Mp Rth_laporan Akhir_bab 2

PENYUSUNAN MASTERPLA MASTERPLAN N RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG

LAPORAN AKHIR

BAB 2 TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN TERKAIT PENGEMBANGAN RTH KOTA BANDUNG 2.1

UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Undang-Undang mengatur

No.26

tentang

Tahun

2007

pelaksanaan

merupakan

penataan

ruang

Undang-Undang yang

lebih

pokok

sempurna

yang dari

Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang tersebut selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007, RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area memanjang/jalur

dan/atau

mengelompok,

yang

penggunaannya

lebih

bersifat

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam UU No.26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah

kota

paling

sedikit

20

(dua

puluh)

persen

dari

luas

wilayah

kota.

Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

2.2

PERATURAN

DAERAH

KOTA

BANDUNG

NO.18

TAHUN

2011

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031 2.2.1 Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang disusun untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan ruang, dan keefektifan sistem pelayanan. Struktur ruang Kota Bandung terdiri dari unsur-unsur pusat-pusat pelayanan kota secara berjenjang, pembagian wilayah kota, sebaran kegiatan fungsional, dan sistem jaringan prasarana transportasi.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

2-1


LAPORAN AKHIR

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, rencana hierarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu: a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; b. Subpusat Pelayanan Pelayanan Kota (SPK) yang melayani melayani subwilayah kota (SWK); (SWK); dan c. Pusat Lingkungan (PL).

A. PPK (Pusat Pelayanan Pelayanan Kota) Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2031 adalah PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun melayani Subwilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage melayani Subwilayah Kota Arcamanik, Kordon, Gedebage, dan Ujungberung.

PPK Alun-alun akan dilengkapi sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya oleh fasilitas: a. Peribadatan: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya; b. Bina sosial: sosial: gedung pertemuan umum; c. Olahraga/rekreasi: komplek komplek olahraga olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, dan taman kota; d. Pemerintahan: kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor perusahaan listrik negara (pln) wilayah, kantor perusahaan daerah air minum (pdam) wilayah, kantor urusan agama, pos pemadam kebakaran, dan kantor polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga kepolisian republik indonesia; e. Perbelanjaan/niaga: pusat pusat perbelanjaan utama utama (grosir), pasar, pertokoan, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta, dan jasa-jasa lain.

PPK Gedebage akan dilengkapi sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya oleh fasilitas : a. Pendidikan: perguruan tinggi dan perpustakaan; b. Kesehatan: rumah sakit kelas A; c. Peribadatan: masjid wilayah wilayah dan tempat peribadatan peribadatan lainnya; lainnya; d. Bina sosial: sosial: gedung pertemuan umum;


2-2


LAPORAN AKHIR

e. Olahraga/rekreasi: komplek komplek olahraga olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota, dan gedung seni tradisional; f.

Pemerintahan:

kantor

pemerintahan,

kantor

pos

wilayah,

kantor

telekomunikasi wilayah, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah, kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan Agama, pos pemadam kebakaran, dan kantor polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

B. SPK (Subpusat (Subpusat Pelayanan Kota) Pembagian subpusat pelayanan kota (SPK) di Kota Bandung (Tabel 2.1) adalah sebagai berikut: a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukasari, Sukajadi, Sukajadi, Cicendo, Andir; b. Subwilayah Kota Kota Cibeunying dengan Subpusat Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler; c. Subwilayah

Kota

Tegalega

dengan

Subpusat

Pelayanan

Kopo

Kencana,meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar; d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal; e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani; f. Subwilayah Kota Ujungberung Ujungberung dengan dengan Subpusat Subpusat Pelayanan Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan; g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan h. Subwilayah Kota Kota Gedebage dengan dengan Subpusat Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.


2-3

PENYUSUNAN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG

LAPORAN AKHIR

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Kota Bandung PPK Alun-Alun SPK Setrasari

SPK Sadang Serang

Kecamatan Andir

Kecamatan Cidadap

Kecamatan Sukasari

Kecamatan Coblong

SPK Kopo Kencana Kecamatan Astana Anyar Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Bojongloa Kaler Kecamatan Babakan Ciparay Kecamatan Bandung Kulon

Kecamatan Bandung Wetan Kecamatan Kecamatan Sukajadi Cibeunying Kidul Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Sumur Bandung PPK Gedebage SPK SPK SPK Arcamanik Ujungberung Kordon Kecamatan Kecamatan Kecamatan Arcamanik Ujungberung Bandung Kidul Kecamatan Kecamatan Kecamatan Mandalajati Cibiru Buahbatu Kecamatan Kecamatan Antapani Cinambo Kecamatan Panyileukan Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 Kecamatan Cicendo

