Pedoman Haji

Pedoman UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sesuai

Penjelasan

UU

RI

Nomor

13

tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji bahwa terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji. Bahwa

dalam

rangka

memberikan

pembinaan,

pelayanan,

dan

perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, untuk pelayanan kesehatan perlu disusun pedoman penyelenggaraan kesehatan haji.

B. Tujuan Pedoman 1. Tujuan Umum menyelenggarakan upaya kesehatan haji di puskesmas adalah untuk menunjang kesehatan jamaah haji. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan di puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan haji b. Meningkatnya pembinaan pembinaan kesehatan kesehatan jamaah jamaah haji di wilayah kerjanya. kerjanya.

C. Sasaran Pedoman Petugas kesehatan puskesmas sebagai pelaksana Program Upaya Kesehatan Haji di UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan

D. Ruang Lingkup Pedoman Ruang lingkup bahasan pada pedoman pelayanan kesehatan haji di puskesmas ini dibatasi pada pelayanan kesehatan haji yang bisa dilaksanakan di puskesmas dengan perujukan kasus-kasus yang tidak bisa ditangani ke rumah sakit. Di samping itu pedoman ini juga memberikan pengetahuan

1


tentang bagaimana pimpinan puskemas dapat melaksanakan pengolahan program kesehatan haji di puskesmas.

E. Batasan Operasional Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan

Ibadah

Haji

yang

meliputi

pembinaan,

pelayanan,

dan

perlindungan Jemaah Haji. Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan haji meliputi pemeriksaan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji, pelayanan kesehatan, imunisasi, surveilans, SKD dan respon KLB, penanggulangan KLB dan musibah massal, kesehatan lingkungan dan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji.

2


BAB II STANDART KETENAGAAN

A. Kualitas Sumber Daya Manusia Semua

karyawan

Puskesmas

wajib

berpartisipasi

dalam

kegiatan

penyelenggaraan kesehatan haji mulai dari Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKP, Penanggung jawab UKM, dan seluruh karyawan. Pengelola kesehatan Haji merupakan koordinator penyelenggaraan Kesehatan Haji di wilayah UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan. Sedangkan pelaksana pelayanan Kesehatan Haji adalah tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan.

B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan pelaksana pelayanan Kesehatan Haji dikoordinir oleh Pengelola Kesehatan Haji sesuai kesepakatan.

C. Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan pelayanan kesehatan Haji dilakukan sesuai dengan rencana bulanan yang sudah di buat dalam rencana tahunan.

3


BAB III STANDART FASILITAS

A. Denah Ruang

B. Standart fasilitas Untuk pelaksanaan kegiatan di perlukan sarana penunjang seperti peralatan medis dan non medis, obat obatan, sara penyuluhan dan lain lainnya, diantaranya : 1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. loupe dan lampu senter 4. Ishihara test 5. Snellen chart 4


6. Otoscope

5


BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN

A. Lingkup kegiatan Ruang lingkup Upaya Kesehatan Haji yang bisa dilaksanakan di Puskesmas dengan merujuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani ke Rumah Sakit.

B. Metode Pelayanan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan meliputi : 1. Pemeriksaan kesehatan tahap awal. 2. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua 3. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan 4. Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi siskohatkes 5. Pencatatan dan pelaporan kepulangan jemaah haji.

C. Langkah kegiatan 1. Anamnesa 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan tentang hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang meliputi nomer porsi, nama jemaah, nama ayah (bin / binti), umur, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, diagnosis (1-4), kategoro, ket. 5. Melaporkan tentang pemeriksaan tahap awal dan lanjutan melalui aplikasi siskohatkes 6. Melakukan pembinaan kesehatan jamaah haji 7. Mencari informasi tentang kesehatan jemaah haji dengan melakukan kunjungan rumah pada jemaah haji

6


BAB V LOGISTIK

Kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan kegiatan kesehatan haji, sumberdananya berasal dari dana APBD Kota Blitar yang disesuaikan dengan kebutuhan.

7


BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan haji, perlu memperhatikan keselamatan pasien dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat kesalahan diagnosa dan lainnya. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran dilakukan setiap kegiatan pelayanan kesehatan haji.

8


BAB VII KESELAMATAN KERJA

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan kesehatan haji perlu diperhatikan keselamatan kerja pegawai puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko harus dilakukan untuk tiap – tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini setiap kegiatan kesehatan haji harus memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

9


BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Kinerja pelaksanaan kegiatan kesehatan haji harus di monitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut : 1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP 2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan (TUPOKSI) 3. Ketepatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 4. Semua kegiatan

didasrkan pada

aspek kebutuhan

sebagai bentuk

pelayanan prima.

10


BAB IX PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kata pengantar dibagian awal Pedoman ini, dokumen ini akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masalah di masyarakat dan kemajuan ilmu-ilmu terkait kesehatan Haji. Pedoman ini dapat saja mengalami penyesuaian setiap saat baik berupa penambahan maupun penggantian susunan maupun isinya. Untuk itu Pelaksana Program Upaya Kesehatan Haji Puskesmas UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan selalu dengan tangan terbuka mengundang dan menampung

berbagai

masukan

dan

atau

perbaikan

dalam

rangka

penyempunaan pedoman ini. Sekali lagi tim penyusun berharap Pedoman ini dapat bermanfaat dalam membantu dan memudahkan semua pihak untuk menjalankan tugasnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh

karena

itu

sebelumnya

dan

dengan

setulusnya

tim

penyusun

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

11

Pedoman Haji

Recommend Documents