PANDUAN KERJA SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN RS BUDI AGUNG PALU
KOMITE MEDIK RS BUDI AGUNG PALU
KATA SAMBUTAN KETUA KOMITE MEDIK RS BUDI AGUNG PALU
KATA SAMBUTAN KETUA KOMITE MEDIK RS BUDI AGUNG PALU
SUSUNAN SUB KOMITE ETIK RS BUDI AGUNG PALU NOMOR SK………/2007
Ketua Sekretaris Anggota
: : :
DAFTAR ISI
•
BAB I
Garis Be Besar Pandu nduan Ke Kerja Sub Sub Komite Et Etik Roy Royaal Pr Progress Intenational Hospital (RPIH
•
BAB BAB II II
!ata Ker Kerja Sub Sub Kom Komit itee Eti Etik k Roy Royal al Prog Progre ress ss Inte Intena nati tion onal al Hosp Hospit ital al (RPIH
•
BAB II III
!atalaksana Pe Persidangan Sub Sub Ko Komite Et Etik
•
BAB BAB I" I"
Pros Proses es Pene Penent ntua uan n Ada Ada !i !idakn daknya ya Pela Pelang ngga gara ran n Etik Etikaa Pro# Pro#es esii $ed $edik ik
•
BAB BAB "
Peng Pengem emba bang ngan an dan dan Sos Sosiiali alisas sasi Ped Pedom oman an Ker Kerja Sub Sub Kom Komiite Eti Etik
•
%A$PIRA& %A$PIRA& ' Bagan Bagan alur alur pengaduan pengaduan dugaan masala)*pel masala)*pelanggara anggaran n Etika Etika Pro#esi $edik + Syarat,syarat aduan - Identitas*Biodata .okter !eradu !eradu / Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakan .isiplin Pro#esi Kedokteran 0 Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia
BABI GARIS BESAR PANDUAN KERJA SUB KOMITE ETIK RS BUDI AGUNG PALU
.asar Hukum Sub Komite Etik SK .irektur RS B1.I AG1&G &o222222222222222222222222
PA%1
' Batasan Pro#esi $edik 3ang dimaksud dengan Pro#esi $edik adala) semua petugas kese)atan yang ber)ubungan langsung dengan pelayanan medik (dokter4 paramedik4 petugas laboratorium4 petugas penunjang medik lain4 ma)asis5a kedokteran4 dan sis5a*ma)asis5a kepera5atan*kese)atan + Batasan Etika Pro#esi &orma yang berlaku dikalangan pro#esi medik di RPIH4 yang menga6u pada: a. Etika 1mum b. Kode Etik Kedokteran Indonesia c. Etika k)usus dari organisasi pro#esi dan per)impunan seminat - 7ungsi dan !ugas ' $embantu direktur menyelesaikan masala) etika pro#esi medik di RPIH + $emberikan saran perbaikan tata 6ara pelayanan pasien dari sudut pelayanan medis - $enetapkan etika pro#esi medis di kalangan tenaga Sta# $edik 7ungsional dan memasyarakatkan tentang etika pro#esi di kalangan tenaga lain yang terkait / $embuat laporan se6ara berkala kepada .irektur melalui Komite $edik / !ugas k)usus $embantu Komite $edik menangani masala) etika pro#esi medik di RPIH 0 Susunan Sub Komite Etik Ketua (merangkap anggota • 8akil Ketua (merangkap anggota • Sekretaris (merangkap anggota • Anggota • 9 Kelembagaan Sub Komite Etik Sub Komite Etik diba5a) Komite $edik •
•
Bertanggung ja5ab kepada Komite $edik
Hubungan Sub Komite Etik dengan Panitia Etik Ruma) Sakit !idak langsung • Bila dianggap perlu4 pada kasus tertentu • pendapat*kerjasama*koordinasi dengan Panitia Etik Ruma) Sakit
bisa
minta
; Persidangan a. Sa) bila di)adiri minimal / orang anggota b. Ketua atau 8akil Ketua atau Sekretaris )arus )adir c. Persidangan tertutup dan ra)asia ke6uali dinyatakan lain ole) sidang Pada kasus tertentu yang diperlukan bisa di)adirkan saksi*beberapa tenaga a)li yang dapat membantu persidangan kasus yang bersangkutan < Rumusan )asil persidangan: Bersi#at ra)asia4 disampaikan kepada Ketua Komite $edik '= Kategori pelanggaran: Ringan • Sedang • Berat • Kriteria pembobotan pelanggaran berdasarkan pada: a. Akibat yang ditimbulkan ter)adap ke)ormatan pro#esi b. Akibat yang ditimbulkan ter)adap keselamatan pasien c. Akibat yang ditimbulkan ter)adap kepentingan umum*RPIH d. Iktikad baik teradu dalam penyelesaian kasus e. $oti>asi yang mendasari kasus f. Situasi lingkungan yang mempengaru)i timbulnya kasus g. Pendapat anggota a)li h. Pendapat peer’s group*teman seja5at selingkungan '' 8alaupun kasus suda) dalam persidangan di Pengadilan &egeri4 persidangan Komite Panitia Etika Pro#esi $edik tetap dilaksanakan
Sub
'+ Sanksi: 1. Sub Komite Etik tidak ber5enang memberikan sanksi kepada teradu 2. Sub Komite Etik melaporkan pengkajian masala) Etika Pro#esi $edik dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite $edik '- Administrasi A Pengadu • !eradu • Saksi*pasien •
Sub Komite Etik $edik dapat mengirim surat kepada:
• •
B • • • •
Ketua Kelompok Sta# $edik Ketua Komite $edik Sesuai dengan keperluan dengan tetap memper)atikan prinsip kera)asiaan !embusan pada: Ketua Kelompok Sta# $edik Ketua Komite $edik Panitia Etika Ruma) Sakit .irektur
BAB II TATAKERJA SUB KOMITE ETIK RS BUDI AGUNG PALU
' Persidangan Sub Komite Etik dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari Ketua Komite $edik + Surat menyurat bersi#at ra)asia - Persidangan bersi#at tertutup / .alam melaksanakan tugasnya Sub Komite Etik )arus bersi#at netral 0 Sub Komite Etik memakai asas praduga tidak bersala) ter)adap pi)ak teradu 9 A6uan pengkajian untuk mengambil keputusan: ' Sumpa) dokter + Kode Etik Kedokteran Indonesia - Pedoman Kode Etik Kedokteran Indonesia '< Pedoman tata laksana Sub Komite Etik 0 Standar Prosedur ?perasional*kela@iman bidang pro#esi yang bersangkutan 9 Sumber in#ormasi lain yang bisa dipertanggung ja5abkan (Standar Pelayanan $edik Ikatan .okter Indonesia*.epkes .ibuat rumusan )asil persidangan se6ara tertulis yang disepakati dan ditanda tangani ole) Ketua Sidang ; Rumusan )asil persidangan dilaporkan se6ara tertulis kepada Komite $edik < .iluar persidangan4 Panitia Sub Komite Etik mengadakan rapat rutin4 sekurang, kurangnya - bulan sekali
BAB III TATALAKSANA PERSIDANGAN SUB KOMITE ETIK
' Pengertian Sidang Sub Komite Etik adala) sidang mengenai permasala)an Etika Pro#esi $edik4 sesuai permintaan Ketua Komite $edik +
