Makalah Otoritas jasa Keuangan

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draft pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

  

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 1

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1992 Nomor 7 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya; 4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya;

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 2

2. Apakah peran dan Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 3. Apakah arti penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 4. Bagaimana tata kelola dan struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 1.3 Tujuan Penulisan Dari rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan makalh ini ialah untuk mengetahui apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bagaimana Tata Kelola dan Sruktur Organisasi OJK serta mengetahui secara detail fungsi,tujuan, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Makalah ini juga bertujuan untuk memenuhuhi tugas mata kuliah Managemen Lembaga Keuangan serta Menambah keilmuan dari Penulis dan Pembaca.

BAB II ISI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 3

2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. 2.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Kemudian untuk mencapai visi lembaga atau perusahaan haruslah menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi ditetapkan maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan pencapaian yang diharapkan. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas jasa industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi yang diemban OJK dalam mencapai visinya adalah : 

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara

 

teratur, adil, transparan dan akuntabel Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil Melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen

Sedangkan tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:   

Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat


Selain memiliki visi, misi dan tujuan OJK juga mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang telah ditentukan menurut undang-undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah: 1. Fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 2. Tugas OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu: a. Perbankan b. Pasar modal c. Asuransi d. Dana pensiun e. Lembaga pembiayaan f. Pegadaian g. Lembaga pinjaman h. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia i. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan j. Penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan 3. Wewenang OJK adalah: a. Tugas pengaturan Merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi. b. Tugas pengawasan OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan penyidikan, pelrindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administrative terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. 2.3 Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelumnya kewenangan

pengaturan dan


pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan OJK didasarkan kepada tiga landasan yaitu: 1. Landasan Filosofis Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. 2. Landasan Yuridis a. Pasal 34 UU no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia b. UU no. 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no.23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. 3. Landasan Sosiologis a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 2.4 Arti Penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas jasa keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungandan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengolahannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.


Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, danpenyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani lembaga jasa keuangan dapat dilayani diseluruh tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan. Selama ini sebelum keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2(dua) lembaga yang ditunjuk pemerintahyaitu: 1) Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank. 2) Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuanagan Lainnya kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Namun Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non-Bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Satu tahun kemudian (31 Desember 2013) peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik jasa keuangan bank maupun non-Bank dilakukan oleh OJK. Undang-Undang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya OJK akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.


Lembaga keuangan yang memegang kepercayaan dari dana yang dititipkan masyarakat harus terus dijaga. Tujuannya jangan sampai merugikan masyarakat sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan. Di samping masyarakat, pemerintah juga mengalami kerugian karena tidak mampu melindungi masyarakatnya. Dan yang paling merugi sebenarnya adalah perusahaan itu sendiri, karena telah melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji dan akhirnya tidak dipercaya oleh masyarakat. Lebih dari itu dengan aanya OJK maka praktik-praktik penipuan atau kejahatan dibidang keuangan cepat diminimalkan atau dihilangkan. Oleh karena itu, Kehadiran OJK sangat penting. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan, sedikitnya ada empat alasan atas arti penting keberadaan lembaga yang dipimpinnya itu. Pertama, kata Rahmat, makin menguatnya integrasi di pasar finansial yang diikuti berkembangnya konglomerasi keuangan. Hingga Saat ini, OJK mencatat ada 31 perusahaan keuangan yang berbau konglomerasi, yang telah membentuk satu raksasa sendiri dalam industri finansial. "Ke depan, konglomerasi dan industri ini akan semakin berkembang yang tidak cukup diawasi oleh satu lembaga saja," kata Rahmat di Jakarta, Rabu (24/4). Ada tren, lembaga keuangan nonbank ikut mengalami kemajuan yang pesat. Ini terjadi, menurut Rahmat, karena di sektor ini korporat atau lembaga pemerintah bisa lebih mudah mencari uangnya, seperti dengan menerbitkan obligasi. Integrasi industri finansial ini, sambung dia, dapat dilihat dari percampuran produkproduk pasar modal dengan perbankan, pasar modal dengan asuransi, atau asuransi dengan perbankan. Lembaga seperti Bank Indonesia (BI) jelas tidak bisa masuk ke dalam ranah ini. Kedua, Rahmat menuturkan, industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul. Industri keuangan harus memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, hingga pendapatan. OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan ini. "Agar ketahanan ekonomi nasional makin kuat," kata Rahmat.


