Membahas Analisa SWOT dari Southwest AirlinesFull description
Studi Kasus Manajemen PerpustakaanDeskripsi lengkap
studi kasus KOMUNIKASI BISNISDeskripsi lengkap
Manajemen Pemasaran
Studi Kasus AppleFull description
dsaDeskripsi lengkap
forensilkFull description
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
•Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah •Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan •Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan •Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup •Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
Dokumen AMDAL terdiri dari : •Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) •Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) •Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) •Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
PELANGGARAN KA AMDAL PERTAMBANGAN PASIR BESI KULONPROGO KA AMDAL yang diajukan oleh PT Jogja Mangasa Iron ( JMI ) ditunding melanggar melanggar persyaratan persyaratan AMDAL karena tidak memperhatikan memperhatikan peraturan peraturan tata ruang oleh oleh Direktur Walhi Jogjakarta. Ratusan warga yang terikat dalam Front Pembela Tanah Takyat meminta pemerintah DIY menghentikan rencana penambangan pasir besi diatas tanah yang telah mereka kelola kurang lebih 20 tahun. Direktur Walhi Yogyakarta, Suparlan mengungkapkan, pihaknya melihat adanya penyimpangan dalam penilaian KA Amdal oleh ketua tim penilai beserta anggotanya. Pasalnya, sudah jelas diketahui adanya pelanggaran dan KA Amdal tersebut tetap saja diloloskan.
Pesisir pantai Kulonprogo masuk dalam peta rawan bencana tsunami dan banjir. Dimana sesuai aturan, kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung yang tidak boleh diutak-atik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang rencana tata ruang nasional nomor 26 tahun 2008, seharusnya kawasan pesisir pantai Kulonprogo masuk kawasan lindung. Namun mengapa masih diteruskan untuk menjadi proyek penambangan pasir besi.
Sesuai dengan SK Bupati nomor 140 tertanggal 11 Mei 2010 tentang pemanfaatan ruang kawasan pesisir selatan Kulonprogo, seharusnya daerah yang dimaksud hanya boleh digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Jika kemudian disalahgunakan, hal tersebut jelas melanggar undang-undang tata ruang nomor 26 tahun 2007 "Dalam undang-undang tersebut di pasal 37 ayat 7 jika terjadi pelanggaran maka akan dipidanakan sesuai dengan pasal 73 ayat 1 dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 mengenai komposisi penilaian Amdal juga disebutkan bahwa pihak terkait wajib memasukkan aspirasi masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap Amdal tersebut
KA AMDAL yang diajukan PT JMI terdapat pelanggaran karena tidak memperhatikan Peraturan Tata Ruang Nasional UU No. 26 tahun 2008
“ kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung yang tidak boleh diutak -atik.”
KA AMDAL tersebut tidak sesuai dengan SK Bupati nomor 140 tertanggal 11 Mei 2010 tentang pemanfaatan ruang kawasan pesisir selatan Kulonprogo
“ Kawasan pesisir selatan Kulonprogo hanya boleh digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan .”
Sanksi sesuai pasal 37 ayat 7
“ Jika terjadi pelanggaran maka akan dipidanakan sesuai dengan pasal 73 ayat 1 dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta.”
Izin Usaha dan perindustrian PT. JMI perlu dicabut dan ditangguhakan sementara waktu hingga proses hukum selesai.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, DPRD Jogjakarta, serta Komisi Penilai AMDAL perlu mengkaji lebih teliti mengenai KA AMDAL yang diajukan oleh PT. JMI agar penyalahan izin perindustrian tidak terjadi kembali dan sesuai dengan persyaratan kelayakan izin industri yang tidak mencemari lingkungan sehingga tidak terjadi korban yang akan dirugikan nantinya.
Dilakukannya Dilakukannya investigasi investigasi apakah apakah terjadi pelanggaran pelanggaran hukum dalam hal pemberian izin usaha tersebut karena dalam hal ini KA AMDAL yang diajukan PT. JMI jelas-jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah mengenai tata ruang nasioanal.
