Panduan Dasar bagi Aktifis dan Masyarakat Memahami dan memantau pelaksanaan peraturan dan hukum oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia Mendukung advokasi mendorong perubahan sosial menuju keadilan ekologis bersama masyarakat adat, adat, masyarakat lokal, petani, dan buruh dalam sistem pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan, berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia disunting oleh
Andiko, SH Norman Jiwan Sawit Watch, Januari 2012 Perkumpulan Perkumpulan Sawit Watch Panduan Dasar: Memahami dan memantau pelaksanaan peraturan dan hukum oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia 1. Andiko, SH SH 2. Norm Norman an Jiwa Jiwan n
Tata letak, desain dan percetakan oleh:
“Mendukung advokasi perubahan sosial menuju keadilan ekologis bersama masyarakat masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, dan buruh dalam sistem pembangunan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan, berkelanjutan berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia” BAGIAN PERTAMA
1. PENGANTAR
Sampai dengan Desember 2011 tercatat 663 kasus konflik perkebunan kelapa sawit.1 Biasanya jumlah tersebut adalah angka tercatat berdasarkan amatan maupun investigasi lembaga pencatat. Dan oleh karena itu selalu ada ”the ” the dark number” number” yang merupakan konflik-konflik yang tidak teramati atau terinvestigasi sehingga tidak nampak dalam database. Dengan b egitu, jumlah konflik perkebunan kelapa sawit yang sebenarnya akan lebih banyak dari jumlah 663 kasus. Terlepas dari jumlah kasus yang tercatat, tidak diragukan bahwa pembangunan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit memunculkan konflik dalam berbagai wujud antara masyarakat dengan masyarakat dengan badan-badan usaha baik milik negara maupun swasta. Situasi tersebut dapat dijelaskan secara teori maupun kenyataan di lapangan. Secara teoritis, pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat memerlukan tanah dalam skala mega hektar sebagai faktor produksi utama, sementara disisi lain apa yang disebut sebagai tanah yang langsung dikuasai negara2 tidaklah sebanyak tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat3. Kenyataan inilah yang menyebabkan tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat pun masyarakat pun diincar untuk dijadikan lahan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam situasi itulah konflik-konflik itu bermula yang kemudian berkembang dengan varian-varian sebab, akibat, maupun dampaknya. Konflik yang mengiringi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat erat dengan persoalan tanah. Tanah sebagai faktor produksi utama wajib ada sebelum kebun sawit dibangun. Akan tetapi tanah yang dibutuhkan oleh usaha perkebunan kenyataannya berada dalam penguasaan masyarakat, masyarakat, terutama masyarakat adat. Lebih-lebih, masyarakat adat masyarakat adat bukan hanya meyakini dirinya sebagai penguasa tanah, tetapi sebagai pemilik tanah atas dasar hukum adat yang mereka jalankan sehari-hari, sehingga cukup kuat untuk dipertahankan kepenguasaan dan atau kepemilikannya. Namun, karena aturan dan kebijakan pemerintah mengatakan sebaliknya, bahwa pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit adalah untuk dan demi kepentingan nasional, tanah-tanah yang dipertahankan oleh masyarakat itu, masyarakat itu, dicarikan ’jalan’ melalui sejumlah peraturan dan kebijakan, agar bisa diambil alih untuk pembangunan kebun sawit. Akibatnya, banyak tanahtanah dalam penguasaan dan atau pemilikan masyarakat yang masyarakat yang diambil alih baik melalui cara-cara kekerasan maupun dengan tipu daya informasi. Berbagai skema kerjasama pun dirumuskan untuk memudahkan proses pengambi-alihan tanah
dari masyarakat, masyarakat, antara lain skema inti-plasma, koperasi, jual beli, konsolidasi tanah maupun kompensasi. Penelitian empirik yang dilakukan bersama oleh Sawit Watch, Forest Peoples Programme, HuMA dan ICRAF (2005-2006) terhadap proses pengambilalihan tanah masyarakat di masyarakat di 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lampung Barat (Prop. Lampung), Kabupaten Sanggau (Prop. Kalimantan Barat) dan Kabupaten Pasaman Barat (Prop. Sumatra Barat), menunjukkan bahwa masyarakat setempat masyarakat setempat mengalami persoalan serius dan sebagian besar mengalami konflik atas tanah dengan perusahaan perkebunan kepala sawit. Masyarakat merasa ditipu dan dijebak dalam kesepakatan melalui janji-janji palsu serta mengabaikan suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dan dari sekian banyak penyimpangan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, persoalan hukum yang paling serius adalah a) hak ulayat tidak diakui; b) perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa ijin dari pemerintah; c) informasi tidak diberikan kepada komunitas; 4) kesepakatan tanpa perundingan; 5) pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah; 6) pembayaran kompensasi tidak dilakukan; 7) keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; 8) kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun; 9) petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas; 10) AMDAL terlambat disusun; 11) lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan; 12) penolakan masyarakat diredam masyarakat diredam melalui kekerasan dan pengerahan aparat; dan 13) terjadi pelanggaran HAM serius. (Marcus, dkk, 2006) Dari keenam perusahaan yang diteliti secara empirik, ternyata tidak sedikit perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi berbagai syarat dan kewajiban hukum sesuai aturan yang berlaku. Meskipun begitu, sebagian besar telah melakukan serangkaian tindakan operasional dalam rangka pembangunan perkebunan sawit. Misalnya, Hak Guna Hak Guna Usaha (HGU) baru dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit setelah kebun sawit dioperasikan bertahuntahun. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya bermodal Izin Lokasi dalam membangun kebunnya. Disamping itu, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan pada saat pemberian Hak Guna Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 4. Menurut hukum dengan logika penalarannya yang positif, pos itif, perusahaan-perusahaan yang demikian terbilang tidak memiliki keabsahan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengoperasionalkan perkebunan sawit sebelum dipenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan perundangundangan. Karena, sebagaimana diketahui dalam setiap SK HGU ada klausul yang menyatakan bahwa apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak dipenuhi, maka SK HGU bat al dengan sendirinya. Jika SK HGU tersebut secara hukum batal, maka seluruh kegiatan usaha harus dihentikan demi hukum, karena sudah tidak ada lagi alas hak yang hak yang menjadi dasar hukum pengoperasian perusahaan. Namun pada kenyataannya di lapangan, perusahaanperusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya tetap menjalankan operasi perkebunan. Seringkali kita luput untuk melihat posisi perusahaan dalam kacamata hukum yang berlaku. Keabsahan perusahaan tergantung seberapa penuh dia mematuhi kewajiban yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Secara normatif, satu saja syarat dan ketentuan tidak dipenuhi, maka tidak absah menurut hukum seluruh tindakan perusahaan tersebut. Konsentrasi dari kajian ini adalah meneliti aspek hukum usaha dari perusahan perkebunan kelapa sawit.
Berangkat dari penelitian empirik yang telah dilakukan, Sawit Watch memandang perlunya sebuah upaya tindak lanjut untuk melihat secara khusus aspek hukum usaha perkebunan kelapa sawit terutama terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat konflik dengan masyarakat. masyarakat. Pertanyaan utama yang penting untuk diajukan dalam kajian hukum ini adalah apakah perkebunan kelapa sawit telah memenuhi seluruh kewajiban hukum usaha perkebunan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku? Pertanyaan ini diajukan dengan mendasarkan pada sejumlah temuan awal dari riset empirik sawit watch mengenai adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi namun belum/tidak memenuhi seluruh/sebagian kewajiban hukumnya. Jawaban atas pertanyaan utama ini akan membantu sawit watch merumuskan usulan-usulan kebijakan dalam rangka penyelesaian konflik, dan untuk masyarakat korban masyarakat korban dalam memperkuat posisi hukumnya ketika berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan utama diatas adalah melalui pemeriksaan hukum atau biasa disebut dengan Legal Audit. 2. Tujuan Tujuan pengamat pengamatan an dan pemantauan pemantauan (LEGAL (LEGAL AUDIT) AUDIT)
a. Definisi dan tujuan Secara umum legal audit didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan dan/atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan perusahaan (Mulyadi, 2008). Legal audit juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk daftar pengecekan (check list) menyangkut keterkaitan (saling tergantung) antara satu aturan dengan yang lainnya (Amos, 2005). pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan peraturan dan hukum sebagai alat pemeriksa aspek hukum umumnya digunakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan rencana bisnisnya, seperti :
•
Perusahaan yang akan melakukan Initial melakukan Initial Public Offering ((IPO); Offering ((IPO); Perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, akuisisi;
•
Perusahaan yang akan melakukan transaksi kredit sindikasi;
•
•
Perusahaan yang akan dijual (dilaksanakan apabila pihak pembeli dijual (dilaksanakan menginginkannya). (mulyadi, 2008)
Namun demikian, legal audit tidak dibatasi hanya untuk bidang hukum bisnis. Sebagai sebuah alat kajian hukum, legal audit bisa digunakan untuk memeriksa aspek hukum untuk bidang hukum apa saja, bahkan untuk memeriksa produkproduk legislasi. Legal audit ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan/pelanggaran perusahaan terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan pendapat hukum ( Legal Legal Opinion) Opinion) yang menyatakan aturan hukum mana saja yang telah dipatuhi dan aturan hukum mana saja yang telah dilanggar. b. Objek dan ruang lingkup pengamatan Perusahaan dalam groups yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan alasan bahwa jaringan usaha group perusahaan pada bidang penanaman, pengolahan dan distibusi turunan kelapa sawit sudah mendunia dengan dukungan financial yang sangat besar serta memiliki wilayah operasi di 20 negara di 4 benua berbeda
dengan fokus utama usahanya berada di Indonesia dengan rantai pasar dan modal di Malaysia, China, India dan Eropa. Produk-produk t urunan dari minyak sawit mereka telah didistribusikan kepada lebih dari 50 negara di dunia. Namun disisi lain, atensi atau perhatian terhadap group tertentu biasanya terhadap operasi perkebunan kelapa sawit juga telah menyebabkan ratusan bahkan ribuan keluarga kehilangan hak atas hak atas tanahnya baik yang berupa ladang dan hutan komunal dengan luas ribuan hektar. Dampak dari usaha perkebunan sawit juga menyebabkan kerusakan lingkungan terutama terhadap sumber-sumber air bersih. Situasi empirik tersebut akhirnya memicu terjadi konflik sosial yang bersifat struktural yang memperhadapkan masyarakat korban masyarakat korban dengan perusahaan. Ruang lingkup legal audit meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen formal perusahaan yang berhubungan dengan perizinan (izin Usaha, Izin Lokasi), dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kepemilikan alas hak atas hak atas tanah (SK HGU). Pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut tidak hanya melihat dan membaca isi dari dokumen, tetapi akan dilakukan verifikasi lapangan yang dalam hal ini akan mendayagunakan hasil riset empirik organisasi dan lembaga terkait serta catatan-catatan lapangan yang telah disusun oleh pihakpihak terkait dan berkepentingan diwilayah operasional perkebunan dan pabrik beroperasi. Selanjutnya pemeriksaan dokumen akan diperdalam dengan aksenstuasi pada masalah pengadaan/pemerolehan tanah (land ( land acquisition). acquisition). c. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara penelusuran dokumen perusahaan yang didapatkan melalui permohonan data melalui instansi resmi pemerintah yang berada dimana perusahaan beroperasi maupun kepada perusahaan yang akan diaudit. Disamping itu, penelusuran dokumen juga akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh pelaku atau pegiat baik berupa hasil riset maupun catatan-catatan lapangan yang berhubungan dengan operasi kedua perusahaan yang akan diperiksa. Apabila dat a-data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini tidak dapat disediakan, maka pemeriksaan terhadap data tersebut tidak akan dilakukan dengan diberi catatan kosong. d. Teknik Analisa Data Teknik analisa data dilakukan dengan cara membuat daftar pemeriksaan (checklist) yang menghubungkan antara data perusahaan dengan aturan pemerintah. Dalam daftar pemeriksaan akan ditambahkan kolom verifikasi lapangan yang memuat sejumlah informasi lapangan terkait kebenaran faktual dari data perusahaan yang diaudit berdasarkan hasil riset lapangan. Daftar pemeriksaan yang telah diisi kemudian akan diberi tanda ( √) untuk katagori dipenuhi dan tanda (X) untuk katagori tidak dipenuhi. Berikut bentuk formulir pemeriksaan hukum yang akan digunakan :
