang merupakan ciri-ciri pokok dari suatu sistem pengendalian intern Kegiatan usaha apapun jenisnya pasti mempunyai titik kerawanan. Titik kerawanan tersebut dapat bersumber dari unsur intern maupun ekstern. Unsur–unsur Intern 1. Adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, mau menang sendiri, sekongkol (kolusi) 2. Organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyai karakter berbeda; otoriter, demokratis, independen, laizes faire. 3. Harta kekayaan/ KJK relatif besar kecilnya nilai, tetap harus diamankan. 4. Kegiatan Usaha yang semakin kompleks, perlu diatur prosedur, pelaksanaan dan otoritasnya. Unsur ‑Unsur Ekstern 1. Adanya oknum yang selalu mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan manajemen atau faktor ‑faktor lain. 2. Adanya kecenderungan dari oknum yang ingin mendahulukan kepentingannya, antara lain : a. Memperoleh haknya b. Menolak tanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya, c. Prosedurnya mudah / cepat. d. Harga murah. e. Menolak dikenai sanksi dan lain sebagainya. Ruang Lingkup SPI dapat dibagi menjadi dua bidang yakni SPI Manajemen dan SPI Akuntansi : 1.

Bidang SPI Manajemen : Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksana mentaati semua prosedur yang ada dengan benar?, apakah prosedur yang ada telah menjamin efisiensi?. Sasarannya adalah “Tiga Tepat” , yakni : 1) Tepat Prosedur, dan juga dinilai dari kecepatan menyelesaik an pekerjaan dan biaya lebih murah. 2) Tepat Pelaksana, berpengetahuan dan t rampil, dapat dinilai dari tingkat kerajinan, ketelitian/kesalahan, kejujuran, jumlah pekerjaan yang diselesaikan. 3) Tepat Otoritas, pemisahan wewenang, delegasi, tanggung jawab, dapat dinilai dari tingkat kepemimpinan, tanggung jawab terhadap pekerjaannya (dirinya) maupun pekerjaan bawahannya

2.

Bidang SPI Akuntansi : Tujuannya untuk memastikan apakah semua transaksi telah dicatat dengan benar sesuai PAI?, apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai PAI? Sasarannya adalah “Lima Tepat” yakni : 1) Tepat Prosedur, 2) Tepat Jumlah/Nilai, 3) Tepat Waktu, 4) Tepat Pencatatannya, dan 5) Tepat Otoritasnya.

Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan dan penerapan SPI pada KJK harus didukung dengan kebijakan pengurus KJK yang ditetapkan dan disyahkan rapat anggota. Mengapa SPI perlu dibuat secara tertulis ? Sebab ada : TIDAK ADA KESALAHAN, TIDAK ADA SANKSI, TANPA ADANYA SUATU PERATURAN YANG



MENDAHULUI, HARUS ADA KATA SEPAKAT DARI ORANG YANG BERWENANG, dalam hal ini dapat diputuskan oleh Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas atau oleh orang yang ditunjuk untuk itu. Prinsip-prinsip Penyusunan SPI, merupakan ciri pokok dari suatu sistem pengendalian intern. Suatu sistem pengendalian intern yang baik, harus memiliki prinsip-prinsip penyusunan SPI, yakni : 1. Perencanaan Organisasi yang baik, 2. Penetapan tanggung jawab perseorangan, 3. Sistem otorisasi dan prosedur akuntansi, 4. Praktek yang sehat, 5. Pegawai yang cakap dan penempatan yang tepat 6. Pengawasan oleh atasan 7. Penciptaan situasi dan kondisi kerja yang kondusif / positif Sebelum melaksanakan pengendalian intern perlu diketahui kendala yang harus di atasi dengan syarat setiap pimpinan harus menyadari pentingnya pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang dalam pelaksanaannya telah membudaya pada semua lapisan /jenjang.

Sarana / prasarana yang terkait dengan peraturan KJK harus diidentifikasi, antara lain : a. Peraturan Semua peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan KJK harus diidentifikasi dan dipelajari sampai kepada SDM Pengelola dapat memahami, mengetahui semua peraturan yang berlaku sehingga mereka dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. b. Kebijakan Kebijakan yang dibuat KJK hendaknya : ·

Tertulis dengan jelas

·

Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

·

Harus dikomunikasikan kepada fihak-fihak yang berkepentingan.

