PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
PUSKESMAS PONOROGO UTARA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Puskesmas Ponorogo Utara Kabupaten
Ponorogo
pada
Tahun
2017
ini mendapat
kesempatan
untuk
melaksanakan akreditasi. Akreditasi bagi Puskesmas Ponorogo Utara Kabupaten Ponorogo sangatlah penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan bagi pasien serta masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan akreditasi di Puskesmas Ponorogo Utara Kabupaten Ponorogo maka diperlukan pedoman pelayanan di Puskesmas Ponorogo Utara. Harapan kami mudah mudahan pedoman pelayanan ini dapat member manfaat dan bagi Puskesmas Ponorogo Utara, sehingga akreditasi di Puskesmas Ponorogo Utara Kabupaten Ponorogo berjalan lancar dan menjadi Puskesmas yang lebih baik.
Plt Kepala Puskesmas Ponorogo Utara
dr. Mietha Ferdiana Putri NIP. 19870429 201411 2 001
2
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas Ponorogo Utara adalah salah satu dari UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dengan wilayah kerja yang mencakup 10 dari 21 kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Ponorogo Utara adalah “Masyarakat Kecamatan Ponorogo Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.” Berdasarkan visi Puskesmas Ponorogo Utara, maka misi Puskesmas Ponorogo Utara antara lain : 1. Menyediakan upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan; 2. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan; 3. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan; 4. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Puskesmas Ponorogo Utara menyelenggarakan
upaya
kesehatan
perorangan
dan
upaya
kesehatan
masyarakat, salah satunya adalah pelayanan pemeriksaan umum. Dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum di Puskesmas, agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pasien maka Puskesmas Ponorogo Utara menyusun “PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA PUSKESMAS PONOROGO UTARA.”
B. TUJUAN PEDOMAN 1. TUJUAN UMUM Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia yang bermutu di Puskesmas Ponorogo Utara.
2. TUJUAN KHUSUS Sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Ponorogo Utara.
3
C. SASARAN PEDOMAN Sasaran
Pedoman
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
adalah
Petugas
Pelayanan di unit pelayanan kesehatan lansia Puskesmas Ponorogo Utara.
D. RUANG LINGKUP PEDOMAN Ruang lingkup pedoman pelayanan kesehatan lansia ini meliputi unit pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Ponorogo Utara.
E. BATASAN OPERASIONAL Batasan operasional dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan Lansia adalah proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di unit pelayanan kesehatan lansia, mulai pengkajian, perencanaan layanan, pemberian layanan dan evaluasi pemberian layanan.
4
BAB II STANDAR KETENAGAAN
A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA Untuk dapat melaksanakan fungsinya dan menyelenggarakan pelayanan Pemeriksaan Umum di Puskesmas, dibutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi baik jumlah maupun mutunya. Pola ketenagaan minimal harus dimiliki oleh Puskesmas. Adapun tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan Lansia Puskesmas Ponorogo Utara adalah sebagai berikut :
No
JENIS TENAGA
KUALIFIKASI
JUMLAH
1
Penanggung jawab pelayanan
Dokter Umum
1
Dokter Umum
1
D3 Keperawatan
2
kesehatan lansia 2
Dokter pelaksana layanan
3
Perawat
B. JADWAL KEGIATAN Pelayanan Kesehatan Lansia Puskesmas Ponorogo Utara buka setiap hari kerja sesuai jam pelayanan sebagai berikut : -
Senin s/d Kamis
:
08.00 – 13.00
-
Jumat
:
08.00 – 11.00
-
Sabtu
:
08.00 – 12.30
5
BAB III STANDAR FASILITAS
Sarana adalah suatu tempat, fasilitas dan peralatan yang langsung terkait dengan Pelayanan klinis. Sedangkan prasarana adalah tempat, fasilitas dan peralatan yang secara tidak langsung mendukung pelayanan kesehatan. Dalam upaya mendukung Pelayanan Puskesmas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
A. DENAH RUANG PELAYANAN KESEHATAN LANSIA MEJA ADMIN
Trolly Tindakan
Lemari Arsip
LEMARI OBAT
BED PASIEN MEJA PELAYANAN
MEJA PELAYANAN
KETERANGAN : a. Luas ruangan 5 x 4 m² b. Ruangan kering dan tidak lembab c. Memiliki ventilasi yang cukup d. Memiliki cahaya yang cukup e. Lantai terbuat dari keramik f. Dinding dicat warna cerah
B. STANDAR FASILITAS Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lansia mengacu pada Standar Fasilitas Pemeriksaan Umum menurut Permenkes Nomer 75 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut : NO