(contoh formulir checklist)
Kewajiban Hukum Usaha Perkebunan Perizinan Pemerolahan Hak atas Hak atas tanah
Dokumen perusahaan terkait
Verifikasi lapangan
Katagori penilaian ( √)
(X)
Terhadap hasil pemeriksaan hukum akan diberikan pendapat hukum yang menyatakan telah memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi kewajiban.
e. Penyajian Hasil Seperti kebanyakan bentuk-bentuk dokumen dalam praktek hukum (Gugatan, Surat Kuasa, Legal Opini dan Surat Perjanjian) yang tidak memiliki standar baku mengenai bentuk dan struktur penyajiannya, legal audit pun tidak terikat pada satu format sajian. Namun demikian, dokumen hukum seperti halnya legal audit, terikat oleh kewajiban untuk mendasarkan argumentasi dan analisanya kepada peraturan perundang-undangan. Menggunakan legal audit sebagai alat untuk memeriksa aspek hukum sebuah perusahaan merupakan bagian dari praktek hukum. Namun demikian, praktek hukum ini biasanya hanya mengandalkan metode normatif analitik yang linier 5. Karenanya, cara analisa tersebut cenderung ”kering” dan jauh dari jangkauan alam nyata (kehidupan sosial sehari-hari). Untuk menghindari hasil yang analisa yang ”kering”, dalam legal audit ini akan diperkaya dengan pikiran-pikiran kritis yang melihat hukum tidak saja sebagai produk legal formal-prosedural tetapi juga sebagai hasil dari ”pertarungan” kepentingan kelompok-kelompok sosial. Oleh karenanya, fakta-fakta sosial yang menyertai akan dijadikan sebagai bahan untuk dianalisa. Dengan menggabungkan motode normatif analitik dan kritis, maka legal audit ini bisa dinamai sebagai critical legal audit (pemeriksaan hukum secara kritis).
BAGIAN KEDUA TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mengenai Usaha Perkebunan
Audit hukum perusahaan perkebunan ini hanya akan memberikan titik tekan sampai pada keberadaan dokumen-dokumen hukum perusahaan dalam pembebasan tanah untuk perkebunan, sehingga bagian ini akan lebih banyak menggambarkan aturan-aturan pertanahan. Karena perusahaan contoh audit hukum ini adalah perusahaan yang telah lama mengoperasikan usaha perkebunan dan perusahaan yang baru melakukan usaha perkebunan, maka audit hukum ini akan melibatkan aturan-aturan yang berlaku pada saat usaha-usaha perkebunan tersebut mulai beroperasi. Jika seseorang atau sebuah perusahaan ingin melakukan usaha perkebunan di Indonesia pada tahap awal harus melalui mekanisme penanaman modal, barulah kemudian masuk pada mekanisme perizinan perkebunan. Bagan dibawah ini menggambarkan secara sederhana alur prosedur hukum, mulai dari penanaman modal oleh investor sampai pada pemasaran Crude Palm Oil (CPO). Pengusaha perkebunan pertama kali harus melalui mekanisme administratif penanaman modal dan setelah itu administrasi perizinan usaha perkebunan, dilanjutkan dengan administrasi perolehan tanah untuk perkebunan. Jika perkebunan beroperasi, maka pengusaha perkebunan akan terikat dengan
beberapa ketentuan pengelolaan perkebunan, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dan terakhir sampai pada aturan pemasaran.
ADMINISTRASI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
SKEMA HUKUM
INVESTASI PERKEBUNAN
ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL
ADMINISTRASI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN
ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERKEBUNAN
ADMINISTRASI PERDAGANGAN CPO
ADMINISTRASI PRODUKSI CPO
Deskripsi singkat persyaratan administratif dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perkebunan sawit, hanya akan dipaparkan sampai pada proses pengadaan tanah bagi perkebunan. Merujuk kepada kedua objek perusahaan yang akan diaudit, salah satunya adalah PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) yang mulai berdiri dan beroperasi sejak tahun 1992, maka aturan-aturan yang akan dideskripsikan adalah aturan-aturan yang berlaku sejak tahun tersebut. 1.
Tata Cara Penanaman Modal
Dalam khazanah hukum Indonesia, skema Penanaman modal terbagi atas dua yaitu pertama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kedua Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri tunduk kepada UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970. Sedangkan Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970. Kedua aturan UU tersebut saat ini telah dicabut oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM) yang tidak lagi memisahkan antara PMA dengan PMDN. Berdasarkan Pasal 18 UU PMA, setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu pada Bab V. tentang Batas Waktu Berusaha, UU PMDN mengatur waktu berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun lama, dibatasi sebagai berikut : a. Dalam bidang perdagangan pada tanggal 31 Desember 1977. b. Dalam bidang industri berakhir pda tanggal 31 Desember 1997. c. Dalam bidang-bidang usaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.
Jikalau Jangka waktu berusaha yang ditentukan bagi perusahaan asing berakhir, maka warga-negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan berusaha dengan jalan antara lain: a. Mengalihkan modalnya ke bidang usaha lain yang batas waktu berusahanya belum berakhir; b. mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional.
Sebagai tindak lanjut teknis penanaman modal tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal Keputusan Presiden (Keppres) ini membedakan prosedur PMDN dengan prosedur PMA. PMDN cukup mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan untuk PMA diperlukan persetujuan Presiden. Tahapan yang harus dilalui dalam PMDN adalah sebagai berikut : 1. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan s urat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM; 3. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman Modal Dalam Negeri yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara; 4. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada : a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Kepala badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah; d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi.
5. Apabila penanaman modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka : a. Ketua BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan : 1. Angka Pengenal Importir terbatas; 1. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk; 2. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 3. Izin Usaha Tetap. b. Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat; c. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku; d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO. 6. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor; 7. Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk, Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya; 8. Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Ketua BKPM, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
Bagan Alur Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM
Surat Persetuuan Penanaman Modal !ang berlaku uga sebagai Persetuuan Prinsip atau I"in Usaha Sementara Ketua BKPM men!ampaikan tembusan Surat Persetuuan Penanaman Modal kepada# Departemen !ang membina bidang usaha penanaman modal !ang bersangkutan$ Departemen Keuangan$
Kepala badan Pertanahan %asional untuk pen!elesaian hak&hak atas tanah$
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c'( BKPMD !ang bersangkutan untuk koordinasi pen!elesaian i"in lokasi( Ketua BKPM atas nama Menteri !ang bersangkutan mengeluarkan # )ngka Pengenal Importir terbatas$ Keputusan Pemberian *asilitas+Keringanan Paak dan Bea Masuk$ I"in kera bagi Tenaga Kera )sing Pendatang !ang diperlukan$
I"in Usaha Tetap(
Penanam Modal men!ampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang& barang modal serta bahan baku dan bahan penolong !ang akan diimpor(
Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk Ketua BKP M mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas+keringanan bea masuk dan pungutan impor lainn!a(
,alon Penanaman Modal
Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan I"in -okasi !ang disiapkan oleh Kantor .ila!ah badan Pertanahan %asional setempat( Kepala Badan Pertanahan %asional atau Kepala Kantor .ila!ah Badan Pertanahan %asional setempat mengeluarkanHak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan !ang berlaku( Bupati+.alikotamad!a Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan I"in Mendirikan Bangunan /IBM0 dan I"in Undang&Undang Gangguan /UUG0+12(
Berdasarkan uraian proses dan bagan alur PMDN diatas, perusahaan PMDN memegang surat-surat sebagai bagian dari syarat administratif, sebagai berikut: 1. Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 2. Surat Permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM; 3. Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara; 4. Surat Keputusan Ketua BKPM atas nama Menteri berisikan :
a. Angka Pengenal Importir terbatas; b. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk; c. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; d. Izin Usaha Tetap. 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Tentang Izin Lokasi; 6. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha; 7. Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO; 8. Surat Permohonan kepada BKPM tentang permohonan persetujuan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor; 9. Surat Keputusan Ketua BKPM Tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal menentukan prosedur Penanam Modal Asing (PMA) sebagai berikut: 1. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 tahun 1970 mempelajari lebih dahulu daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM; 2. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek yang dibuktikan dengan s urat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan ketentuanketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM; 3. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan; 4. Ketua BKPM menyampaikan tembusan permohonan dan pertimbangan tersebut kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan. 5. Persetujuan/Penolakan Presiden mengenai suatu permohonan penanaman modal disampaikan kepada Ketua BKPM;
6. Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan presiden tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal; 7. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara kepada : a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian hak-hak atas tanah; d. Gubernur Kepala daerah Tingkat I cq. BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi. 8. Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka : a. Ketua BKPM, atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan : 1. Angka pengenal importir terbatas; 1. Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; 2. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; 3. Izin Usaha Tetap. b. Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan Izin Lokasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional setempat; c.
