Pancasila Sebagai Etika Politik

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Pancasila merupakan dasar pemkiran bansa Indonesia yang berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

permusyawaratan/

perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa serta kepribadian bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur. Pancasila juga merupakan suatu sistem etika dan politik yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung persatuan dan kesatuan, perdamaian dunia dan permusyawaratan yang adil dan beradap. Dalam makalah ini akan diulas tentang pancasila sebagai suatu sistem etika politik yang mempunyai nilai-nilai universal, sertaa moralitas.

1

BAB II ISI A. Pancasila sebagai Etika Politik Dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar hidup bernegara dan berbangsa atau sebagai dasar hidup berpolitik, maka politik tidaklah netral, tetapi harus dilandasi nilai-nilai etis. Itulah salah satu tugas filsafat politik: mencerahi makna berpolitik dan mengekplisitkan nilai-nilai etis dalam politik yang didasarkan atas Pencasila. Ada anggapan negatif dan sikap skeptik serta sinis terhadap politik. Ada kecenderungan untuk menghindar dari politik. Namun perlu dicattat beberapa hal: pertama, mau tidak mau kita tidak dapat lepas dari politik. Segala kegiatan kita mengandaikan kerangka Negara dan masyarakat. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi dunia modern, seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipecahkan dengan meninggalkan politik, tetapi mengadakan transformasi politik sedemikian rupa, sehingga memungkin kita membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik, bukan hal yang tak terhindari. Dengan membangun kredibilitas dan kelayakan suatu model alternatif dan imaginatif institusi politik, ketidakpercayaan akan pilitik bisa diatasi. David Held mengartikan politik sebagai berikut: “Politik adalah mengenai kekuasaan, yaitu mengenai kapasitas pelaku sosial dan institusi sosial untuk mempertahankan

atau mentransformir lingkungannya, sosial dan fisik. Politik

menyangkut sumber-sumber yang mendasari kapasitas ini dan mengenai kekuatankekuatan yang membentuk dan mempengaruhi operasi dari kekuatan itu. Oleh karena itu, politik adalah suatu fenomena yang diketemukan di dalam dan di antara institusi dan masyarakat, melintasi kehidupan publik dan privat. Politik terungkap di dalam semua aktivitas kerjasama, negosiasi dan perjuangan dalam penggunaan dan 2

distribusi sumberdaya. Politik terlibat dalam semua relasi, institusi dan struktur yang melekat dalam aktivitas produksi dan reproduksi dalam kehidupan masyarakat. Politik menciptakan dan mengkondisikan semua aspek kehidupan kita. Politik berada pada inti perkembangan permasalahan dalam masyarakat dan cara kolektif penyelesaian masalah tersebut. Bagi Aristoteles manusia akan menjadi sempurna dan mencapai tujuan kodratinya, kalau ia hidup dalam polis (negara-kota). Suatu Negara ada, demi hidup baik dan bukan hanya untuk hidup saja. Seperti dikatakan H. Arend, “Polis sebenarnya bukanlah Negara-kota (city-state) dalam lokasi fiknya; polis adalah organisasi masyarakat yang muncul dari perbuatan dan pembicaraan bersama dan ruang yang sebenarnya terletak di antara orang yang hidup bersama untuk tujuan itu, tak peduli dimanapun terjadi. Maka istilah politik menunjuk kepada aktivitas dari polis, dimana kesejahteraan bersama dideliberasikan dan keputusan yang secara kolektif mengikat dibuat. Jadi politik muncul dari tindakan bersama, “sharing of words and deeds”. Ada hal-hal yang dapat kita petik dari kehidupan politik pada jaman Yunani itu, meskipun harus diakui bahwa ada contoh yang jelek yang terjadi pada waktu itu, misalnya wanita dan budak tidak termasuk dalam warganegara. Ada anggapan pada waktu itu bahwa mereka yang berhasil dalam kehidupan politik, yaitu hal-ihwal kehidupan dalam Negara, akan mencapai kebaikan tertinggi. Kehidupan bersama dalam Negara (polis) akan mencapai kebaikan yang lebih besar, karena dilakukan bersama. Maka kehidupan bersama dalam Negara tidak hanya akan melindungi individu dan hak miliknya (sebagaimana jaman sekarang dituntut oleh liberalisme), tetapi harus menciptakan keunggulan manusiawi (arête). Kodrat manusia mendorong, agar Negara berperan dalam mengembangkan potensi manusia, mengajarkan kita untuk mencintai yang baik dan membuat warganegara menjadi lebih baik dengan menciptakan kebiasaan yang baik (inilah arti utama dari “pendidikan politik”). Maka dapat dikatakan bahwa bagi Aristoteles, Negara atau polis adalah “perkumpulan teman-teman yang saling memprovokasi untuk berbuat