Secara periodik harus direview Sistem dan prosedur organisasi · Sistem akuntansi telah dijalankan sesuai dengan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. ·

c.

·

Prosedur organisasi, meliputi : a) Struktur organisasi meliputi : - Pemisahan fungsi dan tugas (jobs) - Pemberian wewenang dan tanggung jawab b) Rencana kerja dan biaya c) Prosedur kerja d) Pencatatan hasil kerja serta pelaporan e) Pembinaan personil : - Kursus - Informasi yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab - Supervisi oleh atasan

Peraturan untuk melaksanakan pengendalian intern pada Koperasi Jasa Keuangan adalah : ·

Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

·

PP. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

·

Keputusan Menteri Koperasi dan PKM nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

·

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

·

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

·

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan khusus lain yang berlaku di masing-masing KJK. Sruktur Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu : (1). Lingkungan Pengendalian Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya


(2).


operasional, cara manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi. Penilaian Resiko Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilain resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

(3).

Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Meliputi : aktifitas-aktifitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (aset), pemisahan tugas dan tanggung jawab.

(4).

Informasi dan Komunikasi Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi), Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk t ujuan pelaporan eksternal.

(5).

Pengawasan Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang disosialisasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktifitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi.

Bagaimana peranan SPI berinteraksi dengan unit-unit yang terdapat dalam KJK, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:

PERANAN SPI

Tanggung jawab untuk menyusun suatu sistem pengendalian intern itu terletak pada manajemen, begitu juga halnya dengan kegiatan mengawasi sistem pengendalian intern itu sendiri. Suatu sistem pengendalian intern yang memuaskan, harus meliputi: · Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. ·

Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan baik yang berguna untuk melakukan pengawasan cukup terhadap harta milik, hutang , pendapatan dan biaya

·

Penerapan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab setiap bagian.

·

Kecakapan karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya.



Keempat element tersebut di atas merupakan ciri pokok dari suatu sistem pengendalian intern. Disamping itu ciri-ciri tersebut ada cara pengawasan yang menambah ciri-ciri pokok SPI. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen anggaran (budget ) dan laporan auditing intern. Tujuan penyusunan sistem sistem akuntansi mempunyai beberapa prinsip yaitu: 1. ‘Cepat” artinya mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat sesuai dengan kebutuhan. 2. “Aman” yaitu bahwa sistem akuntansi harus dapat menjaga keamanan harta milik koperasi. Agar dapat menjaga harta milik koperasi maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern (internal control ) 3. ‘Murah” yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi relatif tidak mahal. 4. “Mudah” maksudnya dengan sistem ini pekerjaan pencatatan akan menjadi semakin mudah.


1.2.


Menyiapkan Program dan Kertas Kerja Pengendalian Intern Pengelola yang bertanggungjawab terhadap pengendalian intern, sebelum pelaksanaan pengendalian intern harus disiapkan terlebih dahulu: ketentuan, kebijakan dan Standar Operasional Prosedur serta peralatan seperti ATK, dll. Peraturan khusus dalam rangka menunjang program pengendalian kegiatan operasinal KJK harus ada. Berdasarkan Prinsip-prinsip Penyusunan SPI, pihak manajemen KJK berkewajiban untuk membuat aturan tertulis, yang formatnya dapat disusun sebagai berikut : Contoh : Surat Keputusan Pengurus tentang Sistim Pengendalian Intern di bidang pinjaman

KJK ”MAJU BERSAMA” ------------------------------------------------------------------------------Keputusan Pengurus KJK Maju Bersama Nomor : 03/KEP/MB /III/ 2007 Tentang : Sistim Pengendalian Intern Bidang Simpan Pinjam

1. MENIMBANG 2. MENGINGAT

MENETAPKAN

: reason perlunya SPI Bidang Simpan Pinjam. : Payung hukum yang menddukung SPI Bidang Simpan Pinjam. MEMUTUSKAN : :