SPK Maleer Kecamatan Regol Kecamatan Lengkong Kecamatan Batununggal Kecamatan Kiaracondong

SPK Derwati Kecamatan Gedebage Kecamatan Rancasari

Sub pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Fasilitas minimum skala subwilayah kota yang dimaksud antara lain: a. Pendidikan: perguruan tinggi dan perpustakaan; b. Kesehatan: rumah sakit kelas C; c. Peribadatan: masjid dan tempat ibadah lain; d. Bina sosial: gedung serba guna; e. Olahraga/rekreasi: stadion mini, gedung pertunjukan, dan taman kota; f.

Pemerintahan: kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)/balai nikah, pos wilayah pemadam kebakaran, kantor pos, telekomunikasi, dipo kebersihan, dan gardu listrik;

g. Perbelanjaan/ niaga: pusat perbelanjaan/pasar (eceran aglomerasi);


2-4


LAPORAN AKHIR

h. Transportasi: terminal transit dan parkir umum.

C. PL (Pusat Lingkungan) Pusat lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada sjala kecamatan dan kelurahan. Pusat Lingkungan paling sedikit dilengkapi oleh fasilitas sebagai berikut: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Peribadatan; d. Bina sosial; e. Olahraga/rekreasi; f. Pemerintahan; g. Perbelanjaan/niaga; h. Transportasi; i.

TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara).


2-5


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.1 Peta Rencana Sub Wilayah Kota (SWK) Kota Bandung 2011-2031 (Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)


2-6


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 2011-2031 (Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)


2-7


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Bandung 2011-2031 (Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)


2-8


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.4 Peta Rencana Jaringan Prasarana Kota Bandung 2011-2031

(Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)


2-9


LAPORAN AKHIR

2.2.2 Rencana Pola Ruang A. Rencana Kawasan Lindung Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung yang termasuk dalam rencana pola ruang Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A.1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air di wilayah Bandung Utara (dengan ketinggian di atas 750 mdpl). Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

A.2

Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat dalam RTRW Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a. Jalur Sempadan Sungai Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Sempadan sungai yang dimaksud dalam hal ini adalah sempadan Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, dan Sungai Citepus beserta anak-anak sungainya.


2-10


LAPORAN AKHIR

b. Jalur Sempadan Rel Kereta Api Jalur sempadan jalan kereta api yaitu kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 10 meter.

Gambar 2.5 Jalur Sempadan Rel Kereta Api (Sumber : BAPPEDA Kota Bandung, 2012)

c. Kawasan di Bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi Kawasan sekitar jalur udara utama listrik tegangan tinggi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan.

d. Sempadan Jalan dan Jalan Bebas Hambatan Sempadan jalan bebas hambatan diatur oleh pengelola jalan bebas hambatan sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan-perundangan yang berlaku.

Gambar 2.6 Jalur Sempadan Jalan (Sumber : BAPPEDA Kota Bandung, 2012)


2-11


LAPORAN AKHIR

e. Kawasan Sekitar Danau Buatan Sempadan di kawasan sekitar danau buatan di PPK Gedebage diatur oleh pengelola jalan bebas hambatan sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan-perundangan yang berlaku.

f. Kawasan Sekitar Mata Air Sempadan di sekitar mata air dengan lokasi tersebar di Kota Bandung diatur sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan-perundangan yang berlaku.

Rencana pola pengembangan kawasan lindung setempat ini adalah: a. menambah jalur hijau jalan di sepanjang jaringan jalan yang ada dan direncanakan diantaranya koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Jl. L.L.R.E. Martadinata, termasuk jalur hijau Pasupati, sehingga diperkirakan seluas 2% dari total wilayah Kota Bandung; b. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai, jaringan jalan, saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, dan jalan bebas hambatan. Sempadan sungai yang perlu diperbaiki antara lain adalah sempadan Sungai Cikapundung; dan c. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sekitar danau buatan dan mata air, antara lain di kawasan Bandung Utara dan rencana kolam retensi di kawasan Pusat Gedebage.

A.3

Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau terdiri dari: a. taman unit lingkungan; b. taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai, irigasi, dan SUTT; c. kawasan pemakaman; dan d. hutan kota.

Kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan dasar kepemilikan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Luas RTH di Kota Bandung paling sedikit adalah 30% (tiga puluh persen), terdiri dari: PEMERINTAH KOTA BANDUNG

2-12


LAPORAN AKHIR

a. RTH publik (20%) atau memiliki luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar b. RTH privat (10%) atau dengan luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau terdiri dari: a. RTH taman unit lingkungan dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih kurang 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar berada di taman PPK Gedebage, taman eks TPA Pasir Impun dan eks TPA Cicabe serta taman-taman kecamatan dan taman-taman kelurahan. b. RTH

taman

sepanjang

sempadan

jaringan

jalan,

sungai

dan

dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih kurang 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar. c. RTH kawasan pemakaman dikembangkan secara bertahap melalui revitalisasi pemakaman dan perluasan tempat pemakaman umum di Nagrog, Ujung Berung dan di Rancacili, Rancasari serta kawasan pemakaman eksisting dengan luasan total lebih kurang 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hektar. d. RTH hutan kota dikembangkan di Babakan Siliwangi seluas 3,1 (tiga koma satu) hektar. e. Mempertahankan fungsi dan menata RTH. f.

A.4

Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap.

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan kawasan cagar budaya yang merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung. Kawasan Taman Hutan Raya Juanda di Keluarahan Dago, Kecamatan Coblong memiliki luas lebih kurang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) hektar. Kawasan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.


2-13


LAPORAN AKHIR

Kawasan cagar budaya di Kota Bandung mencakup: 1. Kawasan Pusat

Kota Bersejarah,

terdiri dari

subkawasan eks

pemerintahan Kabupaten Bandung, subkawasan Kawasan Alun-alun, subkawasan Koridor Jalan Asia- Afrika, subkawasan Koridor Sungai Cikapundung, dan subkawasan Koridor Jalan Braga. 2. Kawasan

Pecinan/Perdagangan,

terdiri

dari

subkawasan

Jalan

Kelenteng, subkawasan Jalan Pasar Baru, subkawasan Jalan Otto Iskandardinata, subkawasan Jalan ABC, dan subkawasan Jalan Suniaraja. 3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer, terdiri dari subkawasan perkantoran Pertahanan dan Keamanan Jalan Sumatera, subkawasan Jalan Jawa, subkawasan Jalan Aceh, subkawasan Jalan Bali, dan gudang militer (Jalan Gudang Utara dan sekitarnya). 4. Kawasan Etnik Sunda, terdiri dari subkawasan Lengkong, subkawasan Jalan Sasakgantung, subkawasan Jalan Karapitan, subkawasan Jalan Dewi Sartika, dan subkawasan Jalan Melong. 5. Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa pada Koridor Jalan BKR, Koridor Jalan Citarum, Koridor Jalan Diponegoro, Koridor Jalan Ganesha, Koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Koridor Jalan Kiputih, Koridor Jalan Pandu, Koridor Jalan Pasteur, Koridor Jalan Sangkuriang, Koridor Jalan Setiabudi, Koridor Jalan Sultan Agung, Koridor Jalan Tamansari, Koridor Jalan Serang, Koridor Jalan Sawunggaling, Koridor Jalan Sultan Agung, dan Koridor Jalan Dr. Cipto. 6. Kawasan Industri, terdiri dari subkawasan Arjuna dan subkawasan Pajajaran.


2-14


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.7 Kawasan Cagar Budaya Kota Bandung (Sumber : BAPPEDA Kota Bandung, 2012)

A.5

Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana di Kota Bandung terdiri dari: a. Rawan bencana kebakaran di permukiman padat; b. Rawan gerakan tanah dan longsor luasan lebih kurang 1.259,6 hektar; c. Rawan genangan banjir di Utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; d. Rawan bencana gempa bumi; dan e. Rawan bencana letusan gunung berapi dengan luasan lebih kurang 83,4 hektar.

Rencana penanganan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut: 1. Rencana penanganan kawasan rawan bencana kebakaran, terdiri dari: a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan b. peningkatan

cakupan

pelayanan

penangulangan

bencana

kebakaran. 2. Rencana penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor terdiri dari: a. relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor; b. pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah.


2-15


LAPORAN AKHIR

3. Rencana penanganan kawasan rawan bencana genangan banjir, terdiri dari: a. rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan d. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis. 4. Rencana penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana. 5. Rencana penanganan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

A.6

Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lain yang dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung. Kawasan perlindungan plasma nutfah merupakan merupakan areal tempat pengembangan plasma nutfah tertentu dan tidak membahayakan.