3

kebajikan. Politik adalah suatu aktivitas etis, yaitu bersangkut paut dengan masalah bagaimana kita harus hidup dalam suatu masyarakat politik. Michel Foucault mengatakan bahwa politik pada masa ini ditandai oleh “pendisiplinan” dan “penundukan” yaitu pemaksaan agar manusia berperilaku tertentu. Ini disebut “biopower”. Politik adalah pengaturan dan penguasaan hidup dan biopower ini secara fundamental modern, yaitu manakala kehidupan manusia dipertaruhkan oleh strategi politiknya sendiri. Dengan lain perkataan, kehidupan manusia menjadi objek politik itu sendiri. Ini yang menjadi ciri dari politik modern, berbeda dari politik di masa lalu. Berbeda dari Foucault, Giorgio Agamben dalam Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life,9) berpendapat bahwa tidak benar kehidupan manusia selalu menjadi objek dari politik. Ia mengingatkan bahwa dalam Buku Pertama Politics (1.2.8) Aristoteles membedakan antara “kehidupan yang begitu saja” atau “kehidupan biologis semata”(bare life, nuda vita, kehidupan telanjang, kehidupan biologis, to zen) dan “hidup yang baik” (eu zen). Kehidupan politik mengatasi kehidupan

“yang biologis melulu” menjadi “sesuatu yang lebih”, yaitu lebih

manusiawi. Yang menjadi ciri politik adalah perwujudan kemampuan manusia untuk menstrukturkan suatu kehidupan bersama dalam komunitas yang tidak memaksa, yang mampu melakukan refleksi deliberatif atas pertanyaan apakah keadilan itu dan sarana konkrit apa untuk mencapainya? “Keadilan melekat dalam polis; karena keadilan, yang adalah penentuan apa yang adil, adalah pengaturan persekutuan politik” (Politics 1.2.66). Ini

menarik perhatian kita pada apa yang dikatakan oleh Aristoteles

mengenai bahasa dalam Politics 1.2.16: Agar menjadi benar-benar manusiawi orang harus menjadi anggota polis, karena hanya dengan begitu, ia dapat berbicara. “Mengeluarkan suara berfungsi untuk menunjukkan kesenangan atau kesakitan, dan ini suatu kemampuan yang dimiliki hewan pada umumnya….. Tetapi bahasa berfungsi untuk…..menyatakan apa yang adil dan tidak adil”. Disini kehidupan di lihat tidak hanya sebagai suatu fakta, tetapi suatu capaian. Capaian itu adalah 4

kebudayaan. Agamben menyebut kehidupan biologis semata sebagai “inklusif eksklusif (un ‘ esclusione inclusive). Maksud dari pernyataan itu ialah bahwa kehidupan yang baik (eu zen) bukan kehidupan biologis semata, namun kehidupan yang baik juga

merupakan

perkembangan dari kehidupan biologis semata. Politik seolah-olah merupakan tempat dimana kehidupan harus mengalami transformasi menjadi kehidupan yang baik. Tetapi ini bukan suatu capaian dari Aufhebung dari kehidupan biologis semata. Aufhebung politik tidak pernah tercapai, identitas tak pernah selesai’.Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, kehidupan politik memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang netral. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warganegara untuk berperilaku etis dalam politik. Apabila nilai-nilai Pancasila itu dapat ditransformasikan ke dalam ethos masyarakat, maka

akan menjadi

pandangan hidup atau Weltanschauung.

Pandangan hidup dapat dilihat sebagai suatu cultural software, suatu perangkat lunak budaya. Pandangan hidup adalah suatu cara memahami dunia dan kehidupan sosial, suatu kosmologi masyarakat. Sebagai perangkat lunak budaya pandangan hidup berperan dalam mengkonstruksikan

dunia sosial dan politik. Tetapi

pandangan hidup itu selalu berada dalam kontestasi dan negosiasi dengan pandangan hidup lainnya. Cultural software dikopi dalam setiap individu melalui sosialisasi, interaksi dan komunikasi. Fungsi cultural software mirip dengan apa yang disebut Gadamer “tradisi”: tradisi melengkapi kita dengan pra-pemahaman yang memungkinkan kita membuat penilaian mengenai dunia sosial Sejauh masyarakat memiliki kopi yang kurang lebih sama, maka pemahaman budaya mereka adalah pemahaman budaya bersama.

