Pedum RZWP3K Provinsi

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi

i

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

iv

Daftar Lampiran

v

Bab 1

Ketentuan Umum

I-1

1.1

Istilah dan Definisi

I-1

1.2

Acuan Normatif

I-4

1.3

Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi

I-5

1.3.1

Kedudukan RZWP-3-K

I-5

1.3.1.1

Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan

I-5

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1.3.1.2

Kedudukan RZWP-3-K dalam UU No.27 Tahun 2007

I-7

1.3.1.3

Kedudukan Pedoman Teknis RZWP-3-K dalam UU No.27

I-9

Tahun 2007 1.3.2

Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K

I-10

1.4

Maksud dan Tujuan

I-10

1.5

Masa Berlaku RZWP-3-K Provinsi

I-10

3.4.4

III-56

3.5

Identifikasi Dampak Kegiatan Dari Wilayah Sekitar Yang Mempengaruhi Wilayah Perencanaan Dokumen Awal

3.6

Konsultasi Publik

III-58

3.7

Penentuan Usulan Alokasi Ruang 3.7.1 Tumpang Susun Peta-Peta Tematik Dalam Dokumen Awal Untuk Dituangkan Dalam Peta Paket Sumber Daya 3.7.2 Identifikasi Nilai-Nilai Sumber Daya Dalam Peta Paket Sumberdaya dan Analisis Kesesuaian Terhadap Kriteria Kawasan, Zona, Sub Zona, Dan/Atau Pemanfaatannnya 3.7.3 Penentuan Usulan Kawasan, Zona, Sub Zona, dan/Atau Pemanfaatannnya Dokumen Antara

III-60 III-60

3.8.1 3.8.2 3.8.3

III-69 III-76 III-83

3.9

Analisis Lanjutan Paket Sumberdaya Penetapan Alokasi Ruang Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan RTRW 3.8.4 Resolusi Konflik Konsultasi Publik

3.10

Dokumen Final

III-93

3.10.1 Penyusunan Pernyataan Zona ( Zoning text ) dan Arahan Zoning regulation) Peraturan Zonasi ( Zoning 3.10.2 Tinjauan terhadap RTRW dan Rencana Pembangunan Lainnya

III-91

3.8

III-57

III-62

III-67 III-69

III-85 III-89

III-92

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1

Ketentuan Alokasi Ruang dalam Kawasan, Zona dan Sub Zona Provinsi

II-4

Tabel 2.2

Pembagian Kawasan menjadi Zona dan/atau Arahan Pemanfaatan

II-4

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Peserta Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K

III-3

Tabel 3.2

Materi, Jadwal Pelaksanaan, Metode, Serta Output Sosialisasi Penyusunan

III-4

RZWP-3-K Tabel 3.3

Identifikasi Stakeholders

III-5

Tabel 3.4

Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Penyusunan RZWP-3-K

III-7

Tabel 3.5

Jenis Peta Dasar dan Citra Satelit

III-12

Tabel 3.6

Kebutuhan Data Dasar (Baseline Dataset)

III-13

Tabel 3.7 Tabel 3.8

Kebutuhan Data Spasial dan Non Spasial Tematik Klasifikasi Jenis Data dan Metode Pengambilan Data

III-15 III-50

Tabel 3.9

Tujuan

dan

Output Output

Pelaksanaan Konsultasi

dan

Partisipasi Partisipasi

Publik

III-58

Perencanaan Zonasi WP-3-K Tabel 3.10

Target Peserta dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Partisipasi Publik

III-59

Perencanaan Zonasi WP-3-K Tabel 3.11

Output, Materi, Metode dan Lokasi pada Konsultasi Publik Pertama Penyusunan RZWP-3-K

III-59

Tabel L1.2

Tolok Ukur dan Kategori Daya Dukung Lahan Pantai Untuk Pertambakan

L.1-3

Tabel L1.3

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Laut (KJA dan Rumput

L.1-3

Laut) Tabel L1.4

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Payau

L.1-4

Tabel L1.5

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang

L.1-5

Tabel L1.6

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng

L.1-5

Tabel L1.7

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Kerang Hijau

L.1-5

Tabel L1.8

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada

L.1-6

maxima)

Tabel L1.9

Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam

L.1-7

Tabel L1.10

Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari

L.1-7

Tabel L1.11

Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi

L.1-8

Tabel L1.12

Parameter Kesesuaian Wisata Selam

L.1-8

Tabel L1.13

Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling

L.1-9

Tabel L1.14

Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski dan Banana Boat

L.1-9

Tabel L1.15

Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Rekreasi Pantai

L.1-9

Tabel L1.16

Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun

L.1-10

Bathing)

Tabel L1.17

Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis

L.1-11

Tabel L1.18

Kriteria Pelabuhan Khusus

L.1-12

Tabel L1.19

Kriteria Pelabuhan Daratan

L.1-12

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1.1

Kedudukan Rencana Zonasi dalam Sistem Penataan Ruang

I-6

Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 2.1

Kedudukan Rencana Zonasi dalam UU No.27 Tahun 2007 Kedudukan Pedoman RZWP-3-K terhadap Peraturan Perundangan Terkait Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak lebih dari

I-8 I-9 II-1

2 (Dua) kali 12 mil namun berada dalam 1 (Satu) provinsi Gambar 2.2

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil Yang Berjarak

II-2

Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi Gambar 2.3

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau

II-2

Yang Berada Dalam Satu Provinsi Gambar 2.4

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil Yang Berjarak

II-4

Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Dan Berada Pada Provinsi Yang Berbeda Gambar 2.5

Ilustrasi Pola Ruang Laut Tiga Dimensi

II-7

Gambar 3.1

Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

III-1

Gambar 3.2

Proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi Melalui Pelibatan Masyarakat

III-2

Gambar 3.3

Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten Kota

III-3

Gambar 3.4

Struktur Organisasi Pokja Penyusunan Rencana Zonasi Provinsi

III-9

Gambar 3.5

Ilustrasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

III-55

Gambar L.8.7

Contoh Model Penjalaran gelombang dari arah utara

L8-4

Gambar L.8.8

Contoh peta sebaran suhu

L8-4

Gambar L.8.9

Contoh peta sebaran TSS

L8-5

Gambar L.8.10

Contoh peta sebaran PH

L8-5

Gambar L.8.11

Contoh peta sebaran salinitas

L8-6

Gambar L.8.12

Contoh peta sebaran DO

L8-6

Gambar L.8.13

Contoh peta sebaran BOD 5

L8-7

Gambar L.8.14

Contoh peta sebaran Amonia

L8-7

Gambar L.8.15

Contoh peta sebaran Nitrat

L8-8

Gambar L.8.16

Contoh peta sebaran Fosfat

L8-8

Gambar L.8.17

Contoh peta penggunaan lahan

L8-9

Gambar L.8.18

Contoh peta sebaran tematik tata ruang (peta struktur ruang)

L8-9

Gambar L.8.19

Pemanfataan ruang wilayah pesisir dan laut

L8-10

Gambar L.8.20

Contoh peta kesesuaian pemanfaatan lahan dan perairan

L8-10

Gambar L.8.21

Contoh peta sumberdaya air

L8-11

Gambar L.8.22

Contoh peta ekosistem pesisir

L8-11

Gambar L.8.23

Contoh peta sumberdaya ikan

L8-12

Gambar L.8.24

Contoh peta infrastruktur

L8-12

Gambar L.8.25

Contoh peta jumlah penduduk

L8-13

Gambar L.8.26

Contoh peta pergerakan ekonomi wilayah

L8-13

DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1

Kriteria Kesesuaian

L1-1

Lampiran 2

Analisis Potensi Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan

L2-1

Lampiran 3

Tabel Pernyataan Zona dan Peraturan Zonasi

L3-1

Lampiran 4

Outline Dokumen RZWP-3-K Provinsi

L4-1

Lampiran 5

Muatan Ranperda RZWP-3-K Provinsi

L5-1

Lampiran 6

Contoh Berita Acara Pemberian Tanggapan/saran

L6-1

Lampiran 7

Contoh RAB (Rencana Anggaran Biaya)

L7-1

Lampiran 8

Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik

L8-1

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

Bab I Ketentuan Umum

1.1.

Istilah dan Definisi Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

2

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah


9

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

10

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

11

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

12

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.

13

Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan


18

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

19

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

20

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah.

21

Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu sistem proses perencanaan zonasi, pemanfaatan ruang/zona, dan pengendalian pemanfaatan ruang/zona WP-3-K.

22

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

23

Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. (Kawasan Pemanfaatan Umum setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).

24

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. (Kawasan Konservasi setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang)


31

Konsultasi publik adalah proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

32

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5.

33

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

34

Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir

35

Instansi terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

36

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

37

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.


1.3.

Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi

1.3.1.

Kedudukan RZWP-3-K

1.3.1.1 Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruangdan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menurut UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Ruang laut dan ruang udara pengelolaanya diatur dengan undang-undang tersendiri” (Pasal 6 ayat 5 UU nomor 26 tahun 2007).Hal ini ditindaklanjuti ke dalam UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Disebutkan di dalam UU No.27 tahun 2007 pada Pasal 5, bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahun dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun rencana zonasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing . Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan: 1.

RSWP-3-K atau RPJPD atau RPJMD provinsi atau kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan WP3K

2.

alokasi ruang untuk akses publik;

3.

alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;


menegaskan bahwa RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU No.26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang. Berdasarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional, aktualisasi UU No. 25 Tahun 2004 diantaranya ditandai dengan dihasilkannya: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang ; (b) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah; dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan segenap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah pada akhir periode rencana, dan sekaligus menjadi dasar dalam penganggaran (pembiayaan) program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, segala jenis dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 harus mengedepankan keterpaduan dan keselarasannya terhadap

dokumen

perencanaan

pembangunan,

guna

menjamin

keberfungsian

dan

keteralokasian anggaran dalam pelaksanaannya.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.


Hasil arahan RZWP-3-K dapat digunakan sebagai pertimbangan didalam penetapan struktur dan pola ruang RTRW. Substansi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: 1. Penetapan alokasi ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Alokasi ruang

meliputi wilayah perairan dan wilayah daratannya untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap sumberdaya di WP-3-K; 2. Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), menjadi muatan yang direkomendasikan kedalam penentuan kawasan strategis baik Nasional/ Provinsi/ Kabupaten /Kota pada RTRW.

1.3.1.2 Kedudukan RZWP-3-K dalam UU No.27 Tahun 2007 Proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antarsektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Lingkup pengaturan UU No. 27 Tahun 2007 secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan :. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber

Ped Pe d o man ma n Teknis Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Provinsi

penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. 4. Rencana Aksi Pengelolaan dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis Hasil dari perencanaan tersebut selanjutnya diwujudkan diwujudkan dalam beberapa elemen kegiatan berdasarkan kedalaman materi kebijakan yang terkandung didalamnya yakni Rencana Strategis, Rencana Zonasi (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Unsurpemanfaatannya diatur dalam kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya, IP3 (Izin Pengusahaan Perairan Pesisir), Pesisir), Konservasi, Rehabilitasi, Reklamasi, dan Larangan. Sedangkan unsur pengawasan dan pengendalian (Wasadal) diatur melalui kebijakan Akreditasi, Insentif, Disinsentif, Pencabutan Hak, dan Mitra Bahari. Kedudukan Rencana Zonasi dalam kerangka kebijakan nasional yakni UU no.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara diagramatis dapat digambarkan pada gambar 1.2 UU NO.27 TAHUN 2007

PERENCANAAN

PEMANFAATAN

WASADAL


1.3.1.3 Kedudukan Pedoman Pedoman Teknis RZWP-3-K dalam UU No.27Tahun No.27Tahun 2007 Pedoman TeknisPenyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K)memiliki keterkaitan dengan peraturan perundangan lainnya. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis keterkaitan dimaksud ditunjukkan pada Gambar 1.3. Kedudukan Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K merupakan penjabaran dari Permen Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K. WP3K. Pedoman ini memiliki keterkaitan dengan PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan yang merupakan turunan dari UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Keterkaitan ini terutama berkenaan dengan penetapan kawasan konservasi di WP-3K. Hal mengenai Kawasan Konservasi yang yang merupakan turunanPP No. No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Sedangkan turunan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP-3-K mengenai kawasan konservasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pedoman ini menjelaskan lebih rinci mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyusunan RZWP-3-K Provinsi dijelaskan lebih detail dalam beberapa petunjuk teknis sebagaimana tersebut dalam gambar dibawah.


1.3.2.

Fungsidan Manfaat RZWP-3-K RZWP-3-K Provinsi, antara lain berfungsi sebagai: 1)

acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;

2)

acuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3)

acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

4)

acuan lokasi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

5)

dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

6)

acuan dalam administrasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Manfaat RZWP-3-K Provinsi adalah untuk : a)

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya WP3K

b)

Menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian SD pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

c)

Mewujudkan keterpaduan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan wilayah daratannya

d)

1.4.

Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Provinsi dengan wilayah sekitarnya.

Maksud dan Tujuan Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K oleh

Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Provinsi 2.1 Prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain: a.

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;

b.

mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;

c.

dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan

d.

melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

2.2 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Provinsi Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi ke arah darat adalah Kecamatan Pesisir dan ke arah laut hingga batas wilayah pengelolaan perairan Provinsi sejauh 12 mil laut. Penetapan batas daerah mengacu pada peraturan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Penetapan batas daerah di laut untuk daerah yang memiliki pulau-

Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi. (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012) C.

Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada suatu Gugusan Pulau-Pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten/ kota di laut.

Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda. (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

2.3 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi Tujuan, kebijakan, dan strategi Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan WP-3-K Provinsi untuk mencapai kondisi ideal zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang diharapkan.

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang secara spasial diwujudkan dalam alokasi ruang. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu. Ketentuan mengenai alokasi ruang dalam RZWP-3-K Provinsi diatur sesuai dengan hirarkinya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Ketentuan Alokasi Ruang dalam Kawasan, Zona dan Sub Zona Provinsi Hirarki Rencana RZWP-3-K Provinsi

Ketentuan Alokasi Ruang 1. Kawasan Pemanfaatan Umum

Keterangan Pengaturan antara batas akhir wilayah Kabupaten/Kota (4 mil)

2. Kawasan Konservasi

s/d 12 mil adalah sampai

3. Kawasan Strategis

dengan zona

Nasional Tertentu 4. Alur Laut

2.5 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi yang berisi pengalokasian fungsi ruang Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan

Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut Klasifikasi zonadan/atau arahan pemanfaatan untuk

ZONA DAN/ATAU ARAHAN PEMANFAATAN denganperuntukan kawasan

KAWASAN

d. Sempadan Pantai 3. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT) a. Batas maritim kedaulatan negara b. Kawasan secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara c. Situs Warisan Dunia d. Pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal e. habitat biota endemik dan langka 4. ALUR

Alur Pipa dan Kabel Alur Pelayaran Alur Migrasi Biota

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berfungsi : a.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K Provinsi;

b.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian

lingkungan

hidup,

dan/atau

situs

warisan

dunia

yang

zona tertentu. Selain peraturan zonasi yang mengatur ketentuan-ketentuan pada setiap alokasi ruang yang ditetapkan,alokasi ruang laut yang mengakomodasi lebih dari satu kegiatan pada satu zona yang sama pada waktu tertentu yang sama pula harus dilengkapi dengan peraturan zonasi yang mengatur mekanisme sistem pelaksanaan kegiatan termasuk waktu pemanfaatan dari masing-masing alokasi ruang untuk setiap kegiatan. Rencana alokasi ruang pada layer permukaan

laut mendeliniasi batasan areal lisensi yang

diperoleh suatu pelaku kegiatan untuk mengeksplorasi sumberdaya kelautan dan batasan areal rekreasi, pelayaran, serta jaringan alur (rute) kapal wisata dan areal aktif eksplorasi. Rencana alokasi ruang pada layer kolom laut mendeliniasi batasan areal penangkapan ikan, berdasarkan ikan yang terdapat pada areal kolom laut tersebut. Sementara itu, rencana alokasi ruang pada layer dasar alut mendeliniasi lokasi konservasi dan lokasi cagar laut dan cagar budaya laut.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsimeliputi : a.

Usulan program utama Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsisesuai tujuan.

b.

Lokasi Lokasi adalah tempat yang dijabarkan

dalam koordinat geografis serta dituangkan

diatas peta, dimana usulan program utama akan dilaksanakan. c.

Besaran Besaran adalah perkiraan jumlah/luas satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilaksanakan.

d.

Sumber Pendanaan Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD Provinsi, APBN, swasta dan/atau masyarakat.

e.

Instansi Pelaksana Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat.

f.

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh)

a.

rencana struktur ruang dan pola ruang;

b.

masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki WP-3-K Provinsi;

c.

kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

d.

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsisetidak-tidaknya memuat:

A.

Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona di wilayah Provinsi 1. ketentuan

umum

pernyataan

pemanfaatan

kawasan/zona

Provinsiadalah

penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif; 2. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona Provinsiberfungsi sebagai: a)

landasan bagi penyusunan pernyataan pemanfaatan kawasan/zona pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona Provinsi;

b)

dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan

c)

salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

3. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona disusun berdasarkan: a)

rencana alokasi ruang wilayah Provinsi;

b)

karakteristik wilayah;

c)

arahan umum desain kawasan perkotaan; dan

d)

peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

a)

alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan

b)

rujukan dalam membangun.

4. ketentuan perizinan disusun berdasarkan: a)

ketentuan

umum

pernyataan

pemanfaatan

kawasan/zonayang

sudah

ditetapkan; dan b)

ketentuan teknis berdasarkanperaturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

5. jenis-jenis perizinan terkait dengan dengan pemanfaatan ruang WP-3-Kantara lain meliputi:

a) b) c)

izin prinsip; izin lokasi; izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang WP-3-Kyang menjadi wewenang pemerintah Provinsimencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; 7. ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan; dan 8. ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RZWP-3-K Provinsibelum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.

D.

d)

sewa ruang dan urun saham;

e)

penyediaan prasarana dan sarana;

f)

penghargaan; dan/atau

g)

kemudahan perizinan

Ketentuan pemberian disinsentif 1. ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang; 2. ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K (atau pada non-promoted area); 3. ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan: a)

rencana alokasi ruang WP-3-K Provinsi;

b)

ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona Provinsi; dan

c)

kriteria pemberian akreditasi

d)

peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

4. ketentuan disinsentif dari pemerintah Provinsikepada pemerintah daerah dalam WP3-K Provinsidan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk: a) pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. 5. ketentuan disinsentif dari pemerintah Provinsikepada masyarakat umum (investor,

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. b)

penghentian sementara kegiatan; Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar pelanggar mengabaikan mengabaikan perintah perintah penghentian penghentian kegiatan kegiatan sementara, sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan

kepada

pelanggar

mengenai

pengenaan

sanksi

penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; (4) berdasarkan surat surat keputusan pengenaan sanksi, sanksi, pejabat yang berwenang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan (5) setelah kegiatan kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan

(6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. d)penutupan lokasi; Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang

berwenang

menerbitkan

surat

keputusan

pengenaan

sanksi

penutupan lokasi kepada pelanggar; (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan

kepada

pelanggar

mengenai

pengenaan

sanksi

penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; (4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan (5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

(1) membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K yang berlaku; (2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin; (3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; (5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan. g) pembongkaran bangunan; Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan (7) apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. i) denda administratif; yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masingmasing pemerintah daerah Provinsi. Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya.


