MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
2016
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK Jl. Cilauteureun No. 21-23 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Telp. (0262) 521015 Email :
[email protected]
DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN III. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN IV. TINJAUAN MANAJEMEN V. MANAJEMEN SUMBER DAYA VI. PENYELENGGARAAN PELAYANAN VII. PENUTUP
UPTD PUSKESMAS PAMEUNGPEUK No. Kode
:
MM/
Pedoman/ Manual Mutu
Terbitan
: 02
No. Revisi
: 00
Tgl.Mulai Berlaku : Halaman
: 1- 18
Ditetapkan Oleh Kepala UPTD Puskesmas Pameungpeuk
H.Dadang Suryana D,SIP, S.Kep,MSi,MMKes NIP.196805041990031011
PEDOMAN / MANUAL MUTU UPTD PUSKESMAS PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT
I.
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
1.
Profil Organisasi a. Gambaran Umum Organisasi UPTD
Puskesmas
Pameungpeuk
merupakan
salah
satu
puskesmas dari 67 Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Garut yang beralamat di Jl.Cilauteureun no.212 desa Mandalakasih kecamatan Pameungpeuk kodepos 44175. UPTD puskesmas
Pameungpeuk
melayani
masyarakat
kecamatan
Pameungpeuk yang jumlah penduduk nya sebanyak 43.935 jiwa dengan jumlah KK 12.407 (tahun 2015), dalam bidang kesehatan baik pelayanan yang bersifat perorangan (UKP) maupun pelayanan yang berbasis
masyarakat
(UKM).
Pelayanan
UPTD
puskesmas
Pameungpeuk kepada masyarakat meliputi pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), pelayanan pengobatan umum (BP), pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan ginekologi (PONED), pelayanan bidang gigi dan mulut (Poliklinik Gigi), pelayanan penyakit menular seperti HIV AIDS (klinik VCT), TB paru (poli DOTS) dan laboratorium sederhana.
Secara geografis UPTD Puskesmas Pameungpeuk terletak di sebelah selatan Kabupaten Garut dengan luas wilayah 4.411 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah
Utara
berbatasan
dengan
Puskesmas
Cisompet
Kecamatan Talegong
Sebelah Timur berbatasan dengan
Puskesmas Cibalong
Kecamatan Cibalong
Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah
Barat
berbatasan
dengan
Puskesmas
Cikelet
Kecamatan Cikelet Lokasi UPTD puskesmas Pameungpeuk termasuk strategis dan termasuk kedalam Puskesmas perkotaan karena terletak di tepi jalan raya dan akses jalan dilewati kendaraan umum, baik menggunakan
roda dua maupun roda empat sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. UPTD puskesmas Pameungpeuk membawahi 4 Puskesmas Pembantu, 3 Polindes, 3 Poskesdes dan 56 Posyandu dengan jenis pelayanan berupa promotif, preventif, kuratif. UPTD Puskesmas Cisewu dengan karyawan 44 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Puskesmas, 1 orang Kepala TU, 3 orang dokter umum, 21 orang Perawat, 8 orang bidan Puskesmas, 5 orang bidan desa, 1 orang Sarjana Farmasi, 1 orang tenaga administrasi, , 1 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1 orang Perawat Gigi,1 orang Sopir. b. Visi dan Misi UPTD puskesmas Pameungpeuk Visi UPTD puskesmas Pameungpeuk adalah: “Terciptanya UPTD Puskesmas Pameungpeuk sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar yang bermartabat, nyaman, sejahtera, terdepan, prima, dan mandiri menuju kecamatan sehat tahun 2020”
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, UPTD puskesmas Pameungpeuk memiliki misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, agamis, berkualitas dan terjangkau 2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan 3. Memelihara
dan
meningkatkan
kesehatan
individu,
masyarakat, serta lingkungan
4. Memberdayakan masyarakat untuk ber–PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 5. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penunjang 6. Memberdayakan
dan
mengembangkan
Kesehatan Berbasis Masyarakat)
UKBM
(Upaya
7. Mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait untuk meningkatkan upaya Kesehatan Ibu dan Anak.
c. Nilai-nilai UPTD puskesmas Pameungpeuk Nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seluruh karyawan yang terlibat dalam seluruh kegiatan UPTD puskesmas Pameungpeuk tercermin dalam slogan UPTD puskesmas Pameungpeuk yaitu “KITA SIAP”, yang singkatan nya adalah: • Kreatif: memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru • Ikhlas: memberikan pelayanan dengan tulus hati • Tanggap: merespon cepat terjadinya sesuatu • Adil: tidak berat sebelah dalam melakukan pelayanan • Santun: baik tingkah laku dan bahasa dalam melayani • Inovatif: memunculkan ide-ide baru • Amanah: dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas • Peduli: memperhatikan lingkungan sekitar wilayah kerja
2.