‑‑‑‑‑‑‑Dengan ketentuan sebagai berikut : terdiri dari : bab ‑‑‑> pasal ‑‑‑> ayat : ‑‑‑‑‑‑ 1.obyek yang ditetapkan, ‑‑‑‑‑‑ 2.isi, rincian keputusan, ‑‑‑‑‑‑ 3.mengenai prosedur ‑ prosedur, ‑‑‑‑‑‑ 4.persyaratan pengelola ‑‑‑‑ 5.uraian tugas / otoritas, ‑‑‑‑‑‑ 6.persyaratan pinjaman ‑‑‑‑‑‑ 7.jenis pinjaman dan plafond pinjaman, ‑‑‑‑‑‑ 8.jaminan (agunan) pinjaman, ‑‑‑‑‑‑ 9.ketentuan bunga/jasa pinjaman, ‑‑‑‑‑10.persyaratan simpanan dan tabungan -----11 ketentuan bunga simpanan dan tabungan ‑‑‑‑‑12.ketentuan jangka waktu dan tatacara pengembalian, etc. ‑‑‑‑‑13.klausula khusus, ‑‑‑‑‑14.sanksi ‑ sanksi. dan lain sebagainya. ----- 15 penutup . Ditetapkan di : .............. Pada tanggal : .............. KJK Maju Bersama Ketua, .................................

Sekretaris ............................. .................

Menyusun Program dan Kertas Kerja Pengendalian Intern Program pengendalian adalah suatu rangkaian sistimatik dari langkah-langkah pengendalian untuk mencapai tujuan. Program pengendalian hendaknya disusun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan keadaan obyek pemeriksaan. Jadi cakupan atau ruang lingkup yang menjadi obyek pengendalian sangat tergantung dari tujuan dan kondisi-kondisi yang ada.



Tahapan terakhir dalam perencanaan pengendalian intern adalah membuat Program Kerja Pengendalian Intern sebagai panduan agar pelaksanaan pengendalian intern dapat lebih terarah. Program kerja disusun berdasarkan tahapan-tahapan dalam perencanaan pengendalian intern yang telah dilakukan sebelumnya. Program kerja pengendalian intern harus memuat antara lain: a. Langkah kerja pengendalian intern, yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengendalian intern; b. Teknik pengendalian intern, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan langkah kerja pengendalian intern. Teknik pengendalian intern meliputi antara lain: wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik pengendalian intern lainnya yang dianggap perlu; c. Sumber data, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan teknik pengendalian intern. Sumber data dapat berasal dari data yang disediakan oleh entitas pelaporan; d. Pelaksana, yang merupakan nama tim pengendalian intern yang akan melakukan langkah-langkah pengendalian intern; e. Waktu pelaksanaan, yang menjelaskan kapan langkah-langkah pengendalian intern harus dilakukan. Kertas kerja pengendalian intern disusun dengan berisikan langkah-langkah kerja yang dihubungkan dengan tujuan pengendalian, yakni mengandung unsur – unsur dan tahapan kegiatan sebagai berikut : · Amati data ·

Hitung

·

Bandingkan

·

Dapatkan

·

Catat, dll.

Contoh : ”Hitung uang tunai dan kertas-kertas berharga lainnya yang ada dalam peti uang (brand kas) dan bandingkan jumlahnya dengan yang tercantum pada saldo buku kas pada tanggal pemeriksaan.” Dari contoh tersebut di atas tindakan mengetahui kondisi adalah dengan menghitung uang yang ada dalam peti uang, sedangkan usaha menghadapkan dengan kriteria adalah tindakan membandingkan uang itu dengan jumlah yang tercantum dalam buku kas.

BAB II MELAKSANAKAN PENGENDALIAN INTERN 2.1. Bukti-bukti Transaksi Kas dan Non Kas Pengendalian Intern harus memberi keyakinan bahwa seluruh transaksi telah mendapat otorisasi dan dilaksanakan dengan benar sesuai kebijakan perusahaan, serta pencatatan transaksi tersebut dengan benar. Dibawah ini terdapat 5 tujuan pengendalian Intern atas transaksi, yaitu : 1. Otoritas ( wewenang) Setiap transaksi harus mendapat otorisasi semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan. Dalam keadaan atau masalah-masalah tertentu sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus. 2. Pencatatan Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap. 3. Perlindungan Harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah pengawasan/ penjagaan dari mereka yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Pengendalian Intern memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau manajemen sekalipun. 4. Rekonsiliasi Rekonsiliasi secara kontinu dan periodik antar pencatatan dengan harta fisik harus dilakukan misalnya mencocokkan jumlah persediaan barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik di gudang. 5. Penilaian Harus dibuat ketentuan agar memberikan kepastian bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. Tidak boleh terjadi over maupun undervalued atas harta tersebut. Dokumen transaksi keuangan diverifikasi secara rutin dan dapat diketahui keabsahannya dengan cara mengecek kebenaran dari : · Tanggal pembuatan harus ada



