Disampaikan dalam Penguatan Penguatan Penyusunan Kurikulum Kurikulum di Rayon 1,2,dan 3 SMP Kabupaten Garut Senin, 20 Maret 2017 Oleh : Tim Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Setelah mengikuti kegiatan ini, melalui informasi kegiatan nyata dan diskusi diharapkan kita: 1. Me Memp mper erol oleh eh in info form rmas asii dan dan ga gamb mbar aran an ny nyat ata a ten tenta tang ng penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran pembelajar an di sekolah; 2. Ti Timb mbul ul kei keing ngina inan n untu untuk k memp memper ersi siap apka kan n diri diri den denga gan n sega segala la kemampuan yang ada untuk mencoba menyiapkan menyusun/mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2017/2018 di sekolah.
Setelah mengikuti kegiatan ini, melalui informasi kegiatan nyata dan diskusi diharapkan kita: 1. Me Memp mper erol oleh eh in info form rmas asii dan dan ga gamb mbar aran an ny nyat ata a ten tenta tang ng penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran pembelajar an di sekolah; 2. Ti Timb mbul ul kei keing ngina inan n untu untuk k memp memper ersi siap apka kan n diri diri den denga gan n sega segala la kemampuan yang ada untuk mencoba menyiapkan menyusun/mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2017/2018 di sekolah.
PENGERTIAN Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan
(KTSP)
adalah
kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan. (PP Nomor 13 tahun 2015 tentang SNP) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan
sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementrian agama
kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. (UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 38 (2)
Penyusunan KTSP 1.Merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional dan tuntutan global dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); 2.Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
DASAR HUKUM 1.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Garut 3.
PP RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4.
Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
5.
Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
6.
Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
7.
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menengah
8.
Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
9.
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan 11. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 12. Pergub Prov Jabar Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
LANDASAN PENYUSUNAN KTSP Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015: 1. Pasal 77A ayat (1), menyebutkan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 2. Pasal 77A ayat (2), menyebutkan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional; b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 3. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, untuk melakukan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan ciri khas potensi yang ada di daerah serta peserta didik; 4. Kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
KOMPONEN KTSP Komponen KTSP meliputi 3 dokumen: 1. Dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurangkurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. 2. Dokumen 2 yang disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus 3. Dokumen 3 yang disebut dengan Buku III KTSP berisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku I KTSP menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah, sedangkan penyusunan Buku III KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Buku II KTSP sudah disusun oleh Pemerintah. (PP No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan)
PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya secara nasional maupun internasional, 2. Beragam dan terpadu 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 5. Menyeluruh dan berkesinambungan 6. Belajar sepanjang hayat 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
ACUAN KONSEPTUAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu Kebutuhan Kompetensi Masa Depan Tuntutan Dunia Kerja Perkembangan Ipteks Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional Dinamika Perkembangan Global Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat Karakteristik Satuan Pendidikan
SISTEMATIKA Halaman Judul Kata Pengantar Halaman Pengesahan Daftar Isi Bab I PENDAHULUAN A. Rasional/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah D. Analisis SWOT E. Tujuan Pengembangan Kurikulum F. Prinsip Pengembangan Kurikulum Bab II STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM A. Struktur Kurikulum B. Muatan Kurikulum 1. Mata Pelajaran 2. Kegiatan Pengembangan Diri 3. Beban Belajar 4. Ketuntasan Belajar 5. Kenaikan Kelas dan Kelulusan 6. Mutasi dan Kepindahan Siswa Bab III KALENDER PENDIDIKAN A. Alokasi Waktu B. Penetapan Kalender Pendidikan
STRUKTUR MUATAN KURIKULUM 2013 No
Mata Pelajaran
Kelompok A 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Matematika 5. Ilmu Pengetahuan Alam 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 7. Bahasa Inggris Kelompok B 1. Seni Budaya 2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 3. Prakarya 4. Bahasa dan Sastra Daerah *) Jumlah Alokasi Waktu per Minggu Jumlah Alokasi Waktu per Minggu *)
Alokasi Waktu per Minggu VII VIII IX 3 3 6 5 5 4 4
3 3 6 5 5 4 4
3 3 6 5 5 4 4
3 3 2 (2) 38 (40)
3 3 2 (2) 38 (40)
3 3 2 (2) 38 (40)
Mulok Bahasa Sunda : Pergub Prov Jabar Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah
Struktur Kurikulum SMP tahun 2006 Komponen
Kelas dan Alokasi Waktu VII
VIII
IX
1. Pendidikan Agama
2
2
2
2. Pendidikan Kewarganegaraan
2
2
2
3. Bahasa Indonesia
4
4
4
4. Bahasa Inggris
4
4
4
5. Matematika
4
4
4
6. Ilmu Pengetahuan Alam
4
4
4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial
4
4
4
8. Seni Budaya
2
2
2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2*)
2*)
2*)
32
32
32
A. Mata Pelajaran
10.Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi
B. Muatan Lokal C. Pengembangan Diri Jumlah
Muatan Kurikuler Muatan KTSP terdiri atas muatan nasional dan muatan lokal. Muatan KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan dan penjelasannya. a. Muatan Nasional Muatan kurikulum nasional terdiri atas kelompok mata pelajaran A, kelompok mata pelajaran B (dan khusus untuk SMA/MA/SMK/MAK ditambah dengan kelompok mata pelajaran C (peminatan)), termasuk bimbingan konseling dan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan.
