Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS (WTO, 2004b). WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. Direktur Jendral sekarang ini adalah Pascal Lamy (sejak 1 September 2005). Pada Juli 2008 organisasi ini memiliki 153 negara anggota. Seluruh anggota WTO diharuskan memberikan satu sama lain status negara paling disukai, sehingga pemberian keuntungan yang diberikan kepada sebuah anggota WTO kepada negara lain harus diberikan ke seluruh anggota WTO (WTO, 2004c). Pada akhir 1990-an, WTO menjadi target protes oleh gerakan anti-globalisasi. WTO memiliki berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dibuat, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang WTO buat. Privatisasi pada prinsip WTO memegang peranan sungguh penting. Privatisasi berada di top list dalam tujuan WTO. Privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mengaturnya. WTO membuat sebuah peraturan secara global sehingga penerapan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara belum tentulah cocok. Namun, meskipun peraturan tersebut dirasa tidak cocok bagi negara tersebut, negara itu harus tetap mematuhinya, jika tidak, negara tersebut dapat terkena sangsi ekonomi oleh WTO. Negara-negara yang tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dirasa tidak fair, tetap tidak dapat memberikan suaranya. Karena pencapaian suatu keputusan dalam WTO tidak berdasarkan konsensus dari seluruh anggota. Merupakan sebuah rahasia umum bahwa empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) lah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan. Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama “Green Room.” Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan.
[sunting] Pranala luar
Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Organisasi Perdagangan Dunia
•
(en) Situs resmi
[sembunyikan] l•d•s
Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Afrika Selatan · Republik Afrika Tengah · Albania · Amerika Serikat · Angola · Antigua dan Barbuda · Arab Saudi · Argentina · Armenia · Australia · Bahrain · Bangladesh · Barbados · Belize · Benin · Bolivia · Botswana · Brazil · Brunei · Burkina Faso · Burma · Burundi · Tanjung Verde · Chad · Chili · Republik Rakyat Cina · Djibouti · Dominika · Republik Dominika · Ekuador · El Salvador · Fiji · Filipina · Gabon · Gambia · Georgia · Ghana · Grenada · Guatemala · Guinea · GuineaBissau · Guyana · Haiti · Honduras · Hong Kong¹ · India · Indonesia · Islandia · Israel · Jamaika · Jepang · Kamboja · Kamerun · Kanada · Kenya · Kolombia · Republik Demokratik Kongo · Republik Kongo · Korea Selatan · Kosta Rika · Kroasia · Kuba · Kirgizstan · Kuwait · Lesotho · Liechtenstein · Madagaskar · Makau¹ · Republik Makedonia · Maladewa · Malawi · Malaysia · Mali · Maroko · Mauritania · Mauritius · Meksiko · Mesir · Moldova · Mongolia · Mozambik · Namibia · Nepal · Nikaragua · Niger · Nigeria · Norwegia · Oman · Pakistan · Panama · Pantai Gading · Papua Nugini · Paraguay · Peru · Qatar · Rwanda · Saint Kitts dan Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent dan Grenadines · Selandia Baru · Senegal · Sierra Leone · Singapura · Kepulauan Solomon · Sri Lanka · Suriname · Swaziland · Swiss · Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu² · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad dan Tobago · Tunisia · Turki · Uganda · Ukraina · Uni Emirat Arab · Uni Eropa³ · Uruguay · Venezuela · Vietnam · Yordania · Zambia · Zimbabwe
1. Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina. 2. Nama rancangan untuk Republik Cina (Taiwan) 3. Ke-27 negara anggota Uni Eropa juga merupakan anggota WTO dengan hak masing-masing: Austria • Belanda dan Antillen Belanda • Belgia • Bulgaria • Britania Raya • Republik Ceko • Denmark • Estonia • Finlandia • Jerman • Hongaria • Irlandia • Italia • Latvia • Lituania • Luksemburg • Malta • Perancis • Polandia • Portugal • Rumania • Siprus • Slovenia • Lituania Slowakia • Spanyol • Swedia • Yunani.
Direktur Jenderal WTO: Pascal Lamy Pascal Lamy kelima adalah Direktur Jenderal WTO. Janji-Nya itu berlaku pada 1 September 2005 untuk empat tahun.
Pesan dari Direktur Jenderal LATEST NEWS > 28.07.2009 “Our task now is to match political promise with negotiating performance” — Lamy > More news on the Director-General
DARI DG > DG jadwal minggu ini > Speeches > Biodata > Publikasi > Office of DG > Ideas for Development Blog
ACARA > DG wawancara - La Tribune (25 Maret 2009) > DG wawancara - Le Monde: "Il faut une peraturan contraignante" > DG wawancara kegagahan económico > DG wawancara - RFI (10 September 2007) > DG wawancara: 24 Perancis > Salzburg seminar: "Menyadari Doha Development Agenda yang seolah-olah Masa Depan Mattered" > World Economic Forum: Kemajuan Pembicaraan Doha Webcast 27 Januari 2007 > Publik forum WTO > DG wawancara - RFI (27 Juli 2006) > Online chatting dengan Pascal Lamy
Latest photo:
Sebuah sistem perdagangan dunia untuk kepentingan semua Pengunjung yang terhormat, selamat datang ke website saya, Saya percaya bahwa perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, telah, dan akan tetap, penting untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan, untuk meningkatkan standar hidup dan untuk menanggulangi kemiskinan. Organisasi Perdagangan Dunia tetap yang paling efisien dan paling sah forum untuk membuka dan mengatur perdagangan dunia. Yang paling efisien karena ia bekerja di pelayanan semua peserta dan modern karena sistem perdagangan untuk memecahkan perselisihan. Yang paling sah, karena ia adalah sistem fairest semua, karena semua keputusan diambil oleh semua anggota, besar atau kecil, kuat atau lemah.