· Tanda tangan dari nasabah melalui slip penyetoran dan pengambilan · Tanda tangan petugas kasir · Paraf atau tandatangan manajer. · Tanda validasi/posting

Dokumen transaksi tersebut diperiksa kebenarannya, dan diposting ke dalam buku besar masing-masing. Verifikasi dalam transaksi kas dan non kas adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa pengelolaan transaksi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Contoh kertas kerja pengendalian intern terhadap transaksi kas dan non kas, lihat lampiran - 2. 2.2. Penempatan dan Pelaksanaan Tugas Masing - Masing SDM Sumber daya manusia merupakan aset KJK merupakan aset yang tak ada nilainya, namun jika penempatan yang bukan pada tempatnya justru berpotensi menjadi kontra produktif. Pengendalian intern harus memastikan bahwa penempatan dan pelaksanaan tugas masing-masing SDM dengan cara membandingkan antara struktur organisasi dan job desk dengan job masing-masing SDM. Jika terjadi ketidak sesuaian maka sebaiknya direkomendasikan agar dilakukan mutasi. Demikian pula jika terjadi rangkapan harus menganut prinsip tetap memisahkan antara jabatan yang memegang keuangan dengan yang mengadministrasikan, misalnya kasir tidak boleh dirangkap oleh bagian pembukuan, demikian sebaliknya. Melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian sistem dan prosedur sumberdaya dengan seksama, apakah evaluasi sistem dan prosedur di KJK telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah sistem yang ada dapat memacu kinerja dan produktivitas, apakah reward dan funishment dapat meningkatkan motivasi dan performance SDM. Lakukan pemeriksaan atas sistim penempatan dan pelaksanaan kinerja SDM, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh kepala cabang / manajer terhadap penempatan SDM Pengelola KJK ke posisi tugas yang tepat dengan jobnya. Lakukan pengukuran terhadap kinerja SDM secara objektif dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif (kinerja diukur sesuai past performance dari masing-masing SDM), dan secara kualitatif dengan menggunakan metode penilaian kinerja 380 derajat, yakni SDM dinilai oleh atasannya dan teman satu level serta bawahannya (jika ada). SPI Keuangan juga mengatur pemisahan antara pemegang uang dengan pembuat pelaporan (informasi) mengenai uang. Sebagai contoh pemegang uang (kasir) memiliki tugas untuk menerima atau pun mendistribusikan uang dan mendokumentasikannya dalam buku yang tersedia. Sedangkan bendahara bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan yang berdasarkan bukti-bukti dan informasi yang diperolehnya dari buku kas, buku jurnal serta perangkat akuntansi lainnya yang lazim digunakan. Mengapa perlu pemisahan tugas, padahal kedua fungsi tersebut bisa dilakukan oleh satu orang saja? bayangkan saja seandainya seseorang diberi kewenangan mengatur lalu lintas keuangan, mendistribusikan uang, mengambil keputusan atas segala hal mengenai keuangan, dan menyusun laporannya, apa yang akan terjadi? Dalam kondisi normal oragnisasi tidak punya masalah keuangan, dan orang yang diberi tugas pun secara pribadi tidak punya masalah keuangan mungkin segala dapat berjalan dengan baik. Namun dalam kondisi tidak normal baik organisasi maupun individu, atau individu yang diberi tugas tersebut saja dapat diduga terjadi kekacauan dalam pengelolaan. Katakanlah orang yang diberi tugas keuangan tersebut sangat butuh uang, sementara uang koperasi digenggamnya atau dalam lingkup kewenangannya, apapun hal yang tidak diinginkan koperasi bisa terjadi. Dengan kata lain, pembagian tugas dan prosedur yang jelas dan tegas dalam mengelola keuangan salah satu fungsi kontrol untuk mengontrol diri sendiri maupun interaksi antar mereka yang terlibat langsung dengan perihal keuangan. Jadi yang diinginkan oleh SPI Keuangan dalam hal ini bukan hanya melihat keluar masuknya uang dengan benar dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan tetapi juga kebenaran itu bisa transparan, dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahkan anggota pun dapat mengaksesnya dengan mudah. 2.3. Pelaksanaan Kebijakan, Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Lakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan perlakuan akuntansi keuangan, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi dan PSAK No. 59 untuk pola syariah. Pemantauan terhadap kegiatan proses akuntansi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan, antara lain kebijakan dan perlakuan akuntansi yang menyangkut dengan : a. Penyisihan pinjaman/pembiayaan. b. Penyusutan Aktiva Tetap.