Muatan Kurikuler lanjutan b. Muatan Lokal Muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya yang menjadi: 1) bagian mata pelajaran kelompok B; dan/atau 2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan. Bimbingan konseling dapat diselenggarakan melalui tatap muka di kelas sebagai muatan kurikulum yang ditetapkan pada tingkat satuan pendidikan.
Pengaturan Beban Belajar dan Beban Kerja sebagai Pendidik a. Beban belajar diatur dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester. Sistem Paket Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester 1 dan 2 dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 50% untuk SMP/MTs., dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
b. Beban Belajar Tambahan Satuan pendidikan boleh menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan dan/atau daerah, atas beban pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang menetapkannya.
Kalender Pendidikan Berisi tentang kalender pendidikan yang digunakan oleh sekolah, yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan aturan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur .
a. Permulaan Tahun Pelajaran Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. b. Pengaturan Waktu Belajar Efektif 1) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, 2) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan, yang pengaturannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah.
c. Pengaturan Waktu Libur Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan NO KEGIATAN 1. Minggu efektif belajar reguler setiap tahun (Kelas VII dan VIII 2. Minggu efektif semester 1 thn terakhir setiap satuan pendidikan (Kelas IX) 3. Minggu efektif semester 2 thn terakhir setiap satuan pendidikan (Kelas IX) 4. Jeda tengah semester
ALOKASI WAKTU KETERANGAN Minimal 36 minggu Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan Minimal 18 minggu
Minimal 14 minggu
Maksimal 2 minggu
Satu minggu setiap semester
5. Jeda antarsemester
Maksimal 2 minggu
Antara semester I dan II
6. Libur akhir tahun ajaran
Maksimal 3 minggu
Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun ajaran
7. Hari libur keagamaan
Maksimal 4 minggu
Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
8. Hari libur umum/ nasional
Maksimal 2 minggu
Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Prosedur Operasional Prosedur operasional pengembangan KTSP sekurang-kurangnya meliputi: 1. Analisis mencakup: a. analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum; b. analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan; dan c. analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. 2. Penyusunan mencakup: a. perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; b. pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; c. pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas; d. penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan; e. penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan f. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran.
ANALISIS SWOT IMLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 20, 21, 22, 23, dan 24 TAHUN 2016 Di SMP ………………… Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat No. 1
Fungsi dan Faktor
Kondisi Ideal
Kondisi Nyata
Kesiapan Siap
Tidak
Fungsi Perencanaan KTSP
1. Faktor Internal 1.1 Komite Sekolah 1.2 Pendidik
1.3 Tenaga Kependidikan 1.4 Sarana dan Prasarana 1.5 Baya 2. Faktor Eksternal 2.1 Dinas Pendidikan Kota/Kab. 2.2 Dewan Pendidikan 2.3 Organisasi profesi 2.4 Lingkungan Masyarakat 2.1 Dinas Pendidikan Kota/Kab. 2.2 Dewan Pendidikan 2.3 Organisasi profesi 2.4 Lingkungan Masyarakat
Mendukung Mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jenjang S-1 Berijazah sekurangkurangnya D-3 Lengkap dan memadai Terpenuhi
Mendukung Berpendidikan S-1 (80%) dan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
v v
Berijazah < D-3 (8%)
v
Belum lengkap dan memadai Belum semuanya terpenuhi
v
Mendukung
Mendukung
v
Mendukung Mendukung Mendukung
Mendukung Belum mendukung Mendukung
v
Mendukung
Mendukung
v
Mendukung Mendukung
Mendukung Belum mendukung secara optimal Mendukung
v
Mendukung
v
v v
v V
No.
Fungsi dan Faktor
2
Fungsi Evaluasi Pelaksanaan KTSP Faktor 1.Fungsi Faktor dan Internal 1.1 Komite sekolah 1.2 Pengawas Sekolah 1.3 Sarana dan Prasarana 1.4 Biaya Fungsi Evaluasi Pelaksanaan KTSP 2. Faktor Eksternal 2.1 Dinas Pendidikan Kota/Kab. 2.2 Dewan Pendidikan 2.3 Lingkungan Masyarakat
No.