• • • • •
• •
Sidang dipimpin ole) Ketua Sidang (Ketua Panitia4 8akil4 atau Sekretaris Sala) seorang anggota ditunjuk sebagai notulis Sidang dianggap sa)4 bila di)adiri minimal / orang anggota Sidang bersi#at ra)asia dan tertutup4 ke6uali dinyatakan lain ole) sidang Pada kasus tertentu yang diperlukan bisa di)adirkan saksi*beberapa narasumber Kesimpulan sidang diputuskan atas dasar musya5ara) dan mu#akat Rangkuman notulen kesimpulan sidang yang tela) disepakati4 diba6akan ole) Ketua Sidang4 untuk selanjutnya ditanda tangani ole) semua anggota Sub Komite Etik yang )adir
- Sidang pertama memba)as permasala)an Etika Pro#esi $edik yang dilimpa)kan ole) Ketua Komite $edik Sidang selanjutnya: $endengar dan memba)as keterangan dari pi)ak pengadu4 teradu4 saksi4 dan • pi)ak,pi)ak lain yang diperlukan Pengambilan kesimpulan masala) Etika Pro#esi $edik • / Bila suda) dilakukan tiga kali pemanggilan dalam kurun 5aktu - (tiga kali + (dua minggu dokter yang termaksud dalam permasala)an Etika Pro#esi $edik tidak datang tanpa alasan yang jelas4 maka permasala)an akan dikembalikan kepada Ketua Komite $edik Hal yang sama berlaku juga untuk pi)ak pengadu
BAB IV PROSES PENENTUAN ADA TIDAKNYA PELANGGARAN ETIKA PROFESI MEDIK
' Pengumpulan data dan >alidasi data masuk + Pengkajian dugaan pelanggaran Etika Pro#esi $edik di)ubungkan dengan: ' $ukadima) Kode Etik Kedokteran Indonesia + Kode Etik Kedokteran Indonesia (termasuk Sumpa) .okter - Etika Pro#esi $edik bidang k)usus yang bersangkutan (teradu - Kesimpulan ada atau tidak adanya pelanggaran Etika Pro#esi $edik4 akan dilaporkan ole) Sub Komite Etik
BAB V PENGEMBANGAN DAN SOSIALISASI PEDOMAN KERJA SUB KOMITE ETIK
' Sub Komite Etik melakukan kajian dan penyempurnaan Pedoman Kerja Sub Komite Etik sekurang,kurangnya + (dua ta)un satu kali + Sub Komite Etik meng)imbau dibuatnya Standar Prosedur ?perasional*Standar Pelayanan $edik untuk kelompok Pro#esi $edik tertentu yang belum mempunyai dokumen tersebut - Sub Komite Etik mengusulkan perbaikan atau penyempurnaan Standar Prosedur ?perasional*Standar Pelayanan $edik / Sub Komite Etik melakukan sosialisasi kepada seluru) tenaga pro#esi medik di RPIH4 mengenai )al,)al yang ber)ubungan Etika Pro#esi $edik
LAMPIRAN 1
BAGAN ALUR PENGADUAN DUGAAN MASALAH/PELANGGARAN ETIKA PROFESI MEDIK
DIREKTUR
' < +
PENGADU
, , ,
KOMITE MEDIK
;
/
SAKSI SAKSI AHLI NARASUMBER
0 SUB KOMITE ETIK & DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN
TERADU
9
KE!ERA&GA&: ' + Surat aduan dari pengadu ditujukan pada .irektur atau Komite $edik RPIH - Surat disposisi*surat tugas dari .irektur kepada Komite $edik untuk penyelesaian dugaan masala)*pelanggaran Etika Pro#esi $edik / Surat pelimpa)an dari Komite $edik kepada Sub Komite Etik penyelesaian dugaan masala)*pelanggaran Etika Pro#esi $edik 0 Surat pemanggilan Sub Komite Etik kepada pengadu 9 Surat pemanggilan Sub Komite Etik kepada teradu Surat pemanggilan Sub Komite Etik kepada saksi4 saksi a)li4 narasumber ; %aporan kesimpulan pengkajian dugaan masala)*pelanggaran Etika Pro#esi $edik dari Sub Komite Etik ke Komite $edik < %aporan kesimpulan dan saran sanksi mengenai dugaan masala)*pelangaran Etika Pro#esi $edik dari Komite $edik ke .irektur RPIH
LAMPIRAN 2
Syarat aduan yang memenu)i syarat: a Surat aduan dengan identitas*nama jelas disertai tanda tangan b Alamat pengadu jelas (#otokopi tanda pengenal yang berlaku K!P*SI$ 6 Ada petugas medik yang teradu dengan nama dan tempat tugas yang jelas d elas tertulis ba)5a aduan ditujukan ke .irektur Ruma) Sakit atau Komite $edik Bila belum memenu)i syarat maka Sub Komite Etik $edik akan mengirimkan kembali surat aduan tersebut ke pengadu dengan permintaan melengkapi persyaratan
LAMPIRAN 3
IDENTITAS/BIODATA DOKTER TERADU
&ama
:
Alamat Ruma)
:
!elepon
:
Alamat Praktek
:
!elepon
:
!anggal %a)ir
:
di
:
Pangkat*abatan
:
Instansi Induk
:
.okter $itra RS
:
&o SI.*SP
:
berlaku
s*d
&o SIP
:
berlaku
s*d
Pendidikan
:
%ulus .okter !a)un
:
7K 1ni>ersitas
:
di
Bagi lulusan luar negeri4 adaptasi ta)un:
s*d
7K 1ni>ersitas
:
di
%ulusan Spesial Bidang
:
ta)un
7K 1ni>ersitas
:
di
Bagi lulusan luar negeri4 adaptasi ta)un: 7K 1ni>ersitas
:
Ri5ayat Pekerjaan
:
s*d &o Anggota :
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 17/KKI/KEP/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam pelaksanaan pelayanan medik yang seharusnya diikuti oleh dokter dan dokter gigi, telah dibentuk Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia #M!"$% b. bahwa aturan-aturan dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat dalam peraturan perundangan maupun ketentuan profesi kedokteran atau kedokteran gigi% c. bahwa untuk pelaksanaan tugas M!" perlu menyusun suatu pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran berdasarkan aturan-aturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a% d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan eputusan onsil edokteran "ndonesia tentang &edoman &enegakan !isiplin &rofesi edokteran%
Mengingat
:
1. 'ndang-'ndang (omor 2) *ahun 1++2 tentang esehatan #embar (egara epublik "ndonesia *ahun 1++2 (omor 1, *ambahan embaran (egara epublik "ndonesia (omor )+0$% + 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran #embaran (egara epublik "ndonesia *ahun 2 (omor 11, *ambahan embaran (egara epublik "ndonesia (omor )1
%$ ). &eraturan &emerintah (omor )2 *ahun 1++ tentang *enaga esehatan #embaran (egara epublik "ndonesia *ahun 1++ (omor +, *ambahan embaran (egara epublik "ndonesia (omor ))$% . &eraturan onsil edokteran "ndonesia (omor 1/"/&3/4"""/2 tentang *ata 5ara &enanganan asus !ugaan &elanggaran !isiplin !okter dan !okter 6igi oleh Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia dan Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia di *ingkat &ro7insi%