c. Amortisasi Aktiva Lain – lain. d. Cadangan Risiko e. Pendapatan yang masih harus dibayar dan atau diterima. f. Biaya yang masih harus dibayar dan atau diterima. g. Penghapusan pinjaman macet. Lakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan yang telah disusun oleh bagian akunting, apakah telah sesuai dengan PSAK No. 27. Apakah Laporan keuangan yang meliputi : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Perubahan Kas (Modal) dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota, datanya telah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengecekan dilakukan dengan mencocokan jumlah-jumlah saldo masing-masing rekening pada neraca, perhitungan hasil usaha dengan jumlah saldo yang terdapat pada Buku Besarnya. 2.4. Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Bandingkan secara berkala antara realisasi dengan program kerja dan RAPB - KJK tahun buku yang sedang berjalan, seberapa jauh pencapaian hasil-hasilnya. Kemudian dilakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dengan mendiskusikan kepada para Kepala Bagian atau bawahannya yang lain, sehingga terhadap fokus untuk penyelesaian, misalnya jika pencapaian target pemberian pinjaman belum berhasil, maka bagian pinjaman akan lebih giat meningkatkan kinerjanya. Analisa laporan keuangan merupakan kewajiban untuk dikerjakan secara periodik yaitu bisa dilakukan dengan cara bulanan, triwulanan, semesteran dan atau tahunan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan / kondisi keuangan KJK yang sebesarnya. Jika terdapat hal-hal yang merugikan lembaga KJK dengan cepat dapat ditanganinya. Dengan digunakannya Sistem Informasi Akuntansi dan Keungan (SIAK), maka penyusunan laporan keuangan secara otomatis dapat di cetak setiap saat, oleh karena itu periode dalam melakukan analisis laporan keuangan hendaknya dilakukan secara konsisten. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan yakni analisis secara vertical, yakni dengan membandingkan elemen-elemen neraca/SHU dalam satu periode, dan secara horizontal dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari dua periode. 2.5. Pengendalian Terhadap Pengelolaan Operasi Salah satu kegiatan dalam pemeriksaan atas sistim pengendalian aset dari kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana, apakah telah sesuai dengan sesuatu yang dilaksanakan sehari-hari oleh kepala cabang/manajer pada kegiatan usaha KJK. ·

Apakah aset telah memberikan pendapatan yang optimal

·

Apakah resiko aset telah ada covernya (pencadangan, asuransi, dll)

·

Apakah penghimpunan dana telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan telah mencapai target.

·

Apakah pengelolaan dana telah optimal, dimana likuiditas minimum terjamin, disisi lain memberikan pendapatan yang tinggi.

·

Apakah penyaluran pinjaman telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan menghasilkan secara optimal dan aman (pinjaman bermasalah rendah) .