22.07.2009 During his visit to Singapore, Pascal Lamy is greeted by Singapore's Prime Minister, Mr Lee Hsien Loong. Photo courtesy of the Singapore Ministry of Information, Communication and Arts Lagi DG foto: > Foto galeri > Visitors: 2009 2008 2007 2006 2005 Lihat juga: > Deputi Direktur Jenderal > Sekretariat organigram > DG seleksi > DDG seleksi > Sebelumnya GATT WTO dan Direktur
Tetapi walaupun membuka pasar untuk menghasilkan banyak manfaat, tetapi juga membuat penyesuaian biaya yang tidak dapat kita abaikan. Penyesuaian ini tidak boleh relegated ke masa depan mereka harus merupakan bagian integral dari membuka-up agenda. Inilah yang saya memanggil "Jenewa konsensus": kepercayaan yang berfungsi untuk membuka perdagangan pembangunan tetapi hanya jika kita alamat yang menciptakan imbalances antara pemenang dan merugi, imbalances yang lebih-lebih berbahaya yang lebih rentan dengan ekonomi, masyarakat atau negara. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pembukaan pasar akan menghasilkan manfaat nyata bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pascal Lamy Direktur Jenderal
WTO Informasi tentang institusi tersebut. WTO adalah berdasarkan aturan,
anggota organisasi-driven - semua keputusan yang dibuat oleh anggota pemerintah, dan aturan adalah hasil dari negosiasi di antara anggota. What is the WTO?
Kembali ke atas
Membaca dan men-download penjelasan apa WTO dan tidak.
Keputusan
•
• •
kembali ke atas
Bagan organisasi WTO semua anggota bisa berpartisipasi dalam semua dewan, komite, dll, kecuali Appellate Body, Penyelesaian Sengketa panel, Tekstil Badan Monitoring, dan plurilateral komite. > Peristiwa WTO chairpersons Menteri konferensi WTO's atas keputusan badan. Memenuhi setidaknya setiap dua tahun sekali. Umum Council Atas hari-hari keputusan badan. Memenuhi secara teratur, biasanya di Jenewa.
Keanggotaan • • •
kembali ke atas
Anggota dan pengamat Accessions Bagaimana negara berlaku untuk bergabung dengan WTO, dan situasi saat ini. Sebelum 1995: GATT WTO tangan sebelum datang tercipta Negara yang telah menandatangani Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan pada akhir tahun 1994 ketika digantikan GATT WTO sebagai organisasi mengawasi sistem perdagangan multilateral.
WTO Sekretariat
kembali ke atas
•
Sekretariat > Overview> Mandat> Kerja dari Divisi> Sekretariat bagan
•
Anggaran 2009> Aktivitas> Contributions 2008> Aktivitas> Contributions 2007> Aktivitas> Contributions 2006> Aktivitas> Contributions 2005> Aktivitas> Contributions 2004> Aktivitas> Contributions 2003> Aktivitas> Contributions 2002> Aktivitas> Contributions 2001> Aktivitas> Contributions Direktur Jenderal
•
oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh
setiap setiap setiap setiap setiap setiap setiap setiap setiap
anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota
Biodata, pidato, pernyataan, dan informasi lainnya pada Pascal Lamy. Plus informasi sejarah pada pendahulu. • •
Deputi Direktur Jenderal WTO bangunan: Pusat William Rappard > Brosur (format pdf, 48 halaman, 1198KB; terbuka di jendela baru)
Bantuan untuk negara-negara berkembang
kembali ke
atas
•
Membangun kapasitas perdagangan
WTO dan organisasi lainnya kembali ke atas Kerja sama antara lembaga-lembaga multilateral global pada kebijakan ekonomi.
Anniversary acara • • •
kembali ke atas
80. Anniversary of the CWR 10. Anniversary dari WTO 50. Anniversary of GATT / WTO
Tahunan publikasi
Pekerjaan di WTO
kembali ke atas
• •
WTO Laporan Tahunan World Trade Lapor
•
Statistik Perdagangan Internasional
kembali ke atas
•
Vacancies
•
WTO program magang
World Trade Organization Perdagangan Dunia
(WTO)/
Organisasi
Dikelola oleh: Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian I. Umum World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan
importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994. II. Sejarah pembentukan WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan diantaranya bentuk persetujuan “plurilateral” (disepakati oleh beberapa negara saja) dan upaya-upaya pengurangan tariff. Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Perdagangan” (trade round), sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. III. Putaran-putaran perundingan Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tariff. Pada Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas mengenai tariff dan Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement). Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi tariff secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tariff rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%. Pengurangan tariff, yang berlangsung selama 8 tahun, mencakup unsur “harmonisasi” – yakni semakin tinggi tariff, semakin luas pemotongannya secara proporsional. Dalam isu lainnya, Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai “safeguards” (emergency import measures). Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non tariff telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada. Selanjutnya adalah Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia. IV. Persetujuan-persetujuan WTO Hasil dari Putaran Uruguay berupa the Legal Text terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:
1. 2. 3. 4.
Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT) Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS) Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs) Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)
Persetujuan-persetujuan di atas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini: • Pertanian • Sanitary and Phytosanitary/ SPS • Badan Pemantau Tekstil (Textiles and Clothing) • Standar Produk • Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs) • Tindakan anti-dumping • Penilaian Pabean (Customs Valuation Methods) • Pemeriksaan sebelum pengapalan (Preshipment Inspection) • Ketentuan asal barang (Rules of Origin) • Lisensi Impor (Imports Licencing) • Subsidi dan Tindakan Imbalan (Subsidies and Countervailing Measures) • Tindakan Pengamanan (safeguards) Untuk jasa (dalam Annex GATS): • Pergerakan tenaga kerja (movement of natural persons) • Transportasi udara (air transport) • Jasa keuangan (financial services) • Perkapalan (shipping) • Telekomunikasi (telecommunication) V. Prinsip-prinsip Sistem Perdagangan Multilateral a. MFN (Most-Favoured Nation): Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. b. Perlakuan Nasional (National Treatment) Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. c. Transparansi (Transparency) Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. VI. Persetujuan Bidang Pertanian Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/ AoA) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif. Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment – S&D) bagi negaranegara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut. Dalam Persetujuan Bidang Pertanian dengan mengacu pada sistem klasifikasi HS (harmonized system of product classification), produk-produk pertanian didefinisikan sebagai komoditi dasar pertanian
(seperti beras, gandum, dll.) dan produk-produk olahannya (seperti roti, mentega, dll.) Sedangkan, ikan dan produk hasil hutan serta seluruh produk olahannya tidak tercakup dalam definisi produk pertanian tersebut. Persetujuan Bidang Pertanian menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan-tindakan perdagangan di bidang pertanian, terutama yang menyangkut akses pasar, subsidi domestik dan subsidi ekspor. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, para anggota WTO berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidi-subsidi yang mendistorsi perdagangan melalui skedul komitmen masing-masing negara. Komitmen tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari GATT. A. Akses Pasar Dilihat dari sisi akses pasar, Putaran Uruguay telah menghasilkan perubahan sistemik yang sangat signifikan: perubahan dari situasi dimana sebelumnya ketentuan-ketentuan non-tarif yang menghambat arus perdagangan produk pertanian menjadi suatu rezim proteksi pasar berdasarkan pengikatan tarif beserta komitmen-komitmen pengurangan subsidinya. Aspek utama dari perubahan yang fundamental ini adalah stimulasi terhadap investasi, produksi dan perdagangan produk pertanian melalui: (i) akses pasar produk pertanian yang transparan, prediktabel dan kompetitif, (ii) peningkatan hubungan antara pasar produk pertanian nasional dengan pasar internasional, dan (iii) penekanan pada mekanisme pasar yang mengarahkan penggunaan yang paling produktif terhadap sumber daya yang terbatas, baik di sektor pertanian maupun perekonomian secara luas. Umumnya tarif merupakan satu-satunya bentuk proteksi produk pertanian sebelum Putaran Uruguay. Pada Putaran Uruguay, yang disepakati adalah ”diikatnya” tarif pada tingkat maksimum. Namun bagi sejumlah produk tertentu, pembatasan akses pasar juga melibatkan hambatan-hambatan non-tarif. Putaran Uruguay bertujuan untuk menghapuskan hambatanhambatan tersebut. Untuk itu disepakati suatu paket ”tarifikasi” yang diantaranya mengganti kebijakan-kebijakan non-tarif produk pertanian menjadi kebijakan tarif yang memberikan tingkat proteksi yang sama. Negara anggota dari kelompok negara maju sepakat untuk mengurangi tarif mereka sebesar rata-rata 36% pada seluruh produk pertanian, dengan pengurangan minimum 15% untuk setiap produk, dalam periode enam tahun sejak tahun 1995. Bagi negara berkembang, pengurangannya adalah 24% dan minimum 10% untuk setiap produk. Negara terbelakang diminta untuk mengikat seluruh tarif pertaniannya namun tidak diharuskan untuk melakukan pengurangan tarif. B. Subsidi Domestik Subsidi domestik dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah subsidi domestik yang tidak terpengaruh atau kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan (sering disebut sebagai Green Box) sehingga tidak perlu dikurangi. Kategori kedua adalah subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan (sering disebut sebagai Amber Box) sehingga harus dikurangi sesuai komitmen. Subsidi Domestik dalam sektor Pertanian: 1. Amber Box, adalah semua subsidi domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan; 2. Blue Box, adalah amber box dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Subsidi yang biasanya dikategorikan sebagai Amber Box akan dimasukkan ke dalam Blue Box jika subsidi tersebut juga menuntut dikuranginya produksi oleh para petani; dan 3. Green Box, adalah subsidi yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga. Berkaitan dengan kebijakan yang diatur dalam Green Box terdapat tiga jenis subsidi lainnya yang dikecualikan dari komitmen penurunan subsidi yaitu kebijakan pembangunan tertentu di negara berkembang, pembayaran langsung pada program pembatasan produksi (blue box), dan tingkat subsidi yang disebut de minimis. C. Subsidi Ekspor
Hak untuk memberlakukan subsidi ekspor pada saat ini dibatasi pada: (i) subsidi untuk produk-produk tertentu yang masuk dalam komitmen untuk dikurangi dan masih dalam batas yang ditentukan oleh skedul komitmen tersebut; (ii) kelebihan pengeluaran anggaran untuk subsidi ekspor ataupun volume ekspor yang telah disubsidi yang melebihi batas yang ditentukan oleh skedul komitmen tetapi diatur oleh ketentuan ”fleksibilitas hilir” (downstream flexibility); (iii) subsidi ekspor yang sesuai dengan ketentuan S&D bagi negara-negara berkembang; dan (iv) Subsidi ekspor di luar skedul komitmen tetapi masih sesuai dengan ketentuan anti-circumvention. Segala jenis subsidi ekspor di luar hal-hal di atas adalah dilarang.
VII. Putaran Doha
A. Deklarasi Doha Sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konperensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seatlle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003. KTM ke-4 (9-14 Nopember 2001) yang dihadiri oleh 142 negara. Menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO. Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus mengenai Singapore Issues yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (competition policy), transparansi dalam pengadaan pemerintah (goverment procurement), dan fasilitasi perdagangan. Namun perundingan mengenai isu-isu tersebut ditunda hingga selesainya KTM V WTO pada tahun 2003, jika terdapat konsensus yang jelas (explicit concensus) dimana para anggota menyetujui dilakukannya perundingan. Deklarasi juga memuat mandat untuk meneliti programprogram kerja mengenai electronic commerce, negara-negara kecil (small economies), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi. Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Committee/TNC) dan badan-badan dibawahnya (subsidiaries body). Selebihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Councils dan Commitee yang ada di WTO. B. Doha Development Agenda Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan ”Agenda Pembangunan Doha” (Doha Development Agenda) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (Least developed countries/LDCs), seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO. Mengenai perlakuan khusus dan berbeda” (special and differential treatment), Deklarasi tersebut telah mencatat proposal negara berkembang untuk merundingkan Persetujuan mengenai Perlakuan khusus dan berbeda (Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D), namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkrit mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional. C. Isu-isu yang disetujui untuk dirundingkan lebih lanjut Deklarasi Doha mencanangkan segera dimulainya perundingan lebih lanjut mengenai beberapa bidang spesifik, antara lain di bidang pertanian. Perundingan di bidang pertanian telah dimulai sejak bulan sejak bulan Maret 2000. Sudah 126 anggota (85% dari 148 anggota) telah menyampaikan 45 proposal dan 4 dokumen teknis mengenai bagaimana perundingan seharusnya dijalankan. Salah satu
keberhasilan besar negara-negara berkembang dan negara eksportir produk pertanian adalah dimuatnya mandat mengenai ”pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, sebagai bentuk subsidi ekspor”. Mandat lain yang sama pentingnya adalah kemajuan dalam hal akses pasar, pengurangan substansial dalam hal program dukungan/subsidi domestik yang mengganggu perdagangan (trade-distorting domestic suport programs), serta memperbaiki perlakukan khusus dan berbeda di bidang pertanian bagi negara-negara berkembang. Paragraf 13 dari Deklarasi KTM Doha juga menekankan mengenai kesepakatan agar perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang akan menjadi bagian integral dari perundingan di bidang pertanian. Dicatat pula pentingnya memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk pentingnya ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. VIII. Konperensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO di Cancun, Meksiko Konperensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO berlangsung di Cancun, Meksiko tanggal 10-14 September 2003. Berbeda dengan KTM IV di Doha, KTM V di Cancun kali ini tidak mengeluarkan Deklarasi yang rinci dan substantif, karena gagal menyepakati secara konsensus, terutama terhadap draft teks pertanian, akses pasar produk non pertanian (MANAP) dan Singapore issues. Perundingan untuk isu pertanian diwarnai dengan munculnya joint paper AS-UE, proposal Group 20 (yang menentang proposal gabungan AS-UE) dan proposal Group 33 (yang memperjuangkan konsep special product dan special safeguard mechanism). Secara singkat, joint paper AS-UE antara lain memuat proposal yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi (tariff peak) di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik (domestik support) dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha. Sementara itu, kelompok negara-negara berkembang lainnya yang tergabung dalam Group 33 (group yang dimotori Indonesia dan Filipina) mengajukan proposal yang menghendaki adanya pengecualian dari penurunan tarif, dan subsidi untuk Special Products (SPs) serta diberlakukannya Special Safeguard Mechanism (SSM) untuk negara-negara berkembang. IX. Kesepakatan Juli 2004 Setelah gagalnya KTM V WTO di Cancun, Meksiko pada tahun 2003, Sidang Dewan Umum WTO tanggal 1 Agustus 2004 berhasil menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai Paket Juli. Pada kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka (framework) perundingan lebih lanjut untuk DDA (Doha Development Agenda) bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian (NAMA), isu-isu pembangunan dan impelementasi, jasa, serta Trade Facilitation dan penanganan Singapore issues lainnya. Keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Annex A sebagai framework perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Keputusan untuk ketiga pilar perundingan sektor pertanian (subsidi domestik, akses pasar dan subsidi ekspor) adalah: Subsidi domestik a. Negara maju harus memotong 20% dari total subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian. b. Pemberian subsidi untuk kategori blue box akan dibatasi sebesar 5% dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi. c. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori de minimis asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin. Subsidi ekspor
a. b. c. d.
e. f.
Semua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari. Memperketat ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang, yang mencakup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum. Implementasi penghapusan subsidi ekspor bagi negara berkembang yang lebih lama dibandingkan dengan negara maju. Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan, tidak harus dihapuskan. Aturan pemberian bantuan makanan (food aid) diperketat untuk menghindari penyalahgunaannya sebagai alat untuk mengalihkan kelebihan produksi negara maju. Beberapa aturan perlakuan khusus dan berbeda (S&D) untuk negara berkembang diperkuat.
Akses Pasar a. Untuk alasan penyeragaman dan karena pertimbangan perbedaan dalam struktur tarif, penurunan tarif akan menggunakan tiered formula. b. Penurunan tarif akan dilakukan terhadap bound rate. c. Paragraf mengenai special products (SP) dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai sensitive product. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang dikategorikan sebagai special products berdasarkan kriteria food security, livelihood security, dan rural development.
Ada yang perlu diluruskan terlebih dulu, atas pemahaman yang lazim terhadap makna terminologi politik luar negeri dan kebijakan luar negeri. Walaupun terminologi politik luar negeri sering ditukar penggunaannya dengan kebijakan luar negeri, sesungguhnya secara analitik ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan ini menjadi kunci pemahaman duduk permasalahan pertanyaan di atas. Di dalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal (Walter Carlness, 1999). Yang dikenal adalah terminologi foreign policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign politics (politik luar negeri). Namun, konvensi penggunaan istilah-istilah ini di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut. Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah sebuah posisi pembeda. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat tetap. Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian, akan bergantung pada politik luar negeri. Prinsip-prinsip yang menggaris bawahi kebijakan luar negeri Indonesia diuraikan untuk pertama kalinya oleh Muhammad Hatta pada 2 September 1948 di Yogyakarta, Jawa Tengah.
Dalam sebuah pertemuan Kongres Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), anggota parlemen Indonesia, wakil presiden Hatta, perdana menteri yang merangkap menteri pertahanan, mendeklarasikan sikap pemerintah terhadap berbagai isu dalam dan luar negeri. Menyanggah dasar-dasar pikiran front rakyat demokratik, partai komunis Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam situasi perang dingin antara rusia dan amerika, kebijakan terbaik Indonesia adalah memihak rusia, hatta menyatakan: “Apakah kita, bangsa Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara rusia dan amerika? apakah tidak ada jalan lain yang dapat kita ambil untuk mengejar keinginan-keinginan kita?” “Pemerintah memiliki pendapat yang tegas bahwa kebijakan terbaik yang diadopsi adalah tidak menjadikan kita objek konflik internasional. Sebaliknya, kita harus menjadi subyek yang memiliki hak untuk memutuskan takdir kita sendiri serta berjuang untuk tujuan kita, yaitu kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia” (Mohammad Hatta, “Mendayung Antara Dua Karang” 1976) Pernyataan di atas menjadi pertanda kebijakan yang akan diambil Indonesia dalam relasi Internasional, yang dikemudian hari dikenal sebagai “mendayung antara dua karang”. Kebijakan bebas aktiv Prinsip ini adalah pondasi dari kebijakan luar negeri Indonesia, yang bebas aktiv. Kebijakan yang bebas karena Indonesia tidak memihak adidaya dunia. Sebagai sebuah prinsip, dengan menerapkan keberpihakan akan bertentangan dengan filosofi nasional dan identitas negara yang dinyatakan dalam Pancasila. Kebijakan yang aktiv untuk memperluas bahwa Indonesia tidak menjalankan sikap yang pasiv atau reaktiv terhadap isu-isu internasional akan tetapi dengan mencari partisipasi aktiv dalam untuk penyelesaiannya. Dengan kata lain, kebijakan bebas aktiv Indonesia bukanlah kebijakan yang tidak memihak, akan tetapi adalah sebuah kebijakan yang tidak menjadikan Indonesia sekutu negara adidaya ataupun mengikat negara dengan pakta militer manapun. Hakikatnya, ini adalah sebuah kebijakan yang didisain untuk melayani kebijakan negara sementara secara bersamaan memungkinkan Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain menghapuskan kolonialisme dan imperalisme dalam segala macam bentuk dan manifestasinya sehingga menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri Gerakan NonBlok. Sasaran Utama Kebijakan luar negeri setiap negara afalah sebuah refleksi aspirasi negara yang bersangkutan dalam berhadapan (vis-a-vis) dengan negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan dasar pikiran ini, sasaran utama kebijakan luar negeri Indonesia adalah: A. Mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pada pembangunan ekonomu, sebagai tahapan dalam rencana pembangunan lima tahun; B. Memelihara stabilitas internal dan regional mengkondusivkan pembangunan nasional; C. Menjaga integritas wilayah Indonesia dan menjamin harapan bangsa terhadap tempat tinggal. Garis Besar Hubungan Luar Negeri
Mengejar sasaran di atas, resolusi Majelis Pertimbangan Rakyat No. II/MPR/1993 memberikan garis besar kebijakan luar negeri Indonesia sebagai berikut: Hubungan luar negeri harus diarahkan dengan dasar kebijakan bebas aktiv dan didedikasikan untuk kepentingan negera, terutama untuk mendukung pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan, serta untuk mewujudkan sebuah tata dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan Internasional harus bertujuan memperkuat hubungan persahabatan internasional dan regional serta kerjasama lewat berbagai macam jalur regional dan multilateral yang berhubungan dengan kepentingan dan potensi nasional. Berkenaan dengan hal ini, citra Indonesia yang positiv di luar negeri harus ditingkatkan seperti dengan jalan mengadakan aktivitas kebudayaan. Peran Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan internasional, terutama yang mengancam perdamaian dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, harus dilanjutkan dan diintensifkan dengan semangat 10 Prinsip Bandung. Setiap perkembangan dan perubahan internasional harus diawasi secara seksama sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil secara cepat untuk melindungi stabilitas dan pembangunan nasional dari berbagai dampak negativ yang mungkin terjadi. Secara bersamaan, kemajuan internasional yang memberikan kesempatan untuk membantu dan mempercepat pertumbuhan nasional harus bisa ditakar dan dimanfaatkan secara penuh. Peran Internasional Indonesia dalam mempromosikan serta menguatkan hubungan persahabatan dan kerjasama saling menguntungkan antara negara-negara harus diintensivkan. Usaha-usaha negara untuk meraih target-target nasional, seperti realisasi prinsip kepulauan dan pelebaran pasar expor, harus dilanjutkan.
Landasan kerjasama Internasional antara lain: 1. Landasan Ideal: Pancasila(Sila II) 2. Landasan Konstitusional: UUD 1945 (Pembukaan alinea I dan IV) 3. Landasan Operasional: GBHN Menurut GBHN (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999) misi hubungan luar negeri Indonesia adalah perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
Asas Kerjasama Yang menjadi asas kerjasama negara Indonesia dengan negara lain adalah sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia itu sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Prinsip kerjasama bangsa Indonesia dalam lembaga dan Organisasi Internasional Prinsip yang mendasari kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain, lembaga-lembaga dan organisasi regional maupun internasional adalah: 1.
Politik luar negeri bebas aktif Bebas berarti tidak memihak kepada salah satu kekuatan dunia manapun yang akan
2.
mengarah pada konflik dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Aktif berarti berusaha melibatkan diri dalam mengupayakan terwujudnya tata dunia damai berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya pengiriman pasukan garuda ke negara-negara yang sedang konflik (perang). Dasa Sila Bandung Dasa Sila Bandung merupakan hasil konferensi Asia Afrika (1955), yang berisi sepuluh prinsip dasar dalam mewujudkan situasi hidup berdampingan secara damai diantara bangsabangsa di seluruh dunia.
Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut, bangsa Indonesia selanjutnya mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, Prancis, Jerman, Australia, dan lembaga regional multilateral seperti ASEAN dan PBB.
Kerjasama ASEAN Asean didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Sejak tahun 1984 dengan masuknya Brunei Darussalam, ASEAN menjadi 6 anggota dan sekarang menjadi 10 anggota dengan masuknya Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar. ASEAN adalah organisasi regional yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, bukan organisasi militer. ASEAN didirikan dengan tujuan berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Memelihara perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara. Memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik dan administrasi. Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian dalam lingkungan pendidikan kejuruan, teknik, dan administrasi. Memajukan studi tentang Asia Tenggara. Contoh kerjasama ASEAN ialah: - Kerjasama dalam menanggulangi narkoba. - Pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN.
Kerjasama PBB PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat. Tujuan didirikannya PBB antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa di dunia. Bekerjasama secara Internasional untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan internasional. Menjadi pusat bagi penyesuaian tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha mencapai tujuan bersama.
Contoh bentuk kerjasama PBB.
• • •
Bidang ekonomi mengatur sumber energi minyak bumi (OPEC). Bidang pariwisata, pemerintah mengusahakan agar wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia dapat ditingkatkan. Bidang sosial, Palang Merah Internasional.
Selamat Anda telah menyelesaikan kegiatan belajar 1. Sekarang untuk mengukur tingkat pemahaman Anda, kerjakan tugas berikut ini dan cocokkan jawbannya dengan kunci jawaban yang ada di akhir modul ini. Jika jawaban Anda masih ada yang belum sesuai, pelajari kembali terutama bagian-bagian yang belum Anda mengerti. Kerjasama Internasional Pengertian Anda tentu sudah tahu tentang kerjasama Internasional, dan negara kita termasuk salah satu anggotanya. Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu kerjasama Republik Indonesia dengan
negara lain, berarti kerjasama yang saling menguntungkan antara negara Indonesia dengan negara lain tersebut. Contoh kerjasama Internasional misal: MEE, CGI, organisasi dunia: PBB. Setiap negara pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama antar negara satu sama lain dapat saling menyalurkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Dengan demikian, pembangunan di negara kita maupun di negara lain akan berjalan dengan lancar. Negara kita dapat membangun, selain dari potensi yang ada di dalam negeri juga tidak lepas berguna untuk: a. b.
Memacu pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.
Hubungan kerjasama dengan bangsa lain yang dilakukan bangsa Indonesia mengacu pada landasan berikut ini:
1.
Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial”.
2.
TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN mengenai hubungan luar negeri yaitu:
a.
Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berorientasi pada kepentingan nasional.
b. c.
Perjanjian dan kerjasama Internasional harus dengan persetujuan lembaga DPR.
d.
Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.
e.
Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar diplomasi dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan. Contoh: Kerjasama Internasional di bidang pendidikan misalnya: tukar menukar pelajar, kerjasama antar perguruan tinggi dan lain-lain.
f. g.
Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro aktif yang mendukung citra positif Indonesia di dunia Internasional.
A. SEJARAH HUBUNGAN Hubungan RI-Meksiko diawali oleh ide Dr. Josue de Benito Juarez untuk membuka hubungan dagang Meksiko dengan Indonesia pada tahun 1952 yang diwujudkan melalui penandatanganan Joint Declaration pembukaan hubungan diplomatik di Washington DC pada tanggal 6 April 1953. Pada tanggal 1 Juli 1956, status Perwakilan RI ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar dirangkap dari Washington DC Prinsip penyelenggaraan hubungan luar negeri Meksiko dituangkan dalam "Doktrin Estrada" yang terdiri dari (1) hak menentukan nasib sendiri, (2) non intervensi, (3) penyelesaian sengketa secara damai, (4) penentangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, (5) kesetaraan dan keadilan bagi seluruh negara di dunia, (6) kerja sama internasional demi pembangunan, dan (7) partisipasi dalam perdamaian dan keamanan internasional.
Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dan menjadi landasan dari hubungan luar negeri yang terjalin antara Indonesia-Meksiko.
B. HUBUNGAN POLITIK Sejak dimulai hubungan diplomatik RI-Meksiko telah terjadi saling kunjung Kepala Negara kedua belah pihak. Presiden RI Sukarno telah 3 kali berkunjung ke Meksiko, yaitu tahun 1958, 1959 dan 1961, sedangkan Presiden Suharto mengunjungi Meksiko pada tahun 1991 dan kunjungan tidak resmi pada tahun 1995 dan 1997. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan tidak resmi pada tahun 1999, sedangkan Presiden Megawati Sukarnoputri mengunjungi Meksiko saat menghadiri KTT APEC di Los Cabos pada bulan Oktober 2002. Presiden Meksiko Lopez Mateos melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun 1962. Selama tahun 2003 hubungan bilateral Meksiko - Indonesia semakin meningkat, yang ditandai dengan pertemuan Presiden Vicente Fox Quesada dan Presiden Megawati Sukarnoputri di sela-sela Sidang KTT APEC di Bangkok pada tanggal 19 Oktober 2003 serta pertemuan Menlu Meksiko Luis Ernesto Derbez dan Menlu RI Hasan Wirayuda tanggal 18 Oktober 2003 di Bangkok. Selain pertemuan Presiden dan Menteri Luar Negeri kedua negara, pertemuan pejabat Indonesia-Meksiko di level lainnya juga telah dilakukan dilakukan diantaranya Studi Banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyelenggaraan pemilu pada tanggal 6-13 Oktober 2001 di Mexico City, penyelenggaraan Forum Konsultasi Bilateral I pada tanggal 11 April 2003 di Bali dalam rangka HUT ke-50 tahun hubungan diplomatik kedua negara, kunjungan delapan anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI ke Parlemen Meksiko pada tanggal 17-21 Oktober 2005, kehadiran delegasi Meksiko pada pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-116 di Nusa Dua, Bali 29 April - 4 Mei 2007, Pertemuan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri kedua negara dalam Forum Konsultasi Bilateral II RI-Meksiko di Mexico City, 10-11 Mei 2007.
C. HUBUNGAN EKONOMI Total ekspor Indonesia ke Meksiko pada tahun 2006 berjumlah $ 318.052.500 atau naik sebesar 14,8% dari $277.085.200 pada tahun 2005. Sementara total impor Indonesia dari Meksiko pada tahun 2006 berjumlah $ 59.889.400 atau naik sebesar 29,5% dari $ 46.249.200 pada tahun 2005. Sampai dengan Bulan Juni tahun 2007 nilai ekspor Indonesia ke Meksiko mencapai $ 174.049.500 atau naik sebesar 23,13% dari $ 141.358.100 pada periode yang sama di tahun 2006. Sementara impor Indonesia dari Meksiko sampai dengan Bulan Juni tahun 2007 berjumlah $ 32.926.600 atau naik sebesar 31,92% dari $ 24.959.900 pada periode yang sama di tahun 2006. Produk utama ekspor Indonesia ke Meksiko adalah karet alam dan kayu lapis (plywood). Pada tahun 2008 akan dimulai pengapalan perdana LNG Indonesia kepada Meksiko. Hal ini sejalan dengan kesepakatan penjualan 3,7 juta ton LNG per tahun selama 20 tahun senilai $ 23 milyar antara BP Tangguh-Papua dengan
Sempra Energy, perusahaan AS di Energia Costa Azul, Ensenada-Baja California.
D. HUBUNGAN SOSIAL BUDAYA Pemerintah Meksiko setiap tahun memberikan tawaran beasiswa program Master dan Doktor bagi mahasiswa Indonesia di sejumlah universitas di Meksiko. Pada tahun 2003, Indonesia telah mengirimkan dua orang diplomat Indonesia untuk belajar Bahasa Spanyol dan kebudayaan Meksiko di Universitas Nasional Meksiko. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia juga menawarkan Program Darmasiswa untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia kepada mahasiswa Meksiko yang setiap tahunnya menarik banyak peminat. Pada tahun 2007 sebanyak sembilan mahasiswa Meksiko mengikuti program Darmasiswa di Bali dan Yogyakarta. Kesenian Indonesia cukup dikenal oleh masyarakat Meksiko. Pada tahun 2006 Kelompok Tari Batara Muni dari Bali menjadi nominator penghargaan Lunas Award yaitu penghargaan tertinggi kelompok musik dan tari tradisional Meksiko. Kelompok tari ini mengadakan lima kali pementasan di Meksiko sebagai apresiasi Pemerintah RI atas bantuan kemanusiaan Meksiko bagi korban tsunami di Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Kelompok Angklung Daeng Udjo mengadakan pertunjukan di Mexico City sebagai bagian dari program promosi perdagangan, investasi dan pariwisata yang dilakukan oleh KBRI Meksiko. Dalam rangka memperkenalkan Indonesia kepada publik Meksiko, KBRI Meksiko bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia mensponsori tiket keberangkatan tiga wartawan Meksiko untuk mengikuti FAM Trip Journalist tanggal 24 Juni-4 Juli 2007 untuk melakukan liputan terhadap Indonesia, terutama kawasan Bali, Lombok, dan Jakarta. Pada Bulan Oktober 2007 satu orang jurnalis Meksiko mengikuti 2007 FEALAC Journalist Visit Program yang mengunjungi Semarang dan Jakarta. Indonesia dan Meksiko pada tahun 2008 ini akan mengadakan serangkaian kegiatan untuk merayakah 55 tahun hubungan kedua negara. Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta dan Mexico City antara lain seminar hubungan Indonesia dan Meksiko, pagelaran seni budaya, juga pameran foto hubungan bilateral kedua negara.
E. LAIN-LAIN Meksiko merupakan salah satu negara sahabat yang membantu menolong korban bencana alam di Indonesia baik di Aceh, Nias, maupun di Yogyakarta. Menyusul bencana gempa tektonik dan gelombang pasang Tsunami yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah dan Rakyat Meksiko menyampaikan ungkapan keprihatinan dan sejumlah bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia. Presiden Vicente Fox meluncurkan program penggalangan dana "Mexicans are With You" atau "Los Mexicanos Están Contigo" selama 10 hari sejak bencana Tsunami. Terakhir pada tanggal 25 Juni 2007 Dubes Meksiko di Jakarta Pedro Rubio Gonzalez telah melakukan serah terima 1.142 unit bantuan rumah yang didanai oleh kelompok sosial Meksiko "Alianza por Asia"
kepada para Darussalam.
korban
tsunami
di
Kabupaten
Pidie,
Nanggroe Aceh
Argentina adalah negara yang menganut sistem multi-partai (27 partai). Sistem pemerintahan Argentina adalah presidensial. Pemerintah federal (eksekutif) dipimpin oleh presiden, Parlemen Nasional (legislatif) menganut sistem dua kamar (bikameral) yang terdiri dari Senat (Camara de Senadores) / Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (Camara de Diputados). Berdasarkan Konstitusi Argentina 1 Mei 1853 yang telah direvisi pada bulan Agustus 1994, Senat / Majelis Tinggi Argentina memiliki 72 kursi dan Majelis Rendah sebanyak 257 kursi. Senat/Majelis Tinggi Argentina sepertiga anggotanya dipilih untuk masa jabatan 2–6 tahun dan setengah dari anggota Majelis Rendah dipilih untuk masa jabatan 2– 4 tahun. Hubungan diplomatik RI-Argentina resmi dibuka pada tanggal 30 Juni 1956 dengan ditandatanganinya Persetujuan Pembukaan Hubungan Diplomatik kedua negara. KBRI di Buenos Aires mulai berfungsi sejak April 1957, sedangkan Kedutaan Besar Argentina dibuka di Jakarta pada tahun 1959. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke Argentina, selanjutnya tercatat kunjungan kerja Presiden Abdurahman Wahid ke Argentina pada tanggal 29 - 30 September 2000, terakhir kunjungan Menlu pada tanggal 25-27 Agustus 2007, sebaliknya dipihak Argentina Presiden Argentina, Carlos Menem pernah melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Agustus 1996 Secara resmi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Argentina dimulai sejak pertukaran Piagam Pengesahan Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan kedua negara pada tanggal 13 Oktober 1993 di Kementerian Luar Negeri Argentina, sebelumnya persetujuan tersebut telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1990, dan dilanjutkan dengan Sidang Komisi Bersama I di Buenos Aires pada tanggal 3-4 Juni 1992 . SKB antara RI-Argentina telah berlangsung sebanyak tiga kali.
Terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden menunjuk dan memimpin kabinet atau dewan menteri. Kekuasaan legislatif menganut sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan Majelis Rendah, sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (Corte Suprema).
C. HUBUNGAN BILATERAL RI - BOLIVIA Hubungan diplomatik RI-Bolivia dibuka pada tahun 1963 dan dalam tahun yang sama pemerintah Bolivia mengangkat Duta Besarnya yang pertama untuk Indonesia, Mario Sanjines Uriart berkedudukan di New Delhi. Karena perubahan pemerintahan, Mario Sanjines Uriart mengundurkan diri dan digantikan oleh Quiro Galda tahun 1964 yang juga tidak sempat menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden RI karena terjadi pergantian pemerintahan di negerinya. Bolivia kemudian menunjuk Dubesnya di Kuala Lumpur Carlos Iturralda yang pada bulan Juni 1977 menyerahkan Surat-surat Kepercayaannya kepada Presiden RI.
Sejak terbentuk pada tahun 1999 Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) telah menjadi sarana peningkatan kerjasama antara Negara-negara di Asia Timur dan Amerika Latin. Sebagai satu-satunya organisasi antar-pemerintah yang menghubungkan negara-negara dari kedua kawasan, FEALAC saat ini telah berkembang dengan keanggotaan 33 anggota yang berasal dari 15 negara Asia Timur dan 18 negara Amerika Latin. Sebagai salah satu pendiri FEALAC, Indonesia memandang penting kerjasamanya dalam kerangka FEALAC dalam kaitannya dengan upaya
untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Negara-negara di kedua kawasan. Sejak pendirian FEALAC pada tahun 1999, Negara-negara Amerika Latin telah menjadi mitra dagang Indonesia yang semakin penting. Total angka perdagangan antara Indonesia dengan Negara-negara di Amerika Latin dalam tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, angka perdagangan Indonesia dengan Amerika Latin tercatat sebesar US$ 2,3 miliar, selanjutnya pada tahun 2006 meningat menjadi US$ 2,8 miliar, dan meningkat menjadi US$ 3,3 miliar pada tahun 2007. Meskipun terdapat peningkatan, nilai perdagangan yang sebetulnya dapat dikembangkan adalah lebih besar dari angka yang saat ini tercatat. Hal ini merupakan potensi besar kerjasama FEALAC yang dapat dioptimalkan oleh Negara-negara anggotanya. Saat ini Indonesia merupakan Ketua Kelompok Kerja FEALAC bidang Politik, Kebudayaan dan Pendidikan untuk periode 2007-2009. Komitmen Indonesia sebagai Ketua pada Pokja tersebut terlihat dari berbagai peran Indonesia dalam meningkatkan kerjasama FEALAC, terutama dalam area kerjasama Pokja tersebut. Salah satu upaya Indonesia dalam hal ini dilakukan melalui inisiatif Indonesia dalam mnedorong kerjasama penanganan terorisme dalam kerangka FEALAC melalui diselenggarakannya Seminar pertama FEALAC mengenai penanganan terorisme di Semarang, Indonesia pada bulan Desember 2007. Guna lebih memperkenalkan kerjasama dalam kerangka FEALAC kepada masyarakat di Negara-negara anggotanya, khususnya di Indonesia, Pemerintah Indonesia meluncurkan Webportal FEALAC Indonesia. Pada akhirnya Webportal ini diharapkan dapat mendorong penguatan kerjasama antara Asia Timur dan Amerika Latin.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional; b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
c.
bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi; d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundangundangan yang jelas pula; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional; Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999); 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. b. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). c. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. d. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
e. Pensyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. f. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional. g. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. h. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Pasal 2 Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Pasal 3 Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui caracara sebagai berikut : a. b. c. d.
penandatanganan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 4
(1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Pasal 5 (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional,
terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri. (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia. (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut : a. latar belakang permasalahan; b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. (4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Pasal 6 (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pasal 7 (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa. (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah : a. Presiden, dan b. Menteri. (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional, memerlukan Surat Kepercayaan. (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional. (5) Penandatangan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa. Pasal 8
(1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut. (2) Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. (3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. BAB III PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 9 (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10 Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. b. c. d. e. f.
masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pasal 11
(1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden. (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Pasal 12 (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait. (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.
Pasal 13 Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 14 Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. BAB IV PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 15 (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Pasal 16 (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis-administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana. BAB V PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 17 (1) Menteri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional. (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa. (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota. (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
(5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak. BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 18 Perjanjian internasional berakhir apabila : a. b. c. d. e. f. g. h.
terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; objek perjanjian hilang; terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Pasal 19
Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut. Pasal 20 Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undangundang ini.