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : esatu
:
3&'*'89( (8" 3!*39( "(!(38"9 *3(*9(6 &3!M9( &3(3699( !"8"&"( &;38" 3!*39(.
edua
:
&edoman &enegakan !isiplin &rofesi edokteran sebagaimana tercantum dalam lampiran eputusan ini.
etiga
:
&edoman sebagaimana dimaksud dalam !iktum edua menjadi acuan bagi Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia dalam menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi.
eempat
:
eputusan ini berlaku sejak diundangkannya 'ndang'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran.
!itetapkan di
=9!" >'89, dr, 8p6, M98 3*'9
ampiran eputusan onsil edokteran "ndonesia (omor : 1/"/3&/4"""/2 *anggal : 2 9gustus 2
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN
BAB I PENDAHULUAN
&rofesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan profesi yang memiliki keluhuran karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. !alam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter dan dokter gigi, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi ini juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan, akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. &engertian disiplin kedokteran sesuai dengan 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran #&asal 00 ayat #1$$ adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. 8ebagaian dari aturan-aturan dan ketentuan tersebut, terdapat di dalam 'ndang-'ndang &raktik edokteran, dan sebagian lagi tersebar di dalam peraturan perundang-undangan, pedoman atau ketentuan lain. 'ndang-'ndang &raktik edokteran menyebutkan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional serta ketentuanketentuan di dalam &asal ), &asal , &asal 1, &asal 0-+, dan &asal 01 sebagai aturan/ketentuan yang harus dipatuhi dokter dan dokter gigi. 8ementara itu, aturan dan ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh dokter dan dokter gigi, juga ditemukan dalam berbagai 'ndang-'ndang, &eraturan &emerintah, &eraturan Menteri esehatan, &eraturan onsil edokteran "ndonesia, etentuan dan &edoman rganisasi &rofesi, ode 3tik &rofesi dan juga dalam kebiasaan umum # common practice$ di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.
&elanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnnya dapat dikelompokkan dalam ) hal, yaitu: 1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. 2. *ugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. ). ?erprilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.
&ada &asal 1 butir 1 'ndang-'ndang &raktik edokteran dinyatakan bahwa Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia adalah majelis yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. &elanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang terregistrasi di onsil edokteran "ndonesia, atau dokter dan dokter gigi yang telah memiliki 8urat &enugasan dari !epartemen esehatan pada masa peralihan, dapat mengakibatkan diberikannya sanksi disiplin profesi kepada pelakunya, yang diputuskan oleh Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia. ?ilamana peraturan atau perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penegakan disiplin ini mengalami perubahan, maka akan digunakan peraturan atau perundang-undangan yang dinyatakan sah dan berlaku saat itu.
BAB II KETENTUAN UMUM
1. Disipi! K"#$%&"'(! adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. 2. P"!")(%(! Disipi! adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. ). MKDKI (#((* Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia . S+'(& T(!#( R")is&'(si adalah bukti tertulis yang diberikan onsil edokteran "ndonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 0. S+'(& Ii! P'(%&i% adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedoktean, setelah memenuhi persyaratan. . O')(!is(si P'$-"si adalah "katan !okter "ndonesia untuk dokter dan &esatuan !okter 6igi "ndonesia untuk dokter gigi. . K$.p"&"!si adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai # knowledge, skill dan attitude $, dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
BAB III BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
1 M"(%+%(! p'(%&i% %"#$%&"'(! #"!)(! &i#(% %$.p"&"!
&enjelasan: !alam menjalankan asuhan klinis kepada pasien, dokter atau dokter gigi *('+s bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien. !asar: 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 2+ ayat #)$ huruf d% &eraturan Menteri esalahn (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 22 ayat #1$ dan ayat #)$. 2 Ti#(% ."'++% p(si"! %"p(#( #$%&"' (&(+ #$%&"' )i)i (!) (i! .".ii%i %$.p"&"!si s"s+(i
&enjelasan: a. !alam situasi dimana penyakit atau kondisi pasien di luar kompetensinya #karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan ataupun keterbatasan peralatan yang tersedia$, maka dokter atau dokter gigi wajib menawarkan kepada pasien untuk dirujuk atau dikonsultasikan kepada dokter atau dokter gigi lain atau sarana pelayanan kesehatan lain yang lebih sesuai. b. 'paya perujukan dapat tidak dilakukan, apabila situasi yang terjadi antara lain sebagai berikut: 1$ kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk 2$ keberadaan dokter atau dokter gigi lain atau sarana kesehatan yang lebih tepat, sulit dijangkau atau sulit didatangkan% )$ atas kehendak pasien. !asar: 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 01 huruf b.