Alasan ketiga, Rahmat menjelaskan, OJK memiliki wewenang untuk melakukan law enforcment. Pada kasus-kasus yang muncul, OJK memiliki otoritas hingga menyelidiki, sesuatu yang hanya dimiliki kepolisian, kejaksaan, dan KPK.Keempat, terkait dengan perlindungan konsumen di mana hanya OJK yang mempunyai program ini. Menurut Rahmat, selalu muncul persoalan terkait perlindungan konsumen ini mengingat terus tumbuhnya produk dan jasa pada industri ini. 2.5 Tata Kelola (Governance) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumber : www.ojk.go.id Governance Principles (1)

Sumber : www.ojk.go.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 9

Governance Structure (2) Struktur tata kelola terdiri dari : 1. Organ utama tata kelola adalah Dewan Komisioner; yang bersifat kolektif kolegial 2. Organ pendukung tata kelola adalah Sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik dan komite lainnya; 3. Infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman (code), piagam (charter), peraturan, prosedur (SOP) dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Governance Process (3) Pelaksananaan governance OJK didukung oleh fungsi asurans yang profesional dan obyektif dengan menggunakan strategi combined

model the three lines of defense (tiga lapis pertahanan) dan assurance yang

memberikan

metode

praktis

untuk

memastikan governance process di OJK berjalan secara efektif. 1. The first line of defense (pertahanan lapis pertama) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK; 2. The second line of defense (pertahanan lapis kedua) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari governance process; dan 3. The third line of defense (pertahanan lapis ketiga) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal beserta auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 10

Governance Outcome (4) Dengan prinisip, struktur dan proses menetapkan Governance Roadmap sbb:

governance

yang

dilaksanakan,

OJK

Sumber : www.ojk.go.id 2.6 Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setiap pembentukan suatu organisasi pasti sudah dilengkapi dengan struktur organisasi di dalamnya.Seperti diketahui bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan suatu kegiatan.Sedangkan struktur organisasi merupakan bagan atau kompenen yang ada dalam suatu organisasi.Tiap kompenen memiliki tugas,tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Demikian juga dengan Otoritas Jasa Keuangan memiliki struktur organisasi terdiri atas: 1. Dewan Komisioner OJK 2. Pelaksana Kegiatan Operasional Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.

Ketua merangkap anggota; Wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota; 6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 11

9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I kementerian Keuangan. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas: 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I; 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II; 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan; 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal; 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan,dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan 7. Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Sumber : www.ojk.go.id 2.7 Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 12

OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran OJK yang membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sepak terjang OJK sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air. Posisi OJK dalam memajukan perekonomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, sangatlah strategis. OJK memiliki senjata yang ampuh untuk mengatur, menegakkan, dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Adapun Nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah: 1. 2. 3. 4.

Integritas Profesionalisme Sinergi Inklusif

5. Visioner

Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking). 2.8 Penanganan Pengaduan Konsumen Mengapa penanganan pengaduan demikian pentingnya sehingga menjadi perhatian serius OJK dan perlu diatur secara khusus dalam peraturan OJK? Secara umum, hal ini berkaitan erat dengan upaya OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat. Di tengah kondisi perekonomian global dan Indonesia, OJK bersama segenap pelaku usaha jasa keuangan berupaya memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan. Seperti diketahui bersama, akses ke sektor jasa keuangan masih menjadi permasalahan utama bagi


masyarakat di Indonesia. Permasalahan rendahnya akses ke sektor jasa keuangan setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu: 1.

Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

2.

Tidak tersedianya layanan keuangan ditengah masyarakat.

3.

Adanya perasaan traumatis dan persepsi negatif terhadap layanan keuangan yang pernah dialaminya ataupun cerita yang diterimanya. OJK meyakini bahwa melalui penanganan pengaduan yang lebih baik dan terstandar,

konsumen dan masyarakat akan lebih mempercayai produk dan/atau jasa keuangan yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan dapat semakin meningkatkan sektor keuangan di Indonesia. Ada lima aspek penting dalam standar penanganan pengaduan oleh PUJK yaitu identifikasi terhadap pengaduan, perekaman/database pengaduan, pelaporan internal mengenai pengaduan, upaya penyelesaian dan perbaikan serta yang tidak kalah pentingnya PUJK dapat melakukan root and cause analysis. Untuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan konsumen di sektor jasa keuangan, telah terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, seperti Peraturan OJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor : 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Penanganan pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan Konsumen (confidence). Selanjutnya, kepercayaan Konsumen akan meningkatkan kesetiaan Konsumen (loyalty). Dan pada akhirnya, kesetiaan Konsumen akan meningkatkan potensi pendapatan perusahaan (profitability). Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Selama ini OJK melakukan pemantauan interaksi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen keuangan dan masyarakat. OJK melaksanakan pengawasan perlindungan konsumen melalui berbagai cara, misalnya melalui mystery shopping dan customer testimony. Berdasarkan

Pasal 2 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/pojk.07/2013 tentang

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 14

a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara

sederhana,

cepat, dan biaya terjangkau. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dapat ditemukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut merugikan masyarakat. Kemudian OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. OJK juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran OJK, mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan nakal lembaga jasa keuangan. Hanya saja masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas, sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan. 2.9 Anggaran dan Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagaimana suatu lembaga untuk menjalankan aktivitasnya dibutuhkan sejumlah dana agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada dukungan dana, maka sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga halnya dengan OJK kehadirannya memerlukan sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Sumber dana atau Anggaran OJK berasal dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.Sebagai bentuk akuntabilitas dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 15

perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran OJK wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR.

