Tindak Lanjut RKAB Tahun 2018 BIDANG KESELAMA KESELAMAT TAN PERT PERTAMBANGAN AMBANGAN MINERBA
DIREKTORAT DIREKTORA T JEND J ENDERAL ERAL MIN MINERAL ERAL DAN BATUBARA K EMENTER EMENTERIAN IAN ENERGI DAN DA N SUMBER DAYA DAYA MINERAL
2
KERANGKA PERMEN ESDM NO. 34 TAHUN 2017 No
B ab
Pas al
1
I. Ketentuan Umum
1
2
II. Jenis Izin Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
1 s.d. 3
3
III. IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
4 s.d. 9
4
IV. IUP Operasi Pr Produksi da dan IU IUPK Operasi Pr Produksi
10 s.d. 15 15
5
V. IUP IUP Operas erasii Prod Produ uksi Khusu usus Untuk tuk Peng engolah lahan dan/ an/atau tau Pemurn murniian
16 s.d. s.d. 18
6
VI. Izin Usaha Jasa Pertambangan
19 s.d. 22
7
VII. Ha Hak, Kewajiban da dan La Larangan Pe Pemegang IU IUP dan IU IUPK
23 s.d. 36 36
8
VIII. Pembinaan dan Pengawasan
37
9
IX. Sanksi Administratif
38 s.d. 42
10
X. Ketentuan Peralihan
43 s.d. 45
11
XI. Ketentuan Penutup
46 s.d. 47
Perizinan Perizinan dalam dalam RKAB RKAB
2
KERANGKA PERMEN ESDM NO. 34 TAHUN 2017 No
B ab
Pas al
1
I. Ketentuan Umum
1
2
II. Jenis Izin Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
1 s.d. 3
3
III. IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
4 s.d. 9
4
IV. IUP Operasi Pr Produksi da dan IU IUPK Operasi Pr Produksi
10 s.d. 15 15
5
V. IUP IUP Operas erasii Prod Produ uksi Khusu usus Untuk tuk Peng engolah lahan dan/ an/atau tau Pemurn murniian
16 s.d. s.d. 18
6
VI. Izin Usaha Jasa Pertambangan
19 s.d. 22
7
VII. Ha Hak, Kewajiban da dan La Larangan Pe Pemegang IU IUP dan IU IUPK
23 s.d. 36 36
8
VIII. Pembinaan dan Pengawasan
37
9
IX. Sanksi Administratif
38 s.d. 42
10
X. Ketentuan Peralihan
43 s.d. 45
11
XI. Ketentuan Penutup
46 s.d. 47
Perizinan Perizinan dalam dalam RKAB RKAB
Bab VII
3
Hak , Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP dan IUPK
Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK
dapat :
Huruf (k)
Membangun fasilitas pengangkuta pengangkutan, n, penyimpanan/pe penyimpanan/penimbunan, nimbunan, dan pem emb bel elia ian n ata tau u pen eng ggu gun naa aan n ba baha han n pele led dak ses esu uai de deng ngan an persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya ”
Huruf (l)
Membangun tempat penyimpanan/penimbunan Membangun penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya.
Huruf (m)
Melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan rencana
Huruf (n)
Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya
Huruf (o)
Mengoperasikan Mengopera sikan kapal keruk/isap sesuai dengan persetujuan rencana
kerja dan anggaran biaya
Bab VII
4
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP dan IUPK Pasal 26 Ayat (3) Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambang Pertambangan an yang baik sebagaimana baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dan IUPK wajib:
Menga ngangka ngkatt KT KTT T sbg Pemimp mimpin in te tertin rtinggi ggi da dan n disahka disa hkan n KAI KAIT T
Memiliki Tena naga ga Teknis Pertamba Pe rtambangan ngan ya yang ng Kompete Kompe ten n se sesua suaii Peratura Pe raturan n Perunda erundangngundangan Memiliki Pengawas ngawas Opera perasiona sionall yang yang memiliki disahkan n KAIT KAIT K PO, disahka
Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
Contoh Persetujuan RKAB Tahun 2018
5
Persetujuan RKAB Tahun 2018 SUBDIT KESELAMATAN PERTAMBANGAN
Meliputi: 1. Persetujuan Pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, atau penggunaan bahan peledak 2. Persetujuan Pelaksanaan peledakan tidur 3. Persetujuan Rekomendasi pembelian bahan peledak 4. Persetujuan Pembangunan tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair 5. Persetujuan Pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau instalasi 6. Persetujuan Pengoperasian kapal keruk/isap
1
Persetuj uan Pembangunan fasili tas pengangkut an, penyimp anan/penimb unan, atau p enggun aan bahan peledak
7
Tata cara
Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/
1 Penimbunan, atau Penggunaan Bahan Peledak:
a. Menyerahkan data-data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RKAB disetujui, sebagai berikut: 1) salinan persetujuan RKAB, 2) gambar konstruksi dan peta situasi mengikuti format terlampir yang dicetak dalam satu kesatuan, 3) detail rencana waktu dan tahapan pembangunan, 4) salinan IPPKH apabila pembangunan berada pada kawasan hutan, 5) berita acara penentuan yang lokasi yang ditandatangani oleh KTT dan aparat Desa/Kelurahan setempat dengan diberi cap basah, 6) laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi yang menyatakan lokasi tersebut aman untuk pembangunan, 7) jenis konstruksi bangunan, dasar penentuan kapasitas, dan jenis gudang bahan peledak, 8) foto situasi lahan yang akan dibangun dari 4 sudut berbeda, 9) salinan Izin Lingkungan dan persetujuan Studi Kelayakan terbaru yang memuat rencana pembangunan gudang ini.