Perkembangan operasional usaha dan keuangan harus dipantau secara terus menerus, disamping untuk tujuan pencapaian target, kepatuhan terhadap Standar Operasional Manajemen (SOM) Usaha dan Keuangan menjadi perhatian khusus yang tidak boleh diabaikan oleh pengelola, karena kalau kepatuhan tidak dipantau dan atau dikendalikan maka akan terjadi mismach dalam pelaksanaannya, dan hal ini akan berdampak kepada ketidak berhasilan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan KJK. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan operasi usaha, dengan membandingkan apakah penanganan transaksi-transaksi yang terjadi telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari yang dilakukan petugas atas kegiatan usaha KJK dengan SOP dan SOM Usaha dan Keuangan. SPI Simpan Pinjam. Dalam KJK SPI Simpan Pinjam sangat penting, karena kegiatan tersebut merupakan ruh dari kelangsungan hidup suatu KJK. SPI Simpan Pinjam meliputi: 1. Pengeluaran uang a. Ada surat permohonan piutang (SPP) yang harus disetujui oleh anggota atau pengajuan pinjaman harus mendapat persetujuan anggota. b. Besarnya pinjaman harus berdasar plafon yang dikaitkan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. c. Pelayanan pinjaman diutamakan untuk pinjaman tanggung renteng. d. Penerimaan pinjaman harus diterima oleh angota sendiri tidak boleh diwakilkan. e. Bagi anggota yang melakukan transaksi pinjaman khusus diatas wewenang manajer (jika ada manajer) maka bukti KK harus ada persetujuan pengurus minimal satu orang. f. Prosedur pinjaman khusus diatur sesuai dengan pinjaman biasa dengan pengesahan diketahui oleh



pengurus lain. g. Pinjaman khusus harus disertai dengan jaminan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada. 2. Penerimaan uang a. Anggaran pinjaman dibayar melalui kelompok masing-masing b. Anggota harus tanda tangan di lembar tagihan kelompok. c. Petugas harus menyetorkan ke koperasi paling lambat 1 x 24 jam setelah pertemuan. d. Uang setoran harus dibuatkan bukti Km dan dibukukan pada hari yang sama. e. Hasil penerimaan setoran harus disetorkan ke bank paling lama 1 x 24 jam. (1) Menggunakan metode imprest semua hasil setoran disetorkan ke bank. (2) Menggunakan metode fluktuasi sisa penerimaan disetorkan ke bank. SPI Simpan Pinjam 1. Tujuan Melayani anggota terhadap kebutuhan untuk menyimpan dan meminjam uang. 2.

Simpanan a. Jenis simpanan Yang ada di koperasi bisa terdiri dari beberapa simpanan antara lain: 1) Simpanan Pokok. Simpanan yang harus dibayar pada waktu masuk menjadi anggota koperasi dan tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota. 2) Simpanan Wajib. Simpanan yang dibayar rutin setiap bulan selama menjadi anggota koperasi dan tidak diambil selama yang bersangkutan, masih menjadi anggota. 3) Tabungan Koperasi. Tabungan yang didapat dari anggota maupun non anggota yang diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. 4) Simpanan Berjangka. Simpanan yang didapat dari anggota maupun non anggota yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. b. Bunga Simpanan Untuk menentukan besarnya bunga simpanan pada prinsipnya harus lebih rendah dari bunga pinjaman dan bersaing dengan tingkat suku bunga yang ada pada bank pemerintah.

3.

Pinjaman a. Jenis Pinjaman terdiri dari: 1) Pinjaman Anggota. Yang dimaksud pinjaman anggota yaitu pinjaman yang diberikan hanya kepada anggota koperasi dan jumlah maksimal pinjaman sesuai simpanan anggota dan atau kelompok di koperasi, dengan jaminan Tanggung Renteng (TR) di kelompok. 2) Pinjaman Khusus. Yang dimaksud pinjaman khusus yaitu pinjaman yang diberikan pada anggota di atas maksimal pinjaman atau pinjaman yang diberikan kepada non anggota koperasi. Pinjaman khusus ini boleh diberikan apabila pinjaman anggota sudah terlayani semua dan masih ada sisa dana. b.

c.