I

Jenis pungutan Pungutan yang terkait dengan pengajuan perizinan,persetujuan,pendaftaran dan pengesahan pada ojk A. Biaya pengajuan persetujuan pendaftaran dan pengesahan lembaga 1. Perizinan usaha untuk : a. Bursa efek,Lembaga Kiring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,Penyelenggaran Perdaganngan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek,Bank Umum, Asuransi Jiwa,Asuransi Umum,Reasuransi, dan Manajer Investasi: b. Perusahaan Pemeringkat efek,Penjamin Emisi Efek, Bank Perkreditan rakyat,Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,Perusahaan Pembiayaa, Perusahaan Modal ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. c. Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah. d. Perantara Pedagang efek yang tidak mengadministrasikan Rekening efek Nasabah,Penasihat investasi,Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga efek. 2. Persetujuan untuk Pihak penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian, Lembaga Penunjang perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat. 3. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,Perusahaan Konsultan Asuransi,Perusahaan Konsultan Aktuaria dan Perusahaan Agen Asuransi. 4. Pendaftaran untuk :

Satuan

Besaran

Per Perusahaan

Rp.100.000.00 0,00

Per Perusahaan

Rp.50.000.000, 00

Per Perusahaan

Rp.30.000.000, 00

Per Perusahaan

Rp.5.000.000,0 0

Per Perusahaan

Rp.5.000.000,0 0

Per Perusahaan

Rp.5.000.000,0 0


a. Wali Amanat b. Agen Penjual Efek Reksa Dana 5. Pengesahan untuk dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi kerja. B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang perseorangan 1. Perizinan Untuk : a. Wakil Manajer Investasi dan Penasihat investasi b. Wakil Penjamin Emisi Efek c. Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana 2. Pendaftaran Untuk : a. Profedi Akuntan Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan,Konsultan Hukum,Penilai dan Notaris c. Profesi Penunjang IKNB yaitu Akuntan,KonsultanHukum,Penilai dan Konsultan Aktuaria C. Biaya Pendaftaran 1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum : a. Efek Bersifat ekuitas,Efek bersifat Utang, dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Penawaran Umum terbata/Right Issue), untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan efekterlebih dahulu,Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dan Oleh pemegang saham. b. Sukuk

Per Perusahaan Per Perusahaan Per Lembaga

Rp.5.000.000,0 0 Rp.30.000.000, 00 Rp.50.000.000, 00

Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang

Rp.1.000.000,0 0 Rp.500.000,00 Rp.500.000,00 Rp.5.000.000,0 0

Nilai Emisi 2. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan publik 0,05% Paling Banyak Rp.750.000.00 0,00

3. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran tender Sukarela D. Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi : 1. Penambahan Modal tanpa Hak Memesan

Nilai Emisi


efek terlebih dahulu tanpa penawaran umum tidak memperbaiki posisi keuangan

melalui untuk

2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan terbuka

Per Pernyataan Pendaftaran Per Penawaran

3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara sukarela.

Nilai Emisi

0,05% Paling Banyak Rp.150.000.00 0,00 Rp.10.000.000, 00

Rp.25.000.000, 00

4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Aset berdasarkan laporan keuangan proforma pengabungan atau peleburan perusahaan terbuka Per Perubahan

Per Pengambilali han

0,025% Paling banyak Rp.500.000.00 0,00

0,05% Paling banyak Rp.250.000.00 0,00

Rp.1.000.000.0 00

Rp.25.000.000, 00 I I

Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian 1. Bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimapanan dan penyelesaian, penyelengara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. 2. Bank Umum, Bank perkreditan

Pendapatan usaha

Aset

15%

0,045%


Rakyat,Bank Pembiayaan rakyat syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi umu, Reasuransi, Dana Pensiun lembaga Keuangan, Dana Pensiun pemberi kerja, Perusahaan pembbiayaan dan Perusahaan Modal ventura, serta Lembaga Jasa Kauangan lainnya. 3. Manajer Investasi

