PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN
MUHAMMAD YUSUF HABIBIE
E0015258
HUKUM ACARA PIDANA
PEMERIKSAAN DI DEPAN PERSIDANGAN
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat tiga macam pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:
Acara pemeriksaan biasa
Acara pemeriksaan singkat
Acara pemeriksaan cepat
Pembahasan kali ini akan lebih fokus mengenai pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan
Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP) yang berbunyi:
"Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan"
Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum).
Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas.
Terdakwa diperiksa identitasnya dan ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan surat dakwaan.
Terdakwa ditanya pula oleh Majelis Hakim apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila menyatakan bersedia dan siap maka sidang dilanjutkan).
Terdakwa kemudian ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum. Apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, apabila tidak membawa/menunjuk sendiri, maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sesuai pasal 56 KUHAP ayat (1):
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi.
Dalam terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan.
Setelah pembacaan eksepsi terdakwa, dilanjutkan dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi.
Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela.
Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian).
Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban).
Dilanjutkan saksi lainnya.
Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli witness/expert.
Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.
Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (requisitoir) oleh Penuntut Umum.
Kemudian dilanjutkan dengan Pembelaan (pledoi) oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya.
Replik dari Penuntut Umum.
Duplik.
Putusan oleh Majelis Hakim.
HAL-HAL PENTING PADA SAAT PERMULAAN SIDANG
Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP).
(1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.
Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM.
(1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
(2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
(3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
(4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
(5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
(1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
(2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
(3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
(5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsunkan.
(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
(7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.
Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).
(1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayar (2) KUHAP)
(2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;
b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
BAGAN ALUR PROSEDUR
PROSEDUR PERKARA PIDANA
MEJA PERTAMA
Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.
Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.
Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.
Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.
Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.
MEJA KEDUA
Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/ remisi.
Menerima dan memberikan tanda terima atas:
Memori banding;
Kontra memori banding;
Memori kasasi;
Kontra memori kasasi;
Alasan peninjauan kembali;
Jawaban/tanggapan peninjauan kembali;
Permohonan grasi/remisi;
Penangguhan pelaksanaan putusan.
SUMBER
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana (Diakses Jumat, 26 Mei 2017 pukul 13:46 WIB)
http://pn-klaten.go.id/main/images/stories/thumb_perkara_pidana_01.jpg (Diakses Jumat, 26 Mei 2017 pukul 13:51 WIB)
http://ariessuryabuana.blogspot.co.id/2011/08/pelaksanaan-proses-pemeriksaan-di.html (Diakses Senin, 29 Mei 2017 pukul 22:06 WIB)
HUKUM ACARA PIDANA " 7