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat mengeluarkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO. 9. Setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor; 10.Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk Ketua BKPM mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya; 11.Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan tata cara yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
Bagan Alur Penanaman Modal Asing (PMA)
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM Ketua BKPM atas nama Menteri !ang bersangkutan mengeluarkan # )ngka Pengenal Importir terbatas$ Keputusan Pemberian *asilitas+Keringanan Paak dan Bea Masuk$ I"in kera bagi Tenaga Kera )sing Pendatang !ang diperlukan$
I"in Usaha Tetap(
Penanam Modal men!ampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang& barang modal serta bahan baku dan bahan penolong !ang akan diimpor(
Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk Ketua BKP M mengeluarkan Ketetapan mengenai fasilitas+keringanan bea masuk dan pungutan impor lainn!a(
Calon Penanaman Modal
Ketua BKPM men!ampaikan permohonan PM kepada Presiden dengan disertai pertimbangan Ketua BKPM men!ampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Keputusan Presiden !ang berlaku uga sebagai Persetuuan Prinsip atau I"in Usaha Sementara kepada# Departemen !ang membina bidang usaha penanaman modal !ang bersangkutan$ Departemen Keuangan$ Kepala Badan Pertanahan %asional untuk pen!elesaian hak&hak atas tanah$
Gubernur Kepala daerah Tingkat I c'( BKPMD !ang bersangkutan untuk koordinasi pen!elesaian i"in lokasi(
Gubernur Kepala daerah Tingkat I mengeluarkan I"in -okasi !ang disiapkan oleh Kantor .ila!ah badan Pertanahan %asional setempat(
Kepala Badan Pertanahan %asional atau Kepala Kantor .ila!ah Badan Pertanahan %asional setempat mengeluarkanHak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah sesuai ketentuan !ang berlaku( Bupati+.alikotamad!a Kepala daerah Tingkat II mengeluarkan I"in Mendirikan Bangunan /IBM0 dan I"in Undang&Undang Gangguan /UUG0+12(
Berdasarkan uraian proses dan bagan alur PMA diatas, perusahaan PMA memegang surat-surat sebagai bagian dari syarat administratif, sebagai berikut : 1. Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 2. Surat Permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM; 3. Keputusan Presiden Tentang Persetujuan Penanaman Modal Asing; 4. Surat Keputusan Ketua BKPM atas nama Menteri berisikan : a. Angka Pengenal Importir terbatas;
b. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk; c. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan; d. Izin Usaha Tetap. 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Tentang Izin Lokasi; 6. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha; 7. Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO; 8. Surat Permohonan kepada BKPM tentang permohonan persetujuan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor; 9. Surat Keputusan Ketua BKPM Tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
Setelah setahun berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 ini diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal. Pada tahun 1999 Kepala BKM kembali mengeluarkan keputusan untuk mengatur tata cara penanaman modal. Tata cara tersebut diatur dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/Sk/1999 Tanggal 6 Oktober 1999 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Pada tahun 2004 Kepala BKPM kembali mengeluarkan perubahan dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Keputusan kepala BKPM ini menentukan prosedur penanaman modal sebagai berikut: 1. Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM; 2. Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA ditandatangani oleh Kepala BKPM; 3. Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal. Perizinan pelaksanaan penanaman modal terdiri atas : a. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa :
1. Angka Pengenal Importir Terbatas; 2. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan; 3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 4. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 5. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; 6. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi; 7. Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya. b. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; c.
Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa : 1. Izin Lokasi; 1. Sertifikat Hak Atas Tanah; 2. Izin Mendirikan Bangunan; 3. Izin Undang-Undang Gangguan/HO.
Bagan Alur Penanaman Modal
Permohonan Persetuuan Penanaman Modal kepada Kepala BKPM
Surat Persetuuan /SP0 atas permohonan penanaman modal dari Kepala BKPM Peri"inan !ang diterbitkan oleh BKPM3 berupa # )ngka Pengenal Importir Terbatas$ I"in Usaha+I"in Usaha Tetap+I"in Perluasan$ 4encana Penggunaan Tenaga Kera )sing$ 4ekomendasi 5isa bagi Penggunaan Tenaga Kera )sing$ I"in Memperkerakan Tenaga Kera )sing$ Perpanangan I"in Mempekerakan Tenaga Kera )sing !ang bekera di lebih dari 6 /satu0 Pro7insi(
*asilitas pembebasan+keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku+Penolong dan *asilitas *iskal lainn!a( Peri"inan !ang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten+Kota3 berupa #
I"in -okasi$ Sertifikat Hak )tas Tanah$ I"in Mendirikan Bangunan$ I"in Undang&Undang Gangguan+12$ Peri"inan !ang diterbitkan oleh Pemerintah Pro7insi sesuai ke8enangann!a3 berupa Perpanangan I"in Mempekerakan Tenaga Kera )sing untuk Tenaga Kera )sing !ang bekera di 8ila!ah Kabupaten+Kota dalam 6 /satu0 Pro7insi(
Calon Penanaman Modal
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004, perusahaan memiliki surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dari Kepala BKPM; 2. Angka Pengenal Importir Terbatas; 3. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan; 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 5. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 6. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; 7. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi; 8. Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya; 9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; 10.Izin Lokasi; 11.Sertifikat Hak Atas Tanah; 12.Izin Mendirikan Bangunan; 13.Izin Undang-Undang Gangguan/HO.
2. Izin Usaha Perkebunan
Sejak PT. PHP beroperasi sampai dengan dibukanya perkebunan sawit oleh Wilmar Groups di Sambas (PT.WSP), kebijakan perizinan perkebunan telah berkali-kali berubah. Pertama, berlaku Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/1991 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 753/Kpts/KB.550/12/1992 yang menetapkan pengembangan perkebunan besar dan tatacara persetujuan prinsip usaha perkebunan. Selanjutnya kebijakan ini diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan /OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Deskripsi ini akan menggambarkan perizinan perkebunan yang berlaku pada masa kedua perusahaan tersebut memulai usahanya yaitu (i) Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, (ii) Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan (iii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan /OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
1. Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, memberikan pengertian Usaha perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha Industri Perkebunan Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan penanaman, dan perubahan jenis tanaman. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang pengaturan, pembinaan dan pengembangannya menjadi wewenang Menteri Pertanian. Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan 1. Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan diberikan kepada Perusahaan Perkebunan, baik yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN untuk melakukan kegiatan persiapan pembangunan kebun dengan memperhatikan kebijaksanaan teknis yang telah digariskan, kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam; 2. Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat sesuai dengan kewenangan pemberian izin, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dilengkapi dengan Persyaratan : a. Surat pengarahan lahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat; b. Rencana kerja usaha budidaya perkebunan; c. Akte Pendirian Perusahaan termasuk Perubahannya; d. Rekomendasi/dukungan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.g Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat berdasarkan hasil prasurvey calon lokasi; e. Peta Calon Lokasi dengan skal
Pengertian-Pengertian
Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan. 1. 2.
Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha Budidaya dan atau usaha Industri Perkebunan; Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan penanaman, dan perubahan jenis tanaman.
3.
Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang pengaturan, pembinaan dan pengemban pengembangannya menjadi wewenang Menteri Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Idustri Perkebunan Rakyat adalah usaha industri pengolahan hasil parkebunan yang diusahakan oleh tenaga keluarga sendiri.
5.
Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan persiapan fisik kebun, penyelesaian hak atas tanah, mesin/peralatan pertanian,tenaga kerja dan administrasi lainnya yang mendukung pembangunan budidaya.
6.
Persetujuan Prinsip Usaha Industri Perkebunan adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan persiapan fisik industri, mesin/peralatan industri, tenaga kerja dan administrasi lairnya yang mendukung pembangunan usaha industri.
7.
Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan usaha perkebunan yang berdiri dari Usaha budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.
8.
Izin Usaha Budidaya Perkebunan adalah izin tertulis yang 1 dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk memherikan hak kepada pemegangnya melakukan Usaha Budidaya Perkebunan.
9.
Izin Usaha Industri Perkebunan adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau pejabaat yang ditunjuku untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan Usaha Industri Perkebunan.
10.
Izin Perubahan Jenis Tanaman adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan perubahan jenis tanaman perkebunan.
11.
Izin Perluasan Usaha Industri Perkebunan adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan penambahan kapasitas produksi.
a 1:100.000. 3.
Persatujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan atas permintaan pemohon dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan Formulir Model PPUB-4. Perpanjangan diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I dengan menggunakan Formulir model PPUB-7Syarat perpanjangan yang harus di penuhi :
a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dengan menggunakan Formulir Model PPUB-5; b. Alasan perpanjangan; c. Rekomendasi/dukungan dari Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau kepala dinas perkebunan Dati II setempat berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model PPUB-6. 4. Perusahaan Perkebunan yang telah memperoeh Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya perkebunan, wajib menyampaikan laporan kemajuan peaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada pejabat dengan menggunakan formulir Model PPUB-5; 5. Apabila perpanjangan ke II telah berakhir, Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan kembali melalui pembaharuan untuk jangka 1 tahun, sebanyak 1 kali. Pembaharuan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan diterbitkan dengan menggunakan formulir Model PPUB-8 apabila setelah dilakukan penelitian lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukan kesungguhan dan pemohon untuk melakukan usaha budidaya perkebunan yang dituangkan dalam Berita Acara denga menggunakan Formulir Model PPUB-9. Surat permohonan pembaruan perpanjangan persetujuan prinsip perkebnan dilengkapi persyaratan sebagi berikut : a. Laporan Kegiatan Pembangunan di Lapangan; b. Laporan Hambatan/kendala yang timbul; c. Studi kelayakan Usaha budidaya perkebunan; d. Lokasi dimaksud tidak mengalami perubahan.
Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan
1. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki keputusan Hak Guna Usaha dan telah melaksanakan penanaman dapat mengajukan permohonan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan. Lokasi Hak Guna Usaha dan jenis tanaman yang diusahakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan; 2. Izin Usaha Budidaya Perkebunan Besar diberikan oleh Manteri Pertanian dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatannya. Dalam pelaksanaannya Menteri Pertanian melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada : 1) Direktur Jenderal Perkebunan, untuk usaha budidaya perkebunan dengan luas areal lebih dari 200 hektar, dan Usaha Industri Perkebunan dan 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I untuk usaha budidaya perkebunan dengan luas areal antara 25 hektar sampai dengan 200 hektar. a. Permohonan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan diajukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I dengan menggunakan formulir Model PPUB-11 yang dilampiri dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat; b. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan serta laporan diterima Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat menerbitkan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan dalam bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam formulir Model PPUB-12, atau menunda/menolak pemberian Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan dengan menggunakan Formulir Model PPUB-3.
3. Syarat Izin Usaha Budidaya Tetap Perkebunan Besar : a. Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Koperasi, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta; b. Usaha Perkebunan dapat pula dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang dibentuk menurut hukum Indonesia,berkedudukan di Indonesia oleh Warga Negara dan atau Badan Hukum Asing dan modalnya dimiliki secara patungan antara modal asing dengan modal warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia maupun secara langsung dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing; c. Dalam hal usaha perkebunan dilakukan dalam bentuk patungan, maka sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal yang disetor pada waktu pendiriannya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; d. Dalam hal Usaha Perkebunan dilakukan Sepenuhnya oleh badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sejak berproduksi komersial, menjual sebagian sahamnya kepada Warga Neqara Indonesia dan ataau badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui Pasar Modal dalam negeri. Pelaksanaan pengalihan sebagian sahamnya harus dilaporkan kepada Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan.
4. Untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan : a. Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebuanan; b. Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha; c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan denga menggunakan Formulir PPUB-5; d. Kondisi kebun telah memenuhi persyaratan teknis; e. Telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL); f.
Studi Kelayakan Usaha Budidaya Perkebunan untuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
g. Rekomendasi/dukungan dari Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II, yang dibuat berdasarkan hasil penelitian lapangan. 1. Untuk memperoleh rekomendasi/ dukungan perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan Dati I/ Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat, dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, kepala Dinas Perkebunan Dati I/ Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat setelah mengadakan penelitian ke lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Usaha Budidaya Perkebunan dengan menggunakan Formulir Model PPUB-10 dan sela
Pengertian-Pengertian Dalam
Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan sa!a Per"e#unan 1. 2.
Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan; Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman;
3.
Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah;
4.
Iin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah iin tertulis yang !ajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan;
".
#urat Penda$taran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut #PUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi iin yang berlaku seperti layaknya IUP;
•
mbat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani, Kepala Dinas Perkebunan Dati I/ Dati II menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur c.q Kepala Dinas Perkebunan Dati I setempat; 2. Dalam hal penelitian tidak dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat pada waktu yang ditentukan , pemohon yang bersangkutan dapat melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Dati I atau Kepala Dinas Perkebunan Dati II setempat.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Pada tanggal 23 Mei 2002 Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Keputusan Mentan No. 357-2002 ini dimaksudkan untuk merespon situasi penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom. Ruang lingkup Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ini meliputi: a. jenis, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha; b. syarat-syarat perizinan usaha perkebunan; c. tatacara perizinan usaha perkebunan; dan d. pembinaan dan pengawasan.
Syarat–Syarat Perizinan Usaha Perkebunan Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Surat keterangan domisili; 4. Rencana kerja usaha perkebunan; 5. Rekomendasi lokasi dari instansi Pertanahan; 6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan; 7. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR; 8. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; 9. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris; 10.Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
11.Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.
Syarat Lain 1. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri; 2. Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i; 3. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Untuk memperoleh IUP-B
Pengertian%Pengertian &alam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaa Per!ebunan 1. 2.
3.
•
Iin Usaha Perkebunan 'lUP( adalah iin tertulis dari Pejabat yang ber!enang dan !ajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Iin Usaha Perkebunan untuk Budidaya 'IUP%B( adalah iin tertulis dari Pejabat yang ber!enang dan !ajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. lin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan 'IUP%P( adalah iin tertulis dari Pejabat yang ber!enang dan !ajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Surat keterangan domisili; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur); 5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota); 6. Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
8. Rencana kerja pembangunan perkebunan; 9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPl) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; 10.Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 11.Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; 12.Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan 13.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
3. Perolehan Tanah Untuk Perkebunan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 ini menentukan bahwa untuk memperoleh izin lokasi, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Surat permohonan ini melampirkan : 14.Surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN; 15.Surat pemberitahuan persetujuan presiden bagi PMA; 16.Surat persetjuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non PMA & PMDN.
Surat permohonan ini ditembuskan kepada 1) Kepala kantor wilayah, 2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi vertikal teknis di daerah tingkat II untuk non PMA/PMDN dan 3) Badan Perencanaan Daerah TK II. Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kepmenag/Ka.BPN ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Paket Deregulasi Oktober 1993 bidang pertanahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Peraturan ini menentukan perolehan tanah untuk kepentingan perkebunan dapat melalui dua katergori 1) perolehan tanah melalui pemindahan hak, yang berasal dari tanah hak milik, tanah hak guna bangunan, tanah hak guna usaha dan tanah hak pakai, 2) perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan atas tanah. Tatacara perolehan yang pertama, terikat dengan sertifikat alas hak, sedangkan perolehan hak atas tanah jalur kedua dilakukan untuk tanah-tanah yang tidak bersertifikat. Semua tanah dalam kasus ini berada dalam ruang lingkup upaya kedua. Menurut Kepmen/Kep BPN No. 21 Tahun 1994 ini, penyerahan atau pelepasan atas tanah untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan formulir yang telah ditentukan. Jika diperlukan, sebelum penyerahan atau pelepasan atas tanah untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat diadakan perjanjian kesediaan menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah dengan formulir yang ditentukan yang berisi kesepakatan bahwa, dengan menerima ganti kerugian, pemegang hak bersedia : c. Menyerahkan tanah Hak Miliknya sehingga tanah tersebut jatuh pada negara. d. Melepaskan HGU, HGB atau Hak Pakainya sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara, untuk kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak atas tanah yang sesuai dengan keperluan perusahaan tersebut.
Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
)angka !aktu Iin lokasi diberikan berdasarkan luasan tanah yang dibutuhkan. *pabila luasan tanah yang dibutuhkan untuk in+estasi adalah sampai dengan 2" a maka ijin lokasi diberikan selama 1tahun, untuk tanah seluas 2" s-d " a, diberikan !aktu selama 2 tahun dan untuk luasan lebih " a !aktu yang diberikan adalah 3 tahun. )ika dalam masa satu ijin lokasi, pembebasan lahan belum sampai pada luasan yang dibutuhkan, tapi telah men/apai lebih dari "0 dari luas tanah yang ditunjuk dalam iin lokasi tersebut, maka perpanjangan dapat diberikan selama 1 tahun. api jika perolehan tanah tidak dapat diselesaikan pada masa ijin lokasi dan perpanjangannya, maka pada tanah%tanah yang sudah dapat diperoleh ditentukan tindakan%tindakan a( dipergunakan untuk melaksanakan ren/ana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan dengan ketentuan bah!a apabila diperlukan m asih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang atau b( dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Surat keputusan pemberian Izin Lokasi di tandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin olah Bupati/Walikotamadya atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya dan diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dimana terdapat kewajiban untuk berkonsultasi dengan pemegang hak atas tanah yang mencakup aspek-aspek a) penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut, b) Pembebasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui, c) Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan dan d) Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi. Sebelum izin lokasi diterbitkan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah. Rapat koordinasi ini disertai dengan kegiatan berkonsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah tentang aspek-aspek a) penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut, b) Pembebasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui, c) Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan dan d) Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi. Jangka waktu Izin lokasi diberikan berdasarkan luasan tanah yang dibutuhkan sebagai berikut; 3. Untuk luasan tanah yang dibutuhkan untuk investasi adalah sampai dengan 25 Ha maka ijin lokasi diberikan selama 1 tahun; 4. Untuk tanah seluas 25 s/d 50 Ha, jangka waktu yang diberikan waktu selama 2 tahun; dan 5. Untuk luasan lebih 50 Ha jangka waktu yang diberikan adalah 3 tahun; 6. Jika dalam masa satu ijin lokasi, pembebasan lahan belum sampai pada luasan yang dibutuhkan, tapi telah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tersebut, maka perpanjangan dapat diberikan selama 1 tahun; 7. Tapi jika perolehan tanah tidak dapat diselesaikan pada masa ijin lokasi dan perpanjangannya, maka pada tanah-tanah yang sudah dapat diperoleh ditentukan tindakan-tindakan :
a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; atau 2. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
Setelah pengusaha perkebunan memperoleh ijin lokasi, pengusaha perkebunan ini berhak untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi, hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. 4. Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan
Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Bagian IV. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. PP No. 40 Tahun 1996 ini menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Jika tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,
pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat; 1) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut, 2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan 3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian Hak Guna Usaha wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 3 Tahun 1999, wewenang pemberian HGU dibagi atas luasan yaitu BPN Pusat untuk luas tanah lebih dari 200 Ha dan Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk luas sampai dengan 200 Ha. Pendaftaran tanah, termasuk untuk HGU diatu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini mengatur Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; b. tanah hak pengelolaan; c.
tanah wakaf;
d.
hak milik atas satuan rumah susun;
e.
hak tanggungan;
f.
tanah Negara.