JENIS PERALATAN
I. 1. 2. 3. 4. 5.
SET PEMERIKSAAN UMUM Anuskop Baki logam tempat alat steril bertutup Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi Buku Ishihara Tes Corong telinga/Speculum telinga ukuran kecil, besar, sedang
JUMLAH MINIMUM PERALATAN 3 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 set 6
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Emesis basin /Nierbeken besar Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz Handle kaca laring Handle kaca nasopharing Kaca laring ukuran 2,4,5,6 Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6 Kaca pembesar untuk diagnostik Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC Lampu senter untuk periksa/pen light Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri Metline ( pengukur lingkar pinggang ) Opthalmoscope Otoscope Palu reflex Pelilit kapas/Cotton applicator Skinfold calliper Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) Spekulum vagina (cocor bebek) sedang Spekulum hidung dewasa Sphygmomanometer untuk dewasa Stetoskop untuk dewasa Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 12 cm Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 16,5 cm Tempat tidur periksa dan perlengkapannya Termometer untuk dewasa Timbangan dewasa Tonometer Schiotz BAHAN HABIS PAKAI Alkohol Povidone Iodine Podofilin Tinctura 25% Kapas Kasa non steril Kasa steril Masker wajah Sabun tangan atau antiseptic Sarung tangan steril Sarung tangan non steril PERLENGKAPAN Bantal Baskom cuci tangan Kasur Lampu spiritus Lemari alat Meja instrumen Meteran tinggi badan Perlak Pispot Sarung bantal
1 buah 1 set 1 buah 1 buah 1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah Sesuai kebutuhan 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 2 buah 7
11. 12. 13. 14. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Seprei Sikat untuk membersihkan peralatan Stop Watch Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup MEUBELAIR Kursi Kerja Lemari arsip Meja tulis ½ biro PENCATATAN DAN PELAPORAN Buku Register Pasien Rawat Jalan Kertas HVS Buku Register Tindakan Buku Register Surat Keterangan Sehat Buku Register Surat Keterangan Sakit Form Rujukan Form Rujukan Internal Form resep Form Surat Keterangan Sehat Form Surat Keterangan Sakit Kwitansi bukti pelayanan
2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 3 1 1 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
8
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
A. LINGKUP KEGIATAN Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas Ponorogo Utara merupakan pelayanan “one stop service”, dimana pelayanan terpadu dan terpusat di unit pelayanan lansia mulai dari pengkajian, pemeriksaan penunjang hingga pemberian obat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan citra puskesmas yang santun lansia dengan memprioritaskan pelayanan pada lansia. Lingkup kegiatan di Unit Pelayanan Kesehatan Lansia adalah : 1. Pengkajian Awal 2. Perencanaan Layanan Klinis 3. Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) 4. Penyuluhan / edukasi pasien dan/atau keluarga 5. Perencanaan Rujukan 6. Tata laksana tindak lanjut pasien rujuk balik 7. Pengelolaan dan Pemberian Obat
B. LANGKAH KEGIATAN 1. Pengkajian Awal Ketika pasien diterima di Puskesmas untuk memperoleh pelayanan perlu dilakukan kajian awal yang lengkap dalam menetapkan alasan kenapa pasien perlu mendapat pelayanan klinis di Puskesmas. Pada tahap ini, Puskesmas membutuhkan informasi khusus dan prosedur untuk mendapat informasi, tergantung pada kebutuhan pasien dan jenis pelayanan yang harus diberikan. Kajian dilaksanakan oleh setiap disiplin dalam lingkup praktik, profesi, perizinan, undang-undang dan peraturan terkait atau sertifikasi. Dalam hal ini, di unit pelayanan kesehatan lansia, kajian awal dilakukan oleh perawat dan dokter, dalam bentuk pengkajian awal keperawatan dan pengkajian awal medis. Pengkajian awal dilakukan dengan prinsip SOAP, yaitu : -
Subyektif Data subyektif pasien didapatkan dari anamnesa pasien / keluarganya. Data subyektif antara lain memuat keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, informasi lainnya yang dibutuhkan untuk membantu menegakkan diagnosa.
