PEDOMAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA dan KB PUSKESMAS ......... DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO
I. PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Pusat Kesehatan Kesehatan Masyarakat yang yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah fasilitas fasilitas
pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan upaya kesehatan Puskesmas harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung. Pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas meliputi pelayanan Balai Pengobatan Umum, pelayanan KIA, Pelayanan Gigi dan Mulut dan Pelayanan Penunjang. Balai Pengobatan KIA dan KB adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan pengkajian, pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan, pemberian edukasi perorangan dan rehabiltasi terbatas pada pasien Bayi, Anak, Kebidanan dan Keluarga Bencana berdasarkan pada standar kompetensi dokter umum, standar kompetensi bidan dan asuhan kebidanan serta asuhan gizi pada pasien rawat jalan. Selain itu juga melakukan proses rujukan ke fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjut apabila berdasarkan kajian puskesmas tidak akan mampu melakukan pengobatan.
Layanan Balai Pengobatan KIA dan KB yang dilakukan di Puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan layanan Balai Pengobatan KIA dan KB yang baik dan berkualitas perlu disusun panduan
pelayanan
pemeriksaan
umum
yang
baku
dan
dilaksanakan
secara
berkesinambungan.
B.
Tujuan Pedoman Umum : Tercapainya pelayanan Balai Pengobatan Umum puskesmas yang berkualitas dan memuaskan pelanggan. Khusus : 1.
Tercapainya pengkajian awal yang baik dan cermat
2.
Tercapainya pemeriksaan fisik yang tepat dan akurat
3.
Tercapainya penegakan diagnosis yang tepat dan akurat
4.
Tercapainya pengobatan yang rasional dan adekuat
5.
Tercapainya pemberian edukasi perorangan yang baik
6.
Tercapainya rujukan yang tepat dan berkualitas
C. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup Balai Pengobatan Umum meliputi pelayanan pengobatan umum di Puskesmas Induk, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling
D. Batasan Operasional Balai Pengobatan Umum adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas da jaringannya (puskesmas pembantu) yang melaksanakan pengkajian, pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan, pemberian edukasi perorangan dan rehabiltasi terbatas pada pasien umum berdasarkan pada standar kompetensi dokter layanan primer dan asuhan keperawatan serta asuhan gizi pada pasien rawat jalan. Selain itu juga melakukan proses rujukan ke fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjut apabila berdasarkan kajian puskesmas tidak akan mampu melakukan pengobatan.
E.
Landasan Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan
6.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75/MENKES/PER/IX/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
II. STANDAR KETENAGAAN A.
Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kualifikasi tenaga yang dipersyaratkan dalam layanan pemeriksaan umum di Puskesmas ..... adalah : -
Penanggung jawab unit
: dokter umum
-
Pelaksana layanan
: Bidan
-
Tenaga non tehnis
: .......
Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh selain dokter umum dilakukan dengan memberikan delegasi wewenang atau mandat kepada bidan melalui pelatihan sesuai kebutuhan. B.
Distribusi Ketenagaan Pelaksanaan layanan di :
C.
-
Puskesmas Induk dilakukan oleh bidan,
-
Puskesmas Pembantu dilakukan oleh bidan
-
Pusling dilakukan oleh bidan
Jadual Kegiatan Jadual layanan pemeriksaan KIA dan KB di Puskesmas ..... adalah :
-
Puskesmas Induk : setiap hari kerja dengan rincian jam buka sebagai berikut : -
Hari Senin s/d Kamis
: jam 8.00 – 13.00 WIB
-
Hari Jum’at
: jam 8.00 – 11.00 WIB
-
Hari Sabtu
: jam 8.00 – 11.30 WIB
-
Puskesmas Pembantu dilakukan sesuai Pustu masing-masing
-
Pusling sesuai hasil kesepakatan dengan desa atau dusun.
III. STANDAR FASILITAS A.
Denah Ruang Denah ruang layanan pemeriksaan umum Puskesmas ..... adalah sebagai berikut : (gambar)
B.
Standar Fasilitas Standar fasilitas layanan di Puskesmas .......... mengacu pada standar peralatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui PerMenKes Nomor 75 tahun 2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dengan beberapa penyesuaian.