Bagian Ketiga peraturan pemerintah ini tentang Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pasal 10, mengatur bahwa (i) satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan, (ii) khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah
Kabupaten/Kotamadya, (iii) Untuk tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. Pemberian hak dan pendaftaran tanah negara untuk HGU lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan setingkat peratutan/keputusan menteri yaitu (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, (ii) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, (iii) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan (iv) Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 Tentang SPOPP. Berdasarkan Pasal 19 Permen Agraria / Kepala .BPN Nomor 9 tahun 1999 Permohonan HGU harus dilampiri dengan: 1. Fotokopi identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; 2. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; 3. Ijin lokasi atau surat penunjukan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 4. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; 5. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanam Modal Asing tertentu.
Sementara itu, setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha diterima, Kepala Kantor Wilayah menjalankan proses penerbitan surat keputusan pemberian HGU sebagai berikut : 6. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, apabila data tersebut belum lengkap, maka kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya; 7. Mencatat pada formulir isian; 8. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahanbahan yang diperlukan; 10. Memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah; 11. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada Peta Bidang Tanah, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur dan melakukan pengukuran secara Kadasteral; 12. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka setelah mempertimbangkan pendapat
Panitia Pemeriksaan Tanah B, akan diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alas an penolakannya; 13. Sedangkan dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai persyaratan pendapat dan pertimbangannya.
5. Kewajiban Lingkungan Perusahaan Perkebunan
Kewajiban lingkungan perusahaan pada tingkat undang-undang pert ama kali dimuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215). Pasal 7 UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Ketentuan ini ditindaklanjuti pada Pasal 16 yang mengatur setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Pada bagian penjelasan Pasal 16, dinyatakan bahwa pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh: a. b.
besar jumlah manusia yang akan terkena; luas wilayah penyebaran dampak;
c.
lamanya dampak berlangsung;
d.
intensitas dampak;
e.
banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;
f.
sifat kumulatif dampak tersebut;
g.
berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Selain itu, pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk
melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebagai tindak lanjut pengaturan AMDAL dalam UU No. 4 Tahun 1982, pemerintah kemudian membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538). PP No. 51 Tahun 1993 ini menentukan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang dirncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sementara itu paket dokumen yang harus diajukan oleh perusahaan ketika berusaha adalah analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Ketiga dokumen ini harus mendapat persetujuan instansi yang berwenang setelah mendapat penilaian dari Komisi Amdal 6. Dibawah ini adalah bagan prosedur AMDAL berdasarkan PP 51 tahun 1993 ini.
Bagan Prosedur AMDAL PP No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL
Pemrakarsa
Komisi )nalisis Mengenai Dampak -ingkungan Kerangka )cuan )MD)Diterima Ditolak AnggotaTetap Anggota Tidak Tetap Pemrakarsa )nalisis dampak lingkungan3 rencana pengelolaan lingkungan3 dan rencana pemantauan lingkungan Instansi Komisi )nalisis Mengenai Dampak -ingkungan Instansi Disetuui
Berdasarkan ketentuan ini, secara administrative perusahaan perkebunan sejatinya memiliki surat dan dokumen yaitu : 1. Surat penyampaian kerangka acuan AMDAL oleh pemrakarsa kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan; 2. Surat penyampaian Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diajukan sekaligus o leh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab; 3. Bukti penerimaan dokumen dari instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa; 4.
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan;
5.
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan;
6.
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan;
7. Surat keputusan penetapan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
Setelah kurang lebih lima belas tahun UU Nomor 4 Tahun 1982 berlaku, pada tahun 1997 pemerintah mengundangkan aturan penggantinya yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). UU No. 23 Tahun 1997 ini lebih memperinci tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 15, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 16 menentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Untuk itu pengusaha dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. Selain itu pada Pasal 17 menentukan juga setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang. Khusus mengenai pengaturan AMDAL, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838). PP ini menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. PP ini menentukan kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain : a. b.
jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak;
c.
intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d.
banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
e.
sifat kumulatif dampak;
f.
berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Berdasarkan PP ini, pemrakarsa menyusun kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Kerangka acuan disampaikan oleh pemrakarsa kepada inst ansi yang bertanggung jawab, dengan ketentuan : g. di tingkat pusat diajukan kepada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat; h. di tingkat daerah diajukan kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.
Untuk itu Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis dampak lingkungan hidup. Kerangka acuan ini dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan dan keputusan atas penilaian kerangka acuan wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambatlambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan. Selanjutnya instansi bertanggung jawab menerbitkan keputusan setuju atau tidak stuju atas kerangka tersebut. Berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab tersebut, Pemrakarsa menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Setelah selesai, pemrakarsa kemudian mengajukan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, kepada : i. di tingkat pusat diajukan Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat; j. di tingkat daerah diajukan Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.
Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai: k. l.
di tingkat pusat dinilai oleh komisi penilai pusat; di tingkat daerah dinilai oleh komisi penilai daerah.
Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Bagan dibawah ini menggambarkan prosedur penyusunan AMDAL berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999. Bagan Prosedur AMDAL Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Amdal
4encana
Kegiatan dari pemrakarsa Proses penapisan# Daftar kegiatan 8aib
)MD)- /KepMen-1 %o( 69 Tahun :;;60
)MD)- dipers!aratkan
)MD)- Tidak Diperlukan Pemberitahuan rencana studi )MD)-
ke Sekretariat Komisi Penilai )MD)-
-a!ak lingkungan Surat Keputusan Kela!akan -ingkungan oleh
Men-1+Gubernur+Bupati+ .alikota
Proses Periinan Pen!usunan Upa!a Pengelolaan -ingkungan /UK-0 dan Upa!a
Pemantauan -ingkungan /UP-0 Penilaian )%D)-3
4K- dan 4PPen!usunan dokumen
)%D)-3 4K- dan 4P-
Penilaian K)&)%D)Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi mas!arakat
Penilai )MD)Tidak -a!ak -ingkungan
Berdasarkan ketentuan ini, secara administrative perusahaan perkebunan sejatinya memiliki surat dan dokumen yaitu : a. Surat penyampaian kerangka acuan penyusunan AMDAL dari pemrakarsa kepada instansi;
b. Bukti penerimaan kerangka acuan penyusunan AMDAL dari komisi penilai AMDAL; c. Surat keputusan instansi yang bertanggung jawab atas penilaian kerangka acuan AMDAL; d. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup; e. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup; f. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup; g. Surat keputusan Instansi yang bertanggung jawab tentang kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
Kewajiban Lingkungan Lainnya Sejak tahun 1997, kebakaran hutan menjadi isu penting dalam pengelolaan lingkungan, termasuk metode pembersihan lahan untuk kepentingan perkebunan dengan metode bakar. Pada tahun 2004, pemerintah mengundangkan undangundang khusus yang mengatur tentang perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 26 UU ini menyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Akibat perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila tindakan ini dilakukan dengan sengaja.
Lampiran 1: Syarat legal prosedural Izin Usaha Perkebunan (Permentan 26/2007)
o! Syarat "dministrasi
Syarat dan tata cara permohonan izan usaha perkebunan
#erpenuhi %a #idak
$atatan
1
Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/alikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1! dengan dilengkapi pers"aratan sebagai berikut: 1# $kte pendirian perusahaan dan perubahann"a "ang terakhir% &# 'omor Pokok (ajib Pajak% !# )urat keterangan domisili% *# +ekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang ila"ah kabupaten/kota dari bupati/alikota untuk IUP-B "ang diterbitkan oleh gubernur% .# +ekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan proinsi dari gubernur untuk IUP-B "ang diterbitkan oleh bupati/alikota% 0# Iin lokasi dari bupati/ alikota "ang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 122#222 atau 1 : .2#222% 3# Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi 4ehutanan apabila areal berasal dari kaasan hutan% 5# +encana kerja pembangunan perkebunan% 9# 6asil $nalisis 7engenai 8ampak ingkungan 6idup $78$, atau Upa"a Pengelolaan ingkungan 6idup U4 dan Upa"a Pemantauan ingkungan 6idup UPl sesuai peraturan perundang-undangan "ang berlaku% 12# Pern"ataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan P;% 11# Pern"ataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran% 1&# Pern"ataan kesediaan membangun kebun untuk mas"arakat sesuai Pasal 11 "ang dilengkapi dengan rencana kerjan"a% dan 1!# Pern"ataan kesediaan untuk melakukan kemitraan#
&
Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/alikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1! dengan dilengkapi pers"aratan sebagai berikut: 1# $kte pendirian perusahaan dan perubahann"a "ang terakhir% &# 'omor Pokok (ajib Pajak% !# )urat keterangan domisili% *# +ekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang ila"ah kabupaten/kota dari bupati/alikota untuk IUP-P "ang diterbitkan oleh g ubernur% .# +ekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan proinsi dari gubernur untuk IUP-P "ang diterbitkan oleh Bupati/(alikota% 0# Iin lokasi dari bupati/alikota "ang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 122#222 atau 1 : .2#<222% 3# +ekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan% 5# =aminan pasokan bahan baku "ang diketahui oleh Bupati/(alikota% 9# +encana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan% 12# 6asil $nalisis 7engenai 8ampak ingkungan 6idup $78$, atau Upa"a Pengelolaan ingkungan 6idup U4 dan Upa"a Pemantauan ingkungan 6idup UP sesuai peraturan perundang-undangan "ang berlaku% dan 11# Pern"ataan kesediaan untuk melakukan kemitraan#
!