M"!#"")(si%(! p"%"'((! %"p(#( &"!()( %"s"*(&(! &"'&"!&+ (!) &i#(% .".ii%i %$.p"&"!si +!&+% ."(%s(!(%(! p"%"'((! &"'s"3+&
&enjelasan: a.
b. c.
!okter atau dokter gigi dapat mendelegasikan tindakan atau prosedur kedokteran tertentu kepada tenaga kesehatan tertentu yang sesuai dengan ruang lingkup keterampilan mereka. !okter atau dokter gigi harus yakin bahwa tenaga kesehatan yang menerima pendelegasian tersebut, memiliki kompetensi untuk itu. !okter atau dokter gigi, tetap bertanggung jawab atas penatalaksanaan pasien yang bersangkutan.
!asar : &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 22 ayat #1$ dan ayat #)$.
4 M"!"#i(%(! (&(+ #$%&"' )i)i p"!))(!&i s"."!&('( (!) &i#(% .".ii%i %$.p"&"!si #(! %"5"!(!)(! (!) s"s+(i, (&(+ &i#(% ."(%+%(! p".3"'i&(*+(! p"'i*( p"!))(!&i(! &"'s"3+&
&enjelasan: a. ?ila dokter atau dokter gigi berhalangan menjalankan praktik kedokteran, maka #(p(& menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi sama dan memiliki 8urat "Ain &raktik #8"&$. b. !alam kondisi keterbatasan tenaga dokter atau dokter gigi dalam bidang tertentu sehingga tidak memungkinkan tersedianya dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi yang sama, maka #(p(& disediakan dokter atau dokter gigi pengganti lainnya. c. 8urat "Ain &raktik #8"&$ dokter atau dokter gigi pengganti &i#(% *('+s 8"& di tempat yang harus digantikan. d. etidakhadiran dokter atau dokter gigi bersangkutan dan kehadiran dokter atau dokter gigi pengganti pada saat dokter atau dokter gigi berhalangan praktik, *('+s diinformasikan kepada pasien secara lisan ataupun tertulis ditempat praktik dokter e.
!asar: 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal % &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 2 ayat #)$ dan #$ dan &asal 21. M"!((!%(! p'(%&i% %"#$%&"'(! #((. %$!#isi &i!)%(& %"s"*(&(! -isi% (&(+p+! ."!&( s"#".i%i(! '+p( s"*i!))( &i#(% %$.p"&"! #(! #(p(& .".3(*((%(! p(si"!
&enjelasan: a. !okter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, harus berada pada kondisi fisik dan mental yang laik # fit $. b. !okter atau dokter gigi yang mengalami gangguan kesehatan fisik atau gangguan kesehatan mental tertentu, dapat dinyatakan tidak laik untuk melaksanakan praktik kedokteran # unfit to practice $. c. !okter atau dokter gigi bersangkutan baru dpat dibenarkan untuk kembali melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi bilamana kesehatan fisik maupun mentalnya telah pulih untuk praktik # fit to practice $. d. &ernyatakan laik atau tidak laik untuk melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi, diatur lebih lanjut oleh onsil edokteran "ndonesia. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 2+ ayat #)$ huruf c. 6 D((. p"!(&((%s(!((! p(si"!, ."(%+%(! (!) s"*('+s!( &i#(% #i(%+%(! (&(+ &i#(% ."(%+%(! (!) s"*('+s!( #i(%+%(!, s"s+(i #"!)(! &(!))+!) (5(3 p'$-"si$!(!(, &(!p( ((s(! p".3"!(' (&(+ p".((- (!) s(*, s"*i!))( #(p(& .".3(*((%(! p(si"!
&enjelasan: !okter atau dokter gigi 5(i3 melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis dan penuh kepedulian dalam hal-hal sebagai berikut: a. 9namnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
mental,
bilamana
perlu
b. &enilaian riwayat penyakit, gejala dan tanda-tanda pada kondisi pasien. c. *indakan dan pengobatan secara profesional. d. *indakan yang tepat dan cepat terhadap keadaan yang memerlukan inter7ensi kedokteran. e. esiapan untuk berkonsultasi pada sejawat yang sesuai, bilamana diperlukan. !asar: 'ndang-'ndang (omor 2+ tahun 2 tentang &raktik edokteran &asal ayat #1$ dan #2$ dan &asal 01 huruf a
7 M"(%+%(! p"."'i%s((! (&(+ p"!)$3(&(! 3"'"3i*(! (!) &i#(% s"s+(i #"!)(! %"3+&+*(! p(si"!
&enjelasan: a. !okter atau dokter gigi, melakukan pemeriksaan atau memberikan terapi, ditujukan *(!( untuk kebutuhan medik pasien. b. &emeriksaan atau pemberian terapi yang berlebihan, dapat membebani pasien dari segi biaya maupun kenyamanan, dan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi pasien. !asar: 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 01 huruf a dan &asal 02 huruf c. Ti#(% .".3"'i%(! p"!"(s! (!) ++', "&is #(! .".(#(i 8 adequate information9 %"p(#( p(si"! (&(+ %"+(')(!( #((. ."(%+%(! p'(%&i% %"#$%&"'(!
&enjelasan: a. &asien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya # the right to information$, dan oleh karenanya, dokter atau dokter gigi 5(i3 memberikan informasi dengan bahasa yang dipahami oleh pasien atau penterjemahanya, kecuali bila informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien. b. "nformasi yang berkaitan dengan tindakan medik yang akan dilakukan meliputi: diagnosis medik, tata cara tindakan medik, tujuan tindakan
medik, alternatif tindakan medik lain, risiko tindakan medik, komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. c. &asien juga 3"'*(% memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan yang akan dijalaninya. d. eluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang sebab-sebab kematian pasien, %"+(i bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya tetap dirahasiakan. !asar: 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 0 ayat #2$ dan #)$ dan &asal 02 huruf a, huruf b, dan huruf e% &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 1.
