SISTEM KETATANEGARAAN
FAKTOR PEMBENTUK BANGSA INDONESIA Persamaan asal keturunan etnis. Persamaan pola kebudayaan. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. Persamaan sejarah. Persamaan cita-cita. MASYARAKAT MADANI Pengertian Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi
Ciri – Ciri Integrasi individu dan kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Penyebaran kekuasaan sehingga kepentingan yang mendominasi di masyarakat dapat dikurangi dengan kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan individu dan negara sebagai organisasi keanggotaan – organisasi sukarela dapat memberikan masukan untuk keputusan pemerintah. Fidelity lebar (loyalitas) dan kepercayaan (trust) sehingga individu mengakui hubungannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri (individualis). Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga sosial dengan perspektif yang berbeda.
Unsur – Unsur Adanya Wilayah Publik yang Luas Free Public Sphere adalah ruang publik bebas sebagai sarana ekspresi publik. Di daerah ruang publik adalah bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama dan hak untuk transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan masyarakat madani di luar. Demokrasi Demokrasi adalah sistem politik dan sosial yang bersumber dan dibuat oleh, dari, dan untuk warga. Toleransi Toleransi adalah saling menghormati dan perbedaan hormat pendapat. Pluralisme Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai suatu sikap harus mengakui dan menerima kenyataan bahwa berbagai sosial, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima perbedaan sebagai rahmat alam dan positif dari Allah bagi kehidupan masyarakat. Keadilan social Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional dari hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup semua aspek kehidupan
SISTEM PEMERINTAHAN 1. Pengertian Sistem Pemerintahan, adalah susunan yang teratur dari berbagai kegiatan atau hubungan-hubungan kerja antara lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Pemerintahan adalah merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat para penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan dalam perundang – undangan. Pemerintah adalah satu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Page | 1
2. Macam – Macam Sistem Pemerintahan a. Sistem Pemerintahan Presidensial/ Kongresional Adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang tidak memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah Presiden yang juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Contoh negara penganut : Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, Brasil, Argentina, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. b. Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah negara yang kepala negaranya dan kepala pemerintahannya terpisah. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat oleh Parlemen dan bertanggung jawab kepada Parlemen bukan kepada kepala Negara. Contoh negara penganut : Inggris, Belanda, India, Malaysia, Australia, Jepang. 3. Ciri – Ciri, Kelebihan, dan Kekurangan Ciri – Ciri : NO Ciri Presidensial 1 Kepala negara adalah presiden 2 3
Kepala pemerintahan adalah presiden Menteri diangkat, diberhentikan, bertanggungjawab kepada presiden 4 Presiden tidak dapat membubarkan parlemen (DPR) 5 Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen/DPR (Legislative) 6 Masa jabatan menteri tergantung kepercayaan presiden 7 Presiden bukan syimbol kedaulatan dan memegang kekuasaan pemerintahan Kelebihan : NO Kelebihan Presidensial 1 Kedudukan eksekutive (presiden dan menterinya) stabil karena tidak tergantung pada parlemen atau legislative 2 Masa jabatan eksekutive jelas ( 4, 5, 6 atau 7 tahun ) tidak tergantung kepercayaan parlemen 3 Parlemen atau legislative bukan tempat kaderisasi eksekutive karena tidak boleh rangkap jabatan antara eksekutive dengan legislative Kelemahan : NO Kelemahan Presidensial Membuat kebijakan hasil tawar-menawar 1 antara eksekutive dengan legislative sehingga mudah terjadi kolusi Dapat tercipta kekuasaan mutlak sebab 2 eksekutive termasuk menteri diluar pengawasan langsung legislative atau parlemen Sistem pertanggungjawaban kurang jelas karena legislative dan 3 eksekutive lembaga yang berbeda dan rakyat tidak memahaminya, biasanya presiden menyampaikan pidato di depan
NO 1 2 3 4 5 6 7
Ciri Parlementer Kepala negara adalah raja, ratu, kaisar, atau presiden Kepala pemerintahan adalah perdana menteri Menteri diangkat, diberhentikan, bertanggungjawab kepada parlemen (DPR) Raja, ratu, kaisar dapat membubarkan parlemen Menteri boleh merangkap anggota parlemen/DPR (Legislative) Masa jabatan menteri tergantung kepercayaan parlemen/DPR Ratu, raja, kaisar sebagai syimbol kedaulatan dan tidak memiliki kekuasaan pemerintahan
NO 1
Kelebihan Parlementer Membuat kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian karena legislative juga eksekutive (merangkap)
2
Kabinet sangat berhati-hati karena pengawasan ketat / langsung dari parlemen sebab kabinet juga adalah anggota parlemen Pertanggungjawaban jelas karena kabinet dan yang mengawasi berada dalam lembaga yang sama yaitu parlemen dan berasal dari partai oposisi
3
NO
2
Kelemahan Parlementer Kedudukan eksekutive / kabinet tidak stabil karena sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya Masa jabatan eksekutive / kabinet tidak jelas tergantung kepercayaan parlemen
3
Parlemen atau legislative tempat kaderisasi eksekutive karena boleh rangkap jabatan antara eksekutive dengan legislative
1
Page | 2
DPR/parlemen KOMPONEN – KOMPONEN POLITIK 1. Pengertian Almond dan Verba, dalam bukunya The Civic Culture (budaya politik kewarganegaraan) Budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat di mainkan dalam sebuah sistem politik. Lary Diamond Budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.
2. Sistem Politik sebagai Obyek budaya Politik
sistem politik Didefinisikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan ’’keputusan-keputusan mengikat’’ suatu masyarakat.Unit sistem politik adalah tindakan-tindakan politik.Input dalam bentuk permintaan dan dukungan menjadi masukkan sistem politik.
Sistem politik sebagai obyek budaya politik David Easton, diberi pengertian sistem politik merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan) yang bersifat otoratif.
3. Komponen budaya politik a.
Bersifat kognitif
: Meliputi pengetahuan/pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, Pemilu/pemilukada, partai politik, fungsi DPR/DPRD, Partai politik dsb
b. Bersifat afektif
: Menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. contoh: persaan optimis bahwa Pemikada langsung dpat memperoleh kepala daerah yang lebih berkualitas dan lebih dekat dengan rakyat
c.
Bersifat evaluatif
: Mengkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagimana peran indivu di dalamnya. contoh: komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pimiluka langsung sesaui dengan aturan main
4. Nilai-nilai budaya politik sistem politik yang dianut oleh suatu negara secara sederhana dapat digolongkan ke dalam sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter, maka budaya politik itu dapat bersifat demokratis dan otoriter.
Page | 3
a.
Nilai-nilai budaya politik demokrasi, antara lain: Egalitarian, Pluralisme, Terbuka, Dialogis, Persuasif, Pemilihan, Independesi tinggi
b. Nilai-nilai budaya politik otoriter, antara lain: Feodal, Homogin, Tertutup, Dogmatis, Represif, Penunjukan, Dependensi yang tinggi
5. Tipe – Tipe Budaya Politik a.
Budaya politik parokial Masyarakat yang bertipe budaya politik parokial dapat pula dikatakan memiliki ciri antara lain tidak memiliki orentasi atau pandangan sama sekali baik berupa pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan penilain (evaluasi) terhadap obyek politik (sistem politik).
b. Budaya politik subyek budaya politik subyek jika suatu masyarkat terdapat frekuansi orintasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan obyek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. c.
Budaya politik partisipan memiliki orientasi terhadap seluruh obyek politik secara keseluruhan (input, output) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik, ia disamping aktif memberikan masukan atau aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (input) juga aktif dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik (output)
6. Perkembangan Tipe Budaya Politik Menurut Greert a.
Budaya politik abangan Adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia.Semacam PKI dan PNI
b. Budaya politik santri Adalah budaya masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan khususnya agama Islam.Pada masa lalu, kelompoksantri cenderung berafiasai pada partai NU, atau Masyumi.Kini, mereka berafialiasi pada partai seperti PKS, PKB, PPP dan partai berbasis islam lainnya. c.
Budaya politik priayi Adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Kelompok priayi sering kali
Page | 4
dikontraskan dengan kelompok petani.Pada masa lalu, kelompok masyarakat priyayi berafiliasi dengan partai PNI.Kini, mereka berafiliasi dengan partai Golkar.
BENTUK NEGARA Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. 1. Bentuk Negara kesatuan Adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dengan sisitem sentralisasi Artinya semua hal dan urusan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri hal yang menjadi urusan pemerintahan.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Artinya penyerahan urusan dari pemerintah pusat atau daerah di atasnya pada daerah otonom sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Setiap daerah otonom memiliki pemerintah daerah yang berhak dan berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahan. Contoh, Indonesia
2. Bentuk Negara Serikat/ Negara Federasi Adalah negara tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sebagai negara yang merdeka dan berserikat. 3. Bentuk Negara Konfederasi Merupakan gabungan dari beberapa negara berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Contoh : Swiss. BENTUK PEMERINTAHAN Bentuk pemerintahan adalah kalsifikasi Negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara. a. Bentuk Pemerintahan Monarki Monarki adalah negara yang kepala negara nya seorang raja, dipilih turun menurun melalui warisan. Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara dikepalai oleh seorang (Raja, Ratu atau Kaisar) yang kekuasaannya tidak di batasi. Contoh : Prancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L`etat C`est Moi (Negara adalah Saya) Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja yang kekuasaannya dibatasi oleh UUD (Konstitusi). Contoh : Brunei Darussalam, Jepang Saudi Arabia, Yordania, Denmark Monarki Parlementer, adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri (Kabinet) dan bertanggung jawab kepda Parlemen. Raja hanya sebagai simbol. Contoh : Inggris, Belanda, malaysia. b. Bentuk Pemerintahan Republik Republik adalah negara yang kepala negara nya seorang presiden di pilih oleh rakyat melalui pemilu bukan dengan garis turunan. Republik Absolut, Pemerintahan bersifat diktaktor tanpa ada pembatasan kekuasaan, penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakan partai politik. Republik Konstitsional, Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Pengawasan dilakukan oleh parlemen. Contoh : Indonesia Republik Parlementer, Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Mentri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuaaan eksekutif Siklus Pemerintahan a) Menurut Plato Aristokrasi – Timokrasi – Oligarkhi – Demokrasi – Tyrani – kembali lagi seperti semula
Page | 5
b) Menurut Aristoteles Monarkhi – Tyrani – Aristokrasi – Oligarkhi – Plutokrani – Polity – Demokrasi – Kembali lagi seperti semula c) Menurut Polybious Monarkhi – Aristokrasi – Demokrasi – Kembali lagi seperti semula
Aristokrasi adalah pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan. Timokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang mengingin kan kemashuran dan kehormatan. Oligarkhi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan. Demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat. Tyrani adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri. Monarkhi adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang yang ditujukan untuk kepentingan umum. Plutokrani adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang–orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri. Polity adalah pemerintahan yang dipegang banyak orang, yang pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.
DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA 1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. 2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.
3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah 4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )
Page | 6
Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun PEMERINTAHAN YANG TERBUKA 1. Pengertian Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. 2. Alasan penting nya Pemerintahan yang terbuka a.
Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.
b. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat. c.
Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.
3. Ciri – ciri keterbukaan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Terbuka dalam proses maupun kebijakan public. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. Bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolah informasi dari mana punsumbernya. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan. Sangat menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Mau berkerja sama dan menghargai orang lain. Mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi.
4. Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle a.
Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
b. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen pemerintah melalui parlemen. c.
Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
Page | 7
d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undangundang.
5. Menurut David Beetham dan Kevin Boyle 5 informasi yang tidak boleh diketahui publik a.
Pertimbangan-pertimbangan kabinet
b. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri c.
Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
d. Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta. e.
Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.
6. Menurut Freedom of Information Act, 9 informasi yang bersifat rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga a.
Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA)
b. Ketentuan internal lembaga c.
informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.
d. Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela. e.
Memo internal pemerintah
f.
Informasi pribadi (personal privacy)
g. Data yang berkenaan dengan penyidikan h. Informasi lembaga keuangan i.
Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.
7. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara a. berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang keterbukaan dan keadilan.
Page | 8
b. c. d. e. f.
Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
KEBEBASAN PERS 1. Pengertian Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. 2. Peraturan yang menyatakan kebebasan pers a.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Pers
ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
ayat 2 bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran
ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
ayat 4 bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak
b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. c.
Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI Pasal 20 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Pasal 21 "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluaran yang tersedia." d. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Pasal 14 tentang Hak Asasi Manusia. Ayat 1 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolah informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Ayat 2 "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia." 3. Teori Kebebasan Pers a. Teori Pers Totalitarian Teori ini muncul di Rusia pada abad ke-19. Falsafah teori totalitarian adalah media massa sebagai alat negara untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada rakyat. Pengguna media adalah anggota partai yang setia. Media massa dikontrol secara ketat oleh pemerintah dan dilarang melakukan kritik atas tujuan dan kebijakan. b. Teori Pers Libertarian Teori ini muncul di Inggris, kemudian masuk ke Amerika hingga keseluruh dunia. Falsafah teori ini adalah pers memberi penerangan dan hiburan dengan menghargai sepenuhnya individu. Teori
Page | 9
libertarian menganut paham ideologi kebebasan pers yang sebebas-bebasnya tanpa ada campur tangan pengontrol terhadap media di dalamnya. Ideologi inilah yang diterapkan oleh media massa yang bercorak free press. Pers menjadi alat kontrol masyarakat kepada pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. c.
Teori Pers Social Responsibility Teori ini menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial. Teori ini dikembangkan di Amerika pada abad ke-20. Falsafah teori ini adalah pers memberikan penerangan, hiburan, dan menjual produk. Namun, pers dilarang melanggar kepentingan orang lain dan masyarakat. Teori ini berada di tengah antara teori authoritarian dan libertarian. Hingga saat ini, dunia pers di Amerika menganut teori social responsibility yang berada netral di antara kedua kutub yang ada.
d. Teori Pers Authoritarian Teori ini dikembangkan di Inggrismulai abad ke-16 dan 17, kemudian ke seluruh dunia. Falsafah teori authoritarian adalah pers menjadi kekuasaan mutlak kerajaan atau pemerintah yang berkuasa guna mendukung kebijakannya. Pers difungsikan untuk mengabdi pada kepentingan negara. Dengan demikian, yang berhak menggunakan media komunikasi adalah siapa pun yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah. Teori ini memberikan keleluasaan kepada negara untuk melakukan intervensi kepada pers. 4. Penyalahgunaan Kebebasan Pers Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan, "Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum". Ini artinya, kemerdekaan pers bukan berarti pers merdeka dan bebas sebebas-bebasnya dalam menyajikan berita, melainkan juga harus diikuti dengan kesadaran akan pentingnya penyampaian berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menjujung supremasi hukum. Contoh informasi yang disalahgunakan : Distori informasi: lazimnya dengan menambah atau mengurangi infirmasi, akibatnya maknanya berubah. Dramatisasi fakta palsu: dapat dilakukan dengan memberikan ilustrasi secara verbal, auditif ataupun visual yang berlebihan mengenai suatu objek. Mengganggu privacy: hal ini dilakukan melalui peliputan yang melanggar hak-hak pribadi narasumber. Pembunuhan karakter: dilakukan dengan cara terus menerus menonjolkan sisi buruk individu/kelompok/organisasi tanpa menampilkan secara berimbang dengan tujuan membangun citra negatif yang menjatuhkan. Eksploitasi seks: media menampilkan seks sebagai komodiatas secara serampangan tanpa memperhatikan batasan norma dan kepatuhan. Meracuni pikiran anak-anak: ekploitasi kesadaran berpikir anak yang diarahkan secara tidak normal pada hal-hal yang tidak mendidik. Peyalahgunaan kekuasaan (abuse of power): media menyalahgunakan kekuatannya dalam mempengaruhi opini publik dalam suatu praktik mass deception (pembohongan massa).
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA 1. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Ideologi yang dapat menyesuaikan diri dari perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar pancasila. Makna pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila dapat menyesuaikan dan diterapkan dari dinamika di Indonesia dan didunia. Tetapi tidak merubah nilainilai dasar Pancasila itu sendiri. Sehinga pancasila dapat digunakan dan diterapkan dalam berbagai zaman.
Page | 10
2. Syarat- Syarat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Nilai Dasar, adalah nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang tidak berubah Nilai Instrumen, ialah nila-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis ke bentuk UUD 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya Nilai Praktis, adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praktif bersifat abstrak, seperti mengormati, kerja sama, dan kerukunan. Hal ini dapat dioperasionalkan ke bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. 3. Dimensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dimensi Realitas adalah mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasika nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat Dimensi Idealisme adalah idealisme yang ada dalam ideologi mampu menggugah harapan para pendukugnya Dimensi Pendukung adalah mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk memengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI 1. Pengertian pancasila sebagai sumber nilai adalah seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik buruk, benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku warga masyarakat bangsa Indonesia. 2. Makna Pancasila Sebagai Sumber Nilai a. Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan) Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati, tidak ada paksaan dan tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. b. Kemanusiaan yang adil dan beradap (Nilai Kemanusiaan) Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai – nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memberlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. c.
Persatuan Indonesia (Nilai Persatuan) Mengandung makna usaha kearah bersatu dalam bermasyarakat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI, sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. d. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Nilai Kerakyatan) Mengandung arti, suatu pemerintah dari, untuk, oleh rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. e.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (Nilai Keadilan) Mengandung makna yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah.
PELAKSANAAN UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI KAIDAH YANG FUNDAMENTAL 1. Pelaksanaan UUD NRI ’45 sebagai kaidah fundamental artinya sebagai pedoman atau acuan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Unsur – unsur pembukaan UUD ’45 sebagai kaidah yang fundamental a. Proses terjadinya dibuat oleh pembentuk negara (Founding Fathers RI) dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak rakyat. b. Isinya memuat tujuan, cita-cita negara, asas politik, bentuk negara dan dasar falsafah negara Pancasila. c. Menetapkan adanya Undang- Undang Dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945 3. Cita – Cita
Page | 11
Tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 4. Tujuan Nasional Tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud “tumpah darah” adalah wilayah negara sebelumnya secara politis disebut eks.Hindia Belanda atau secara geografis disebut Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum. c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 5. Asas Politik Indonesia menganut asas politik demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 6. Bentuk Negara Bentuk Negara Indonesia adalah Republik Kesatuan 7. Makna Alinea Pembukaan UUD NRI ‘45 a. Alinea 1 Adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdekA. Bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan diatas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilaN. Dalil subjektif bangsa Indonesia Berhak untuk merdeka Dalil objektif bangsa Manapun di dunia berhak untuk merdeka Bangsa Indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka b. Alinea 2 Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat yaitu kemerdekaan Bangsa Indonesia menghormati jasa para pahlawan yang telah menghantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan Kemerdekaan bukan tujuan akhir namun harus diisi dengan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur.
c.
Alinea 3 Adanya pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa Motivasi keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan Adanya pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia d. Alinea 4 Memuat Fungsi dan Tujuan Negara RI Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bentuk negara yaitu Republik kesatuan, Asas politik negara yaitu Kedaulatan rakyat (Demokrasi), Politik luar negeri yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia Dasar Falsafah negara Pancasila. 8. Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI ‘45 a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Page | 12
9. Alasan Pembukaan UUD NRI ’45 Tidak Dapat Diubah a. Mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 1945 b. Memuat Pancasila sebagai dasar negara c. Merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN HAM PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HAM 1. Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak dasar stiap manusia sejak dilahirkan dan merupakan anugrah dari tuhan. 2. Ciri – Ciri HAM a. Hakiki,artinya Hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada sejak lahir. b. Universal, artinya Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak memandang dari suku ras, agama, bangsa,gender dan perbedaan lainnya. c. Tidak dapat dicabut, yaitu Hak asasi manusia tidak dapat di cabut atau dserahkan. d. Tidak dapat dibagi,yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya. 3. Peraturan yang Mengatur Penghormatan dan Penegakan HAM a. Tap MPR No. XVII/MPRI/1998 tentang HAM Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa di anugrahi hak dasar yaitu hak asasi untuk mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Bahwa pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendah bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati Hak Asasi Manusia dan termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak untuk hidup. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri. Hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman dan kesejahteraan. Hak turut serta dalam pemerintahan. Hak wanita dan anak. c. UU Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. d. UU Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. e. UU Nomor 18 tahun 2002, tentang advokasi. f. UU Nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi. g. UU Nomor 2 tahun 2004, tentang kepolisian. h. UU Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan dan kehakiman. i. UU Nomor 5 tahun 2004, tentang perubahan atas UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung. j. UU Nomor 8 tahun 2004, tentang Peradilan Umum. k. UU Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan RI. l. UU Nomor 27 tahun 2004, tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. 4. Hambatan Penegakan HAM a. Kualitas peraturan perundang undangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat b. Penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat c. Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. d. Rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum e. Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga sering timbul disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama. f. Budaya hukum dan hak asasi manusia yang belum terpadu
Page | 13
g. Keadaan geografis indonesia yang luas 5. Partisipasi dalam Penegakan HAM dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara a. Masyarakat menghindari perilaku main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. b. Tokoh dan pemimpin masyarakat dapat menjadi contoh teladan bagi warga masyarakatnya. c. Memengaruhi pengambil kebijakan dalam pembuatan perundang-undangan yang melindungi HAM. Masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya peraturan yang menghormati dan melindungi HAM. d. Membantu mensosialisasikan berbagai peraturan HAM. Dengan membantu mensosialisasikan UU nomor 22 tahun 2002 dan UU nomor 23 tahun 2004, merupakan partisipasi yang besar demi kemajuan penghormatan HAM di masyarakat. e. Kepedulian dan kepekaan krisis dalam menyampaikan pendapat atas peristiwa pelanggaran HAM. f. Mengutamakan komunikasi yang sehat dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM. g. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan hokum yang berlaku sesuai dengan prioritas. h. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesatuan nasional dalam penyelasaian masalah pelanggaran HAM. PERWAKILAN DIPLOMATIK 1. Pengertian Perwakilan Diplomatik adalah adaiah perwakilan negara yang melakukan peranan (tugas) bidang poiitik, yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau seluruh bidang kegiatan suatu organisasi internasional. 2. Macam – macam Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yaitu perwakilan diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara atau beberapa negara. Perutusan Tetap Republik Indonesia yaitu perwakilan diplomatik yang ditempatkan pada suatu organisasi intemasional. 3. Dasar Hukum Perwakilan Diplomatik Pasal 13 UUD ‘45 Presiden mengangkat duta dan konsul Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
4. Tingkat Perwakilan Diplomatik Kongres Wina Tahun 1815 dan Kongres Aux La Capeila/ Anchen Tahun 1818 berdasarkan tingkatan jabatan senioritas, diplomat tersebut dapat diurutkan sebagai berikut: a. Duta Besar (Embassy / Ambassador / Nuntius) yaitu perwakilan diplomatik tertinggi tingkatannya yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa (disebut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh).Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Atase (StafAhli). b. Duta (Envoy / Gezant / Intemuntius) yaitu Wakil Dubes. Duta dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara harus berkonsultasi dengan pemerintahnya (Presiden atau Menteri Luar Negen). c. Menteri Residen (Resident Minister), yaitu perangkat perwakilan diplomatik yang hanya mengurus urusan negara dan bukan sebagai wakil pribadi Kepala Negara. d. Kuasa Usaha (Charge de Affair), yaitu perangkat perwakilan diplomatik yang melaksanakan usaha tertentu. Kuasa Usaha terdiri atas: Kuasa Usaha Tetap, yaitu Kuasa Usaha yang melaksanakan usaha tertentu. Kuasa Usaha Sementara, yaitu Kuasa Usaha yang menggantikan sementara waktu Dubes, apabila Dubes belum diangkat atau berhalangan tetap atau sementara. 5. Fungsi Perwakilan Diplomatik Menurut Kongres WINA 1961
Page | 14
Mewakili negara pengirim di negara penerima atau organisasi intemasional. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima atau organisasi intemasional sebatas yang diijinkan hukum intemasional. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Memberikan keterangan kepada negara pengirim tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai undang-undang. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
6. Tugas Perwakilan Diplomatik Dalam keputusan Presiden no 108 tahun 2003 pada pasal 4 disebutkan “Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI serta melindungi WNI. Badan hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan /atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional” Tugas tugas perwakilan diplomatik menurut Konverensi Winda tahun 1961 adalah : Mewakili Negara pengirim di negara penerima Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengambangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan 7. Hak Perwakilan Diplomatik Hak Ekstrateritorial adalah hak untuk mengamati tata hukum negeri sendiri (tidak tunduk pada tata hukum negara tempat bertugas). Hak Kekebalan Diplomatik (imunitas) adalah hak yang menyangkut diri pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya dengan hak ini seorang diplomat berhak mendapat perlindungan istimewa terhadap keselamatan diri beserta harta bendanya, anggota Diplomatik tidak tunduk kepada juridiksi pengadilan pidana/perdata dinegara tempat ia bertugas. KEWARGANEGARAAN 1. Pengertian Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. 2. Asas Kewarganegaraan Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas ius sanguinis ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. 3. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Citizenship by birth, memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran. Jadi setiap orang yang lahir diwilayah negara dianggap sah sebagai warga negara karena suatu negara menganut asas ius sanguinis. Citizenship by descent, memperoleh kewarganegaraan karena keturunan. Jadi orang yang lahir diluar wilayah negara dianggap sebagai warga negara apabila orangtuanya adalah warga negara dari negara tersebut karena negaranya menganut asas ius sanguinis. Citizenship by naturalization, pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri atas permohonan menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Page | 15
Citizenship by registration, pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup dilakukan melalui prosedur asministrasi yang lebih sederhana dibandingkan naturalisasi. Citizenship by incorporation of territory, proses kewarganegaraan karena terjadi perluasan wilayah negara. 4. Alasan Kewarganegaraan Dapat Hilang Renunciation, tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di dua negara atau lebih. Termination, penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan negara lain. Deprivation, pencabutan secara paksa status kewarganegaraan karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan, pelanggaran atau terbukti tidak setia kepada negara berdasar undangundang. ORGANISASI INTERNASIONAL 1. Pengertian Organisasi Internasional adalah sebagai badan hukum yang didirikan oleh dua atau lebih Negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. 2. Pengelompokan Organisasi Internasional Organisasi antar pemerintah (inter governmental organization / IGO) anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah Negara-negara, contoh : Perserikatan BangsaBangsa (PBB), World Trade Organizatilos (WTO), dan ASEAN. Organisasi non pemerintah (Non Governmental Organization / NGO) Aggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta dibidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bentuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. 3. Macam – Macam Organisasi Internasional 1) Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nations United Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Franzsisco diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan dewan keamanan PBB. Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin. Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.
Tujuan PBB : 1. Menjaga perdamaian dunia 2. Mengembangkan persahabatan antar bangsa 3. Membantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM 4. Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.
Prinsip – Prinsip PBB : 1. Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat. 2. Negara anggota mematuhi piagam PBB 3. Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai 4. Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. 5. Negara anggota membantu PBB
Struktur PBB: 1. Majelis Umum (General Asembly)
Page | 16
Angotanya semua Negara anggota PBB. Fungsinya sebagai forum untuk membahas masalah yang menjadi keprihatinan dunia. Bersidang setiap tahun hasil pandangan mayoritas Negara di dunia. 2. Dewan Keamanan PBB (Security Council) Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Anggotaanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap (Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun. Dewan ini memiliki hak Veto yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas kegiatan social dan ekonomi PBB. Bersidang setiap tahun selama satu bulan. 4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian) atau wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu system perwalian sebagai satu cara agar Negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut (biasanya Negara bekas penjajahnya) dan menngkatkan kemajuan wilayah itu menuju kemerdekaannya. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda. Sekretariat (Secretariat) Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Sekjen sekarang Ban Kimon dari Korea selatan. Badan Khusus PBB (Specialized Agencies) 1. ILO (International Labour Organizatiaon) Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal 11 April 1919 bermarkas di Jenewa, Swiss. 2. FAO ( Food and agriculture Organization) Organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 bermarkas di Roma, Italia. 3. UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas di Paris, Prancis. 4. WHO (World Health Organization) yaitu organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di Jenewa , Swiss. 5. IBRD ( International Bank of Reconstruction and development) Organisasi pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 6. IMF (International Monetary Fund) Dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di Washington, Amerika Serikat. 7. ICAO (International Civil Aviation Organization) yaitu organisasi penerbangan sipil internasional. 8. UPU (Universal Postal Union) yaitu persatuan pos sedunia. 9. ITU (International Telecommunication union) yaitu persatuan telekomunikasi internasional. 10. ITO (International Trade Organization) yaitu organisasi perdagangan internasional dan peraetujuan mengenai bea dan cukai dan perdagangan. 11. WTO (Word Trade Organization) Organisasi perdagangan Dunia.(Bukan Badan PBB) 2) ASEAN (Association of South East Asian Nations) ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5 tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina). Sekarang jumlah anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan Kamboja. Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mngolia dan Uni Eropa.
Page | 17
Tujuan ASEAN : 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan saling menghormati. 3. Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi. 4. Salng memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian. 5. Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan taraf hidup rakyat. 6. Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya. Struktur ASEAN : Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb : 1. ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN. Didahului dengan pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN. 2. ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN. 3. ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan kebijakan yang telah dirumuskan. Sidang ini 2 kali setahun. 4. ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska kebijakan ASEAN di bidang keuangan. 5. Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud, teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan. 6. ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri luar negeri ASEAN. 7. ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN yang berfungsi untuk memprakarsai, member nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. PERJANJIAN INTERNASIONAL 1. Pengertian Oppenheimer-Leuterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
G. Schwarzenberger Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara.
Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu.
Konferensi Wina 1969 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.
Academy Of Science Of USSR
Page | 18
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan, atau pembatasan daripada hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.
Menurut UU no.24 tahun 2004 Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum KesimpulanPerjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut.
1. Klasifikasi Perjanjian Internasional a. Berdasarkan Subjeknya Perjanjian yang disepakati oleh banyak negara Perjanjian antar banyak negara dan Subjek Hukum internasional lainnya Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara, contohnya antar organisasi internasional b. Berdasarkan Isinya Perjanjian dari Segi Politis seperti pakta pertahanan dan kedamaian Perjanjian dari Segi Ekonomi seperti bantuan keamanan Perjanjian dari Segi Batas Wilayah seperti Laut teritorial Perjanjian dari Segi Hukum seperti status kewarganegaraan Perjanjian dari Segi Kesehatan, seperti penanggulangan wabah penyakit c. Berdasarkan Proses Pembentukannya Perjanjian yang bersifat penting yaitu yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian yang bersifat sederhana, yaitu yang dibuat melalui perundingan dan penandatanganan. d. Berdasarkan Fungsinya Perjanjian yang membentuk Hukum, yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuanketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara kesuluruhan yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja. 2. Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional a. Perundingan (negotiation) Perundingan dalam istilah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama. b. Penandatanganan ( Signature) Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam perjanjian multilateral maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya. c. Pengesahan (Ratification) Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu : Pengesahan Oleh badan Eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja-raja absolut atau otoriter. Pengesahan oleh Badan Legislatif. Sistem ini jarang digunakan. Pengesahan Campuran oleh Badan Eksekutif dan Legislatif (DPR dan Pemenrintahan). Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif dan legislatif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. 3. Jenis Perjanjian Internasional a. Perjanjian Bilateral (Perjanjian antar 2 negara)
Page | 19
Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di sebarluaskan secara internasional. Contoh nya : Indonesia dengan RRC (1955) tentang Penyelesaian dwi kewarganegaraan. Indonesia dengan Thailand tentang garis batas laut Andaman sebelah utara selat Malaka 1071. Indonesia dengan Malaysia tentang Ektradisi 1974. Indonesia dengan Australia tentang Pertahanan dan Keamanan kedua negara 1995. b. Perjanjian Multilateral (Perjanjian lebih dari 2 negara) Biasanya perjanjian ini bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dari perjanjian ini. Contoh : Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Hukum Laut Internasiobnal 1982 tentang laut teritorial (200 mil), Zona Bersebelahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Landas Benua (lebih 200 mil). 4. Istilah dalam Perjanjian Internasional Traktat (treaty) perjanjian paling formal merupakan persetujuan dua negara atau lebih mencakup perjanjian bidang politik dan ekonomi. Konvensi (Convention) persetujuan formal bersifat multilateral yang tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (haigh Plicy) dilegalisasi oleh wakil yang berkuasa penuh. Protokol (Protocol) persetujuan tidak resmi umumnya tidak dibuat oleh kepala negara yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klaususl-klausul tertentu ( Klausul = ketentuan tambahan sebuah perjanjian). Persetujuan (Agreement) perjanjian bersifat tekhnis atau administratif. Tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi atau seformal traktat atau konvensi. Perikatan ( Arrangement) adalah istilah yang digunakan untuk transaksi yang sifatnya sementara. Tidak diratifikasi. Proses Verbal catatan atau ringkasan atau kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan suatu pemufakatan. Piagam (Statute) yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan leh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan atau kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak, lapangan kerja. Contoh Piagam Kebebasan Transit. Deklarasi (declaration) yaiut perjanjianinternasinal yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Modus Vivendi dokumen untuk mencatat persetujuan internasional bersifat sementara, sampai perjumpaan permanen, terinci dan sistimatis serta tidak memerlukan ratifikasi. Pertukaran Nota yaitu metode tidak resmi namun banyak digunakan. Biasanya diulakukan oleh wakil-wakil militer dan negara dan bisa bersifat multilateral dan melahirkan kewajiban bagi yang mengadakannya. Charter adalah istilah dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya Atlantic Charter, Magna Charter. Pakta (fact), menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi. Misalny Pakta Warsawa (mengenai Pertahanan ). Covenant yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).
Page | 20