Paling banyak Rp.10.000.000, 00

Dana Kelolaan

4. Penasihat investasi Pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi

5. Agen Penjual Efek Reksa Dana

6. Penjamin Emisi Pedagang Efek

efek

dan

Perantara

7. Emiten

Pendapatan dar fee keagenan

Pendapatan usaha

Nilai Emisi Efek

1,2% Paling sedikit Rp.10.000.000, 00 1,2% Paling sedikit Rp.10.000.000, 00 1,2% Paling sedikit Rp.10.000.000, 00

Per Perusahaan

0,03% Paling sedikit Rp.15.000.000, 00 Paling Banyak Rp.150.000.00 0,00

Pendapatan Usaha

Rp.15.000.000, 00

Pendapatan Usaha

1,2% Paling sedikit Rp.5.000.000,0 0

8. Perusahaan Publik 9. Perusahaan Pemeringkat efek

10. Lembaga Penunjang Jasa Keuangan yaitu Lembaga Pemeringkat,Biro Administrasi efek,Bank Kustodian, Wali Amanat, Perusahaan Pialang Asuransi ,Perusahaan Penilai Kerugian asuransi,Perusahaan Agen Asuransi 11. Kantor Akuntan Publik,Kantor Jasa Penilai publik,Kantor Konsultan Hukum,Kantor notaris,dan Perusahaan Aktuaria sepanjang punya izin pendirian dari OJK 12. Profesi : a. Prefesi penunjang perbankan yaitu

0,045% Paling sedikit Rp.10.000.000, 00

1,2% Paling sedikit


Akuntan dan Penilai b. Profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan,konsultan hukum,penilai, dan notaris

Nilai Kontrak dari sektor Jasa Keuangan

Rp.5.000.000,0 0

1,2% Per Orang

Rp.5.000.000,0 0

Sumber : Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan OJK Berikut ini adalah contoh perhitingan pungutan OJK :

Contoh 1 : PT Bank ABC Tbk, pada tahun 2016 memiliki aset sebesar 5 Triliun.Sebagai bank mereka juga melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Merupakan emiten karena melakukan penawaran saham sebesar 2 Triliun 2. Melakukan kegiatan sebagai bank kustodian dan membukukan pendapatan sebesar 1 Miliar 3. Mealukan kegiatan sebagai wali amanat dan membukukan pendapatan sebesar 2 Miliar Berapa besar pungutan yang wajib dibayar Bank ABC pada OJK? Jawaban : Dalam menetukan biaya tahunan,Bank ABC melakukan perhitungan sebagai berikut :  Biaya tahunan sebagai bank umum = 0,045% x Rp. 5.000.000.000.000,00 = Rp.2.250.000.000,00  Biaya tahunan sebagai emiten = 0,03% x Rp.2.000.000.000.000,00 = Rp.600.000.000,00 (paling banyak Rp.150.000.000,00)  Biaya tahunan sebagai bank kustodian = 1,2% x Rp.1.000.000.000,00 = Rp.12.000.000,00  Biaya tahunan sebagai wali Amanat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 20

= 1,2% x Rp.2.000.000.000,00 = Rp.24.000.000,00 Berdasarkan ketentuan PP tentang Pungutan OJK,yang wajib dibayar oleh OJK adalah Pungutan dengan besaran tertinggi yaitu : Rp.2.350.000.000,00

Contoh 2 Pada tahun 2016 diketahui bahwa laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah di audit menunjukkan pendapatan bursa efek sebesar Rp.100.000.000.000,00. Berapa besar biaya tahunan yang wajib dibayar Bursa efek pada OJK : Jawaban Besar biaya tahunan yang wajib dibayar Bursa efek : 15 % x 100.000.000.000 = 15.000.000.000 Dan sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada presiden dan DPR. Selain Laporan kegiatan OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK. 2.10

Hubungan Kelembagaan Didasarkan Atas kesadaran bahwa sektor jasa keuangan merupakan suatu sistem yang

kompleks , tidak hanya karena adanya beberapa otoritas yang terkait, namun juga merupakan bagian dari suatu sistem keuangan. Maka dalam UU OJK diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama, baik antarlembaga didalam negeri, misalnnya BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun luar negeri yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas: a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator; b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota; c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 21

Ada pun fungsi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah sebgai berikut : 1. Menunjang tugas Komite Koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditengarai bersifat sistemik 2. Berkoordinasi dan tukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundangan di sektor keuangan 3. Penyiapan sistem peringatan dini makro (Macro Early Warning System) sektor keuangan terhadap permasalahan lembaga-lembaga dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik 4. . Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan. 2.11 Penyidikan dan Pemidanaan Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), penyidikan juaga dilakukan oleh pejabat pegawai sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Ketentuan pidana didalam UU OJK meliputi : 1. Perbuatan-perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang perseorangan atau korporasi. 2. Perbuatan-perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. 3. Perbuatan-perbuatan dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK.