2-16


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.8 Peta Titik-Titik Rawan Bencana di Kota Bandung



2-17


LAPORAN AKHIR

B. Rencana Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terdiri dari kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada: 1. Penanganan dan pengendalian alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya di kawasan yang berfungsi lindung; 2. Intensifikasi bangunan dan guna lahan yang masih memungkinkan khususnya di pusat kota; dan 3. Peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh.

B.1

Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Kebutuhan perumahan di Kota Bandung terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Pada tahun 2000, lahan permukiman telah memadati Kota Bandung hingga mencapai ±53% dengan luas 8.866,715 Ha (untuk menampung 2.136.260 jiwa). Untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan sesuai proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2031 yang mencapai 4.093.322 jiwa dan memperoleh kualitas lingkungan kota yang baik dan nyaman, Kota Bandung perlu mempersiapkan rencana pengembangan perumahan dan penataan ulang kawasan permukiman.

Gambar 2. 9 Kawasan Permukiman Padat di Taman Sari (sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2012)

Upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan rencana penataan kawasan permukiman adalah penataan intensitas kepadatan penduduk


2-18


LAPORAN AKHIR

serta klasifikasi pengembangan perumahan sesuai kemampuan layanan wilayah kota. Rencana pengembangan perumahan di Kota Bandung saat ini dapat diklasifikasikan menjadi: a. Perumahan berkepadatan tinggi (rumah susun, flat, atau apartemen): Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul. b. Perumahan

kepadatan

sedang

(rata-rata

kaveling

bangunan

direncanakan berukuran 150 m 2): Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandala Jati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. c. Perumahan

kepadatan

rendah

(rata-rata

kaveling

bangunan

direncanakan berukuran 200 m 2): Kecamatan

Cidadap,

Ujung

Berung,

Gedebage,

Cinambo,

dan

Panyileukan.

Kepadatan

perumahan

yang

direncanakan

ini

dilakukan

dengan

mempertimbangkan kepadatan penduduk rata-rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang. Rencana ukuran kaveling perumahan dan kepadatan

hunian

tersebut

menunjukkan

bahwa

pengembangan

perumahan di Kota Bandung semakin terbatas. Pengembangan perumahan cenderung makin intensif di wilayah kota dan makin ekstensif ke wilayah luar Kota Bandung.

Dengan rencana rata-rata kaveling perumahan yang terbatas ini tidak berarti perumahan dengan kaveling besar terutama di lokasi perumahan terencana (perumahan lama yang prestisius) yang menjadi ciri khas Kota Bandung di wilayah Bandung Barat dilarang, tetapi sebaliknya tetap dipertahankan dalam kerangka perlindungan cagar budaya.


2-19


LAPORAN AKHIR

Gambar 2. 10 Kawasan Perumahan di Kota Bandung (sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2012)

Gambar 2. 11 Rumah Susun di Wilayah Ujungberung (sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2012)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan revitalisasi kawasan pemukiman di wilayah pusat-pusat perkembangan kota, yaitu melalui program pengembangan permukiman vertikal. Permukiman vertikal dapat dilakukan pada lahan yang dialokasikan untuk fungsi permukiman dan juga fungsi campuran (mixed use), kecuali pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, atau kapasitas prasarananya terbatas, dan kawasan dengan tingkat pelayanan jalan rendah.

Kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan pada perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan slum area (daerah kumuh) dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang


2-20


LAPORAN AKHIR

mendekati 80% - 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi.

Pada kawasan permukiman sangat padat dan slum area akan dilakukan urban renewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, baik dengan cara pendekatan land consolidation (konsolidasi lahan) maupun land sharing (sharing lahan). Urban renewal dan redevelopment direncanakan pada beberapa daerah kumuh antara lain di Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong di atas tanah milik pemerintah daerah.

B.2

Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pola ruang kawasan perdagangan dan jasa dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 terdiri atas kawasan jasa, kawasan perdagangan dan sektor informal. Kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini: a. Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank, dan pasar modal; b. Jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan, dan kontraktor; c. Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter, dan psikolog; d. Jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka; dan e. Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan.

Kawasan

perdagangan

dan

jasa

tersebut

direncanakan

untuk

dikembangkan sebagai berikut: a. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur; b. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan c. Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.