Bab III Tahap dan Proses Penyusunan RZWP-3-K Setiap tahapan dalam proses penyusunan RZWP-3-K merupakan langkah yang mutlak dilalui untuk mencapai dokumen final yang merupakan hasil perencanaan bersama. Secara umum, tahapan proses penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat dalam diagram berikut : TAHAPAN

PROSES/OUTPUT

TAHAPAN TAHAPAN 1

Pembentukan Pokja

2

Pengumpulan Data

3

Survei Lapangan Identifikasi Potensi

4

Wilayah

PROSES/OUTPUT PROSES / OUTPUT

•

Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan TOR/RAB

•

Pengumpulan Data Sekunder/ desk study

•

Pengumpulan Data Primer dan Sekunder/ Ground check

•

•

• •

Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik Identifikasi pemanfaatan SD Pesisir &Pulau-pulau Kecil Identifikasi potensi perkembangan wilayah


Gambar 3.2Proses Penyusunan RZWP-3-K Provinsi melalui Pelibatan Masyarakat

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III-2

Ped Pe d o man ma n Teknis Teknis Penyusunan Penyusuna n RZWP-3-K RZWP-3-K Prov Provins insii

Gambar 3.3Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RZWP-3Kkabupaten diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan. Proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi membutuhkan waktu antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan selebihnya digunakan untuk proses penetapan sebagaimana pada Gambar 3.3. Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya,

Ped Pe d o man ma n Teknis Teknis Penyusunan Penyusuna n RZWP-3-K RZWP-3-K Prov Provins insii Tahapan

Tujuan

Sasaran Peserta 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. Dll. 2). TNI AL dan POLAIRUD 3). Masyarakat : a. DPRD b. LSM c. Perguruan tinggi d. Kelompok Masyarakat e. Pers 4). Organisasi/Dunia Usaha - Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan

Sosialisasi penyusunan RZWP-3-K harus memiliki strategi komunikasi agar tercapai tujuan secara efektif. Penentuan target, pesan utama yang akan disampaikan ( key message), media penyampaian (channeling) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian rupa agar masing-masing Stakeholders memahami perlunya RZWP-3-K. Identifikasi target sosialisasi dapat diselaraskan dengan identifikasi Stakeholders sehingga dapat disinkronkan satu sama


Tahap 1 3.1

Pembentukan Kelompok Kerja Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen KP No. 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K bahwa dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K Gubernur /Bupati/Walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja. Sebelum dibentuk Pokja, sebaiknya dilakukan identifikasi Stakeholders ‘ users’ laut menggunakan pendekatan Stakeholders analysis meliputi ‘users’ , level of involvement (pada tahap apa mereka terlibat).

Tabel 3.3 Identifikasi Stakeholders 1. Daftar

2. Otoritas dan

3. Tingkat

4. Tingkat

5. Saran

6. Pengaruh

Stakeholders; SKPD,

tingkat kepentingan

kepentingan dan

kepentingan

Keterlibatan dalam

Stakeholders dalam

kelompok users

Stakeholders

lokasinya

Stakeholders dalam

proses penyusunan

Implementasi

proses

RZWP-3-K

RZWP-3-K ?

dan masy pesisir

perencanaan? Kelompok nelayan

Tidak ada otoritas,

Sangat tinggi

Sangat

Anggota Pokja/

Kepatuhan dan

bagan tancap

pengguna aktif di

karena butuh

berpengaruh and

FGD/ Konsultasi

kerjasama

laut, sangat

kualitas air yang

memiliki kelompok

Publik/ Responden

Stakeholders ini


c.

Pengajuan daftar anggota kelompok kerja kepada Gubernur

d.

Penetapan kelompok kerja oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur).

Salah satu tugas Kelompok Kerja adalah menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR). KAK/TOR dapat dilakukan melalui serangkaian rapat dan konsultasi dengan

para ahli serta disupervisi oleh Pemerintah Pusat. Adapun muatan-muatan yang harus ada dalam penyusunan TOR, antara lain : 1)

Latar Belakang Latar belakang berisi potensi dan permasalahan wilayah studi serta arti pentingnya penyusunan RZWP-3-K untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2)

Maksud dan Tujuan Maksud berisi arti pentingnya penyusunan RZWP-3-K di lokasi studi, sedangkan tujuan berisi tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RZWP-3-K di lokasi studi.

3)

Sasaran Sasaran berisi target yang akan dicapai dalam penyusunan RZWP-3-K.

4)

Wilayah Perencanaan Wilayah Perencanaan merupakan lokasi wilayah studi, dalam hal ini adalah Provinsi.Wilayah Perencanaan kegiatan harus didefinisikan dengan jelas mengacu pada batas wilayah administrasi pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan pemerintah daerah, termasuk batas wilayah dengan Provinsi lain.


Rancangan Peraturan Daerah merupakan draft Peraturan Daerah mengenai RZWP-3-K yang akan diajukan untuk pengesahan. g.

Softcopy peta/CD laporan Softcopy dokumen awal, dokumen antara (draft dokumen final), peta-peta yang sifatnya raw data (data mentah), data pengolahan/perbaikan dalam bentuk vector, disajikan kedalam bentuk shp (.*shp).

9)

Jangka Waktu Kegiatan Jangka waktu kegiatan merupakan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan penyusunan RZWP-3-K.

10) Personil/Tenaga Ahli Personil berisi data dan kualifikasi tenaga ahli/pelaksana dan tenaga pendukung pekerjaan penyusunan RZWP-3-K. Tenaga ahli dan tenaga pendukung penyusunan RZWP-3-K disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain terdiri atas :

Tabel 3.4 Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Penyusunan RZWP-3-K No

Klasifikasi Tenaga Ahli

Tenaga Ahli 1 Team leader / Ahli Perencanaan Wilayah 2 Ahli Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi S2 Perencanaan Wilayah S1 Perencanaan Wilayah S2 Perikanan / Kelautan S1 Perikanan / Kelautan


11) Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan merupakan agenda dan waktu pelaksanan pada setiap tahapan pekerjaan yang dirinci kedalam hitungan bulan. Tahapan pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan tahapan-tahapan yang ada disetiap proses. Sejak dimasukkannya pelibatan masyarakat dalam proses ini dan harus dipahami bahwa proses perencanaan ini merupakan proses yang interaktif. Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan

wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil, kelompok kerja dapat membentuk tim teknis. Pihak Ketiga sesuai dengan keahlian dan kemampuan teknis yang dimiliki adalah pihak yang diberikan tanggungjawab oleh tim teknis dalam proses pengambilan data, pengolahan data, analisa data serta memfasilitasi proses-proses konsultasi publik, jika dibutuhkan oleh tim teknis. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Ketiga : 1.

Melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kerangka acuan kerja;

2.

Menyusun laporan pada tiap tahapan kerja dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan;

3.

Berkoordinasi dengan SKPD dan melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada pemberi kerja.

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Gubernur

4

1 Bupati/Walikota, Menteri KP, Menteri Dalam Negeri PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

5

KETUA Kepala Bappeda Provinsi

Tanggapan/saran terhadap Dokumen Final RZWP-3-K-

SEKRETARIS Kepala Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan

6

ANGGOTA

Satker SKPD

PT, Tokoh Masy,Kelp/Lembaga Masy,peneliti,LSM

2 3

Dokumen Final RZWP-3K Provinsi setelah mendapatkan tanggapan dan/atau saran Bupati/Walikota, Menteri KP, Mendagri

Tim Teknis

Tim Substansi

- KP3K - P.Tangkap - P.Budidaya - P2HP - Balitbang KP - Biro Hukum KKP - Tim BKPRN

7

Dokumen Final RZWP-3-KDPRD

8

Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K Provinsi

Gambar 3.4Struktur Organisasi Pokja dan Mekanisme Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K


diatas tidak terpenuhi, maka

dokumen final RZWP-3-K

dapat dilanjutkan proses

penetapannya. 7.

Dokumen Final RZWP-3-K Provinsiyang telah dimintakan tanggapan dan/atau saran kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/Walikota oleh Gubernur disampaikan kepada DPRD Provinsidalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

8.

Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, disampaikan kepada DPRD.

9.

Hasil pembahasan bersama Rancangan Peraturan Daerah RZWP-3-K Provinsi, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi


Tahap 2 3.2 Pengumpulan Data Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana kerja. Pengumpulan data dan informasi dari sumber kedua yaitu lembaga atau institusi yang telah melakukan proses pengumpulan data lapangan dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto, dan media penyimpanan lainnya disebut sebagai Pendekatan Survei Data Sekunder. Data dasar dan tematik untuk pemetaan rencana zonasi WP-3-K provinsi, kabupaten,dan kota memiliki skala, ketelitian dan kedetilan informasi yang berbeda, yaitu:

-

Provinsi

: skala 1:250.000

Kabupaten

: skala 1:50.000

Kota

: skala 1:25.000

Deliniasi batas kawasan, zona dan sub-zona ditampilkan pada Peta yang menggunakan grid dengan sistem koordinat lintang ( longitute) dan bujur ( latitute) pada lembar peta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.


Tabel 3.5Jenis Peta Dasar dan Citra Satelit RENCANA ZONASI PROVINSI NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA

SUMBER DATA

KEDETILAN INFORMASI PRIMER

1

Peta Dasar

Peta Rupabumi Skala 1 : 250.000 Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 250.000

2

Batas Administrasi sampai Kecamatan, Gedung dan Bangunan, Jaringan Jalan, Pemanfaatan Lahan Existing. Garis Pantai, Batu Karang, Terumbu, Beting Karang, Tempat Berlabuh, Menara Suar, Dilarang Berlabuh, Garis Cakupan 12 mil laut, Kabel Dalam Air, Pipa Dalam Air

Peta Wilayah Perencanaan

Peta Batas Wilayah Perencanaan WP-3-K Provinsi

Batas Wilayah Perencanaan WP-3-K Provinsi

Citra Satelit

Citra Satelit

Citra satelit resolusi minimum 30 x 30 meter

SEKUNDER BIG

BIG

Analisis GIS

BIG, Kemendagri (darat)

Lapan, Instansi Terkait

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi Provinsi dibagi menjadi : 1. Data Spasial Dasar 2. Data Spasial dan Non Spasial Tematik

III-12 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


A.

Data Spasial Dasar Tabel 3.6Kebutuhan Data Dasar (Baseline Dataset ) 1)

Terestrial RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Terestrial

Tanah

Klasifikasi Peta Satuan Tanah Tinjau Skala 1 : 250.000

Data spasial satuan tanah

SEKUNDER

Interpretasi citra

- BPN

penginderaan jauh

- Instansi terkait

Survei lapangan (Diutamakan menggunakan data sekunder dari instansi terkait)

Topografi

Klasifikasi Peta Topografi WilayahSkala 1 : 250.000

Interpretasi citra

(Lampiran 31)

Pemodelan DEM

Data spasial gambaran bentuk permukaan bumi terkait dengan kemiringan relatif (relief permukaan) Kemiringan Lereng Data spasial kemiringan lahan (%)

2) NO

- BIG

Survei terestrial

Peta Kemiringan Lereng Skala 1 : 250.000

Interpretasi citra

- BIG

(Lampiran 31)

Pemodelan DEM

- Instansi terkait

Survei terestrial

Bathimetri

KATEGORI

RENCANA ZONASI PROVINSI


Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi DATA JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Bathimetri

Bathimetri

SEKUNDER

Peta Kontur Kedalaman Laut Skala 1 : 250.000

Survei Lapangan

- Dishidros TNI AL

dengan selang kontur setiap 100 m

Pemodelan GIS

- BIG

Data spasial kedalaman

- Instansi terkait

perairan laut (meter)

B.

Data Spasial dan Non Spasial Tematik Tabel 3.7Kebutuhan Data Spasial dan Non Spasial Tematik 1)

Geologi dan Geomorfologi RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Geologi dan Geomorfologi

Geologi

Peta Formasi Batuan Skala 1 : 250.000

Data spasial jenis batuan dasar

SEKUNDER

Analisis Citra

- P3GL

penginderaan jauh

- Dit. Vulkanologi

(Diutamakan

Kementerian ESDM

menggunakan data sekunder) Geologi Dasar Laut

Peta Formasi Geologi Dasar Laut Skala 1 : 250.000

Data spasial jenis batuan dasar laut

Analisis Citra

- P3GL

penginderaan jauh

- Dit. Vulkanologi

(Diutamakan menggunakan data

Kementerian ESDM - Puslitbang Tekla, KKP

sekunder) Geomorfologi

Peta Bentuk Lahan Skala 1 : 250.000 (Lampiran 32)

Analisis Citra penginderaan jauh

- BIG (land system RePProT) - Perguruan Tinggi


Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi RENCANA ZONASI PROVINSI NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


Data spasial bentuk permukaan bumi akibat proses geomorfologi atau pembentukan permukaan wilayah pesisir, misalnya akibat proses marine, fluvial dan gabungan fluvio-marine Morfologi Pantai

2)

SEKUNDER

Survei Lapangan

Peta Morfologi Pantai Skala 1 : 250.000

Analisis Citra

Data spasialtipe pantai dan

penginderaan jauh

material dasar.

Survei Lapangan

Oseanografi RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Oseanografi

SEKUNDER

Oseanografi Fisik: a. Arus

Peta pola arah dan kecepatan arus skala 1 : 250.000

Survei Lapangan

Dishidros, KKP, LIPI,

Pemodelan Matematik

Perguruan Tinggi.

Arus b.Gelombang

Peta pola arah penjalaran dan besar gelombang

Survei Lapangan


Analisis citra satelit

Perguruan Tinggi

Pemodelan Matematik c. Pasut

Peta sebaran tinggi muka air (maksimum, minimum,

Survei Lapangan


rerata) dan tipe pasang surut

Pemodelan Matematik

Perguruan Tinggi



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


d.Suhu Permukaan

Peta suhu permukaan laut skala 1:250.000

SEKUNDER

Survei Lapangan



Perguruan Tinggi

thermal Pemodelan GIS e. Kecerahan

f. Total Suspended Solid (TSS)

g. Total Dissolved Solid (TDS)

Peta kecerahan permukaan laut skala 1:250.000

Survei Lapangan

Instansi terkait,

Pemodelan GIS

Perguruan Tinggi

Peta TSS (zat padat, partikel, dan komponen hidup

Survei Lapangan

Instansi terkait,

yang tersuspensi dalam air) skala 1:250.000

Pemodelan GIS

Perguruan Tinggi

Peta sebaran TDS skala 1:250.000

Survei Lapangan

Instansi terkait

Pemodelan GIS Oseanografi Kimia pH, salinitas, oksigen terlarut

Peta Selang Kelas Kimia Perairan skala 1:250.000

Survei Lapangan

Instansi terkait,

(DO), COD, BOD, Ammonia

dengan CI (Contur Interval ) 1/2000 x 250.000 = 125

Analisis Laboratorium

Perguruan Tinggi

(NH3-N)+, Nitrat (NO3-N), Nitrit

Pemodelan GIS

(NO2), Fosfat (PO4-P)+, Silika

Analisis dan pemodelan

(Si), Logam berat

citra satelit (salinitas)

Oseanografi Biologi



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


Klorofil dan Plankton/ benthos,

Peta Selang Kelas Biologi Perairan skala 1:250.000

SEKUNDER

Survei Lapangan

Instansi terkait,

Analisis Laboratorium

Perguruan Tinggi

Pemodelan GIS Analisis dan pemodelan citra satelit (klorofil)

3)

Penggunaan Lahan, Status Lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Penggunaan

Penggunaan Lahan

Peta Penggunaan Lahan Skala 1 : 250.000

Informasi kelas-kelas penggunaan lahan dan luas tiap 2 kelas penggunaan lahan (km atau Ha)Skala 1 : 250.000

(Lampiran 32)

Perubahan Penggunaan Lahan

Peta Perubahan Penggunaan Lahan Skala 1 : 250.000

Lahan, Status Lahan dan Rencana Tata Ruang

Interpretasi citra satelit

SEKUNDER Instansi terkait

Survei Lapangan Analisis GIS

WIlayah Interpretasi citra satelit (Citra time series (5 – 10 Informasi kecenderungan perubahan penggunaan 2 lahan(km atau Ha)Skala 1 : 250.000 Status Lahan Informasi status kepemilikan lahan dan luas setiap satuan

tahun terakhir) Analisis GIS Survei Lapangan Peta Status Kepemilikan lahan Skala 1 : 250.000

Wawancara secara langsung di lapangan (Diutamakan

- Peta RTRW Provinsi - Peta Status Kepemilikan Lahan BPN



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


kepemilikan lahan

SEKUNDER

menggunakan data sekunder)

Rencana Tata Ruang Wilayah (Peta Pusat-pusat

Peta Pusat-pusat Pertumbuhan Skala1 : 250.000 - Pusat Kegiatan (Nasional, Wilayah, Lokal, lainnya)

Pertumbuhandan

- Pusat kegiatan strategis nasional

Pengembangan Wilayah

- Pusat pelayanan kawasan

Provinsi)

- Pusat pelayanan lingkungan

- Peta RTRW Provinsi

- Pusat pelayanan lainnya

4)

Pemanfaatan Wilayah Laut RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Pemanfaatan Wilayah Laut

Pemanfaatan Wilayah Perairan/Laut

Peta pemanfaatan Perairan Eksisting Skala 1 : 250.000

SEKUNDER

Survei Lapangan (ground check dan tracking GPS)

Data spasial pemanfaatanperairan: Area pertambangan, Bangunan perikanan permanen (Keramba jaring apung), area penangkapan ikan modern dan tradisional, tambak ikan dan udang, budidaya laut; rumput laut, mutiara, area konservasi



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


Kawasan Konservasi (Provinsi)

Kawasan Konservasi

SEKUNDER

Analisis GIS

KKP

(Untuk identifikasi pencadangan kawasan konservasi) Diutamakan menggunakan peta kawasan konservasi yang sudah ditetapkan status hukumnya Alur Laut

Peta Alur Laut Skala 1 : 250.000

Kemenhub, Kementerian ESDM, KKP, LIPI, Instansi terkait

Kawasan Strategis Nasional

Peta Lokasi KSNT (Provinsi)

KKP, TNI, Kemenhub,

Tertentu

Kemenparekraf

Instalasi Militer, Perbatasan dan PPK Terluar, Situs Warisan Dunia, Kawasan Biota Endemik

5)

Sumberdaya Air RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

1

Sumberdaya

Sumberdaya Air Permukaan dan

Peta Sebaran Sumberdaya Air Permukaan dan Air

Analisis citra penginderaan

Air

Air Tanah di Wilayah

Tanah Skala 1:250.000

jauh, Survei Lapangan,

SUMBER DATA


Perencanaan

SEKUNDER - PU, Instansi Terkait

Analisis debit berbasis DAS



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


- Keberadaan dan fisik pengaliran air tawar dan kapasitas sumber air tawar untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

6)

SEKUNDER

(Diutamakan menggunakan data sekunder dari instansi terkait)

Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

1

KATEGORI DATA Ekosistem

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


SEKUNDER

Peta Sebaran Mangrove Skala 1 : 250.000

Interpretasi citra

Baplan-Kemenhut,

(Lampiran 34)

Transformasi matematis

LIPI, KKP

Terumbu Karang, Lamun dan

Peta Sebaran Terumbu Karang, lamun dan substrat

Interpretasi citra dengan

BIG, LIPI, KKP

Substrat Dasar

dasar perairan Skala 1 : 250.000

klasifikasi tak terbimbing

Mangrove

Pesisir dan Sumberdaya

Informasi mengenai sebaran dan

Ikan (Jenis

luas tutupan mangrove.

dan Kelimpahan Ikan)

Transformasi matematis Lyzenga Survei lapangan Jenis dan Kelimpahan Ikan

Data spasial sebaran jenis dan Kelimpahan Ikan Skala

Survei Lapangan dengan

Instansi terkait


BIG,


KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA

KEDETILAN INFORMASI PRIMER 1 : 250.000 untuk musim barat dan musim timur

SEKUNDER

metode stock assessment

Data mengenai jenis dan

a.l transek, swept area,

kelimpahan ikan pelagis dan

akustik dll

demersal Analisis Surplus Produksi Daerah Penangkapan Ikan

Peta Sebaran Daerah Potensial Penangkapan Ikan

Ikan Pelagis:

(Fishing Ground )

Pelagis dan Demersal Skala 1 : 250.000untuk musim


barat dan musim timur

multitemporal (series 10

KKP, BPPT, LIPI

tahun) dengan pendekatan suhu permukaan, klorofil dilengkapi dengan hasil analisis arus (identifikasi upwelling)

Ikan Demersal: Analisis citra satelit dengan pendekatan ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, mangrove, lamun)

Untuk ikan pelagis, apabila data time series 10 tahun tidak tersedia



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


SEKUNDER

maka dilakukan survei lapangan ( stock assessment ) a.l transek,

swept area, akustik dll.