5

1. Etika dan Moralitas Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif. Rasional berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akarakarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis artinya membahas langkah demi langkah. Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya. 2. Etika dan Agama Etika tidak dapat menggantikan agama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral. Pemeluk agama menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Akan tetapi agama itu memerlukan ketrampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekadar indoktrinasi. Hal ini disebabkan empat alasan sebagai berikut: 1. Orang agama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu, tetapi ia juga ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkannya. Etika dapat membantu menggali rasionalitas agama. 2. Seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan. 3. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat maka agama menghadapi masalah moral yang secara langsung tidak disinggungsinggung dalam wahyu. Misalnya bayi tabung, reproduksi manusia dengan gen yang sama.

6

4. Adanya perbedaan antara etika dan ajaran moral. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata sedangkan agama pada wahyunya sendiri. Oleh karena itu ajaran agama hanya terbuka pada mereka yang mengakuinya sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari semua agama dan pandangan dunia.

B. Apa Itu Politik Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang artinya kota atau negara, yang kemudian muncul kata-kata polities yang artinya warga negara dan kata politikos yang artinya kewarganegaraan. Politik adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek di lapangan, sehingga dapat dijelaskan bagaimana Imbungan antar manusia (penduduk) yang tinggal di suatu tempat (wilayah) yang meskipun memiliki perbedaan pendapat dan kepentingannya, tetap mengakui adanya kepentingan

bersama

untuk

mencapai

cita-cita

dan

tujuan

nasionalnya.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dipercayakan kepada suatu badan/ lembaga yaitu pemerintah. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: •

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) 7

•

Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

•

Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

•

Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara

lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. 1. Teori Politik Lao Tzu (Taoisme) Teori politik Taoisme didasarkan pada ajaran utama tentang Tao. Orang Taios memandang bahwa semua perubahan di alam adalah manifestasi-manifestasi proses dinamis saling mempengaruhi antara oposisi-oposisi kutub Yin dan Yang. Oleh sebab itu, mereka percaya bahwa setiap pasangan yang berlawanan memiliki hubungan polar, dimana masing-masing kutub terkait secara dinamis satu sama lain. Maka, kapanpun kita ingin mencapai apapun, kita mesti memulainya dengan lawannya. Di sisi lain, kapanpun kita ingin mempertahankan apapun, kita harus membiarkan di dalamnya ada lawannya. Inilah jalan hidup orang bijak yang telah mencapai sudut pandang lebih tinggi, suatu perspektif dimana relativitas dan hubungan polar dari semua hal yang berlawanan dapat dipersepsi dengan jelas. Tindakan-tindakan orang bijak Taois muncul dari kebijakan intuitifnya, secara spontan dan dalam keselarasan dengan lingkungannya. Ia tidak perlu memaksakan dirinya sendiri, atau apapun di sekitarnya, namun sekedar menyesuaikan tindakannya dengan gerakan Tao. Inilah yang disebut Wu-Wei. Wu Wei berarti nonaksi (berbuat tidak berbuat). Arti dari ungkapan ini adalah alam dan segala isinya telah memiliki irama geraknya sendiri-sendiri. Manusia dalam menghadapi alam dan hidup sehari-hari tidak perlu banyak campur tangan, biarkan alam dalam peristiwa berkembang menurut iramanya masing-masing. Manusia jangan memaksakan 8

kehendaknya sendiri dan ingin bertindak, karena dengan demikian merusak irama alam dan hasilnya justru keserakahan, kemarahan dan malapetaka. 2. Teori Politik Aristoteles Teori Politik Aristoteles Dalam Aristoteles, teori politik berhubungan dengan teori etika. Politik sangat bersifat etis, menjunjung prinsip-perinsip etis/moral, mengejar nilai-nilai etis/moral, dan membelanya. Pembukaan bukunya “politics” sangat mengandaikan dan berkaitan dengan pembukaan bukunya “Nicomachean Ethics”. Jika dalam buku etikanya, kebaikan adalah tujuan atau keterarahan dari segala aktivitas kehidupan manusia, dalam buku politiknya, polis adalah cetusan paling tinggi dari aktivitas hidup manusia dalam menggapai kesempurnaan dan kebaikan sosialitasnya. Hubungan antara politik dan etika bersifat timbal balik, yaitu etika terarah kepada pembentukan tata kehidupan bersama yang baik dalam politik, dan politik mengandaikan fondasi etis yang benar. Etika dan politik merupakan dua entitas yang bersinergis. Dengan demikian, politik adalah sistem tata hidup bersama dalam polis tunduk pada dan mengandaikan etika kebaikan sekaligus merupakan puncak kesempurnaan

cetusan

etika.

Etika

adalah

pendasaran

dari

politik.

Bagi Aristoteles, manusia adalah zoon politicon, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya, diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk itu diperlukan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain. Negara memiliki beberapa bentuk. Tidak semua bentuk adalah baik. Bentuk negara yang buruk adalah tirani, yaitu pemerintahan seorang lalim. Selain itu ada bentuk negara oligarkhi, pemerintahan sekelompok kecil orang, dan demokrasi, yaitu pemerintahan seluruh rakyat, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak. Negara yang demikian tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebaliknya, susunan negara yang tergolong ideal adalah monarki, yaitu pemerintahan oleh seorang raja, aristokrasi, 9

pemerintahan kaum ningrat dan politeia, yaitu pemerintahan banyak orang. Menurut Arototeles, dalam prakteknya, pemerintahan yang paling baik adalah politeia yang bersifat demokratis-moderat, atau demokrasi dengan undang-undang dasar, sebab hak memilih dan hak dipilih bukan ada pada semua orang, melainkan pada golongan tengah, yang memiliki senjata dan yang telah biasa berperang. Bentuk pemerintahan ini memberi jaminan yang terkuat, bahwa pemerintahan akan bertahan lama dan akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan. C. MORAL Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula berbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbutan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaran moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia.

10

D. NORMA Norma berasal dari bahasa latin yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Jadi secara terminologi kiat dapat mengambil kesimpulan menjadi dua macam. Pertama, norma menunjuk suatu teknik. Kedua, norma menunjukan suatu keharusan. Kedua makna tersebut lebih kepada yang bersifat normatif. Sedangkan norma norma yang kita perlukan adalah norma yang bersifat prakatis, dimana norma yang dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan konkret. Dengan tidak adanya norma maka kiranya kehidupan manusia akan manjadi brutal. Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan manusia yang tidak ingin tingkah laku manusia bersifat senonoh. Maka dengan itu dibutuhkan sebuah norma yang lebih bersifat praktis. Memang secara bahasa norma agak bersifat normatif akan tetapi itu tidak menuntup kemungkinan pelaksanaannya harus bersifat praktis

11

E. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI

1. PENGERTIAN NILAI Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945 Alinea4 dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undangundang Sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

12

2. CIRI-CIRI NILAI Sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroeso (1986) adalah Sebagai berikut. a.

Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah kejujuran itu.

b.

Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai nemiliki sifat ideal (das sollen). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.

c.

Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

3. MACAM-MACAM NILAI Dalam filsafat, nilai dibedakan dalam tiga macam, yaitu a.

Nilai logika adalah nilai benar salah.

b.

Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah.

c.

Nilai etika/moral adalah nilai baik buruk. Berdasarkan klasifikasi di atas, kita dapat memberikan contoh dalam kehidupan. Jika seorang siswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia benar secara logika. Apabila ia keliru dalam menjawab, kita katakan salah. Kita tidak bisa

13

mengatakan siswa itu buruk karena jawabanya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya kita mengatakan demikian. Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa luikisan itu indah. Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia.moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Notonegoro dalam Kaelan (2000) menyebutkan adanya 3 macam nilai Ketiga nilai itu adalah sebagai berikut. a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi a.

Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia. b.

Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) manusia.

c.

Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa, Will) manusia.

14

Nilai religius yang merupakan nilai keohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. 4. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai

dasar

Pancasila

adalah

nilai

ketuhanan,

nilai

kemanusiaan,

nilai

persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam diri pribadi

manusia sesuai dengan

kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan sosial. Manusia pada dasarnya memiliki : -

Kedudukan sebagai makluk pribadi dan social

-

Manusia mempunyai jiwa dan raga

-

Manusia mempunyai sifat tanpa batas Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki

keunikan atau kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan atau status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan, karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhususan ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai nilai-nilai universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia dan bangsa 15

lain. Dengan demikian perbedaannya bukan terletak pada sikap ramah tamah, gotong royong dan lain-lain tetapi terletak pada pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari pada itu penerapannya ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa paksaan melainkan atas kesadaran diri, merupakan panggilan hati nurani (ditimbulkan dari dalam). 5. Memahami dan menghayati nilai-nilai pancasila Pandangan hidup suatu bangsa adalah krtistalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak mengkristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat pada Pancasila, dimnana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber yang mana masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang akan memberikan landasan bagi: a. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria), b. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai, c. Menjadi landasan kepercayaan pandangan hidup dan sikap serta perilaku. Nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber criteria dapat memberikan upaya dan usaha manusia dalam: a. Investasi nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menagndung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai-nilai keadilan. Di samping itu terdapat pula nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilainilai positif. Lebih lanjut kita jumpai pula nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial, dan nilai religius. b. Fitur Tindakan Manusia Dalam dunia yang semakin maju dan berkembang, ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transformasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Arus informasi ini, baik dari dalam 16

maupun dari luar tidak mungkin terkendali, karena perubahan-perubahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya semacam jaringan nilai-nilai untuk menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Keadaan seperti itu disebut sebagai era globalisasi, keterbukaan atau transportasi akan melanda kehidupan masyarakat dimana pun. c. Memberikan Kendali kepada Manusia Mengendalikan diri untuk mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam hidup, perilaku dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakt itu sementara berubah (dinamis), yang kita cari bukan dinamikanya, akan tetapi keseimbangan, keselarasan dan keserasian untuk mencapai kebahagiaan. d. Sebagai Pengarah (Orientasi) pada Manusia Ia memberikan kekuatan kehidupan dan membimbing ke arah yang lebih baik. e. Sebagai Pendorong (Motivasi) bagi Manusia Memberikan semangat dan dorongan yang lebih kreatif, positif sehingga akan lebih berdayaguna, efisien, dan efektif. 6. Nilai Laten Seperti diungkapakan bahwa pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan bermaksud menerapkannya dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita kaji sebenarnya nilai-nilai Pancasila tidak terbatas, dan apabila bekum terungkap dalam kehidupan secara nasional, maka kewajiban kita untuk mengungkapkannya dalam permukaan, sehingga nilai-nilai tersebut tidak laten sifatnya. Nilai-nilai Pancasila yang belum terungkap jumlahnya tak terbatas. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kandungan dari setiap sila adalah sebagai berikut: Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 17

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. 3. Mengemangkan sifat hormat menghormati dan bekerjasama antar apemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mengembangkan kerukunan hidup diantara sesama umat bergama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. 6. Menembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila Kedua: Kemanusian Yang Adil dan Beradap 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martbatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, keturunan, kepercayaan, kedudukan social dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 8. Berani membela kebenaran dan keadilan

18

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia 1. mampu menempatkan persatuan,

kesatuan, serta kepentingan dan

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa apabila diperlukan. 3. mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. menembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 1. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuaidengan hati nurani yang luhur. 8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral keada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, megutamakan persatuan dan kesatuan demi keentingan bersama.

19

9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayakan ungtuk melaksanakan permusyawaratan. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1. Mengenbangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5.

Suka memberikan pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6. Tidak menggunakan hak milik utntuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersipat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik uantuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

20

BAB III PENUTUPAN KESIMPULAN Pancasila adalah dasar Negara yang menjadi tolok ukur pemikiran bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang universal dan terkristalilasi dalam silasilanya. yang dikembangkan dan berkembang dalam diri pribadi manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan sosial. Didalam tubuh pancasila telah terukir berbagai aspek pemikiran bangsa yang mengandung asas moralitas, politik, sosial, agama, kemusyawaratan, persatuan dan kesatuan. Seluruh aspek tersebut senafas, sejiwa, merupakan suatu totalitas saling hidup menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain.

21

Daftar pustaka Widjaja, AW, H, Drs, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Ham, Jakarata: RINEKA CIPTA, 2004. Tambujaya E, Rustam, Pendidikan Pancasila, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995. Hartono, Pendidikan Pancasila untuk SMA, Bandung: Yudistira, 1998. http://www.google.com http://www.yahoo.com http://www.wikipedia.com http://www.okezone.com

22