2.12

Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki tigas-tugas

tertentu. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya OJK juga memilki wewenang. Berikut ini tugas OJK melaksanakan dibidang pengaturan dan pengawasan terhadap : 1. Kegitaan jasa keuangan di sektor Perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransurasian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan tersebut OJK mempunyai wewenang : a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 22

1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa. b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan 2) 3) 4) 5)

pencadangan bank. Laporan modal yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Sistem informasi debitur. Pengujian kredit (credit testing). Standar akuntansi bank.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatian-hatian bank meliputi : 1) Manajemen resiko. 2) Tata kelola bank. 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. d. Pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan tersebut OJK mempunyai wewenang yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Mentapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu. 7. Mentapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan penraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut OJK mempunyai wewenang yaitu : 1. Menetapkan kebijakan opersional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 23

4. 5. 6. 7.

Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu. Melakukan penunjukan pengelola statuter. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuer. Menetapkan sansksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan/atau mencabut : 1) Izin usaha. 6. Pengesahan 2) Izin orang perseorangan. 7. Persetujuan dan Penetapan Pembubaran 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran. 8. Penetapan Lain 4) Surat tanda terdaftar. 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha. 2.13 Tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sejak berdiri Otoritas Jasa Keuangan sudah melakukan beberapa tugas yang memberikan dampak cukup signifikan bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan dalam rangka imbauan, peringatan, membekukan kegiatan, mencabut izin usaha suatu lembaga jasa keuangan. Berikut ini sebagian kegiatan tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2014-2016, yaitu: OJK membekukan kegiatan usaha PT. Cahyagold Prasetya Finance sebagai perusahan pembiayaan. Pembekuan dilakukan berdasarkan surat bernomor S-367/NB.2/2-13 pada tanggal 20 Desember 2013. Alasan: kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 11, pasal 29 Januari 2014 28 ayat (1), dan pasal 32 Peraturan Menkeu Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. PT. Cahyagold juga dinilai tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menkeu Nomor 30/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. OJK mencabut izin usaha Unit Syariah PT. Asuransi Tokio Marine 25 Februari 2014 Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP3/NB.15/2014 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha PT Eterindo Pacific Finance karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Pasal 4 ayat (2) tentang 24 November Penerapan Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan 2015 Non-Bank (PMK 30/2010), dan Pasal 62 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Eterindo Pacific Finance, maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. 22 Februari 2016 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap Surat Izin Usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 24

Sebagai Perusahaan Efek atas nama PT Multi Sarana Investama Sekuritas. Dengan dicabutnya Surat Izin tersebut, maka PT Multi Sarana Investama Sekuritas tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Dana Nasabah sejak diterimanya surat Saudara Nomor KEP8/D.04/2016 tanggal 15 Februari 2016.

14 April 2016

Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pencabutan izin usaha ini tidak menghapus seluruh kewajiban pembayaran pungutan atau sanksi administratif berupa denda yang belum dibayar oleh perusahaan terkait sebelum keputusan DK OJK ini ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai Peraturan tersebut di atas, seluruh pemegang izin WPEE dan WPPE wajib melakukan perpanjangan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi pemegang izin WPEE dan WPPE yang mendapatkan izin sebelum 19 November 2014, perpanjangan izin dapat dilakukan mulai 19 Agustus 2016 sampai dengan 18 November 2016. 2. Bagi pemegang izin WPEE dan WPPE yang mendapatkan izin sebelum 19 November 2014 yang tidak melakukan perpanjangan izin pada periode dimaksud, maka izin WPEE dan WPPE yang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak 19 November 2016. 3. Bagi pemegang izin WPEE dan WPPE yang mendapatkan izin sejak tanggal 19 November 2014 wajib melakukan perpanjangan 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yaitu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan izin tersebut. 4. Ketentuan persyaratan perpanjangan dapat dilihat dalam POJK Nomor 27/POJK.04/2014 melalui website OJK di alamat www.ojk.go.id. 5. Ketentuan terkait persyaratan menjadi anggota asosiasi dan keikutsertaan dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) mengacu pada Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh OJK. Selama Surat Edaran tersebut belum diterbitkan maka kedua persyaratan dimaksud belum menjadi kewajiban dalam proses perpanjangan izin WPEE dan WPPE. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 25

6. Bagi pemegang izin WPEE dan WPPE yang sudah tidak berlaku dapat mengajukan kembali izin WPEE dan WPPE sesuai dengan prosedur pengajuan izin baru sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.04/2014. 7. Proses permohonan izin baru WPEE dan WPPE serta proses perpanjangan izin WPEE dan WPPE dapat dilakukan melalui sistem elicensing pada website OJK. Sumber : www.ojk.go.id 2.14

Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang

wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik. Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan.