7)

Infrastruktur RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Infrastruk-

Lokasi Sarana dan Prasarana

Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Pendukung

tur

Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan PerikananSkala 1 : 250.000

Survei Lapangan

SEKUNDER Peta RTRW Provinsi, Peta Infrastruktur PU

Infrastruktur Umum: Bandara, terminal, pasar umum, pelabuhan umum, kawasan industri, kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, bangunan wisata/sejarah Infrastruktur Khusus: Pasar ikan, KUD, BBI, Pelabuhan perikanan, TPI, Gudang penyimpanan, bangunan perlindungan pesisir (jeti, penahan gelombang)



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


Data Eksisting dan Rencana

Peta Rencana Jaringan Sistem PrasaranaSkala 1 :

Jaringan Sistem Prasarana

250.000

Analisis jaringan

SEKUNDER Peta

RTRW

Provinsi,

Peta Infrastruktur PU,

(Transportasi, sumberdaya air,

Kemen Perhubungan

energi, telekomunikasi, persampahan, sanitasi, drainase)

8)

Demografi dan Sosial RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

SEKUNDER

Demografi

DataKependudukandan Sosial:

Peta Kependudukan dan Sosial Per

RTRW Provinsi, Data BPS

dan Sosial

- Populasi:jumlah, kepadatan dan distribusi umur ( time series 10 tahun) - Trend pertumbuhan populasi : tingkat kelahiran dan kematian (time series 10 tahun) - Pendidikan umum - Mata Pencaharian - Agama - Budaya - Tingkat akses dan keterlayanan fasilitas publik: listrik, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan - Lembaga Masyarakat, LSM

kabupaten/ke camatan pesisir Skala 1 : 250.000

(time series)



9)

Ekonomi Wilayah RENCANA ZONASI PROVINSI

NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Ekonomi

Tingkat perekonomian wilayah:

WIlayah - Pendapatan perkapita provinsi - Pertumbuhan Pendapatan perkapita provinsi - Angkatan kerja dan tingkat

SEKUNDER

Data spasial perekonomian wilayah per kabupaten/

- Wawancara/ FGD

RTRW Provinsi,

kecamatan pesisir skala 1:250.000

- Survei menggunakan

Kabupaten/ Kota dalam

kuisioner

angka, Data statistik BPS, Disnaker, Dinas pariwisata, Dinas Perikanan (time series)

pengangguran per kabupaten - Tenaga kerja di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, dll - Populasi dan kepadatan nelayan - Pendapatan di sektor perikanan - Produksi perikanan dan sektor sektor lain - Potensi pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan - Jumlah wisatawan - Pendapatan rata-rata dan pengeluaran per sektor - Komoditas



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


SEKUNDER

- Bahan Baku - Akses : informasi pasar, transportasi pemasaran - Teknologi yang digunakan

10) Risiko Bencana RENCANA ZONASI PROVINSI NO

KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


1

Risiko

Peta sebaran daerah rawan dan

Bencana

risiko bencana

Lapangan

Informasi sebaran daerah rawan

(lebih diutamakan dari

dan risiko bencana :

data sekunder dari instansi

- Kerawanan dan risiko bencana

terkait)

Peta Kerawanan dan Risiko Bencana Skala 1 : 250.000

Pemodelan GIS, Survei

SEKUNDER BNPB, BMKG

dan Pencemaran

gunung api, gempa bumi, gelombang pasang, banjir, erosi, daerah subsiden dan longsor lahan Peta sebaran daerah

Peta Sebaran Area Pencemaran

Analisis Citra Satelit

BNPB,

pencemaran

Skala 1 : 250.000

Survei Lapangan untuk

BLHD

LIPI,

KemenLH,

pengukuran kualitas kimia Daerah yang terpapar oleh

bahan pencemar

pencemaran/polusi oleh industri, kimia, limbah dll,

(lebih diutamakan dari



KATEGORI DATA

JENIS DATA/PETA

SUMBER DATA


SEKUNDER

data sekunder dari instansi terkait)



3.2.2. Fungsi dan Manfaat Data A.

Data Spasial Dasar 1) Terestrial a. Data Tanah Penyusunan peta tanah dimaksudkan untuk mengetahui informasi satuan tanah di suatu wilayah, baik mengenai penyebaran maupun sifat-sifatnya. Informasi tentang satuan tergantung pada skala peta dan intensitas pengamatan di lapangan, yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pengetahuan tentang pemetaan terhadap kondisi jenis tanah pada wilayah membantu mengetahui sifat-sifat dan kemampuan tanah pada wilayah perencanaan yang bermanfaat untuk : 1.

Eksplorasi potensi sumberdaya alam berdasarkan karakteristik jenis tanah khususnya untuk kegiatan pertanian pertambakan dan budidaya perikanan.

2.

Indentifikasi daerah rawan bencana (longsor, erosi, banjir)

3.

Engineering, terutama dalam hal konstruksi.

Peta tanah dapat diperoleh melalui instansi penyedia peta tanah, akan tetapi apabila peta tersebut tidak tersedia, maka diperlukan analisis citra penginderaan jauh, survei lapangan dan analisis laboratorium. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut: 1)

Analisis citra penginderaan jauh dilakukan dengan cara identifikasi karakteristik tanah pada citra dan dicocokkan dengan klasifikasi jenis tanah dari US Soil Taxonomy (2002). Identifikasi karakteristik tanah dilakukan dengan pendekatan karakteristik


Kenampakan pada peta topografi dapat mengidentifikasikan struktur batuan antara lain : a) Struktur sesar Kenampakan pola kontur yang mengalami perubahan yang mendadak dan mengalami pelurusan dapat memberikan kita informasi mengenai adanya struktur sesar pada daerah yang dimaksud. Indentifikasi daerah sesar juga dapat diidentifikasi dari wilayah yang memiliki garis kontur yang perbedaan elevasi (kontur terlihat rapat) yang tiba-tiba dan terjadi pelurusan ke arah tertentu. Bisa juga diinterpretasikan dari sungai yang berubah aliran secara tiba-tiba b) Daerah karst Kemudian kenampakan pada pola kontur kecil membulat pada daerah menunjukkan bahwa terdapat kenampakan coniciel hill yang ada pada daerah karst. Kenampakan kontur rapat membentuk radial tanpa ada pengulangan pada daerah yang luas memungkinkan itu merupakan intrusi c) Struktur Triangular Facet. Merupakan daerah dengan karakteristik kontur dengan bentuk segitiga yang tumpul bagian ujung-ujungnya. d) Struktur Lipatan Nampak sebagai bukit dengan daerah puncak yang rapat dan memanjang dengan slope yang relative terjal.


pemanfaatan suatu wilayah perairan, hal ini disebabkan kondisi bathimetri suatu wilayah mempengaruhi beberapa faktor antara lain : 1.

Kondisi Morfologi laut

Berdasarkan kondisi topografi laut (bathimetri) secara garis besar dapat membantu dalam mengidentifikasikan kondisi morfologi laut pada suatu daerah seperti Ridge dan Rise, Trench, Basin, Island Arc, Mid Oceanic Vulcanic Island, Atol , Seamount dan Guyot , Continental Shelf, Continental Slope, Continental Rise. 2.

Kondisi aspek fisika laut antara lain : •

Suhu Dilautan, suhu bervariasi secara horizontal sesuai garis lintang, dan juga secara vertikal sesuai dengan kedalaman. Secara alamiah sumber utama suhu dalam air adalah matahari. Suhu akan berubah sesuai dengan perubahan intensitas penyinaran cahaya matahari secara horizontal, suhu air laut cenderung berkurang ke arah lintang tinggi (kutub). Sedangkan secara veertikal, suhu semakin berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman.Suhu dalam lautan bervariasi sesuai dengan kedalaman. Massa air permukaan diwilayah tropik, panas o

sepanjang tahun yaitu berkisar 20-30 C. Sedangkan pada wilayah subtropik, hangat dimusim panas (Kanginan 2000 : 211). Dibawah air permukaan hangat, suhu mulai menurun dan mengalami penurunan yang cepat pada kisaran kedalaman yaitu antara 50-300 meter atau sekitar 20-100 meter (Hutabarat, 1984). Hubungan antara kondisi bathimetri dan suhu juga mempengaruhi


berkurang hingga separuhnya (50%) (Nontji 2000 : 211). Faktor tekanan dapat digunakan dalam penentuan aktivitas wisata terutama untuk kegiatan wisata selam. Peta batimetri dalam aplikasinya memiliki banyak manfaat dalam bidang kelautan, diantaranya adalah: 1.

Penentuan Jalur pelayaran berdasarkan kedalaman dan morfologi laut.

2.

Perencanaan bangunan pantai.

3.

Pendeteksi potensi bencana tsunami

4.

Pembangunan jalur jaringan pipa bawah laut

5.

Sebagai kriteria penentu potensi lokasi kegiatan perikanan budidaya laut. Kriteria umum lokasi perairan yang dapat digunakan untuk budidaya laut adalah 7-30 meter (keramba jaring apung) dan 1-4 meter (jaring tancap). ( Masterplan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, DJPB - 2004 )

6.

B.

Sebagai kriteria penentu lokasi wisata bahari.

Data Spasial dan Non Spasial Tematik 1)

Geologi dan Geomorfologi a. Geologi

Peta geologi peta adalah peta yang menyajikan informasi geologi dan/atau potensi sumber daya mineral dan/atau energi untuk tujuan tertentu. Informasi terhadap kondisi geologi terutama terhadap jenis batuan, urutan batuan, struktur batuan, serta bangun


dengan Sistem Informasi Geografis. Teknik yang digunakan meliputi teknik interpretasi citra Landsat TM, pengolahan citra secara digital, kerja lapangan, dan analisa laboratorium. b.

Geomorfologi

Pemetaan geomorfologi dimaksudkan untuk memperoleh informasi bentuk lahan di suatu wilayah. Metodologi yang digunakan adalah penginderaan jauh dan survei terestrial, dan dibantu dengan Sistem Informasi Geografis. Peta geomorfologi pada hakekatnya adalah suatu gambaran dari suatu bentang alam (landscape) yang merekam proses-proses geologi yang terjadi di permukaan bumi. Pengetahuan tentang kondisi geomorfologi yaitu : 1) Memberikan informasi mengenai geometri dan bentuk permukaan bumi seperti tinggi, luas, kemiringan lereng, kerapatan sungai dan sebagainya. 2) Memberi informasi mengenai proses geomorfologi yang sedang berjalan seperti : a. Jenis proses (pelapukan , sedimentasi ,erosi,longsoran ,pelarutan dan sebagainya) b. Besaran dan proses (berapa luas , berapa dalam , berapa intensitas dan sebagainya). Untuk pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut, informasi geomorfologi di wilayah pantai sangat penting diketahui terutama pada bentuk lahan di wilayah pesisir, umumnya hampir sebagain besar pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut sangat dipengaruhi oleh bentuk lahan yang dimiliki seperti penentuan untuk lokasi pelabuhan,


- Pantai berpasir memiliki ciri kemiringan yang landai dan tersusun dari material lepas seperti pasir, kerikil ( gravel ), batu gaplok (cobblestones) dan sejenisnya. Jenis pantai ini, apalagi yang berpasir putih, umumnya telah menjadi kawasan pariwisata. Contoh jenis pantai berpasir adalah pantai Kuta di Bali.

- Pantai berbatu adalah pantai dengan batu-batu granit dari berbagai ukuran yang menyebar disepanjang pantai. Pantai jenis ini disukai oleh moluska berkulit keras, kepiting, dan chiton. Contoh pantai berbatu adalah pantai Parai di Bangka Belitung.

- Pantai cadas adalah pantai yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Pantai yang didominasi oleh pantai tebing dengan formasi batuan keras, atau tebing karang, sementara di depannya ditemukan ekosistem terumbu karang dan material yang berbentuk pasir yang berasal dari hancuran karang atau biota laut. Jenis pantai ini banyak ditemukan di selatan Pulau Jawa.

- Pantai tebing atau cliff, dicirikan dengan dinding pantai terjal dan berhadapan dengan laut lepas. Contoh pantai tebing adalah di Selatan Bali seperti di Uluwatu dan lainnya.

- Estuaria adalah wilayah yang sangat dipengaruhi oleh aliran air sungai dan arus pasang surut, sehingga berkaitan langsung dengan salinitas dan kualitas airnya. Wilayah ini dicirikan dengan dominasi vegetasi mangrovenya dengan airnya yang disebut air payau. Wilayah ini sangat kaya nutrisi sehingga menjadi tempat biota dan organisme perairan untuk berkembang biak.

- Delta adalah wilayah daratan berbentuk pulau-pulau kecil yang terbangun oleh


2)

Oseanografi a. Arus

Pengukuran arus dimaksudkan untuk mengetahui pola arus di lokasi pengukuran, dominansi jenis arus di perairan (arus pasut atau arus non-pasut), sebagai data dasar dalam menganalisis kondisi eksisting untuk pemanfaatan serta perencanaan, untuk keperluan engineering, kelayakan perairan untuk budidaya dan lainnya, dan sebagai data untuk validasi/verifikasi model matematik. Peta arus adalah peta yang menginformasikan pola arus di wilayah perencanaan. Informasi pola arus yang adalah informasi dominansi jenis arus di perairan (arus pasut atau arus non-pasut). Informasi ini sangat diperlukan sebagai data dasar menentukan pemanfaatan pada wilayah perencanaan. Terjadinya arus adalah gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain disertai dengan massa airnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain perbedaan densitas, adanya pergesekan antara air permukaan dan angin, serta adanya pasang surut dan pasang naik. Informasi arus selain dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pemanfaatan untuk kegiatan budidaya perikanan, energy yang dihasilkan dari kekuatan arus dapat dimanfaatkan untuk untuk pembangkit tenaga listrik dengan bersumber pada kekuatan arus. Peta arus dalam aplikasinya memiliki manfaat antara lain :

-

Sebagai salah satu kriteria dalam penentuan kawasan budidaya laut. Dapat memprediksi terjadinya abrasi dan ekresi Dapat mengidentifikasikan daerah potensi energy laut dari kondisi arus yang


Pengumpulan data pasang surut dimaksudkan sebagai data dasar dalam menganalisis kondisi eksisting pasang surut, sehingga baik tipe pasut maupun komponen pasang surutnya dapat diketahui. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui : Tipe pasang surut, Mean Sea level (MSL), Mean High Water Level (MHWL), Mean Low Water Level (MLWL) dan Mean Lowest Low Water Level (MLLWL) dan tunggang air maksimum,

minimum dan rata rata. d.

Fisika Perairan Lainnya

Data fisika dan kimia perairan diukur untuk menentukan karakteristik dan kualitas perairan di wilayah kajian. Data fisika perairan yang diukur meliputi suhu, kecerahan, Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid (TDS). Pengukuran suhu dan

kecerahan air laut dapat dilakukan di lapangan secara langsung dengan menggunakan alat ukur Thermometer dan Seichi Disk. Peta suhu adalah peta yang menginformasikan suhu air laut. Informasi suhu yang dihasilkan dipengaruhi oleh informasi kedalaman atau bathimetri. Informasi mengenai suhu air laut dapat membantu mengidentifikasi jenis organisme yang hidup, bagaimana proses kehidupannya serta penyebarannya. Berdasarkan karanteristik tersebut, informasi mengenai kondisi suhu air laut bermanfaat dalam penentuan kawasan budidaya laut dan jenis komoditas yang akan dikembangkan. Kondisi suhu dapat menjadi salah satu parameter dalam mengetahui daerah fishing ground. Peta kecerahan adalah peta yang memberikan informasi mengenai kondisi seberapa


Klorofil-a merupakan pigmen penting yang diperlukan fitoplankton dalam melakukan proses fotosintesis. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer dalam rantai kehidupan di laut, sehingga keberadaannya sangat penting sebagai dasar kehidupan di laut.. Konsentrasi klorofil di suatu perairan dapat menggambarkan besarnya produktifitas primer disuatu perairan. Kandungan klorofil-a merupakan salah satu indikator dalam penentuan daerah penangkapan ikan yang dapat diidentifikasi menggunakan data penginderaan jauh. Hasil pengamatan dituangkan dalam bentuk peta kontur, sehingga dapat ditentukan tingkat kesuburan suatu lokasi perairan atau kesesuaian kondisi perairan dengan habitat yang disenangi gerombolan ikan ( schoaling) ikan. Klorofil-a dapat terkumpul di dalam massa air akibat terjadinya front atau pertemuan massa air hangat dan dingin yang menjadi perangkap zat hara dan migrasi ikan. Selain itu klorofil-a dapat terkumpul akibat adanya fenomena upwelling atau kenaikan massa air laut dari lapisan bawah ke lapisan permukaan, dimana gerakan tersebut membawa serta masa air dingin yang memiliki salinitas lebih tinggi dan kaya akan unsur hara. Data kualitas air hasil pengukuran di lapangan dan laboratorium dianalisis dengan dengan data baku mutu air laut menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004.

3)

Penggunaan Lahan, Status Lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk campur tangan manusia terhadap


prasarana wilayah, Peta kecenderungan penggunaan lahan dan perairan, Peta kecenderungan pergerakan penduduk, Peta kecenderungan perkembangan ekonomi. Peta pusat-pusat pertumbuhan yang dihasilkan merupakan peta yang mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ada dalam peta RTRW (Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu dan Pusat-pusat lain) dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kelautan dan perikanan. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana

transportasi,

energi,

telekomunikasi

dan

sumberdaya

air

yang

mengintegrasikan dan memberikan layanan fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

4)

Pemanfaatan Wilayah Laut Pemanfaatan wilayah laut adalah berbagai kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di wilayah perairan. Pada tingkatan kabupaten/kota, kegiatan pemanfaatan laut meliputi: area pertambangan, bangunan perikanan permanen (keramba jaring apung), area penangkapan ikan modern dan tradisional, tambak ikan dan udang, budidaya laut; rumput laut, mutiara, dan area konservasi. Peta Pemanfaatan wilayah laut eksisting memiliki manfaat antara lain :

-

Peta penggunaan perairan eksisting secara time series dapat mengidentifikasikan perubahan penggunaan lahan. Informasi perubahan penggunaan lahan dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap konsistensi perencanaan pembangunan


Hasil interpretasi citra satelit berupa peta tentatif sebaran ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengukuran obyek perairan dasar di lapangan dilakukan melalui meliputi identifikasi visual untuk memperkirakan jenis tutupan dari berbagai obyek dasar seperti terumbu karang dan padang lamun. Metode yang digunakan untuk memperkirakan tutupan obyek perairan dasar (terumbu karang dan padang lamun) dilakukan dengan metode Rapid Reef Assessment (RRA). Berdasarkan RRA tersebut dapat diketahui distribusi

dan kondisi obyek perairan dasar sehingga dapat digunakan sebagai acuan penentuan lokasi pengukuran kondisi obyek perairan dasar tersebut. Pengukuran kondisi obyek perairan dasar dilakukan dengan cara penyelaman. Interpretasi mangrove dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan menggunakan 9 unsur interpretasi citra. Pemetaan ini dimaksudkan untuk mendelineasi mangrove melalui interpretasi citra satelit secara visual dan melakukan klasifikasi mangrove berdasarkan skala peta. Faktor-faktor resolusi citra seperti resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik harus dipertimbangkan dalam interpretasi b.

Sumberdaya Ikan

Pendataan dan pemetaan sumberdaya ikan bertujuan untuk mengetahui jenis dan kelimpahan ikan pelagis dan demersal yang terkandung di wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil. Metodologi yang digunakan meliputi identifikasi potensi ikan


7)

Infrastruktur Pemetaan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur ruang wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan. Infrastruktur yang perlu dipetakan meliputi: a. Lokasi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Infrastruktur Umum:

-

Bandara Terminal Pasar umum Pelabuhan umum Kawasan industri Kantor pemerintah Sekolah Rumah sakit/puskesmas Bangunan wisata/sejarah

Infrastruktur Khusus:

-

Pasar ikan


kebiasaan masyarakat setempat, dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion ). Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait. Data yang dikumpulkan meliputi: -

Populasi:jumlah, kepadatan dan distribusi umur

-

Trend pertumbuhan populasi : tingkat kelahiran dan kematian

-

Pendidikan umum

-

Mata Pencaharian

-

Agama

-

Budaya

-

Tingkat akses dan keterlayanan fasilitas publik: listrik, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan

-

Lembaga Masyarakat, LSM

Informasi mengenai demografi dan social yang diperoleh dapat memberikan masukan dalam memperhitungkan kebutuhan ruang, kesedian infrastruktur dan karakteristik social masyarakat di wilayah pesisir. Demografi dan social dapat juga mempengaruhi ekosistem dan perikanan budidaya yang perlu diperhitungkan dampaknya sekarang dan yang akan datang.

9)

Ekonomi Wilayah Pemetaan kondisi perekonomian masyarakat bertujuan untuk mengetahui kondisi pendapatan perkapita, ketenagakerjaan, pola distribusi perkembangan wilayah dan


karena peristiwa alam atau perbuatan orang. Bencana yang diakibatkan karena peristiwa alam meliputi : a. gempa bumi; b. tsunami; c. gelombang ekstrim; d. gelombang laut berbahaya; e. letusan gunung api; f. banjir; g. kenaikan paras muka air laut; h. tanah longsor; i. erosi pantai; j. angin puting beliung; dan k. jenis bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bencana yang diakibatkan karena perbuatan orang meliputi jenis bencana: a. banjir; b. kenaikan paras muka air laut; c. tanah longsor; dan d. erosi pantai.


Tahap 3 3.3 Survei Lapangan Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan katalog informasi sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya fisik/buatan, sumberdaya ekonomi, sosial dan sumberdaya manusia). Survei lapangan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya serta melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan meliputi:

(i) Jenis Data Sekunder Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survei lapangan akan meliputi kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi ekologi serta rencana/studi terkait lainnya. a.

Kebijakan meliputi RTRW Provinsi, RPJM Provinsi, Renstra Provinsidan kebijakan lain yang terkait.

b.

Kondisi fisik, menyangkut kondisi geologi/tatanan tektonik (jalur gempa , jenis tanah dan jenis batuan), morfologi pantai (bentuk permukaan pulau, evolusi pantai , bentuk dan tipe pantai), hidro-oceonografi (arus pasang surut, bathimetri, kecepatan


Pengumpulan data primer merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui perekaman data (observasi, pengambilan sampling, penghitungan, pengukuran, wawancara, kuesioner atau focus group discussion) langsung dari sumber pertama (fenomena/objek yang diamati). Adapun pengklasifikasian jenis data dalam kegiatan survei lapangan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8Klasifikasi Jenis Data dan Metode Pengambilan Data No A 1

Jenis data

Analisis

Alat/Cara

Spasial Dasar Terestrial a. Tanah

b. Topografi

2

Metode

Bathimetri

-

penginderaan jauh Survei lapangan

-

Analisis citra analisis laboratorium

- Metode terestris - Metode pemodelan

-

-

Digital Elevasi Model (DEM) Metode pemeruman dasar perairan Survei lapangan

Analisis GIS

- Echosounder - GPS (Global Positioning System) - tide gauge


No

Jenis data b. Gelombang

Metode

- Survei lapangan - Metode Langsung - Metode Tidak

Analisis

- Analisis perhitungan

langsung

-

c. Pasang surut

- Metode Langsung - Metode Tidak langsung

d. Suhu e. Kecerahan f. Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid (TDS)

In situ/Analisis citra penginderaan jauh In situ laboratorium

-

arus sejajar pantai (longshore current ) transport sedimen sejarar pantai (longshore sediment transport ) validasi/verifikasi model matematik. Grafik Plot Plot Analisis Harmonik Pasut

Alat/Cara

-

-

-

papan berskala, meteran, serta Wave Rider atau Wave Recorder citra satelit

papan berskala, meteran, serta Tide Gauge Outomatic - satelit altimetry Thermometer/Peralatan GIS Secchi disk model gravitasi


No

Jenis data

Metode

4

kebijakan publik Pemanfaatan wilayah laut

Survei lapangan

5

Sumberdaya air

-

6

Ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan a. Terumbu karang

-

Analisis

Alat/Cara dan kebijakan publik - tracking - plotting koordinat - GPS

metode penginderaan jauh pengukuran lapangan

Metode Rapid Reef Assessment (RRA) - Metode sampling : stratified proportional random sampling - Metode Transek Garis Menyinggung (Line Intercept Transect ) - Metode

- Citra satelit - GPS - kamera bawah

air (underwater camera)


No

Jenis data

Metode

-

7

Infrastruktur

8 9

Demografi dan sosial Ekonomi wilayah

10

Resiko bencana

Analisis

Alat/Cara

Hidroakustik Metode Surplus Production

-

Survei lapangan Plotting lokasi Wawancara Survei lapangan Wawancara Survei lapangan Survei lapangan

- GPS Kuestioner Kuestioner Analisis GIS


Tahap 4 3.4 Identifikasi Potensi Wilayah Setelah dilakukan survei lapangan pada tahap sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan identifikasi potensi wilayah. Identifikasi potensi wilayah merupakan kegiatan penggalian data dan informasi potensi wilayah yang dapat dilakukan secara partisipatif. Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi wilayah yang meliputi: Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik, Identifikasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, Identifikasi potensi perkembangan wilayah, Identifikasi dampak kegiatan dari wilayah sekitar yang mempengaruhi wilayah perencanaan, dan Identifikasi Isu Perencanaan.

3.4.1 Pengolahan Dan Analisis Data Untuk Disusun Dalam Peta-Peta Tematik Penyusunan peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

membutuhkan

data

dasar

dan

tematik

pendukung

dalam

proses

penyusunannya. Data/peta dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi tematik yang disusun dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) dataset dasar, terdiri dari data terestrial dan bathimetri. Data/peta dasar tersebut secara umum telah disediakan oleh


3.4.2 Identifikasi Pemanfaaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Identifikasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi di masa lalu, saat ini (eksisting) dan yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang terdiri dari rona-rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut, kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, fasilitas wisata. Aktivitas

Tujuan Lokasi yang pemanfaatan diinginkan dimasa yang akan datang? Ekspasi kegiatan yang ada saat ini Operator Diharapkan Teluk Papayo selam mengikuti tren 5 dan Teluk tahun lalu yaitu Airo jumlah operator naik 5% per tahun Modifikasi kegiatan yang ada saat ini Resort B Karena jumlah Pesisir Teluk turis menurun, Papayo dan pembangunan Teluk Airo resort tidak dilanjutkan

Kebutuhan Spatial/Temporal

Dampak ke pengguna laut lain

Potensial konflik atau kompabiliti

3-dimensi, minimum 1 hektar per diving site

Tidak ada, mengambil / merusak karang / habitat dilarang

Konflik dengan nelayan, jetski dari resort A.

Kualitas air menurun selama konstruksi, habitat satwa

Nelayan ikan, diving, akuakultur, penggusuran

Rata-rata 5 hektar per resort


3.4.3 Identifikasi Potensi Perkembangan Wilayah

Aktivitas

Rencana

Calon Lokasi

Kegiatan?

Kebutuhan Ruang

Dampak

Potensi konflik

Spatial/Temporal

terhadap

aktivitias yg

pengguna lain

kompatibel

Aktivitas baru Budidaya laut dalam

3

Teluk Papoyo

3 dimensi luas

Butuh pakan

Pelayaran dan

permohonan

(kualitas air

sekitar 10 hektar

ikan layang

penangkapan ikan

investor yang

dan lokasi

hingga kedalaman

hidup jumlah

tradisional/

akan

strategis)

50 meter

besar.

komersil

membangun tahun 2013

3.4.4 Identifikasi Dampak Kegiatan Dari Wilayah Sekitar Yang Mempengaruhi Wilayah Perencanaan No

1

Kegiatan

Pertambangan Emas di hulu sungai

Lokasi

DAS hulu

Dampak terhadap

Dampak

Dampak

proses SD air

terhadap

terhadap

transport

transport

sedimen

substan lain

Penurunan

Perubahan

Polusi

kualitas air,

sediment

limbah air


Tahap 5 3.5 Penyusunan Dokumen Awal Penyusunan dokumen awal

dilaksanakan setelah kelompok kerja melakukan identifikasi

potensi wilayah yang meliputi : 1.

Pengolahan Dan Analisis Data Untuk Disusun Dalam Peta-Peta Tematik

2.

Identifikasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

3.

Identifikasi potensi perkembangan

Output dokumen awal, meliputi : 1.

peta-peta tematik;

2.

hasil identifikasi pemanfataan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

3.

hasil identifikasi potensi perkembangan

Selanjutnya Dokumen awal RZWP-3-K wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan

atau

saran

perbaikan

dari

Pemerintah, SKPD/instansi

organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dan pemangku kepentingan utama.

terkait,


Tahap 6 3.6 Konsultasi Publik Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya (Permen 16/MEN/2008 pasal 1 ayat 17). Tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik pertama bertujuan untuk memberitahukan hasil-hasil penyusunan rencana zonasi pada tahap awal yaitu hasil pengumpulan data, survei lapangan (identifikasi data dan informasi dan penyusunan paket sumberdaya) sampai mengidentifikasi potensi wilayah (nilai sumberdaya dan isu permasalahan) dan dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan data maupun informasi mengenai draft rencana zonasi yang telah disusununtuk mendapatkan kesepakatan awal.

Tabel 3.9Tujuan dan Output Pelaksanaan Konsultasi dan Partisipasi Publik Perencanaan Zonasi WP-3-K Tahapan

Tujuan

Output

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi 5.

Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 3.10Target Peserta dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Partisipasi Publik Perencanaan Zonasi WP-3-K No 1

Tahapan Konsultasi publik 1

Target Peserta Stakeholder : A. Unsur pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. dll


Tahap 7 3.7.

Penentuan Usulan Alokasi Ruang

3.7.1. Penyusunan Paket Sumberdaya Paket atau satuan sumberdaya merupakan informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di area tertentu di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Unit perencanaan merupakan kawasan tertentu yang ada di suatu wilayah perencanaan (Provinsi atau Kabupaten/kota). Batas spasial unit perencanaan merupakan kombinasi dari kondisi topografi, oseanografi, ekologi, pemanfaatan/penggunaan lahan/perairan saat ini (eksisting). Di dalam setiap unit perencanaan terdapat paket-paket sumberdaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik biofisik dan lingkungannya. Berbagai kegiatan pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan diantaranya perikanan tangkap, budidaya perairan, wisata bahari, permukiman, rekreasi, industri, pertambangan, hutan dan sebagainya. Secara umum, peta paket sumberdaya secara spasial merupakan kombinasi dari 2 (dua) dataset dasar (baseline dataset ) dan 10 (sepuluh) dataset tematik ( thematic dataset ) yang diperoleh melalui tumpangsusun ( overlay ) peta. (Jenis 12 datasets secara detail dapat dilihat di tahap 2). Dataset dasar dan tematik yang digunakan meliputi:


Gambar 3.6 Proses Penyusunan Peta Paket Sumberdaya

Sebagai contoh, Peta Paket Sumberdaya untuk wilayah Kabupaten X dihasilkan dari hasil tumpangsusun antara Peta Pemanfaatan Wilayah Laut, Kedalaman perairan , Salinitas, Suhu,


Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya hasil tumpangsusun karakteristik lahan dan perairan dan parameter lainnya, dilakukan pendeskripsian nilai-nilai sumberdaya.

3.7.2 Identifikasi Nilai-nilai Sumberdaya dan Analisis Kesesuaian Terhadap Kriteria Kawasan, Zona, Sub Zona, dan/Atau Pemanfaatannnya Identifikasi

nilai-nilai

sumberdaya

merupakan

identifikasi

karakteristik

paket-paket

sumberdaya yang meliputi: 1.

identifikasi dan pemetaan pemanfaatan laut, pesisir dan lahan atas;

2.

pemanfaatan saat ini yang disetujui dan tanpa kewenangan (liar) dari kawasan-kawasan lahan atas dan pesisir milik negara;

3.

penggunaan tanah pribadi;

4.

habitat-habitat sensitif; dan

5.

datasets kemampuan.

Peta Paket Sumberdaya hasil tumpangsusun karakteristik lahan dan perairan yang telah disusun pada sebelumnya, dilakukan pendeskripsian nilai-nilai sumberdaya yang ada di setiap unit pemetaan sumberdaya yang ada. Tabel berikut menunjukkan deskripsi nilai-nilai sumberdaya untuk setiap paket sumberdaya di kawasan pesisir.

Tabel 3.12Nama Paket Sumberdaya dan Karakteristik Nilai-nilai Sumberdaya

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi …E…

Tingkat resiko bencana yang rendah. Terletak di daerah yang datar. Jenis tanah merupakan mediteran.

…F…

Terletak di daerah yang curam (lereng gunung). Memiliki jenis tanah andosol dan latosol yang bersifat subur karena terletak di lereng gunung vulkanik. Resiko bencana yang sedang.

…G…

Memiliki jenis tanah aluvial dan andosol yang bersifat subur karena berasal dari hasil kegiatan vulkanik. Terletak di daerah yang datar dan landai. Resiko bencana yang rendah.

…H…

Memiliki jarak yang dekat dengan daratan utama. Kondisi arus yang tenang. Kedalaman perairan dangkal yang bervariasi 5 - 50 m. Suhu dan salinitas yang cocok untuk biota perairan.

…I…

Memiliki kandungan klorofil yang tinggi. Berjarak 2 mil dari daratan utama. Memiliki arus yang deras. Memiliki kedalaman perairan di atas 50 m.

…J…

Memiliki

terumbu karang

baik.


Tabel 3.13Contoh Proses Identifikasi Kesesuaian Zona Melalui Analisa Kesesuaian Paket Sumberdaya Paket Sumberdaya

…E…

Parameter

Kondisi Riil

Kriteria

Matching

Kelerengan

0-8%

<= 8 %

Sesuai

Bahaya banjir

Rendah

Rendah

Sesuai

Sempadan

> 100 m

> 100 m

Sesuai

Suhu

34 - 35 °C

26 - 35 °C

Sesuai

Salinitas

34 - 35

18 - 35 ‰

Sesuai

…H…

Usulan Zona

Pemukiman

Budidaya Laut Arus

< 0.25

< 0.75 m/s

Sesuai

Jarak dari pantai

5 - 2000 m

< 1000 m

Cukup sesuai

Kesuburan tanah

Subur (tanah vulkanik)

Subur

Sesuai

<3%

Cukup sesuai

...G...

Kemiringan lereng

0-8%

Pertanian


Atribut atau informasi dari setiap paket sumberdaya divaluasi dengan menggunakan kumpulan daftar kriteria lingkungan, sosial dan ekonomi yang berasosiasi dengan paket sumberdaya di setiap unit perencanaan. Kriteria penilaian untuk wilayah tertentu sangat fleksibel tergantung kondisi biofisik lingkungan dan sosial-ekonomi setempat. Valuasi dilakukan dengan menanyakan kepada pengguna sumberdaya dan Stakeholder yang lain untuk menentukan kisaran nilai kriteria tersebut (contoh 1-5; 1-10) yang memetakan tingkat kepentingan maupun perhatian mereka pada masing-masing paket sumberdaya yang didasarkan pada titik pandang individual. Contoh kriteria dan nilai atribut sumberdaya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel3.14Contoh Kriteria yang Digunakan untuk Penilaian Kepentingan Paket Sumberdaya untuk DaerahEkositem Karang-Mangrove-Lamun.

Kriteria

Nilai Atribut Untuk Pengguna Sumberdaya/Stakeholder

Penilaian StakeholderSkor (1-10)

Biodiversity (ecosystem, species, genetic) // Keanekaragam Hayati Integrity/Condition // Integritas/Kondisi

10

Uniqueness // Keunikan

9

Resilience // Daya Pulih

4

Current Use // Penggunaan saat ini

5

8


Tabel 3.15Matriks Penilaian Atribut Sumberdaya oleh Stakeholder Identifikasi Skor oleh Stakeholder Kriteria

Atribut Sumber-daya Pakar Keanekaragam Hayati Integritas/Kondisi Keunikan

Lingkungan

Daya Pulih Penggunaan saat ini Tingkat Produktifitas Jenis-Jenis Terancam/Kepunahan Habitat Kritis Fungsi/Pelayanan Ekologi Lokasi Luasan (ukuran) Area Kecenderungan Demografi

Sosial

Akses ke Pelayanan Sosial

Birokrasi/ SKPD

LSM/NGO

Perwakilan

Rata-rata

Masyarakat

Penilaian

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi …C… …D… …E… …F… …G… …H… …I… …J… …K… …L…

Tabel 3.17Tingkat Kepentingan Menurut Stakeholder (dinyatakan dengan nilai antara 1 s/d 9) Kepentingan Stakeholder Kunci

1

Perikanan Tangkap

6

Pelabuhan

2

Perikanan Budidaya

7

Pertanian

3

Permukiman

8

Hutan


Tabel 3.18Contoh Rekap Usulan Pemanfaatan Zona Pada Setiap Unit Perencanaan Nama Unit Perencanaan:

Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Nama

Kode

Nilai-Nilai

Lokasi

Lokasi

Sumberdaya

…A…

…B…

A1

B5

Kode Unit:

Usulan Sasaran Pengelolaan

Pemanfaatan Zona

Perairan pantai dalam, geologi formasi batuan stabil, Regim ombak berenergi rendah.

Menyediakan peluang untuk pembangunan industri dan Perdagangan. Menetapkan peluang bagi pembangunan industri dan perdagangan yang melengkapi/mendukung pembangunan Pelabuhan.

Alur Transportasi Laut. Habitat Ikan dan Kehidupan Liar. Infrastruktur Transportasi terbangun.

Menyediakan lokasi untuk penggunaan beragam sesuai ijin pemanfaatan. Memberikan peluang bagi pembangunan tambak udang di Selatan delta sampai ke batas Tanjung Brantas. Mempertahankan habitat pesisir

1120

Usulan Penggunaan yang Diperbolehkan

Penggunaan

Pelabuhan /

Khusus

Depot Minyak

Penggunaan

Industri dan

Umum

Perdagangan


Tahap 8 3.8Penyusunan Dokumen Antara 3.8.1 Analisis Lanjutan Paket Sumberdaya Beberapa analisis lanjutan setelah dilakukan analisis paket sumberdaya yang digunakan dalam penyusunan RZWP-3-K Provinsi, antara lain :

1)

Analisis Kebijakan dan Kewilayahan Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan.

Sedangkan

analisis

kewilayahan

merupakan

analisis

untuk

melihat

kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.

2)

Analisis Sosial dan Budaya Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial budaya


adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga wilayah dan atau kawasan memang layak dikembangkan.

3)

Analisis Infrastruktur Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan, meliputi sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik dan energi, sanitasi, dan prasarana lainnya.

4)

Analisis Ekonomi Wilayah Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan wilayah, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian, dan komoditi basis wilayah. Analisis ekonomi wilayah meliputi : (1) Struktur ekonomi dan pergeserannya Merupakan analisis untuk mengenali struktur ekonomi di dalam wilayah dan/atau kawasan perencanaan saat ini. Sasaran : mengetahui tingkat PDRB pada suatu wilayah

dan/atau

kawasan

yang

dirinci

berdasarkan

lapangan

usaha,

mengidentifikasi struktur ekonomi dan pergesarannya di dalam wilayah dan/atau


Perlu diketahui pula keterlibatan Stakeholder terhadap kegiatan ekonomi wilayah pada sektor basis, yakni sejauh mana keterlibatan Stakeholder terhadap kegiatan ekonomi pada sektor basis.

Input data public sector (pemerintah pusat,daerah), private sector (pihak-pihak terkait dengan kegiatan ekonomi,misal :pedagang,pengumpul,dll),data akademisi,data community (kelompok nelayan,penyuluh perikanan,dll)

Proses Metode skoring dengan menggunakan kriteria : pengaruh,kepentingan,kapasitas, dll

Output nilai keterlibatan tertinggi dan terendah

(3) Komoditi sektor basis yang memiliki keunggulan dan komparatif berpotensi ekspor (komoditas unggulan/kunci). Merupakan analisis untuk mengenali komoditas unggulan pada sektor basis wilayah dan/atau kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat multiplier effect .

Input

Proses

Output


5)

Analisis Potensi Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan Analisis potensi ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi kelimpahan ( stock assessment ) dan tingkat pemanfaatan ekosistem pesisir meliputi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta sumberdaya ikan, baik ikan pelagis maupun ikan demersal. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

6)

Analisis Daya Dukung Wilayah Daya dukung wilayah ( carrying capacity ) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dengan kata lain populasi yang dapat didukung dengan tak terbatas oleh suatu ekosistem tanpa merusak ekosistem itu. Fungsi bebanmanusia tidak hanya pada jumlahpopulasi akan tetapi juga konsumsi perkapita serta lebih jauh lagi adalah faktor berkembangnya perdagangan dan industri secara cepat. Analisis daya dukung (carrying capacity analysis) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Analisis daya dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktifitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan (daya dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung


b. erosi pantai; a. angin puting beliung; dan b. jenis bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bencana yang diakibatkan karena perbuatan orang meliputi jenis bencana: a. banjir; b. kenaikan paras muka air laut; c. tanah longsor; dan d. erosi pantai. Analisis kerawanan dan risiko bencana dapat dilakukan menggunakan metode GIS, pemodelan, dan identifikasi lokasi secara langsung di lapangan. Data sekunder kerawanan dan risiko bencana dapat diperoleh dari instansi yang terkait. Metode penentuan indeks risiko bencana secara lengkap sebagai berikut :


Gambar 3.10 Diagram Proses Penentuan Kerentanan Pesisir Setelah mengetahui ancaman bahaya ( hazard ) dan kerentanan ( vulnerability ), maka risiko bencana dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan:

Risiko Bencana =

   

Dimana: Risiko

=

potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan

atau

kehilangan

harta,

dan

gangguan

kegiatan

masyarakat. Hazard

=

suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan Iingkungan.

Vulnerability =

suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi bahaya (hazards).

Capacity

=

penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan


c.

vegetasi pantai; dan

d.

pengelolaan ekosistem pesisir.

4. Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana gelombang laut berbahaya melalui penyediaan sistem peringatan dini. 5. Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana letusan gunung api meliputi: a.

penyediaan sistem peringatan dini;

b.

penyediaan bunker;

c.

pembangunan jalur lahar; dan

d.

penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

6. Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana banjir meliputi: a.

penyediaan sistem peringatan dini;

b.

pembangunan bangunan pengendalian banjir; dan

c.

penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

7. Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana kenaikan paras muka air laut meliputi: a.

pembangunan bangunan pelindung pantai;

b.

penyediaan pompa air;

c.

penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut;

d.

vegetasi pantai; dan


c.

penyusunan tata ruang;

d.

penyusunan zonasi; dan

e.

pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat yang dapat dilakukan melalui latihan, gladi, simulasi, lokakarya serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat mengenai upaya mengurangi risiko bencana.

3.8.2PenetapanAlokasi Ruang Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang yang ada di kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, alur laut dan kawasan pemanfaatan umum. Klasifikasi kawasan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Klasifikasi Kawasan RZWP-3-K Klasifikasi Kawasan (Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007)

Keterangan

Kawasan Konservasi merupakan kawasan pesisir dan

Kawasan Konservasi pada UU No 27 tahun

pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang

2007 setara dengan Kawasan Lindung pada

dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan

UU No 26 tahun 2007

pulau-pulau kecil yang berkelanjutan


Gambar 3.11 Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peta Rencana Pola Ruang WP-3-K Kabupaten atau Kota disusun berdasarkan peta paket



Langkah penentuan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalahsebagai berikut:

1) Penentuan Kawasan Konservasi Penentuan Kawasan konservasi memperhatikan keberadaan wilayah yang berpotensi menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditetapkan untuk wilayah yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Pembagian kawasan konservasi disesuaikan dengan jenis/kategori kawasan konservasi yang ada di Kabupaten/Kota sesuai Permen 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 15 ayat 4.

2) Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria-kriteria: batasbatas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka. Sesuai dengan Permen KP No.16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K, KSNT dibuat dalam peta dengan skala 1:50.000 dan jika dibutuhkan dapat dibuat zona rinci dengan skala 1:10.000.

3) Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum memperhatikan kriteria: tidak termasuk ke


tangkapan yang dikehendaki.Alur migrasi biota laut, dapat berupa : alur migrasi cetacea, tuna, penyu belimbing, penyu lekang, paus dll. Selanjutnya, penentuan arahan pemanfaatan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui penentuan zona pada masing-masing kawasan.

Penentuan zona pada

masing-masing kawasan dilakukan dengan menggunakan metode kesesuaian lahan.

Adapun

klasifikasi zona, sub zonadan arahan pemanfaatan untuk setiap zona pada masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Pembagian Kawasan menjadi Zona, Sub-Zona dan/atau Arahan Pemanfaatan KAWASAN 1. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

ZONA DAN/ATAU ARAHAN PEMANFAATAN Pariwisata Permukiman Pelabuhan Pertanian Hutan Pertambangan Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap Industri

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi KAWASAN 4. ALUR

ZONA DAN/ATAU ARAHAN PEMANFAATAN Alur Pipa dan Kabel Alur Pelayaran Alur Migrasi Biota


Gambar 3.14 Ilustrasi Contoh Peta Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.8.3

Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan RTRW Setelah menyusun matriks kesesuaian dan diperoleh zona, sub zona dan arahan pemanfaatannya

dalam

kawasan

Penyeimbanganantara RZWP-3-K

perlu

dilakukan

penyelarasan,

Penyerasian

dan

dengan RTRW sesuai UU No.27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Peisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini merupakan penjabaran dari Pasal 9

ayat 2dimanaRZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dandiseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan juga penjabaran dari Pasal 11 ayat 2 , dimana penyusunan RZWP-3-K diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kawasan, zona, dan/atau alur laut. Tujuan

penyelarasan,

RTRWadalah

Penyerasian

dan

Penyeimbanganantara

untukmereviewdanmembandingkandraftdokumen

RZWP-3-K antara

dengan RZWP-3-K

denganrencanayanglainyangtelahdisahkandanuntukmerevisidraftdokumen antara RZWP-3Ktersebut,sehinggakonsistendenganrencana-rencanadan programyangbersesuaianyangtelahdisahkan.

program-


Tabel 3.21 Contoh Arahan Pemanfaatan Ruang RZWP-3-K Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………… ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Zona Perikanan Budidaya

dll

Sub-Zona 1. Rumput Laut 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mutiara Keramba Jaring Apung Keramba Lainnya Bagan Pertambakan Pembenihan (Hatchery) Perkotaan

Hasil Konsultasi Publik dengan Stakeholder terkait

Setuju

Tidak setuju


segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola pada derajat dan suasana yang sedemikian rupa sehingga ledakan berupa pertikaian sosial yang bisa berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan. Resolusi konflik merupakan proses identifikasi konflik hingga penyelesaian konflik. Identifikasi konflik dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersinggungan namun tidak sesuai ( compatible). Hasil analisis paket sumberdaya yang dilanjutkan dengan beberapa analisis lanjutan, kemudian diidentifikasi antar kegiatan/zona/sub zona untuk memilih kegiatan/zona/sub zona yang paling sesuai dengan cara membuat matrik kesesuaian. Konflik dapat terjadi pada pemanfaatan secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal pada level zona misalnya pemanfaatan pertambangan, industri,

dan

perikanan

tangkap,

sedangkan

secara

vertikal

di

perairanmisalkan

pertambangan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya . Matrik keterkaitan antar zona menguraikan hubungan antar zona/sub zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat harmonisasi antar zona/sub zona. Matrik

ini berisi

susunan aktifitas/nilai untuk tujuan komersial, industrial, lingkungan, tempat tinggal, dan tempat rekreasi umum dan berfungsi untuk menjelaskan susunan aktifitas yang dapat


Kompabilitas kegiatan selanjutnya diklasifikasikan menjadi kegiatan-kegiatan, yang meliputi kegiatan dengan kompabilitas: tinggi, menengah, rendah.Setelah diketahui kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan dengan jenis kompabilitas (tinggi, menengah, rendah) kemudian kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kompabilitasnya dan diidentifikasi kebutuhan ruang (spatial/temporer), kegiatan lain yang kompatible, dan kegiatan lain yang tidak kompatible, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.22 Klasifikasi Kompatibilitas Kegiatan 1. Aktiv itas

1 2 3 dll

Kompatibilitas Tinggi Kebutuhan Ruang (Spatial/te mporer)

Kegiatan lain yang kompatibel

2. Kompatibilitas Menengah Kegiatan yg tidak kompatibel

Aktivi tas

Kebutuhan Ruang (Spatial/te mporer)


Kegiatan yg tidak kompatibel

3. Kompatibilitas Rendah Aktivi tas

Kebutuha n Ruang (Spatial/t emporer)


Kegiatan yg tidak kompatibel


pihak yang tidak sempat bertemu langsung, dan bertindak sebagai mediator dalam pertemuan. 3)

Fasilitasi Merupakan penanganan konflik yang melibatkan fasilitator. Peran fasilitator adalah menjadi moderator dalam pertemuan yang cakupannya lebih besar dan menjamin setiap orang dapat berbicara dan mendengar. Fasilitasi juga diterapkan dalam membantu individu melakukan proses pemecahan masalah (problem solving), prioritas, dan perencanaan.

4)

Mediasi Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa pihak luar untuk menjembatani proses negosiasi antaa pihak-pihak yang berselisih. Pihak-pihak yang berselisih dipertemukan secara bersama oleh pihak luar yang kedudukannya netral dan independen (berperan sebagai mediator). Dalam proses ini dikaji secara mendalam dan diputuskan bagaimana konflik tersebut diselesaikan.

Peran mediator adalah

membantu semua pihak agar mampu menghasilkan suatu perjanjian tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Keuntungan dari mediasi adalah : (1) mediator dapat memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang teralienasi, mencegah terjadinya deadlock yang menghambat resolusi konflik, (2) membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menciptakan kesepakatan bersama, (3) mempercepat proses negosiasi dan menstimulasi pihak yang berselisih dengan mengajukan penyelesaian konflik secara kreatif dan realistis, (4)


Tahap 9 1.9 Konsultasi Publik Konsultasi publik pada tahap ini dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan publik pada tahap konsultasi sebelumnya telah dirangkum dengan baik dan benar dalam draft rencana zonasi yang disusunserta menilai kelayakan/kesesuaian pemanfaatan (analisis kemampuan paket sumberdaya), penetapan tujuan dan strategi pengembangan paket sumberdaya, menetapkan struktur dan pola ruang serta arahanpemanfaatan dan memeriksa konsistensi draft dengan RTRW (harmonisasi dengan RTRW) dan aturan-aturan lainnya, sehingga draft rencana zonasi dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya perbaikan dan penyempurnaan dari draft dokumen


Tabel 3.24Target Peserta dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Zonasi WP-3-K Tahapan Konsultasi publik 2

Target peserta Stakeholder : A. Unsur pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah


Tahap 10 1.10

Penyusunan Dokumen Final

3.10.1 Penyusunan Pernyataan Zona ( Zoning text ) dan Arahan Peraturan Zonasi ( Zoning regulation)

Penyusunan arahan pemanfaatan zona merupakan hasil akhir dari serangkaian proses analisis pemanfaatan ruangsampai dengan penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW maupun kebijakan daerah yang lain yaitu dengan melalui penetapan kawasan, zona, dan sub zona. Penentuan arahan pemanfaatan kawasan, zona, sub zona dan arahan pemanfaatannya merupakan hasil yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Stakeholder terkait melalui konsultasi publik kedua. Setelah diperoleh komentar yang relevan dari para Stakeholder, maka dilanjutkan dengan penyusunan pernyataan zona yang terdiri dari arahan pemanfaatan zona serta nilai-nilai utama dari zona tersebut. Dalam pernyataan zona harus disebutkan mengenai prioritas utama pembangunan dan isu-isu perencanaan strategis untuk 5 tahun kedepan serta kebutuhan pengendalian ruangnya. Maka, draft dokumen final RZWP-3-K ini terdiri dari pernyataan zona dan arahan peraturan zonasi. Contoh pernyataan zona/sub zona dapat dilihat pada lampiran.Khusus untuk zona-zona yang berada di perairan baik di bagian


3.10.2 Tinjauan terhadap RTRW dan Rencana Pembangunan Lainnya Selain dilakukan penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW, hasil arahan rencana zonasi dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam penetapan struktur dan pola ruang yang terdapat didalam RTRW. Tinjauan terhadap RTRW, meliputi : 1.

Penetapan struktur ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari pusat-pusat kegiatan di WP-3-K serta sistem jaringan prasarana dan sarana di WP-3K.

2.

Penetapan pola ruang di WP-3-K yang terdiri dari alokasi ruang di W-3-K untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap sumberdaya di WP-3-K.

3.

Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dapat menjadi muatan yang direkomendasikan kedalam penentuan kawasan strategis nasional/provinsi/kab/kota pada RTRW Kab/Kota.

4.

Penetapan Kawasan Strategis WP-3-K Kab/Kota dapat menjadi muatan yang direkomendasikan kedalam penentuan kawasan strategis kab/kota pada RTRW

Untuk menjamin pelaksanaan oleh daerah terhadap hasil perencaaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah disusun (dokumen RZWP-3-K), maka perlu dilakukan adopsi perencanaan pengeloaan WP-3-K dalam rencana pembangunan daerah. Perencanaan pengelolaan WP-3-K perlu terintegrasi dalam tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Strategi


Tahap 11 3.11 Penetapan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah serangkaian proses dalam rangka penetapan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Proses penetapan dapat dilihat pada diagram berikut :

PEMERINTAH DAERAH

RZWP-3-K

RAPERDA

REV I EW

RZWP-3-K

PERSETUJUAN

DPRD

PEMERINTAH PUSAT

Gambar 3.17 Diagram Proses Penetapan RZWP-3-K

PERDA RZWP-3-K


Setelah mendapat persetujuan di tingkat daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota

•

menyampaikan dokumen final RZWP-3-K Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen tersebut secara lengkap. Setelah memperoleh tanggapan/saran di tingkat pusat maka draft tersebut disampaikan

•

kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk rancangan Perda untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten/Kota dibahas bersama dengan

•

bupati/walikota sesuai kewenangannya. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan RZWP-3-K Kabupaten/Kota meliputi dua hal, yaitu: a.

pemberian tanggapan/saran rancangan perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan menjadi Perda;

b.

EvaluasimaterimuatanteknisrancanganPerdatentangrencana pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota.

zonasi

wilayah

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian

1) Perikanan Tangkap Kriteria-kriteria lingkungan dan ekologi yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut : 

Lokasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan habitat kritis dan sensitive yang terdapat di daratan maupun perairan pesisir (lahan basah; mangrove; padang lamun; terumbu karang; tempat pembesaran dan pemijahan; gumuk pasir; taman laut, rute migrasi burung, mamalia & spesies terancam punah lainnya);



Pembukaan lahan hutan dan pertanian harus diminimalkan;



Pemenuhan kebutuhan air bersih dan fasilitas pengolahan limbah cair/padat;



Penetapan pemanfaatan lahan didalam dan sekitar lokasi perencanaan termasuk antisipasi kegiatan pembangunan yang akan datang;



Kedekatan jarak terhadap daerah permukiman, perdagangan dan pendidikan;



Pekerjaan dan orientasi masyarakat yang ada di dekat lokasi perencanaan, guna meminimalisasi gangguan dan hilangnya kegiatan sosio ekonomi yang ada;



Pengurangan sumberdaya yang ada harus diminimalkan baik yang terjadi karena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan;



Lokasi pada daerah “brackish water ” harus direncanakan secara hati-hati.

Kriteria untuk menentukan daerah penangkapan ikan ( fishing ground ), antara lain berdasarkan visual langsung di perairan/pengalaman nelayan dan bantuan teknologi Inderaja dan hidroakustik. Daerah penangkapan ikan diantaranya ditandai oleh : •

Warna perairan lebih gelap dibandingkan perairan sekitarnya ;


Metode hidroakustik merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang obyek di bawah air dengan cara pemancaran gelombang suara dan mempelajari echo yang dipantulkan. Dalam pendeteksian ikan digunakan sistem hidroakustik yang memancarkan sinyal akustik secara vertikal, biasa disebut echo sounder atau fish finder .

Tabel L1.1. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Penangkapan Ikan

NO

INPUT PETA YANG DIBUTUHKAN

PARAMETER KESESUAIAN

1. 2.

Peta Batimetri Peta Oksigen Terlarut (Data Osenografi Kimia)

Kedalaman Oksigen Terlarut

3.

Peta Salinitas (Data Osenografi Kimia) Peta Suhu Permukaan (Data Oseanografi fisik) Peta Kecerahan (Data Oseanografi fisik) Peta PH (Data Osenografi Kimia) Peta Arah Kecepatan Arus (Data Oseanografi Fisik)

Salinitas

4. 5. 6. 7.

Suhu

KRITERIA KESESUAIAN SATUAN S1 (80)

S2 (60)

S3 (40)

m mg/L

0 - 400 >5

-

-

‰

33 - 34

-

-

Celcius

28 - 32

-

-

-

-

7 - 8,5

-

-

-

-

-

Kecerahan pH Kecepatan arus

cm/detik

N (1)


2) Perikanan Budidaya a.

Tolok Ukur dan Kategori Daya Dukung Lahan Pantai Untuk Pertambakan Tabel L1.2. Tolok Ukur dan Kategori Daya Dukung Lahan Pantai Untuk Pertambakan

No.

Tolok Ukur

1.

Tipe dasar pantai

Tinggi Terjal, karang berpasir, terbuka

2.

Tipe garis pantai

Konsistensi tanah stabil

3. 4.

Kuat > 21 dm

5.

Arus perairan Amplitudo pasut rataan Elevasi

6.

Mutu tanah

Dapat diairi saat pasang tinggi rataan, dapat dikeringkan total saat surut rendah rataan Tekstur, sandy clay-loam, tidak bergambut, tidak pirit

Kategori Daya Dukung Sedang Terjal, karang berpasir/sedikit berlumpur, terbuka Sama dengan kategori tinggi Sedang 11-21 dm

Rendah Sangat landai, berlumpur tebal berupa teluk/laguna Konsistensi tanah sangat tinggi Lemah < 11 dm

Sama dengan kategori tinggi

Di bawah rataan surut rendah, sulit dikeringkan secara gravitasi

Tekstur, sandy clay-loam, tidak bergambut, kandungan pirit rendah

Tekstur clay-loam, tidak bergambut, kandungan pirit tinggi


5.

Salinitas

Salinitas/kadar garam 31-34 mg/l

6.

Sumber benih dan pakan

Tersedia sumber benih dan pakan

7.

Oksigen terlarut dan limbah

Oksigen terlarut (DO) lebih dari 5,0 ppm

8.

Prasarana dan sarana

Dekat dengan sarana dan prasarana transportasi

9.

Keamanan lokasi

•

• •

Aman dari faktor pencurian yang bisa mengakibatkan kerugian; Tidak pada alur pelayaran; Terlindung dari angin dan tinggi gelombang

menghalangi tembusnya cahaya matahari di dalam air sehingga proses fotosintesis menjadi terganggu Salinitas yang baik berkisar antara 28 – 35 ppt. Untuk memperoleh perairan dengan kondisi salinitas tersebut harus dihindari lokasi yang berdekatan dengan muara sungai Ketersediaan bibit yang baik harus tersedia, baik kuantitas maupun kualitas secara kontinyu. Apabila dilokasi budidaya tidak tersedia sumber bibit maka harus didatangkan dari lokasi lain Perairan yang telah tercemar oleh limbah rumah tangga, industri, maupun limbah kapal laut harus dihindari Tenaga kerja sebaiknya dipilih yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi budidaya terutama petani/nelayan lokal


d.

Budidaya Tambak Udang Tabel L1.5. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang No

Parameter

1.

Curah Hujan (mm/th)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

e.

Kecerahan (%) Kedalaman Pirit (cm) Oksigen Terlarut (mg/l) o Salinitas ( / oo ) o Suhu ( C) Amoniak (NH 3 ) (mg/l) pH Input air tawar Kesuburan air Pengaruh banjir Polutan Sumber: Anonim dengan modifikasi

Baik 2500-3000 25-34 >100 >5 12-20 28-31 <0,3 7,5-8,5 Besar Tinggi Tidak ada Tidak ada

Kriteria Kesesuaian Sedang 1000-2000 dan 3000-3500 16-24 50-75 3-5 20-35 26-28 0,3-0,5 6-7,5 dan 8,5-10 Sedang Sedang -

Buruk <1000 atau >3500 <16 atau >34 <50 <3 >35 <26 atau >31 >0,5 >10 atau <6 Kurang Rendah Ada Ada

Budidaya Tambak Bandeng Tabel L1.6. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng Kriteria Kesesuaian


g.

7.

Kesuburan perairan

Tinggi (>15.000 ind/lt)

8. 9. 10.

Suhu (°C) Salinitas (‰) Aksesbilitas Sumber: Anonim dengan modifikasi

Sedang (200015.000) 28 - 30 31 - 35 Cukup

25 - 27 25 - 30 Mudah

<2000 ind/lt <26, >30 <21, >35 Kurang

Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima) Tabel L1.8. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima) Kesesuaian Lahan

No 1.

Parameter

Bobot 3

2. 3. 4.

Terlindung dari pengaruh angin musim Kedalaman perairan (m) Klorofil perairan Kekeruhan perairan

5. 6. 7. 8. 9.

Kecepatan arus Suhu (oC) Salinitas (o/oo) Material dasar perairan pH

2 2 2 1 1

3 3 3

S1 (Sangat Sesuai) Sangat terlindung 10-25 Tinggi Kekeruhan rendah 20-25 28-30 33-35 Berkarang 7,5-8,6

Skor

S2 (Sesuai)

Skor

3

Terlindung

2

3 3 3

25-40 Sedang Kekeruhan sedang 25-40 25-28 28-32 Berpasir 6,5-7,5

2 2 2

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

S3 (Kurang Sesuai) Tidak terlindung <10 dan >40 Rendah Kekeruhan tinggi <20 <25 dan >31 <28 dan >35 Berlumpur <6,5 dan >8,6

Skor 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Tabel L1.9. Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam Pengaruh

Parameter Iklim

No 1.

Hujan

2.

Angin

3.

Kelembaban Udara

4.

Penguapan

menghambat penguapan air laut serta mengencerkan larutan pekat air laut yang sudah siap dikristalkan menjadi garam kecepatan angin mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya penguapan makin rendah kelembaban, penguapan semakin tinggi, padau mumnya kelembaban udara di daerah tropis cukup tinggi bahkan di musim kemarau kelembaban masih di atas (>) 60 % kecepatan dan jumlah penguapan tergantung dari suhu, kelembaban, kecepatan angin

Sumber : BRKP & BMG, Cuaca dan Iklim untuk Tambak Garam, 2005

3) Wisata Bahari Tabel L1.10. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari No 1. 2.

Input Peta Yang Dibutuhkan Peta Sebagran TSS Peta Kecerahan

Parameter Kesesuaian Warna air Material terapung

S1 (80) Jernih Tidak ada

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40) Berwarna berwarna Vegetasi Berwarna

N (1) berwarna berwarna


No 7.

8. 9. 10.

Input Peta Yang Parameter Dibutuhkan Kesesuaian Peta Struktur Ruang Pelabuhan RTRW, Peta Struktur Ruang Kelautan dan Perikanan Peta Struktur Ruang Sarana jalan RTRW Peta Struktur Ruang Jumlah RTRW bangunan Peta Struktur Ruang Air Tawar RTRW Sumber: Anonim dengan modifikasi

S1 (80) Ada

Aspal

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40) Tidak ada Tidak ada /ada

N (1) Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

sedikit

Jalan setapak sedang

Tidak ada

Tidak ada

Ada (banyak)

Ada (sedikit)

Tidak ada

Tidak ada

Tabel L1.11. Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi Jenis Wisata

Jenis AtraksiWisata

Wisata Pesisir & Pantai

Wisata Rekreasi Pantai Wisata Olahraga Pantai Wisata Budaya Wisata Belanja Wisata Makan Wisata pendidikan

Daya Tarik Budaya Sedang Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi

Daya dukung masyarakat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Nilai Historis

Sedang Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi


b.

Wisata Snorkeling Tabel L1.13. Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling

No

Kriteria Teknis

Bobot

S1

S2

S3

TS

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5.

Kecerahan perairan (%) Penutupan komunitas karang (%) Jenis life form karang Jumlah jenis ikan karang Kecepatan arus (cm/dtk)

5 5 3 3 1

100 >75 >12 >50 0-15

80-<100 >50-75 <7-12 30-50 >15-30

6.

Kedalaman terumbu karang (m)

1

1-3

>3-6

60-<80 25-50 4-7 10-<30 >30-50 >6-10

<20 <25 <4 <10 >50 >10

Nilai skor Kategori S1 = 3 Kategori S2 = 2 Kategori S3 = 1 Kategori TS = 0 Nilai maksimum Bobot x skor = 57

1

>500

100-500

20-100

<20

7 Lebar hamparan karang (m) Sumber : Yulianda, 2007

Keterangan : S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 83 – 100% S2 = Cukup sesuai, dengan nilai 50 - <80% S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai 17 - <50% TS = Tidak sesuai, dengan nilai <17%

c.

Wisata Berperahu, Jet Ski dan Banana Boat Tabel L1.14. Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski da n Banana Boat No

Kritera teknis

Bobot

Kelas Kesesuaian dan Skor


Keterangan : S1 = Sangat sesuai S2 = Sesuai N = Tidak Sesuai

e.

Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun Bathing) Tabel L1.16. Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur ( Sun Bathing) No

Kritera teknis

Bobot

S1

1.

Substrat

5

Pasir

2. 3.

Luasan pantai (m2) Panjang pantai (m)

5 5

>2500 >300

4.

Tipe pantai

3

Berpasir

5.

Lahan terbuka Sumber : Modifikasi dari Bakosurtanal (1996) Penutupan lahan pantai

Keterangan : S1 = Sangat sesuai S2 = Sesuai N = Tidak Sesuai

3

Kelas Kesesuaian (Skor) Skor S2 Skor N Karang pasir 2 Lumpur/ 3 lumpur 3 1000-2500 2 <1000 3 100-300 2 <100 Pasir, sedikit 2 Lumpur, 3 karang karang Semak 2 Hutan 3 belukar bakau

Skor 1 1 1 1 1


B. Kriteria teknis Kriteria teknis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan secara umum sebagai berikut: 1. Lokasi terlindung dari gangguan angin dan gelombang sehingga kapal mudah untuk bermanuver saat dari/ke pelabuhan. 2. Kapal harus dapat dengan mudah ke luar / masuk pelabuhan. Kedalaman alur pelayaran harus memenuhi kedalaman yang dibutuhkan saat kapal bermuatan penuh. 3. Tersedia ruang gerak kapal di dalam kolam pelabuhan (luas perairan). Hal ini untuk memudahkan kapal untuk bermanuver saat akan bersandar, saat akan ke laut atau berlabuh. 4. Pengerukan mula dan pemeliharaan pengerukan yang minim. Pelabuhan seyogyanya tidak terletak didaerah perairan yang dangkal atau daerah sedimentasi yang menyebabkan pembengkakan biaya pengerukan dan biaya pemeliharaan pengerukan. 5. Mengusahakan perbedaan pasang surut yang relatif kecil, tetapi pengendapan sedimentasi harus diperkecil. 6. Memiliki topografi yang landai dan cukup luas untuk pengembangan kawasan selanjutnya. 7. Pelabuhan memiliki tempat penyimpanan tertutup atau lapangan terbuka untuk menampung muatan. (fasilitas) 8. Tersedianya fasilitas prasarana/infrastruktur lain yang mendukung. 9. Terhubung dengan

jaringan angkutan darat yang menghubungkan dengan daerah

pendukungnya/daerah belakangnya.

Tabel L1.17. Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis


9.

Fasilitas Pembinaan & Pengujian Mutu

Tersedia

Tersedia

Tersedia

-

10. Sarana Pemasaran

Tersedia

Tersedia

Tersedia

-

11. Pengembangan Industri

Tersedia

Tersedia

Tersedia

-

Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial dan ZEEI

Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan

12. Skala Layanan

Laut Teritorial, Laut ZEEI dan Teritorial Perairan dan ZEEI Internasiona l

13. Tujuan Pemasaran

Sebagian u/ Sebagian u/ Lokal, Ekspor Ekspor Antardaerah

Lokal

Sumber : Kepmen No. 10 Th 2004 tentang pelabuhan perikanan

Tabel L1.18.Kriteria Pelabuhan Khusus No

Variabel

1.

Pelayanan

Pelabuhan Khusus Nasional

- menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan Beracun (B3);

Pelabuhan Khusus Regional

- tidak menangani pelayanan barangbarang berbahaya dan beracun (B3);

Pelabuhan Khusus Lokal

- tidak menangani pelayanan barang berbahaya dan beracun (B3); dan


4.

kapasitas penumpukan

5.

gudang ekspor

6.

gudang impor

7.

hangar mekanik

8.

gedung perkantoran

9. 10.

750 – 1.000TEU’s

< 750 TEU’s

>450 m2

300 – 450 m2

< 300 m2

> 450 m2

300 – 450 m2

< 300 m2

> 350 m2

250 – 350 m2

< 250 m2

> 400 m2

250 – 400 m2

< 250 m2

> 1.000 TEU’s

area bongkar muat dan lalu > 6.000 m2 > 6.000 m2 lintas trailer/alat berat panjang landasan pacu gantry 200 – 250 m2 > 250 m2 crane Sumber: Kepmenhub No. 53 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional

< 3.000 m2 < 200 m2

Tabel L1.20. Skoring Kesesuaian Kawasan Pelabuhan No

Nama Kriteria

SATUAN

Nilai 5

4

3

2

1

75-100 I,II,III

30-75 I,II,III

20-30 I,II

10-20 I

< 10 I

pelagis besar,pel agis kecil,

pelagis besar,pela gis kecil,

pelagis kecil,pela gis besar,

pelagis kecil,

pelagis kecil, demersa

KRITERIA PERIKANAN 1. 2.

3.

Jumlah Armada Zona tangkap

Jenis Komoditi

Unit


18

Fungsi Kota yang dilayani Pusat Kegiatan KRITERIA PERKIRAAN PROSPEK 20 Kebutuhan Pasar Thd ton Komoditas (volume) 21 Pemenuhan Komoditas di % Pasar 22 Prospek Industri Lanjutan KRITERIA KEDEKATAN DG KAWASAN LAIN 23 Kawasan Konservasi km 24 Kawasan Pemukiman km 25 Kawasan Industri km KRITERIA TEKNIS 26 Topografi m 27 Bathimeteri m 28 Geologi 29 30 31 32 33 34 35

Pasang-Surut Gelombang Sedimentasi Angin Arus Hidrologi & Sungai Luas Lahan Darat

m

Ha

Ada -

PKN

PKW

-

PKL

> 60

> 30

>20

> 10

60-80

40-60

20-40

10-20

< 10

Baik

-

Sedang

-

Kurang

> 10 <3 <3

7,5-10 5-3 5-3

5-7,5 5-7,5 5-7,5

5-3 7,5-10 7,5-10

<3 > 10 > 10

Landai >8 kohesif

7-8 kohesif

Datar 6-7 Non- kohesif

Curam <5 plastis

Kecil <0,2 Kecil Kecil Kecil Kecil >30

0,2-0,5 15-30

Sedang 0,5-0,8 Sedang Sedang Sedang Sedang 5-15

5-6 Nonkohesif 0,8-1 2-5

Besar >1 Besar Besar Besar Besar <2


5) Pertambangan Pasir Laut Batasan pengembangan kawasan pertambangan pasir laut mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep.33/MEN/2002 tentang Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut. Berdasarkan Kepmen tersebut, kawasan pertambangan pasir laut di wilayah pesisir dan laut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) zona yaitu: a.

Zona Perlindungan Zona perlindungan adalah zona di wilayah pesisir dan laut yang telah ditetapkan sebagai kawasan

perlindungan

menurut

undang-undang

atau

berdasarkan

kriteria

dan

pertimbangan tertentu sehingga perlu dilindungi dari kegiatan pengusahaan pasir laut . Kawasan-kawasan perlindungan tersebut antara lain : 

Kawasan Pelestarian Alam seperti taman nasional dan taman wisata alam



Kawasan suaka alam seperti; cagar alam dan suaka margasatwa



Kawasan perlindungan ekosistem, pesisir dan pulau-pulau kecil seperti ; taman laut daerah, kawasan perlindungan bagi mamalia laut, suaka perikanan, daerah migrasi, biota laut dan daerah perlindungan laut, terumbu karang serta kawasan pemijahan, ikan dan biota laut lainnya.



Perairan yang jarak dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah.



Perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah



Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi


Perijinan pertambangan pasir laut dapat diberikan dengan beberapa persyaratan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan pertambangan sehingga tidak mengganggu kegiatan sektor lain. Beberapa persyaratan yang diterapkan antara lain :

-

Pembatasan terhadap jenis dan jumlah kapal yang dioperasikan.

2)

Zona terbuka tambang

Penentuan sistem penambangan dan pengerukan yang dilakukan. Pembatasan jumlah volume pasir laut yang di tambang. Pengaturan jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan.

Zona terbuka tambang adalah zona atau kawasan pesisir dan laut yang dapat dijadikan lokasi pertambangan pasir laut yang berada di luar kawasan atau zona perlindungan. Zona terbuka tambang merupakan kawasan perairan yang berada di luar Zona Perlindungan dan Zona Pemanfaatan Bersyarat. Meskipun pada zona tersebut diijinkan dilakukannya kegiatan pertambangan pasir laut secara bebas, namun kegiatan tersebut tetap harus memperhatikan aspek-aspek penting lain yang terkait dengan upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem, maupun perlindungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Pasal 10 Kepmen KP Nomor Kep.33/MEN/2002 disebutkan bahwa setiap kegiatan pengusahaan pasir laut diwajibkan menjaga :


-

Penetapan Menjadi Kawasan Tambang

Nilai Tambah

Potensi B.Galian

Sangat Perlu

Tinggi

Tinggi

Perlu

Tinggi Sedang

Sedang Tinggi

Mungkin Perlu

Sedang Rendah Rendah

Sedang Tinggi Sedang

Tidak Perlu

Sedang Rendah

Rendah Sedang

Faktor Pembatas; dampak terhadap kondisi fisik (hidro-oceanografi, geologi/geomorfologi), dampak ekologis, dampak terhadap kawasan lindung, pemanfaatan ruang saat ini (permukiman, perikanan, pariwisata, alur pelayaran, infrastruktur), sosial-ekonomi masyarakat sekitar, jangkauan dampak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan pertambangan pasir laut yang menjadi faktor pembatas : 

Dampak terhadap lingkungan fisik dan ekosistem



Hubungan kegiatan pertambangan dengan kegiatan sektor lain



Dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat



Faktor keamanan terhadap lingkungan, masyarakat disekitarnya, dan pekerja dilapangan


•

Lingkungan hayati/dampak ekologis (kawasan lindung, perikanan)

•

Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya (wisata bahari, permukiman, alur pelayaran, infrastruktur).

Tabel L1.21. Dampak Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang No 1.

2. 3. 4.

5.

Faktor

Variabel

Dampak hidro-oceanografi

Perubahan pola arus dan perambatan gelombang, erosi dan sedimentasi dasar laut dan pantai, perubahan bathymetri, peningkatan sedimen tersuspensi Dampak terhadap ekologi Kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun, penurunan populasi ikan Dampak terhadap sosial Penurunan produksi, penangkapan ikan secara tradisional, penurunan ekonomi produksi kegiatan budidaya lainnya  Jangkauan dampak Jumlah manusia yang terkena dampak  (AMDAL) Luas wilayah persebaran dampak  Lamanya dampak berlangsung intensitas dampak Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak   Sifat kumulatif dampak tersebut  Berbalik atau tidak berbaliknya dampak Dampak terhadap kawasan lindung

Penurunan kualitas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, sempadan pantai, cagar alam, cagar budaya, suaka margasatwa, taman suaka alam laut


-

Perubahan pola hidrodinamika air laut akibat perubahan permukaan dasar perairan Adanya tenaga kerja pendatang seringkali menimbulkan konflik sosial dengan penduduk setempat

Kriteria penentuan kawasan pertambangan pasir laut harus memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut: •

Jumlah estimasi potensi deposit pasir laut.

•

Pola hidrodinamika perairan laut yang mencakup pola arus, kecepatan arus dan tinggi gelombang.

•

Jarak dari kawasan konservasi atau daerah perlindungan laut.

•

Keberadaan kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

•

Tingkat kedalaman perairan laut.

•

Keberadaan Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut.

•

Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

•

Keberadaan prasarana keselamatan sarana bantu navigasi.

•

Keberadaan Skema pemisah lalu lintas di laut (Traffic Separation Scheme – TSS).

•

Keberadaan Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer – STS) dan daerah lego jangkar.

•

Alur lalu lintas pelayaran.

•

Keberadaan Kawasan wisata bahari.


undangan, sosial-budaya, penilaian rencana manajemen tambang serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam melalui perhitungan biaya-manfaat (cost-benefit ). 3. Kawasan pertambangan pasir laut terletak di daerah yang cukup aman untuk dapat mencemari/memberikan dampak negatif pada daerah vital/strategis atau daerah yang rentan/peka terhadap gangguan. Oleh karena itu dalam melakukan eksploitasi hendaknya memperhitungkan kebutuhan, persediaan dari potensi pertambangan. 4. Kawasan pertambangan pasir laut memudahkan/memberi kejelasan pada investor yang berminat mengembangkan usaha di bidang penambangan, pengolahan maupun jasa pendukungnya. Sedangkan prinsip pengembangan kawasan pertambangan yang termuat dalam peraturan antara lain, yaitu Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep 34/MEN/2002 tentang Pedoman umum penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai perencanaan zona eksploitasi dan eksplorasi pasir laut harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a.

Tidak dilakukan pada kawasan suaka alam dan cagar budaya baik yang ada di perairan maupun dipantai, yang meliputi zona taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, Taman Wisata Alam dan zona Cagar Budaya.

b.

Tidak dilakukan pada daerah yang merupakan area pemijahan, perlindungan, pembesaran dan tempat mencari makan biota laut. Misalnya pada daerah terumbu karang, daerah mangrove, padang lamun, dll.

c.

Perlu menghindari zona pangkalan pertahanan (militer), alur-alur keluar masuk pesawat


6) Pertanian di Pesisir Tabel L1.23. Parameter Kesesuaian Lahan Pertanian di Pesisir Kriteria Kesesuaian Lahan No.

Kriteria Baik

Sedang

Buruk

1.

Kesuburan Tanah

Tinggi

sedang

Rendah

2.

Kelerengan dan keadaan permukaan tanah

<3% dan 80% dari wilayah rata

<5 % dan 50% dari wilayah rata

<8 % dan 40% dari wilayah rata

3.

Kelas drainase

Terhambat

Agak terhambat

Tidak terhambat

4.

pH tanah lapisan atas (0 –30 cm)

5.5 – 7.4

<4.0 dan 7.5 – 8.0

< 3.5 & > 8.5

5.

Banjir dan Genangan musian

Tanpa

< 2 km tanpa ada genangan permanen < 1m

2 – 7 km adanya genangan permanen >= 1 m

6.

Batu-batu di kawasan Permukaan

<5%

5 – 50 %

>50 %

7.

Zone agroklimat

A1..A2. B1.B2

B3.C1.C2.C3

C3.D1.D2.D3

8.

Ketinggian (Mdpl)

< 500

500 - 750

750 – 1000

9.

Daya hantar lis trik (m mhos/cm)

<4

4-6

>6

Sumber : Manajemen Sumberdaya Pertanian, IPB (2003)


8) Kawasan Industri Tabel L1.25. Kriteria Pemilihan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri No

Kriteria Pemilihan Lokasi

Faktor Pertimbangan

1.

Jarak ke Pusat Kota

Minimal 10 Km

2.

Jarak terhadap permukiman

Minimal 2 (dua) km

3.

Jaringan jalan yang melayani

Arteri primer

4.

Sistem jaringan yang melayani

Jaringan listrik, Jaringan telekomunikasi, air

5.

Prasarana angkutan

Tersedia pelabuhan laut sebagai outlet ekspor-impor

6.

Topografi / kemiringan tanah

Maksimal 15%

7.

Jarak terhadap sungai

8.

Daya dukung lahan

Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm2

9.

Kesuburan tanah

Relatif tidak subur (non-irigasi teknis)

10.

Peruntukan lahan

Non-Pertanian, Non-Permukiman, Non-Konservasi

11.

Ketersediaan lahan

Minimal 50 Ha

12.

Harga lahan

13.

Orientasi Orientasi lokasi

Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut) Aksessibilitas tinggi, Dekat dengan potensi tenaga

Lampiran 2. Analisis Valuasi Ekosistem Pesisir Pesisir dan Sumberdaya Ikan

ANALISIS POTENSI EKOSISTEM PESISIR DAN SUMBERDAYA IKAN

1). Analisis Potensi Ekosistem Pesisir Analisis potensi ekosistem pesisir meliputi : mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Pengukuran obyek perairan dasar di lapangan untuk ketiga jenis ekosistem tersebut dilakukan melalui meliputi identifikasi visual untuk memperkirakan jenis tutupan dari berbagai obyek dasar seperti terumbu karang dan padang lamun. Metode yang digunakan untuk memperkirakan tutupan obyek perairan dasar (terumbu karang dan padang lamun) dilakukan dengan metode Rapid Reef Assessment (RRA). Berdasarkan RRA tersebut dapat diketahui distribusi dan kondisi obyek perairan dasar sehingga dapat digunakan sebagai acuan penentuan lokasi pengukuran kondisi obyek perairan dasar tersebut. Pengukuran kondisi obyek perairan dasar dilakukan dengan cara penyelaman. Penentuan lokasi sampel untuk identifikasi kondisi obyek perairan dasar pada skala 1 : 250.000 dan 1 : 50.000 dilakukan dengan metode Grid atau Sampling. Metode grid, dilakukan dengan menentukan lokasi sampel secara merata pada jarak tertentu sesuai dengan skala perencanaannya. Misalnya untuk skala 1 : 250.000, kawasan perencanaan dapat dibuat grid dengan panjang dan lebar 2.500 x 2.500 meter dan pada skala 1 : 50.000, kawasan perencanaan dapat dibuat grid dengan panjang dan lebar 500 x 500 meter. Metode sampling untuk survei obyek perairan dasar harus memperhatikan keterwakilan data dan variabilitas kondisi obyek tersebut. Salah satu metode yang sesuai adalah stratified proportional random sampling atau sampling terstrata dengan penentuan jumlah sampel secara

Lampiran 2. Analisis Valuasi Ekosistem Pesisir Pesisir dan Sumberdaya Ikan

dengan mengukur transisi di sepanjang 50 meter setiap kategori substrat. Hasil akhir dari pengolahan ini adalah berupa persen penutupan baik bentuk pertumbuhan ataupun genus karang serta penyusun substrat dasar lainnya dengan kriteria sebagai berikut (Gomes & Yap, 1998): 

Kategori 1: Habitat yang sangat baik (% penutupan karang hidup 75-100%)



Kategori 2: Habitat yang baik (% penutupan karang hidup 50-74%).



Kategori 3: Habitat yang sedang (% penutupan karang hidup 25-49%)



Kategori 4: Habitat yang buruk (% penutupan karang hidup <25%)

1) Terumbu Karang Pengambilan data terumbu karang dilakukan dengan penyelaman ( Scuba Dive) pada lokasi yang sudah ditentukan berdasarkan hasil identifikasi lokasi penyelaman. Metode pengambilan data biofisik terumbu karang untuk menentukan komunitas bentik sesil di terumbu karang berdasarkan bentuk pertumbuhan ( life-form) dalam satuan persen, dan mencatat jumlah biota bentik yang ada sepanjang garis transek menggunakan metode line intercept transect (LIT) mengikuti English et al. (1997). LIT ditentukan pada garis transek 0-50 m. Seluruh biota dan substrat yang berada tepat di garis tersebut dicatat dengan ketelitian tiap sentimeter.Identifikasi biota pengisi habitat dasar didasarkan pada bentuk pertumbuhan (life-form) dengan kode identifikasi mengacu pada English et al. (1997) dan Veron (2000).

Lampiran 2. Analisis Valuasi Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan

Li

ni =

x100%

L

dimana: Li = Persentase penutupan biota ke-i ni = Panjang total kelompok biota karang ke-i L = Panjang total transek garis.

TabelL2.2 Kriteria Persentase Penutupan Karang Hidup No.

Persentase Penutupan Karang Hidup (%)

Kategori / Kriteria

1. 2. 3.

0 – 24 25 – 49,9 50 - 74,9

buruk sedang baik

4.

75 – 100

sangat baik.

Analisis parameter yang digunakan untuk penentuan kondisi terumbu karang adalah persentase tutupan karang berdasarkan bentuk pertumbuhan ( lifeform) dengan kriteria persentase tutupan karang menggunakan kategori yang dikemukakan oleh English et. al. (1997). Untuk keperluan pemetaan skala 1 : 250.000 dan 1 : 50.000, kedetilan informasi obyek perairan dasar (terumbu karang, padang lamun, makro alga dan substrat dasar) yang harus muncul pada skala tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


•

Kerapatan Jenis (D i ) adalah jumlah tegakan jenis i dalam suatu unit area: Di = ni / A dimana D i adalah kerapatan jenis i, n i adalah jumlah total individu dari jenis i dan A adalah luas total area pengambilan contoh (luas total petak contoh/plot).

•

Penutupan Spesies (PC i ) adalah perbandingan antara luas area penutupan jenis i (C i ) dan luas total area penutupan untuk seluruh jenis (A): PC i = (C i / A) x 100

3) Mangrove Interpretasi mangrove dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan menggunakan 9 unsur interpretasi citra. Pemetaan ini dimaksudkan untuk mendelineasi mangrove melalui interpretasi citra satelit secara visual dan melakukan klasifikasi mangrove berdasarkan skala peta. Faktor-faktor resolusi citra seperti resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik harus dipertimbangkan dalam interpretasi. Metode Pemetaan Mangrove skala 1 : 50.000 dan 1:250.000 sebagai berikut:

TabelL.2.4Pembagian Klasifikasi Mangrove Skala

Sumberdata

Kerja Laboratorium

Survei Verifikasi Lapangan


Tabel L.2.5Kriteria Kerapatan Mangrove Berdasarkan Hasil Interpretasi Citra Klasifikasi Kerapatan Mangrove

Persen Penutupan Tajuk (%) (interpretasi citra)

Rapat/tinggi

>= 75

Sedang Jarang/rendah

>= 50 - <75 <50

Sumber: Kepmen LH No. 200 dan 201 Tahun 2004

Lokasi sampel pengukuran mangrove ditentukan dengan metode stratified proporsional random sampling, dimana stratifikasinya adalah kerapatan mangrove yang diperoleh melalui interpretasi citra satelit, jumlah titik sampel ditentukan secara proporsional dan lokasinya ditempatkan secara acak.Pada setiap lokasi sampel, pengukuran mangrove di lapangan dilakukan dengan menggunakan plot/petak dengan ukuran 10 x 10 meter yang diletakkan secara acak.


●

Kerapatan Jenis (D i ) adalah jumlah tegakan jenis i dalam suatu unit area: Di = ni / A dimana D i adalah kerapatan jenis i, n i adalah jumlah total individu dari jenis i dan A adalah luas total area pengambilan contoh (luas total petak contoh/plot)

●

Kerapatan Relatif jenis (RD i ) adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis i (n i ) dan jumlah total tegakan seluruh jenis (∑ n): RD i = ( n i ∑ n)x 100

●

Frekuensi Jenis (F i ) adalah peluang ditemukannya jenis i dalam petak contoh/ plot yang diamati: F i = p i /∑p Dimana, F i adalah frekuensi jenis i, p i adalah jumlah petak contoh/ plot dimana ditemukan jenis i, dan p adalah jumlah total petak contoh/plot yang diamati.

●

Frekuensi Relatif Jenis (RF i ) adalah perbandingan antara frekeunsi jenis i (F i ) dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis (∑F): RF i = (F i /∑F)x 100

●

Penutupan jenis (C i ) adalah jenis luas penutupan jenis i dalam suatu unit area: C i =∑BA/A


Kisaran nilai indeks keanekaragaman Shannon Wienner diklasifikasikan: H’ < 1

= Keanekaragaman jenis kecil dan komunitas rendah

H’ < 1 < 3 = Keanekaragaman jenis sedang dan komunitas sedang H’ > 3 •

= Keanekaragaman jenis tinggi dan komunitas tinggi

Indeks Kemerataan (E). Keseragaman jenis vegetasi mangrove ditentukan dengan indeks kemerataan (Brower and Zar, 1977), dengan formula sebagai berikut : E = H’ / H H

maks’ =

maks’

ln S

Dimana ; H’ = Indeks Keanekaragaman S = Jumlah Jenis Nilai keseragaman berkisar antara 0 – 1. Apabila nilai E mendekati 0, maka sebaran individu antara jenis tidak merata dan apabila nilai E mendekati 1, maka sebaran individu antara jenis merata. Kategori kerapatan mangrove ditentukan berdasarkan hasil interpretasi citra satelit dan survei lapangan. Klasifikasi mangrove adalah sebagai berikut:

Tabel L.2.7Klasifikasi tingkat kerapatan mangrove berdasarkan persen penutupan tajuk dan lapangan


2)

Analisis Sumberdaya Ikan Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya stock assessment (kelimpahan stock) sumberdaya ikan di perairan. Secara umum ada dua kelompok utama model-model yang digunakan dalam pengkajian stok, yaitu: 1. Model Holistik: – Model Produksi Surplus ( Surplus Production Model ) 2. Model Analitik: – Model Yield per Recruit 1). Model Produksi Surplus Metode ini menggunakan “hasil tangkapan per satuan upaya” (misalnya berat ikan yang tertangkap per jam tarikan trawl) sebagai masukan. Data tersebut biasanya merupakan data runtun waktu tahunan dan berasal dari hasil penarikan contoh perikanan komersial. Modelnya didasarkan atas asumsi bahwa biomassa ikan di laut proporsional dengan hasil tangkapan per unit upaya. Tujuannya adalah menentukan tingkat upaya optimum, yaitu suatu upaya yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan maksimum yang lestari tanpa mempengaruhi stok dalam jangka panjang (MSY).Metode Pengkajian Stok Lainnya, yaitu Metode Sensus (Metode Penghitungan Langsung) digunakan untuk mendapatkan estimasi ukuran populasi absolut Metode ini dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah individu dalam bagian tertentu dari wilayah yang dihuni oleh stok yang bersangkutan. Metode Luas Sapuan (Swept Area Method) digunakan untuk menentukan densitas sumber perikanan demersal; Menggunakan data dari hasil survei penangkapan dengan menggunakan trawl.


tersedia dan luasan perairannya.Selanjutnya, bila nilai gradiennya (b) negatif, analisis di atas dilanjutkan dengan analisis bio-ekonomi, guna mendapatkan nilai maximum economic yield (MEY).Pada analisis ini, selain parameter biologi maka parameter ekonomi juga diperhitungkan, yaitu biaya penangkapan (c) dan harga ( p). Biaya penangkapan yang digunakan merupakan rata-rata dari biaya operasional penangkapan yang meliputi biaya bahan bakar oli, es dan pangan. Rata-rata biaya penangkapan dihitung berdasarkan rumus:

Keterangan: C = Biaya penangkapan rata-rata Ci = Biaya penangkapan responden ke- i n = Jumlah responden

Standarisasi biaya dihitung dengan menggunakan rumus:

Keterangan : Csdt. t = Biaya per unit standarisasi effort pada periode ke t


Jika kedua parameter biologi dan ekonomi tersebut telah diketahui, maka Total Revenue (TR) dan Total Cost (TC ) diperoleh dengan persamaan:

Keuntungan lestari yang merupakan selisih dari TR dan TC diperoleh melalui persamaan:

Dalam penggunaan metode ini, sebagaimana metode-metode yang lain memiliki kelemahan, karena sangat dipengaruhi keberadaan dan keakuratan data dan informasi stok biomasa. Oleh karena itu data yang dikumpulkan berorientasi pada data dependen yang meliputi total tangkapan, jumlah upaya tangkapan dan kombinasi keduanya berupa Catch per Unit Effort . Beberapa asumsi dasar yang harus diperhatikan adalah : 1.

Stok ikan dianggap sebagai unit tunggal dan sama sekali tidak berpedoman pada struktur populasinya.

2.

Stok ikan selalu dalam keadaan yang cenderung menuju situasi steady state sesuai model pertumbuhan biomas seperti kurva logistik.

3.

Hasil tangkapan dan upaya penangkapan merupakan data yang bersifat random.

Lampiran 3. Tabel Pernyataan Zona dan Peraturan Zonasi

Tabel L3.1. Contoh Pernyataan Zona dan Peraturan Zonasi RZWP-3-K Kabupaten/Kota :

Posisi Geografis

……………………………………………………………………………

Lon (X)

Lat (Y)

Lokasi

Luas

Aktivitas yg diperbolehkan

Aktivitas yg tidak diperbolehkan

Rencana Struktur Ruang ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pusat-pusat pertumbuhan kelautan sistem prasarana jaringan transportasi sistem jaringan prasarana sumber daya air; sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; sistem jaringan prasarana telekomunikasi sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase Rencana Pola Ruang KATEGORI KAWASAN

PEMANFAATAN UMUM

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Zona Pariwisata

Sub-Zona 1. Wisata selam; 2. Wisata Snorkling; 3. Wisata Jet ski dan Banana boat; 4. Wisata Pantai, dan/atau 5. Olahraga pantai dan berjemur

Permukiman

1. Permukiman Nelayan; 2. Permukiman Non Nelayan;dan/atau 3. Permukiman Diatas Air;


L.3-1


Pelabuhan

Pertanian

1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); 2. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/ atau 3. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan. 1. Pertanian Sawah; dan/atau 2. Pertanian Non Sawah;

Hutan

1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Hutan produksi Tetap; dan/atau

Pertambangan

3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 1. Mineral; 2. Batubara; 3. Minyak bumi; 4. Gas bumi; 5. Panas bumi; dan/ atau

Perikanan Budidaya

6. Air tanah di kawasan pertambangan 1. budidaya rumput laut; 2. budidaya mutiara; dan/ atau 3.

Perikanan Tangkap

budidaya KJA

1. ikan pelagis; dan/atau 2. ikan demersal

Industri

1. Pengolahan Hasil Perikanan; 2. Industri Kapal Tradisional; 3. Bengkel/Docking; 4. Pergudangan; dan/atau


L.3-2


5. Industri Berbasis Non Kelautan Perikanan; Fasilitas Umum

1. pendidikan; 2. olahraga; 3. keagamaan; 4. kesenian; dan/atau 5. kesehatan

Pemanfaatan lainnya sesuai

1. biofarmakologi;

dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya 2. bioteknologi 3. garam; 4. deep sea water; dan/atau 5. biofarmakologi

KATEGORI KAWASAN

KONSERVASI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Kategori Kawasan

Zona

Kawasan Konservasi Pesisir

1. Zona Inti

dan Pulau-Pulau kecil

2. Zona perikanan berkelanjutan

(KKP3K)

3. Zona pemanfaatan 4. Zona lainnya

Kawasan Konservasi

1. Zona inti

Maritim (KKM)

2. Zona pemanfaatan terbatas 3. Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan

Kawasan Konservasi

1. Zona inti

Perairan (KKP)

2. Zona pemanfaatan terbatas 3. Zona lain sesuai dengan


L.3-3


peruntukan kawasan

Sempadan pantai KATEGORI KAWASAN

ALUR

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Zona Alur pipa dan kabel

Sub-Zona 1. Kabel Listrik; 2. Pipa Air Bersih; 3. Jaringan Kabel Komunikasi; 4. Pipa Gas

Alur pelayaran

1. Pelayaran Internasional 2. Pelayaran Nasional 3. Pelayaran Regional 4. Pelayaran Lokal 5. Pelayaran Industri Tambang 6. Pelayaran Wisata

Alur migrasi biota

1. Migrasi Tuna 2. Migrasi Penyu 3. Migrasi Paus

KATEGORI KAWASAN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Instalasi Militer Perbatasan dan PPK terluar Situs warisan dunia Habitat Biota Endemik Nilai-Nilai Utama Zona / Sub Zona : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L.3-4


Budidaya Rumput Laut

………………………………………...........................

KJA

………………………………………………………………...

Desa/Kampung Nelayan

………………………………………………………………...

Permukiman Diatas Air

………………………………………………………………...

Prioritas utama untuk

:

…………………………………………………………..

:

…………………………………………………………..

:

…………………………………………………………...

Pembangunan 5 tahun kedepan Isu-isu perencanaan strategis 5 tahun kedepan Kebutuhan Pengendalian Ruang


L.3-5

Lampiran 4. Outline Dokumen RZWP3K Kab/Kota

Tabel L4. 1 Outline Dokumen RZWP3K Kabupaten/Kota

BAB

I

II

URAIAN

Pendahuluan

Tinjauan Kebijakan

SUB BAB

ISI

1.1

Latar Belakang

1.2 1.3

Tujuan dan Sasaran Landasan Hukum Penyusunan RZWP-3-K

1.4

1.5

Ruang Lingkup: 1.4.1. Ruang lingkup wilayah perencanaan 1.4.2. Ruang lingkup materi dokumen RZWP-3-K Output

1.6

Sistematika Laporan

2.1


Kebijakan Non Spasial

KETERANGAN

Uraian mengenai sedikit gambaran umum wilayah perencanaan, isu, potensi, dan isu permasalahan, serta perlunya disusun RZWP3K di wilayah perencanaan Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU, Permen, Perda, dll Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan batasan (delineasi) wilayah perencanaan. Ruang lingkup materi dokumen RZWP3K berisi garis besar substansi yang ada di dokumen RZWP-3-K. Keluaran dari penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K adalah: 1. Tersusunnya arahan pemanfaatan yang disertai penetapan alokasi ruang wilayah pesisir. Rencana alokasi ruang WP3K Kab/Kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil di Kab/Kota yang meliputi rencana peruntukan ruang yang terdiri dari Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. 2. Tersusunnya peraturan zonasi (zoning regulation) yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pada setiap satuan zona. Merincikan sistematika atau outline dokumen rencana zonasi Pada bab ini diuraikan tinjauan kebijakan non spasial yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : L.4-1


BAB

URAIAN

SUB BAB

ISI

KETERANGAN a.

2.2

III

Metodologi

Kebijakan Spasial

3.1

Metodologi Penyusunan RZWP3K

3.2

Pengumpulan Data


Kebijakan strategis Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota b. UU, PP, Permen, Kepmen, Perda c. RPJMD d. RPJPD e. RKPD f. Dokumen Renstra WP3K (jika sudah ada) Pada bab ini diuraikan tinjauan kebijakan spasial yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : a. RTRWN b. RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota - Menjabarkan dan membuat alur INPUT – PROSES – OUTPUT terdiri dari: 1) Kerangka Alur Proses Kegiatan dan 2) Kerangka Pikir Substansi - Pengumpulan data yang terdiri dari : Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi, terdiri atas 12 Datasets : A. Baseline Datasets : 1. Terestrial 2. Batimetri B. Thematic Datasets : 1. Geologi dan Geomorfologi 2. Oseanografi 3. Penggunaan Lahan, Status Kepemilikan Lahan, RTRW 4. Pemanfaatan Wilayah Laut 5. Kesesuaian Lahan/Perairan dan Sumberdaya Air 6. Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan 7. Infrastruktur

L.4-2


BAB

IV

URAIAN

Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

SUB BAB

ISI

3.3

Analisis

4.1

Letak Geografis dan Administrasi Wilayah

4.2


Gambaran Fisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah

KETERANGAN 8. Demografi dan Sosial 9. Ekonomi Wilayah 10.Resiko Bencana - Menjabarkan metode analisis yang dipakai menganalisis 12 data set atau paket2 sumberdaya

dalam

Penjabaran terhadap letak geografis wilayah, kondisi demografi, sosial ekonomi makro, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, kontribusi sektoral terhadap PAD, arahan struktur dan pola ruang ka bupaten/kota. Disertai dengan peta-peta: - Orientasi wilayah kabupaten/kota - Sebaran kepadatan penduduk per kecamatan - Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota - Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu juga menggambarkan kondisi wilayah pesisir yang meliputi gambaran umum kondisi eksisting daerah, berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunan lahan dan perairan, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi. Hal-hal yang terkait antara lain: - Luas Perairan, - panjang garis pantai, - jumlah pulau-pulau kecil, - jumlah administrasi kecamatan pesisir, - luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, - pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, - pemanfaatan ruang saat ini di WP-3-K Gambaran eksisting terhadap 12 Datasets : Baseline Datasets :

L.4-3


BAB

URAIAN

SUB BAB

ISI

KETERANGAN 1. Terestrial 2. Batimetri Thematic Datasets : 1. Geologi dan Geomorfologi 2. Oseanografi; kondisi Hidro-Oseanografi seperti luas perairan (yang memiliki kedalaman < 10 m, 10-20 m, 2030 m), tipe pantai dan sedimen pantai, pola pasut, pola arus, sedimen dasar perairan berdasarkan kedalaman 3. Penggunaan Lahan, Status Kepemilikan Lahan, RTRW 4. Pemanfaatan Wilayah Laut 5. Sumberdaya Air 6. Ekosistem Pesisir (luas, sebaran dan kondisi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, estuary dan terumbu karang)) dan Sumberdaya Ikan 7. Infrastruktur 8. Demografi dan Sosial 9. Ekonomi Wilayah 10.Resiko Bencana

V

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Wilayah

5.1

Identifikasi Potensi WP-3-K

Penjabaran terhadap jumlah, luas dan sebaran potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lingkungan binaan yang meliputi proses : Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam petapeta tematik Identifikasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Identifikasi potensi perkembangan wilayah Identifikasi dampak kegiatan dari wilayah sekitar yang mempengaruhi wilayah perencanaan Penjabaran terhadap isu-isu yang bersifat global nasional, •

•

• •

5.2


Identifikasi Isu dan Permasalahan Wilayah

L.4-4


BAB

URAIAN

SUB BAB

ISI

KETERANGAN regional maupun lokal yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di kabupaten/kota pada umumnya dan wilayah pesisir laut pada khususnya seperti pemanasan global, tumpahan minyak, kerjasama pengelolaan terumbu karang, tsunami, dll

VI

Analisis Wilayah Perencanaan

6.1

Analisis Paket Sumberdaya

6.2

Analisis Lanjutan Paket Sumberdaya 6.2.1 Analisis Kebijakan dan Kewilayahan

6.2.2 Analisis Sosial dan Budaya


Menganalisis 12 data set yang kemudian akan menghasilkan paket-paket sumberdaya Menganalisis tinjauan kebijakan yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : a. RTRW (Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2012) b. RPJMD c. RPJPD d. RKPD e. Dokumen Renstra WP3K (kalau sudah ada) Dan menganalisa konflik kepentingan yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan Analisis untuk mengetahui kondisi masyarakat dari sisi struktur dan komposisi penduduk dan sisi sosial. Metode pendataan dapat dilakukan secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam terhadap anggota masyarakat yang dianggap mengetahui informasi yang diperlukan dan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga lokal, pemuka masyarakat, pemuka agama, dll), observasi (pengamatan langsung) terhadap kondisi-kondisi lingkungan fisik, lingkungan sosial, hubungan sosial, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion). Data sekunder dapat diperoleh dari

L.4-5


BAB

URAIAN

SUB BAB

ISI

6.2.3 Analisis Infrastruktur

6.2.4 Analisis Ekonomi Wilayah

6.2.5 Analisis Potensi Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan

6.2.6 Analisis Daya Dukung Wilayah 6.2.7 Analisis Risiko Bencana

VII

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

7.1

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengembangan

7.2

Rencana Alokasi Ruang a. b. c. d.


KETERANGAN instansi-instansi terkait. Untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Pemetaan kondisi perekonomian masyarakat bertujuan untuk mengetahui struktur ekonomi dan pola distribusi perkembangan wilayah, sektor basis, komoditas unggulan dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian Analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi kelimpahan (stock assessment ) dan tingkat pemanfaatan ekosistem pesisir meliputi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta sumberdaya ikan, baik ikan pelagis maupun ikan demersal. Daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan manusia Menganalisis kerawanan dan risiko bencana yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode GIS, pemodelan, dan identifikasi lokasi secara langsung di lapangan. Data sekunder kerawanan dan risiko bencana dapat diperoleh dari instansi yang terkait. Berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya RZWP3K, Kebijakan dan strategi secara umum terhadap penyusunan rencana zonasi. Isi dari arahan zona pada setiap kawasan yang berada pada ruang darat dapat merujuk pada RTRW Kabupaten/Kota

Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur Laut L.4-6


BAB

URAIAN

SUB BAB 7.4

7.5.

VIII

Indikasi Program


ISI Arahan, Pernyataan Zona, dan Peraturan Zonasi

Rekomendasi Harmonisasi RZWP-3-K dengan RTRW

KETERANGAN Berisi mengenai Arahan dan Pernyataan zona masing2 kawasan , zona dan subzona Arahan Zona: a. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum b. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi c. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Arahan Pemanfaatan Ruang Alur Pernyataan Zona berisikan Text pernyataan zona (zoning text regulation) dan Tabel pernyataan zona (zoning map regulation). Pada bagian ini setiap arahan pemanfaatan ruang WP, baik Rencana Struktur Ruang WP, maupun Rencana Pola Ruang WP dituliskan peraturan zonasi untuk kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Arahan, Pernyataan Zona, dan Peraturan Zonasi dapat dibuat tabel atau dapat dirinci secara tertulis Berisi tinjauan terhadap RTRW dan peraturan lainnya

Disertai penjabaran indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 tahun.

L.4-7

Lampiran 5. Muatan Ranperda RZWP-3-K Kabupaten/Kota

Rancangan Perda RZWP-3-K, sekurang-kurangnya berisi muatan sebagai berikut : No

Muatan

1

Ketentuan Muatan

2

Ruang lingkup, asas, dan tujuan

3

Jangka waktu, kedudukan, dan fungsi

4

Rencana Alokasi Ruang

Keterangan Ketentuan muatan berisi : a. batasan istilah dan definisi b. singkatan atau akronim yang dituangkan didalam batasan pengertian atau definisi c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya Ruang lingkup memuat ruang lingkup wilayah administrasi, luas, dan batas administrasi Asas memuat asas penyusunan RZWP-3-K Tujuan memuat arahan perwujudan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diinginkan pada masa yang akan datang Jangka waktu memuat jangka waktu penyusunan RZWP-3-K Kedudukan memuat kedudukan RZWP-3-K terhadap peraturan yang lain Fungsi memuat fungsi penyusunan RZWP-3-K Rencana alokasi ruang merupakan rencana distribusi ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang

Lampiran 5. Muatan Ranperda RZWP-3-K Kabupaten/Kota

8

Peran masyarakat

9

Penyidikan

10

Ketentuan pidana

11

Ketentuan penutup

Peran masyarakat memuat: a. hak dan kewajiban masyarakat b. pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat c. kewajiban, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan peran masyarakt d. pendanaan Penyidikan memuat pengaturan tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta kewenangannya dan mekanisme tindakan yang dilakukan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan Ketentuan pidana memuat ketentuan pidana sebagai dasar penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan perudang-undangan Ketentuan penutup, memuat: a. jangka waktu dan peninjauan kembali perda tentang RZWP-3-K b. pemberlakuan perda yang baru dan pencabutan serta pernyataan tidak berlaku untuk perda yang lama

Lampiran 6. Contoh Berita Acara Pemberian Tanggapan/Saran

BERITA ACARA RAPAT PEMBERIAN TANGGAPAN/SARAN RAPERDA K AB UPATEN/KOTA.................. TENTANG RZWP3K K AB UPATEN/KOTA..................

Pada hari ini, ........., tanggal ...................., telah dilaksanakan Rapat Pemberian Tanggapan/Saran Raperda Kabupaten/Kota............... tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten/Kota............... bertempat di ................. Rapat ini dihadiri oleh: No

Nama

Jabatan

1 2 3 dll

Rancangan Perda RZWP3K dimaksud secara substantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta peraturan perundang-

Lampiran 7. Contoh RAB (Rencana Anggaran Biaya) Penyusunan RZWP-3-K

RENCANA ANGGARAN BIAYA Judul Kegiatan Lokasi Tahun Anggaran No 1

Uraian Sosialisasi Belanja Bahan - Bahan komputer - ATK - Penggandaan bahan - Konsumsi pertemuan sosialisasi Honor output kegiatan - Honorarium ketua/wakil ketua panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD - Honorarium anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD Belanja barang non operasional lainnya - Transport kegiatan dalam kota Belanja sewa - Sewa kendaraan roda 4 - Sewa ruangan pertemuan Belanja jasa profesi - Honor narasumber/pembahas

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah


No

Uraian

Sewa Tide Gauge Sewa GPS Mapsounder B. Survey Kualitas Lingkungan Air Belanja Sewa Water quality checker Secchi Disk Botol Nansen Grab sampler Plankton net C. Survey Ekosistem dan Sumber Daya Ikan Belanja Bahan Pembelian paket material survey Belanja Sewa Alat selam Kompressor Tabung selam Under Water Camera Transek, meteran, jangka soron D. Survey Sosial Ekonomi Belanja Bahan Penggandaan data terestrial Penggandaan data geologi dan geomorfologi Penggandaan data status lahan Penggandaan data demografi, sosial ekonomi, dan infrastruktur

-

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah


No

Uraian

Pemodelan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor Belanja Jasa Profesi Narasumber pengelolaan pesisir terpadu Narasumber kelautan Narasumber penginderaan jauh dan SIG Perumusan dan Penyusunan Dokumen Awal, Antara, dan Akhir Belanja Bahan Penggandaan laporan dan album peta Konsumsi pertemuan pembahasan laporan di daerah Penggandaan bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di Luar Kantor Uang Saku Paket Fullday/Halfday Di Dalam Kota Perjalanan dalam rangka pembahasan laporan di daerah Transport Kegiatan Dalam Kota Belanja Sewa Sewa Kendaraan Roda 4 Sewa ruangan pertemuan

-

5

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Lampiran8. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik

Peta Dasar dan Peta Tematik A. Peta dasar 1. Tanah


3. Bathimetri

Gambar L.8.3. Contohpetabathimetri yang dihasilkandaripemeruman


2. Geomorfologi


b. Gelombang

GambarL.8. 7.Contoh model penjalarangelombangdariarah Utara. c. Data Fisika dan Kimia Perairan


GambarL.8. 9. Contoh Peta Sebaran TSS 2) Parameter Kimia


GambarL.8. 11. Contoh Peta Sebaran Salinitas


GambarL.8. 13. Contoh Peta Sebaran BOD 5


GambarL.8. 15. Contoh Peta Sebaran Nitrat


4. PenggunaanLahan, Status LahandanRencana Tata Ruang Wilayah a.

PenggunaanLahan

GambarL.8. 17. Contoh Peta Penggunaan Lahan


5. Pemanfaatan Wilayah Laut

GambarL.8. 19. Pemanfaatan Ruang wilayah Pesisir dan Laut


Gambar L.8. 21. Contoh Peta Sumberdaya Air


GambarL.8. 23. Contoh Peta Sumber daya Ikan 8. Infrastruktur


9. DemografidanSosial

GambarL.8. 25. Contoh Peta Jumlah Penduduk 10. Ekonomi Wilayah

PENYUSUNAN RZWP3K PROVINSI

• • •

Tahap

Pengumpulan Data

Persiapan

dan survei

Persiapan Awal : Pemahaman KAK Penyiapan RAB Kajian awal data sekunder

12 (duabelas) datasets

•

•

•

Data Dasar

1. 2.

Terestrial Bathimetri

Data Spasial dan Non Spasial Tematik

1. Kajian Awal Data Sekunder : Review RTRW yg sudah ada Kajian kebijakan terkait lainnya

Identifikasi Potensi Wilayah

•

G eo lo gi & geomorfologi

2. 3.

Oseanografi Penggunaan Lahan dan Status Lahan

4.

•

Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik Identifikasi pemanfaatan SD Pesisir &Pulaupulau Kecil Identifikasi potensi perkembangan wilayah

•

•

Peta-peta tematik Hasil identifikasi pemanfataan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil Hasil identifikasi potensi perkembangan

Pemanfaatan

•

•

•

•

Wilayah Laut 5.

Penentuan Usulan Alokasi Ruang

Penyusunan Dokumen Awal •

Kesesuaian

PENETAPAN

Tumpang susun petapeta tematik dalam Dokumen Awal untuk dituangkan dalam peta paket sumber daya Identifikasi nilai-nilai sumber daya dalam peta paket sumber daya Analisis kesesuaian terhadap kriteria kawasan, zona, dan/atau pemanfaatannnya Penentuan usulan kawasan, zona, dan/atau pemanfaatannnya

Penyusunan Dokumen Antara

Penyusunan Dokumen Final

Analisis & Konsep

Rencana

•

Persiapan Teknis : Perumusan Metodologi Penyiapan perangkat survei

•

•

•

•

Hasil perbaikan dokumen awal Analisis lanjutan Paket Sumberdaya Penetapan Alokasi Ruang Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW Resolusi Konflik

•

•

•

Sumberdaya Air 6.

8.

Infrastruktur Demografi dan Sosial

9.

Ekonomi Wilayah

10. Risiko Bencana dan Pencemaran

•

Peran Masyarakat

Analisis lanjutan Paket Sumberdaya : Analisis Kebijakan dan Kewilayahan • Analisis Sosial dan Budaya • Analisis Infrastruktur • Analisis Ekonomi Wilayah • Analisis Potensi Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan • Analisis Daya Dukung Wilayah • Analisis Resiko Bencana •

Ikan 7.

Pemberitahuan Penyusunan RZWP-3-K (Sosialisasi)

Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya

•

•

Pemberian data dan informasi Pendataan dan pemberian masukan : aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor Identifikasi potensi masalah

•

Penyampaian Draft Awal Rencana Zonasi Menjaring masukan/penyampaian opini & aspirasi masyarakat

•

•

Hasil perbaikan dokumen antara Penyusunan Arahan Pemanfaatan Zona, Pernyataan Zona ( Zoning text ), dan Arahan Peraturan zonasi ( Zoning regulation) Tinjauan /Rekomendasi terhadap RTRW dan rencana pembangunan lainnya Lampiran dokumen RZWP_3-K dalam bentuk peta Rancangan Perda RZWP-3-K

•

Pemberian tanggapan/saran Evaluasi Proses pengesahan Perda RZWP3K Provinsi

Konsultasi Publik II

Konsultasi Publik I •

•

• •

Lahan/Perairan dan •

Penetapan Perda RZWP3K

•

•

Penyampaian Draft Awal Rencana Zonasi Menjaring masukan/penyampaian opini & aspirasi masyarakat

Penyampaian keberatan/sanggahan masyarakat terhadap rencana dan Ranperda RZWP-3-K

Pedum RZWP3K Provinsi

Recommend Documents