; M"(%+%(! &i!#(%(! ."#i% &(!p( .".p"'$"* p"'s"&++(! #('i p(si"! (&(+ %"+(')( #"%(& (&(+ 5(i (&(+ p"!)(.p+!(
&enjelasan: a. 'ntuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka memperoleh persetujuan tindakan medik, baik dokter atau dokter gigi maupun pasien mempunyai hak untuk didengar dan kewajiban untuk saling memberi informasi. b. 8etelah menerima informasi yang cukup dari dokter atau dokter gigi dan memahami maknanya # well informed $, pasien diharapkan dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri # the right to self determination$ untuk menyetujui # consent $ atau menolak # refuse$ tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya. c. 8etiap tindakan medik yang akan dilakukan kepada pasien, mensyaratkan persetujuan #otorisasi$ dari yang bersangkutan. !alam kondisi dimana pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi #dibawah umur atau keadaan fisik/mental tidak memungkinkan$, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang berwenang #suami/istri, bapak/ibu, anak atau saudara kandung$ atau wali atau pengampunya # proxy $. d. &ersetujuan tindakan medik # informed consent $ dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan, termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh. 8etiap tindakan medik yang mempunyai risiko tinggi mensyaratkan persetujuan tertulis.
e. !alam kondisi dimana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan tidak memiliki pendamping, maka dengan tujuan untuk penyelamatan hidup # life safing $ atau mencegah kecacatan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat, tindakan medik dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien. f. !alam hal medik yang menyangkut kesehatan reproduksi, persetujuan harus diberikan oleh pasangannya #suami/istri$. g. !alam hal tindakan medik yang menyangkut kepentingan publik #misal: imunisasi massal dalam penanggulangan wabah$, tidak diperlukan persetujuan. !asar : 'ndang-'ndangan (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 0 dan &asal 02 huruf d% &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang penyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 1.
10D"!)(! s"!)((, &i#(% .".3+(& (&(+ ."!i.p(! '"%(. ."#i%, s"3()(i.(!( #i(&+' #((. p"'(&+'(! p"'+!#(!)<+!#(!)(! (&(+ "&i%( p'$-"si
&enjelasan : a. !alam melaksanakan praktik kedokteran, dokter atau dokter gigi 5(i3 membuat rekam medik secara benar dan lengkap serta menyimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. !alam hal dokter berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medik merupakan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal dan &asal % &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 1.
11 M"(%+%(! p"'3+(&(! (!) 3"'&++(! +!&+% ."!)*"!&i%(! %"*(.i(! (!) &i#(% s"s+(i #"!)(! %"&"!&+(!, s"3()(i.(!( #i(&+' #((. p"'(&+'(! p"'+!#(!)<+!#(!)(! #(! "&i%( p'$-"si
&enjelasan : a. &enghentian #terminasi$ kehamilan hanya dapat dilakukan atas indikasi medik yang mengharuskan tindakan tersebut. b. &enentuan tindakan penghentian kehamilan pada pasien tertentu yang mengorbankan nyawa janinnya, dilakukan oleh setidaknya dua orang dokter. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2) *ahun 1++2 tentang esehatan &asal 10. 12M"(%+%(! p"'3+(&(! (!) #(p(& ."!)(%*i'i %"*i#+p(! p(si"! (&(s p"'.i!&((! s"!#i'i #(! (&(+ %"+(')(!(
&enjelasan : a. 8etiap dokter tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertujuan mengakhiri kehidupan manusia, karena selain bertentangan dengan sumpah dokter dan atau etika kedokteran dan atau tujuan profesi kedokteran, juga bertentangan dengan aturan hukum pidana. b. &ada kondisi sakit mencapai keadaan terminal, dimana upaya kedokteran kepada pasien merupakan kesia-siaan # futile$ menurut state of the art #8*9$ ilmu kedokteran, maka dengan persetujuan pasien dan atau keluarga dekatnya, dokter dapat menghentikan pengobatan, akan tetapi dengan tetap memberikan perawatan yang layak #ordinary care$. !alam keadaan tersebut, dokter dianjurkan untuk berkonsultasi dengan sejawatnya atau komite etik rumah sakit bersangkutan. !asar : ;atwa "!" (omor 2)1/&?///1++. Borld Medical 9ssociation : !eclaration of 3uthanasia #Madrid, 1+C$. 1M"!((!%(! p'(%&i% %"#$%&"'(! #"!)(! ."!"'(p%(! p"!)"&(*+(! (&(+ %"&"'(.pi(! (&(+ &"%!$$)i (!) 3"+. #i&"'i.( (&(+ #i +(' &(&( ('( p'(%&i% %"#$%&"'(! (!) ((%
&enjelasan : a. !alam rangka menjaga keselamatan pasien, setiap dokter atau dokter gigi 5(i3 menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan tata cara praktik kedokteran yang telah diterima oleh profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
b. 8etiap pengetahuan, ketrampilan dan tata cara baru harus melalui penelitian/uji klinik tertentu sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 2, &asal 2C dan &asal 01 huruf a. 14M"(%+%(! p"!"i&i(! #((. p'(%&i% %"#$%&"'(! #"!)(! ."!))+!(%(! .(!+si( s"3()(i s+3"% p"!"i&i(!, &(!p( .".p"'$"* p"'s"&++(! "&i% 8ethical clearance9 #('i ".3()( (!) #i(%+i p"."'i!&(*
&enjelasan : !alam praktik kedokteran, dimungkinkan untuk menggunakan pasien atau klien sebagai subjek penelitian sepanjang telah memperoleh persetujuan etik #ethical clearance$ dari komite etik penelitian. !asar : Borld Medical 9ssociation : !eklarasi =elsinki #1+$ yang telah diamandemen di 4enetia #1+C)$. 1Ti#(% ."(%+%(! p"'&$$!)(! #('+'(& (&(s #(s(' p"'i%".(!+si((!, p(#(*( &i#(% .".3(*((%(! #i'i!(, %"+(i 3i( i( (%i! (#( $'(!) (i! (!) 3"'&+)(s #(! .(.p+ ."(%+%(!!(
&enjelasan : a. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan adalah kewajiban yang mendasar bagi setiap manusia, utamanya bagi profesi dokter atau dokter gigi di sarana pelayanan kesehatan. b. ewajiban tersebut dapat diabaikan apabila membahayakan dirinya atau apabila telah ada indi7idu lain yang mau dan mampu melakukannya atau karena ada ketentuan lain yang telah diatur oleh sarana pelayanan kesehatan tertentu. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 01 huruf d% &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi &asal 22 ayat #2$.