Berikut ini adalah Kode etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : NOMOR 01/17/PDK/XII/2012 TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan kode etik Otoritas Jasa Keuangan;

b.

bahwa untuk mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik, maka Dewan Komisioner membentuk Komite Etik;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat: PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: (1)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

(3)

Anggota Dewan Komisioner OJK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(4)

Pejabat dan Pegawai OJK adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan.


(5)

Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

(6)

Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap kode etik.

(7)

Integritas adalah pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

(8)

Profesionalisme adalah perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.

(9)

Transparansi adalah tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.

(10)

Akuntabilitas adalah sikap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan serta responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

(11)

Sinergi adalah sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para memangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

(12)

Kesetaraan adalah sikap memperlakukan secara adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundangan yang berlaku.

(13)

Pejabat Pemutus adalah Dewan Komisioner atau Pejabat OJK yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk: a.

Menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.

b.

Memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

c.

Mencegah pelanggaran Kode Etik OJK guna melindungi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik.

d.

Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik OJK oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK.


Pasal 3 (1)

Kode Etik OJK berlaku untuk seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK.

(2)

Kode Etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 4 Nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yang terdiri atas: (1)

Integritas;

(2)

Profesionalisme;

(3)

Transparansi;

(4)

Akuntabilitas;

(5)

Sinergi; dan

(6)

Kesetaraan.

BAB IV KODE ETIK OJK Bagian Kesatu Nilai Dasar Integritas

Pasal 5 (1)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib: a.

Mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-perundangan, dan tata laksana tugas.

b.

Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas OJK, baik selama dan setelah tidak bekerja di OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia.


(2)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang: a.

Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.

b.

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

c.

Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang: 1.)

dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK memiliki kewajiban kepada pihak tersebut;

2.)

dapat mempengaruhi Anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugasnya; atau

3.)

dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya.

d.

Memanfatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK, untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas OJK.

e.

Menjanjikan sesuatu kepada pemangku kepentingan dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas OJK yang masih dalam proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya.

f.

Membantu penyiapan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemangku kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.

g.

Mempunyai Efek bersifat ekuitas dari: 1.)

Emiten dan/atau Perusahaan Publik;

2.)

Perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK; dan/atau

3.)

Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan OJK.

h.

Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf g terjadi karena warisan, hibah atau putusan pengadilan, maka wajib segera melaporkan kepemilikan Efek tersebut kepada Dewan Komisioner.

i.

Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf h dialihkan maka wajib melaporkan hasil pengalihan tersebut kepada Dewan Komisioner.


Bagian Kedua Nilai Dasar Profesionalisme

Pasal 6 (1)

(2)


Bekerja secara disiplin, efisien, dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.

b.

Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menjaga kredibilitas OJK.

c.

Berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.


Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik atau merugikan OJK.

b.

Menggunakan kewenangan jabatan dan/atau fasilitas dari OJK baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan dan/atau alasan apapun, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas OJK.

c.

Memiliki rangkap jabatan yaitu: 1)

Mempunyai benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi oleh OJK, yaitu: a. menjadi pengurus dan/atau pengawas atau yang setara dengan pengurus dan/atau pengawas di lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diawasi OJK; b. menjadi pengendali dan/atau pengelola di lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi OJK; dan/atau c. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Dewan Komisioner untuk kepentingan OJK.

2)

d.

Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK menjadi pengurus, pengawas, pengendali dan/atau pengelola di lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diawasi OJK, maka yang bersangkutan harus melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sejak diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner atau Pegawai OJK.


e.

Mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas, atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data, dan informasi serta fasilitas kantor, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan.

f.

Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diperiksa atau akan diperiksa oleh OJK karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh OJK, kecuali melaksanakan tugas karena perintah jabatan.

g.

Menerima honorarium dari pihak yang diawasi OJK untuk pemberian ceramah, menjadi narasumber, atau kegiatan sejenis lainnya, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, di luar batas kewajaran honorarium yang ditetapkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga Nilai Dasar Transparansi

Pasal 7 (1)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib memberikan data dan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang menolak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan, dengan itikad tidak baik.

Bagian Keempat Nilai Dasar Akuntabilitas

Pasal 8 (1)


Memberikan komitmen dan loyalitas kepada OJK di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi.

b.

Merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas OJK.

c.

Mengembalikan fasilitas, peralatan kantor dan dokumen yang berkaitan


dengan pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, setelah tidak bekerja di OJK. (2)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang membuat kesepakatan, komitmen atau janji, yang dapat mengikat OJK tanpa kewenangan dari OJK.