Untuk industri pengolahan hasil kelapa sait, selain memenuhi pers"aratan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi 4ehutanan apabila areal budida"a tanaman berasal dari kaasan hutan dan rencana kerja budida"a tanaman perkebunan#
Pembinaan dan pengawasan perkebunan
*
Perusahaan perkebunan "ang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!, ajib: 1# 7en"elesaikan hak atas tanah selambat-Iambatn"a & dua tahun sejak diterbitkann"a IUP-B, IUP-P, atau IUP% &# 7erealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kela"akan, baku teknis, dan ketentuan "ang berlaku% !# 7emiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran% *# 7embuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber da"a alam secara lestari% .# 7emiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan P;% 0# 7enerapkan $nalisis 7engenai 8ampak ingkungan 6idup $78$, atau Upa"a Pengelolaan ingkungan 6idup U4 dan Upa"a Pemantauan ingkungan 6idup UP sesuai peraturan perundang-undangan "ang berlaku% 3# 7enumbuhkan dan memberda"akan mas"arakatlkoperasi setempat% serta 5# 7elaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur atau bupati/alikota sesuai keenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1! secara berkala setiap 0 enam bulan sekali#
Ketentuan administrasi
.
Perusahaan perkebunan "ang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diersi>ikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal !2 "ang tidak melaksanakan keajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal !* huru> , b, c, e, >, 9 dan/atau h diberikan peringatan paling ban"ak ! tiga kali masing-masing dalam tenggang aktu * empat bulan#
0
$pabila dalam ! tiga kali peringatan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi "ang berenang untuk mencabut 6ak ?una Usaha-n"a#
3
Perusahaan perkebunan "ang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diersi>ikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal !2 tidak melaksanakan keajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal !* huru> d, iin usahan"a dicabut, dan diusulkan kepada instansi "ang berenang untuk mencabut 6ak ?una Usaha-n"a#
5
Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!, dan mendapat persetujuan diersi>ikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal !2 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nut>ah, dan mencegah berjangkitn"a organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal !. diberikan peringatan paling ban"ak ! tiga kali masing-masing dalam tenggang aktu * empat bulan#
9
$pabila dalam ! tiga kali peringatan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi "ang berenang untuk mencabut 6ak ?una Usaha-n"a#
Pengusulan pencabutan 6ak ?una Usaha kepada instansi "ang berenang 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal !5 , Pasal !9 dan Pasal *2 dilakukan oleh 7enteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/alikota# &e'inisi istilah yang digunakan dalam Permentan o! 26/Permentan/ar!0/2/2007
1# Perkebunan adalah segala kegiatan "ang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainn"a dalam ekosistem "ang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk meujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan mas"arakat# &# ;anaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman "ang pembinaann"a pada 8irektorat =enderal Perkebunan# !# Usaha perkebunan adalah usaha "ang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan# *# Usaha budida"a tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan "ang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diersi>ikasi tanaman# .# Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan "ang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan "ang ditujukan untuk mencapai nilai tambah "ang lebih tinggi dan memperpanjang da"a simpan# 0# Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan "ang pengelola usaha perkebunan# 3# Pekebun adalah perorangan arga negara Indonesia "ang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu# 5# Perusahaan perkebunan adalah perorangan arga negara Indonesia atau badan hukum "ang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia "ang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu# 9# )kala tertentu adalah skala usaha perkebunan "ang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik "ang diajibkan memiliki iin usaha# 12# Iin Usaha Perkebunan lUP adalah iin tertulis dari Pejabat "ang berenang dan ajib dimiliki oleh perusahaan "ang melakukan usaha budida"a perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan# 11# Iin Usaha Perkebunan untuk Budida"a IUP-B adalah iin tertulis dari Pejabat "ang berenang dan ajib dimiliki oleh perusahaan "ang melakukan usaha budida"a perkebunan# 1&# Iin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan IUP-P adalah iin tertulis dari Pejabat "ang berenang dan ajib dimiliki oleh perusahaan "ang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan# 1!# )urat ;anda 8a>tar Usaha Perkebunan );8-B adalah keterangan "ang diberikan oleh Bupatil(alikota kepada pelaku usaha budida"a tanaman perkebunan "angluas lahann"a kurang dari &. dua puluh lima hektar# 1*# )urat ;anda 8a>tar Usaha Industri Pengolahan 6asil Perkebunan );8-P adalah keterangan "ang diberikan oleh Bupati7=alikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan "ang kapasitasn"a di baah batas minimal# 1.# 4inerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan "ang didasarkan pada aspek manajemen, budida"a kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun aktu tertentu# 10# 4emitraan perkebunan adalah hubungan kerja "ang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jaab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, kar"aan, dan mas"arakat sekitar perkeburian#
*ampiran 2+
&a'tar periksa Izin *okasi usaha perkebunan
o! Syarat administrasi
Tanah yang dapat ditunjuk dengan izin lokasi 1
;anah "ang dapat ditunjuk dalam Iin okasi adalah tanah "ang menurut +encana ;ata +uang (ila"ah "ang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan "ang sesuai dengan rencana penanaman modal "ang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal "ang dipun"ain"a#
&
Iin okasi dapat diberikan kepada perusahaan "ang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan "ang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal "ang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain "ang merupakan suatu group perusahaan dengann"a tidak lebih dari luasan "ang telah ditetapkan
!
Untuk keperluan menentukan luas areal "ang ditunjuk dalam Iin okasi perusahaan pemohon ajib men"ampaikan pern"ataan tertulis mengenai luas tanah "ang sudah dikuasai olehn"a dan perusahaan-perusahaan lain "ang merupakan satu group dengann"a#
Jangka waktu izin lokasi *
Iin okasi diberikan untuk jangka aktu sebagai berikut: 1# Iin okasi seluas sampai dengan &. 6a: 1 satu tahun% &# Iin okasi seluas lebih dari &. 6a s/d .2 6a: & dua tahun% !# Iin okasi seluas lebih dari .2 6a: ! tiga tahun#
.
Perolehan tanah oleh pemegang Iin okasi harus diselesaikan dalam jangka aktu lain okasi#
0
$pabila dalam jangka aktu Iin okasi sebagaimana dimaksud pada a"at 1 perolehan tanah belum selesai, maka Iin okasi dapat diperpanjang jangka aktun"a selama 1 satu tahun apabila tanah "ang sudah diperoleh mencapai lebih dari .2@o dan luas tanah "ang ditunjuk dalam Iin okasi apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka aktu Iin okasi, termasuk perpanjangann"a sebagaimana dimaksud pada a"at 1 dan a"at !, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Iin okasi dan terhadap bidang-bidang tanah "ang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: 1# 8ipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan pen"esuaian mengenai luas pembangunan dengan ketentuan baha apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah "ang merupakan satu kesatuan bidang% &# 8ilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain "ang memenuhi s"arat#
Tata cara pemberian izin lokasi 3
Iin okasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah "ang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah "ang bersangkutan, penilaian >isik ila"ah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah#
5
)urat keputusan pemberian Iin okasi ditandatangani oleh Bupati/(alikotamad"a atau, untuk 8aerah 4husus Ibukota =akarta, oleh ?ubernur 4epala 8aerah 4husus Ibukota =akarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, "ang dipimpin olah Bupati/(alikotamad"a atau untuk 8aerah 4husus Ibukota =akarta, oleh ?ubernur 4epala 8aerah 4husus Ibukota =akarta, atau oleh pejabat "ang ditunjuk secara tetap olehn"a#
9
Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada a"at & dipersiapkan
#erpenuhi %a #idak
$atatan
oleh 4epala 4antor Pertanahan# 12
+apat koordinasi sebagaimana dimaksud pada a"at & disertai konsultasi dengan mas"arakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi "ang dimohon#
11
4onsultasi sebagaimana dimaksud pada a"at * meliputi aspek sebagai berikut: 1# Pen"ebarluasan in>ormasi, mengenai rencana penanaman modal "ang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampakn"a dan rencana perolehan tanah serta pen"elesaian masalah "ang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut% &# Pembebasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternati> pemecahan masalah "ang ditemui% !# Pengumpulan in>ormasi langsung dari mas"arakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan "ang diperlukan% *# Peran serta mas"arakat berupa usulan tentang alternati> bentuk dan besarn"a ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Iin okasi#
Hak dan kewajiban pemegang izin lokasi Pemegang Iin okasi diiinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Iin okasi hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan 1& pemegang hak atau pihak "ang mempun"ai kepentingan tersebut dengan cara jual beli pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan "ang berlaku# )ebelum tanah "ang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Iin okasi sesuai ketentuan pada a"at 1, maka semua hak atau kepentingan pihak lain "ang sudah ada atas tanah "ang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk keenangan "ang menurut hukum dipun"ai oleh pemegang 1! hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak serti>ikat dan keenangan untuk menggunakan dan meman>aatkan tanahn"a bagi keperluan pribadi atau usahan"a sesuai rencana tata ruang "ang berlaku, serta keenangan untuk mengalihkann"a kepada pihak lain# Pemegang Iin okasi ajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah "ang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud peda a"at 1, tidak 1* menutup atau mengurangi aksesibilitas "ang dimiliki mas"arakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum )esudah tanah "ang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Iin okasi dapat diberikan hak atas tanah "ang 1. memberikan keenangan kepadan"a untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modaln"a Pemegang Iin okasi berkeajiban untuk melaporkan secara berkala setiap ! tiga bulan kepada 4antor Pertanahan mengenai perolehan tanah "ang sudah 1. dilaksanakann"a berdasarkan Iin okasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut#
Definisi istilah yang digunakan dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi PMA/PMDN 1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 2. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun
melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha. 4. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970. 5. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. 6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
*ampiran , -"*.-"* %" "1I &I&"3#"45"
o! Syarat "dministrasi 1. pabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas! selain memenuhi ketentuan perundang"undangan tentang Perseroan Terbatas! hal"hal yang wajib dida#tarkan adalah$
a#
nama perseroan
b#
merek perusahaan a# tanggal pendirian perseroan b# jangka aktu berdirin"a perseroan
c#
d#
•
kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan%
•
iin-iin usaha "ang dimiliki
1# alamat perusahaan pada aktu perseroan didirikan dan setiap perubahann"a &# alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perakilan perseroan