8
Format Lampiran
1
Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan, atau Penggunaan Bahan Peledak
9
Tata cara
Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/
1 Penimbunan, atau Penggunaan Bahan Peledak
b. Pembangunan gudang bahan peledak dapat dimulai pembangunannya setelah hasil evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1a sudah sesuai. c. Saat pembangunan sudah mencapai 80% berdasarkan detail rencana waktu dan pembangunan yang disampaikan, selanjutnya Inspektur Tambang akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan peralatan keselamatan gudang bahan peledak tersebut. d. Gudang bahan peledak dapat digunakan, saat bangunan sudah mencapai 100% dan hasil tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana poin 1c telah dievaluasi dan sesuai.
10
Lanjutan …
11
Untuk perizinan atas gudang b ahan peledak yang habis m asa berlakunya di t ahun 2018
a. Melaporkan melalui surat kepada Kepala Inspektur Tambang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. b. Inspektur Tambang akan melakukan pemeriksaan atas gudang bahan peledak tersebut. c. Gudang bahan peledak yang habis masa berlakunya dapat digunakan kembali, setelah hasil tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana poin b telah dievaluasi.
2 Pelaksanaan Peledakan Tidur
12
Tata Cara
13
2 Pelaksanaan Peledakan Tidur a. Menyerahkan data-data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RKAB disetujui, sebagai berikut: 1) salinan persetujuan RKAB; 2) standar prosedur pekerjaan peledakan tidur dan prosedur pengamanan; 3) identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko tentang peledakan tidur; 4) kajian teknis, meliputi maksud dan tujuan pelaksanaan, hasil uji ketahanan bahan peledak, dan reactive ground area; dan 5) area rencana peledakan tidur dan rencana waktu tidur. b. Pelaksanaan kegiatan peledakan tidur, setelah hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud poin 2a dan hasil verifikasi lapangan sudah sesuai. c. Menyampaikan laporan triwulan kepada Kepala Inspektur Tambang atas kegiatan peledakan tidur tersebut.
3 Persetujuan Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak
14
Tata cara
3 Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak a. Membuat surat permohonan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk melegalisir cap basah salinan lampiran persetujuan RKAB yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. b. Mengajukan permohonan pembelian bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
15
4
Persetuj uan Pembangun an Tempat Penyimp anan/Penimbu nan B ahan Bakar Cair 16
Tata cara
4
17
Pembangunan Tempat Penyi mpanan/Penimbunan B ahan Bakar Cair
a. Menyerahkan data-data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RKAB disetujui, sebagai berikut: 1) salinan persetujuan RKAB; 2) gambar konstruksi dan peta situasi mengikuti format terlampir yang dicetak dalam satu kesatuan; 3) detail rencana waktu dan tahapan pembangunan; 4) salinan IPPKH apabila pembangunan berada pada kawasan hutan; 5) berita acara penentuan lokasi yang ditandatangani oleh KTT dan aparat Desa/Kelurahan setempat dengan diberi cap basah; 6) laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi yang menunjukkan lokasi tersebut aman untuk pembangunan; 7) kajian teknis meliputi dokumen welding procedure specification/ procedure qualification record (WPS/PQR); dokumen manufacturing data record (MDR); dan dokumen engineering plan dari pembuat; 8) foto situasi lahan yang akan dibangun dari 4 sudut berbeda; dan 9) salinan Izin Lingkungan dan persetujuan Studi Kelayakan terbaru yang memuat rencana pembangunan tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair ini.