Bagian Kelima Nilai Dasar Sinergi

Pasal 9 (1)

(2)


Saling menghormati dan menghargai agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK, dan pihak lain.

b.

Bersikap sopan, santun, ramah, dan menjaga hubungan yang harmonis antar Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK, serta pemangku kepentingan.

c.

Menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja bersama.


Bersikap mementingkan diri sendiri.

b.

Mengabaikan prosedur kerja yang dapat berakibat membahayakan kredibilitas OJK, kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja bersama.

Bagian Keenam Nilai Dasar Kesetaraan Pasal 10 (1)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara profesional dan tidak memihak (bersikap


netral) kepada pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas masingmasing. (2)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dilarang bersikap atau bertindak diskriminatif dan/atau memberikan keistimewaan perlakuan kepada pemangku kepentingan, berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antargolongan.

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11 (1)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib melaporkan secara tertulis melalui Sistem Penerimaan Pengaduan OJK (help desk) apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik OJK atau tindak pidana dalam pelaksanaan tugas yang dapat merugikan atau berpotensi merugikan OJK.

(2)

Komite Etik mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 12 (1)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan/atau Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

(2)

Komite Etik akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dan merekomendasikan pengenaan sanksi kepada Pejabat Pemutus.


(3)

(4)

Pelanggaran Kode Etik OJK terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu: a.

pelanggaran ringan,

b.

pelanggaran sedang, dan

c.

pelanggaran berat.

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK wajib menerima dan melaksanakan keputusan Pejabat Pemutus.

BAB VI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK Bagian Kesatu

Penanganan Informasi Pasal 13 (1)

OJK menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dapat berasal dari Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK, masyarakat dan/atau melalui media massa.

(2)

Komite Etik secara aktif memastikan kebenaran informasi dan melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Proses Penegakan Kode Etik

Pasal 14 (1)

Komite Etik melakukan verifikasi atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2)

Dalam hal diperlukan, Komite Etik dapat mengundang Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang diduga melanggar Kode Etik OJK untuk memberikan klarifikasi.


Pasal 15 (1)

Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik OJK dalam sidang Komite Etik yang bersifat tertutup.

(2)

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik OJK berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik.

(3)

Dalam sidang Komite Etik, Komite Etik menyatakan dan memberikan rekomendasi keputusan untuk diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemutus, yaitu: a.

Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.

b.

Pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.

c.

Pengenaan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.

(4)

Pernyataan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(5)

Rekomendasi pengenaan sanksi untuk Anggota Dewan Komisioner yang diduga melanggar Kode Etik OJK dapat berupa:

(6)

a.

Peringatan tertulis, untuk pelanggaran ringan.

b.

Pembebastugasan dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai Anggota Dewan Komisioner dalam jangka waktu tertentu, untuk pelanggaran sedang.

c.

Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisioner, untuk pelanggaran berat.

Dewan Komisioner menetapkan status nonaktif bagi Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sebelum pemberhentian Anggota Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden.


(7)

Untuk menetapkan rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite Etik berpedoman pada kriteria pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

(8)

Pengaturan tentang pemberian rekomendasi pengenaan sanksi untuk Pejabat dan Pegawai OJK yang diduga melanggar Kode Etik OJK dan kriteria untuk kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK. Bagian Ketiga Pengenaan Sanksi Pasal 16

(1)

Pejabat Pemutus menetapkan keputusan akhir yang bersifat final berdasarkan rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2)

Rapat Dewan Komisioner yang membahas pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner tidak dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner yang diduga melakukan pelanggaran.

BAB VII KOMITE ETIK Bagian Kesatu Pembentukan Komite Etik Pasal 17 (1)

Pembentukan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK.

(2)

Komite Etik terdiri atas:


a.

Komite Etik level Governance yang bertugas mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisioner terhadap Kode Etik OJK.

b.

Komite Etik level Manajemen yang bertugas mengawasi kepatuhan Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.

Pasal 18 (1)

Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi paling lama dua (2) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu (1) kali.

(2)

Penugasan Anggota Komite Etik Level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dalam hal:

(3)

a.

jangka waktu penugasan Komite Etik telah selesai; atau

b.

terdapat hal-hal yang mengakibatkan penugasan Komite Etik berakhir berdasarkan keputusan Dewan Komisioner.

Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Manajemen tidak dibatasi. Bagian Kedua Keanggotaan Komite Etik Pasal 19

(1)

Keanggotaan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner. Keanggotaan Komite Etik terdiri atas: a.

Ketua;

b.

Anggota; dan

c.

Sekretariat.