2-21


B.3

LAPORAN AKHIR

Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran Perkantoran yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi perkantoran pemerintahan. Kegiatan pemerintahan yang ada di Kota Bandung terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional, dan kota. Rencana pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage: a. Perkantoran Pemerintah Tingkat Nasional Perkantoran pemerintah pusat berskala nasional yang ada di Kota Bandung seperti PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Barata, PT. INTI, PT. LEN, PT. Pos Indonesia, PT. Kereta Api (KA), PT. TELKOM, serta sejumlah balai penelitian berskala nasional dan internasional seperti LAPAN, BATAN, Puslitbang Jalan, Puslitbang Air, Lembaga Pasteur,

Lembaga

Metrologi,

Geologi

Tata

Lingkungan,

dan

sebagainya, sebaiknya tetap dipertahankan keberadaannya, agar bisa berafiliasi langsung dengan lembaga-lembaga pendidikan (tinggi) yang ada di Kota Bandung. b. Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Kota Kota Bandung mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, maka fasilitas pemerintahan yang ada di Kota Bandung tidak hanya fasilitas pemerintahan kota saja tetapi juga fasilitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Rencana pengembangan kawasan pemerintahan ini adalah mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi saat ini.

B.4

Rencana Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Bandung berupa sektor industri ringan, pergudangan, dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Bandung. Hal ini selain sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung, yaitu menjadi kota jasa, juga mempertimbangkan kondisi fisik Kota Bandung yang sudah tidak mungkin dikembangkan untuk industri berat, khususnya


2-22


LAPORAN AKHIR

yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang rakus air, berpolusi udara tinggi, dan lain-lain.

Rencana pengembangan kawasan industri ini adalah sebagai berikut: 

Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;



Mempertahankan industri kecil dan menengah ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;



Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan m enjadi kegiatan jasa dan perumahan;



Pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah Bandung Barat dan diarahkan untuk dikembangkan ke Wilayah Bandung Timur.

B.5

Rencana Pengembangan Wisata Buatan Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut: 

Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;



Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur;



Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;



Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur;



Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

B.6

Rencana Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau terdiri dari: 

RTNH publik, yaitu lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas;



RTNH privat, yaitu plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

B.7

Rencana Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:


2-23




LAPORAN AKHIR

Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;



Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;



Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan



Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

B.8

Rencana Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut: 

Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;



Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan, dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;



Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;



Pengembangan

ruang

evakuasi

bencana

gempa

bumi

berupa

pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lainlain sebagai ruang evakuasi skala kota; 

Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala RW dan skala RT, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.


2-24


B.9

LAPORAN AKHIR

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri dari, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, serta kawasan pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.


2-25


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.12 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandung Tahun 2011 (Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031)


2-26


LAPORAN AKHIR

Gambar 2.13 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Bandung 2011-2031



2-27


2.3

LAPORAN AKHIR

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2011 menyebutkan mengenai kewajiban pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam rangka menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH. Pengelolaan RTH dilakukan berlandaskan pada asas manfaat, selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan

dalam

rangka

tertib

pengelolaan

RTH,

serta

menyelenggarakan

pengelolaan RTH secara secara terencana, sistematis, dan terpadu. Pengaturan tersebut juga bertujuan menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan serta meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut : a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan; c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsinya sebagai berikut : a. Fungsi ekologis, yang terdiri dari : 

pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;



tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;



pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan



pengendali tata air.

b. Fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari : 

sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;


2-28


LAPORAN AKHIR



tempat rekreasi;



sarana pengembangan budaya daerah;



sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan



sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

c. Fungsi ekonomi, yang terdiri dari : 

sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan



sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.

d. Fungsi estetika, yang terdiri dari : 

sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;



sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana tersebut di atas harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup : a. manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (intangible), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan

penataan

ruang

daerah,

dengan

ruang

lingkup

mencakup

perencanaan pemanfaatan RTH, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Objek pengelolaaan RTH yang dimaksud di sini meliputi seluruh RTH yang ada dalam lingkup wilayah Kota Bandung.

Perencanaan pemanfaatan RT meliputi hal-hal sebagai berikut : a. kebijakan penyusunan master plan; b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH; c. kebijakan penyusunan desain teknis;


2-29


LAPORAN AKHIR

d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan e. penjadwalan.

Master plan ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan. Pihak Pemerintah Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di daerah serta sedikitnya memuat : a. Zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan b. Analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari : A. Aspek fisik, meliputi RTH alami dan RTH non alami (binaan) Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung. Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (green belt ). B. Aspek fungsi, meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah. C. Aspek struktur ruang, meliputi pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; serta pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan. D. Aspek kepemilikan, meliputi RTH publik dan RTH privat. Perencanaan penyediaan RTH publik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

yang

dilakukan

secara


bertahap,

sedangkan

perencanaan 2-30

Mp Rth_laporan Akhir_bab 2

Recommend Documents