-
Obyektif 9
Data obyektif pasien didapatkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap pasien, baik pemeriksaan fisik maupun penunjang. Pemeriksaan fisik yang dilakukan antara lain : keadaan umum, kesadaran, tanda – tanda vital, status generalis, status lokalis, dan pemeriksaan fisik lain yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa. Pemeriksaan
penunjang
dilakukan
apabila
dibutuhkan
untuk
menegakkan diagnosa, misalnya pemeriksaan laboratorium, ECG dan sebagainya. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan tetapi tidak dapat dilakukan di Puskesmas Ponorogo Utara, maka dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan lain yang bekerja sama dengan Puskesmas Ponorogo Utara. -
Assesment Temuan pada kajian awal dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis dan menetapkan pelayanan/tindakan sesuai kebutuhan serta rencana tindak lanjut dan evaluasinya. Temuan dan kajian awal juga dapat digunakan untuk membuat keputusan perlunya review/kajian ulang pada situasi yang meragukan.
-
Planning (Perencanaan Layanan) Rencana layanan ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dinyatakan dalam bentuk diagnosis. Dalam menyusun rencana layanan perlu dipandu oleh
standar pelayanan medis dan standar asuhan
keperawatan. Hasil dari pengkajian awal ditulis di lembar pengkajian awal pasien rawat jalan, dan disimpan dalam berkas rekam medik pasien. 2. Perencanaan Layanan Klinis Rencana layanan ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dinyatakan dalam bentuk diagnosis. Dalam menyusun rencana layanan perlu dipandu oleh standar pelayanan medis dan standar asuhan keperawatan. Pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap layanan yang akan diperoleh. Pasien/keluarga diberi peluang untuk bekerjasama dalam menyusun rencana layanan klinis yang akan dilakukan. Dalam menyusun rencana
layanan
tersebut
harus
memperhatikan
kebutuhan
biologis,
psikologis, sosial, spiritual dan memperhatikan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh pasien. Pada kondisi tertentu pasien membutuhkan layanan terpadu yang melibatkan tim kesehatan. Rencana layanan terpadu meliputi: tujuan layanan yang akan diberikan, pendidikan kesehatan pada pasien dan/atau keluarga pasien, jadwal kegiatan, sumber daya yang akan digunakan, dan kejelasan tanggung 10
jawab
tiap
anggota
tim
kesehatan
dalam
melaksanakan
layanan.