Format Lampiran
4
Pembangunan Tempat Penyi mpanan/Penimbunan B ahan Bakar Cair
18
Tata cara
4
Pembangunan Tempat Penyi mpanan/Penimbunan B ahan Bakar Cair
b. Pembangunan tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair dapat dimulai, setelah hasil evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 3a sudah sesuai. c. Saat pembangunan sudah mencapai 80% berdasarkan detail rencana waktu dan pembangunan yang disampaikan, selanjutnya Inspektur Tambang akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan peralatan keselamatan tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair tersebut. d. Tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair dapat digunakan, saat bangunan sudah mencapai 100% dan hasil tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana poin c telah dievaluasi dan sesuai.
19
Lanjutan … perizinan atas tempat penyimpanan/penimbun an bahan bakar cair yang h abis masa berlakunya di tahun 2018
a. Melaporkan melalui surat kepada Kepala Inspektur Tambang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. b. Inspektur Tambang akan melakukan pemeriksaan atas tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair tersebut. c. Tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair yang habis masa berlakunya dapat digunakan kembali, setelah hasil tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana poin b telah dievaluasi.
20
5
Persetujuan Pengujian Kelayakan Penggunaan Peralatan dan/atau Instalasi
21
Tata cara
5
Persetuj uan Penguj ian K elayakan Penggun aan Peralatan dan/atau Instalasi
a. Kepala Teknik Tambang (KTT) melakukan pengujian kelayakan peralatan dan/atau instalasi yang akan digunakan ditahun berjalan, dalam hal ini KTT menunjuk tim ahli internal perusahaan yang bersertifikasi atau perusahaan jasa teknis terakreditasi yang mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Minerba. b. Berita acara hasil pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau instalasi yang dilakukan oleh KTT, wajib dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan, sebagai bahan laporan atas peralatan dan/atau instalasi yang dinyatakan layak oleh KTT. c. Peralatan dan/atau instalasi tersebut baru dapat digunakan setelah dinyatakan layak oleh KTT berdasarkan hasil pemeriksaan, dan diberikan label pada peralatan dan/atau instalasi tersebut sebagaimana format terlampir.
22
Format Lampiran
5
23
Persetuj uan Pengujian k elayakan penggu naan p eralatan dan/atau inst alasi
Keterangan: 1. Bahan harus tahan air, karat, dan tidak mudah rusak 2. Penulisan harus sesuai format di atas 3. Ukuran label minimal 120 x 150 mm (disesuaikan) 4. “Nama” adalah jenis dan tipe peralatan 5. “No. Reg.” adalah nomor registrasi alat tersebut 6. “Tgl. Inspeksi” adalah tanggal pelaksanaan inspeksi 7. “Tgl. Expired” adalah tanggal dilaksanakan inspeksi kembali 8. “Pemeriksa” adalah nama pemeriksa & bagian atau nama PJIT
6 Persetujuan Pengoperasian Kapal Keruk/Isap
24
Tata cara
6 Persetujuan Pengoperasian Kapal Keruk/Isap a. Kepala Teknik Tambang (KTT) melakukan pengujian kelayakan peralatan dan/atau instalasi yang akan digunakan ditahun berjalan, dalam hal ini KTT menunjuk tim ahli internal perusahaan yang bersertifikasi atau perusahaan jasa teknis terakreditasi yang mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Minerba. b. Berita acara hasil pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau instalasi yang dilakukan oleh KTT, wajib dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan, sebagai bahan laporan atas peralatan dan/atau instalasi yang dinyatakan layak oleh KTT. c. Peralatan dan/atau instalasi tersebut baru dapat digunakan setelah dinyatakan layak oleh KTT berdasarkan hasil pemeriksaan, dan diberikan label pada peralatan dan/atau instalasi tersebut sebagaimana format terlampir.
