PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN Jalan Proklamasi No.7 Tarogong Kidul Garut 44151 Telpon & Fax (0262)232670 Email :
[email protected] [email protected] t.Id
NOTULEN Rapat
: Bimbingan Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek/IFRS/IFK se-Kabupaten Garut
Hari/Tanggal
: Senin, 5 September 2016
Waktu rapat
: 08.00 s.d 15.00
Acara
: 1. Absensi Peserta 2. Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3. Sambutan dan Pembukaan 4. Materi Standar Pelayanan Kefarmasian di Aptek dan IFRS 5. Materi Perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian 6. Materi Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek/IFRS/IFK 7. Ishoma 8. Sosialisasi dan Registrasi SIPNAP 9. Penutup
Pimpinan Rapat Ketua Sekretaris Pencatat
: Yodi Sirodjudin, S.Si.,Apt : Yani Handayani, S.Si.,Apt : Prayudi Ahmad,S.Si.,Apt
Peserta Rapat
: 200 orang Apoteker Penanggung Jawab Apotek,IFRS dan IFK se-Kabupaten Garut
Kegiatan Rapat 1.
Pembukaan
:
Acara rapat dimulai dengan absensi absensi peserta di meja panitia. Laporan penyelenggaraan disampaikan oleh Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, yaitu bapak Yodi Sirodjudin, S.SI.,Apt. Sambutan kepala dinas kesehatan diwakili oleh kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yaitu Bapak dr.H.Asep Sani Sulaeman. Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan mengemukakan pentingnya peranan apoteker sebagai agen
utama informasi obat kepada masyarakat dan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian di apotek,IFRS dan IFK. Peran penting apoteker juga adalah sebagai agen untuk menghindari salah penggunaan obat dan penyalahgunaan obat oleh masyarakat. 2.
Penyampaian Materi
:
Materi I
Narasumber Ibu Hermalia ,S.F., Apt dari seksi Farmasi,Kosalkes dan Makmin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan adalah : Permenkes no.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Permenkes no.58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian adalah peran manajerial, dimana apoteker merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan pengelolaan obat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Peran selanjutnya adalah peran farmasi klinik, dimana apoteker memberikan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien terkait masalah sediaan farmasi dalam upaya meningkatkan kulitas hidup pasien. Apoteker juga berperan dalam aspek promosi dan prevensi dimana apoteker mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti penyuluhan dan pembuatan media promosi bidang kesehatan.Dalam melaksanakan peran – peran tersebut tentunya apoteker dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensinya. Secara umum kegiatan pelayanan kefarmasian dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu : kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan kegiatan farmasi klinik. Kegiatan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan harus selalu terdokumentasi sebagai bukti otentik, bahan penelitian serta bahan pengajuan SKP. Ada beberapa dokumen terkait pelayanan farmasi klinik, diantaranya dokumen Pelayanan Informasi Obat (PIO), Konseling, Catatan pengobatan Pasien, Visite (untuk IFRS/IFK), Home Care, Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan lain-lain. Materi II
Narasumber : Drs. Evi Anshori, M.Si Materi : Perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Garut
Dasar hukum perizinan apotek adalah Permenkes nomor 1332 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Izin apotek dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi apotek yang sudah memenuhi
persyaratan
bangunan,
perlengkapan
dan
tenaga
kesehatan.
Disampaikan juga mengenai tata cara serta persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Izin Apotek (SIA) dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK). Adanya regulasi baru, yaitu Permenkes nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Adanya perubahan semua Surat Izin Kerja menjadi Surat izin Peaktik. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk tenaga Apoteker dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasin (SIPTTK) untuk Tenaga Teknis Kefarmasian. Disampaikan juga mengenai kebijakan diperbolehkannya apoteker untuk melakukan praktik di 3 (tiga) sarana. Materi III
Narasumber : Prayudi Ahmad,S.Si.,Apt Materi : Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek/IFRS/IFK Evaluasi dilaksanakan sepanjang tahun 2015 dan awal tahun 2016 berupa supervisi dan pembinaan pelayanan kefarmasian di apotek/IFRS/IFK yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Jumlah total sarana yang dilakukan supervisi sejumlah 44 sarana, yang terdiri dari 33 apotek, 3 IFRS dan 8 IFK. Hasil supervisi menunjukan hasil masih rendahnya capaian pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di apotek/IFRS/IFK.. Hal ini sejalan dengan hasil pengawan Balai Besar POM Bandung, dimana masih banyak sarana yang mendapatkankan anjuran tindak lanjut berupa peringatan dan peringatan keras. Materi IV
Narasumber : Tim Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Materi : Sosialisasi dan Registrasi SIPNAP
Tim menyampaikan salah satu kewajiban penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian adalah melaksanakan pencatatan dan pelaporan obat golongan Psikotropika dan Narkotika yang sekarang ini dipermudah dengan adanya Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP).Masih sedikitnya jumlah sarana yang melakukan pelaporan obat narkotika dan psikotropika merupakan latar belakang disampaikannya materi ini. Dimana baru sekitar 19% sarana yang sudah teregistrasi dalam aplikasi SIPNAP. Peserta dipandu melakukan registrasi terlebih dahulu kemudian dilakukan bimbingan cara input data dan upload laporan. 3.
Diskusi dan Tanya Jawab Terlampir.
4.
Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut 1. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pelayanan kefarmasian di sarana apotek/IFRS/IFK menjadi salah satu referensi dalam perpanjangan izin praktek apoteker dan izin operasional sarana. 2. Pelaporan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek/IFRS/IFK dilakukan secara rutin setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. 3. Perlunya koordinasi dan sinergi antara Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam hal pembinaan pelayanan kefarmasian di apotek/IFRS/IFK.
Garut, 5 September 2016 PIMPINAN RAPAT KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
YODI SIRODJUDIN,S.Si.,Apt NIP.19770422 199804 1005