16M"!$(% (&(+ ."!)*"!&i%(! &i!#(%(! p"!)$3(&(! &"'*(#(p p(si"! &(!p( ((s(! (!) ((% #(! s(* s"3()(i.(!( #i(&+' #((. p"'(&+'(! p"'+!#(!)<+!#(!)(! (&(+ "&i%( p'$-"si
&enjelasan : a. *ugas dokter atau dokter gigi sebagai profesional medik adalah melakukan pelayanan kedokteran. b. ?eberapa alasan yang dibenarkan bagi dokter atau dokter gigi untuk menolak atau mengakhiri pelayanan kepada pasiennya #memutuskan hubungan dokter pasien$ adalah : 1. pasien melakukan intimidasi terhadap dokter atau dokter gigi 2. pasien melakukan kekerasan terhadap dokter atau dokter gigi ). pasien berperilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan. !alam hal-hal diatas, dokter atau dokter gigi wajib memberitahu secara lisan atau tertulis kepada pasiennya dan menjamin kelangsungan pengobatan pasien dengan cara merujuk ke dokter atau dokter gigi lain dengan menyertakan keterangan mediknya. c. !okter atau dokter gigi tidak boleh melakukan penolakan atau memutuskan hubungan terapeutik dokter-pasien, semata-mata karena alasan : keluhan pasien terhadap pelayanan dokter, finansial, suku, ras, jender, politik, agama atau kepercayaan. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 01 huruf a dan &asal 02 huruf c. 17M".3+%( '(*(si( %"#$%&"'(!, s"3()(i.(!( #i(&+' #((. p"'(&+'(! p"'+!#(!)<+!#(!)(! (&(+ "&i%( p'$-"si
&enjelasan : a. !okter atau dokter gigi wajib menjaga rahasia pasiennya. ?ila dipandang perlu untuk menyampaikan informasi tanpa persetujuan pasien atau keluarga, maka dokter atau dokter gigi tersebut harus mempunyai alasan pembenaran. b. 9lasan pembenaran yang dimaksud adalah : 1. permintaan Majelis &emeriksaan M!" 2. permintaan Majelis =akim 8idang &engadilan, dan ). sesuai dengan peraturan perundang- undangan
!asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal C dan &asal 01 huruf c% &eraturan Menteri esehatan (omor 11+/Menkes/&er/@/20 tentang &enyelenggaraan &raktik !okter dan !okter 6igi pasal 1C% &eraturan &emerintah (omor 1 *ahun 1+ tentang Bajib 8impan ahasia edokteran. 1M".3+(& %"&"'(!)(! ."#i% (!) &i#(% #i#(s('%(! %"p(#( *(si p"."'i%s((! (!) #i%"&(*+i!( s"('( 3"!(' #(! p(&+&
&enjelasan : a. 8ebagai profesional medik, dokter atau dokter gigi harus jujur dan dapat dipercaya dalam memberikan keterangan medik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. b. !okter atau dokter gigi tidak dibenarkan membuat atau memberikan keterangan palsu. c. !alam hal membuat keterangan medik berbentuk tulisan # hardcopy $, dokter wajib membaca secara teliti setiap dokumen yang akan ditanda tangani, agar tidak terjadi kesalahan penjelasan yang dapat menyesatkan. !asar : ode 3tik edokteran "ndonesia &asal , dan ode 3tik edokteran 6igi. 1;T+'+& s"'&( #((. p"'3+(&(! (!) &"'.(s+% &i!#(%(! p"!i%s((! 8torture9 (&(+ "%s"%+si *+%+.(! .(&i
&enjelasan : &rinsip tugas mulia seorang profesional medik adalah memelihara kesehatan fisik, mental dan sosial penerimaan jasa pelayanan kesehatan. leh karenanya, dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan turut serta dalam pelaksanaan tindakan yang bertentangan dengan tugas tersebut termasuk tindakan penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati. !asar : eputusan Muktamar "!" @"" (o. 1/M' @@"""/@""/+ tentang *indakan &enyiksaan% Borld Medical 9ssociation: !eklarasi *okyo *ahun 2.
20M"'"s"p%(! (&(+ .".3"'i%(! $3(& )$$!)(! !('%$&i%(, psi%$&'$pi%( #(! (& (#i%&i- (i!!( 8NAP=A9 (!) &i#(% s"s+(i #"!)(! p"'(&+'(! p"'+!#(!)<+!#(!)(! #(! "&i%( p'$-"si
&enjelasan : !okter dibenarkan memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan Aat adiktif lainnya sepanjang sesuai dengan indikasi medis dan peraturan perundang-undangan. !asar : 'ndang-'ndang (omor 22 *ahun 1++ tentang (arkotika% 'ndang-'ndang (omor 0 *ahun 1++ tentang &sikotropika. 21M"(%+%(! p"""*(! s"%s+(, &i!#(%(! i!&i.i#(si (&(+ &i!#(%(! %"%"'(s(! &"'*(#(p p(si"!, #i &".p(& p'(%&i%
&enjelasan : !alam hubungan terapeutik antara dokter-pasien, dokter atau dokter gigi tidak boleh menggunakan hubungan personal #seperti hubungan seks atau emosional$ yang dapat merusak hubungan dokter D pasien. !asar : ode 3tik edokteran "ndonesia &asal huruf a% ode 3tik edokteran 6igi &asal #penjelasan huruf f$. 22M"!))+!(%(! )"(' (%(#".i% (&(+ s"3+&(! p'$-"si (!) 3+%(! *(%!(
&enjelasan : !alam melaksanakan hubungan terapeutik dokter-pasien, dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan kemampuan, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. &enggunaan gelar dan sebutan lain yang tidak sesuai, dinilai dapat menyesatkan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2 *ahun 2) *entang 8istem &endidikan (asional. ode 3tik edokteran 6igi &asal #penjelasan huruf e $.
2M"!"'i.( i.3((! s"3()(i *(si #('i ."'++% (&(+ .".i!&( p"."'i%s((! (&(+ .".3"'i%(! '"s"p $3(&/((& %"s"*(&(!
&enjelasan : !alam melakukan rujukan #pasien, laboratorium, teknologi$ kepada dokter atau dokter gigi lain atau sarana penunjang lain, atau pembuatan resep/ pemberian obat, seorang dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan pasien. leh karenanya, dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak lain diluar ketentuan etika profesi # kick -back atau fee-splitting $ yang dapat mempengaruhi indepedensi dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. !asar : ode 3tik edokteran "ndonesia &asal )% ode 3tik edokteran 6igi &asal . #&enjelasan huruf d$ % eputusan Muktamar "!" @@""" (omor 1/M' @@"""/@""/+ tentang &romosi bat, osmetika, 9lat dan 8arana esehatan, Makanan, Minuman dan &erbekalan esehatan umah *angga. 24M"!)i%(!%(! %".(.p+(!/p"((!(! (&(+ %""3i*(! %".(.p+(!/p"((!(! (!) #i.ii%i, 3(i% is(! (&(+p+! &+is(!, (!) &i#(% 3"!(' (&(+ ."!"s(&%(!
