BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) (I SPA) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Insidens menurut kelompok umur Balita diperkirakan 0,29 episode per anak/tahun di negara berkembang dan 0,05 episode per anak/tahun di negara maju. Ini menunjukkan bahwa terdapat 156 juta episode baru di dunia per tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di negara berkembang. Kasus terbanyak terbanyak terjadi di India I ndia (43 juta), China (21 juta) j uta) dan Pakistan (10juta) dan Bangladesh, Indonesia, Nigeria masing-masing 6 j uta episode. Dari semua kasus yang terjadi di masyarakat, 7-13% kasus berat dan memerlukan perawatan rumah sakit. Episode batuk-pilek pada Balita di Indonesia diperkirakan 2-3 kali per tahun (Rudan et al Bulletin WHO 2008). ISPA IS PA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di Puskesmas (40%-60%) dan rumah sakit (15%-30%). Pneumonia adalah pembunuh utama balita di dunia, lebih banyak dibanding dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Di dunia setiap tahun diperkirakan lebih dari 2 juta Balita meninggal karena Pneumonia (1 Balita/20 detik) detik) dari 9 juta total kematian Balita. Diantara 5 kematian Balita, 1 di antaranya disebabkan oleh pneumonia. pneumonia. Bahkan karena besarnya kematian pneumonia ini, pneumonia diseb ut sebagai “pandemi yang terlupakan” atau “the “the forgotten pandemic ”. ”. Namun, tidak banyak perhatian terhadap penyakit ini, sehingga pneumonia disebut juga pembunuh Balita yang terlupakan atau “ the forgotten killer of children”(Unicef/WHO children”(Unicef/WHO 2006, WPD 2011). Di negara berkembang 60% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri, menurut hasil Riskesdas 2007 proporsi kematian Balita karena pneumonia menempati urutan kedua (13,2%) setelah diare. Sedangkan SKRT 2004 proporsi kematian Balita karena pneumonia menempati urutan pertama sementara di negara maju umumnya disebabkan virus. Berdasarkan bukti bahwa faktor risiko pneumonia adalah kurangnya pemberian ASI eksklusif, gizi buruk, polusi udara dalam ruangan ( indoor air pollution), pollution), BBLR, kepadatan penduduk dan kurangnya imunisasi campak. Kematian Balita karena Pneumonia mencakup 19% dari seluruh kematian Balita dimana sekitar 70% terjadi di Sub S ahara Afrika dan Asia Tenggara. Walaupun data yang tersedia terbatas, studi terkini masih menunjukkan Streptococcus pneumonia, pneumonia, Haemophilus influenza dan Respiratory Syncytial Virus sebagai penyebab utama
pneumonia pada anak (Rudan et al Bulletin W HO 2008). Pengendalian ISPA di Indonesia dimulai pada tahun 1984, bersamaan dengan diawalinya pengendalian ISPA di tingkat global oleh W HO. Dalam perjalanannya, pengendalian ISPA telah mengalami beberapa perkembangan: 1. Pra-implementasi telah dilaksanakan 2 kali lokakarya ISPA Nasional, yaitu tahun 1984 d2. Lokakarya ISPA Nasional 1984, menghasilkan pengembangan sistem dan mengklasifikasikan penyakit ISPA menjadi ISPA ringan, sedang dan berat. 3. Lokakarya ISPA Nasional 1988, disosialisasikan pola baru tatalaksana kasus ISPA dengan tiga klasifikasi: pneumonia, pneumonia berat dan batuk bukan pneumonia. 4. Lokakarya Nasional III 1990 di Cimacan disepakati menerapkan pola baru tatalaksana kasus ISPA di Indonesia dengan memfokuskan kegiatan pengendalian pneumonia Balita. 5. Tahun 1997, WHO memperkenalkan Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) sebagai model pendekatan tatalaksana kasus terpadu untuk berbagai penyakit anak, yaitu: pneumonia, diare, DBD, malaria, campak, gizi kurang dan kecacingan. Pada daerah yang telah melaksanakan MTBS, tatalaksana pneumonia diintegrasikan dalam pendekatan MTBS. 6. Dalam pertemuan Review Pengendalian ISPA di Bekasi, 2005 di kalangan akademisi mulai diperkenalkan istilah Infeksi Respiratorik Akut (IRA) sebagai padanan istilah bahasa Inggris acute respiratory infection (ARI). Pada dasarnya ISPA sama dengan IRA. 7. Tahun 2007 telah dilaksanakan Seminar Perkembangan ISPA yang dihadiri oleh Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia (IDAI) dan Dokter Spesialis Anak dari 14 Fakultas Kedokteran di Indonesia untuk merevisi pedoman tatalaksana pneumonia Balita sesuai dengan perkembangan terbaru khususnya perubahan pemberian antibiotika dari 5 hari menjadi 3 hari pengobatan. 