Kebijakan Mutu a. Kami seluruh jajaran karyawan UPTD Puskesmas Pameungpeuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki proses pelayanan berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta kemampuan yang kami miliki berdasarkan tupoksi masing-masing. b. Kebijakan teknis dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien ada pada lampiran pedoman ini.
3.
Proses Pelayanan (Proses Bisnis) a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang diselenggarakan di UPTD Puskesmas Pameungpeuk meliputi:
Promosi Kesehatan dalam Gedung
Promosi Kesehatan luar Gedung
Program Posyandu Balita
Program Posbindu Lansia
Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kesehatan Lingkungan (Kesling)
Surveilans
Kesehatan Olah Raga
Pelayanan Konseling Perkesmas
Pemantauan kontak serumah TB Paru
Kunjungan rumah pasien jiwa
b. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Pameungpeuk meliputi pelayanan :
Pendaftaran dan Rekam Medik
Rawat Inap
Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Dasar (PONED)
Balai Pengobatan (BP) Umum
Klinik Gigi
Pelayanan Imunisasi
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pelayanan Obat
Pelayanan Laboratorium
Pelayanan KB
Pelayanan Gizi Perseorangan
Pelayanan Pusling
Pelayanan Gawat Darurat
Penyelenggaraan pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Opersional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
c. Upaya Kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, yang disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumder daya yang tersedia di UPTD Puskesmas Pameungpeuk.
B.
Ruang Lingkup Lingkup pedoman mutu ini disusun bedasarkan persyaratan standar Akreditasi
Puskesmas,
yang
meliputi
persyaratan
umum
sistem
manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, proses pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari: 1. Promosi Kesehatan dalam Gedung 2. Promosi Kesehatan luar Gedung 3. Program Posyandu Balita 4. Program Posbindu Lansia 5. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 6. Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 7. Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 8. Kesehatan Lingkungabn 9. Surveilans 10. Kesehatan Olah Raga 11. Pelayanan Konseling Perkesmas 12. Pemantauan kontak serumah TB Paru 13. Kunjungan rumah pasien jiwa 14. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Klinis atau Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yang terdiri dari : 1.
Pendaftaran dan Rekam Medik
2.
Rawat Inap
3.
PONED
4.
Klinik Umum
5.
Klinik Gigi
6.
Pelayanan Imunisasi
7.
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
8.
Pelayanan Obat
9.
Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan KB 11. Pelayanan Gizi Perseorangan 12. Pelayanan Pusling Pelayanan Gawat Darurat dalam penyelenggaraan UKM dan pelayanan klinis memperhatikan keselamatan pengguna jasa pelayanan dengan menerapkan manajemen risiko.
C.
Tujuan Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi puskesmas dalam membangun sistem manajemen mutu baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan Pelayanan klinis atau UKP.
D.
Landasan Hukum dan Acuan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan pedoman mutu ini adalah : 1. Permendagri No. 52 Tahun 2011 Tentang SOP 2. Permenkes no 75 tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Lampiran Permendagri No. 52 Tahun 2011Tentang SOP 4. Lampiran Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 5. Permenpan Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 6. Peraturan Bupati Garut No. 316 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Garut.
Acuan yang digunakan dalam pedoman mutu ini adalah pedoman standar akreditasi Puskesmas.
E.
Istilah dan Definisi a. Dokumen Definisi Dokumen adalah Sebuah tulisan yang memuat informasi b. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan Ravianto (1989:113) Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan atau tujuan proses c. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses d. Kepuasan pelanggan adalah Suatu keadaan dimana keinginan , harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi (Yunianti Tri Atmojo) e. Kebijakan mutu adalah Kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan tentang komitmen unit kerja atau puskesmas dalam memperhatikan dan
mempertimbangkan
aspek-aspek
mutu
dalam
aktivitas
keseharian Puskesmas. f. Koreksi adalah perbaikan atau pembetulan (KBBI)
g. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.( UU no 29: 2004 pasal 1 ) h. Proses adalah serangakaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang dinginkan. i.
Pelanggan adalah seorang individu ataupun kelompok yang membeli produk fisik ataupun jasa dengan mempertimbangkan berbagai
macam faktor seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan dsb berdasarkan keputusan mereka sendiri (Greenberg : 2010) j.
Pedoman Mutu adalah Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan berbentuk dokumen yang memberikan informasi yang konsisten ke dalam maupun keluar tentang sistem manajemen mutu.
k. Perencanaan mutu adalah Aktivitas pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan l.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
m. Rekaman adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa sesuatu hasil telah dicapai atau suatu bukti kegiatan telah dilaksanakan n. Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. o. Sarana adalah
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud atau tujuan p. Tindakan korekif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian yang ditemukan atau situassi yang dihadapi ( klausul 3.6.5 SNI ISO 9000:2008) q. Tindakan preventif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki ( klaususl 3.6.4 SNI ISO 9000: 2008)
II.
Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan
A. Persyaratan Umum UPTD
Puskesmas
Pameungpeuk
menetapkan,
mendokumentasikan,
memelihara sistem manajeman mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas dan Peraturan Bupati Garut No. 163 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar di lingkungan pemerintah kabupaten Garut. Sistem ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan
pengendalian
terhadap
proses-proses
penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya puskesmas maupun pelayanan klinis/ UKP, yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan, kejelasan penanggung jawab, penyediaan sumber daya, penyelenggaran pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasar kebutuhan masyarakat/ pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan.
B. Pengendalian Dokumen : Secara umum dokumen-dokumen dalam sistem manajemen mutu disusun meliputi : 1. Dokumen level 1. Kebijakan 2. Dokumen level 2. Pedoman/ manual 3. Dokumen level 3. Standar Operasioanal Prosedur 4. Dokumen level 4. Rekaman-rekaman sebagai catatan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Proses penyusunan dokumen yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Pameungpeuk dikelola oleh Sub bagian Tata Usaha dengan melibatkan semua program terkait selanjutnya disahkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Pameungpeuk setelah itu diberi nomor dokumen, diberi cap dokumen terkendali dan didistribusikan untuk diberlakukan secara sah. Dokumen yang sudah ada disimpan di tempat khusus dan ditata rapi diurutkan sesuai nomor dan jenis dokumen untuk mempermudah pencarian dokumen apabila diperlukan. Apabila ada dokumen yang sudah tidak berlaku lagi atau
kadaluwarsa akan dilakukan penarikan dokumen dengan diberi cap kadaluwarsa dan disimpan di tempat khusus untuk dimusnahkan.
C.
Pengendalian rekam implementasi Pengendalian Dokumen dan Rekam Implementasi Puskesmas adalah sistem penomoran dan sistem penyimpanan dokumen dan rekam implementasi, baik dokumen perkantoran maupun dokumen akreditasi puskesmas. Pengendalian dokumen akreditasi UPTD Puskesmas Pameungpeuk wajib mentaati sistem pengendalian dokumen yang telah ditentukan didalam kebijakan pengendalian dokumen ini. Pengendalian dokumen menerapkan hal – hal sebagai berikut : A. Pengkodean dokumen kelompok pelayanan : 1. Manajemen Puskesmas dengan kode : A, a. Bab I, (A/I), b. Bab II, (A/II), c. Bab III, (A/III), 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas dengan kode : B, a. Bab IV, (B/IV), b. Bab V, (B/V), c. Bab VI, (B/VI), d. Apabila dari upaya Puskesmas maka ditambahkan upaya (contoh upaya KIA=B/KIA, upaya Promkes=B/Promkes, dll), 3. Pelayanan Klinis dengan kode : C, a. Bab VII, (C/VII), b. Bab VIII, (C/VIII), c. Bab IX, (C/IX), 4. Standar Operasional Prosedur, disingkat : SOP, 5. Daftar tilik, disingkat : Dt,
6. Kerangka Acuan disingkat : KA, 7. Surat Keputusan disingkat : SK, 8. Kebijakan disingkat : Kb, 9. Dokumen eksternal disingkat : Dek, 10. Manual Mutu disingkat : MM, 11. Pedoman Mutu disingkat : PM, 12. Audit Internal disingkat : AI.