&enjelasan : a. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan medik, membutuhkan informasi tentang kemampuan/pelayanan seorang dokter atau dokter gigi untuk kepentingan pengobatan dan rujukan. leh karenanya, dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan memberikan informasi yang memenuhi ketentuan umum yakni: sah, patut, jujur, akurat dan dapat dipercayakan. b. Melakukan penyuluhan kesehatan di media massa tidak termasuk pelanggaran disiplin. c. Melakukan pengiklanan diri tentang kompetensi atau layanan yang benar merupakan pelanggaran etik, dan tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin. !asar : ode 3tik edokteran "ndonesia &asal dan ode 3tik edokteran 6igi &asal #&enjelasan huruf h$.
2K"&"')(!&+!)(! p(#( !('%$&i%(, psi%$&'$pi%(, (%$*$ s"'&( (& (#i%&i- (i!!(
&enjelasan : &enggunaan narkotika, psikotropika, alkohol serta Aat adiktif lainnya #(9&E9$ dapat menurunkan kemampuan seorang dokter/dokter gigi sehingga berpotensi membahayakan penggunaan pelayanan medik. !asar : 'ndang-'ndang (omor 22 *ahun 1++ tentang (arkotika% 'ndang-'ndang (omor 0 *ahun 1++ tentang &sikotropika% 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 2+ ayat #)$ huruf c. 26B"'p'(%&i% #"!)(! ."!))+!(%(! S+'(& T(!#( R")is&'(si 8STR9 (&(+ S+'(& Ii! P'(%&i% 8SIP9 #(!/(&(+ s"'&i-i%(& %$.p"&"!si (!) &i#(% s(*
&enjelasan : 8eorang dokter atau dokter gigi yang diduga memiliki 8* dan/atau 8"& dengan menggunakan persyaratan yang tidak sah, dapat diajukan ke M!". 9pabila terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka 8* akan dicabut oleh onsil edokteran "ndonesia #"$ dan 8"& akan dicabut oleh !inas esehatan kabupaten/ota berdasarkan rekomendasi M!". !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal ). 27K"&i#(%++'(! #((. ."!"!&+%(! (s( ."#i%
&enjelasan : !okter atau dokter gigi harus jujur dalam menentukan jasa medik sesuai dengan tindakan medik yang dilakukannya terhadap pasien. !asar : 'ndang-'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran &asal 01 huruf d%
2Ti#(% .".3"'i%(! i!-$'.(si, #$%+."! #(! ((& 3+%&i (i!!( (!) #ip"'+%(! MKDKI +!&+% p"."'i%s((! (&(s p"!)(#+(! #+)((! p"(!))('(! #isipi!
&enjelasan : !alam rangka pemeriksaan terhadap dokter atau dokter gigi yang diadukan atas dugaan pelanggaran disiplin, M!" berwenang meminta informasi, dokumen dan alat bukti lainnya dari dokter atau dokter gigi yang diadukan dari pihak lain yang terkait. !asar : &erkonsil (omor 1//&3/4"""/2 &asal ) ayat #0$ tentang *ata 5ara &enanganan asus !engan &elanggaran !isiplin !okter dan !okter 6igi oleh M!" dan M!"-&.
BAB IV SANKSI DISIPLIN
8anksi disiplin yang dapat dikenakan oleh M!" berdasarkan 'ndang'ndang (omor 2+ *ahun 2 tentang &raktik edokteran pada &asal + ayat #)$ adalah : 1. pemberian peringatan tertulis% 2. rekomendasi pencabutan 8urat *anda egistrasi atau 8urat "Ain &raktik% dan/atau ). kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. ekomendasi pencabutan 8urat *anda egistrasi atau 8urat "Ain &raktik yang dimaksud dapat berupa : a. rekomendasi pencabutan 8urat *anda egistrasi atau 8urat "Ain &raktik sementara selama-lamanya 1 #satu$ tahun, atau b. rekomendasi pencabutan 8urat *anda egistrasi atau 8urat "Ain &raktik tetap atau selamanya% ewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dimaksud dapat berupa: a. pendidikan formal% atau b. pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-kurangnya ) #tiga$ bulan dan paling lama 1 #satu$ tahun.
BAB V PENUTUP
&3!M9( &3(3699( !"8"&"( &;38" 3!*39( ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Majelis ehormatan !isiplin edokteran "ndonesia #M!"$ dalam menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran disiplin oleh para praktisi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, serta menjadi rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh para praktisi tersebut agar dapat menjalankan praktik kedokteran secara profesional. !engan ditegakkannya disiplin kedokteran diharapkan pasien akan terlindungi dari pelayanan kedokteran yang kurang bermutu% dan meningkatnya mutu pelayanan dokter dan dokter gigi% serta terpeliharanya martabat dan kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
(8" 3!*9( "(!(38"9
=9!" >'89, dr, 8p6, M98 3*'9
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO 221/PB/A4/04/2002 TENTANG PENERAPAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
Menimbang :
1. bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran diperlukan adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman. 2. bahwa ode 3tik edoktean "ndonesia #!3"$ merupakan pedoman bagi dokter "ndonesia anggota "!" dalam melaksanakan praktek kedokteran ). bahwa !3" yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi dengan situasi kondisi yang berkembang sesuai dengan pesatnya kemajuan iptekdok dan dinamika etika global yang ada. . bahwa !3" sebagaimana pada butir ) diatas dalam rangka penerapannya perlu ditetapkan melalui surat keputusan
Mengingat
:
1. 9nggaran !asar "!" ?ab """ &asal 0,, dan 2. etetapan Muktamar "!" (o. 1/Muk."!" @@"4/"4/2 - 8 &? "!" (o. 1/&?/9.//tanggal 2 (o7ember 2
Memperhatikan: =asil Mukernas 3tik edokteran """ yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 9pril 21 di
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
eputusan &? "!" tentang &enerapan ode 3tik edokteran "ndonesia.