8. Review terhadap pedoman ini juga telah dilaksanakan pada tahun 2011 namun tidak mengalami perubahan substansi. Peningkatan pelaksanaan pengendalian ISPA perlu didukung dengan peningkatan sumber daya termasuk dana. Semua sumber dana pendukung program yang tersedia baik APBN, APBD dan dana kerjasama harus di manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan program dan target yang telah ditentukan.Sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka daerah otonomi harus mempunyai kemampuan menentukan skala prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan setempat serta memperhatikan komitmen nasional dan global. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa kabupaten/kota wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang telah
ditetapkan, salah satunya adalah pneumonia. Saat ini salah satu penyakit ISPA yang perlu mendapat perhatian juga adalah penyakit influenza, karena penyakit influenza merupakan penyakit yang dapat menimbulkan wabah sesuai dengan Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Virus influenza mempunyai sifat mudah berubah baik secara mutasi maupun dengan pertukaran materi genetik 2 jenis virus influenza atau lebih ( reassortment ) membentuk jenis virus influenza baru. Pandemi Influenza berdampak pada kerugian ekonomi yang besar, kelumpuhan pelayanan termasuk kesehatan dan gangguan keamanan dan ketertiban sosial. Pada abad ke 20 ini terjadi pandemi Flu Spanyol (tahun 1918), Flu Asia (tahun 1957), Flu Hongkong (tahun 1967), dan tahun 2009 pandemi Influenza A Baru (H1N1) menurut WHO mempunyai keparahan sedang. Penyakit menular bersifat tidak mengenal batas wilayah administratif dan sistem pemerintahan, maka perlu dikembangkan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan secara terpadu, menyeluruh/komprehensif berbasis wilayah melalui peningkatan surveilans, advokasi dan kemitraan. Pelaksanaan pengendalian ISPA memerlukan komitmen pemerintah pusat, pemeritah daerah, dukungan dari lintas program, lintas sektor serta peran serta masyarakat termasuk dunia usaha. Pedoman ini mengulas situasi pengendalian pneumonia, kebijakan dan strategi, kegiatan pokok, peran pemangku kepentingan, tantangan dan pengembangan kedepansesuai dengan visi misi dan rencana strategis Kementerian Kesehatan.
B. R uang Lingkup Pengendalian ISPA Ruang lingkup pengendalian ISPA pada awalnya fokus pada pengendalian pneumonia balita. Dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pengembangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu: 1. Pengendalian Pneumonia Balita. 2. Pengendalian ISPA umur ≥ 5 tahun 3. Kesiapsiagaan dan Respon terhadap Pandemi Influenzaserta penyakit s aluran pernapasan lain yang berpotensi wabah. 4. Faktor risiko ISPA.
C. Dasa r Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenderajatan12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. pedoman pengendalian infeksi saluran pernafasan akut 413. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit Menular. 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan. 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa. 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/MENKES/SK/I/2011 T entang Rencana Strategis21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025. 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1537A/MENKES/SK/XII/2002 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut Penanggulangan Pneumonia Pada Balita. 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 311/MENKES/SK/V/2009 Tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 (Mexican Strain) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah. 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza.