Bunga Pinjaman Tingkat bunga simpanan hendaknya lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman yang diberikan pada anggota. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan tingkat bunga: 1) Bunga modal 2) Resiko pinjaman 3) Biaya operasional 4) SHU yang dibayar

Plafond Pinjaman Dalam rangka menciptakan pengamanan terhadap dana maupun barang yang beredar, perlu dibuat batasan-batasan khususnya mengenai besarnya pinjaman. Salah satu model yang dikembangkan adalah ketentuan plafon pinjaman, baik untuk perorangan maupun kelompok. 1) Plafon Perorangan. Kelipatan dari simpanan pokok atau simpanan, di mana nilai kelipatan tergantung kebijaksanaan yang ada dimasing-masing koperasi primer. Misalnya plafon pinjaman 3 kali, berarti besarnya hak pinjaman anggota yang bersangkutan yaitu 3 X jumlah simpanan pokok atau simpanan wajib yang dimiliki. 2) Plafon Kelompok. Kelipatan dari jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota di kelompok tersebut. Hasilnya menunjukan besarnya hak pinjaman bagi kelompok yang bersangkuutan. Umumnya plafon kelompok lebih kecil dari plafon perorangan. Misalnya: kalau plafon perorangan 3X, plafon kelompok 2X. 4. Sistem pengendalian intern Simpan Pinjam a. Prinsip Internal Control



1) 2) 3) 4)

Kasir tidak boleh merangkap mengerjakan buku pembukuan piutang atau sebaliknya. Pemegang kas harus benar-benar terpisah dengan buku Pelaksanaan (pembuatan rekonsiliasi bank) tidak boleh pemegang kas. Bendahara dan kasir bertanggung jawab terhadap keaslian surat-surat berharga yang disimpan dalam almari besi. 5) Kasir harus membubuhkan cap “lunas” pada bukti kas dokumen-dokumen pendukungnya jika pembayarannya sudah selesai. 6) Kasir harus membubuhkan cap “Receipt ” pada bukti kas dokumen-dokumen pendukungnya jika uang diterima. 7) Semua cek harus urut nomor dan setiap nomor harus dipertanggung jawabkan, baik dipergunakan atau tidak. 8) Dana kas kecil diisi dengan menggunakan sistem Imprest 9) Semua pengeluaran kas kecil harus disetujui oleh manajer (koperasi tertentu) selebihnya disetujui oleh bendahara atau ketua. 10) Surat pengajuan pinjaman (SPP) harus ditandatangani oleh kelompok. 11) Pinjaman setiap anggota harus disesuaikan dengan plafon pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus kalau ada 12) Pelayanan pinjaman diutamakan untuk pinjaman Tanggung Renteng 13) Penerimaan pinjaman harus dilakukan oleh anggota sendiri. 14) Setiap realisasi harus ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat pengakuan hutang (SPH). 15) Penerimaan kas dicatat pada hari yang sama, saldo maksimal kas perharinya dan harus dimasukan ke bank. b. Dokumen 1) Buku-buku Buku simpan pinjam anggota Buku kas keluar (Harian kas) Kartu pinjaman anggota 2) Formulir-formulir Bukti Kas Keluar (KK) Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Kartu Hutang Surat Panggilan

BAB III MENANGANI TINDAKAN PENYIMPANGAN 3.1

Pemeriksaan Kegiatan Penyimpangan Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ke tiga kategori tujuan KJK dapat dicapai, yaitu dengan kondisi : a) Pengelola KJK mendapat pemahaman akan arah pencapain tujuan KJK, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target KJK, t ermasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan k eamanan sumberdaya KJK. b) Laporan Keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya. c) Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh KJK sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya. Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap Sistem Pengendalian Intern adalah semua pihak di dalam KJK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Namun demikian, secara struktural pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perancangan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern meliputi : Manajer, Kabag dan Staf Pengawasan Intern. Atribut dalam Pengendalian Internal, meliputi: • Pemisahan fungsi • Autorisasi transaksi • Dokumen dan sarana pencatatan yang memadai • Keamanan fisik aset yang memadai • Kualifikasi pegawai yang sepadan • Rotasi tugas dan pemberian cuti