&ertama
:
Mencabut !3" hasil akernas M3-M&29 tahun 1++)
edua
:
Menetapkan penerapan ode 3tik edokteran "ndoneseia #!3"$ hasil Mukernas 3tik edokteran """ *ahun 21 sebagai pedoman etik bagi dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.
etiga
:
!engan penerapan ode 3tik edokteran "ndonesia sebagaimana butir kedua tersebut, maka semua dokter yang menjalankan profesi kedokterannya wajib berpegang teguh pada !3" tersebut
eempat
:
8eluruh pengurus Bilayah, 5abang dan ?adan elengkapan rganisasi "!" lainnya wajib menyebarluaskan !3" tersebut kepada seluruh dokter wilayah kerjanya masing-masing.
elima
:
8urat eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya akan diperbaiki sesuai dengan keperluannya.
!itetapkan &ada tanggal
:
etua 'mum,
8ekretaris
*td
ttd
&rof. !r. !r. M. 9hmad !jojosugito, M=9 (&9 "!":.+
!r. ;achmi "dris, Mkes (&9 "!" : )2.002
MUKADIMAH
8ejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insane yaitu sang pengobat dan penderita. !alam jaman modern, hubungan ini disebut hubungan kesepakatan terapeutik antara dokter dan penderita #pasien$ yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai #konfidensial$ serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani. 8ejak terwujudnya sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar #fundamental$ yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan social, serta kesejawatan yang tidak diragukan. "nhotep dari Mesir, =ippocrates dari >unani, 6alenus dari oma, merupakan beberapa ahli pelopor kedokteran kuno yang telah meletakkan sendi-sendi tokoh dan organisasi kedokteran yang tampil ke forum internasional, kemudian mereka bermaksud mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut atas suatu etik yang professional. 3tik tersebut, sepanjang masa mengutamakan penderita yang berobat serta demi keselamatan dan kepentingan penderita. 3tik ini sendiri memuat prinsip-prinsip, yaitu: beneficence, non maleficence, autonomy dan justice. 3tik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. husus di "ndonesia, asas itu adalah &ancasila yang sama-sama kita akui sebagai landasan idiil dan 'ndang-'ndang dasar 1+0 sebagai landasan struktural. !engan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluruhan ilmu kedokteran, kami para dokter "ndonesia baik yang tergabung secara profesional dalam "katan !okter "ndonesia, maupun secara fungsional terikat dalam organisasi bidang pelayanan, pendidikan serta penelitian kesehatan dan kedokteran, dengan rakhmat *uhan >ang Mahaesa, telah merumuskan ode 3tik edokteran "ndonesia #!3"$, yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut:
KE>A?IBAN UMUM
&asal 1 8etiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter &asal 2 8eorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi &asal ) !alam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh suatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi &asal 8etiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri &asal 0 *iap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien. &asal 8etiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap pertemuan tehnik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. &asal 8eorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya,
&asal a 8eorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang #compassion$ dan penghormatan atas martabat manusia.
&asal b 8eorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien. &asal c 8eorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. &asal d 8eorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani. &asal C !alam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh #promotif, pre7entif, kuratif dan rehabilitatif$, baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. &asal + 8etiap dokter dalam bekerjasama denga para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
KE>A?IBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
&asal 1 8etiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. !alam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. &asal 11 8etiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
&asal 12 8etiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya terhadap seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. &asal 1) 8etiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
KE>A?IBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SE?A>AT
&asal 1 8etiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. &asal 10 8etiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
KE>A?IBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
&asal 1 8etiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. &asal 1 8etiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
MUKADIMAH
Bahwa profesi dokter gigi mempunyai tugas mulia yang tidak terlepas dari fungsi kemanusiaan dalam bidang kesehatan, maka perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1!", didasarkan pada asas etika yang meliputi# penghargaan atas otonomi pasien, baik hati, tidak merugikan, adil, setia dan jujur$ %eorang Dokter &igi dalam menjalankan profesinya perlu membawa diri dalam sikap dan tindakan yang terpuji$ 'a harus bertindak dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, baik dalam berinteraksi dengan pasien, masyarakat, teman sejawat, maupun profesinya$ Dengan rahmat (uhan )ang *aha +sa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan Profesi edokteran &igi, maka Dokter &igi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter &igi 'ndonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menetapkan ode +tik edokteran &igi 'ndonesia odekgi. yang wajib dihayati, ditaati, diamalkan, oleh setiap Dokter &igi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum 'ndonesia$
BAB I KE>A?IBAN UMUM
&asal 1 8etiap !okter 6igi di "ndonesia wajib menghayati, menaati, dan mengamalkan lafal 8umpah/
&asal ) !alam menjalankan profesinya setiap !okter 6igi di "ndonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. &asal 8etiap dokter 6igi di "ndonesia agar menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain. &asal 8etiap dokter 6igi di "ndonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai moti7ator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan #promotif, pre7entif, kuratif dan rehabilitatif$ ?9? "" KE>A?IBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN
&asal !alam menjalankan profesinya, setiap !okter 6igi di "ndonesia memberikan informasi yang cukup kepada pasiennya.
wajib
&asal C !okter 6igi dalam menyelenggarakan praktiknya, harus mampu mengendalikan mutu pelayanannya dan jangan meminta imbalan jasa yang tidak wajar. &asal + !alam hal ketidakmampuan melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan% !okter 6igi wajib mengkonsultasikan atau merujuk pasien ke !okter atau !okter 6igi lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih baik. &asal 1 !okter 6igi tidak boleh menolak atau mengarahkan pasien yang datang ke tempat praktiknya berdasarkan pertimbangan ras, agama, warna kulit, jender, kebangsaan atau penyakit tertentu.
&asal 11
8etiap !okter 6igi di "ndonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.
&asal 12 !okter 6igi wajib menyimpan, menjaga dan merahasiakan 5atatan Medik &asien. &asal 1) 8etiap !okter gigi di "ndonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuan, sebagai tugas perikemanusiaan, kecuali pada waktu itu ada orang lain yang lebih mampu memberikan pertolongan.
?9? """ KE>A?IBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SE?A>AT
&asal 1 8etiap !okter 6igi di "ndonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. &asal 10 8etiap !okter 6igi di "ndonesia tidak dibenarkan mengambil alih pasien dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya. &asal 1 9pabila berhalangan menyelenggarakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti.