PEDOMAN URAIAN TUGAS TAHUN 2016
RSUD HANAU KAB.SERUYAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU KABUPATEN SERUYAN NOMOR :
/ RSUD-HN / TU-XII/ 2016
TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan uraian tugas, sehingga perlu dibuatkan pedoman yang mengatur tentang uraian tugas pegawai di Rumaah Sakit Umum Daerah Hanau; b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a,
perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil ; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2003 tentang Jabatan
Fungsional Apoteker ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Apoteker. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter. 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Gigi. 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2001 tentang Jabatan
Fungsional Perawat 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis. 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jabatan
Fungsional Laboratorium Kesehatan 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis. 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Jabatan
Fungsional Refraksionis Optisien 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian. 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Fungsional Teknik Elektromedis. 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan. 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsionl Umum. 28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Derah Dr. Harjono Ponorogo.
MEMUTUSKAN
PEDOMAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU Menetapkan
:
PERTAMA
:
Peraturan Tentang pedoman uraian tugas di Rumah Sakit Umum Daerah
Hanau sebagaimana tersbut dalam lampiran Peraturan ini. KEDUA :
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : PEMBUANG HULU PADA TANGGAL : DESEMBER 2016
DIREKTUR RSUD HANAU
dr. RIZA SYAHPUTRA NIP : 19760903 200802 1 002
KATA PENGANTAR
Buku pedoman ini memiliki arti penting guna menjelaskan tata cara pengelolaan suatu kegiatan. Dan sebagai unit kerja yang cukup besar yang memiliki jumlah personil SDM yang cukup banyak serta memiliki kegiatan yang cukup komplek, maka RSUD Hanau dipandang perlu menyusun sebuah pedoman manajemen kepegawaian khususnya uraian tugas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan urusan kepegawaian dan pendayagunaan SDM di RSUD Hanau. Selain itu buku pedoman ini merupakan buku
panduan bagi pengelola SDM di Rumah Sakit yang memuat aturan-aturan uraian tugas yang sesuai dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang berlaku. Semoga dengan disusunnya buku pedoman uraian tugas di RSUD Hanau dapat bermanfaat dan mempermudah pelaksanaan urusan pengelolaan pegawai
Pembuang hulu,
Desember 2016
Penyusun
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................................
ii
BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................
1
LI. Latar Belakang .............................................................................
1
1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud 1.2.2. Tujuan.................................................................................
1
1.3. Ruang Lingkup.............................................................................
2
BAB II. KONSEP DASAR................................................................................
2
II.1. Pengertian.................................................................................
2
II. 2. Aspek Kerja...............................................................................
2
II.3. Data dan Sumber Data…………………………………….......
3
II.4. Materi Uraian Tugas………………………………………......
3
BAB III. TAHAPAN PELAKSANAAN...........................................................
4
BAB IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.................................................
5
BAB V. PENUTUP ..........................................................................................
6
Lampiran
: Peraturan Direktur RSUD Hanau.
Nomor
:
Tanggal
:
/RSUD-HN/TU-XII/2016 Desember 2016
PEDOMAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Dalam penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau diperlukan informasi dasar yaitu informasi tentang jabatan yang diperoleh dari analisis jabatan. Analisis jabatan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan mejadi jabatan.
Rumusan jabatan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan berbagai kegiatan manajemen di bidang kepegawaian diantaranya untuk menyususn peta jabatan. Dari peta jabatan tersebut bersama-sama dengan analisa beban kerja dapat disusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan. dengan demikian maka diperlukan Uraian Tugas semua jenis jabatan yang ada di setiap unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi manajemen dalam melaksanakan analisis jabatan perlu disusun pedoman uraian tugas.
Pedoman ini memuat cara pelaksanaan, metode sampai dengan materi dan bentuk umum dari yang diharapkan. 1.2
Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Pedoman Uraian Tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan
analisis jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas.
1.2.2
Tujuan
1. Untuk membantu dan memudahkan manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau dalam melakukan analisis jabatan dalam melakukan penilaian kinerja pegawai. 2. Untuk membantu manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau melakukan penataan kepegawaian sekaligus memberikan umpan balik penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas. 1.3 Ruang Lingkup
dalam bagi
Pedoman ini digunakan bagi seluruh unit kerja yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. Isi Pedoman meliputi konsep dasar , tahapan pelaksanan, serta materi pokok Uraian Tugas . BAB II KONSEP DASAR II.1. Pengertian
1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. 2. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, dan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan dapat disesuaikan dengan pedoman persyaratan jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. 3. Uraian Tugas adalah uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai berdasarkan fungsinya di unit / ruangan / instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
II.2. Aspek Kerja. Uraian jabatan pada hakekatnya adalah uraian kegiatan organisasi. Sesuai dengan hakekatnya maka aspek pokok dalam uraian tugas adalah uraian kegiatan berdasarkan fungsinya di dalam organisasi dengan jenis jabatan yang ada di setiap unit terkait.