25
Format Lampiran
26
6 Persetujuan Pengoperasian Kapal Keruk/Isap Keterangan: 1. Bahan harus tahan air, karat, dan tidak mudah rusak 2. Penulisan harus sesuai format di atas 3. Ukuran label minimal 120 x 150 mm (disesuaikan) 4. “Nama” adalah jenis dan tipe peralatan 5. “No. Reg.” adalah nomor registrasi alat tersebut 6. “Tgl. Inspeksi” adalah tanggal pelaksanaan inspeksi 7. “Tgl. Expired” adalah tanggal dilaksanakan inspeksi kembali 8. “Pemeriksa” adalah nama pemeriksa & bagian atau nama PJIT
Mekanisme Kompetensi Tenaga Teknik Khusus dan Kartu Pengawas Operasional (KPO)
Mekanisme
Kompetensi Tenaga Teknik Khusus a. Melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap tenaga teknik khusus sesuai kompetensinya, yang tertuang dalam Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan SMKP Minerba. b. Dalam melaksanakan diklat tersebut, dapat dilaksanakan sendiri atau menunjuk perusahaan penyedia jasa yang telah memiliki Tanda Registrasi Minerba, dan kurikulum dalam diklat tersebut disesuaikan dengan SKKNI/SKK/Standar Kerja lain yang diakui, serta diberikan oleh instruktur yang kompeten di bidangnya. c. Mengajukan tenaga teknik khusus tersebut kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang membidangi, yang telah ditunjuk oleh Minerba untuk dilakukan uji kompetensi. d. Sertifikat hasil uji kompetensi, dapat dijadikan dasar dalam penerbitan Kartu Izin Operator oleh Saudara dengan format terlampir, atas tenaga teknik khusus tersebut.
28
Foto Lampiran
29
Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Keterangan: 1. Bahan menggunakan standar kartu dengan ukuran 85.6 mm x 53.98 mm 2. Penulisan harus sesuai format di atas 3. “Nama” adalah nama pemegang kartu 4. “No.Sertifikat” adalah nomor sertifikat dari LSP 5. “Dept./Div.” adalah nama departemen atau divisi pemegang
Mekanisme
30
Kartu Pengawas Operasional 1. Untuk kartu pengawas operasional, dapat diajukan melalui mekanisme online yaitu melalui website www.simkp.minerba.esdm.go.id 2. Masukkan User Name dan Password
Mekanisme (Lanjutan 1…)
Kartu Pengawas Operasional 3. Pilih menu ”KPO” yang merupakan kepanjangan dari Kartu Pengawas Operasional 4. Klik ”Tambah” untuk menambahkan data pengawas Operasional
31
Mekanisme (Lanjutan 2…)
32
Kartu Pengawas Operasional 5. Isikan data dari pemohon Kartu Pengawas Operasional yang berisikan tentang ”Profil Pengawas”, ”Daftar Riwayat Training”, ”Daftar Riwayat Pekerjaan”. ”Upload Foto” dan ”Upload Sertifikat dengan format .JPEG dengan Size maksimal 200 KB dan ukuran Foto dan Sertifikat 600 x 400 pixel. Jika Daftar Riwayat Training dan Daftar Riwayat Pekerjaan lebih dari dari satu, maka klik ”add”. Jika sudah diisi dengan benar, kemudian klik ”Simpan”, namun jika data yang di isi belum sesuai, maka klik ”Cancel”. ”
Mekanisme (Lanjutan 3…)
Kartu Pengawas Operasional
33
Mekanisme (Lanjutan 4…)
34
Kartu Pengawas Operasional 6. Data yang sudah di simpan akan muncul di Data Kartu Pengawas Operasional (KPO). Untuk melakukan preview pengawas operasional, maka klik nama pengawas dan klik ”preview”.
Mekanisme (Lanjutan 6…)
Kartu Pengawas Operasional 7. Hasil Preview
35
Mekanisme (Lanjutan 7…)
36
Kartu Pengawas Operasional 8. Untuk mencetak Kartu Pengawas Operasional dengan cara klik nama pengawas dan klik ”Cetak Kartu”.
Mekanisme (Lanjutan 8…)
Kartu Pengawas Operasional 9. Hasil Kartu Pengawas Operasional (KPO)
37
Edaran ke-4 tentang Petunjuk Input KPO
38
Optimalisasi Peran Pengawas Melalui Kartu Pengawas Operasional (KPO)
Pemerintah (Ditjen Minerba) Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan (PKP2B,KK,IUP,IUP OPK) Pengawas Operasional
1.Project 2.Eksplorasi 3.Maintenance 4.Mining 5.Safety 6.Environment 7.Blasting 8.Pabrik Pengolahan 9.Shipping
Evaluasi Pemerintah: 1. Ketaatan Laporan Inspeksi - Kurun waktu 1 Bulan - Taat/tidak 2. Isi Laporan Inspeksi - Mewakili lokasi kerja/tidak 3. Hasil temuan inspeksi - Berulang
Simkp.minerba.esdm.go.id