IV. TATALAKSANA UPAYA Dalam melakukan upaya pelayanan Pemeriksaan umum di Puskesmas ...... mengacu pada kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan, yaitu : a. Kebijakan 1. Kebijakan tentang Hak dan Kewajiban Pasien 2. Kebijakan tentang Indikator Mutu Klinis 3. Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Kebijakan tentang Pengobatan Rasional 5. Kebijakan tentang Formularium Pengobatan b. Standard Operating Procedure (SOP) 1. SOP Layanan Klinis / Medis 2. SOP Asuhan Kebidanan
3. SOP Audit Klinis 4. SOP Rujukan Internal / Eksternal 5. SOP Kajian Awal 6. SOP Keselamatan Pasien 7. SOP yang lain
V. PENYEDIAAN LOGISTIK Logistik di layanan Puskesmas .......... merupakan bahan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan pemeriksaan KIA dan KB terdiri dari bahan medis habis pakai dan obat emergensi. Pengelolaan logistik pemeriksaan KIA dan KB harus mengikuti kebijakan dan standar operating procedure (SOP) yang ditetapkan. Ketersediaan logistik dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
VI. KESELAMATAN SASARAN Keselamatan sasaran di unit pemeriksaan KIA dan KB Puskesmas ..... harus menjadi perhatian dan wajib dilakukan oleh seluruh tenaga pemeriksaan KIA dan KB. Pelaksanaan program keselamatan sasaran dilakukan mengacu kepada Kebijakan dan SOP yang ditetapkan Puskesmas ini.
VII. KESELAMATAN KERJA Setiap kegiatan yang dilakukan di Pemeriksaan KIA dan KB Puskesmas dapat menimbulkan bahaya/resiko terhadap petugas yang berada di dalam pemeriksaan KIA dan KB maupun lingkungan sekitarnya. Untuk mengurangi/ mencegah bahaya yang terjadi, setiap petugas pemeriksaan KIA dan KB harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja pemeriksaan KIA dan KB. Program keselamatan kerja di Puskesmas ..... wajib dilakukan oleh tenaga pemeriksaan KIA dan KB secara bertanggung jawab dan berkesinambungan dengan mengikuti dan mengacu kepada kebijakan dan SOP tentang keselamatan pasien (Patient Savety). Petugas pemeriksaan KIA dan KB secara periodik melakukan evaluasi program keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Setiap kejadian yang berkaitan dengan keselamatan kerja harus dilaporkan kepada tim untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut agar tidak terjadi hal yang sama.
VIII. PENGENDALIAN MUTU Dalam rangka menjamin mutu pelayanan pemeriksaan KIA dan KB di Puskesmas.... yang berkelanjutan maka perlu dilakukan program pengendalian mutu. Program pengendalian mutu meliputi : 1.
Bakuan Mutu Demi menjamin tercapai dan terpeliharanya mutu dari waktu ke waktu, diperlukan bakuan mutu berupa : a. pedoman/bakuan yang tertulis b. Kebijakan c. Rencana Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien d. SOP; yang dapat dijadikan pedoman kerja bagi tenaga pelaksana.
2.
Audit Klinis Demi menjamin kualitas pelaksanaan pelayanan pemeriksaan KIA dan KB di Puskesmas .... berdasarkan aspek klinis maka perlu dilakukan audit klinis yang melibatkan seluruh pelaksana pelayanan klinis (dokter, perawat, dan bidan) secara periodik dalam bentuk diskusi kasus dan pemantauan ketaatan petugas terhadap SOP. Audit klinis dipimpin oleh Koordinatot Upaya Kesehatan Perorangan atau dokter umum penanggung jawab. Pelaksanaan pemantaua ketaatan petugas terhadap SOP dapat dilakukan secara self assesment atau peer group dengan menggunakan cecklist yang telah disusun.
3.
Audit Internal Kebijakan audit internal di Puskesmas ..... harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan pemriksaan KIA dan KB.
Audit Internal di
Puskesmas .......... dilakukan oleh Auditor Internal yang sudah dilatih dan mempunyai legalitas dengan SK Kepala Puskesmas secara periodik 6 bulan sekali. Hasil audit internal disampaikan dalam pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh seluruh karyawan Puskesmas.
IX. PENUTUP Demikian Panduan pelayanan Pemeriksaan KIA dan KB Puskesmas ...... ini disusun dan disahkan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di Puskesmas yang berkualitas dan berkesinambungan. Seluruh karyawan puskesmas harus mengikuti panduan ini dengan sebaik-baiknya. Pedoman ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu pencermatan dan masukan akan dapat menyempurnakan p edoman ini.
