KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
MAKALAH
PENERAPAN SYSTEM YSTEM
ACTI VI TY BASED BASED COSTI COSTI NG
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Disusun Oleh : LUTFIA NOVITASARI KELAS 8C / 20 NPM 144060005746
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Akuntansi Manajemen Manajemen Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus Semester VIII Tahun Ajaran 2014/2015
PENERAPAN SISTEM ACTIVITY BASED COSTING PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Abstrak
Sistem activity based costing (ABC) dianggap dapat menggambarkan biaya per unit produk secara akurat dibandingkan dengan system penghitungan tradisional. Yang pertama menerapkan sistem ini adalah jenis usaha manufaktur, yang kemudian disusul dengan jenis usaha jasa karena ternyata sistem ini dapat pula digunakan untuk menghitung produk layanan jasa. Sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang menerapkannya sampai saat ini. Dalam perkembangan reformasi anggaran di Indonesia yang menuju kepada penganggaran berbasis kinerja, system ini dapat menjadi alternative yang tepat. Dan dalam penelitian ini diketahui bahwa biaya layanan pada sektor publik, sebagai contoh pada Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang, dapat dihitung dengan menggunakan system activity based costing. Dengan hasil perhitungan yang lebih komprehensif karena biaya-biaya yang tidak secara langsung teratribusi juga diperhitungkan. Data-data yang lebih komprehensif diperlukan untuk memperoleh hasil penghitungan yang lebih akurat lagi. Kata kunci: ABC, biaya, anggaran, sektor publik Abstract System activity based costing (ABC) is considered to illustrate the cost per unit of product accurately than the traditional system. The first who has been implementing this system is a type of manufacturing business, which is then followed by the type of s ervice business because it turns the sys tem can also be used to calculate the product services. There have been many large companies worldwide apply until today. In the development of the budget reform in Indonesia, which leads to performance-based budgeting, this system can be the right solution . And in this study note that the cost of services in the public sector, for example Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, can be calculated using activity based costing system. With a more comprehensive calculation results because indirect cost also taken into account. The more comprehensive data required to obtain a more accurate calculation result. Keywords: ABC, cost, budgeting, public secto r
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem activity based costing telah banyak diimplementasikan pada perusahaanperusahaan besar di dunia. Alasan perusahaan-perusahaan besar ini beralih dari system tradisional menuju system activity based costing adalah karena sistem activity based costing dapat memberikan informasi tentang biaya produk secara lebih akurat. Dimana keakuratan ini disebabkan system yang mampu menghitung biaya keluaran bukan hanya atas dasar biaya-biaya yang langsung teratribusi kepada kegiatan tersebut, tetapi juga atas biaya-biaya bersama yang tidak dapat langsung diatribusikan kepada masing-masing kegiatan. Sistem ini bukan hanya cocok diterapkan untuk perusahaan atau organisasi profit, tapi instansi pemerintah pun yang merupakan organisasi non profit dapat menerapkannya. Apalagi untuk menjawab tantangan good governance yang semakin tinggi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu agar system penganggaran Indonesia berubah dari sistem anggaran tradisional atau line item budgeting menuju ke system anggaran berbasis kinerja. Penerapan system activity based costing ini dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Namun karena instansi pemerintah bukanlah organisasi profit, tujuan penerapan system ini pun akan sedikit berbeda dengan organisasi profit. Pada instansi pemerintah tujuannya lebih kepada perencanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi. Hal ini dikarenakan tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi tidak sepenuhnya biaya layanan akan dibebankan pada masyarakat. Diharapkan dengan penerapan system activity based costing system penganggaran pada lingkup publik di Republik Indonesia ini dapat terselenggara dengan lebih baik. Dalam pembahasan ini penulis akan mengkhususkan penerapan system analisis based costing ini pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, yang dalam menyelenggaraan layanan masyarakat dilakukan melalui kantor vertical di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan dan Lelang Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
B. Ruang Lingkup Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam makalah ini tidak melebar dan kehilangan fokusnya, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian pada penghitungan biaya layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan menggunakan sistem Activity Based Costing (ABC). C. Rumusan Masalah Berdasarkan atas apa yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “ Bagaimana menghitung biaya per unit layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan berdasarkan sistem activity based costing?” D. Tujuan dan Manfaat Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui bagaimana cara menghitung biaya kegiatan per unit layanan pada KPKNL. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk KPKNL maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada umumnya, diantaranya sebagai masukan mengenai penghitungan biaya kegiatan layanan yang diberikan oleh KPKNL dengan menggunakan system activity based costing, mengingat bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki 70 KPKNL yang tersebar di seluruh Indonesia. II. LANDASAN TEORI A. Konsep Dasar Biaya Usry dan Hammer (1995,25) mendefinisikan “biaya sebagai suatu nilai tukar prasyarat, pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. ” Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas/aktiva lainnya pada saat ini atau di masa mendatang. Secara umum biaya diartikan sebagai kas atau setara kas yang dikorbankan yang diharapkan akan memberi manfaat bagi organisasi pada masa yang akan datang. Pemahaman mengenai biaya ini sangat penting bagi organisasi karena biaya merupakan alat ukur untuk menentukan jumlah sumber ekonomi yang dikonsumsi oleh suatu obyek biaya. Untuk memperoleh informasi terkait biaya yang akurat, dalam penelusuran biaya ke obyek biaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu direct tracing atau penelusuan secara langsung dan driver tracing atau penelusuran berdasarkan driver. Menurut pengklasifikasiannya biaya dapat dibedakan menjadi tiga: 1. Biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah input secara total tidak terpengaruhi oleh perubahan output aktivitas dalam suatu kisaran tertentu. 2. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah input secara total akan berubah secara proporsional dengan perubahan output aktivitas. 3. Biaya semivariabel, yaitu biaya yang mempunyai elemen tetap dan varibel. Produk suatu organisasi adalah barang atau jasa. Namun terkait dengan perhitungan biayanya, produk jasa lebih susah dalam penghitungannya. Hal ini disebabkan oleh empat karakteristik yang dimiliki oleh produk jasa. Keempat karakteristik tersebut adalah: 1. Intangibility merupakan sifat tidak berbentuk sehingga pembeli atau calon pembeli tidak dapat memegang,menyentuh ataupun mendengar dan merasakan sebelum memutuskan untuk membeli jasa yang bersangkutan. 2. Perishability merupakan sifat yang langsunghabos saat itu tidak dapat dikonsumsi lain waktu. 3. Inseparability merupakan sifat yang menunjuakn adanya interaksi langsung antara penyedian jasa dan pembeli jasa. 4. Heterogenety merupakan sifat jasa yang sangat beragam atau bervariasi tidak dapat distandarkan.
B. Metode Activity Based Costing Sistem activity based costing ini timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu menyajikan jumlah konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk/jasa. Faktor-faktor pendorong yang memicu timbulnya kebutuhan atas informasi biaya yang akurat tersebut diantaranya: 1. Persaingan global (Global Competition) yang memaksa manajemen mencari berbagai alternatif pembuatan produk yang cost effective. 2. Penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya overhead dalam product cost menjadi dominan. 3. Untuk dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi global, perusahaan manufaktur harus menerapkan market –driven strategy. 4. Market –driven strategy menuntut manajemen untuk inovatif. Pemanfaatan teknologi komputer dalam pengolahan data akuntansi memungkinkan dilakukannya pengolahan berbagai informasi biaya yang sangat bermanfaat dengan cukup akurat. 1. Pengertian Activity Based Costing Hongren (1996,02) mendefinisikan sistem activity based costing sebagai ”… is a system that first accumulates the costs of each activity of an organization and then applies the costs of activities to the products, services, or other cost objects using appropriate cost drivers”. Stephanie (2008,3) memberikan definisi mengenai activity based costing sebagai “….is an approach to the costing and monitoring of activities which involves tracing resources consumption and costing final output. Resources are assigned to activities, and activities to cost objects based on consumption estim ate.” Sedangkan menurut Cooper dan Kaplan (1999) “activity based costing is methodology that measures the cost and performance of activities, resources, and cost object. Resources are assigned to activities, and then activities are assigned to cost object based on their use.” Cokins (1993) menyatakan “bahwa pada dasarnya activity based costing terdiri dari tiga konsep sederhana, yaitu aktivitas, cost driver , dan proses.” 1) Aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Selain itu aktivitas juga didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan dalam organisasi yang berguna untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitas. 2) Cost driver adalah factor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas, dimana cost driver merupakan faktor yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk, atau jasa. 3) Proses merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, dan memiliki dampak langsung terhadap pembebanan biaya produk. Dari uraian mengenai pengertian activity based costing dari beberapa ahli yang telah disampaikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pengertian sistem activity based costing adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada tiap produk atau jasa. 2. Identifikasi aktivitas pada activity based costing Pada sistem activity based costing aktivitas diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan: 1) Aktivitas tingkat unit (unit level activities), yaitu aktivitas yang muncul setiap kali suatu unit diproduksi. Jadi besar kecilnya biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. 2) Aktivitas tingkat batch (batch level activities), yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch diproduksi. Besar kecilnya biaya pada tingkat ini dipengaruhi oleh frekuensi order produksi. 3) Aktivitas tingkat produk ( product level activities), yaitu aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan bertujuan untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan.