• •


Pemeriksaan mendadak Verifikasi internal

Mengidentifikasi Potensi Terjadinya Tindak Penyimpangan, dalam setiap melakukan pemeriksaan, tidak menutup kemungkinan masih berpotensi terjadinya tindak penyimpangan sebagai akibat dari kelemahan dan sifat manusia yang : kurang teliti, lalai, curang, tidak jujur dan lain-lain. Hal ini diantara pengelola harus saling mengingatkan atas tugas pekerjaannya, sehingga dengan berjalannya penerapan sistim pengendalian intern yang baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan/kecurangan dimaksud. Jika t erjadi tindak penyimpangan maka segera diidentifikasi untuk selanjutnya dicari solusinya untuk segera diperbaiki. Laporan dan pengaduan yang masuk segera ditindaklanjuti, demikian juga hasil pengendalian intern segera diteliti ulang, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang akan menjadi potensi terjadinya tidak penyimpangan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi KJK, maka saat itu pula harus segera dilakukan pencegahan sesuai dengan akar permasalahan yang sebenarnya, agar supaya tidak mengganggu kegiatan KJK lainnya.. Contoh : Kasir tidak diperkenankan menyimpan buku tabungan anggota dengan alasan apapun. 3.2

Pemeriksaan dan Koreksi Terhadap Potensi Terjadinya Tindak Penyimpangan Dengan terjadinya tindak penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi sehingga tidak berlarut-larut berdasarkan sistim yang berlaku. Jika sistem yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, maka sistemnya harus diperbaharui. Lakukan pemeriksaan secara rutin dan konsisten seperti melakukan cash opname secara rutin pada akhir hari kerja, jika terjadi selisih, maka langsung dapat dikoreksi pada saat itu juga. Contoh : Dalam hal manager memberi tugas kapada juru tagih untuk menagih tunggakan pinjaman anggota, selama ini hanya diberi surat tugas dengan membawa slip setoran. Misalkan kepada 5 orang anggota penunggak, dan setelah selesai menagih yang disetor ke kasir hanya 1 orang anggota sisanya 4 anggota yang sudah setor uangnya dipakai dahulu, dan akan disetorkan ke kasir akhir bulan bertepatan dengan waktu gajihan juru tagih. Untuk mengatasi hal tersebut, terlebih dahulu manager melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Untuk mengatasi penyimpangan dimaksud manager selain memberi surat tugas kepada juru tagih kepada 5 anggota penunggak sekaligus diberikan slip setoran yang ditandatangani sebanyak 5 lembar rangkap dua. Setelah selesai menagih tanyakan berapa anggota yang telah menyetor dengan meminta kembali ke lima slip setoran dimaksud, dengan demikian maka tindak penyimpangan segera terdeteksi.

3.3

Evaluasi Tindakan Penyimpangan Kelemahan-kelemahan dari sistem pengendalian intern yang ada seperti perangkapan jabatan, perekrutan karyawan, perilaku Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) karyawan yang diketahui mempunyai sifat tidak jujur, mementingkan diri sendiri, ceroboh dan sebagainya, maka kelemahan SPI harus segera di perbaiki sedini mungkin. Hasil pengendalian internal harus dicatat dan dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai format yang sudah ditentukan. Form dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian intern memuat hal-hal yang ditemukan selama pemeriksaan termasuk didalamnya kesimpulan dan rekomendasi, Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan tindak penyimpangan, maka manager harus melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan aturan KJK, dan kemudian melaporkannya kepada Pengurus KJK, termasuk di dalamnya sikap yang harus ditempuh dalam mengambil tindakan dimaksud. Laporan dimaksud termasuk kesimpulan dan rekomendasi merupakan wujud dari pelaksanaan tugas pengendalian intern yang harus ditindak lanjut, dengan cara melaporkannya kepada pengurus. Semua temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang dilaporkan dicatat dalam : Buku Monitoring Pengendalian Intern, sebagaimana contoh lampiran - 3

Diposkan 10th October 2012 oleh zoel 1

Lihat komentar

Software Akuntansi Laporan Keuangan 18 Februari 2014 16.28 informasi yang sangat bermanfaat, apalagi jelang RAT koperasi, hal ini sangat dibutuhkan oleh koperasi. sekedar menambahkan, untuk software koperasi dengan laporan keuangan otomatis sesuai SAK ETAP dan hitung SHU per anggota otomatis, silakan kunjungi Armadillo Accounting Software Koperasi. Semoga membantu, trims :)


Balas

Beri komentar sebagai:

Publikasikan


PENGENDALIAN INTERN KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) _ Zoel Dosen Stieww Dan Konsultan Keuangan Daerah

Recommend Documents