Pelaksanaan layanan terpadu / antar profesi dilaksanakan dengan rujukan internal Puskesmas. 3. Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent/informed choice. Untuk menyetujui/memilih tindakan, pasien harus diberi penjelasan/konseling tentang hal yang berhubungan dengan pelayanan yang direncanakan, karena diperlukan untuk suatu keputusan persetujuan. lnformed consent dilakukan sebelum suatu tindakan atau pengobatan tertentu yang berisiko. Pasien dan keluarga dijelaskan tentang tes/tindakan, prosedur, dan pengobatan mana yang memerlukan persetujuan dan bagaimana mereka dapat memberikan persetujuan secara tertulis pada lembar inform consent. 4. Penyuluhan / edukasi pasien dan/atau keluarga Untuk meningkatkan luaran klinis yang optimal perlu ada kerjasama antara petugas kesehatan dan pasien/keluarga. Pasien/keluarga perlu mendapatkan penyuluhan kesehatan dan edukasi yang terkait dengan penyakit dan kebutuhan klinis pasien, oleh karena itu penyuluhan dan pendidikan pasien/keluarga perlu dipadukan dalam pelayanan klinis. Setiap kali selesai melakukan edukasi kepada pasien / keluarga maka dilakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan. Hasil pelaksanaan edukasi ditulis di dalam lembar catatan penyampaian edukasi dan disimpan di dalam berkas rekam medis. 5. Perencanaan Rujukan Jika kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi oleh Puskesmas, maka pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien. Pasien/keluarga pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan. Informasi tentang rencana rujukan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga pasien. Informasi tentang rencana rujukan diberikan kepada pasien/keluarga pasien untuk menjamin kesinambungan pelayanan. Informasi yang perlu disampaikan kepada pasien meliputi: alasan rujukan, fasilitas kesehatan yang dituju, termasuk pilihan fasilitas kesehatan lainnya, jika ada, sehingga pasien/keluarga dapat memutuskan fasilitas yang mana yang dipilih, serta kapan rujukan harus dilakukan. Untuk memastikan kontinuitas pelayanan, informasi mengenai kondisi pasien dikirim bersama pasien. 11
Salinan resume pasien tersebut diberikan kepada fasilitas kesehatan penerima rujukan bersama dengan pasien. Resume tersebut memuat kondisi klinis pasien, prosedur dan pemeriksaan yang telah dilakukan dan kebutuhan pasien lebih lanjut. 6. Tata laksana tindak lanjut pasien rujuk balik Jika puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau fasilitas kesehatan lain, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap pasien melalui proses kajian, dan sesuai prosedur yang berlaku, dengan emperhatikan rekomendasi tindak lanjut dari sarana kesehatan yang memberikan umpan balik rujukan. 7. Pengelolaan dan Pemberian Obat Sebagai pelaksana pelayanan “one stop service” unit pelayanan kesehatan lansia juga memberikan pelayanan pemberian obat kepada pasien. Stok obat disediakan di unit pelayanan kesehatan lansia dengan mengajukan permintaan di gudang obat. Petugas pelayanan kesehatan lansia melakukan pengelolaan obat sebagaimana dilakukan di kamar obat sesuai dengan standard an prosedur yang telah ditetapkan. Setiap bulan petugas unit pelayanan kesehatan lansia melakukan pelaporan ke bagian gudang obat. Dalam hal pemberian obat kepada pasien, petugas harus memperhatikan prinsip “12 tepat” yaitu : 1)
Tepat pasien
2)
Tepat obat
3)
Tepat dosis obat
4)
Tepat waktu pemberian
5)
Tepat cara pemberian (rute)
6)
Tepat dokumentasi
7)
Tepat edukasi kesehatan perihal medikasi pasien
8)
Tepat memperhatikan Hak pasien untuk menolak
9)
Tepat pengkajian
10) Tepat evaluasi. 11) Tepat reaksi terhadap makanan 12) Tepat reaksi dengan obat lain
12
BAB V LOGISTIK
Kebutuhan
logistik
untuk
pelaksanaan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
direncanakan dalam Perencanaan Puskesmas.. Untuk pengadaan logistik, unit pelayanan kesehatan lansia setiap awal tahun membuat pengajuan logistik yang dibutuhkan kepada tim perencanaan Puskesmas.
13
BAB VI KESELAMATAN PASIEN
Tujuan dari ditetapkannya sasaran keselamatan pasien adalah untuk mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi atas permasalahan ini. Untuk meningkatkan keselamatan pasien perlu dilakukan pengukuran terhadap sasaran-sasaran keselamatan pasien. Indikator pengukuran sasaran keselamatan pasien seperti pada tabel berikut ini:
NO
INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN
TARGET
PUSKESMAS PONOROGO UTARA 1.
Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien
100%
2.
Peningkatan komunikasi efektif
100%
3.
Tidak terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien
100%
4.
Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan
100%
keperawatan 5.
Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas
≥75%
6.
Tidak terjadinya pasien jatuh
100%
1.
Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien Identifikasi pasien yang tepat meliputi tiga detail wajib, yaitu: nama, umur, nomor rekam medis pasien. Kegiatan identifikasi pasien dilakukan pada saat pendaftaran, pemberian obat, pengambilan spesimen atau pemberian tindakan
2.
Peningkatan komunikasi efektif Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh
resipien/penerima akan
mengurangi
kesalahan,
dan
menghasilkan
peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang paling mudah mengalami kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan melalui telpon. Komunikasi lain yang mudah terjadi kesalahan adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan klinis, seperti laboratorium klinis menelpon unit pelayanan untuk melaporkan hasil pemeriksaan segera/ cito. 3.
Tidak terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien Ketepatan pemberian obat kepada pasien dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan identifikasi pada saat memberikan obat kepada pasien. 14
Pengukuran indikator dilakukan dengan cara menghitung jumlah pasien yang dilayani oleh bagian farmasi dikurangi kejadian kesalahan pemberian obat dibagi jumlah seluruh pasien yang mendapat pelayanan obat.
4.
Tidak terjadi kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan Dalam melaksanakan tindakan medis dan keperawatan, petugas harus selalu melaksanakannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Identifikasi pasien yang akan mendapatkan tindakan medis dan keperawatan perlu dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian prosedur.
5.
Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas Agar tidak terjadi risiko infeksi, maka semua petugas Puskesmas Ponorogo Utara wajib menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan 7 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tujuh langkah cuci tangan pakai sabun (CTPS) harus dilaksanakan pada lima keadaan, yaitu: a. Sebelum kontak dengan pasien b. Setelah kontak dengan pasien c. Sebelum tindakan aseptik d. Setelah kontak dengan cairan tubuh pasien e. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.
6.
Tidak terjadinya pasien jatuh Setiap pasien yang dirawat di Puskesmas Ponorogo Utara dilakukan pengkajian terhadap kemungkinan risiko jatuh untuk meminimalkan risiko jatuh. Pencegahan terjadinya pasien jatuh dilakukan dengan cara: a. Memberikan identifikasi jatuh pada setiap pasien dengan pada setiap pasien yang beresiko jatuh dengan memberi tanda gelang berwarna kuning. b. Memberikan intervensi kepada pasien yang beresiko serta memberikan lingkungan yang aman.
15
BAB VII KESELAMATAN KERJA
Untuk keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas yang memberikan pelayanan kesehatan, terutama untuk mencegah tertularnya penyakit, maka petugas dalam melaksanakan pelayanan diwajibkan memperhatikaan keamanan diri dengan menerapkan prinsip PPI, termasuk di Unit Pelayanan Pemeriksaan Umum.
16
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
Pengendalian mutu pelayanan klinis merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait pelayanan pengobatan atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan / medikasi (medication error), yang bertujuan untuk keselamatan pasien. Unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan sebagai berikut: a.
Unsur masukan (input), yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan Standar Prosedur Operasional.
b.
Unsur proses, yaitu tindakan yang dilakukan, komunikasi, dan kerja sama.
c.
Unsur lingkungan, yaitu kebijakan, organisasi, manajemen, budaya, respon dan tingkat pendidikan masyarakat.
Pengendalian mutu pelayanan klinis terintegrasi dengan program pengendalian mutu pelayanan klinis Puskesmas yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan klinis meliputi: a.
Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu standar.
b.
Pelaksanaan, yaitu: 1.
Monitoring
dan
evaluasi
capaian
pelaksanaan
rencana
kerja(membandingkan antara capaian dengan rencana kerja) 2. c.
Memberikan umpan balik terhadap hasil capaian.
Tindakan hasil monitoring dan evaluasi yaitu: 1.
Melakukan perbaikan kualitas pelayanan standar
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.
17
BAB IX PENUTUP
Pedoman Pelayanan Kesehatan Lansia Puskesmas Ponorogo Utara ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Ponorogo Utara. Untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanan diperlukan komitmen dan kerja sama semua pihak. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Ponorogo Utara semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra puskesmas dan kepuasan terhadap proses pelayanan kesehatan lansia kepada pasien maupun masyarakat.
18
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2013. Standar Puskesmas. Jawa Timur : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
19