2
Kondisi Ideal
Kondisi Ideal Mendukung Mendukung Mendukung
Kondisi Nyata
Kesiapan Siap
Tidak
Kesiapan
Terpenuhi
Kondisi Nyata Mendukung Mendukung Belum mendukung secara optimal Belum Terpenuhi
Mendukung
Mendukung
v
Mendukung Terpenuhi
Mendukung terpenuhi
v v
Siap v v v
Tidak
v
Mekanisme PENYUSUNAN KTSP Analisis : • • •
Kekuatan/ kelemahan Peluang/ tantangan Dokumen Standar isi, SKL, Standar Pengelolaan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Panduan Penyusunan KTSP
• •
•
•
Pembentukan TIM penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian
Naskah
KTSP diberlaku kan
PIHAK YANG TERLIBAT
Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP antara lain : 1. Tim pengembang kurikulum satuan pendidikan terdiri atas: tenaga pendidik, konselor (kecuali SD/SDLB/MI), dan kepala sekolah/madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan pengembangan KTSP, tim pengembang kurikulum satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah/madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. 2. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dan supervisi. 3. Penetapan dilakukan kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah. Pengesahan dan pemberlakuan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pengembangan KTSP 1. Disusun bersama-sama oleh guru, komite sekolah/pengurus yayasan, konselor (BK), dan nara sumber, dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan; 2. Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan; 3. Mengacu pada SI, SKL, Standar proses, standar penilaian dan panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP serta UU nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 13 tahun 2015;
Pengembangan KTSP Lanjutan 4. Tim Penyusun/Pengembang KTSP pada satuan pendidikan terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Melibatkan komite sekolah dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. 5. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja, wokshop, dan atau lokakarya sekolah/madrasah dan atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.
Kop surat resmi yang digunakan oleh sekolah Surat Keputusan Kepala SMP ........ Garut Nomor: ...................... Tentang Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Periode 20../20… Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala SMP ...................... Garut Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Contoh
Menimbang : a. Bahwa sistem pengelolaan pendidikan dan pembelajaran merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan; b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan pendidkan dan pembelajaran di sekolah perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum (TPK). Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut d. PP RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) f. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah. g. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 h. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menengah i. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah j. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah k. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan l. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah m. Pergub Prov Jabar Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan
Memperhatikan
No.
: 1. Surat Edaran Disdik Prov. Jabar No. 423/2372/Set-disdik tanggal 26 Maret 2013 tentang Mulok Bahasa Daerah, 2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut No....... Tanggal ..... tentang Penetapan Kalender Pendidikan di Kesiapan Fungsi dan Faktor Kondisi Ideal Pendidikan KondisiKabupaten Nyata lingkungan Dinas Garut Tahun Siap Tidak Pelajaran 2017/2018. MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
: : Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Periode tahun 20.../20...
Kedua
: Susunan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tersebut tertuang dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Ditetapkan di : ........... Pada tanggal : ........................... Kepala Sekolah,
Ketiga
....................................... NIP ................................ Tembusan : 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Garut 2. Yth. Ketua Komite/Yayasan SMP ..... (Khusus untuk Swasta)
Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala SMP ............... Nomor : ............................... Tanggal : ............................... Susunan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) No. Fungsi dan Faktor Kondisi Ideal Kondisi Nyata Periode Tahun 20../20... No.
Nama/NIP
1
2
Pangkat, Gol./Ruang 3
Kesiapan Siap
Tidak
Jabatan Dinas
Jabatan dalam TIM
4
5 Ketua merangkap anggota
1.
Kepala Sekolah
2.
Wakil Kepala Sekolah
Anggota
3.
Kepala TAS
Anggota
4.
Guru Mapel
….
Anggota
5.
………..
Anggota
6.
………..
Anggota
7.
Ketua Komie Sekolah
Anggota
..............................,........... Kepala Sekolah, .........................................
LEMBAR PENGESAHAN
Contoh
Kurikulum SMP ………………………. Tahun Pelajaran 2017/2018 ini telah diteliti dan disahkan pada: Kesiapan No.
Fungsi dan Faktor
Kondisi Ideal
Kondisi Nyata
Hari : ………………………. Tanggal : ……………………….
Siap
Ketua Komite Sekolah,
Kepala Sekolah,
…………………………
………………….. NIP………………
Disetujui dan disahkan penggunaannya di SMP ……………… Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,
Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 196306061983051004
Tidak
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) No. Contoh :
No
Fungsi dan Faktor
Kondisi Ideal
Uraian Kegiatan
Tanggal
Kondisi Nyata
Waktu
Kesiapan Siap
Tidak
Tempat
Fasilitator
1. Workshop Penyusunan KTSP Dok. 1
08.00-13.00 Rayon ….
…………….
2. Pendampingan 1 Penyusunan KTSP Dok. 1
08.00-13.00 SMP ….
Pengawas Pembina
3. Pendampingan 2 Penyusunan KTSP Dok. 1
08.00-13.00 SMP ….
Pengawas Pembina
4. Penandatangan Lembar Pengesahan Garut, ………2017 Kepala Sekolah, …………………… NIP.