e#
1# berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris &# nama lengkap dan setiap alias-aliasn"a !# setiap naman"a dahulu apabila berlainan dengan huru> e angka 1 *# nomor dan tanggal tanda bukti diri .# alamat tempat tinggal "ang tetap 0# alamat dan negara tempat tinggal "ang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di ila"ah 'egara +epublik Indonesia 3# tempat dan tanggal lahir 5# negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar ila"ah 'egara +epublik Indonesia 9# kearganegaraan pada saat penda>taran 12# setiap kearganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huru> e angka 5 11# tanda tangan 1&# tanggal mulai menduduki jabatan%
#erpenuhi %a #idak
$atatan
>#
ain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris%
g#
1# modal dasar &# ban"akn"a dan nilai nominal masing-masing saham% !# besarn"a modal "ang ditempatkan% *# besarn"a modal "ang disetor
6
1# tanggal dimulain"a kegiatan usaha% &# tanggal dan nomor pengesahan badan hukum% !# tanggal pengajuan permintaan penda>taran#
%. pabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh! di samping hal"hal sebagaimana dimaksud dalam ayat &1' pasal ini! juga wajib dida#tarkan hal"hal mengenai setiap pemilik pemegang saham"saham itu yaitu$
a# nama lengkap dan setiap alias-aliasn"a% setiap naman"a dahulu apabila berlainan dengan a"at & angka 1% !# nomor dan tanggal tanda bukti diri% b# alamat tempat tinggal "ang tetap, c# alamat dan negara tempat tinggal "ang tetap apabila tidak bertempat tinggal di ila"ah 'egara +epublik Indonesia% d# tempat dan tanggal lahir% e# negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar ila"ah 'egara +epublik Indonesia% ># kearganegaraan% g# setiap kearganegaraan dahulu apabila berlainan dengan a"at & angka 5 h# jumlah saham "ang dimiliki i# jumlah uang "ang disetorkan atas tiap saham# (. Pada waktu menda#tarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian
). Hal"hal yang wajib dida#tarkan! khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal! diatur lebih lanjut oleh *enteri.
Pasal &e'inisi istilah hukum dalam UU o! , tahun 2 tentang a8ib &a'tar Perusahaan+
1# Perusahaan adalah setiap bentuk usaha "ang menjalankan setiap jenis usaha "ang bersi>at tetap dan terus menerus dan "ang didirikan, bekerja serta berkedudukandalam ila"ah 'egara +epublik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba UU 'o# ! tahun 195& tentang (ajib 8a>tar Perusahaan% &# 8a>tar Perusahaan adalah da>tar catatan resmi "ang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaann"a, dan memuat hal-hal "ang ajib dida>tarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat "ang berenang dari kantor penda>taran perusahaan UU 'o# ! tahun 195&%
!# Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, "ang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba UU 'o# ! tahun 195&%
Syarat administrati'.prosedural berdasarkan Undang.Undang Perseroan #erbatas
o! Syarat "dministrasi Pendirian Perseroan Terbatas
1
Perseroan didirikan oleh & dua orang atau lebih dengan akta notaris "ang dibuat dalam bahasa Indonesia#
&
)etiap pendiri Perseroan ajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan#
!
4etentuan sebagaimana dimaksud pada a"at & tidak berlaku dalam rangka Peleburan#
*
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkann"a 4eputusan 7enteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan#
.
)etelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari & dua orang, dalam jangka aktu paling lama 0 enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham "ang bersangkutan ajib mengalihkan sebagian sahamn"a kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain#
0
8alam hal jangka aktu sebagaimana dimaksud pada a"at . telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari & dua orang, pemegang saham bertanggung jaab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak "ang berkepentingan, pengadilan neg eri dapat membubarkan Perseroan tersebut#
3
4etentuan "ang meajibkan Perseroan didirikan oleh & dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada a"at 1, dan ketentuan pada a"at ., serta a"at 0 tidak berlaku bagi: a# Persero "ang seluruh sahamn"a dimiliki oleh negara% atau b# Perseroan "ang mengelola bursa e>ek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga pen"impanan dan pen"elesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar 7odal#
5
$kta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan#
9
4eterangan lain sebagaimana dimaksud pada a"at 1 memuat sekurangkurangn"a: a# nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kearganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal 4eputusan 7enteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan% b# nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kearganegaraan anggota 8ireksi dan 8ean 4omisaris "ang pertama kali diangkat% c# nama pemegang saham "ang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham "ang telah ditempatkan dan disetor#
12
8alam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa#
11 Untuk memperoleh 4eputusan 7enteri mengenai pengesahan badan hukum
#erpenuhi %a #idak
$atatan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a"at *, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi in>ormasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada 7enteri dengan mengisi >ormat isian "ang memuat sekurang-kurangn"a: a# nama dan tempat kedudukan Perseroan% b# jangka aktu berdirin"a Perseroan% c# maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan% d# jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor% e# alamat lengkap Perseroan# 1&
Pengisian >ormat isian sebagaimana dimaksud pada a"at 1 harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan#
8alam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana 1! dimaksud pada a"at 1 dan a"at &, pendiri han"a dapat memberi kuasa kepada notaris# 1*
4etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah#
Permohonan untuk memperoleh 4eputusan 7enteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a"at 1 harus diajukan kepada 7enteri paling lambat 02 enam 1. puluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung# 10
4etentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada a"at 1 diatur dengan Peraturan 7enteri#
$pabila >ormat isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a"at 1 dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada a"at 1 13 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 7enteri langsung men"atakan tidak berkeberatan atas permohonan "ang bersangkutan secara elektronik# $pabila >ormat isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a"at 1 dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada a"at 1 15 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 7enteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasann"a kepada pemohon secara elektronik# 8alam jangka aktu paling lambat !2 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pern"ataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada a"at !, pemohon 19 "ang bersangkutan ajib men"ampaikan secara >isik surat permohonan "ang dilampiri dokumen pendukung# $pabila semua pers"aratan sebagaimana dimaksud pada a"at . telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 1* empat belas hari, 7enteri menerbitkan &2 keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan "ang ditandatangani secara elektronik# $pabila pers"aratan tentang jangka aktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada a"at . tidak dipenuhi, 7enteri &1 langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pern"ataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada a"at ! menjadi gugur# 8alam hal pern"ataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana && dimaksud pada a"at . dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh 4eputusan 7enteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a"at 1# 8alam hal permohonan untuk memperoleh 4eputusan 7enteri tidak diajukan dalam jangka aktu sebagaimana dimaksud pada a"at 1, akta pendirian &! menjadi batal sejak leatn"a jangka aktu tersebut dan Perseroan "ang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesann"adilakukan oleh pendiri# &*
4etentuan jangka aktu sebagaimana dimaksud pada a"at 1 berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali#
Perbuatan hukum "ang berkaitan dengan kepemilikan saham dan &. pen"etorann"a "ang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian# 8alam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada a"at 1, din"atakan &0 dengan akta "ang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian# 8alam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada a"at 1, din"atakan &3 dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris "ang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan# 8alam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada a"at 1, a"at &, dan a"at ! &5 tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan keajiban serta tidak mengikat Perseroan# Perbuatan hukum "ang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan "ang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan &9 hukum apabila +UP) pertama Perseroan secara tegas men"atakan menerima atau mengambil alih semua hak dan keajiban "ang timbul dari perbuatan hukum "ang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasan"a# +UP) pertama sebagaimana dimaksud pada a"at 1 harus diselenggarakan !2 dalam jangka aktu paling lambat 02 enam puluh hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum# 4eputusan +UP) sebagaimana dimaksud pada a"at & sah apabila +UP) !1 dihadiri oleh pemegang saham "ang meakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat# 8alam hal +UP) tidak diselenggarakan dalam jangka aktu sebagaimana dimaksud pada a"at & atau +UP) tidak berhasil mengambil keputusan !& sebagaimana dimaksud pada a"at !, setiap calon pendiri "ang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jaab secara pribadi atas segala akibat "ang timbul# Persetujuan +UP) sebagaimana dimaksud pada a"at & tidak diperlukan !! apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan# Perbuatan hukum atas nama Perseroan "ang belum memperoleh status badan hukum, han"a boleh dilakukan oleh semua anggota 8ireksi bersama-sama !* semua pendiri serta semua anggota 8ean 4omisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jaab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut# 8alam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada a"at 1 dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan "ang belum memperoleh status badan hukum, !. perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jaab pendiri "ang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan# !0
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada a"at 1, karena hukum menjadi tanggung jaab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum#
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada a"at & han"a mengikat dan menjadi tanggung jaab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui !3 oleh semua pemegang saham dalam +UP) "ang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan# +UP) sebagaimana dimaksud pada a"at * adalah +UP) pertama "ang harus !5 diselenggarakan paling lambat 02 enam puluh hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum# nggaran +asar
1
$nggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a"at 1 memuat sekurang-kurangn"a: 1# nama dan tempat kedudukan Perseroan% &# maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan% !# jangka aktu berdirin"a Perseroan%
*# besarn"a jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor% .# jumlah saham, klasi>ikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasi>ikasi, hak-hak "ang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham% 0# nama jabatan dan jumlah anggota 8ireksi dan 8ean 4omisaris% 3# penetapan tempat dan tata cara pen"elenggaraan +UP)% 5# tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota 8ireksi dan 8ean 4omisaris% 9# tata cara penggunaan laba dan pembagian diiden# &
)elain ketentuan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain "ang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini#
!