4) Aktivitas tingkat fasilitas (facility level activities), yaitu aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas tersebut memberi manfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak memberikan manfaat untuk setiap produksi secara spesifik. 3. Penerapan system activity based costing Ada dua tahap dalam pembebanan biaya overhead pabrik dalam activity based costing, yaitu : 1) Tahapan pertama a. Identifikasi aktivitas, mencakup observasi dan mendaftar pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Pekerjaan atau tindakan yang diambil merupakan pekerjaan yang menyerap sumber daya. b. Biaya sumber daya dibebankan ke aktivitas melalui perhitungan kosumsi sumber daya oleh aktivitas. c. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis. Yang dimaksud berkaitan disini adalah untuk dapat dikelompokkan atas dasar atribut tingkat aktivitas dan atribut penggerak aktivitas. d. Biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. e. Menghitung tarif (overhead ) kelompok dengan membagi biaya kelompok de an kapasitas praktis penggerak aktivitas. 2) Tahapan Kedua Pada tahap kedua ini, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produksi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produksi. 4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Activity Based Costing Atas kebutuhan manajemen sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah dihasilkan activity based costing ini sebagai solusinya. Dimana kelebihan-kelebihan activity based costing adalah sebagai berikut: 1) Biaya produk yang lebih realistik khususnya tersedia dalam pabrik berteknologi manufakturing yang maju (AMT / Advanced Manufacturing Technology ) dimana overhead pendukung merupakan suatu proporsi yang signifikan dari biaya total. 2) Semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk karena activity based costing memberi perhatian pada semua aktivitas. 3) Activity based costing mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya (activities cause cost ), bukan produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. 4) Activity based costing memfokus perhatian pada sifat riil dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. 5) Activity based costing mengakui kompleksitas dari diversitas dari produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya ( multiple cost drivers). 6) Activity based costing memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang (long run variable product cost ) yang relevan terhadap pengambilan keputusan strategic. 7) Activity based costing cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. 8) Activity based costing memberikan tolak ukur keuangan maupun non keuangan yang berguna. Selain kelebihan-kelebihan sebagaimana disebutkan sebelumnya, system activity based costing ini juga masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah: 1) Activity based costing mengharuskan manajer membuat perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. 2) Activity based costing tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menghentikan suatu produk. 3) Activity based costing memerlukan usaha pengumpulan data melampaui yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal.
III. PEMBAHASAN A. Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau biasa disebut KPKNL adalah unit vertical di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang mempunyai visi “Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”, KPKNL mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam menyelenggarakan layanan-layanan tersebut KPKNL mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: Bagan 3.1. Struktur Organisasi KPKNL KEPALA KPKNL
SUBBAGIAN UMUM
SEKSI PENGELOLAA N KEKAYAAN NEGARA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PELAYANAN
PIUTANG
PELAYANAN
LELANG
NEGARA
PENILAIAN
SEKSI HUKUM DAN INFORMASI
SEKSI KEPATUHA N INTERNAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sampai dengan awal 2015 ini DJKN memiliki 70 unit vertical KPKNL yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya unit-unit vertical ini akan terus bertambah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu dalam mendukung reformasi system penganggaran, yaitu untuk menuju kepada system anggaran berbasis kinerja, diperlukan suatu standar biaya. Dalam penelitian ini penulis akan mensimulasikan penghitungan standar biaya dengan menggunakan system activity based costing. B. Simulasi Penerapan Sistem Activity Based Costing Pada makalah ini akan disimulasikan mengenai tahapan-tahapan menerapan system activity based costing pada KPKNL secara umum, tanpa menunjuk pada salah satu KPKNL tertentu. Hal ini dilakukan karena jika digunakan data hanya pada salah satu KPKNL sebagai acuan biaya standar bagi DJKN akan kurang tepat. Mengingat KPKNL tersebar diseluruh Indonesia dengan berbagai karakteristik ekonomi dan geografisnya. Jadi pada makalah kali ini yang akan disimulasikan adalah membawa akun-akun biaya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai biaya langsung dan tidak langsung. Dan kemudian bagaimana menelusuri biaya tidak langsung ini ke tiap-tiap layanan. Namun untuk memudahkan memahami ilustrasi simulasi yang disajikan, akan digunakan data dari KPKNL XYZ Tahun 2013 untuk melakukan penghitungan pada salah satu layanan, yaitu layanan lelang. 1. Pengidentifikasian Aktivitas Aktivitas pelayanan yang diselenggarakan oleh KPKNL dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu: a. Penilaian b. Lelang c. Pengurusan Piutang Negara d. Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Penentuan Biaya Masing – Masing Aktivitas Biaya untuk masing-masing aktivitas dapat dikelompokkan sebagai berikut: Tabel 3.1. Biaya Masing-Masing Aktivitas pada KPKNL Biaya untuk aktivitas penilaian
1. Biaya tenaga kerja langsung yang dihitung dari biaya gaji dan tunjangan untuk pejabat dan pegawai pada Seksi Penilaian 2. Biaya perjalanan dinas untuk melakukan aktivitas penilaian 3. Biaya operasional 4. Biaya overhead yang dialokasikan dari biaya untuk aktivitas umum dan administrasi Biaya untuk aktivitas 1. Biaya tenaga kerja langsung yang dihitung dari biaya gaji dan lelang tunjangan untuk pejabat dan pegawai pada Seksi Lelang 2. Biaya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas lelang 3. Biaya operasional 4. Biaya overhead yang dialokasikan dari biaya untuk aktivitas umum dan administrasi Biaya untuk aktivitas 1. Biaya tenaga kerja langsung yang dihitung dari biaya gaji dan pengurusan piutang tunjangan untuk pejabat dan pegawai pada Seksi PN negara 2. Biaya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas pengurusan piutang Negara 3. Biaya operasional 4. Biaya non operasional yang terdiri dari biaya iklan/pengumuman koran, biaya pertanahan, dan biaya pemeliharaan berkas/dokumen piutang Negara 5. Biaya overhead yang dialokasikan dari biaya untuk aktivitas umum dan administrasi Biaya untuk aktivitas 1. Biaya tenaga kerja langsung yang dihitung dari biaya gaji dan pengelolaan kekayaan tunjangan untuk pejabat dan pegawai pada Seksi PKN Negara 2. Biaya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas pengelolaan kekayaan Negara 3. Biaya operasional 4. Biaya overhead yang dialokasikan dari biaya untuk aktivitas umum dan administrasi Biaya untuk aktivitas 1. Biaya gaji dan tunjangan Kepala Kantor, bendahara, dan Kepala umum dan Subbag Umum berserta pelaksana di dalam Subbag Umum administrasi 2. Biaya honor pegawai honorer dan petugas kebersihan 3. Biaya honor operasional satuan kerja 4. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 5. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 6. Beban depresiasi 7. Biaya listrik 8. Biaya telepon 9. Biaya air 10. Biaya pengiriman surat dinas 11. Biaya makanan/minuman/obat-obatan 12. Biaya rapat dinas dan pertemuan 13. Biaya pembinaan dan konsultasi 14. Biaya pakaian kerja pegawai 15. Biaya lain-lain Penghitungan biaya masing-masing aktivitas dilakukan dengan membebankan biaya sumber daya ke aktivitas melalui perhitungan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Dalam perhitungan tersebut, beberapa biaya dapat ditelusuri secara langsung dan beberapa biaya dialokasikan dengan menggunakan cost driver konsumsi sumber daya. 3. Penentuan cost driver Tahapan selanjutnya setelah aktivitas telah teridentifikasi dan biaya atas masingmasing aktivitas juga telah terindentifikasi adalah menentukan cost driver dari biaya-biaya
yang tidak dapat ditelusuri secara langsung. Berikut adalah tabel cost driver untuk masingmasing biaya tidak langsung: Tabel 3.2. Cost Driver Biaya Tidak Langsung KPKNL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uraian Biaya Biaya gaji dan tunjangan Biaya Honor Pegawai Honorer Biaya Honor Operasional Satuan Kerja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Depresiasi Biaya Listrik Biaya Telepon Biaya Air Biaya Pengiriman Surat Dinas
11 12 13 14 15
Biaya Makanan/Minuman/ Obat-obatan Biaya Rapat Dinas dan Pertemuan Biaya Pembinaan dan Konsultasi Biaya Pakaian Kerja Pegawai Biaya Lain-lain
Cost Driver Jumlah Pegawai (orang) Luas Ruangan (m 2) Jumlah Pegawai (orang) Luas Ruangan (m 2) Jam Kerja (Jam) Luas Ruangan (m 2) Jam Kerja (Jam) Jumlah Pegawai (orang) Jumlah Pegawai (orang) Jumlah Surat Keluar (buah) Jumlah Pegawai (orang) Jumlah Pegawai (orang) Jumlah Pegawai (orang) Jumlah Pegawai (orang) Luas Ruangan (m 2)
4. Penghitungan tarif overhead Tahapan selanjutnya adalah penghitungan tarif overhead, yang dilakukan dengan cara membagi total biaya masing-masing kelompok dengan kapasitas dari cost driver yang berkaitan. Tabel 3.3. Tarif Overhead KPKNL XYZ Tahun 2013
No
Uraian
1
Biaya gaji dan tunjangan (Kepala Kantor, bendahara, dan Kepala Sub Bagian Umum berserta pelaksana di dalam Sub Bagian Umum) Biaya Honor Pegawai Honorer Biaya Honor Operasional Satuan Kerja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Depresiasi Biaya Listrik Biaya Telepon Biaya Air Biaya Pengiriman Surat Dinas Biaya Makanan/Minuman/ Obatobatan Biaya Rapat Dinas dan Pertemuan Biaya Pembinaan dan Konsultasi Biaya Pakaian Kerja Pegawai Biaya Lain-lain
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kapasitas Cost Driver (b)
Tarif Overhead (a/b)
1,038,287,789
20
51,914,389
231,600,000
2,505
92,455
114,480,000
20
5,724,000
174,775,000
2,505
69,770
170,040,000
43,680
3,893
307,466,862 144,000,000 7,200,000 300,000 24,000,000
2,505 43,680 31 31 1,663
122,741 3,297 232,258 9,677 14,432
9,432,000
31
304,258
26,520,000
20
1,326,000
69,230,000 37,000,000 3,000,000
20 20 2,505
3,461,500 1,850,000 1,198
Total Biaya (Rp) (a)
5. Pengalokasian biaya tidak langsung Selanjutnya untuk mengetahui besaran pengalokasian biaya tidak langsung pada masing-masing aktivitas dihitung berdasarkan tingkat konsumsi cost driver masingmasing aktivitas tersebut, yaitu dengan mengalikan tarif overhead dengan konsumsi cost driver terkait. Tabel 3.4. Pengalokasian Biaya Tidak Langsung Pelayanan Lelang KPKNL XYZ Tahun 2013
No
Uraian
1
Konsumsi Tarif Overhead Cost (a) Driver (b) 51,914,389 2
Biaya gaji dan tunjangan (Kepala Kantor, bendahara, dan Kepala Sub Bagian Umum berserta pelaksana di dalam Sub Bagian Umum) 2 Biaya Honor Pegawai Honorer 92,455 3 Biaya Honor Operasional Satuan 5,724,000 Kerja 4 Biaya Pemeliharaan Gedung dan 69,770 Bangunan 5 Biaya Pemeliharaan Peralatan 3,893 dan Mesin 6 Beban Depresiasi 122,741 7 Biaya Listrik 3,297 8 Biaya Telepon 232,258 9 Biaya Air 9,677 10 Biaya Pengiriman Surat Dinas 14,432 11 Biaya Makanan/Minuman/ Obat304,258 obatan 12 Biaya Rapat Dinas dan 1,326,000 Pertemuan 13 Biaya Pembinaan dan Konsultasi 3,461,000 14 Biaya Pakaian Kerja Pegawai 1,850,000 15 Biaya Lain-lain 1,198 Total Biaya Tidak Langsung yang Dialokasikan
Biaya Tidak Langsung yang Dialokasikan 103,828,778
56 2
5,177,480 11,448,000
56
3,907,120
4,368
17,004,624
56 4,368 2 2 323 2
6,873,496 14,401,296 464,516 19,354 4,661,536 608,516
2
2,652,000
2 2 56
6,922,000 3,700,000 67,088 181,735,804
6. Total biaya per unit layanan Kemudian total biaya untuk masing-masing layanan yang diselenggarakan oleh KPKNL diperoleh dengan menjumlahkan biaya – biaya yang dalam DIPA sudah langsung teratribusi pada masing-masing layanan dengan biaya tidak langsung sebagaimana diuraikan pada poin nomor 5 penjelasan ini. Tahapan yang terakhir adalah menghitung biaya per unit layanannya. Hal ini bisa diperoleh dengan cara menghitung total biaya masing-masing layanan dibagi dengan total layanan yang berhasil diselenggarakan oleh KPKNL pada tahun tersebut. Berikut adalah total biaya per unit layanan pada KPKNL XYZ dengan menggunakan system activity based costing:
Tabel 3.5. Biaya per Unit Layanan Lelang KPKNL XYZ Tahun 2013 Uraian Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung yang Dialokasikan Total Biaya Total Layanan yang terselenggara dalam satu tahun (jumlah output) Biaya per Unit
Biaya Rp 32,600,000 Rp 181,735,804 Rp 214,335,804 101 Rp 2,122,137
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Sistem activity based costing sangat mungkin diterapkan pada organisasi sector public demi menciptakan organisasi public yang berkualitas guna tercapainya good governance. Dengan penerapan system activity based costing ini pada sector public dapat menghasilkan perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang lebih akurat. 2. Penghitungan analisis biaya perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk mendapatkan hasil perhitungan biaya yang tepat. Sedangkan organisasi-organisasi public pada umumnya belum memiliki sistem pendokumentasian yang baik, khususnya terkait pencatatan aktivitas instansi untuk mendukung penghitungan biaya layanan yang memadai, sehingga dibutuhkan beragam asumsi untuk melaksanakan penghitungan biaya per unit atas output yang dihasilkan. 3. Pada contoh penghitungan layanan lelang pada KPKNL XYZ tersebut yaitu sebesar Rp2.122.137,- terlihat cukup besar. Besaran biaya layanan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar layanan dapat terselenggara secara ekeftif dan efisien. B. SARAN Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah penentuan metode perhitungan biaya untuk masing-masing unit keluaran dan perlunya memperhitungkan biaya bersama, yaitu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersamaan untuk menghasilkan beberapa keluaran, dalam rangka menentukan biaya untuk masing-masing unit keluaran yang dihasilkan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu kiranya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan analisis yang lebih mendalam atas biaya per unit layanan-layanan yang diselenggarakannya. Dengan demikian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan memiliki standar biaya per unit layanan yang lebih akurat dan dapat mendukung proses penganggaran agar lebih berfokus pada output yang dihasilkan. 2. Dalam melaksanakan analisis sebagaimana dimaksud pada poin (1), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu mempertimbangkan factor geografis dan ekonomi masing-masing kantor pelayanan, mengingat KPKNL tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai karakteristik geografis. Dengan demikian, standar yang dihasilkan dapat mengakomodasi dan mencerminkan secara akurat standar biaya per unit layanan di seluruh Indonesia. 3. Untuk mendukung pelaksanaan system ini, perlu kiranya setiap entitas memiliki suatu sistem pendokumentasian yang baik, khususnya terkait pencatatan aktivitas instansi, untuk mendukung penghitungan biaya layanan yang memadai.
DAFTAR PUSTAKA
Carter, William K. and Milton F. Usry. 2002. Cost Accounting , Edisi ke-13, Buku 1. Alih Bahasa : Krista. Salemba Empat, Jakarta. Cooper, Robin dan Robert S. Kaplan. 1999. The Design of Cost Management System: Text and Cases. Edisi ke-2. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Edwards ,Stephanie and Technical Information Service. 2008. Activity Based Costing. The Chartered Institute of Management Accountants. Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. 2004. Managerial Accounting. Akuntansi Managerial . Jakarta: Salemba Empat. Hongren, Charles T. 1996. Introduction to Financial Accounting . New Jersey: Prentice Hall. Pegden, C. D., Shannon, R. E., and Sadowski, R.P. 1990. Introduction to Simulation Using SIMAN . New York: McGraw-Hill, Inc. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, CV. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Usry, Milton F. dan Hammer, Lawrence H. 1995. Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian, edisi ke-10, jilid 1. Terjemahan Sirait, Alfonsus. Erlangga, Jakarta.