Pasal 20 Susunan keanggotaan Komite Etik level Governance terdiri atas:


a.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua;

b.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko sebagai Anggota; dan

c.

Tiga (3) orang dari unsur profesi/akademisi sebagai Anggota.

d.

Sekretariat Komite Etik Governance yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia.

Pasal 21 Susunan keanggotaan Komite Etik level Manajemen terdiri atas: a.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua;

b.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I sebagai Anggota;

c.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis II sebagai Anggota;

d.

Direktur Sumber Daya Manusia sebagai Anggota;

e.

Direktur Audit Internal I sebagai Anggota; dan

f.

Direktur Hukum sebagai Anggota.

g.

Sekretariat Komite Etik Manajemen yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia.

Pasal 22 (1)

Calon anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi dipilih secara langsung oleh Dewan Komisioner dengan mekanisme yang disepakati oleh Dewan Komisioner.

(3)

Kriteria calon anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

Warga Negara Indonesia;

b.

Tidak menjadi anggota partai politik;

c.

Memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;


d.

Memiliki pengalaman dan wawasan yang luas;

e.

Memiliki integritas dan independensi;

f.

Tidak pemah melakukan pelanggaran good governance;

g.

Sehat jasmani dan rohani; dan

h.

Berusia paling kurang lima puluh (50) tahun.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban Komite Etik

Pasal 23 a.

Meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK.

b.

Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.

c.

Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.

d.

Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik OJK terbukti atau tidak terbukti.

e.

Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK kepada Dewan Komisioner atau Pejabat Pemutus yang berwenang.

f.

Menjadi ethic advisor dalam rangka edukasi, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Kode Etik OJK.

Pasal 24 Anggota Komite Etik wajib: a.

Memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik OJK;


b.

Menyusun buku manual/buku saku/sejenis mengenai Kode Etik OJK; dan

c.

Hadir pada rapat dan sidang Komite Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK dan/atau penetapan rekomendasi keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.

Bagian Keempat Wewenang Komite Etik

Pasal 25 Komite Etik berwenang: a.

Memanggil Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik OJK untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Komite Etik.

b.

Memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Komite Etik.

c.

Meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Sidang Komite Etik Pasal 26 (1)

Sidang Komite Etik dipimpin oleh Ketua Komite Etik.

(2)

Dalam hal Ketua berhalangan hadir maka sidang dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Etik berdasarkan kesepakatan.

(3)

Sidang Komite Etik dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite Etik.


(4)

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.

(5)

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.

(6)

Dalam hal anggota Komite Etik merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Komite Etik, maka yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang Komite Etik.

Bagian Keenam Sekretariat Komite Etik

Pasal 27 Sekretariat Komite Etik bertugas: a.

Menatausahakan pengaduan, keterangan, data, dan bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.

b.

Melakukan filtering dan verifikasi awal terhadap informasi yang diterima sebelum diteruskan kepada Komite Etik.

c.

Menyiapkan surat panggilan sidang Komite Etik kepada pihak-pihak terkait.

d.

Menyiapkan persidangan termasuk materi persidangan dan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Etik yang hadir dalam sidang Komite Etik.

e.

Menyiapkan rapat Komite Etik dan menyusun risalah rapat serta keputusan rapat Komite Etik.

f.

Menyiapkan surat rekomendasi keputusan Komite Etik kepada Dewan Komisioner atau Pejabat Pemutus.

g.

Melakukan tugas lain terkait dengan penanganan pelanggaran Kode Etik OJK.

Bagian Ketujuh Honorarium bagi Anggota Komite Etik yang Berasal dari Unsur Profesi/Akademisi


Pasal 28 (1)

Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal diberikan honorarium berdasarkan kehadiran Anggota Komite Etik dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

(2)

Jumlah honorarium untuk Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner dan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK.

BAB VIII AKUNTABILITAS PENGENAAN SANKSI Pasal 29 Akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran Kode Etik OJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 (1)

Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Dewan Komisioner OJK ini.

(2)

Ketentuan mengenai Tata Tertib dan Disiplin Pejabat dan Pegawai OJK diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.


BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga

pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yg perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT RajaGrafindo 2013 http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Managemen Lembaga Keuangan 44

http://erman-at.blogspot.co.id/2014/07/makalah-otoritas-jasa-keuangan-ojk.html http://dokumen.tips/documents/makalah-ojk-55d150771d473.html http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan https://riyanikusuma.wordpress.com/2013/02/14/otoritas-jasa-keuangan/ http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/pengertian-fungsi-tujuan-tugas-danwewenangotoritas-jasa-keuangan-ojk.html http://www.voaindonesia.com/content/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasanperbankan-dari-bi/1820703.html


Makalah Otoritas jasa Keuangan

Recommend Documents