B. Sistem Pembuatan/Penyusunan 1. Sistem pembuatan dokumen/arsip perkantoran sesuai dengan aturan pemerintah daerah kabupaten Garut 2. Sistem pembuatan dokumen akreditasi sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 3. Sistem pembuatan rekam implementasi sesuai aturan yang berlaku di masing-masing program
C. Sistem Penomoran 1. Surat masuk dan keluar, Surat Keputusan, Surat Perintah, Surat Perintah Kerja, Dokumen Pengadaan serta Dokumen Kerjasama sesuai dengan aturan pemerintah daerah kabupaten Garut 2. Penomoran kelompok pelayanan dilakukan oleh kelompok pelayanan masing-masing . 3. Urutan penomoran dokumen akreditasi meliputi : kode palayanan (upaya), kode dokumen, bulan, tahun dan nomor urut dokumen Contoh : B/KIA/IV/SOP/3/15/005( B/KIA : kode palayanan upaya KIA, IV : bab IV, SOP : Standar Operasional Prosedur, 3 : bulan Maret, 15 : tahun
2015, 005 : nomor urut SOP ). Urutan penomoran dokumen lain : kode dokumen, bulan, tahun dan nomor urut dokumen Contoh : SOP/3/15/005 4. Penomoran rekam implementasi sesuai aturan yang berlaku di masingmasing program.
D. Sistem Penyimpanan. 1. Dokumen rekam klinik / medik wajib disimpan sekurang-kurangnya dua tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien meninggal atau pindah tempat, setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diatas dilampaui, rekam klinis dapat dimusnahkan, kecuali persetujuan tindakan atau persetujuan lainnya harus disimpan jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. 2. Sistem penyimpanan resep yang telah dilayani di puskesmas harus dipelihara dan disimpan minimal dua tahun dan pada setiap resep harus diberi tanda : a. Umum : resep umum b. BPJS : resep peserta JKN PBI dan Non PBI 3. Penyimpanan dokumen / arsip perkantoran sesuai dengan sistem penyimpanan dokumen / arsip aturan pemerintah daerah kabupaten Garut
4. Penyimpanan dokumen akreditasi disimpan di masing – masing kelompok pelayanan , sedangkan master dokumen semua kelompok pelayanan dan program disimpan di administrasi dan manajemen (admen). 5. Penyimpanan Rekam implementasi disimpan di masing-masing penanggung jawab program.
E. Sistem Regulasi dan Akses 1. Dokumen klinik / medik menjadi kewenangan dokter / dokter gigi
2. Dokumen perkantoran dan akreditasi menjadi kewenangan Kepala Puskesmas 3. Rekam Implementasi menjadi kewenangan penanggung jawab program
F. Evaluasi Evaluasi dokumen dilakukan minimal 2 tahun sekali atau jika ada permasalahan terkait hal tersebut.
III.
Tanggung jawab Manajemen A. Komitmen Manajemen Kepala puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu, penanggung jawab pelayanan, Klinis/UKP dan seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu ini. B. Fokus pada sasaran/ pasien Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dilakukan dengan berfokus pada pelanggan. Pelanggan dilibatkan dari mulai identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan klinis / UKP, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan. C. Kebijakan Mutu Semua karyawan berkomitmen untuk menyelenggakanan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis/ UKP dan kebijakan mutu pelayanan UKM.
D. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/ Mutu.
Sasaran mutu ditetapkan berdasarkn standar kinerja/ Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi indikator- indikator pelayanan klinis/ UKP, indikator penyelenggaraan upaya Puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang yang ditetapkan. Perencanaan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi : 1. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP. 2. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien : 1).Ketepatan identifikasi Pasien 2). Peningkatan komunikasi efektif 3). Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai 4). Kepastian tepat-lokasi,tepatprosedur,tepat-pasien operasi 5). Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6). Pengurangan risiko pasien jatuh. 3. Penerapan manajeman risiko pada area prioritas. 4. Penilaian kontrak/ kerjasama pihak ke tiga 5. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien 6. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium 7. Peningkatan mutu pelayanan obat 8. Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien seperti Pelatihan BTLS / BCLS, APN, Insersi IUD, Pemasangan Implant, KIP/K dan lain-lain.
E. Tanggung jawab dan wewenang 1. Tanggung jawab a. Kepala Puskesmas
Menetapkan pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu kinerja,
Mengadakan Tinjauan Manajemen secara berkala
Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.
Memastikan seluruh persyaratan pelanggan dan peraturan yang terkait dengan pelayanan telah dipahami oleh pihak terkait.
Memastikan
adanya
berkesinambungan
pengembangan
di dalam
Sistem
dan
perbaikan
Manajemen
Mutu
Puskesmas
b. Ketua Tim Mutu Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu Kinerja Puskesmas dipahami oleh karyawan c. Koordinator pelayanan Klinis, Administrasi Manajemen/ Ka.TU dan Koordinator Upaya Puskesmas Mensosialisasikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Kinerja kepada karyawan terkait baik lintas progam maupun lintas sektoral
2. Wewenang a. Kepala Puskesmas memiliki komitmen terhadap pengembangan penerapan dan Manajemen
peningkatan
Mutu
terus menerus terhadap
Sistem
Puskesmas dan terus menerus memperbaiki
keefektifannya b. Mengkomunikasikan terkait
kepada seluruh
dan seluruh karyawan
penanggung jawab program
tentang
pentingnya
memenuhi
persyaratan pelanggan dan persyaratan lain c. Menetapkan kebijakan mutu Puskesmas dan memastikan sasaran mutu kinerja dipenuhi d. Memimpin tinjauan manajemen yang dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan e. Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, peralatan kesehatan dan pengobatan, obatobatan, dan infra struktur.
F. Wakil manajemen mutu / penanggung jawab manajemen mutu
Kepala puskesmas menunjuk seorang wakil manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan mutu di Puskesmas: -
Memastikan sistem manajeman mutu ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara.
-
Melaporkan kepada manajemen kinerja dari sitem manajemen mutu dan kinerja karyawan.
-
Memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan harapan sasaran/ pasien.
G. Komunikasi Internal Komunikasi internal dilakukan denga cara workshop (mini lokakarya), pertemuan, diskusi, email, SMS, memo, penyuluhan di radio dan media lain yang tepat untuk melakukan komunikasi.
IV.
Tinjauan Manajeman A. Umum Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali dalam setahun B. Masukan tinjauan manajemen meliputi 1. Hasil audit 2. Umpan balik pelanggan 3. Kinerja proses 4. Pencapaian sasaran mutu 5. Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan 6. Tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu 7. Perubahan terhadap Kebijakan mutu 8. Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu/ sistem pelayanan. C. Luaran tinjauan
Hasil yang diharap dari tinjauan manajemen adalah peningkatan efektivitas sistem
manajeman
mutu,
peninggalan
pelayanan
terkait
dengan
persyaratan pelanggan dan identitas perubahan-perubahan, termasuk penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan.
V.
Manajemen Sumber Daya A. Penyediaan Sumber Daya a. Kepala Puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. Penyediaan sumber daya Koordinator pelayanan Klinis, Administrasi Manajemen/ Ka.TU dan Koordinator Upaya Puskesmas Memantau dan mengevaluasi kebutuhan Sumber Daya pada masing –masing unit.
b. Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk 1. Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan pengelolaannya 2. Menetapkan standar Kompetensi semua karyawan yang ada 3. Menganalisis kompetensi semua karyawan yang ada 4. Menyediakan pola ketenagaan Puskesmas 5. Mengembangkan kompetensi karyawan 6. Menetapkan persyaratan personel yang terlibat dalam pelayanan
kesehatan
yang
bermutu
berdasarkan
kesesuaian tingkat pendidikan, pelatihan, kemampuan dan pengalaman. 7. Menindaklanjuti perbedaan antara kompetensi personel dengan
persyaratan/
pendidikan
atau
standar
pelatihan
kompetensi
serta
pembinaan
melalui sesuai
bidangnya atau penugasan baru. 8. Meningkatkan keterlibatan dan kepedulian karyawan dalam pencapaian sasaran mutu melalui pembinaan karyawan baik formal
dan
nonformal
agar
tercapainya
kepuasan
pelanggan. 9. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pelatihan yang dilakukan. 10. Memelihara catatan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai. c. Infrastruktur 1. Kepala Puskesmas menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan
dan mempengaruhi kepuasan
pelayanan puskesmas 2. Koordinator pelayanan Klinis, Administrasi Manajemen/ Ka.TU dan koordinator Upaya Puskesmas Memastikan
pemeliharaan sarana dan prasarana untuk
mendukung Pelayanan Puskesmas Memastikan Sarana, prasarana yang digunakan di unit kerja, sesuai petunjuk kerja/ SOP yang telah ditetapkan.