$nggaran dasar tidak boleh memuat : 1# ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham% dan &# ketentuan tentang pemberian man>aat pribadi kepada pendiri atau pihak lain#
*
Perseroan tidak boleh memakai nama "ang :
.
telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokokn"a dengan nama Perseroan lain% 1# bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan% &# bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan% !# sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat iin dari "ang bersangkutan% *# tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri% .# terdiri atas angka atau rangkaian angka, huru> atau rangkaian huru> "ang tidak membentuk kata% atau 0# mempun"ai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata#
0
'ama Perseroan harus didahului dengan >rase APerseroan ;erbatas atau disingkat AP;#
3
8alam hal Perseroan ;erbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada a"at &, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan A;bk#
5
4etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah
9
Perseroan mempun"ai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam ila"ah negara +epublik Indonesia "ang ditentukan dalam anggaran dasar#
12
;empat kedudukan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan#
Perseroan harus mempun"ai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha "ang 11 dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan# Perubahan Anggaran Dasar 1
Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh +UP)#
&
$cara mengenai perubahan anggaran dasar ajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan +UP)#
!
Perubahan anggaran dasar Perseroan "ang telah din"atakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator#
*
Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada a"at 1 dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada 7enteri#
.
Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan 7enteri#
0
Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada a"at 1 meliputi:
*# nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan% .# maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan% 0# jangka aktu berdirin"a Perseroan% 3# besarn"a modal dasar% 5# pengurangan modal ditempatkan dan disetor% dan/atau 9# status Perseroan "ang tertutup menjadi Perseroan ;erbuka atau sebalikn"a# 3
Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada a"at & cukup diberitahukan kepada 7enteri#
5
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada a"at & dan a"at ! dimuat atau din"atakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia#
9
Perubahan anggaran dasar "ang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat "ang dibuat notaris harus din"atakan dalam akta notaris paling lambat !2 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan +UP)# Perubahan anggaran dasar tidak boleh din"atakan dalam akta notaris setelah leat batas aktu !2 tiga puluh hari sebagaimana dimaksud pada a"at .#
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada 12 a"at & diajukan kepada 7enteri, paling lambat !2 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal akta notaris "ang memuat perubahan anggaran dasar# 11
4etentuan sebagaimana dimaksud pada a"at 3 mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada 7enteri#
)etelah leat batas aktu !2 tiga puluh hari sebagaimana dimaksud pada a"at 1& 3 permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada 7enteri# Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka aktu berdirin"a Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran 1! dasar harus diajukan kepada 7enteri paling lambat 02 enam puluh hari sebelum jangka aktu berdirin"a Perseroan berakhir# 7enteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka aktu 1* sebagaimana dimaksud pada a"at 1 paling lambat pada tanggal terakhir berdirin"a Perseroan# Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 a"at & mulai 1. berlaku sejak tanggal diterbitkann"a 4eputusan 7enteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar# Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 a"at ! mulai 10 berlaku sejak tanggal diterbitkann"a surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh 7enteri# 13
4etentuan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 dan a"at & tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain#
Perseroan "ang modal dan jumlah pemegang sahamn"a telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang15 undangan di bidang pasar modal, ajib mengubah anggaran dasarn"a sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 a"at & huru> > dalam jangka aktu !2 tiga puluh hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut# 8ireksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 ajib mengajukan 19 pern"ataan penda>taran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal# &2
Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan "ang tertutup menjadi Perseroan ;erbuka mulai berlaku sejak tanggal: •
•
e>ekti> pern"ataan penda>taran "ang diajukan kepada lembaga pengaas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik% atau dilaksanakan penaaran umum, bagi Perseroan "ang mengajukan pern"ataan penda>taran kepada lembaga pengaas di bidang pasar modal untuk melakukan penaaran umum saham sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal# 8alam hal pern"ataan penda>taran Perseroan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 huru> a tidak menjadi e>ekti> atau Perseroan "ang telah mengajukan pern"ataan penda>taran sebagaimana dimaksud pada a"at 1 huru> b tidak &1 melaksanakan penaaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarn"a dalam jangka aktu 0 enam bulan setelah tanggal persetujuan 7enteri# &&
Perubahan anggaran dasar "ang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal: a# persetujuan 7enteri% b# kemudian "ang ditetapkan dalam persetujuan 7enteri% atau c# pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima 7enteri, atau tanggal kemudian "ang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan
&!
Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 a"at & ditolak apabila: 1 bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar% & isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan% atau ! terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan +UP) mengenai pengurangan modal#
4etentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh 4eputusan 7enteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan &* keberatann"a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatann"a# +a#tar Perseroan
1
8a>tar Perseroan diselenggarakan oleh 7enteri#
&
8a>tar Perseroan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 memuat data tentang Perseroan "ang meliputi: a# nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka aktu pendirian, dan permodalan% b# alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .% c# nomor dan tanggal akta pendirian dan 4eputusan 7enteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a"at *% d# nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan 7enteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal &! a"at 1% e# nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh 7enteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal &! a"at &% ># nama dan tempat kedudukan notaris "ang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar% g# nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota 8ireksi, dan anggota 8ean 4omisaris Perseroan% h# nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan "ang telah diberitahukan kepada 7enteri% i# berakhirn"a status badan hukum Perseroan% j# neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku "ang bersangkutan bagi Perseroan "ang ajib diaudit#
!
8ata Perseroan sebagaimana dimaksud pada a"at & dimasukkan dalam da>tar Perseroan pada tanggal "ang bersamaan dengan tanggal: a# 4eputusan 7enteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar "ang memerlukan persetujuan%
b# penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar "ang tidak memerlukan persetujuan%atau c# penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan "ang bukan merupakan perubahan anggaran dasar# *
4etentuan sebagaimana dimaksud pada a"at & huru> g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan ;erbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal#
.
8a>tar Perseroan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 terbuka untuk umum#
0
4etentuan lebih lanjut mengenai da>tar Perseroan diatur dengan Peraturan 7enteri# Pengumuman
1
7enteri mengumumkan dalam ;ambahan Berita 'egara +epublik Indonesia : a# akta pendirian Perseroan beserta 4eputusan 7enteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a"at *% b# akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta 4eputusan 7enteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 a"at 1% c# akta perubahan anggaran dasar "ang telah diterima pemberitahuann"a oleh 7enteri#
&
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada a"at 1 dilakukan oleh 7enteri dalam aktu paling lambat 1* empat belas hari terhitung sejak tanggal diterbitkann"a 4eputusan 7enteri sebagaimana dimaksud pada a"at 1 huru> a dan huru> b atau sejak diteriman"a pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada a"at 1 huru> c#
!
4etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan#
&e'inisi istilah yang digunakan dalam UU o! 0 #ahun 2007 tentang Perseroan #erbatas :
1# Perseroan ;erbatas, "ang selanjutn"a disebut Perseroan, adalah badan hukum "ang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar "ang seluruhn"a terbagi dalam saham dan memenuhi pers"aratan "ang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaann"a# &# rgan Perseroan adalah +apat Umum Pemegang )aham, 8ireksi, dan 8ean 4omisaris# !# ;anggung =aab )osial dan ingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan "ang berman>aat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun mas"arakat pada umumn"a# *# +apat Umum Pemegang )aham, "ang selanjutn"a disebut +UP), adalah rgan Perseroan "ang mempun"ai eenang "ang tidak diberikan kepada 8ireksi atau 8ean 4omisaris dalam batas "ang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar# .# 8ireksi adalah rgan Perseroan "ang berenang dan bertanggung jaab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta meakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar# 0# 8ean 4omisaris adalah rgan Perseroan "ang bertugas melakukan pengaasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 8ireksi# 3# Perseroan ;erbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan "ang melakukan penaaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal#
5# Perseroan Publik adalah Perseroan "ang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal# 9# Penggabungan adalah perbuatan hukum "ang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain "ang telah ada "ang mengakibatkan aktia dan pasia dari Perseroan "ang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan "ang menerima penggabungan dan selanjutn"a status badan hukum Perseroan "ang menggabungkan diri berakhir karena hukum# 12# Peleburan adalah perbuatan hukum "ang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru "ang karena hukum memperoleh aktia dan pasia dari Perseroan "ang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan "ang meleburkan diri berakhir karena hukum# 11# Pengambilalihan adalah perbuatan hukum "ang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan "ang mengakibatkan beralihn"a pengendalian atas Perseroan tersebut# 1&# Pemisahan adalah perbuatan hukum "ang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha "ang mengakibatkan seluruh aktia dan pasia Perseroan beralih karena hukum kepada & dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktia dan pasia Perseroan beralih karena hukum kepada 1 satu Perseroan atau lebih# 1!# )urat ;ercatat adalah surat "ang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima "ang ditandatangani dengan men"ebutkan tanggal penerimaan# 1*# )urat 4abar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia "ang beredar secara nasional# 1.# 6ari adalah hari kalender# 10# 7enteri adalah menteri "ang tugas dan tanggung jaabn"a di bidang hukum dan hak asasi manusia
Definisi dan pengertian dalam UU No. 32 tahun 2009 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. 25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. 26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan c iri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