II.3. Data dan Sumber Data 1. Data Dalam mendefinisikan
/ mendiskripsikan / menguraikan tugas diperlukan berbagai
macam informasi yang diperoleh dari berbagai macam dari data. Data utama adalah
pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai. Pekerjaan dimaksud adalah pelaksanaan tugas sehari-hari oleh setiap pegawai. 2. Sumber data Sumber data dapat diperoleh dari para pimpinan unit kerja, para pegawai, surat-surat keputusan tentang organisasi, laporan pelaksanaan pekerjaan, literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi Organisasi.
II.4. Materi Uraian Tugas. Kegiatan dalam penyusunan uraian jabatan dapat terselenggara dimulai dari pembentukan tenaga analis jabatan melalui bimbingan teknis atau pelatihan analis jabatan. Dengan bimbingan / pelatihan analis jabatan diharapkan menghasilkan tenaga analis jabatan yang mampu menguraikan setiap tugas atau kegiatan sesuai dengan fungsi organisasi yang ada di setiap unit di Rumah Sakit Umum Hanau.
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan mengumpulkan informasi Uraian Tugas yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan di lapangan, dan penetapan hasil akhir. Persiapan berupa pembentukan tim analis dan pemberitahuan kepada pimpinan unit kerja. Pelaksanaan lapangan yaitu
pengumpulan data, pengolaan data, verifikasi dan penyempurnaan hasil olahan. Sedangkan kegiatan penetapan hasil akhir berupa penyajian hasil dan pengesahan. Tahapan dalam kegiatan penguraian kegiatan : 1. Persiapan, dengan membentuk tim analis yang akan menjadi pelaksana dalam penyusunan penulisan Uraian Tugas. Anggota tim adalah analis jabatan yang ada di unit kepegawaian/ subag. Personalia dan Diklat. bersama dengan kepala unit kerja terkait.
2. Pemberitahuan kepada kepala unit kerja, dimaksudkan bahwa kepala unit sudah memiliki informasi berupa data pegawai beserta jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan jabatannya di masing-masing unit kerja terkait 3. Pelaksanaan lapangan, yaitu kegiatan mengumpulkan data di setiap unit kerja terkait di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan, wawancara, pengamatan langsung, referensi maupun dengan gabungan beberapa cara tersebut. 4. Mengolah data, data yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk uraian jabatan. Dengan demikian pengolahan data hendaknya dapat menghasilkan jenis jabatan, uraian pelaksanaan tugas dari unit kerja terkait pegawai yang bersangkutan. 5. Verifikasi data, adalah pengujian kembali hasil olahan data untuk memastikan kelengkapannya, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan di masing-masing unit
kerja yang dianalisis.
Pelaksanaan verifikasi tersebut adalah dengan mengirimkan hasil
olahan data berupa uraian tugas jabatan kepada pimpinan untuk klarifikasi, koreksi, dan memperoleh masukan penyempurnaan. 6. Penyempurnaan hasil, adalah perbaikan hasil olahan data berdasarkan masukan yang diperoleh dari unit yang di analisin. Masukan unit diperoleh dalam verifikasi/penyempurnaan ini sekaligus sebagai editing olahan data.
7. Penetapan hasil, uraian jabatan yang telah disempurnakan segera diusahakan pengesahannya dengan penerbitan surat keputusan. Surat keputusan yang dimaksud tersebut merupakan keputusan dari pimpinan tertnggi yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dan Evaluasi terhadap pedoman ini dilakukan oleh pihak manajemen khususnya Bagian Tata Usaha apabila dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan secara umum. Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pedoman ini akan disampaikan pada Direktur. yang sebelumnya dibahas dalam Rapat Struktural.
BAB V PENUTUP Demikian, pedoman ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. Dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia secara teknis, melengkapi pedoman ini akan disusun Standar Prosedur Operasional
Sub. Bagian Personalia dan Diklat.
yang mengatur secara runtut kegiatan secara teknis yang
berkaitan dengan Uraian Tugas pegawai Rumah Sakit Umum Hanau.
DIREKTUR RSUD HANAU
dr. RIZA SYAHPUTRA NIP : 19760903 200802 1 002