d. Lingkungan kerja
1) Kepala Puskesmas Menetapkan dan diperlukan
menyediakan
dan mempengaruhi
lingkungan
kerja
yang
Kepuasan Pelayananan
Puskesmas. 2) Koordinator pelayanan Klinis, Administrasi Manajemen/ Ka.TU dan koordinator Upaya Puskesmas:
Memastikan pemeliharaan Lingkungan kerja dilaksanakan untuk mendukung Pelayanan Puskesmas
Memelihara lingkungan kerja untuk mencapai kesesuaian pelayanan
Menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan lingkungan kerja di unit kerja. Puskesmas menetapkan, menyediakan lingkungan kerja
yang
diperlukan untuk
mencapai
kesesuaian
pelayanan.
Puskesmas mengidentifikasi dan mengatur unsur-unsur lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian pelayanan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja dan menjaga kondisi ruang kerja.
VI.
Penyelenggaraan pelayanan A. Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM) 1. Perencanaan UKM, akses dan pengukuran kinerja a. Puskesmas menetapkan SOP pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran untuk memberikan bukti kesesuaian layanan terhadap persyaratan pelanggan b. Memastikan keabsahan hasil dengan melaksanakan : 1)
Kalibrasi terhadap peralatan ukur pada periode tertentu sebelum digunakan.
2)
Peralatan ukur diidentifikasi status kalibrasinya.
3)
Mencatat validasi dari hasil pengukuran sebelumnya bila peralatan tidak sesuai dengan persyaratannya .
4)
Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap peralatan yang rusak
2. Proses yang berhubungan dengan sasaran : a. Penetapan persyaratan sasaran b. Tinjauan terhadapa persyaratan sasaran c. Komunikasi dengan sasaran 3. Pembelian ( jika ada ) 4. Penyelenggaraan UKM a. Pengendalian proses penyelenggaraan upaya b. Valiadasi proses penyelenggara upaya c. Identifikasi dan mampu telusur d. Hak dan kewajiban sasaran e. Pemeliharaan barang milik pelanggan ( jika ada ) f. Manajemen resiko dan keselamatan 5. Pengukuran analisis dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM a. Umum b. Pemantauan dan pengukuran 1. Kepuasan pelanggan 2. Audit Internal 3. Pemantauan dan pengukuran proses 4. Pemantauan dan pengukuran hasil layanan c. Pengendalian jika hasil yang tidak sesuai d. Analisis data e. Peningkatan berkelanjutan f. Tindakan korektif g. Tindakan preventif
B. Pelayanan Klinis (Upaya Kesehatan Perseorangan) a. Perencanaan Pelayanan Klinis
b. Proses yang berhubungan dengan pelanggan c. Pembelian/ pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis/ UKP 1. Proses pembelian 2. Verifikasi barang yang dibeli 3. Kontrak dengan pihak ketiga d. Penyelenggaran pelayanan klinis/ UKP 1. Pengendalian proses pelayanan klinis/ UKP 2. Validasi proses pelayanan klinis 3. Identifikasi dan ketelusuran 4. Hak dn kewajiban pasien 5. Pemeliharaan barang milik pelanggan ( spesiemen, rekam medis dll.) 6. Manajemen resiko dan keselamatan pasien
e. Peningkatan mutu dan Pelayanan klinis/ UKP dan keselamatan pasien. 1. Penilaian indikator kinerja klinis 2. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien 3. Pelaporan insiden keselamatan pasien 4. Analisis dan tindak lanjut 5. Penerapan manajeman resiko 6. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan : 1. Umum 2. Pemantauan dan pengukuran: a. Kepuasan pelanggan b. Audit internal c. Pemantauan dan pengukuran proses d. Pemantauan dan pengukuran hasil layanan 3. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai 4. Analisa data 5. Peningkatan berkelanjutan 6. Tindakan korektif 7. Tindakan preventif
VII.
Penutup Demikian Pedoman manual mutu ini dibuat untuk dijadikan acuan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pameungpeuk dan mampu memberikan informasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun dan ditetapkan serta dipelihara oleh seluruh komponen UPTD Puskesmas Pameungpeuk.
